PENATAAN RUANG KAWASAN HUTAN Dengan telah diterbitkannya undang – undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, maka semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang – undang diberlakukan. Penataan ruang kawasan hutan dilakukan dalam rangka revisi/review Perda RTRWP untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Optimalisasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan merubah kawasan hutan agar ruang yang tersedia dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Proses perubahan kawasan hutan diatur melalui pasal 19 UU No 41 Tahun 1999, yang diatur lebih lanjut melalui PP No. 10 Tahun 2010 dan secara teknis diatur melalui Permenhut No. P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Alur proses perubahan Kawasan Hutan dalam Riview RTRWP adalah sebagai berikut :
Adapun perkembangan penyelesaian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Provinsi sampai dengan September 2014 adalah sebagai berikut : PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERSETUJUAN/PENETAPAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN PROVINSI No.
PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lampung NTB Bali D.I Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat Banten Jawa Timur NTT DKI Jakarta Sulawesi Selatan Gorontalo Bengkulu Sumatera Barat Jambi
PERSETUJUAN /PENETAPAN MENHUT S.519/Menhut-VII/2009 S.727/Menhut-VII/2009 S.728/Menhut-VII/2009 S.932/Menhut-VII/2009 S.933/Menhut-VII/2009 S.276/Menhut-VII/2010 S.277/Menhut-VII/2010 S.581/Menhut-VII/2010 S.5/Menhut-VII/2011 S.97/Menhut-VII/2011 SK.434/Menhut-II/2009 SK.324/Menhut-II/2010 SK.643/Menhut-II/2011 SK.141/Menhut-II/2012 SK.727/Menhut-II/2012
06/07/2009 14/09/2009 14/09/2009 11/12/2009 11/12/2009 10/06/2010 10/06/2010 11/11/2010 03/01/2011 03/03/2011 23/07/2009 25/05/2010 10/11/2011 15/03/2012 10/12/2012
Keterangan Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
No.
PROVINSI
PERSETUJUAN /PENETAPAN MENHUT
Keterangan
16
Kalimantan Selatan
SK.435/Menhut-II/2009
23/07/2009
Selesai
17
Sulawesi Tenggara
SK.465/Menhut-II/2011
09/08/2011
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
18
Papua
SK.458/Menhut-II/2012
15/08/2012
Selesai
19
Maluku Utara
SK.490/Menhut-II/2012
05/09/2012
Selesai
20
Kalimantan Tengah
SK.529/Menhut-II/2012
25/09/2012
Selesai
21
Sulawesi Barat
SK.726/Menhut-II/2012
10/12/2012
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
22
Bangka Belitung
SK.798/Menhut-II/2012
27/12/2012
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
23
Sulawesi Utara
SK.434/Menhut-II/2013
17/06/2013
Selesai
24
Kepulauan Riau
SK.463/Menhut-II/2013
27/06/2013
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
25
Kalimantan Timur
SK.554/Menhut-II/2013
02/08/2013
Selesai
26
Sulawesi Tengah
SK.635/Menhut-II/2013
24/09/2013
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
27
Sumatera Selatan
SK.673/Menhut-II/2013
19/11/2013
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
28
Maluku
SK.871/Menhut-II/2013
06/12/2013
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
29
Kalimantan Barat
SK.936/Menhut-II/2013
20/12/2013
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
30
Aceh
SK.941/Menhut-II/2013
23/12/2013
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
31
Riau
SK.673/Menhut-II/2014
08/08/2014
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
32
Sumatera Utara
SK.579/Menhut-II/2014
24/06/2014
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
33
Papua Barat
SK.710/Menhut-II/2014
27/08/2014
Selesai (Bagian DPCLS berproses di DPR)
Setelah Keputusan Menteri Kehutanan mengenai perubahan kawasan hutan terbit, maka Kewajiban Gubernur adalah mengintegrasikan keputusan Menteri Kehutanan tersebut ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi (Pasal 32 PP 10 Tahun 2010). Mekanisme Pengintegrasian kawasan hutan kedalam pola ruang RTRWP/K adalah sebagai berikut : MEKANISME PENGINTEGRASIAN KAWASAN HUTAN KEDALAM POLA RUANG RTRWP/K Tim GIS BPKH + Daerah
Inisiatif/Permintaan dari daerah (atau pusat untuk percepatan) Peta Perubahan KH Provinsi Skala 1 : 250.000
Peta Pola Ruang RTRWP Skala 1:250.000
Tranfor masi
Citra Groundcheck Base Detail Tata batas Informasi pendukung lain
OVERLAY
Pendetailan Skala Base ke Skala 1:100.000 / 1:50.000 (Kawasan Hutan Skala Operasional Kab/Kota)
OVERLAY
Peta Pola Ruang RTRWK Skala 1:100.000/ 1:50.000
Koordinasi, verifikasi dan integrasi pemetaan kawasan hutan ke dalam pola ruang RTRWP/K
Hasil Integrasi KH Provinsi/Kab/ Kota dalam Pola Ruang RTRWP/K perlu diketahui oleh seluruh instansi terkait: a. BPKH b. BIG c. Dishut Kab/Kota d. Bappeda/Dinas PU Kab/Kota e. Dishut Prov f. Bappeda/Dinas PU Prov g. Bangda h. PU i. Kemendagri j. Pehutani (Untuk Jawa) k. Dsb.
Dari 22 (dua puluh dua) Provinsi yang mengajukan usulan perubahan kawasan hutan sudah 18 (delapan belas) Provinsi yang telah dilakukan integrasi kawasan hutannya yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua. Untuk provinsi yang tidak mengajukan usulan perubahan kawasan hutan, tetap dilakukan proses intergrasi kawasan hutannya. Dari 11 (sebelas) Provinsi terdapat 4 (empat) Provinsi yang telah dilakukan integrasi kawasan hutan yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Proviinsi Bali.
