LAMPIRAN II RENCANA KERJA PENATAAN RUANG UNTUK PEMANTAPAN KEAMANAN NASIONAL (PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN) NO 1 1.
WILAYAH PERBATASAN 2 INDONESIA – MALAYSIA. Panjang perbatasan ± 1.914.507 Km (Kab. Sanggau Kalbar, Tebedu Sarawak) sampai dengan (Kab. Nunukan Kaltim, Sabah Malaysia Timur).
PERMASALAHAN RENCANA KERJA 3 4 Garis batas laut dan 1. Departemen Pertahanan (Action darat. Plan) - Di Darat. Ketidak - Menentukan posisi/lokasi dan mecocokan kesepakatan rencanakan pembangunan pos-pos bersama tentang garis penjagaan dan pengawasan untuk batas : kepentingan keamanan, khususnya a. Wilayah Kalbardi 10 (sepuluh) titik bermasalah. Serawak ada 5 titik, dan wilayah Kaltim – - Meningkatkan frekuensi patroli laut Sabah ada 5 titik. rutin terhadap pulau-pulau terluar baik yang berpenghuni maupun tidak, termasuk perbatasan darat.
b. Tugu batas banyak yang rusak atau dipindahkan
KETERANGAN 5 - Anggaran APBN pelaksana Depdagri/Dep. PU.
- Gelar kekuatan dinamis (TNI) sebagai wujud diplomasi TNI/ deterrent effect.
- Mengawasi patok-patok yang telah ditentukan/disepakati bersama Terkait : Departemen Hukum dan Perundangc. Adanya patok-patok 2. Departemen Luar Negeri (saran) undangan, Depkeu, perbatasan yang Depkes, Deptan, rusak/hilang - Melaksanakan perundingan secara DPR bilateral untuk menetapkan kejelasan batas wilayah kedaulatan.
2
NO
WILAYAH PERBATASAN
PERMASALAHAN - Di Laut.
RENCANA KERJA
KETERANGAN - Kriteria akan - Perkuatan kerjasama pertahanan ditentukan bersama a. Batas laut Teritorial perbatasan dengan negara berdamMalaysia di bagian pingan mengembangkan pos-pos utara Selat Malaka. pemeriksaan lintas batas di pusatpusat pengembangan ekonomi b. Batas laut Teritorial dalam wilayah kawasan perbatasan P. Bintan (Ind) dengan negara di Kalimantan Johor Timur (Malaysia) dengan 3. Departemen Dalam Negeri (saran) jarak kurang lebih 11 mil laut. - Menyiapkan dukungan data yang akurat kepada Deplu (Data c. Batas landas Perbatasan). Kontinen IndonesiaMalaysia di Laut Cina - Menambah/membangun dan memSelatan perbaiki patok/tanda batas yang rusak. - Merencanakan pembangunan ”kawasan sabuk pengaman” di sepanjang perbatasan 4. Departemen Kehutanan (saran) d. Batas laut teritorial - Meningkatkan koordinasi dengan dan landas Kontinen aparat TNI dalam pengawasan disebelah timur P. lingkungan. Sebatik. 5. Departemen Pekerjaan Umum e. Batas laut Teritorial (saran)
3
NO
WILAYAH PERBATASAN
PERMASALAHAN RENCANA KERJA dan landas Kontinen Membangun sarana prasarana di Laut Sulawesi wilayah didaerah perbatasan untuk mendukung operasional gelar kekuatan dan pengawasan perbatasan. 6. Kementerian Koordinator Polhukam (saran) Mengusulkan kepada Presiden tentang pembentukan Badan Tetap Inter Departemen yang khusus menangani kawasan perbatasan agar lebih fokus, dan terintegrasi
KETERANGAN
4
NO
WILAYAH PERBATASAN
PERMASALAHAN b. Tugu batas banyak yang rusak atau dipindahkan
RENCANA KERJA 2. Departemen Luar Negeri (saran)
KETERANGAN - Perlu mendapat dukungan sumber - Melaksanakan perundingan secara daya nasional di bilateral untuk menentukan batas daerah tersebut. c. Adanya patok-patok wilayah. - Aparat dibantu perbatasan yang seluruh komponen rusak/hilang 3. Departemen Dalam Negeri (saran) bangsa. - Di Laut. - Merencanakan konsep pembangunan terintegrasi dg bang. Han di wiltas a. Batas Maritim di utara Selat Malaka. 4. Departemen Kehutanan (saran) b. Batas Laut P. - Meningkatkan koordinasi dengan Bintan dengan Johor TNI dalam pengawasan lingkungan Timur (+11 mil laut.) c. Batas Landas Kontinen di Laut Cina Selatan. d. Batas Maritim akibat Sipadan & Ligitan lepas e. Batas Maritim dan landas Kontinen disebelah timur P. Sebatik.
5
NO
2.
WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA – PHILIPINA.
PERMASALAHAN f. Batas Maritim dan landas Kontinen di Laut Sulawesi
RENCANA KERJA
KETERANGAN
1. Departemen Pertahanan (Action Rencana penataan Plan) ruang wilayah pertahanan diprioritasb. Pengamanan navigasi. - Melaksanakan patroli perbatasan di kan pada penataan laut secara intensif. dislokasi dan c. Kejahatan lintas penambahan negara. - Menambah penempatan aparat TNI kekuatan dalam rangka meningkatkan efektifitas d. Usulan Philipina untuk gelar kekuatan. mengamandemen Unclos’82 2. Departemen Luar Negeri (saran) a. Penetapan batas maritim.
Melanjutkan perundingan bilateral/ kerjasama melalui forum JBC (Joint Border Committee) dan JCBC (Joint Commission For Bilateral Cooperation).
-
- Melaksanakan kaji ulang bersama Philipina terhadap pasal-pasal UNCLOS’ 82 sesuai pasal 312 dan 313, yang berisi tentang usulan amandemen dan usulan amandemen dengan prosedur yang disederhanakan.
6
NO
WILAYAH PERBATASAN
PERMASALAHAN
RENCANA KERJA
KETERANGAN
3. Departemen Dalam Negeri, Dephan dan Bakosurtanal (saran) - Menyiapkan RUU batas negara. - Menyusun titik-titik koordinat di laut sesuai dengan data yang dimiliki. 4. Departemen Perikanan (saran)
Kelautan
Dan
- Kerjasama dgn TNI dalam atasi kejahatan lintas negara di laut. 3.
INDONESIA – PAPUA NUGINI
- Kehidupan tradisonal 1. Departemen Pertahanan (Action masyarakat perbatasan Plan) yang berkenaan dengan - Merencanakan redislokasi satuan budaya dan ulayat jajaran TNI. - Persoalan keamanan
gangguan - Menyusun rencana tata ruang wilayah: rencana tata ruang wilayah pertahanan darat, laut dan udara untuk Persoalan pelintas meningkatkan kesiapsiagaan batas. operasional. - Persoalan geografi
2. Departemen Luar Negeri (saran) Sosialisasi Administrative Border Arrangement tahun 1973 tentang kehidupan sosial budaya masyarakat di perbatasan -
Rencana penataan ruang wilayah pertahanan diprioritaskan pada penataan dislokasi kekuatan, dengan pertimbangan politik dan atau strategi militer
7
NO
WILAYAH PERBATASAN
PERMASALAHAN
RENCANA KERJA 3. Departemen Dalam Negeri (saran)
KETERANGAN
- Menyesuaikan perencanaan tata ruang Propinsi/Kabupaten/Kota dengan kebutuhan pertahanan. 4.
INDONESIA - TIMOR LESTE
- Terdapat 2 (dua) daerah 1. Departemen Pertahanan (Action Ambique (diragukan) Plan) kepemilikannya yaitu Noel Besi dan Manusasi - Meningkatkan kinerja pos-pos pengaman sepanjang perbatasan - Permasalahan lain: darat. proses demarkasi dan delineasi belum - Meningkatkan pengawasan di dilanjutkan lagi. wilayah perbatasan. - Mengkaji pembangunan Satuan TNI AL di Wini dan Atapupu. - Merencanakan redislokasi satuan jajaran TNI khususnya pada daerah rawan/strategis 2. Departemen Luar Negeri (saran) - Melakukan koordinasi dengan anggota Panitia Nasional yang lebih intensif
Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik dan atau strategi militer
8
NO
WILAYAH PERBATASAN
PERMASALAHAN
RENCANA KERJA - Melaksanakan Forum JBC (Joint Border Committee) untuk menentukan kriteria/persyaratan kepemilikannya.
KETERANGAN
- Meyakinkan melalui jalur diplomatis mengacu kepada hukum internasional dan kebiasaan internasional untuk menangani permasalahan tersebut. 5.
INDONESIA - AUSTRALIA
- Perubahan garis batas 1. Departemen Pertahanan (Action laut setelah lepasnya Plan) Timor Leste - Mengangkat perlunya perundingan - Nelayan Tradisional Trilateral (BP Pertahanan) - People Smuggling - Meningkatkan frekuensi operasi Kamla
2. Departemen Luar Negeri (saran) - Mendesak Australia untuk berunding kembali dalam wadah Trilateral. 3. Departemen Dalam Negeri (saran) - Menyesuaikan RTRWP/K/K pasca Timor Leste merdeka.
Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik dan atau strategi militer
9
NO 6.
WILAYAH PERBATASAN INDONESIA - SINGAPURA
PERMASALAHAN Belum adanya kesepakatan pada 3 titik koordinat disebelah barat dan 3 titik koordinat di sebelah timur Selat Singapura. Dampak reklamasi pantai Singapura yang menggunakan pasir laut dari wilayah Indonesia terhadap garis batas maritim. - Transnational crime.
RENCANA KERJA 1. Departemen Luar Negeri (saran) - Mempercepat perundingan secara trilateral (Indonesia-MalaysiaSingapura) untuk menentukan batas maritim. - Menekan Singapura untuk segera membuat perjanjian ekstradisi. 2. Departemen Pertahanan - Memelihara koordinat titik dasar (base point) dan merencanakan kegiatan pendataan dan penentuan batas maritim.
- Belum adanya perjanjian ekstradisi. - Merencanakan kegiatan patroli maritim dan udara secara rutin oleh - FIR (Flight Information unsur TNI. Region) 3. Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Pemerintah Daerah Riau (saran) - Menghentikan kegiatan penambangan pasir laut.
KETERANGAN Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik, strategi militer, persepsi ancaman terhadap Kamnas, dan dislokasi kekuatan
10
NO
WILAYAH PERBATASAN
PERMASALAHAN
RENCANA KERJA 4. Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan dan LAPAN (Saran)
KETERANGAN
-Melaksanakan kaji ulang terhadap MoU penggunaan FIR, dengan sasaran agar tidak mengorbankan kepentingan nasional. 7.
INDONESIA – REPUBLIK PALAU
- Belum adanya kese- 1. Departemen Luar Negeri (saran) pakatan batas ZEE dan Landas Kontinen. -Melaksanakan perundingan secara bilateral untuk menentukan batas laut. 2. Departemen Pertahanan -Merencanakan kegiatan pendataan dan penentuan batas laut. -Merencanakan kegiatan patroli laut dan udara secara rutin oleh unsur TNI. 3. Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Papua (saran) -Merencanakan pendataan dan pembangunan di pulau-pulau terluar di utara Papua.
Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik dan atau strategi militer
11
NO 8.
WILAYAH PERBATASAN INDONESIA – THAILAND
PERMASALAHAN RENCANA KERJA Belum adanya 1. Departemen Luar Negeri (saran) kesepakatan batas laut ZEE dan Landas - Melaksanakan perundingan secara Kontinen di Utara Selat bilateral untuk menentukan batas laut.
Malaka dan Laut Cina Selatan. - Transnational crime.
KETERANGAN Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik dan atau strategi militer
2. Departemen Pertahanan -Merencanakan kegiatan pendataan dan penentuan batas laut. -Merencanakan kegiatan patroli laut dan udara secara rutin oleh unsur TNI.
A.n. MENTERI PERTAHANAN SEKRETARIS JENDERAL,
SUPRIHADI, S.IP
