PENATAAN RUANG KAWASAN GAMBUT
Dr. Ir. M. Basuki Hadimulyono, MSc Direktur Jenderal Penataan Ruang
Disampaikan pada : Focus Group Discussion (FGD) Tata Ruang Pada Lahan Gambut
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
OUTLINE I. PENDAHULUAN II. PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG (Spatial Planning System) III. PERENCANAAN TATA RUANG IV. PEMANFAATAN RUANG: Penatagunaan Tanah (Landuse) dan Penatagunaan hutan (Forest management V. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
i
I. PENDAHULUAN • Penyelenggaraan PR meliputi: Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan (terdiri atas: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang),
dan Pengawasan • Penatagunaan lahan (kawasan budidaya non hutan) dan pengelolaan kehutanan (kawasan hutan) merupakan bagian dari upaya perwujudan RTR atau Pemanfaatan Ruang. • pengelolaan perubahan landuse dan kehutanan dapat dilakukan dalam pelaksanaan penataan ruang, baik perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Kementerian Pekerjaan Umum
II. PENYELENGGARAAN PENATAAN upaya pembentukan landasan hukum bag RUANG Pemerintah, pemerintah daerah, dan PENGATURAN
masyarakat dalam penataan ruang
upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan rua
Perencanaan Upaya meningkatkan kinerja penataan Tata Ruang ruang yg diselenggarakan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
PEMBINAN PEMBINAAN
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PENGAWASAN
upaya agar penyelenggaraan4PR dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
PELAKSANAAN
Perencanaan Tata Ruang suatu proses menentukan Struktur Ruang & Pola Ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR
Pemanfaatan Ruang Upaya mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
Pengendalian Pemanfaatan Ruang upaya mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan Ps. 1 angka 14 disinsentif, serta pengenaan sanksi. BHK-DJPR/Presentasi/DR
Ps. 1 angka 15
7 Aras Spasial (Hierarki Penataan Ruang) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai pilar reformasi pembangunan perkotaan dan wilayah.
Rencana tata ruang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci.
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
Kawasan (RDTR)
RTR Pulau
RTRW Kota/ Kabupaten
Lingkungan (RTBL)
Persil/ Bangunan
Rencana tata ruang terdiri dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
PROGRES PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW TAHUN 2013 Progres Nasional Penetapan Perda RTRW (Status 19 April 2013) RTRW PROVINSI KETERANGAN
SUDAH PROSES DI PEMBAHASAN DAERAH BKPRN
TOTAL DAERAH
PROVINSI
33
0
0
PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI PU
19
57,58 %
SUDAH PERDA RTRW
14
42,42%
RTRW KABUPATEN/KOTA SUDAH TOTAL KETERANGAN REVISI REKOMGUB PEMBAHASAN DAERAH BKPRN
PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI PU
SUDAH PERDA RTRW
KABUPATEN
398
1
0
1
170
42.71%
226
56.78%
KOTA
93
2
1
1
32
34.41%
57
61.29%
JUMLAH
491
3
1
2
202
41.14%
283
57.64%
Status Progres Perpres RTR (Status 19 April 2013) RTRW Nasional RTR Pulau / Kepulauan (Amanat PP: 7)
PP No. 26/2008 tentang RTRWN Telah ditetapkan: a. b. c. d.
RTR Pulau Sulawesi (Perpres 88/2011) RTR Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012) RTR Pulau Sumatera (Perpres 13/2012) RTR Pulau Jawa-Bali (Perpres 28/2012)
Dalam proses penetapan: diperkirakan pada bulan Mei/Juni 2013 a. RTR Kepulauan Nusa Tenggara b. RTR Kepulauan Maluku c. RTR Pulau Papua
RTR Kawasan Strategis Nasional (Amanat PP: 76)
Telah ditetapkan: a. b. c. d. e.
RTR Kws. Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008) RTR Kws .Perkotaan Sarbagita (Perpres 45/2011) RTR Kws. Perkotaan Mamminasata (Perpres 55/2011) RTR Kws. Perkotaan Mebidangro (Perpres 62/2011) RTR Kws. Batam-Bintan-Karimun (Perpres 87/2011)
Dalam proses penetapan: 3 (tiga) RTR KSN Non Perkotaan (Borobudur, Merapi dan Danau Toba) Dalam proses pembahasan dan penyusunan: 3 (tiga) RTR KSN Perkotaan 62 (enampuluh dua) RTR KSN Non Perkotaan
Target Penurunan Emisi GRK • Target Penurunan Emisi GRK ditugaskan “Top down” pada masing2 kluster K/ L sesuai Tugas pokok dan fungsi. • Pemenuhan target dilakukan “bottom up” dari masing-masing K/L, termasuk Kem.PU Sektor
Skenario Penurunan Emisi (Giga ton CO2e)
K/L Pelaksana
Sub Bidang PU terkait
26%
+ 15% (total 41%)
0.672
0,367
Kem.Hut, Kem.LH, Kem.PU, Kem.Tan
Sumber Daya Air/ Balitbang, Penataan Ruang (P)*
0.048
0.030
Kem.PU, Kem.LH
Cipta Karya/Balitbang
Pertanian
0.008
0.003
Kem.Tan, KLH
Sumber Daya Air/ Balitbang (P)*
Industri
0.001
0.004
Kem.Perin
Energi dan Transportasi
0.038
0.018
Kem.Hub, KemPU, Kem.ESDM
NASIONAL
0.767
Kehutanan dan Lahan Gambut Limbah
0.422
Jalan dan Jembatan/ Balitbang *) (P) Sektor pendukung
9
III. PERENCANAAN TATA RUANG Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang Ps. 14 ayat (1)
RENCANA UMUM TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG
sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang disusun apabila:
WILAYAH
RTR PULAU / KEPULAUAN RTRW NASIONAL
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTR KWS STRA. PROVINSI
RDTR WIL KABUPATEN
PERKOTAAN
RTR KWS METROPOLITAN
BHK-DJPR/Presentasi/DR
a.
rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
b.
rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan
RTR KWS STRA KABUPATEN RTRW KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTRW KOTA
RTR KWS STRA KOTA
Ps. 14 ayat (4)
Ps. 14 ayat (5)
Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi Ps. 14 ayat (6)
RDTR WIL KOTA
17
RENCANA TATA RUANG Ps. 17 ayat (1)
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang Ps. 17 ayat (2)
Rencana Sistem Pusat Permukiman Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan
Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Ps. 17 ayat (3)
Peruntukan Kawasan Lindung
Sistem Jaringan Transportasi
Peruntukan Kawasan Budidaya Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
Sistem Jaringan Energi
Kegiatan Sosial
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi
Sistem Persampahan & Sanitasi
Kegiatan Pertahanan & Keamanan
Sistem Jaringan SDA, dll. Ps. 17 ayat (5)
BHK-DJPR/Presentasi/DR
dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS
18
V. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Ps. 69-75
Penetapan Peraturan Zonasi
Perizinan
Pemberian Insentif & Disinsentif
Pengenaan Sanksi
Dilakukan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang BHK-DJPR/Presentasi/DR
28
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG q Bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga emisi karbon dapat terkendali. q Upaya 2013 - 2014: a. Bimtek penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Pendidikan dan pelatihan PPNS; c. Penyiapan mekanisme tata laksana penataan pengaduan masyarakat; d. Percontohan penanganan pengaduan masyarakat e. Penyiapan database dan informasi perpetaan resolusi tinggi
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
13
q Ketersediaan PPNS : TAHUN 2009 2010 2011 2012 Jumlah
PUSAT DAERAH 200 JP Pola 400 JP Pola 200 JP Pola 400 JP 15 10 18 10 9 10 54 51 4 59 39 69 101 201 19 29 200
Jml 53 124 102 170 449
Catatan: a. PPNS Penataan Ruang tersebar di 33 provinsi, 128 kabupaten, dan 36 kota. b. Masih terdapat 270 Kabupaten dan 57 Kota yang belum memiliki PPNS Penataan Ruang à agenda 2013-2014
Bersama Menata Ruang Untuk Semua
14
15
