IV.B.5.Urusan Wajib Penataan Ruang

IV.B.5.Urusan Wajib Penataan Ruang

5. URUSAN PENATAAN RUANG Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal. b. Mengarahkan pembangunan yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik secara teratur baik kualitas maupun kuantitasnya. c. Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang. Rasa kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam merangsang partisipasi masyarakat. d. Terkendalinya pembangunan wilayah kabupaten dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. e. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan budaya. f. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan. g. Terdorongnya minat investasi masyarakat dunia usaha. h. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Peraturan Penataan Ruang diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Peranan penataan ruang didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terjabarkan pada rencana pembangunan sangatlah penting. Segala kegiatan yang tentu saja membutuhkan ruang sebagai wadah pendukung kegiatan pembangunan tersebut harus diatur di dalam rencana tata ruang. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2011 -2015 bahwa urusan penataan ruang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Wonosobo yang diarahkan pada Penyusunan rencana makro dan rencana rinci tata ruang dengan tujuan mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi. Hal ini bisa dilihat dengan indikator Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang. a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2012 Urusan Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pemanfaatan Ruang yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dengan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan sebesar Rp. 430.000.000,- dari alokasi tersebut terealisasi sebesar 414.997.000,Anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan dokumen Tata Ruang yang merupakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Sosialisasi RTRW yang telah ditetapkan dalam Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 kepada masyarakat, yang diharapkan masyarakat secara luas dapat mengetahui tentang informasi penataan ruang di Kabupaten Wonosobo, Study Penataan Taman Makam Pahlawan. Makam Pahlawan disamping memiliki nilai historis,

LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

75


sosial juga berperan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang perlu dikelola dengan baik, apalagi letaknya yang sangat strategis. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.5.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Penataan Ruang tahun 2012 No.

Program

Alokasi (Rp) 430.00.000

Realisasi (Rp) 414.997.000

A

Belanja Langsung

1

Program Perencanaan Tata Ruang

430.000.000

414.997.000

a.

300.000.000

292.554.500

30.000.000

25.884.500

100.000.000

96.558.000

-

-

B

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kecamatan Kalikajar, Selomerto, Sapuran. b. Sosialisasi RTRW dan Fasilitasi Raperda RDTRK c. Study Penataan Taman Makam Pahlawan Belanja Tidak Langsung

1

Belanja Gaji dan Pegawai

-

-

Gaji dan Tunjangan

-

-

Tambahan Penghasilan

-

-

Insentif Pajak/Retribusi Daerah

-

-

2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

-

-

3

Belanja Tak Terduga Jumlah Total

-

-

430.000.000

414.997.000

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Perencanaan Tata Ruang Program ini bertujuan memberikan pedoman dalam mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi, yaitu untuk memberikan arah dalam pemanfaatan ruang, juga merupakan arahan dalam investasi, dengan tetap menjagakeseimbangan dan kelestarian lingkungan melalui penyediaan dokumen dan regulasi tata ruang yang ditempuh dengan Penyusunan rencana makro dan rencana rinci tata ruang, sehingga diharapkan dengan tersusunnya dokumen dan regulasi Rencana Tata Ruang ini bisa lebih mengarahkan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan daya tampung dan daya dukung dari kawasan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan :  Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sapuran  Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kalikajar  Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Selomerto  Sosialisasi RTRW dan Fasilitasi Raperda RDTR  Study Penataan Taman Makam Pahlawan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Sapuran, Kalikajar dan Selomerto merupakan tindak lanjut dalam penyusunan rencana rinci tata ruang


76


yang merupakan penjabaran dari rencana makro tata ruang (RTRW Kabupaten Wonosobo), sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 7 Perda Kabupaten Wonosobo No 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Sosialisasi RTRW merupakan proses penyebaran informasi tentang Penataan Ruang di Daerah (Kabupaten Wonosobo) berdasarkan perda yang telah dimiliki (Perda No 2 Tahun 2011), sehingga diharapkan dengan difahaminya permasalahan tata ruang oleh masyarakat akan memberikan gairah dan lebih mengarahkan didalam iklim investasi dan pengembangan/pembangunan wilayah. Fasilitasi Raperda RDTR yang dimaksudkan adalah memfasilitasi Dokumen Akademik tentang Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan, untuk disesuaikan kembali dengan perturan/kebijakan pemerintah pusat didalam sistematika penulisannya, karena dalam penyusunan naskah akademis yang telah dilakukan mendahului kebijakan dari pusat, dan dilaksanakannya koordinasi dengan pemerintah provinsi. Taman Makam Pahlawan disamping punya nilai historis dan sosial juga merupakan Ruang Terbuka Hijau yang mendukung keberadaan kota, secara umum ruang terbuka hijau ini ditentukan sekurang-kurangnya 30% dari luasan perkotaan sehingga pengelolaan Taman Makam Pahlawan ini menjadi strategis termasuk di dalamnya dalam implementasikan penataan ruang di Kabupaten Wonosobo. Konsep Penataan disini disamping memiliki fungsi keindahan lingkungan sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, juga dapat sebagai wahana pembelajaran tentang sejarah perjuangan bagi masyarakat utamanya siswa sekolah di Kabupaten Wonosobo.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PENATAAN RUANG Kinerja Urusan Penataan Ruang dapat dilihat melalui indikator yang sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo 2010-2015 yaitu ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang serta rasio ketaatan pada RTRW. Disamping indikator tersebut Capaiaan Kinerja Urusan Penataan Ruang juga dapat di dilihat melalui indikator yang ditentukan pemerintah pusat (Indikator Kinerja Kunci /IKK) yaitu rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB. Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk. Capaian kinerja penataan ruang dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut.


77


Tabel IV.B.5.2 Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 berdasarkan Indikator Kinerja

No. 1

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

2

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (Luas ruang terbuka hijau) / (Luas wilayah ber HPL/HGB) Perda RTRW

3

Dokumen RDTR

4

Perda RDTR

2011 44,16 %

Perda No 2 Th 2011 7 RDTR Proses 2 perda

2012 43.482,06 ---------- x 100% 98.468 = 44,16 % Perda No 2 Th 2011 10 RDTR Proses 2 perda

Tabel IV.B.5.3 Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD

No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1

Capaian Pembangunan 2011

2012

Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang (Perda RTRW)

ada

Ada (Perda No. 2 Tahun 2011)

2

% Ketaatan pada RTRW

15%

15%

3

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

44,16%

44,16%

4

Dokumen RDTR

7 RDTR

10 RDTR

5

Perda RDTR

2 proses perda

2 Proses perda

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja Urusan Penataan Ruang, baru berupaya dalam proses penyusunan dokumen /naskah akademis tata ruang (perencanaan tata ruang, sedangkan kinerja lainnya relatif tetap artinya bahwa sebenarnya dalam urusan tata ruang tinggal mempertahankan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh kemampuan daerah dalam menyediakan ruang yang nyaman bagi penduduk tidak mengalami perubahan hal tersebut dikarena telah berada di atas target rasio ruang terbuka hijau yaitu 30% sesuai dengan ketentuan secara nasional, yaitu sudah mencapai 44,16%. Dalam kaitannya dengan hal tersebut sampai tahun 2012, upaya penataan ruang telah berhasil menyusun 10 Naskah Akademis Rencana Detil Tata Ruang (Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wadaslintang,Kecamatan Leksono dan Kecamatan Kejajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Sapuran) yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang, serta pembahasan dua raperda RDTR yaitu RDTR Kecamatan Mojotengah dan RDTR kecamatan Kertek.


78


Dengan telah diselesaikan naskah akademik 10 RDTR Kecamatan tersebut di atas berarti masih terdapat 5 Rencana Detil Tata Ruang yang belum disusun naskah akademiknya (Perkotaan Wonosobo/Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Garung dan Kecamatan Kaliwiro). Disamping itu dari naskah akademik yang telah tersusun dua diantaranya sudah dibahas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tinggal menunggu konsultasi pelimpahan kewenangan Pusat kepada Provinsi dalam konsultasi dan pembahasan RDTR, dan sampai saat ini surat pelimpahan kewenangan Pusat kepada Provinsi belum terbit, sehingga dalam penetapan/pembahasan perda RDTR sampai saat ini mengalami kemandegan karena aturan/kebijakan yang mengatur pada tingkatan pemerintahan lebih tingi masih dalam menunggu proses.

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum dalam urusan penataan ruang adalah belum ditetapkannya RDTR menjadi Produk Hukum (Perda) sehingga belum adanya arahan yang pasti dan mengikat dalam pemanfaatan ruangnya secara detil. Hal tersebut juga masih terdapat kendala tentang kebijakan di tingkat Nasional tentang Tata Cara atau Petunjuk Teknis tentang Pengesahan RDTR menjadi Peraturan Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan kedepan adalah melakukan penyusunan naskah akademik dan raperda Rencana Detil Tata Ruang Kawasan secara simultan, walaupun secara substansi belum adanya petunjuk teknis tentang penetapan RDTR menjadi Peraturan Daerah, sehingga ditempuh jalan disamping menyusun naskah akademis dan pembahasan Raperda tentang RDTR di tingkat Kabupaten sekaligus dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Tingkat Provinsi melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional cq. Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU. Permasalahan lain yang terjadi terkait dengan perencanaan tata ruang adalah masih kurangnya Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang. Kelembagaan penataan ruang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mensinkronisasikan kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga diperlukan personil-personil yang mumpuni di bidang penataan ruang (baik dalam perencanaan maupun dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang). Oleh karena itu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang dalam hal ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Wonosobo sangat diperlukan untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan Urusan Penataan Ruang yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, sehingga masing-masing Pokja (dalam BKPRD) tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.


79

IV.B.5.Urusan Wajib Penataan Ruang

Recommend Documents