PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG KAWASAN PERBATASAN LAUT
Suparman A. Diraputra Diraputra,, SH., LL.M. Fakultas Hukum Hukum.. Universitas Padjadjaran Bandung
1
PERMASALAHAN •
Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia mempunyai wilayah kedaulatan dan hak-hak berdaulat di wilayah yurisdiksi. Dalam pasal 6 ayat (3) dalam UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah nasional meliputi wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
•
Sampai sejauh mana dan bagaimana mengimplementasikan hak-hak berdaulat di wilayah yurisdiksi tersebut di dalam perencanaan tata ruang laut yang dapat dituangkan melalui peta zonasi, ataukah cukup diatur melalui norma/perijinan/persetujuan/rekomendasi.
•
Apakah ada hak dan kewajiban Indonesia di laut lepas yang dapat diakomodasikan dalam penataan ruang laut.
2
KEDAULATAN
KEDAULATAN ADALAH HAK TERKUAT DAN TERPENUH YANG DIMILIKI OLEH NEGARA MERDEKA UNTUK MELAKSANAKAN SEGALA KEWENANGANNYA ATAS RUANG WILAYAH NEGARA TERMASUK KEWENANGAN ATAS ORANG, BENDA DAN SEGALA KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA
3
HAK BERDAULAT HAK BERDAULAT ADALAH KEWENANGAN NEGARA UNTUK MELAKUKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI KEKAYAAN ALAM HAYATI DAN NON-HAYATI DI LUAR LAUT WILAYAHNYA SAMPAI SEJAUH 200 MIL LAUT DIUKUR DARI GARIS PANGKAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR LEBAR LAUT WILAYAHNYA
4
HAK BERDAULAT BERSIFAT SUI-GENERIS - SUI-GENERIS ADALAH HAK BARU YANG LAHIR SENDIRI DAN BERASAL-USUL SECARA TERSENDIRI; - BUKAN MERUPAKAN DERIVATE DARI REZIM HUKUM LAUT LEPAS DAN BUKAN PULA MERUPAKAN KELANJUTAN DARI REZIM HUKUM LAUT WILAYAH; - DIBERIKAN OLEH HUKUM INTERNASIONAL KEPADA NEGARA PANTAI UNTUK MEMANFAATKAN SEGALA KEKAYAAN ALAM LAUT YANG TERDAPAT PADA KOLOM AIR, DASAR LAUT DAN TANAH DIBAWAHNYA; DAN - RUANG PERMUKAAN LAUT SERTA RUANG UDARA DIATASNYA TETAP TUNDUK PADA REZIM HUKUM LAUT LEPAS. 5
YURISDIKSI YURISDIKSI ADALAH KEWENANGAN NEGARA UNTUK MENGATUR SEGALA KEGIATAN YANG MENJADI KEPENTINGANNYA DI BAGIAN-BAGIAN LAUT TERTENTU, BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR WILAYAHNYA (JURISDICTION MEANS AREAS OF AUTHORITY; THE GEOGRAPHIC AREA IN WHICH A STATE HAS POWER OR AUTHORITY TO REGULATE CERTAIN INTERESTS; BLACK ’S LAW DICTIONARY, 1979 )
6
PERBATASAN DI LAUT 1. MALAYSIA 2. SINGAPURA 3. THAILAND 4. VIETNAM 5. BRUNAI DARUSSALAN 6. PHILIPINA 7. PAPUA NUGINI 8. SOLOMON ISLANDS 9. TIMOR LESTE 10. AUSTRALIA 7
PENATAAN RUANG
PENATAAN RUANG ADALAH SUATU SISTEM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG, DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
8
PENATAAN RUANG LAUT RUANG LAUT DAN RUANG UDARA, PENGELOLAANNYA DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG TERSENDIRI ( Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) Artinya : Penataan ruang laut belum ada aturannya
9
PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN NORMA HUKUM 1. PRINCIPIUM IN PRINCIPIE DERIVATE DARI ILMU PENGETAHUAN/KEBENARANNYA UNIVERSAL
2. PRINCIPIUM IN ACTIONES PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN INTERNASIONAL/NASIONAL
3. PRINCIPIUM IN IUDIORUM HUKUM UMUM YANG DIAKUI OLEH BANGSA-BANGSA BERADAB
4. PRINCIPIUM IN REGIMENE PRINSIP-PRINSIP MENURUT REZIM HUKUM 10
ACUANPENGEMBANGAN NORMA HUKUM
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PHILOSOFICALY ACCOUNTABLE LEGALY ENFORCEABLE SOCIALLY ACCEPTABLE ECONOMICALLY JUSTICIABLE ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FINANCIALLY VIABLE 11
ASAS-ASAS PENATAAN RUANG (PASAL 2 UUTPR Nomor 26/2007)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KETERPADUAN; KESERASIAN, KESELARASAN, KESEIMBANGAN; KEBERLANJUTAN; KEBERDAYAGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN; KETERBUKAAN; KEBERSAMAAN DAN KEMITRAAN; PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM; KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN; DAN AKUNTABILITAS 12
TUJUAN PENATAAN RUANG 1. TERWUJUDNYA KEHARMONISAN ANTARA LINGKUNGAN ALAM DAN LINGKUNGAN BUATAN; 2. TERWUJUDNYA KETERPADUAN DALAM PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA BUATAN DENGAN MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA MANUSIA; DAN 3. TERWUJUDNYA FUNGSI RUANG DAN PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT PEMANFAATAN RUANG. 13
IMPLEMENTASI HAK-HAK BERDAULAT • ADAKAH KEPENTINGAN INDONESIA DI BAGIAN-BAGIAN LAUT TERTENTU YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA ? • APAKAH ADA TUMPANG TINDIH YURISDIKSI DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA YANG BERBATASAN DI LAUT ? 14
KEPENTINGAN INDONESIA DI RUANG LAUTAN 1. 2. 3. 4. 5.
DI LAUT WILAYAH ZONA TAMBAHAN INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LANDAS KONTINEN INDONESIA DI LAUT LEPAS DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL (PROPER HIGH SEAS) 15
SIMPULAN DAN SARAN 1.
PENATAAN RUANG LAUT PADA DASARNYA MERUPAKAN UPAYA PENGALOKASIAN SUMBER DAYA ALAM, BAIK HAYATI MAUPUN NON-HAYATI. OLEH KARENA ITU PERLU DIIDENTIFIKASI KEBERADAAN DAN POTENSINYA MELALUI PENELITIAN DASAR LAUT DAN KOLOM AIRNYA. HASIL PENELITIAN TENTANG PENEMUAN SUMBER DAYA ALAM LAUT AKAN MENJADI LANDASAN TENTANG ADANYA KEPENTINGAN INDONESIA UNTUK KEMUDIAN DIJADIKAN SEBAGAI DASAR BAGI PENGATURAN HUKUMNYA, TERMASUK PENATAAN RUANG LAUT.
2.
YURISDIKSI INDONESIA DI LUAR WILAYAH KEDAULATAN ADALAH 200 MIL LAUT UNTUK ZEE DAN LANDAS KONTINEN. WALAUPUN DEMIKIAN UNTUK LANDAS KONTINEN DIMUNGKINKAN SAMPAI 350 MIL LAUT APABILA DIDUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI ILMIAH TENTANG KONDISI DASAR LAUT. SEPANJANG MENYANGKUT KEWENANGAN DALAM PENATAAN RUANG LAUT HARUS DIBUKTIKAN DULU TENTANG ADANYA KEPENTINGAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI, MISALNYA PENDIRIAN INSTALASI DI LEPAS PANTAI (RIG).
3.
ADANYA HAK DAN KEWAJIBAN PENATAAN RUANG DI LAUT LEPAS AKAN SANGAT TERGANTUNG PADA JENIS KEPENTINGAN YANG HARUS DILINDUNGI. 16
