Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan
Oleh :
Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP (Plt Direktur Jenderal Tata Ruang)
K D
E M I R E
E N T E K T O R A
R T
I J
A N E N D
A G R A R I A & T A T A R U A N G E R A L TATA R U A N G
Outline Kawasan Perbatasan Sebagai Kawasan Strategis Nasional & Status RTR Kawasan Perbatasan Muatan Perpres RTR Kawasan Perbatasan RTR Kawasan Perbatasan Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang Kesimpulan
1. KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KSN & STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN
KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KSN Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
• Kawasan Strategis Nasional (KSN) : wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia PP 26/2008 tentang RTRWN
• Menetapkan Kawasan Perbatasan sebagai KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan & pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas)
KEDUDUKAN RTR KAWASAN PERBATASAN (Dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional)
KSN dgn sudut kepentingan ekonomi KSN dgn sudut kepentingan lingkungan KSN dgn sudut kepentingan sosbud KSN dgn sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi KSN dgn sudut kepentingan hankam
Kawasan Perbatasan Negara di Indonesia (PP 26 Thn 2008)
STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN No
Rperpres RTR Kawasan Perbatasan
1 RTR Kawasan Perbatasan di Aceh – Provinsi Sumatera Utara 2 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau – Kepulauan Riau 3 RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan 4 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi TengahKaltim-Kaltara 5 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 6 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat 7 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku 8 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua 9 RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas Perpres Selesai Proses Harmonisasi di Kemenkumham/Penyampaian ke Presiden Proses Penyusunan Draft Rperpres
Status RTR Kawasan Perbatasan Negara
Raperpres
Perpres 31/2015
Raperpres
Raperpres
Perpres 34/2015
Perpres 32/2015 Matek Perpres 33/2015 Perpres 179/2014
2. MUATAN PERPRES RTR KAWASAN PERBATASAN
MUATAN PERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA I
Ketentuan Umum (Pengertian & Ruang Lingkup Pengaturan)
II
Peran dan Fungsi RTR serta Cakupan
II I IV
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang
V
Rencana Pola Ruang
VI
Arahan Pemanfaatan Ruang
Rencana Struktur Ruang
VII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang VI II I X X
Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
XI
Ketentuan Penutup
Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Ketentuan Peralihan
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA KPN mencakup kaw. perbatasan di darat & kawasan perbatasan di laut. Kaw. perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan/distrik pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah NKRI dengan negara tetangga. Kaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati, hingga garis pantai termasuk: a. Kecamatan/distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau b. seluruh kecamatan/distrik pada gugus pulau, atau perairan dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Pulau/Daratan
Kepulauan/Laut
Kecamatan Kabupaten
NKRI
Pulau Besar
Zona tambahan atau ZEE (200 Mil) LAUT TERITORIAL (12Mil dari pulau/pesisir)
Delineasi Wilayah : kecamatan termasuk wilayah kepulauan, dimana pulau terluar atau pesisir yg lansung berbatasan negara
12
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA PEMBAGIAN ZONA PERAIRAN DALAM KAWASAN PERBATASAN NEGARA GARIS PANTAI
0 MIL
ZONA A1
12 MIL
BATAS LANDAS KONTINEN / ZEE
ZONA A2
TITIK PANGKAL
LANDAS KONTINEN Wilayah Kedaulatan
Hak2 Berdaulat
PERAN DAN FUNGSI RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PERAN Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara
FUNGSI Sebagai pedoman untuk: •
penyusunan rencana pembangunan di KPN
•
pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang KPN
•
perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di KPN
•
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KPN
•
penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di KPN
•
pengelolaan KPN
•
perwujudan keterpaduan rencana pengembangan KPN dengan kawasan sekitarnya
14
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI TUJUAN a.
kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan negara tetangga
b.
kawasan berfungsi lindung Perbatasan Negara yang lestari lindung lintas negara, keterkaitan ekosistem, keberadaan titik garis pangkal, sumber air
c.
Kawasan Budi Daya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing
Tujuan penataan ruang untuk 9 KSN Kawasan Perbatasan Negara disesuaikan terhadap kondisi Geostrategi Nasional terhadap negara tetangga
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI TUJUAN Tujuan I Kaw. fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, & ketertiban wilayah negara yang berbatasan
KEBIJAKAN
STRATEGI
Kebijakan I.A Penegasan dan penetapan batas wilayah negara
Strategi I.A.1 Menegaskan titik-titik koordinat di perbatasan darat
Kebijakan I.B Pengembangan prasarana dan sarana hankam
Strategi I.A.2 Menegaskan titik-titik garis pangkal di pesisir dan PPKT
Kebijakan I.C Pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara
Strategi I.A.3 Menegaskan Batas Laut Teritorial & Batas Yurisdiksi Strategi I.A.4 IA4 Menetapkan Batas Laut Teritorial & Batas Yurisdiksi Strategi I.A.5 Meningkatkan kerjasama HANKAM
Tujuan II
Kebijakan II.A Kebijakan II.B
Strategi II.A.1 Strategi II.A.2 Dst....
Dst.... Tujuan III
Kebijakan III.A
Strategi III.A.1
Kebijakan III.B
Strategi III.A.2
Dst....
Dst....
DIJABARKAN
DIWUJUDKAN
RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara Rencana sistem pusat permukiman •Pusat pelayanan utama •Pusat pelayanan penyangga •Pusat pelayanan pintu gerbang
Rencana sistem jaringan prasarana •Sistem jaringan transportasi •Sistem jaringan energi •Sistem jaringan telekomunikasi •Sistem jaringan sumber daya air •Sistem jaringan prasarana permukiman
17
RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana sistem pusat permukiman terdiri atas: pusat pelayanan utama: pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, berupa PKSN pusat pelayanan penyangga: pusat kegiatan penyangga pintu gerbang peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara pelayanan pintu gerbang: pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara
18
Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan dan Papua
Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di NTT, Maluku, Malut-Papbar
Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di NTT Pusat Kota di Pulau Tetangga
Kota Pelabuhan di Pulau Tetangga
Kerjasama
TETANGGA INDONESIA
Batas Negara
PKSN linkages
Pulau Utama Gugus Pulau
Gugus Pulau
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA Pusat pelayanan Utama
Pusat Pelayanan Penyangga -Haekesak -Wemasa
Pusat Pelayanan Pintu Gerbang
RTR Kawasan Perbatasan Negara di NTT
-PKSN Atambua -PKSN Kefamenanu -PKSN Kalabahi
RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
-PKSN Long Pahangai -PKSN Paloh Aruk- PKW Putussibau -PKSN Long Nawang -PKSN Jagoibabang - PKW Taulumbis -PKSN Long Midang-PKSN Entikong - PKL yg ditetapkan dengan -PKSN Simanggaris-PKSN Jasa perda rtrw -PKSN Nunukan -PKSN Nangabadau
RTR Kawasan Perbatasan Negara di Papua
-PKSN Jayapura -PKSN Tanah Merah -PKSN Merauke
-PKW Biak -PKW Arso -PKW Muting-Skou Mabo -PKW Sarmi -Oksibil
-Mindiptana -Biak -Skow -Sota -Hamadi -Waris -Batom
RTR Kawasan Perbatasan Negara di Maluku UtaraPapua Barat
-PKSN Daruba -PKSN Sorong -PKSN Manokwari
-Sangowo -Kabare
-Berebere -Pulau Fani
RTR Kawasan Perbatasan Negara di Maluku
-PKSN Dobo -PKSN Saumlaki -PKSN Ilwaki
-PKW Tual Langgur -Benjina
-Batugoyang -Weduar Fer -Larat -Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan BabarGugus Kepulauan Terselatan
-Motaain -Turiskain -Motamasin -Wini -
-Napan -Haumeni Ana -Oepoli -Maritaing
22
RENCANA POLA RUANG Rencana pola KPN ditetapkan dg tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dg peruntukannya sbg Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dg prinsip keberimbangan antara pertahanan & keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan
Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara Rencana peruntukan kawasan lindung
Rencana peruntukan kawasan Budi Daya Zona Budi Daya Zona Perairan (Zona A) (Zona B) 23
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan
1). Indikasi program Utama
pola ruang
2). Indikasi sumber pendanaa n
Kawasan Perbatasan
Arahan Pemanfaata n Ruang
Negara terdiri atas 5 tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam 4). Indikasi menetapkan prioritas waktu pembangunan pada Kawasan pelaksanaan Perbatasan Negara
3). Indikasi instansi pelaksana
berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat
Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG a. Arahan Peraturan Zonasi :
Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang meliputi :
1
Jenis kegiatan yg diperbolehkan, kegiatan yg diperbolehkan dgn syarat, dan kegiatan yg tidak diperbolehkan
2
3
4
Intensitas pemanfaatan ruang
Prasarana dan sarana minimum
Ketentuan lain yg dibutuhkan (ketentuan khusus)
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG a. Arahan Peraturan Zonasi : Muatan arahan peraturan zonasi : 1).jenis kegiatan yg diperbolehkan, diperbolehkan dgn syarat, dan tidak diperbolehkan; 2)intensitas pemanfaatan ruang; 3) prasarana dan sarana minimum; 4).ketentuan lain yg dibutuhkan (ketentuan khusus) Contoh arahan PZ utk pusat pelayanan Utama :
a. Kegiatan yg diperbolehkan: kegiatan pelayanan CIQS, kegiatan hankam, keg.industri pengolahan, …. b. Kegiatan yg diperbolehkan dgn syarat: kegiatan selain huruf a yg tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan utama c. Kegiatan yg tidak diperbolehkan: kegiatan yg mengganggu fungsi
Jenis kegiatan
pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal
Prasarana dan sarana minimum
Intensitas pemanfaata n ruang
a. kebutuhan dasar (listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah & limbah) b. prasarana & sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan & terminal
a. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negaraprasarana b. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
Ketentuan khusus
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG b. Arahan Perizinan :
Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, pemprov, dan/atau pemkab/kota sesuai perda ttg RTRW kab/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yg didasarkan pd RTR Kawasan Perbatasan Negara
Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor/bidang terkait
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG c. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif : Bentuk Insentif/Disinsentif Insentif
Disinsentif
Pemerintah kpd Pemda
• subsidi silang • kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah • penyediaan sarpras di daerah • pemberian kompensasi • penghargaan dan fasilitasi • publisitas atau promosi daerah
• pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah • pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis • pemberian status tertentu dari Pemerintah
Pemda kpd Pemda lainnya
• pemberian kompensasi • kompensasi pemberian penyediaan sarpras termasuk bantuan teknis • kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat • publisitas atau promosi daerah
• pengajuan pemberian kompensasi • pembatasan penyediaan sarpras termasuk bantuan teknis • pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang kpd investor yang berasal dari daerah penerima manfaat
Pemerintah dan/atau Pemda kepada Masyarakat
• • • • • • • •
pemberian keringanan pajak pemberian kompensasi pengurangan retribusi imbalan sewa ruang urun saham penyediaan prasarana dan sarana kemudahan perizinan
• pengenaan kompensasi • pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah • kewajiban memberi imbalan • pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan teknis • pensyaratan khusus dalam perizinan
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG d. Arahan Pengenaan Sanksi:
Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada RTR Kawasan Perbatasan Negara
bentuk sanksi : sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NTT
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NTT
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PAPUA BARAT
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PAPUA BARAT
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA
3. RTR KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
INDIKASI PROGRAM DLMUTAMA RTR KAWASAN INDIKASI PROGRAM UNTUK PERBATASAN NEGARA PEMBANGUNAN PERBATASAN (Perwujudan Struktur Ruang) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang : A. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama B. pengembangan pusat pelayanan penyangga C. percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang D. pengembangan baru pusat pelayanan pintu gerbang E. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi F. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energi G. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi H. pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air berupa embung, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai I. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah 41
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
Peta Indikasi program : INDIKASI PROGRAM Perwujudan Sistem Pusat Permukiman WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
A1 : percepatan pengembangan PKSN Kalabahi A2 : percepatan pengembangan PKSN Atambua A3 : percepatan pengembangan PKSN Kefamenanu A4 : pengembangan Haekesak sbg pusat pelayanan penyangga A6 : percepatan pengembangan Maritaing sbg pusat pelayanan pintu gerbang A7 : percepatan pengembangan Motaain sbg pusat pelayanan pintu gerbang A8 : percepatan pengembangan Motamasin sbg pusat pelayanan pintu gerbang …dst
Keterangan: program utama pada tahap I, sudah 42 dijabarkan pd dokumen RPI2JM
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
Peta Indikasi program : INDIKASI PROGRAM Perwujudan Sistem Jaringan Tranportasi WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
B1 : pemantapan jaringan jalan arteri primer Bolok-Tenau B2 : peningkatan & pemantapan jaringan jalan arteri priimer Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain …dst Keterangan: program utama pada tahap I, sudah 43 dijabarkan pd dokumen RPI2JM
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
Peta Indikasi program : INDIKASI Perwujudan Sistem Jaringan Energi
PROGRAM
WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
C1 : Pengembangan depo minyak dan gas bumi C2 : Pengembangan dan peningkatan PLTU Alor …dst Keterangan: program utama pada tahap I, sudah 44 dijabarkan pd dokumen RPI2JM
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
Peta Indikasi program : INDIKASI PROGRAM Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
D1 : Pengembangan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu D2 : Pengembangan GI Atambua …dst
Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
Peta Indikasi program : INDIKASI PROGRAM Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
E1 : Pengembangan Embung Haekrit E2 : Peningkatan dan pemantapan DI Baus …dst Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM
Peta Indikasi Program: A. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
A01 : percepatan pengembangan PKSN Paloh-Aruk A02 : percepatan pengembangan PKSN Jagoibabang A03 : percepatan pengembangan PKSN Entikong …dst
INDONESIA
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
Peta Indikasi Program: B. Perwujudan Sistem Transportasi WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
B23
B1 : Pemantapan jaringan jalan Tanjung-Balai Karangan-Entikong-Batas Negara B2 : Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Tanah Hitam-Merbau-Temajuk B3 : Pengembangan dan peningkatan Galing-ArukBatas Negara di Kecamatan Sajingan Besar …dst
B38 B37
B7
B8
B22
B26
B36 B11
B3
B37
B13 B4
B14 B5
B15
B16
B6
B35 B26
B34 B31
B38
B28
B26
B34
B27
B25
B27 B26
B21
B1
B26
B26
B38 B26
B29
B31
B37
B19
B10
B24
B25 B35
B17
B12
B20
B31
B18
B2
B9
B30
B32
Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Energi
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan C6
C3 C9
WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
C1 : Pengembangan dan peningkatan Jaringan pipa transmisi gas bumi Natuna-Tanjung Api-PontianakPalangkaraya C2 :Pengembangan dan peningkatan Depo minyak dan gas bumi Tanjung Api C3 : Pemantapan Depo minyak dan gas bumi Tanjung Api …dst
C1
C2 C4
C8 C5
C7
Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan D9
D1 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Paloh-Aruk D2 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Jagoibabang D3 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Entikong …dst
WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
D7 D1
D2
D3
D5 D4 D6
D10
D8
Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
c
E22/E23/ E24/E25
E1 : Pengembangan dan peningkatan sumber air permukaan Danau Sentarum E2 : Peningkatan dan pemantapan sumber air permukaan Danau Sentarum E3 : Pengembangan dan peningkatan sumber air permukaan pada WS Sesayap …dst
MULAI TAHAP IV
E2
E11/E12 /E13
E36 E33
E32 E35
E34 E3 E28
E20/E21
27 E9 E4 E6 E29/ E30
E8 E1 E7 E15/E16 E17/E18 /E19 E14 E26
E37 E31
INDIKASI PROGRAM INDIKASI PROGRAM UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN (Perwujudan Pola Ruang) Indikasi program utama perwujudan pola ruang : A. pengendalian alih fungsi, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat B. pengembangan pengelolaan, pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi kawasan konservasi C. revitalisasi dan/atau pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana alam D. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan E. pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan F. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dan hortikultura serta peternakan G. pengembangan kawasan hutan produksi H. pengendalian dan/atau reklamasi fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral I. pengembangan zona perairan yang berfungsi melindungi titik-titik garis pangkal kepulauan dari abrasi J. pengembangan zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari 52
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
Peta Indikasi program Perwujudan PolaPROGRAM Ruang : INDIKASI Perwujudan Kawasan Konservasi WAKTU PELAKSANAAN : MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV
A1 : Pengembangan pengelolaan Suaka Alam Perairan Selat Pantar A2 : Pengembangan pengelolaan Suaka Margasatwa Kateri …dst
53
Peta Indikasi program Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Konservasi WAKTU PELAKSANAAN :
L1
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan L1
L3
L1
L2
L1
MULAI TAHAP I MULAI TAHAP II MULAI TAHAP III MULAI TAHAP IV L2
L3 L4
L1 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi SAP Sambas dan SAP Sebatik L2 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi Cagar Alam Niyut-Penrissen L3 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi pantai berhutan bakau Sebagian dari wilayah: Kec.Paloh, Kec. Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik, dll. …dst
4. KESIMPULAN
INDIKASI PROGRAM DLM RTR KAWASAN KESIMPULAN PERBATASAN NEGARA
Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis karena selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu negara. RTR Kawasan Perbatasan dapat menjadi dasar penyusunan program
sektoral
&
pelaksana
pembangunan
Kementerian/Lembaga.
56
Planning for All
Terima Kasih
