PENATAAN RUANG UNTUK PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
Oleh Dr Ir Setia Hadi, MS 2006
penataan ruang Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ► Ruang adalah sumber daya akses terbuka (open access resources) --- Jika tidak diatur akan terjadi tragedy of the open access ►
Diperlukan penataan ruang ---- agar ada aturan main (rule of the games) bagi parapihak ► Penataan ruang berlangsung dinamis dan terus menerus. Tujuannya adalah perubahan cara pandang dan pola tindak parapihak dalam memanfaatkan ruang secara berkelanjutan ► Bagi kehutanan diperlukan penataan ruang yang benar dan dalam arti sesungguhnya untuk menuju pengelolaan hutan lestari ►
SASARAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang • NYAMAN • PRODUKTIF • BERKELANJUTAN Dardak (2006)
Diperlukan penataan ruang untuk menjadikan ruang yang nyaman, produktif, lestari
Para pihak penataan ruang ►
► ► ►
►
Masyarakat (dalam arti luas) Sektor swasta dan dunia usaha Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) Global Community
1) Kondisi Pemanfaatan Ruang masih belum sesuai dengan harapan terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. 2) Semakin menurunnya kualitas permukiman di perkotaan yang ditunjukan antara lain a) kemacetan yang parah di perkotaan b) banyaknya kawasan kumuh c) bencana banjir yang frekuensi semakin sering dan dampaknya semakin luas, d) bencana longsor terutama pada kawasan yang berfungsi lindung, e) semakin hilangnya ruang publik untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat 3) Meningkatnya aglomerasi perkotaan 4) Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah ( kawasan perdesaan – perkotaan, kawasan perbatasan negara, kawasan bagian utara dan selatan Pulau Jawa, dan lain-lain) Dardak (2006)
5) 6) 7) 8) 9)
Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian Penurunan luas hutan tropis sebagai kawasan resapan air Meningkatnya DAS yang kritis Seringnya kejadian bencana alam Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang 10) Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaran Penataan Ruang masih terbatas
1. 2.
Diperlukan : Perbaikan Kualitas Rencana Tata Ruang Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penguatan Landasan Penyelenggaraan Penataan Ruang agar lebih efektif dan operasional melalui Pendekatan Baru Penataan Ruang Dardak (2006)
Beberapa permasalahan penataan ruang ►
►
► ► ►
►
Tujuan yang dirumuskan dalam Mekanisme Penataan Ruang masih terlalu sangat normatif, Kualitas produk perencanaan yang kurang memadai dan tidak jelas, Bias wilayah administratif, Bias Sektor, Asfek pemanfatan ruang yang tidak tepat dan pengendalian yang lemah, Bias kontinental; P4W (2005)
Kawasan industri mengkonversi kawasan pertanian subur
Kawasan Hulu (Puncak) yang semakin tidak terkendali pemanfaatan ruangnya
Rekomendasi Mekanisme Penataan Ruang ► ► ► ► ►
► ►
►
Penataan Kawasan Fungsional Mekanisme Insentif dan Disinsentif Pengaturan hak-hak komunal lokal Resolusi Konflik atas Undang-Undang Sektoral Class Action Sebagai Bagian Dari Fungsi Pengendalian Valuasi ekonomi sumberdaya Partisipasi Masyarakat Komunal Lokal Di Dalam Penyusunan Tata Ruang Penguatan kapasitas aturan main dan kelembagaan lokal
LOCATION OF FLOOD DRENCH IN 2002
ZEE
Kawasan Andalan Keterangan Jalan : Sungai
Keterang anJalan : Sungai
Batas Propinsi Kaw. Lindung Pertanian Perkebunan Industri
Batas Propinsi Kaw.Lind ung Perumah
KAPET
Kota
Pertania an nPerkebu nan Industri Perikana n
Sawah Perumah Perikanan an T Laut Terminal T
Keteran gan :Jalan
Industri Perdaga ngan
S. Ciliwung
2000 m dpl
JKT
t0
DPK
BGR
Hulu t1 Tengah t2 Kawasan - kawasan sepanjang sungai Ciliwung (berdasarkan PP 47/1997 tentang RTRWN ) : 1. 2. 3.
Hilir
Daerah hulu : Kawasan Andalan Bopunjur dan Kawasan Tertentu Bopunjur Daerah tengah : Kawasan Andalan Penyangga DKI dan Kawasan Tertentu Jabodetabek Daerah hilir : Kawasan Andalan DKI Jakarta,
t3
SITU TELAGA WARNA SEBAGAI HULU SUNGAI CILIWUNG
DARDAK (2006)
1) Pengaturan hirarki yg jelas di dalam penataan ruang (i) a. Secara ADMINISTRATIF : • Terdapat perbedaan muatan yang jelas antara RTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota (hubungan bersifat komplementer) yang seiring dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan pula didalam penataan ruang nasional termasuk pula Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau/Kepulauan sebagai operasionalisasi RTRWN. • Penyusunan RTRWN mempertimbangkan kondisi fisik dengan orientasi sosial budaya, ekonomi maupun lingkungan (Kerangka Pengembangan Strategis yang pada dasarnya berwawasan pula orientasi kerjasama ekonomi regional dan sub regional, antara lain di Asia Pasifik, ASEAN, maupun subASEAN). • Pada dasarnya pembagian ini menegaskan pentingnya koordinasi kelembagaan. • UU 32/2004 telah menegaskan pula bahwa sebelum RTRW diperdakan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri yang membidangi Penataan Ruang
b. Secara SISTEM : dikelompokan atas Sistem Wilayah dan Sistem Internal Perkotaan untuk membagi secara tegas fungsi pelayanan regional dan fungsi pelayanan internal perkotaan c. Secara FUNGSI KAWASAN dibedakan atas kawasan lindung dan budidaya untuk membagi secara tegas area-area yang bisa dimanfaatkan sumber dayanya dan area-area yang harus dijaga kelestariannya, seperti untuk menjaga tata air, stabilitas fisik lingkungan d. Secara KEGIATAN KAWASAN dibedakan atas kawasan perkotaan dan perdesaan memperhatikan bahwa banyaknya kawasan perkotaan yang tidak sesuai dengan batas administrasi yang ada, serta dalam rangka meningkatkan keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan perdesaan. Dalam pengembangan kawasan perdesaaan antara lain dilakukan desentralisasi industri kecil dan jasa keperdesaan melalui antara lain konsep agropolitan. Hal ini sekaligus sebagai embryo kota yang dapat dikembangkan sebagai kota-kota baru secara lebih terencana e. Secara STRATEGIS KAWASAN: dikelompokan atas kawasan strategis nasional, strategis propinsi, strategis kabupaten dan strategis kota. Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan bagi kawasan-kawasan khusus, misal kawasan perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional dengan orientasi keamanan dan kesejahteraan, kawasan pertahanan, kawasan metropolitan, perlindungan flora-fauna
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS BERORIENTASI EKONOMI (INVESTASI) Teluk Benggala, Mediteran, Samudera Hindia (Timur Tengah, Eropa)
Laut Cina Selatan (Jepang, Korea, Filipina)
Laut Cina Selatan (Hongkong, Cina, Taiwan)
Banda Aceh
Samudera Pasifik (Jepang, Korea, Amerika, Kanada) BANDAR SRI BEGAWAN
KUALA LUMPUR
Medan SINGAPORE
Bontang
Entikong Pekanbaru
Batam
Pontianak
Jayapura Kendari
Ambon
Makasar Semarang
Bandung
Samudera Hindia (Afrika, Australia)
Biak
Mamuju
Lampung JAKARTA Serang
Sorong
Balikpapan Pangkalan Bun Banjarmasin
Bengkulu
Ternate
Palu
Palangkaraya Pangkal Pinang Palembang
Manado
Samarinda
Jambi Padang
Gorontalo
Samudera Pasifik (Amerika, Kanada, Amerika Latin)
Yogyakarta
Surabaya Malang Denpasar
DILLI
Merauke
Mataram
Pulau Besar
Kupang
Gugus Pulau Samudra
Samudera Hindia (Australia, Selandia Baru)
Gugus Pulau Pantai
Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional
Jalur Patahan dan Sesar
Alur Pelayaran Internasional
Pegunungan Tinggi
Poros Pengembangan Strategis Sub Regional
Batas Teritorial
Kota PKN
Kawan, Kapet, Kesr
Poros Pengembangan Strategis Nasional
Batas ZEE
2) Penegasan klasifikasi rencana tata ruang yakni rencana yang bersifat umum dan rencana yang bersifat detail 3) Perbaikan dimensi jangka waktu perencanaan tata ruang menjadi 20 tahun yang sesuai dengan Undang-Undang Perencanaan ; agar masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki visi jangka panjang dengan dimensi yang sama sekaligus untuk mempertegas komplementaritas antar tingkatan rencana tata ruang. 4) Pada hakekatnya, meskipun perencanaan tata ruang sifatnya regulatory, namun masih dimungkinkan penerapan aspek discrestionary seperti usulan yang sifatnya innovatif dan kreatif. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme revisi rencana tata ruang yang dapat dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam 5 tahun 5) Penegasan penajaman pada aspek perencanaan tersebut untuk mendukung peraturan perundangan yang mensyaratkan pembebasan tanah hanya dapat dilakukan apabila rencana pembangunan sudah tertuang dalam RTRW (Perpres 36/2005, maupun Undang-Undang Jalan No.38/2004)
5) Penerapan regulasi zona (zoning regulation) sebagai produk yang diturunkan dari RDTR sebagai piranti perijinan yang disertai insentif, dan disinsentif. Legal aspek regulasi zona ditetapkan dengan Peraturan Presiden untuk sistem nasional dan Peraturan Daerah untuk sistem propinsi, kabupaten dan kota. Tujuan regulasi zona lebih dimaksudkan agar pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang 6) Penegasan adanya sanksi bagi yang melakukan pelanggaran RTRW, baik pelanggar maupun pemberi ijin 7) Agar pengendalian efektif, maka ditegaskan pula kejelasan peran masyarakat agar masyarakat berpatisipasi dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang
8) Undang-Undang lebih berorientasi pada manusia/masyarakat, baik kesejahteraan, kesehatan, artikulasi diri, kenyamanan dan keamanan lingkungan. Untuk itu diatur kebutuhan minimal tersedianya ruang publik, ruang terbuka hijau, tempat olahraga publik, ruang untuk interaksi masyarakat, ruang untuk usaha bagi sektor informal. Penyediaan berbagai fasilitas ini sesuai dengan hirarki dan struktur ruang wilayah nasional, propinsi,kabupaten dan kota, antara lain pada tingkat nasional dikembangkan tamantaman nasional, pada tingkat propinsi dikembangkan taman propinsi, pada tingkat kabupaten/kota dikembangkan taman pelayanan kota, taman pelayanan metropolitan, taman pelayanan lingkungan 9) Penegasan hak, kewajiban, dan tata cara Peran Masyarakat. Diberikan penegasan bahwa proses penataan melibatkan masyarakat dan hasil perencanaan tata ruang yang sudah berkekuatan hukum wajib disebarluaskan kepada masyarakat, misalnya pengumuman di tiap kelurahan, kecamatan (di dalam website penataan ruang sudah tertuang beberapa produk RTRW)
10)Integrasi pengaturan pengelolaan ruang laut, ruang darat dan ruang udara dalam satu kesatuan. Pengaturan antara lain dengan alur laut, keseimbangan antara daratan dan lautan seperti antara sungai dengan laut, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pariwisata, perikanan, pertambangan dsb; reklamasi pantai. Pengaturan ruang udara antara lain pengaturan ruang frekeunsi, jalur penerbangan dsb. 11)Penegasan adanya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi di dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain frekuensi dialog dengan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, standar pelayanan minimal ruang terbuka hijau, standar pelayanan minimal simpangan/devisiasi antara rencana dan implementasi rencana (mulai tahun ini akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang kinerja penyelanggaraan penataan ruangnya baik)
12)Penegasan dalam manajemen penyelenggaraan penataan ruang, mulai tahapan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan pada setiap tingkatan hirarki penyelenggaraan penataan ruang. • PENGATURAN pada hakekatnya menyiapkan dan menetapkan NSPM. • PEMBINAAN pada hakekatnya mensosialisasikan NSPM, memberdayakan dan memberi pelatihan pemangku kepentingan, dll. • PELAKSANAAN pada hakekatnya proses menyusun rencana, pemanfaatan ruang maupun pelaksanaan pengendalian. • PENGAWASAN pada hakekatnya mengawasi pelaksanaan NSPM, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pengawasan fungsi dan manfaat (outcome) dari hasil-hasil penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kualitas proses baik di dalam pengaturan, pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
PERENCANAAN TATA RUANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PEMANFAATAN PEMANFAATAN RUANG RUANG
Alokasi Alokasi Ruang Ruang :: Kehutanan Kehutanan VS VS Sektor Sektor lain lain berbasis berbasis lahan lahan
Benturan Benturan antar antar Sektor Sektor
Hutan Hutan Indonesia Indonesia 120.35 120.35 Jt Jt Ha/ Ha/ 60% 60% Sumber Sumber Devisa Devisa Kebakaran Kebakaran Hutan Hutan, Ilegal Hutan,, Ilegal Loging Loging, lemahnya Hukum Hukum, dll Loging,, lemahnya Hukum,, dll Kelestarian KelestarianHutan HutanTERANCAM TERANCAM Laju thn (85 -97) LajuDegradasi Degradasi1,6 1,6jtjtha/ ha/thn (85-97) OTDA
Penataan Penataan Ruang Ruang Kawasan Kawasan Hutan Hutan Optimal Optimal
Penataan Ruang dan Kws Hutan Mendapatkan Rekomendasi Penataan Ruang Optimal Penggunaan Kawasan untuk Perlindungan dan Budidaya yang Menjamin Keberlangsungan Pemanfaatan berbagai Sektor yang Berbasis Lahan, terutama dalam rangka pemantapan kawasan hutan
