KERANGKA ACUAN WORKSHOP PRESIDIUM DKN
Penataan Kawasan Hutan Bagi Kebangkitan Kehutanan Nasional Diselenggarakan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Yogyakarta, 17-18 Juli 2013 1. Latar Belakang Pada tanggal 11 Maret 2013, 12 Kementerian dan Lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang “Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia”. Penandantanganan NKB ini dilakukan di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. NKB 12 kementerian dan lembaga ini lahir dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Tujuan NKB ialah untuk: (1) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan, dan (2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi (Pasal 1). Tiga agenda utamanya: (1) Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, (2) Penyelarasan teknis dan prosedur, serta (3) Resolusi konflik berprinsip keadilan dan HAM. Kejelasan agenda dan kegiatan yang dijalankan menyusul terbitnya NKB ini akan sangat tergantung pada rencana aksi bersamanya. Termasuk di dalamnya, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) paling mutakhir mengenai status “hutan adat” versus “hutan negara” sebagaimana tercantum dalam UU tentang Kehutanan. Dimana diketahui bahwa keputusan MK ini tentu saja akan membawa implikasi serius dan luas, baik terhadap perjuangan masyarakat (lokal dan adat) atas hutan, juga menyangkut keseluruhan kebijakan kehutanan nasional di Indonesia. Sinergitas para pihak sangat vital. Dalam hal ini, kedua belas kementerian/ lembaga yang menandatangi NKB ini (Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu, Kemen ESDM, Kementan, Kemenhut, Kemen PU, Kemen LH, Kemen PP/ Bappenas, BPN, BIG, dan Komnas HAM) harus benar-benar responsif, kredibel dan bekerja nyata dalam mensukseskan maksud NKB ini. Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sebagai salah satu wadah dimana duduk wakil konstituen dalam sektor kehutanan (Masyarakat Adat dan Lokal, Pemerintah, Bisnis, LSM/ Pemerhati, dan Akademisi/ Peneliti) yang berkepentingan atas penataan kehutanan nasional, tentu saja sangat penting untuk memberikan respon khusus atas terbitnya NKB ini, termasuk Keputusan MK mengenai Hutan Adat. Respon DKN ini didudukkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi semua pihak agar substansi NKB ini dipahami dengan utuh dan implementasi rencana aksinya di lapangan dapat dikawal secara kritis, objektif dan efektif. Sebagai langkah awal, guna mendiskusikan dan merumuskan respon tersebut, DKN memandang perlu untuk mengadakan workshop yang dihadiri oleh semua pihak yang merupakan unsur anggota DKN. Dalam Workshop ini didiskusikan, dirumuskan dan ditetapkan pandangan DKN atas rencana aksi NKB 12 K/L, termasuk di dalamnya keputusan MK terkait hutan adat. Dari workshop ini diharapkan keluar rencana aksi DKN yang konkrit dalam mengawal 1
implementasi rencana aksi NKB dan tindak lanjut dari keputusan MK tersebut. Beberapa isu strategis yang perlu elaborasi khusus dalam workshop ini adalah kaitan NKB 12 K/L dan Keputusan MK dengan: reforma agraria, land reform plus, forestry land tenure, hak masyarakat adat atas hutan, dan resolusi konflik agraria. Tentu rangkaian kegiatan ini tidak akan berhenti di sini, berdasarkan diskusi dnegan KPK, ke depan dibayangkan DKN bersama KPK akan mengawal sosialisasi rencana aksi ini di 7 (tujuh) regio. Diharapkan, perwakilan dari kamar pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan LSM dapat memberikan kontribusi pemikirannya. Sehingga, percepatan pengukuhan kawasan hutan dapat diarahkan guna memastikan penguasan dan pengusahaan hutan sungguh jadi bagian dari perwujudan spirit ideologis Pancasila dan Konstitusi, yakni keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. 2. Tujuan Tujuan dari kegiatan “Workshop Presidium DKN” ini adalah untuk: 1. Merumuskan peran strategis DKN dalam mendukung agenda dan kegiatan yang terkait dengan perubahan kebijakan kehutanan di Indonesia melalui pengembangan kerjasama dan dukungan terhadap implementasi NKB 12 K/L yang dikoordinasikan dengan KPK; dan 2. Mengidentifikasi pandangan tentang substansi dan merumuskan masukan konkrit berupa policy brief Presidium DKN tentang strategi implementasi Rencana Aksi NKB 12 kementerian dan lembaga, yang juga merangkum Keputusan MK tentang hutan adat dan rumusan peran masyarakat adat dan komunitas lokal, serta menyusun dan menyepakati rencana kerja (work plan) sebagai tidak lanjut workshop. 3. Keluaran Adapun keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan “Workshop Presidium DKN” ini, meliputi: 1. Terumuskannya peran strategis DKN dalam perumusan rencana aksi NKB 12 K/L; 2. Adanya sebuah dokumen rancangan policy brief Presidium DKN sebagai masukan substansi yang akan menjadi masukan bagi KPK dan 12 kementerian dan lembaga dalam implementasi rencana aksi untuk mengakselerasi pengukuhan kawasan hutan di Indonesia; NKB 12 kementerian dan lembaga. 3. Adanya rencana kerja (work plan) berupa kegiatan-kegiatan tindak lanjut dari workshop ini, diantaranya konsultasi atau dialog publik di tingkat nasional dan region, serta proyek percontohan implementasi NKB 12 K/L di sejumlah region. 4. Materi Acara Materi dan substansi acara yang akan dibahas dalam “Workshop Presidium DKN” ini, adalah mencakup: 1. Pemaparan konteks dan substansi serta rencana aksi yang dikandung oleh NKB 12 kementerian dan lembaga, serta langkah-langkah tindak lanjut dalam implementasi rencana aksi NKB 12 K/L;
2
2. Pemaparan konteks dan substansi judicial review terhadap UU Kehutanan dan Putusan MK, serta tindak lanjut dan konsekuensinya terhadap kebijakan kehutanan nasional dari perspektif Kementerian Kehutanan; 3. Pemaparan pakar mengenai implikasi NKB 12 K/L dan Putusan MK serta hubungannya dengan penataan kebijakan kehutanan dan reforma agraria dan pengelolaan SDA; 4. Pembahasan peran DKN terhadap permasalahan dan kebijakan nasional kehutanan, khususnya merespon NKB 12 K/L dan Putusan MK terkait hutan adat; 5. Pembahasan respon Presidium DKN berdasarkan kamar-kamar DKN untuk mengidentifikasi pandangan dan masukan terhadap konteks, substansi dan pelaksanaan rencana aksi NKB 12 K/L, dan kaitannya dengan Putusan MK terkait hutan adat; 6. Perumusan substansi hasil workshop ini menjadi sebuah dokumen yang utuh dan terintegrasi (policy brief) berdasarkan masukan dari setiap Kamar DKN, dan rencana kerja (work plan) sebagai tindak lanjut workshop. (Jadwal acara disusun terpisah) 5. Metodologi Workshop Secara metodologi, Workshop Presidium DKN ini akan dilaksanakan dengan tiga tahap kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan setelah kegiatan workshop. Secara keseluruhan rangkaian kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Persiapan Workshop, yang meliputi perumusan kerangka acuan, pembentukan panitia, identifikasi undangan peserta, narasumber dan fasilitator, penetapan lokasi acara, pengadaan peradalan dan perlengkapan yang dibutuhkan, serta penyusunan materi yang akan di bahas dalam workshop (draft policy brief) dan mendistribusikan naskah tersebut serta makalah-makalah para nara sumber kepada seluruh peserta sebelum kegiatan; 2. Pelaksanaan Workshop, selama 2 hari dengan metode pertemuan besar (pleno) yang dihadiri seluruh peserta untuk mendengarkan pemaparan narasumber dan pertemuan kecil (diskusi kelompok/sidang kamar) untuk membahas pandangan masing-masing kamar atas materi yang dipaparkan dalam pleno, lalu pleno untuk memaparkan hasil sidang kamar, serta perumusan hasil-hasil dan tindak lanjut dari workshop ini. Pelaksanaan NKB akan ada kluster-kluster koordinasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi, sehingga setiap kamar dapat masuk ke kluster masing-masing, misal: (a) Kamar Masyarakat dan Kamar LSM DKN akan membahas bagaimana implementasi putusan MK dan peran masyarakat (adat dan lokal) di dalamnya; (b) Kamar Bisnis DKN akan membahas kebijakan ekonomi kehutanan, khususnya menyangkut: tarif, ekspor, dan perizinan; (c) Kamar Akademisi DKN akan membahas korelasi dan implikasi kebijakan terhadap perkembangan program KPH (Catatan: Setiap Kamar DKN, dikordinasikan ketua kamarnya menyiapkan draft naskah yang akan di bahas dalam Sidang Kamar). 3. Setelah Workshop, menyusun laporan kegiatan dan finalisasi naskah-naskah (policy brief) hasil workshop untuk diperbanyak dan didistribusikan kepada seluruh peserta dan jaringan serta mitra DKN lainnya. 6. Waktu dan Tempat Kegiatan “Workshop Presidium DKN” ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni pada hari Rabu-Kamis, 17-18 Juli 2013, dengan tempat di Yogyakarta. Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan ini terhitung sejak tanggal 1 Juli 2013, sedangkan penyelesaian produksi output yang 3
diharapkan (policy paper final, pencetakan policy paper dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dokumentasi video, proceeding) paling lambat akan selesai akhir Agustus 2013. 7. Kepanitiaan dan Kepesertaan Struktur kepanitiaan “Workshop Presidium DKN” ini adalah terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC). Personil SC terdiri dari: Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Ketua), H. Imam Harmain (Wakil Ketua), Dr. Edy Batara Siregar (Sekretaris), Andiko Sutan Mancayo, SH, MH (Wakil Sekretaris), dan Matheus Pilin, Paramita Iswari, Zulfikhar, Sungging, David, Agus Kastanya, Martua Sirait (Anggota). Adapun personil OC adalah: Agus Wahyudi (Ketua), Paramita Iswari (Wakil Ketua), Usep Setiawan (Sekretaris), Ratih Chandradewi (Bendahara), Ita Natalia, dan Tim Sekretariat DKN (Anggota). Seluruh peserta “Workshop Presidium DKN” ini sekitar 50 orang yang berasal dari Presidium DKN mewakili kamar pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan LSM. Acara ini juga akan dihadiri oleh utusan dari KPK, UKP4 dan Sekretariat DKN. Workshop ini akan dipandu oleh 2 orang fasilitator. (Daftar nama/lembaga peserta terlampir) 8. Pembiayaan Keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan “Workshop Presidium DKN” ini bersumber dari World Bank (WB) melalui alokasi PROFOR Activity (rincian anggaran disusun terpisah). 9. Penutup Demikian TOR untuk kegiatan “Workshop Presidium DKN” ini disusun sebagai pegangan bagi semua pihak. Semoga acara dapat berjalan sukses dan lancar.*** Jakarta, 8 Juli 2013
4
Agenda Acara WORKSHOP PRESIDIUM DKN
Penataan Kawasan Hutan Bagi Kebangkitan Kehutanan Nasional Diselenggarakan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Yogyakarta, 17-18 Juli 2013 Hari Pertama: Rabu, 17 Juli 2013 Waktu
Materi Acara
Pelaksana
09.00 – 09.30 Pengantar dan Pembukaan: Penjelasan tentang pandangan dan sikap DKN terhadap permasalahan dan kebijakan nasional kehutanan, khususnya merespon terbitnya NKB 12 K/L dan Putusan MK terkait hutan adat. 09.30 – 10.00 Pemaparan Materi I: Uraian mengenai konteks dan substansi serta rencana aksi yang dikandung oleh NKB 12 kementerian dan lembaga, serta langkah-langkah tindak lanjut dalam implementasi rencana aksi NKB 12 K/L. 10.00 – 10.30 Pemaparan Materi II: Uraian mengenai konteks dan substansi judicial review terhadap UU Kehutanan dan Putusan MK terkait hutan adat, serta tindak lanjut dan konsekuensinya terhadap kebijakan kehutanan nasional dari perspektif Kementerian Kehutanan RI.
Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Ketua Presidium DKN)
10.30 – 11.00 Pemaparan Materi III: Uraian pakar mengenai implikasi NKB 12 K/L dan Putusan MK terkait hutan adat serta hubungannya dengan penataan kebijakan kehutanan dan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Narasumber: Noer Fauzi Rachman, PhD (Direktur Eksekutif SAINS)
11.00 – 11.15 Istirahat sejenak 11.15 – 12.30 Diskusi dan Klarifikasi: Peserta memberikan respon berupa pertanyaan dan pandangan terhadap apa yang sudah diuraikan oleh narasumber, lalu narasumber menyampaikan respon baliknya.
OC Diskusi dipandu oleh moderator/fasilitator
12.30 – 14.00 Istirahat siang 14.00 – 14.30 Pengantar Sidang Kamar: Penjelasan singkat mengenai substansi materi yang akan dibahas, dan proses pelaksanaan diskusi kelompok atau sidang kamar.
OC Dipandu oleh fasilitator
14.30 – 16.00 Pelaksanaan Sidang Kamar: Membahas respon Presidium DKN berdasarkan kamar-kamar DKN untuk mengidentifikasi pandangan dan masukan terhadap konteks, substansi dan pelaksanaan rencana aksi NKB 12 K/L, dan kaitannya dengan Putusan MK terkait hutan adat.
Sidang Kamar dipimpin Ketua Kamar, dan dibantu Sekretaris Kamar dari kamar tsb.
16.00 – 17.00 Perumusan Hasil Sidang Kamar: Para Ketua dan Sekretaris Kamar merumuskan hasil Sidang Kamar dan menyiapkan bahan pemaparan pleno. 17.00 Istirahat, persiapan buka puasa dan ibadah ramadhan lain bagi yang menjalankannya.
Ketua dan Sekretaris Kamar-kamar.
Narasumber: Busyro Muqoddas, SH, MHum (Pimpinan KPK) Narasumber: Ir. Bambang Soepijanto, MM (Dirjen Planologi Kemenhut)
OC 5
Hari Kedua: Kamis, 18 Juli 2013 Waktu
Materi Acara
09.00 – 09.30 Review dan Pengantar: Penjelasan tentang proses yang sudah berjalan pada Hari Pertama, dan yang akan berlangsung pada Hari Kedua. 09.30 – 11.00 Pleno Pemaparan Hasil Sidang Kamar: Uraian mengenai rumusan hasil sidang setiap kamar DKN terhadap substansi dan implementasi NKB 12 kementerian dan lembaga, serta tindak lanjut dalam implementasi rencana aksinya. 11.00 – 11.15 Istirahat sejenak 11.15 – 12.15 Perumusan Hasil: Merumuskan substansi hasil workshop ini menjadi sebuah dokumen yang utuh dan terintegrasi (policy brief) berdasarkan masukan dari setiap Kamar DKN, dan rencana tindak lanjut setelah lokakarya. 12.15 – 12.45 Perumusan Rencana Kerja: Menyusun rencana kerja (work plan) sebagai tindak lanjut dari workshop ini. 12.45 – 13.00 Penetapan Hasil dan Penutupan: Menetapkan hasil-hasil workshop, rencana tindak lanjut, dan penutupan workshop.
Pelaksana Dipandu oleh fasilitator Ketua Kamar (Pemerintah; LSM; Masyarakat; Akademisi; Bisnis). Dipandu fasilitator OC Perumusan dipandu oleh fasilitator
Perumusan dipandu oleh fasilitator Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Ketua Presidium DKN)
6
