KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah diatur dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

8.1. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 35, disebutkan bahwa : “Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”. Dengan demikian fungsi pengendalian pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan menciptakan tertib tata ruang.

8.1.1 Pengaturan Zonasi Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 36, disebutkan bahwa : 1. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. 3. Peraturan zonasi ditetapkan dengan : a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

VIII - 1

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

Dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 pasal 36, disebutkan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang

d. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;

disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi

e. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus

berisi ketentuan yang harus, yang boleh, atau yang tidak boleh dilaksanakan pada zona

tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih

pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar

fungsi;

ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan

f. pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus

bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk

menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang

yang dapat muncul;

dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

g. pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan; h. pada kawasan lindung yang ada di perkotaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem wilayah meliputi indikasi arahan ketentuan umum peraturan zonasi , meliputi:

lindung; i. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah;

a.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pengembangan Kawasan Perkotaan;

b.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pengembangan Kawasan Kawasan Perdesaan;

c.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;

menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah

d.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi;

ditetapkan;

e.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;

f.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air;

dari RTH di kawasan perkotaan boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun

g.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;

dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang

h.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;

terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR Kawasan Perkotaan masing-masing;

i.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir; dan

j.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis

dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap maksimum 25%

Wilayah.

dari luasan zona yang ditetapkan;

j. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu boleh dilakukan sepanjang saling

k. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian

l. perubahan fungsi lahan boleh dilakukan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk

m. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi 1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pengembangan Kawasan Perkotaan, meliputi: a. pada setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, maka harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;

dasarnya; n. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan; o. khusus pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar

b. pada setiap kawasan perkotaan harus mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk

area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi

kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibu

ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus

kota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;

sesuai dengan kaidah desain kawasanyang disepakati oleh stakeholder terkait;

c. pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;

p. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau perkotaan terutama bagian dari RTH kawasan Perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;dan VIII - 2


q. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR Kawasan Perdesaan masing-masing; m. dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR Kawasan perdesaan masing-masing;

2. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan, meliputi: a. kawasan perdesaan umumnya terdiri atas kawasan terbangun tetapi bagian terbesar merupakan ruang terbuka dengan fungsi utama pertanian; b. pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut; c. pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan tidak dialihfungsikan non pertanian; d. pengembangan kawasan perdesaan dengan kegiatan agropolitan dan minapolitan untuk

n. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan; o. pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya; p. pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;dan q. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

mendukung agroindustri yang berdaya saing; e. pada setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infitratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif; f. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing; g. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;

3. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas hambatan disusun dengan memperhatikan: a. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan

bebas hambatan; b. bangunan

dengan fungsi penunjang yang diijinkan hanya berkaitan dengan

pemanfaatan ruas jalan; dan c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan bebas hambatan yang memenuhi

ketentuan ruang pengawas jalan.

h. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi; i. pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung; j. pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi; k. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan boleh dilakukan sepanjang saling menunjang dan tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; l. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan pada

4. Ketentuan

umum

peraturan

zonasi

untuk

jaringan

jalan

arteri,

disusun

dengan

memperhatikan : a. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri primer; b. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; c. pengembangan fungsi kawasan sepanjang jalan arteri untuk kegiatan utama yang berskala regional, meliputi kegiatan industri, permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum;

dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya

d. penyedian lahan parkir bagi kawasan fungsional;

dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi

e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan VIII - 3


arteri; f. ketentuan pelarangan bagi kegiatan berskala kecil; dan

f.

penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.

g. penetapan garis sempadan di sesuaikan dengan peruntukan. 7. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi jaringan jalur kereta api 5. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer disusun dengan memperhatikan: a. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor primer; b. bangunan dengan fungsi penunjang yang diijinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan; dan c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan; d. Jumlah jalan masuk/akses dibatasi dan direncanakan dengan jarak tertentu sehingga memenuhi kecepatan rencana dan kapasitas serta sesuai dengan peraturan

disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dan pengembangannya ruangnya dibatasi; b. ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; c. pembatasan pemanfaatan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalankereta api.

perundang-undangan; e. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, antara lain rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain;

8. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi disusun dengan memperhatikan: a. keberadaan

untuk

pembangkit

tenaga

listrik

disusun

dengan

memperhatikan

f. Mengembangkan sistem drainase di sepanjang sisi jalan;

pemanfaatan ruang disekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari

g. Mempertahankan garis sempadan bangunan di sisi jalan sekurang-kurangnya setengah

kegiatan lain;

dari lebar ruang milik jalan; dan h. Mengembangkan struktur penahan kebisingan pada sisi jalan yang mewakili kawasan permukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bengunan yang langsung

6. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer disusun dengan memperhatikan: a. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan lokal primer; b. bangunan dengan fungsi penunjang yang diijinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan; dan c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan;

digunakan masyarakat; d. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUTET; e. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET yaitu 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat; f. dalam kondisi dibawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengaman; dan g. pemanfaatanruangdiataslintasanjaringangasharusmemperhatikan ketentuan teknis dan keamanan.

d. pergerakan mengikuti peraturan lalu lintas dalam kota; e. daerah sekitar jalan kolektor primer tidak diperkenankan untuk kegiatan dengan aktivitas tinggi; dan

9. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya. VIII - 4


10. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air meliputi wilayah sungai,

d. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui

mata air dan jaringan irigasi disusun dengan memperhatikan:

pengembangan vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan

a. pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai, mata air dan jaringan

tanah dan mampu meresapkan air;

prasarana irigasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung

e. pengembalian berbagai rona awal sehingga terjaga perlindungan dan kelestarian

kawasan; b. perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang

mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;

ekosistem kawasan lindung; f.

g. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan galian yang

dilakukan di dalam kawasan hutan, dilakukan oleh instansi yang berwenang setelah

c. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan

perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;

percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;

mendapat persetujuan menteri; dan h. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan yang tidak

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk

mengurangi fungsi lindung serta dibawah pengawasan ketat.

pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; f.

13. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

pemanfaatan ruang di atas jaringan perpipaan bawah tanah air bersih harus

kawasan bawahannya disusun dengan memperhatikan:

memperhatikan aspek keamanan dan kemudahan pemeliharaan; dan

a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang

g. penetapan lebar sempadan sungai dan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; c. diperbolehkan untuk dialokasikan sebagai kebun campuran dengan tanaman tegakan

tinggi, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung;

11. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;

d. kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

lindung kawasan; e. kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan

tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata; f.

cagar budaya;

kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan regional dan nasional;

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan

g. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi agar lestari;

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;

h. bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama

memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi; 12. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan

i.

memperhatikan: a. kegiatan yang diperbolehkan untuk perlindungan kawasan resapan air dan berfungsi

dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah; dan

j.

pertambangan dan perindustrian yang bersifat membuka hutan tidak diperkenankan.

sebagai daerah tangkapan air; b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; c. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan

14. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan : a. prioritas pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan fungsi konservasi lainnya;

tutupan vegetasi; VIII - 5


b. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat

perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;

17. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan waduk/danau disusun dengan memperhatikan :

c. kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung transportasi laut;

a. pemanfaatan untuk kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;

d. kegiatan perikanan dan budidaya laut yang tidak merusak lingkungan;

b. pelarangan semua kegiatan yang dapat menimbulkan pengalih fungsian lindung dan

e. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; f.

perusakan kualitas air;

pengembangan sempadan pantai sepanjang 100 m dari pasang tertinggi akan diarahkan untuk fungsi RTH;

c. pelarangan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;

g. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan perikanan dan

d. perlu prasarana bangunan konservasi waduk.

rekreasi pantai; h. tanah oloran, yang dimaksud dengan tanah oloran disini adalah pantai atau laut yang

i.

j.

18. Ketentuan

umum

peraturan

zonasi

untuk

kawasan

suaka

alam

disusun

dengan

dijadikan daratan atau reklamasi ;

memperhatikan :

ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c kecuali

a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

bangunan penunjang perikanan; dan

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;

ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis,

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud

dan estetika kawasan.

pada huruf a; d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan

15. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai disusun dengan memperhatikan : a. prioritas pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan fungsi konservasi lainnya;

e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan

merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk

pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

19. Ketentuan umum peraturan zonasiuntuk kawasan kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :

d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi maupun

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;

fasilitas pendukungnya serta bangunan rumah tinggal, dengan memperhatikan dan

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan

mempertimbangkan kualitas dan daya dukung-daya tampung sungai dan atau danau yang

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau

ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;

mencemari ekosistem bakau.

dan e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan :

16. Ketentuan

umum

peraturan

zonasi

untuk

sempadan

mata

air

disusun

dengan

memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi

kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan adalah penghutanan untuk menjaga ketersediaan air tanah; c. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan d. pelarangan kegiatan penggalian yang mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.

VIII - 6


21. Ketentuan umum peraturan zonasiuntuk kawasan rawan bencana alam rawan banjir dan

c. konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan

kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan :

daya dukung lingkungan; dan

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman

d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian

bencana;

sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b diatas, yang termasuk sebagai lahan

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

pertanian abadi atau yang ditetapkan oleh sebagai sentra lahan pertanian basah.

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman

bencana dan kepentingan umum;

25. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan kering disusun

d.

penetapan batas dataran banjir dan rawan gelombang;

dengan memperhatikan :

e.

pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum

a. pemanfaatan lahan untuk kegiatan agropolitan yang tidak merusak lingkungan;

dengan kepadatan rendah; dan f.

b. penyediaan infrastruktur yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian;

ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas

c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali

umum penting lainnya.

terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan

22. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan:

pengolahan hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku; d. dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif

a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya

kehutanan;

terhadap keseimbangan ekologis; e. dilarang pengembangan agroindustri dengan mesin berat dan limbah berbahaya;dan

b. pengembangan infrastruktur yang diijinkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil

hutan dan fungsi sosial;

f.

ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif

terhadap keseimbangan ekologis; dan

26. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian holtikultura disusun

d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

dengan memperhatikan : a. pemanfaatanruanguntukpermukimanpetanidengankepadatan rendah; dan

23. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk

kawasan hutan

rakyat disusun

dengan

memperhatikan :

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali

untuk pembangunan system jaringan prasarana utama.

a. pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan; dan b. perubahan alih fungsi agar dikordinasikan dengan pemerintah daerah.

27. Ketentuan umum peraturan zonasiuntuk kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan :

24. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan basah disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali

a. diijinkan untuk penanaman tanaman perkebunan secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lahannya; b. diijinkan untuk pengembangan komoditas baru yang potensial dan memiliki kesesuaian lahan dengan kategori sesuai;

terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung

c. pemanfaatan lahan untuk infrastruktur penunjang perkebunan dan fasilitas sosial;

pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan

d. kawasan perkebunan yang dikembangkan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang

pengolahan hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku;

lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian; VIII - 7


e. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran

memperhatikan :

serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; f. penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan

pemanfaatan

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan industri (KI), industri rumah tangga, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan

keindahan/estetika; dan g. dilarang

30. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industry disusun dengan

lahan

untuk

fungsi

yang

berdampak

negatif

terhadap

keseimbangan ekologis.

penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; c. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi Kawasan Peruntukan Industri

28. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan : a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan minapolitan, permukiman petani atau nelayan

dengan kepadatan rendah, untuk kawasan pemijahan dan kawasan sabuk hijau; b. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan c. pelarangan bagi pemanfaatan lahan untuk fungsi non perikanan yang berdampak negatif

terhadap keseimbangan ekologis.

(KPI) untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada; d. ketentuan pelarangan peruntukkan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai KI sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali Kawasan Peruntukan Industri, industri rumah tangga serta KI untuk UMKM; e. pemanfaatan ruang KI untuk UMKM, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus berdasarkan peraturan perundangan;

29. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan

f. pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diijinkan pemanfaatannya dalam

memperhatikan :

kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang

a. ketentuan pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan dengan fungsi lindung,

ditimbulkan sesuai peraturan perundangan; dan

kawasan pertanian lahan basah dan lahan pertanian berkelanjutan, serta kawasan budidaya terbangun; b. ketentuan pemanfaatan pertambangan pada kawasan yang telah diarahkan sebagai rencana pengembangan penambangan, dengan memperhatikan keseimbangan antara

g. pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudang untuk industri, perdagangan,

stasiun

pengisian

bahan

bakar

dan

kegiatan

sejenis

diijinkan

pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan sesuai peraturan perundangan.

biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat, termasuk pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan, berdasarkan analisa teknis dari instansi teknis yang terkait; c. ketentuan pelarangan bagi kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan d. ketentuan Wilayah Usaha Petambangan (WUP), Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

31. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan : a.pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya

tampung lingkungan; b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; c. pembatasan pendirian bangunan kecuali permukiman penduduk pada koridor jalur wisata

utama maupun kawasan atau obyek wisata hanya untuk kegiatan atau peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata; d. ketentuan pelarangan bagi kegiatan yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta

dapat mencemari lingkungan; dan

VIII - 8


e. ketentuan pelarangan bagi kegiatan pariwisata yang bertentangan dengan fungsi

c. mendorong pelestarian adat dan budaya melalui dukungan penyelenggaraan ritual

kawasan, terutama pada kawasan lindung.

keagamaan budaya dan adat.

32. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan :

36. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis penunjang ekonomi meliputi :

a. program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik

a. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kawasan

rumah layak huni;

perkotaan, yang memiliki fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, transportasi

b. penataan kawasan pedesaan dan perkotaan dengan mempertimbangkan keseimbangan

dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah sehingga

fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya; c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang tersebar merata;

menimbulkan minat investasi yang besar; b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk

d. pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan

e. memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru; dan

bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;

f. memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas atau prasarana

c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara

yang dibutuhkan.

khusus untuk industri, perdagangan - jasa dan jasa wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang menarik.

33. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir zona

d. ketentuan pemanfaatan ruang harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk

konservasi atau lindung, disusun dengan memperhatikan :

memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona

a. penetapan fungsi kawasan konservasi atau lindung ;

tersebut harus tetap dipertahankan;

b . perlindungan terhadap ekosistem pesisir; dan

e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang

c. pengaturan terhadap pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan penelitian dan

bukan zona inti, tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai

pendidikan.

penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;


f.

pengembangan, disusun dengan memperhatikan :

perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka;

a. penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan

g. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh

perubahan fungsi kawasan pesisir; dan

dilakukan perubahan fungsi dasarnya;

b. pemanfaatan kegiatan perikanan dan pariwisata yang ramah lingkungan.

h. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu permukiman harus


disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara

pengembangandi darat, disusun dengan memperhatikan : a. pemberian

akses

pemanfaatan

sumber

daya

langsung pada zona yang berdekatan; ikan

dan

ekosistemnya

dengan

i.

untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun

memperhatikan aspek kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta

tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan

dalam pelaksanaannya tidak mengubah fungsi kawasan;

sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan

b. pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam melakukan perlindungan di

seperti yang telah ditetapkan; dan

wilayah pesisir; dan VIII - 9


j.

pengaturan zonasi dan pengelolaan kawasan terbagi dalam pengaturan zonasi dan

f.

pengelolaan kawasan lindung atau konservasi dan pengaturan zonasi dan pengelolaan

untuk kegiatan pertambangan; dan

kawasan budidaya berdasarkan fungsi dan aspek pengelolaannya.

37. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis social budaya meliputi : a. kawasan sosial budaya terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni wisata religi harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah wisata budaya.

pengoptimalan lahan penambangan yang sudah ada agar tidak terjadi perluasan lahan

g. pengembangan sarana penunjang untuk kegiatan pertambangan. Fungsi peraturan zonasi antara lain : a. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Peraturan zoning yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. b. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Ketentuan zoning dapat menjadi

b. penetapan radius tertentu untuk melindungi kawasan wisata religi dari perubahan

jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat

fungsi yang tidak mendukung keberadaan wisata budaya atau dari kegiatan yang

ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana

intensitasnya tinggi sehingga menggagu estetika dan fungsi wisata religi tersebut;

yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci, yang terdiri dari : •

Indikasi arahan pengaturan jaringan transportasi;

•

Indikasi jaringan energi/listrik;

•

indikasi jaringan telekomunikasi;

•

Indikasi jaringan pengairan;

e. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan

•

Indikasi arahan pengaturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;

atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi

•

Indikasi arahan pengaturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan;

dasarnya;

•

Indikasi arahan pengaturan zonasi Kawasan Lindung;

penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi

•

Indikasi arahan pengaturan zonasi Kawasan Budidaya;

yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait pariwisata

•

Indikasi arahan pengaturan zonasi untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir;

religi; dan

•

Indikasi arahan pengaturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis;

c. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan permukiman, harus dibatasi pengembanganya; d. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang yang saling menunjang kegiatan pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;

f.

g. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari wisata

c. Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan.

religi. Dasar penerapan zoning adalah : 38. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis yang memiliki fungsi lingkungan meliputi: a. pada kawasan harus ada pengendalian yang ketat agar tidak merusak lingkungan b. pemanfaatan bahan galian mineral batuan secara optimal dengan tetap menjaga

a. Kewenangan police power (kewenangan pemerintah membuat peraturan untuk melindungi kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesejahteraan umum). b. Mengintervensi kehidupan private masyarakat bagi perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesejahteraan.

kelestarian lingkungan hidup; c. pada kawasan bekas penambangan dimanfaatkan sebagai hutan lindung dengan cara dilakukan pengurukan terlebih dahulu;

Hak membangun masyarakat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang rasional, yang tidak mengandung niat buruk, diskriminasi, tidak beralasan atau tidak pasti.

d. pada sekitar zona penambangan tidak boleh ada permukiman karena rawan terjadi kelongsoran; e. dilakukan kerjasama antara pihak swasta, masyarakat dan pemerintah mengenai kegiatan penambangan; VIII - 10


8.1.2 Ketentuan Perizinan Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang

Izin pemanfaatan ruang yang diberikan dalam rangka mewujudkan pembangunan secara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam Undang-undang No. 26 Tahun

terpadu, pemanfaatan ruang secara lestari, optimal, seimbang dan serasi serta berhak diperoleh

2007 pasal 37 disebutkan bahwa :

oleh setiap warga negara dan badan hukum.

1. Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai

Syarat-syarat izin pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, adalah : 1. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai

3. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui

4. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan

prosedur yang benar, batal demi hukum. 3. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah

5. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 4. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin, dapat dimintakan

6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan

penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. 5. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata

ganti kerugian yang layak.

ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan

7. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

memberikan ganti kerugian yang layak. 6. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan

dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang

pemerintah.

layak diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 pasal 37 dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan

A. Dasar Hukum Izin Pemanfaatan Ruang

perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan

Dasar hukum setiap orang/Badan Hukum untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang, antara

peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin

lain:

dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang dan kualitas ruang.

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8.1.2.1 Izin Pemanfaatan Ruang

3. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Lamongan telah tertuang dalam Undang-undang No. 26

4. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundandang-undangan. VIII - 11


B. Latar Belakang Izin Pemanfaatan Ruang

9. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak dan

Latar belakang penyusunan izin pemanfaatan ruang antara lain :

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi.

1. Dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai laju perkembangan yang beraneka

10. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diperlukan adanya pelaksanaan pembangunan dengan

ragam budaya dan sifat penghidupan perkotaan disusunnya perencanaan tata kota Yang

pengaturan keserasian penataan lokasi bagi pentingnya pembangunan yang disesuaikan

seimbang, sehingga perlu pengarahan, penelitian, perencanaan dan pengembangan.

dengan RTRK.

Untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur Pembangunan Nasional yang sesuai dengan kebijaksanaan secara Terpadu, Optimal,

Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi :

Seimbang dan Serasi sangat diperlukan agar pembangunan sesuai dengan keinginan

a.

Izin prinsip;

masyarakat yang dinamis dan harmonis. Untuk itu langkah awal adalah pengetrapan

b.

Izin Lokasi;

perencanaan tata kota yang seimbang.

c.

Izin pemanfaatan ruang;

2. Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa

d.

Izin pendirikan bangunan; dan

untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang harus mempunyai satu kesatuan

e.

Izin lain berdasarkan paraturan perundang-undangan.

sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah

3. Tata Ruang merupakan bagian dari suatu obyek perkembangan kota yang dapat

kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait

mengendalikan penataan ruang dan lingkungan serta fasilitas pendukung perkotaan,

dalam setiap perizinan yang diterbitkan;

kemudian perencanaan juga mempunyai sifat yang berkelanjutan dan fleksibel, atau bisa

Ketentuan teknis procedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum

bertambah sesuai dengan keadaan yang ada.

pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar

4. Tujuan Rencana Perkotaan dan Perdesaan, yaitu :

pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan; dan

Rencana pengembangan desa-kota yang disiapkan secara teknis maupun non teknis yang

Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kabupaten belum memberikan

akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, antara lain meliputi rencana peruntukan

ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun

tanah, sistem jaringan jalan, fasilitas (fasilitas sosial/ fasilitas umum) dan utilitas.

organisasi.

5. Maksud Rencana Perkotaan dan Perdesaan, yaitu : Rencana pengembangan desa-kota yang disiapkan secara teknis maupun non teknis yang

8.1.2.2 Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat

akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penataan desa-kota, antara lain meliputi

Kawasan pengendalian ketat (high control zone) merupakan kawasan yang memerlukan

rencana peruntukan tanah, sistem jaringan jalan, fasilitas (fasilitas sosial/fasilitas umum)

pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung,

dan utilitas.

mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.

6. Dalam pemanfaatan peruntukan penggunaan tanah harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah dan harus dapat dikendalikan serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun PAD serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan. 7. Rencana Tata Ruang mempunyai sifat dinamis dan terbuka untuk umum sehingga dapat menampung dan mengantisipasi pertumbuhan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 8. Seseorang atau warga dapat memperoleh informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pada Instansi yang berwenang di Kabupaten Lamongan.

Kawasan pengendalian ketat meliputi pemanfaatan ruang di sekitar : a. Kawasan perdagangan regional Kawasan perdagangan regional merupakan tempat yang dipergunakan untuk aktivitas perdagangan antar wilayah yang didorong untuk memenuhi kebutuhan regional bahkan nasional, yang dapat menampung kegiatan perdagangan dari semua komoditas seperti pertanian, industri pengolahan dan jasa dalam jumlah besar serta merupakan pusat koleksi dan distribusi barang dengan jaminan kualitas dan harga yang ditunjang oleh infrastruktur transportasi yang memadai.

VIII - 12


• Jalan lokal primer;

b. Kawasan tertentu/fair ground, interchange jalan akses dan/atau rencana reklamasi pantai.

• Jalan kolektor sekunder.

Kawasan tertentu/fair ground, interchange jalan akses dan/atau rencana reklamasi pantai

merupakan kawasan yang memiliki kesatuan fungsional yang pengembangannya diarahkan

c)

• Ruang manfaat jalan, selain peruntukan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan

untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan kawasan industri. c. Wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya.

•

•

Kawasan yang berdasarkan bagian-bagian jalan merupakan:

ambang pengaman jalan;

Wilayah aliran sungai dan sumber air merupakan kawasan yang terkait dengan upaya

• Ruang milik jalan selain diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan dan pelebaran

menjaga fungsi tanah serta kualitas dan kuantitas air dalam rangka pemenuhan

jalan maupun penambahan jalur lalu Iintas dikemudian hari serta kebutuhan

kebutuhan air yang bersifat Iintas wilayah.

ruangan untuk pengamanan jalan;

Stren kali dengan sempadannya merupakan kawasan perlindungan setempat sekitar

• Ruang pengawasan jalan;

sempadan sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai ditetapkan sesuai

• Daerah diluar ruang pengawasan jalan;

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Area pengendalian ketat pada kawasan sekitar jalan tol yang termasuk

d. Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian Iingkungan hidup meliputi kawasan

dalam Iingkup ini adalah daerah diluar daerah manfaat jalan, daerah milik jalan

resapan air atau sumber daya air, kawasan konservasi hutan bakau/mangrove. Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup yang

dan daerah ruang pengawasan jalan tol. meliputi

d)

Prasarana wilayah dalam skala regional lainnya seperti area di sekitar jaringan pipa

kawasan resapan air atau sumber daya air, kawasan konservasi hutan bakau/mangrove

gas, jaringan SUTET dan TPA terpadu.

merupakan kawasan lindung yang terkait dengan fungsi kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan sekitar prasarana wilayah dalam skala regional seperti area di sekitar

e. Transportasi terkait kawasan jaringan jalan, perkeretaapian, area/lingkup kepentingan

jaringan pipa gas, Jaringan SUTET dan TPA terpadu merupakan kawasan yang dapat

pelabuhan, kawasan di sekitar jalan arteri/tol.

dipergunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang keberadaan prasarana

Transportasi terkait kawasan jaringan jalan, perkeretaapian, areal lingkup kepentingan

tersebut serta untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan Ruang Terbuka

pelabuhan, kawasan di sekitar jalan arteri/tol merupakan kawasan di sekitar prasarana

Hijau dengan tidak membahayakan dan mengganggu kinerja prasarana wilayah.

transportasi regional yang memiliki aksesiblitas tinggi dan bersifat regional. •

• • •

e)

Kawasan rawan bencana.

Kawasan jaringan perkeretaapian adalah daerah ruang di luar daerah manfaat jalan,

• Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan

daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya

untuk mengalami peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh

serta ruang bebas di atasnya.

alam. • Kawasan rawan bencana alam meliputi:

Kawasan/lingkup kepentingan pelabuhan, meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

-

Rawan letusan gunung api;

Kawasan/lingkup sekitar jalan arteri/tol meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan

-

Rawan banjir;

dan ruang pengawasan jalan.

-

Rawan gempa, gerakan tanah, longsor dan banjir bandang;

Area pengendalian ketat pada kawasan sekitar jalan yang termasuk dalam lingkup ini

-

Rawan tsunami.

• Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan rawan bencana alam dapat dilakukan

adalah: a)

Kawasan yang berdasarkan status jalan merupakan jalan nasional dan jalan propinsi

b)

Kawasan yang berdasarkan fungsi jalan merupakan: • Jalan arteri primer; • Jalan kolektor primer;

pengembangan kawasan Iindung maupun ruang terbuka hijau. f)

Kawasan Iindung prioritas dan pertambangan skala regional. • Kawasan Iindung prioritas merupakan kawasan yang diutamakan dalam upaya mengembangkan dan membudidayakan tanaman keras.

VIII - 13


• Kawasan Iindung prioritas tidak dapat dialihfungsikan dan digunakan sebagai pelestarian sumberdaya alam yang sekaligus menjadi kawasan perlindungan

Pencabutan Izin dilakukan setelah pemegang izin mendapatkan surat peringatan sebanyak 3

bawahan.

(tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

• Kawasan pertambangan skala regional dalam luasan dan jenis tertentu yang merupakan kewenangan provinsi untuk mengaturnya dalam rangka penanganan yang berkelanjutan. g)

Kawasan konservasi alami, budaya dan yang bersifat unik dan khas. Kawasan konservasi alami, budaya dan yang bersifat unik dan khas merupakan kawasan yang diupayakan untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, manusia dan buatan.

Pemanfaatan Ruang di kawasan pengendalian ketat harus mendapatkan izin dari Gubernur. Permohonan izin dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik. Permohonan izin pemanfaatan ruang dilampiri dengan : a. Gambar teknis arsitektural (site plan, denah, tampak, potongan dan situasi); b. Gambar teknis konstruksi sipil ; c. Data pendukung berupa penguasaan tanah, lokasi bangunan berupa sertifikat hak milik atau bukti perjanjian sewa. Pemanfaatan ruang yang dimohonkan harus memenuhi syarat zoning yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Izin pemanfaatan ruang diberikan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Asistensi. Tim Asistensi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Izin pemanfaatan ruang berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak terjadi perubahan bentuk fisik dan fungsi bangunan.

Izin yang telah diberikan dapat dicabut apabila : a. Tidak memenuhi ketentuan teknis; b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang disyaratkan daiam surat izin dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; c. Pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya.

VIII - 14


Tabel 8.1 Pengaturan Zonasi Kawasan Lindung/Konservasi Berdasarkan Fungsi dan Aspek Pengelolaannya ASPEK PENGELOLAAN NO

FUNGSI DASAR KAWASAN

PENGELOLAAN DAN

FUNGSI TAMBAHAN

PEMANTAPAN ZONA/KAWASAN

PENGEMBANGAN POTENSI

INTEGRASI DAN KOORDINASI

PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

KAWASAN 1

Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan

1. Pembagian status zona/penetapan batas lapangan secara jelas :

Zona perlindungan inti, merupakan

1. Inventarisasi potensi kawasan 2. Pengelolan potensi

1. Pengelolaan bersama

1. Pengembangan kegiatan

antara pihak pemerintah,

pengamanan oleh

swasta dan masyarakat,

masayarakat

bangunan/lingkungan cagar budaya

kawasan (sebagai wisata,

mengingat berbagai

dan IP yang dilindungi

penelitian dan

kepentingan dalam

masyarakat sekitar

Zona pemanfaatan, lingkungan di

pengembangan ilmu

pengelolaan. Karena cagar

kawasan sehingga tujuan

sekitar cagar budaya yang

pengetahuan)

budaya ini merupakan

konservasi dan

obyek wisata yang dapat

perlindungan lebih

dikembangkan bersama.

optimum

dimanfaatkan, baik sebagai permukiman masyarakat, maupun pariwisata 2. Pengukuhan status kawasan

3. Pengelolan penelitian dan pendidikan 4. Pembangunan sarana dan prasarana, meliputi : • Pemagaran untuk

2. Pengembangan integrasi dan koordinasi :

2. Sosialisasi dengan

3. Penyiapan instrumen hukum/peraturan dan

Pola pemanfaatan

sanksi yang tegas bagi

perlindungan

sarana dan prasarana

pelanggar.

mutlak/kawasan inti

antara masyarkat dan

• Pusat informasi, dimaksudkan sebagai

pemerintah

Mekanisme koordinasi

sarana pengembangan

dan integrasi antar

ilmu pengetahuan dan

pemerintah daerah

penelitian

terutama pengelolan pendanaan

5. Pada kawasan benda cagar budaya yang dijadikan

Mengembangkan

obyek wisata maka

kekuatan pengamanan

prasarana saran penunjang

kawasan oleh

harus terletak di kawasan

masyarakat melalui

inti.

pola kerjasama antara

6. Pada kawasan situs/cagar budaya tidak diperbolehkan adanya kegiatan dan bangunan

masyarakat dan pengusaha/swasta 3. Pengembangan institusi dan sumberdaya

VIII - 15


ASPEK PENGELOLAAN NO


PENGELOLAAN DAN

FUNGSI TAMBAHAN




PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

KAWASAN yang mengurangi nilai dan fungsi kawasan. 2

Kawasan perlindungan

1. Pengelolaan hutan lindung dimulai dari

bawahan yang meliputi

pembatasan zona lindung mutlak dan

hutan lindung dan

zona pemanfaatan

kawasan resapan air.

1. inventarisasi potensi

• Perlindungan dan

wilayah dan kerja sama

pengawasan kawasan,

pengelolaan antara

salah satunya dengan

lembaga/dinas terkait

pelibatan masyarakat

Kerjasama/kemitraan

dalam upaya konservasi

ilmu pengetahuan dan

dengan masyarakat dalam

sehingga dapat

pendidikan

pengelolaan hutan

meminimalkan upaya

perkebunan tanaman tahunan/tanaman 3. Penataan kawasan

lindung serta kawasan

perambahan hutan

keras. Jenis komoditas yang ditanam

penyangga dengan

resapan air

hingga ke zona inti oleh

disesuiakan dengan komoditas andalan

melakukan reboisasi pada

Kerjasama dalam

masyarakat. Upaya ini

wilayah tersebut.

kawasan perlindungan yang

tindakan penyelamatan

diikuti pelatihan –

rusak

dan reboisasi hutan

pelatihan kegiatan

lindung

perekonomian produktif

Pengembangan kerja

kepada masyarakat yang

2. Pengembalian kawasan sesuai fungsinya/alih fungsi lahan 3. Kawasan resapan air yang diusulkan dapat dibudidayakan sebagai

4. Kawasan resapan air perlahan-lahan fungsinya ditingkatkan menjadi hutan

kawasan

Pembagian kewenangan

2. pengelolan potensi kawasan khususnya pariwisata, pengembangan

4. Untuk kawasan resapan air

lindung khususnya pada wilayah-wilayah

yang dibudidayakan

dengan kelerengan > 25 %. Pada zona ini

pengembangan hasil hutan

sama khususnya kawasan

masih menggantungkan

dapat dikukuhkan sebagai hutan lindung

non kayu, dan potensi

resapan air yang

perekonomian dari

dan tidak dibudidayakan.

lainnya tanpa

dibudidayakan khususnya

perambahan hutan.

mengakibatkan penurunan

pendanaan dan hasil

fungsi.

panenan.

Regulasi khususnya pengembangan obyek pariwisata di kawasan hutan lindung.

3

Kawasan Perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air, sekitar waduk/danau, sekitar rawa, sempadan sungai, sempadan pantai, pantai berhutan bakau Sempadan

Rawan bencana laut

pantai/kawasan pesisir

pasang

1. Penentuan zona atau kawasan budidaya dan sempadan daerah pesisir pantai. 2. Penentuan zona kawasan lindung/budidaya

1. Pengelolaan dan

1. Koordunasi secara

1. Pengawasan terhadap

pengembangan masing-

menyeluruh terhadap

guna lahan yang tidak

masing zona berdasarkan

semua komponen yang

sesuai fungsinya

potensi yang ada pada

terkait dalam pengelolaan

khususnya untuk daerah

VIII - 16




PENGELOLAAN DAN

FUNGSI TAMBAHAN




PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

KAWASAN 3. Kawasan sempadan pesisir pantai sepanjang tepian yang lebarnya

masing-masing wilayah. 2. Pengembangan zona

proporsional dengan bentuk dan kondisi

mangrove sebagai

fisik pantai minimal 100 meter dari titik

perlindungan dari abrasi

pasang tertinggi ke arah darat

dan habitat untuk

4. Untuk kawasan pantai, sempadan pantai

dan penatan wilayah

pesisir rawan laut

peisir.

pasang tinggi.

2. Penataan kawasan tambak dengan dinas terkait 3. Penatan kawasan

pemijahan ikan dan biota

pariwisata bahari oleh

ditetapkan minimal 100 meter dari

lainnya. Pantai berhutan

dinas pariwisata

pasang tertinggi

bakau dikembangkan

5. Untuk kawasan pantai yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami (resiko

sebagai obyek wisata 3. Zona tambak/perikanan

besar dan sedang) ditetapkan kawasan

darat. Pengembangan

bahaya 1 Tsunami, jarak dari pasang

budidaya perikanan

tertinggi adalah 3500 m, kawasan ini

dilengkapi dengan

terbagi beberapa zona:

pengadaan sarana dan

Zona mangrove

prasarana penunjang

Zona perikanan

industri perikanan

Zona perkebunan

4. Penataan kawasan permukiman

2. Pelibatan masyarakat nelayan dalam gerakan penanaman mangrove di wilayah pesisir. 3. Penyiapan instrumen hukum/peraturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

4. Zona perkebunan,

Zona permukiman

dikembangkan budidaya

Zona industri

tanaman yang cocok berada pada ketinggian cukup rendah dan jenis yang potensial dikembangkan di wilayah masing-masing. 5. Zona permukiman dan wisata bahari. Dari garis pasang tertinggi sejauh 3500 m. Pengembangan sarana pariwisata bahari dan permukiman 6. Zona pengembangan

VIII - 17




PENGELOLAAN DAN

FUNGSI TAMBAHAN




PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

KAWASAN pelabuhan 4

Sempadan sungai

1. Penentuan kawasan sempadan bagi

Arahan kegiatan daerah hulu

Integrasi

antar pelaku

Pengawasan

daerah

perlindungan DAS dan zonasi

sungai :

khususnya dinas pengelola

bantaran sungai dari

pemanfaatan DAS berdasarkan daya

1. Pengaturan eksploitasi dan

baik di tingkat daerah

kegiatan budidaya

maupun propinsi.

khususnya di wilayah

dukung lingkungannya terutama untuk daerah tangkapannya.

pemeliharaan hutan 2. Pengaturan tanah-tanah

2. Penentuan kawasan sempadan sungai bagi perlindungan DAS yaitu sekurang-

perkebunan 3. Pengaturan tanah-tanah

kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 meter di kiri kanan

pertanian 4. Pengaturan terhadap

Mekanisme

pengelolaan

yang jelas antar pelaku

perkotaan. Pengawasan

kualitas air

pemanfaat diantaranya

khususnya untuk wilayah

PDAM dan pengelola irigasi.

intake/pengambilan air

Dinas lingkungan hidup

PDAM. Untuk

anak sungai yang berada di luar

maraknya permukiman

khususnya untuk sungai

permukiman.

mewah dan industri

yang dimanfaatkan sebagai

dimana terdapat industri

agrobisnis

outlet pembuangan air

berat di sepanjang sungai

limbah.

diperlukan pengawasan

3. Pengelolaan zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi

5. Arahan kegiatan daerah

DAS. Berdasarkan tipologinya, DAS

sepanjang aliran sungai

Melibatkan

masyarakat

wilayah perkotaan

kuallitas efluent limbah

terbagi menjadi daerah hulu sungai,

6. Pengembangan irigasi

yang terdapat di sepanjang

yang dibuang ke badan

daerah sepanjang aliran sungai, daerah

7. Pengembangan drainase

sungai dalam kegiatan

air.

irigasi, daerah perkotaan dan industri,

8. Pembangunan sarana dan

konservasi sungai dan

serta daerah muara sungai dan pantai.

prasarana pengembangan

kegiatan pengawasan dan

limbah cair ini

sumber daya air.

pengendalian.

dikoordinasikan dengan

Pengawasan

pembuangan

(pengendalian banjir,

Badan Lingkungan Hidup

pengendalian sedimen,

setempat.

pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku)

9.

Bantaran sungai harus bebas dari bangunan

VIII - 18




FUNGSI TAMBAHAN

PENGELOLAAN DAN PEMANTAPAN ZONA/KAWASAN

PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN


PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

kecuali bangunan inspeksi sungai. 10. Pemanfaatan sempadan sungai sebagai wisata olah raga sebatas tidak mengganggu fungsi kelestarian sungai. 11. Untuk bantaran sungai dimana terjadi pemanfaatan diluar wisata & bang.inpeksi (mis : industri dan permukiman) dilakukan pembatasan dan diarahkan relokasi secara bertahap. 12. Pengembangan perikanan/tambak/perik anan darat 13. Pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek ekologis. 14. Khususnya untuk sungai klasifikasi I dimana airnya dapat dimanfaatkan secara langsung untuk keperluan air minum diperlukan pengendalian ketat untuk

VIII - 19


ASPEK PENGELOLAAN FUNGSI DASAR

NO

KAWASAN

PENGELOLAAN DAN

FUNGSI TAMBAHAN




PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

KAWASAN menjaga kualitasnya. 5

Kawasan sekitar mata

Penetapan

air

kawasan perlindungan

setempat radius 150 m dari mata air.

Kawasan

dengan radius 15 m

Integrasi

pengelolaan

Perlindungan dan

daerah mata air harus bebas

khususnya untuk wilayah

pengawasan pada sumber

dari bangunan kecuali

mata air yang dijadikan

air potensial. Kawasan

bangunan penyaluran air

objek wisata.

tersebut harus

Pengembangan

potensi

dikendalikan ketat

pariwisata di kawasan mata

mengingat kebutuhan air

air.

digunakan sebagai sumber air bersih regional.

Penyiapan peraturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar (pendirian bangunan secara permanen).

6

Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi : rawan gerakan tanah dan longsor, rawan banjir dan rawan naiknya laut pasang Rawan gerakan tanah

Hutan lindung

Pemantapan zona dengan

dan longsor

1. Pengendalian dan

Pelatihan masyarakat

Pengawasan terhadap

mengembalikan kawasan sesuai fungsi,

penanggulangan tanah

yang berada di lokasi rawan

pembangunan rumah

karena wilayah rawan longsor sebagaian

longsor:

bencana dalam menghadapi

tinggal dan budi daya

kejadian bencana untuk

lainnya yang dapat

diatas lereng dan

menghindari korban pada

memicu gerakan tanah di

pemotongan di kaki lereng

saat terjadi bencana

kawasan rawan longsor

besar termasuk dalam kawasan hutan lindung dan resapan air. Pembatasan permukiman di wilayah

2. Menghindari penimbunan

rawan longsor khususnya pada kelerengan 3. Mencegah terjadinya > 25 % Pembatasan budidaya khususnya

pariwisata dan permukiman.

Kesiap siagaan dalam

Pemicu gerakan tanah:

penggerusan sungai yang

memberikan pertolongan

hujan, erosi, pembukan

dapat memicu gerakan

apabila terjadi kejadian

hutan, penanaman pohon

tanah

bencana

yang terlalu rapat,

4. Meratakan lekukan-lekukan yang memungkinkan terjadinya genangan air. 5. Mengendalaikan aliran permukaan pada lereng

pemotongan lereng.

Untuk kawasan yang menjadi objek wisata apabila terjadi hujan deras > 70 mm/jam dan

VIII - 20




PENGELOLAAN DAN

FUNGSI TAMBAHAN




PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

sehingga tidak terjadi erosi

lebih dari 2jam disarankan

yang menimbulkan alur

obyek wisata ditutup

semakin dalam

sementara.

6. Melancarkan aliran air tanah 7. Penggunaan bangunan penambat 8. Penghijauan daerah gundul 9. Pengaturan tata guna lahan khususnya permukiman tidak pada kawasan kerentanan tanah yang tinggi/rawan longsor. 10. Untuk kawasan rawan longsor yang menjadi objek wisata harus ada ramburambu peringatan bahaya longsor. Bencana Banjir

• Penentuan kawasan sempadan bagi perlindungan DAS dan zonasi pemanfaatan DAS berdasarkan daya dukung lingkungannya. • Penentuan kawasan sempadan sungai

Arahan kegiatan dalam penanggulangan banjir : 1. Arahan kegiatan daerah

sepanjang aliran sungai 2. Pengaturan terhadap

bagi perlindungan DAS yaitu sekurang-

maraknya permukiman di

kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai

sepadan sungai

besar dan 50 meter di kiri kanan anak

3. Pengembangan irigasi

sungai yang berada di luar permukiman. 4. Pengembangan drainase

Sosialisasi kepada

masyarakat di sepanjang DAS, untuk tidak

Pengawasan terhadap daerah rawan bencana

Pengawasan dan

membangun bangunan semi

pemeliharaan terhadap

permanen atau permanen

sempadan sungai untuk

di sempadan sungai

dimanfaatkan sebagai lahan hijau yang ditanami sehingga dapat untuk memperkuat tanggul.

5. Pembangunan sarana dan

prasarana pengembangan sumber daya air.

VIII - 21




PENGELOLAAN DAN

FUNGSI TAMBAHAN




PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

(pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku) 6. Bantaran sungai harus

bebas dari bangunan kecuali bangunan inspeksi sungai. 7. Pemanfaatan sempadan

sungai sebagai wisata olah raga sebatas tidak mengganggu fungsi kelestarian sungai. Rawan naiknya

Sempadan pantai

Penetapan zona rawan naknya laut

1. Mempertahankan bentukan

1. Pelatihan masyarakat

pasang khususnya diwilayah pantai yakni

alami sebagai pelindung

yang berada di lokasi

bentukan alami sebagai

3500 m dari garis pasang tertinggi

alam pada kawasan

rawan bencana dalam

pelindung alam pada

merupakan daerah bahaya 1 gelombang

permukiman di sekitar

menghadapi kejadian

kawasan permukiman di

laut pasang

pantai dari bahaya

bencana untuk

sekitar pantai dari

bencana.

menghindari korban pada

bahaya bencana.

gelombang pasang

Penatan kawasan pesisir dengan

petimbangan mitigasi bencana Penataan ruang pantai sebagai berikut

: -

Zona perikanan tangkap

-

Zona mangrove

-

Zona perikan darat/tambak

-

Zona perkebunan

-

Zona permukiman/wisata bahari.

2. Kawasan hutan mangrove

saat terjadi bencana

dan hutan perkebunan di

2. Kesiap siagaan dalam

daerah bahaya/sempadan

memberikan pertolongan

pantai berfungsi :

apabila terjadi kejadian

• Pemecah gelombang

Mempertahankan

bencana .

pasang • Memperlambat kecepatan gelombang

VIII - 22




FUNGSI TAMBAHAN




PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

3. Revitalisasi ekosistem pesisir 4. Kawasan permukiman/wisata bahari diupayakan bentuk bangunan menyudut untuk menghindari hantaman gelombang 5. Pembagian zona kawasan budidaya di pesisir pantai dibagi dalam tiga zona. Zona-zona tersebut adalah: • Zona budidaya laut • Zona wisata • Zona pertambangan 6. Arahan kegiatan zona budidaya laut adalah kegiatan-kegiatan berupa: • Eksplorasi hasil laut dan distribusi hasil laut • Pembudidayaan hasil laut • Pematangan lokasi pertambakan dan distribusi hasil pertambakan 7. Pembangunan sarana dermaga dan pemecah gelombang 8. Peningkatan sarana tempat

VIII - 23




FUNGSI TAMBAHAN




PERLINDUNGAN DAN

PELAKU

PENGAWASAN

pelelangan ikan 9. Peningkatan armada dan alat tangkap 10. Arahan kegiatan zona pariwisata laut adalah kegiatan berupa: • Penentuan lokasi ekowisata dan wisata pantai • Penentuan spot atau fasilitas wisata • Manajemen pemasaran 11. Arahan kegiatan zona pertambangan adalah kegiatan berupa: • Identifikasi lokasi potensi pertambangan

VIII - 24


Tabel 8.2 Pengaturan Zonasi Kawasan Budidaya AWASAN BUDIDAYA 1. Kawasan Pertanian Lahan Kering

Lahan Basah

KRITERIA KAWASAN

KEGIATAN YANG

UPAYA PENGEMBANGAN

DIREKOMENDASIKAN

Areal sawah tadah hujan juga dapat disebut sebagai Wilayah dengan ketinggian antara 54 – 100 meter dengan karakteristik tanah kering, kawasan pertanian pangan lahan kering dengan tidak maka kegiatan yang dapat dilakukan adalah : adanya sistem pengembangan pengairan. Kawasan Pengembangan jaringan irigasi untuk tersebut terletak di : dialiri air, jika volume waduk/embung yang ada di wilayah atas mencukupi. Ketinggian < 500 meter Pengembangan pola tanaman dengan Kelerengan < 40 % sistem terasiring. Kedalaman efektif tanah > 30cm Pengembangan perkebunan yang produktif.

Pengembangan

tanaman

dengan

sistem

tumpangsari Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk pertanian Membuka lahan pada kawasan dengan akses tinggi sehingga kegiatan ekonomi juga tinggi. Dapat dikembangkan/dialih fungsikan sebagai lahan perkebunan

Pertanian lahan basah juga dapat disebut dengan Pengembangan sawah irigasi teknis atau Teknologi

konservasi

yang dapat diterapkan

pertanian irigasi teknis.

pencetakan sawah baru dilakukan dengan

penanaman dengan system terasering dan rorak

Ketinggian < 1000 meter

memprioritaskan

sawah

mengikuti arah contour. Jenis tegakan yang tepat

Kelerengan < 40 %

tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan

adalah : akasia, penanaman pohon buah (durian,

Kedalaman efektif tanah > 30cm

dengan

apokat)

perubahan

perluasan

jaringan

dari

irigasi

dan

pengembangan waduk/embung.

sehingga

dapat

dipanen

tanpa

mengganggu tegakannya.

Perubahan kawasan pertanian harus tetap Pengembangan tananan pangan dengan sistem memperhatikan

luas

kawasan

yang

dipertahankan;

dengan

demikian

perlu Diversifikasi

adanya

ketentuan

peruntukan lahan.

tentang

penukaran

terasiring. tanaman,

palawija-tanaman

perkebunan, perikanan. Pengembangan yang dilakukan dalam mengatasi penurunan tingkat produktifitas tanaman pangan padi

dapat

penyuluhan,

dicegah

dengan

pembinaan,

dan

memberikan pengembangan

potensi tanah yang ditunjang dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk jaringan irigasi serta penerapan pengembangan tanaman padi organik dan berwawasan lingkungan. Mendorong pergantian tanaman padi lokal ke varietas padi yang hasilnya tinggi (HYV). Tanam padi dua kali dalam setahun juga menjadi sangat dimungkinkan.

VIII - 25


AWASAN BUDIDAYA

KRITERIA KAWASAN

KEGIATAN YANG

UPAYA PENGEMBANGAN

DIREKOMENDASIKAN Untuk

mengurangi

pengembangan area

peralihan

fungsi,

maka

budidaya dibatasi pada

kelerangan 40 %, untuk mengatisipasi bahaya longsor. Membatasi

kegiatan

pembangunan

disekitar

kawasan pertanian potensial, dengan menyusun perda sebagai satu dasar hukum yang mengatur pembatasan

kegiatan

pembangunan

disekitar

kawasan pertanian potensial. Sawah yang merupakan lahan sawah kelas satu (S1),

sebaiknya

tidak

diadakan

perubahan

penggunaannya untuk kegiatan lainnya kecuali bila

sangat

diperlukan

dan

lahan

tersebut

terletak pada kawasan perkotaan. 2. Kawasan Perkebunan

Perkembangan kawasan perkebunan memiliki potensi Melestarikan kawasan perkebunan seperti Pengembalian ke fungsi budidaya ke lindung pada dikembangkan di :

kelapa, kopi, coklat dan cengkeh pada

Ketinggian 2000 meter

kawasan dataran tinggi sebagai tanaman Pengelolaan dengan tanaman produksi non kayu

Dengan kelerengan <40%

produktif

Kedalaman efektif tanah atas > 60 cm

sebagai tanaman konservasi.

Kesesuaian Lahan: Kawasan perkebunan dinyatakan memenuhi syarat

Kebun

dengan

campur

dipertahankan

fungsi

ekonomis

misal pinus, kayuputih, kebun teh, kebun kakao, dan tanaman keras lainnya.

dikelerengan dengan

dan

kawasan dengan kelerengan standart konservasi.

ini

mengganti

dapat Melibatkan masyarakat yang menggarap hutan jenis

tersebut

dalam

pengelolaan

reboisasi

dari

sebagai tanaman keras jika lahan di tanami dengan

tegakannya sehingga fungsi ekologis tidak

penanaman, perawatan, panen dan pasca panen.

tanaman tahunan

berkurang serta tetap dengan penerapan

Sehingga terpenuhi syarat ekologis dan ekonomis,

Diluar area banjir

teknik

(terasering)

masyarakat yang memanfaatkan hutan ini dapat

Dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain

mengingat tektur tanah halus lebih rawan

terus berproduksi tanpa mengganggu ekologis

erosi.

hutan

mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi

konservasi

tanah

tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika. 3. Permukiman

Permukiman dapat dikembangkan pada dataran di Intensitas permukiman perkotaan bawah 15 %

maka diharuskan mengikuti rencana kota

Permukiman pada wilayah dataran tinggi ditetapkan Perkembangan tidak pada wilayah konservasi.

tinggi,

permukiaman

membentuk kampung

Pada kawasan perkotaan diwajibkan ber-IMB sebagai upaya pengendalian.

dapat Pengembangan permukiman intensif. (kota besar dan Menengah)

VIII - 26


AWASAN BUDIDAYA

KRITERIA KAWASAN Tidak terletak di dalam garis sempadan

KEGIATAN YANG

UPAYA PENGEMBANGAN Pengembangan

permukiman

DIREKOMENDASIKAN

yang

dapat

membentuk kota mandiri

Pengembangan

permukiman

produktif

(kota

sedang) Peningkatan fasilitas dan penyehatan lingkungan permukiman. Membatasi

dan

mengendalikan

kawasan

permukiman di area konservasi terutama pada kawasan pariwisata. 4. Kawasan Perikanan

Dikembangkan pada wilayah dengan persediaan Upaya pengembangan perikanan :

Meningkatkan

produktifitas

sumber daya air cukup dengan kelerengan < 8 % Mempertahankan tanaman bakau/mangrove

dengan

untuk perikanan darat, sedangkan perikanan laut

bandeng, udang windu, atau ikan hias dsb.

tersebar potensi berbagai komoditi ikan di perairan.

sebagai barrier area pertambakan.

pengembangbiakan

perikanan ikan

kolam

jenis

Nila,

Pengembangan budidaya perikanan air payau Peningkatan informasi pasar, terutama untuk dengan komoditi ikan bandeng, udang windu Menjaga

kelestarian

sumber

daya

kualitas ekspor seperti udang dan tuna.

air Pengembangan

terhadap pencemaran limbah industri. Intensifikasi dan pengendalian kualitas air

jenis

perikanan

darat

sesuai

dengan permintaan tertinggi di pasaran Penentuan skala pemasaran hasil produksi

Pengembangan budidaya ikan hias, mas dan Penanganan sistem pengelolaan pasca produksi nila

untuk menjaga kualitas

Intensifikasi dan pengendalian kualitas air Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana

prasarana

seperti

pengembangan

Kapal Nelayan, Optimalisasi TPI.

Perluasan

kegiatan

5. Kawasan Peternakan

perikanan

darat pada wilayah yang potensial, terutama pada kecamatan yang memiliki sistem pengairan yang baik

Informasi pasar untuk menjaga kestabilan Pengembangn harga

pengembangan

sektor

perikanan

kolam,

laut,

tambak sebagai potensi wisata minat khusus

Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk Menjaga kelestarian hewan ternak dengan Meningkatkan proses peternakan secara alami usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha pokok, maupun industri. Tidak berdekatan dengan wilayah permukiman Memilki kecukupan lahan untuk pengembangan

tetap meningkatkan hasil produksi

dengan mengembangkan padang penggembalaan. Peningkatan kesehatan ternak untuk mencapai kualitas daging ekspor. Untuk

mengantisipasi

berkurangnya

sumber

makanan ternak, maka untuk wilayah-wilayah yang potensial dalam pengembangan ternak besar dapat dikembangkan kegiatan penanaman rumput gajah

VIII - 27


AWASAN BUDIDAYA 6. Kawasan Pertambangan

KRITERIA KAWASAN

KEGIATAN YANG

UPAYA PENGEMBANGAN

DIREKOMENDASIKAN

Suatu kawasan yang memiliki potensi sumber daya Pengendalian area pertambangan agar tidak Merehabilitasi alam

yang

dapat

dieksploitasi

dengan

mempertimbangkan dari berbagai aspek

Penambangan berdampak negative sangat

Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan

kegiatan

pertambangan

meluas dan mendekati kawasan konservasi.

serta

tidak

bekas

lokasi

tambang

dengan

melakukan penimbunan tanah subur sehingga dapat difungsikan sebagai kawasan hijau.

besar dengan cakupan daerah yang luas tidak Melakukan Pasca Tambang dengan menyesuaikan dianjurkan dilakukan penambangan kembali.

mengganggu kelestarian fungsi lingkungan.

hasil akhir dalam bentuk : remodel, revegetasi dan reklamasi Lokasi pertambangan/galian tidak terletak di hulu sungai dengan ketinggian 500 meter Lokasi tambang tidak mengancam berdirinya bangunan penting

seperti : jembatan, tiang

transmisi, daerah militer, dan lapangan udara. Dan

sebaiknya

lokasi

berjarak

1

Km

dari

permukiman. Lokasi tambang mineral batuan tidak terdapat dalam zona resapan di puncak, maupun resapan landai. Dan apabila luas galian tambang > 25 Ha disungai atau luar sungai wajib melakukan studi AMDAL. 7. Kawasan industri

Mempunyai produksi

aksesbilitas maupun

dalam

terhadap

pemasaran lokasi

hasil Pengembangan

kawasan

industri

yang a. Industri yang mengolah bahan baku menjadi

bahan

dibangun dan dikelola secara khusus dapat

bahan setengah jadi dan atau menjadi bahan jadi

mentah/baku setempat. Dalam arti memiliki jarak

berbentuk kawasan yang disebut Kompleks

yang sumbernya dari wilayah itu sendiri atau

dekat dengan jaringan jalan utama

Industri (Industrial Complex) atau berbentuk

antar wilayah.

Kemudahan memperoleh air yang cukup.

estate yang disebut Estate Industri (Industrial b. Dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Tidak terletak di areal tanaman pangan/lahan basah

Estate).

serta tidak berbaur dengan kawasan permukiman. Mempertimbangkan rencana tata ruang terhadap penentuan lokasi industri.

Sedang

kawasan

yang

untuk berbagai tingkatan dan bidang keahlian di

belum/tidak dikelola secara khusus disebut

Kabupaten Lamongan pada umumnya, sehingga

sebagai

pengembangan

lahan/peruntukan

industri

industri

yang

selanjutnya dikenal sebagai kawasan industri

Tidak melampui daya dukung masing-masing wilayah

(umum)

kegiatan

industri

memberikan

dampak positif langsung terhadap masyarakat. c. Membentuk sistem dengan potensi utama

Pengembangan areal/lahan peruntukan yang secara khusus disediakan bagi sekumpulan Kawasan yang secara teknis digunakan sebagai lokasi industri

dengan

tidak

mengganggu

kelestarian

kegiatan keterkaitan

industri

yang

proses

produksi

mempunyai mulai

dari

VIII - 28


AWASAN BUDIDAYA

KRITERIA KAWASAN lingkungan.

KEGIATAN YANG

UPAYA PENGEMBANGAN

DIREKOMENDASIKAN

industri dasar/hulu dan industri hilir, yang biasanya dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi.

8. Kawasan Pariwisata

Suatau kawasan yang memiliki keindahan alam baik Tetap pegunungan maupun pantai Suatu kawasan yang memiliki kekhasan budaya Suatu kawasan yang memiliki situs peninggalan bersejarah

melestarikan

alam

sekitar

untuk Pengembangan

menjaga keindahan obyek wisata. Tidak

melakukan

sistem

menggabungkan

pengerusakan

terhadap

obyek wisata alam seperti menebang pohon. Melestarikan

perairan

pantai,

memperkaya

tanaman

mangrove

dengan

paket

antara

wisata

wisata

yang

yang

telah

berkembang dengan obyek-obyek wisata yang belum

berkembang

sehingga

akan

saling

mendukung.

untuk Kesiapan internal setiap kawasan wisata dalam

mengembangkan ekosistem bawah laut yang

penyediaan

dapat di jadikan obyek wisata taman laut

mencakup akomodasi dan fasilitas penunjang

Menjaga

dan

melestarikan

peninggalan

bersejarah. Meningkatkan

kebutuhan

dasar

wisatawan,

lainnya. Menetapkan pangsa pasar setiap obyek wisata,

pencarian/penelusuran

terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya. Pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup perlu ditingkatkan.

sehingga fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Dalam

pengembangannya

mempertimbangkan

aspek

harus konservasi

tetap dan

kelestarian sekitar obyek wisata

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Mengembangkan jalur wisata potensial. pariwisata. Sumber : Hasil Rencana 2011

VIII - 29


8.1.3 Ketentuan Insentif dan Disinsentif

diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 38 disebutkan bahwa :

yang penyelenggaraan pemanfaatan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang

1. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan

dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

pemerintah daerah. 2. Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan

A Ketentuan Pemberian Insentif 1. Ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian

rencana tata ruang, berupa:

imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong

a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan

perwujudannya dalam rencana tata ruang;

urun saham; b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. Kemudahan prosedur perizinan; serta d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. 3. Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: a. Pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; serta b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

2. Ketentuan pemberian insentif berfungsi sebagai: a) Perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang pada promoted area yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan b) Katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; 3. Ketentuan pemberian insentif disusun berdasarkan: a) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; b) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan c) Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 4. Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah

4. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.

kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:

5. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

a) Pemberian kompensasi;

a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;

b) Subsidi silang;

b. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; serta

c) Penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

c. Pemerintah kepada masyarakat.

d) Publisitas atau promosi daerah;

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk: a) Pemberian kompensasi;

Dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 pasal 38 dijelaskan bahwa penerapan insentif atau

b) Pengurangan retribusi;

disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan

c) Imbalan;

peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan

d) Sewa ruang dan urun saham;

untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya

e) Penyediaan prasarana dan sarana;

pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

f) Penghargaan; dan/atau

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang

g) Kemudahan perizinan.

tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi. Insentif dapat

6. Ketentuan insentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan. VIII - 30


B

Ketentuan Pemberian Disinsentif

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

1. Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang;

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian

2. Ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah,

terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara

membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana

paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu

tata ruang (atau pada non-promoted area);

miliar lima ratus juta rupiah).

3. Ketentuan pemberian disinsentif disusun berdasarkan:

3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang,

a) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

b) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c) Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 4. Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk: a) Pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau b) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. 5. Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk: a) Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; b) Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau c) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. 6. Ketentuan disinsentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.

8.1.4 Arahan Sanksi Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 38 disebutkan bahwa pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Selanjutnya, dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 40 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Bab XI Pasal 69 - 75, diuraikan secara jelas tentang ketentuan pidana atau sanksi bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. Bentukbentuk ketentuan pidana tersebut antara lain mengatur bahwa :

A. Pasal 69 Pasal 69, berisikan ketentuan bahwa : 1. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana VIII - 31


Tabel 8.3 Arahan Ketentuan Perijinan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Insentif, Disinsentif dan Arahan Sanksi Pada Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Lamongan ARAHAN KEGIATAN KAWASAN

DILARANG/DIIZINKAN DENGAN

DIIZINKAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

INSENTIF

SYARAT

DISINSENTIF DAN ARAHAN SANGSI

KAWASAN LINDUNG A. Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya 1

Hutan Lindung

Apabila ada hutan produksi Kegiatan yang ada di hutan

Kegiatan yang sudah ada dan tidak

Pemilik/penguasa tanah

Pengembang kawasan

dan kegiatan budidaya

lindung yang tidak menjamin

menjamin fungsi lindung, secara bertahap

perorangan/badan

budidaya di kawasan

lainnya yang masuk

fungsi lindung, secara

dikembalikan pada fungsinya, dimana

hukum yang mencari

ini dikenai pajak

dalam hutan lindung agar

bertahap dikembalikan pada

pelaksanaannya disesuaikan dengan

keuntungan yang ada

khusus secara progesif

ditingkatkan upaya

fungsi hutan lindung. Proses

kondisi fisik, sosial dan ekonomi

sebelum penetapan

yang digunakan untuk

konservasinya menjadi

peralian fungsi disesuaikan

setempat, dan kemampuan pemerintah

rencana yang mampu

kompensasi biaya

hutan produksi terbatas

dengan kondisi fisik, sosial

disertai penggantian yang layak

mewujudkan hutan

pemulihan dan

lindung di atas

pemeliharaan

Pada kawasan lindung,

ekonomi setempat, dan

Kegiatan budidaya yang ada segera

kegiatan budidaya yang

kemampuan pemerintah

dikembalikan fungsinya pada hutan

tanahnya sendiri,

lingkungan. Nilainya

diperkenankan adalah

dengan pengembalian yang

lindung dan tidak diperkenankan

berhak mendapatkan

dihitung berdasarkan

kegiatan yang tidak

layak

dieksploitasi dengan cara penebangan

pengurangan

kerusakan lingkungan

kecuali dengan sangat terbatas

pengenaan pajak bumi

yang ditimbulkan

mengolah permukiman

Perbuatan hukum yang

tanah secara intensif

potensial mempersulit

seperti hutan atau

perwujudan kegiatan hutan

hanya kegiatan melihat pemandangan

pungutan lainnya yang


tanaman keras yang

lindung seperti pewarisan

alam/ecowisata

yang diperhitungkan

penunjang kegiatan

panennya atas dasar

untuk permukiman, atau jual Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di

karena penguasaan

budidaya di kawasan

penebangan pohon secara

beli pada pihak yang ingin

hutan lindung segera dilakukan reboisasi,

atau pemilikan tanah

lindung

terbatas/terpilih

mengolah tanah secara

dan yang berada di luar hutan lindung

sehingga tidak terjadi

intensif atau membangun

dilakukan penghijauan

erosi tanah atau

bangunan fisik

merubah bentang alam

Pembangunan sarana dan

Kegiatan pariwisata yang diperkenankan

dan bangunan serta

Tidak diberikannya

Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh

seperti penambangan

prasarana pada kawasan ini

dikuasai sepanjang kegiatan dan

bahan galian atau

dibatasi agar lestari.

penggunaan tanahnya memenuhi fungsi

perindustrian, kecuali

Bangunan yang sudah ada

lindung dan melakukan tindakan

kegiatan tersebut

dan tidak mengganggu fungsi

konservasi secara intensif

mempunyai nilai ekonomi

lindung masih diperkenankan

VIII - 32


ARAHAN KEGIATAN KAWASAN


DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT

tinggi bagi kepentingan

selama dapat memenuhi

kabupaten, nasional

ketentuan tata bangunan

Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila

maupun regional

dan tetap melakukan

difungsikan untuk konservasi tanah dan

tindakan konservasi.

air. Penguasaan tanah oleh masyarakat di

Bangunan baru tidak

hutan lindung dikenakan pajak yang lebih

diijinkan

tinggi, dimana pengaturannya akan diatur


Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna

oleh Keputusan Bupati Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak atas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau hubungan yang telah ada sulit diwujudkan dalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutan lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/penguasa lahan secara bertahap yaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja 2

Resapan Air

Dapat dialokasikan sebagai

Dilarang menyelenggarakan

Kegiatan yang sudah ada dan tidak

Penguasaan tanah

Pengembang kawasan

kebun campuran,

kegiatan yang bersifat

menjamin fungsi lindung, secara bertahap

negara oleh

budidaya di kawasan

tanaman tahunan, hutan

menutup kemungkinan

dikembalikan pada fungsinya, dimana

masyarakat yang

ini dikenai pajak

produksi terbatas

adanya infiltrasi air ke

pelaksanaannya disesuaikan dengan

belum memperoleh


ataupun hutan lindung

dalam tanah

kondisi fisik, sosial dan ekonomi

hak atas tanah


VIII - 33




DIIZINKAN Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah

perindustrian yang bersifat

kegiatan yang tidak

membuka hutan tidak

mengurangi fungsi

diperkenankan

lindung kawasan

INSENTIF

setempat, dan kemampuan pemerintah

menurut UUPA, bila

kompensasi biaya

disertai penggantian yang layak

kegiatan

pemulihan dan

penggarapnya sesuai

pemeliharaan

segera dilakukan reboisasi, dan yang

dengan fungsi lindung,


berada di luar hutan lindung dilakukan

pada tahap pertama


penghijauan

dapat diberikan Hak


Pakai (HP) dengan

yang ditimbulkan

SYARAT Pertambangan golongan C dan

Perbuatan hukum yang

Kegiatan yang masih boleh

potensial mempersulit

DISINSENTIF DAN ARAHAN


Tanah rusak atau tanah gundul yang ada

Hak atas tanah yang sudah ada tetap

SANGSI

dilaksanakan adalah

perwujudan kegiatan fungsi

pertanian tanaman

lindung tidak diperkenankan

dihormati dan masih boleh dikuasai

persyaratan

semusim atau tahunan

kecuali kepada calon pemilik

sepanjang kegiatan dan penggunaan

peningkatan intensitas


yang disertai tindakan

tanah yang bersedia

tanahnya masih memenuhi fungsi lindung

penggunaan tanah

penunjang kegiatan

konservasi dan ecowisata

mewujudkan fungsi lindung

dan melakukan tindakan konservasi secara

mengutamakan fungsi

budidaya di kawasan

intensif

lindung. Apabila fungsi

lindung

Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara

Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna

lindung telah tercapai

intensif, kecuali

Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila

secara optimal dapat

dipandang memiliki nilai

difungsikan untuk konservasi tanah dan

ditingkatkan menjadi

ekonomi yang tinggi bagi

air

hak milik

kepentingan gerional dan nasional

Penguasaan dan pemilikan tanah yang


cenderung bertentangan dengan kegiatan

perorangan/bdn

Pembangunan sarana dan

konservasi, secara bertahap dibebaskan

hukum yang mencari

prasarana dibatasi agar

hak ataas tanahnya dengan penggantian

keuntungan sebelum

lestari. Bangunan yang

yang layak oleh pemerintah untuk

penetapan rencana yg

sudah ada dan tidak

dikembalikan fungsinya menjadi hutan

mampu mewujudkan

mengganggu fungsi

lindung, apabila pemilik/penguasa tanah

fungsi lindung di atas

lindung diperkenankan

tidak mampu mewujudkan hutan lindung

tanahnya sendiri,

selama memenuhi

di atas tanahnya sendiri

berhak mendapatkan

ketentuan tata bangunan

Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau

Tidak diberikannya

pengurangan

dan tetap melakukan

hubungan yang telah ada sulit diwujudkan


tindakan konservasi.

dalam batas waktu perencanaan karena

dan bangunan serta

Bangunan baru tidak

keterbatasan anggaran pemerintah, baik


diijinkan

pemerintah pusat maupun daerah dapat

diperhitungkan karena

memprogramkan perwujudan hutan

penguasaan atau

VIII - 34




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/penguasa lahan


pemilikan tanah Dukungan insentif

secara bertahap yaitu bantuan bibit,

berupa prasarana dan

pembinaan teknis dan modal kerja

sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan

B. Kawasan Perlindungan Setempat 1

Sempadan Sungai

Pada kawasan sempadan

Dilarang mendirikan bangunan

Pada kawasan ini dibangun jalan inspeksi


Pengembang kawasan

sungai yang belum

di kawasan sempadan sungai

pada jalur jalan tertentu, sekaligus

perorangan/bdn

budidaya di kawasan

terbangun diijinkan

yang belum terbangun (IMB

berfungsi sebagai jalan lintas pada

hukum yang mencari

ini dikenai pajak

kegiatan pertanian

tidak diberikan)

umumnya

keuntungan yang ada


sebelum penetapan


dengan jenis tanaman

Kegiatan/bentuk bangunan

Tanah pada sempadan sungai dikelola oleh

yang sesuai seperti

yang secara sengaja dan

instansi pemerintah dan diberikan Hak

rencana yg mampu

kompensasi biaya

tanaman keras, perdu,

jelas menghambat arah dan

Pakai

mewujudkan fungsi

pemulihan dan

pelindung sungai,

intensitas aliran air sama

lindung di atas

pemeliharaan

pemasangan papan

sekali tidak diperbolehkan

termasuk kegiatan pelurusan sungai atau

tanahnya sendiri,


Jika aliran sungai berpindah tempat,

reklame/pengumuman,

Kegiatan lain yang justru

kegiatan teknis pengairan lainnya, maka

berhak mendapatkan


pemasangan fondasi dan

memperkuat fungsi

aliran sungai lama menjadi tanah negara

pengurangan


rentangan kabel listrik,

perlindungan kawasan

bebas yang dapat dimohon hak tanahnya.


yang ditimbulkan

fondasi jembatan/jalan

sempadan sungai tetap boleh

Prioritas pemberian hak tanah diberikan

dan bangunan serta

yg bersifat sosial

dilaksanakan tapi dengan

kepada bekas pemilik tanah yang



kemasyarakatan,

pengendalian agar tidak

tanahnya terkena aliran sungai yang baru,


penunjang kegiatan

bangunan

mengubah fungsi

sekaligus sebagai kompensasi tanahnya

penguasaan/pemilikan

budidaya di kawasan

bendung/bendungan dan

kegiatannya di masa yg akan

yang hilang

tanah

lindung

bangunan lalu lintas air

datang

(seperti dermaga), gardu Untuk kawasan terbangun

Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas

Dukungan insentif berupa prasarana dan

listrik, bangunan

diadakan program

telekomunikasi dan

konsolidasi tanah dan

sesuai, dibina untuk menyesuaikan

memberikan dukungan

pengontrol/pengukur

pemeliharaan lingkungan,

kegiatannya agar serasi atau sejalan

pada aspek fungsi

debit air

sedangkan yang belum

secara bertahap, dengan jalan

lindung kawasan

Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak

Tidak diberikannya

sarana bagi yang

VIII - 35




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT

Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan

terbangun dilarang

membebaskan mereka dari pengenaan

memberikan IMB

pajak bumi dan bangunan atau bentuk

secara luas dapat

sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan

diperbolehkan

pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila

Kegiatan yang mampu


ybs tidak mampu melaksanakan

melindungi atau

penyesuaian dengan sukarela, maka

memperkuat tebing

pemerintah baik pusat maupun daerah

sungai atau saluran dari

dapat melakukan pembebasan lahan

kelongsoran, kegiatan

secara bertahap yang peruntukannya

yang tidak

untuk konservasi

memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib atau dam atau pembelok arus air sungai 2

Sempadan pantai

Kegiatan yang mampu

Kegiatan yang dikhawatirkan

melindungi atau

daapt mengganggu atau

dan apabila dimiliki masyarakat, maka

perorangan/bdn

budidaya di kawasan

memperkuat

mengurangi fungsi lindung

dibebaskan dengan penggantian yang

hukum yang mencari

ini dikenai pajak

perlindungan kawasan

kawasan

layak

keuntungan yang ada


sebelum penetapan


sempadan pantai dari

Untuk kawasan terbangun

Tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara Pemilik/penguasa tanah


Pengembang kawasan

abrasi dan infiltrasi air

diadakan program


rencana yg mampu

kompensasi biaya

laut ke dalam tanah

konsolidasi tanah dan


mewujudkan fungsi

pemulihan dan

pemeliharaan lingkungan,


lindung di atas

pemeliharaan

sarana yang mendukung

sedangkan yang belum


tanahnya sendiri,


transportasi laut

terbangun dilarang

pajak bumi dan bangunan atau bentuk

berhak mendapatkan


memberikan IMB


pengurangan




yang ditimbulkan


dan bangunan serta

Kegiatan prasarana dan

Kegiatan perikanan dan budidaya laut yang tidak

Tidak diberikannya

VIII - 36




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT

merusak lingkungan


penyesuaian dengan sukarela, maka



pemerintah baik pusat maupun daerah

yang diperhitungkan

penunjang kegiatan

dapat melakukan pembebasan lahan

karena penguasaan

budidaya di kawasan

secara bertahap yang peruntukannya


lindung

untuk konservasi berupa penanaman

Dukungan insentif

tanaman keras, tanaman perdu,


pemasangan beton untuk melindungi

sarana bagi yang

pantai dari abrasi.

memberikan dukungan

Untuk masyarakat pantai yang telah hidup di sepanjang pesisir pantai dan di atas laut,

pada aspek fungsi lindung kawasan

dilakukan konsolidasi dan penataan lingkungan serta kegiatan yang menambah pelestarian pantai dan laut 3

Sekitar waduk/rawa

Perikanan, ecowisata,


Penggunaan tanah terus diusahakan dengan


Pengembang kawasan

pertanian dengan jenis

kegiatan yang mengganggu

tetap menjaga kelestarian lingkungan

perorangan/ badan

budidaya di kawasan

tanaman yang diijinkan,

kelestarian daya tampung

konservasi atau green belt wajib

hukum yang mencari

ini dikenai pajak

pemasangan papan

waduk seperti pendirian

diusahakan

keuntungan yang ada


pengumuman,

bangunan, permukiman dan

Pada kawasan yang sudah terbangun

sebelum penetapan


pemasangan fondasi dan

penanaman tanaman

diadakan program konsolidasi dan

rencana yg mampu

kompensasi biaya

rentang kabel, fondasi

semusim yang mempercepat

pemeliharaan lingkungan

mewujudkan fungsi

pemulihan dan

jalan/jembatan,

pendangkalan

lindung, berhak

pemeliharaan

oleh negara dan apabila dimiliki oleh

mendapatkan


bangunan lalu lintas air,

Kegiatan yang diperkenankan

Tanah pada kawasan sekitar waduk dikuasai

pengambilan dan

adalah kegiatan yang

masyarakat dibebaskan dengan

pengurangan


pembuangan air serta

berkaitan dengan wisata

penggantian yang layak dan dapat

pengenaan PBB serta


bangunan yang

seperti hotel, rumah makan,

diberikan Hak Pakai pada Dinas Pekerjaan


yang ditimbulkan

mendukung kelestarian

tempat rekreasi dengan

Umum Pengairan

diperhitungkan karena Tidak diberikannya

kawasan

tetap mengupayakan


pembangunan fisik yang


mampu mencegah terjadinya


sedimentasi ke dalam


waduk/danau




tanah

penunjang kegiatan budidaya di kawasan

Dukungan insentif

lindung


VIII - 37




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT pajak bumi dan bangunan atau bentuk

sarana bagi yang


memberikan dukungan


pada aspek fungsi


lindung kawasan


penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya diprogramkan untuk kegiatan sabuk hijau / green belt 4

Sekitar Mata Air

Kegiatan yang diutamakan

Dilarang melakukan penggalian Kegiatan yang sudah ada dan dapat


Pengembang kawasan

adalah kegiatan

atau perubahan bentuk

mengganggu fungsi kawasan dipindahkan

perorangan/bdn

budidaya di kawasan

penghutanan atau

medan atau pembangunan

dengan penggantian yang layak

hukum yang mencari

ini dikenai pajak

tanaman tahunan yang

bangunan fisik yang

Kawasan sekitar mata air yang sumber

keuntungan yang ada


produksinya tidak dengan

mengakibatkan penutupan

airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat

sebelum penetapan


menebang pohon

jalannya mata air serta

diberikan hak pakai

rencana yg mampu

kompensasi biaya

mengganggu keberadaan dan Areal tanah pada kawasan sempadan mata

mewujudkan fungsi

pemulihan dan

kelestarian mata air

air dikuasai langsung oleh negara dan jika

lindung di atas

pemeliharaan

dikuasai masyarakat, maka diadakan

tanahnya sendiri,


penggantian yang layak

berhak mendapatkan


pengurangan



yang ditimbulkan

Persawahan dan perikanan masih diperkenankan Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air,

Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan

dan bangunan serta

Tidak diberikannya

pemasangan papan

ketentuan, baik secara swadaya maupun



reklame/pengumuman,

penggantian yang layak oleh pemerintah

yang diperhitungkan

penunjang kegiatan

pondasi dan rentangan

menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh

karena penguasaan

budidaya di kawasan

kabel listrik, kegiatan

negara, dan pemerintah memrogramkan


lindung

sosial masyarakat yang

secara bertahap penggunaan tanah yang

tidak menggunakan tanah

mampu memelihara kelancaran jalannya


secara menetap atau

mata air

sarana bagi yang

terus menerus dan

Dilakukan penyesuaian kegiatan yang

Dukungan insentif

memberikan dukungan

VIII - 38




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT

bangunan lalu lintas air

mendukung pengkonservasian mata air



C. Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya 1

Pantai Berhutan Bakau

Kegiatan tambak dan

Dilarang melakukan kegiatan

Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan


Pengembang kawasan

kegiatan lain yang

yang tidak menunjang

cagar alam yang tidak sesuai dan

perorangan/bdn

budidaya di kawasan

berhubungan dengan

perlindungan terhadap

mengganggu fungsi kawasan secara

hukum yang mencari

ini dikenai pajak

aktifitas kelautan yang

habitat hutan bakau

bertahap akan dipindahkan dengan diberi

keuntungan yang ada



sebelum penetapan


rencana yg mampu

kompensasi biaya

mewujudkan fungsi

pemulihan dan

atau yang terancam rusak dan pada

lindung di atas

pemeliharaan

daerah daerah rawan terhadap bahaya

tanahnya sendiri,


banjir/rob dan abrasi pantai dilakukan

berhak mendapatkan


penanaman kembali tanaman bakau

pengurangan



yang ditimbulkan

tidak merusak hutan bakau

Pada wilayah hutan bakau yang telah rusak

dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah 2

Cagar Budaya

Kegiatan pelestarian cagar


Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan


Pengembang kawasan

budaya dengan

yang tidak menunjang

cagar budaya yang tidak sesuai dan

perorangan/bdn

budidaya di kawasan

pembatasan untuk lahan

perlindungan cagar budaya

mengganggu fungsi kawasan secara

hukum yang mencari

ini dikenai pajak

terbangun bagi

bertahap akan dipindahkan dengan diberi

keuntungan yang ada


kepentingan pelestarian


sebelum penetapan


rencana yg mampu

kompensasi biaya

mewujudkan fungsi

pemulihan dan

lindung di atas

pemeliharaan

tanahnya sendiri,


berhak mendapatkan


cagar budaya

VIII - 39





DIIZINKAN

INSENTIF

SYARAT


pengurangan



yang ditimbulkan

dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah D. Kawasan Rawan Bencana 1

Rawan Bencana banjir

Pembangunan saluran

Dilarang melaksanakan

drainase dan kegiatan yang pencegah bencana

Untuk daerah yang sudah terbangun,

kegiatan permukiman

hendaknya diadakan penyuluhan akan


bahaya yang mungkin terjadi pada masa

penunjang kegiatan

yang berdampak buruk dan

yang akan datang, secara bertahap dan

budidaya di kawasan

mempengaruhi kelancaran

terencana permukiman dipindahkan

lindung


banjir

Tidak diberikannya

tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya

2

Rawan bencana erosi /

Tertutup bagi kegiatan

longsor

Untuk daerah yang sudah terbangun,

Tidak diberikannya

permukiman, persawahan,

hendaknya diadakan penyuluhan akan


tanaman semusim dan

bahaya yang mungkin terjadi pada masa

penunjang kegiatan

kegiatan budidaya lainnya

yang akan datang, secara bertahap dan

budidaya di kawasan

yang berbahaya bagi

terencana permukiman dipindahkan

lindung

keselamatan manusia dan lingkungan KAWASAN BUDIDAYA A. Kawasan Hutan Produksi 1

Hutan Produksi

Pemanfaatan hasil hutan


Hutan produksi di dalam kawasan hutan


Pengembang kawasan

dengan memperhatikan

pemanfaatan lahan untuk

yang dikelola oleh masyarakat (hutan

perorangan/bdn

budidaya di kawasan

prinsip-prinsip kelestarian

fungsi-fungsi yang

rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau

hukum yg mencari

ini dikenai pajak

lingkungan

berdampak negatif terhadap

Hak Milik sesuai dengan syarat subyek

keuntungan sebelum


keseimbangan ekologis

sebagai pemegang hak

penetapan rencana yg


Pembangunan infrastruktur

VIII - 40




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT

yang diijinkan adalah

Apabila kriteria kawasan berubah fungsinya


mampu mewujudkan

kompensasi biaya

yang dibutuhkan untuk

menjadi utan lindung, pemanfaatannya

fungsi lindung di atas

pemulihan dan

menunjang kegiatan

disesuaikan dengan lebih mengutamakan

tanahnya,berhak

pemeliharaan

pemanfaatan hasil hutan

upaya konservasi (mis: kawasan hutan

mendapatkan

lingkungan

produksi dengan tebang pilih)

pengurangan PBB serta Nilainya dihitung

Kawasan hutan produksi yang ada dan


berdasarkan kerusakan

fisiknya masih berupa hutan, tetap


lingkungan yang

dipertahankan untuk hutan produksi


ditimbulkan

Diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan

tanah Dukungan insentif

Tidak diberikannya sarana dan prasarana

pemanfaatannya yang seimbang antara


penunjang kegiatan

kepentingan KPH dengan masyarakat

sarana bagi yang

budidaya di kawasan

setempat bagi kawasan yang fisiknya

memberikan dukungan

lindung

berupa hutan rakyat, tegalan atau

pada aspek fungsi

penggunaan non hutan lainnya dan sudah

lindung kawasan

menjadi lahan garapan masyarakat B. Kawasan Pertanian 1

Kawasan Pertanian Lahan Basah

Penanaman tanaman padi

Dilarang melaksanakan

Perlu pengaturan debit air irigasi, sehingga

Pengurangan PBB bagi

Pengenaan PBB yang

secara terus menerus

pembangunan fisik dengan

tidak terjadi kelebihan dan kekurangan

penguasa/pemilik

lebih tinggi bagi

sesuai dengan pola tanam

fungsi yang tidak mendukung

air

tanah yang mampu

penguasa/pemilik

tertentu

kegiatan pertanian, kecuali

menghasilkan kondisi

tanah yang tidak

yang disyaratkan

mampu menghasilkan

Penanaman tanaman selain

kawasan tersebut berada di

Perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi

padi, dengan

kawasan perkotaan dimana

mempertimbangkan

kawasan lainnya tidak dapat

tingkat ketersediaan air

menampung kegiatan

dan optimalisasi

pembangunan yang

pengelolaan teknis budidaya padi sawah

memberikan dukungan


kemampuan produksi.

dibutuhkan kawasan

sesuai SK Menteri Pertanian No.

pada aspek fungsi

penunjang kegiatan

perkotaan.

175/KPT/RC-200/54/1987 tentang

lindung kawasan

Kegiatan penelitian

Pemanfaatan lahan untuk

diijinkan Pemanfaatan untuk

kegiatan pertanian bukan lahan basah

Mengendalikan permukiman dan budidaya lainnya Pada lereng > 8% perlu memperhatikan

Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang

kondisi yang disyaratkan Tidak diberikannya

Kenaikan pajak bagi

Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di

pengalihfungsian

daerah Aliran Sungai

untuk kawasan

Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi

terbangun yang tidak

VIII - 41




DIIZINKAN pembangunan


SYARAT Pengembangan untuk kawasan

INSENTIF


tanaman padi secara terus menerus

sesuai dengan kegiatan

infrastruktur penunjang

strategis (pada jalan tol,

dengan pola tanam sesuai dengan

kegiatan pertanian

arteri, kolektor dan lokal

penetapan bupati. Penggunaan jenis

(irigasi)

serta tambang galian A)

tanaman lainnya selain padi

diijinkan dengan batas

diperkenankan apabila air tidak

maksimum 100 meter dari as

mencukupi atau adanya pertimbangan

jalan dan penggunaan lahan

pencapaian target ptimal, seperti

terbangun terbatas untuk

penyelenggaraan tanaman palawija.

kegiatan pertambangan

Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial untuk memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dan mampu menjangkau tanah yang dimilikinya disarankan diubah menjadi sawah. Apabila tidak mampu, pemerintah daerah memprogramkan tanah miliknya menjadi peserta program pencetakan sawah baru Pembangunan gedung , perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang ada dan

VIII - 42




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT


dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin lokasi dna izin perubahan Penggunaan Tanah Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap 2

Kawasan Perkebunan /


Pertanian Lahan kering

agrobisnis, agroindustri

pertambangan dengan syarat

Budidaya lain yang diperkenankan pada

penguasa/pemilik

lebih tinggi bagi

dan agrowisata,

memiliki nilai tinggi serta

kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu

tanah yang mampu

penguasa/pemilik

penelitian yang tidak

tidak mengganggu

pada SK Menteri Pertanian No.


tanah yang tidak

merusak lingkungan

keseimbangan lingkungan

175/KPT/RC-200/54/1987 tentang

yang disyaratkan

mampu menghasilkan

Konservasi sungai sebagai

Pemanfaatan untuk lahan


Mempertahankan tanaman keras yang ada.


Pengenaan PBB yang

Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di Dukungan insentif

kondisi yang

daerah Aliran Sungai

disyaratkan

kawasan pertanian lahan

kegiatan penyediaan sarana

basah dengan

dan prasarana jalan, listrik,

mempertimbangkan daya

air minum, jaringan irigasi,

pemilik/penguasa lahan tidak mampu

memberikan dukungan


dukung lingkungan

serta pipa minyak/gas

menciptakan kondisi kawasan, pemerintah

pada aspek fungsi

penunjang kegiatan

dengan syarat tidak

dapat melakukan pembebasan tanah

lindung kawasan

Pengusahaan tanaman keras

Apabila setelah sepuluh tahun

berupa prasarana dan sarana bagi yang

Tidak diberikannya

Kenaikan pajak bagi

VIII - 43




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT


yang sesuai dengan syarat

menurunkan kualitas

untuk dikuasai langsung oleh negara yang

pengalihfungsian

tumbuh tanaman dan

lingkungan

selanjutnya diprogramkan untuk

untuk kawasan

memenuhi persyaratan kawasan

terbangun yang tidak

dapat diberikan hak guna Dilarang menyelenggarakan usaha Dapat diubah menjadi lahan

pemanfaatan lahan untuk

sesuai dengan

fungsi-fungsi yang

kegiatan

basah dengan


memperhatikan potensi


fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian 3

Kawasan Peternakan



Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah


Pengenaan PBB yang

kegiatan pemeliharaan,

kegiatan industri pengolahan

yang tidak produktif dan terpisah dari

penguasa/pemilik

lebih tinggi bagi

pembiakan dan

pakan dan hasil ternak

lahan pertanian penduduk sekitarnya

tanah yang mampu

penguasa/pemilik

penyediaan pakan

secara permanen


tanah yang tidak

yang disyaratkan

mampu menghasilkan



Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu

kegiatan

kegiatan-kegiatan lainnya

pengembangan jenis tanaman makanan

penelitian/pengembanga

yang berdampak negatif

ternak (diversifikasi tanaman makanan


n teknologi peternakan

terhadap produktifitas

ternak dan pengolahan limbah tanaman

sarana bagi yang

yang tidak merusak

peternakan dan terhadap

pangan) agar kelangsungan usaha

memberikan dukungan


lingkungan

kualitas lingkungan

pengembangan peternakan terjaga

pada aspek fungsi

penunjang kegiatan

Pembangunan prasarana

Lokasi pengembangan peternakan hewan

yang dibutuhkan untuk

besar tidak menggunakan areal lahan

kegiatan peternakan

produktif pertanian serta tidak jauh dari

unggas

lokasi padang rumput atau tanaman

Dukungan insentif

kondisi yang disyaratkan Tidak diberikannya

lindung kawasan

VIII - 44




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT


makanan ternak Untuk peternakan unggas, jarak daerah usaha kurang lebih 3 km dari pusat kota untuk mempermudah prasarana atau untuk memperoleh jenis makanan ternak produksi pabrik Usaha peternakan di luar kawasan peternakan dan tidak memenuhi syarat lokasi bagi jenis ternak tertentu, diusahakan pemindahannya ke tempat yang memenuhi persyaratan Apabila pemilik/penguasa tanah tidak memiliki niat untuk melakukan usaha peternakan di kawasan ini, kegiatan semula dapat tetap dipertahankan dengan syarat jika ada pihak tertentu yang berniat mengusahakan ternak di kawasan tersebut, bersedia melepaskan tanahnya dengan penggantian yang layak Pihak-pihak yang telah mengusahakan ternak di kawasan tersebut harus melakukan pengamanan, sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya seperti pemagaran bagi ternak besar atau penanaman sabuk hijau / green belt bagi ternak unggas

4

Kawasan Perikanan

Kegiatan pemijahan,


pemeliharaan dan pendinginan ikan serta

fungsi-fungsi non perikanan Pemanfaatan lahan untuk

penelitian yang bertujuan

fungsi-fungsi yang

Perlu pemeliharaan air untuk menjaga


Pengenaan PBB yang

kelangsungan usaha pengembangan

penguasa/pemilik

lebih tinggi bagi

perikanan. Diusahakan lokasi di luar

tanah yang mampu

penguasa/pemilik

kawasan yang mudah tergenang air


tanah yang tidak

VIII - 45




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT

untuk pengembangan

berdampak negatif terhadap Untuk perairan umum perlu diatur jenis dan

kegiatan budidaya


perikanan dan

alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan

ecotourisme yang tidak merusak lingkungan Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan

yang disyaratkan Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang

DISINSENTIF DAN ARAHAN SANGSI mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan Tidak diberikannya

dengan kegiatan perikanan tetap

memberikan dukungan


dipertahankan dengan syarat tidak

pada aspek fungsi

penunjang kegiatan

melakukan perluasan dan pengembangan

lindung kawasan

dan kegiatan perikanan lainnya C. Kawasan Pertambangan Kegiatan yang diijinkan

Pemanfaatan lahan yang

Kegiatan yang sudah ada yang tidak

Pengenaan PBB yang


adalah penelitian,

berpotensi mengganggu

menunjang kegiatan penambangan dan

lebih tinggi bagi

penguasa/pemilik

penambangan,

kegiatan produktifitas

membahayakan kegiatan tersebut, secara

penguasa/pemilik

tanah yang mampu

pengolahan awal dan

pertanian

bertahap dipindahkan dengan penggantian

tanah yang tidak


yang layak

mampu menghasilkan

yang disyaratkan

pengemasan,

Kegiatan pertambangan yang

pengangkutan,

tidak bernilai ekonomi tinggi Kegiatan penambangan yang sudah selesai

kondisi yang

pengelolaan dan

dan mengabaikan kelestarian

diselenggarakan hendaknya melakukan

disyaratkan

pemantauan kawasan

lingkungan

konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga Dukungan insentif lahan bekas tambang dapat berbahaya


diijinkan adalah

dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan

sarana bagi yang

bangunan pengolahan dan

produktif lainnya

memberikan dukungan

Jenis bangunan yang

penunjang, fasilitas

Perlu dilakukan peninjauan secara periodik

pengangkutan dan

mengenai kelangsungan kegiatan

penunjangnya, pos

penambangan. Bila tidak memiliki nilai

pengawasan dan kantor

lebih hendaknya kegiatan penambangan

pengelola, balai

dihentikan dan dikembalikan fungsinya

penelitian

menjadi kawasan yang sesuai dengan

Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan


peruntukan budidaya lainnya

Kegiatan penambangan hendaknya memenuhi persyaratan penambangan

VIII - 46




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT


sesuai dengan ketentuan yang berlaku D. Kawasan Peruntukan Industri Pemanfaatan lahan untuk


Perbuatan hukum diperkenankan apabila

Untuk penguasa/pemilik Calon pengusaha/pemilik

pembangunan bangunan

fungsi-fungsi yang

calon subjek mempunyai niat untuk

tanah yg melakukan

tanah dimana

dan infrastruktur yang


melakukan kegiatan industri melalui

penyesuaian kegiatan

kegiatannya dapat

menunjang kegiatan


pengesahan kawasan industri

industri secara

mengganggu

sukarela berhak

dikenakan PBB lebih

industri

Untuk kegiatan atau bangunan Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada

Penguasaan/pemilikan

baru yang tidak serasi

& tidak sejalan dengan kegiatan industri

mendapat insentif 40

tinggi hingga 160 %

tanah yang telah ada dan

dengan kegiatan industri

tetap dapat dipertahankan dengan syarat

% dari tarif normal

dari tarif normal

tidak sejalan dengan

seperti permukiman,

tidak diintensifkan atau diekstensifkan ke Pengenaan PBB yang

kegiatan industri, dengan

pertanian, perusahaan dan

kawasan industri. Selama kawasan belum

lebih tinggi bagi

penguasa/pemilik

syarat tidak diintensifkan

jasa perkantoran yang tidak

digunakan untuk kegiatan industri,

penguasa/pemilik

tanah yang mampu

atau diperluas pada

ada hubungannya dengan

pemiliki tanah masih dapat meneruskan

tanah yang tidak


kawasan industri

industri tidak diperkenankan

usaha yang telah diselenggarakan

mampu menghasilkan

yang disyaratkan

Penguasaan/pemilikan

Pemerintah wajib menyediakan prasarana di

kondisi yang

penggunaan dan

luar dan menuju kawasan industri serta

disyaratkan

pemanfaatan lahan yang

mempromosikan kawasan kepada investor Dukungan insentif

telah ada sepanjang

baik dalam maupun luar negeri

mendukung kegiatan

Perusahaan kawasan wajib memiliki


Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

berupa prasarana dan sarana bagi yang

utama diijinkan pada

persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB

memberikan dukungan

kawasan industri

Industri. Jika HGB induk belum

pada aspek fungsi

diterbitkan, perusahaan industri dapat

lindung kawasan

mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya Permohonan hak tanah dan perpanjangan ijin lokasi oleh perusahaan kawasan industri baru diperkenankan setelah

VIII - 47



DIIZINKAN



SYARAT

INSENTIF


pengusaha memenuhi persyaratan teknis administrasi dan menguasai tanah secara kelompok dalam bentuk blok minimal 25 % dari area yang dimohon Kegiatan industri wajib dikenakan AMDAL. Limbah yang keluar harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum Kegiatan industri terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal (industri besar) yang berpotensi menimbulkan polutan tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah industri serta diarahkan dan ditampung lokasinya di wilayah industri Penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan tanah yang telah ada pada saat penetapan ini sepanjang mendukung kegiatan utama dijinkan Subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tempat kegiatan yang bukan kegiatan industri dilarang memperluas kegiatan Apabila kegiatan terganggu dengan kegiatan industri, ybs berhak meminta penggantian yang layak, dimana prioritas utama pada pengusaha industri yang mengganggu. Jiak keberatan, maka penggantian ditanggung oleh pemerintah Industri rumah tangga dan industri kecil sebaiknya dibina dalam kaitannya dengan

VIII - 48




DIIZINKAN


INSENTIF

SYARAT


pemberdayaan masyarakat secara ekonomi Untuk industri rumah tangga lokasinya dapat tersebar dengan catatan industri tersebut tidak menggunakan bahan baku yang berbayaha dan tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti industri kerajinan, makanan kecil dsb. Selain itu dari industri rumah tangga tersebut diharapkan akan muncul keterkaitan ekonomi yang banyak agar timbul dampak lanjutan yang positif sehingga menunjang pertumbuhan industri itu sendiri E. Kawasan Pariwisata Kegiatan yang diijinkan

Vandalisme dan tindakan-

Untuk kegiatan ecotourisme pengembangan Pengurangan PBB bagi

Pengenaan PBB yang

adalah kunjungan atau

tindakan lainnya yang dapat

yang dilakukan tidak bertentangan dengan

penguasa/pemilik

lebih tinggi bagi

pelancongan, olahraga

mengurangi nilai obyek

fungsi kawasan, sehingga harus

tanah yang mampu

penguasa/pemilik

dan rekreasi, pertunjukan

wisata serta dapat

disesuaikan dengan fungsi kawasan


tanah yang tidak

dan hiburan, komersial,

mencemari lingkungan

tersebut, terutama pada kawasan lindung

yang disyaratkan

mampu menghasilkan

menginap/bermalam,

Untuk kegiatan ecotourisme

Dukungan insentif

kondisi yang

pengamatan,

pengembangan yang


pemantauan, pengawasan

dilakukan tidak

sarana bagi yang

dan pengelolaan kawasan

bertentangan dengan fungsi

memberikan dukungan


kawasan, sehingga harus

pada aspek fungsi

penunjang kegiatan

diijinkan adalah gardu

disesuaikan dengan fungsi

lindung kawasan

pandang, restoran dan

kawasan tersebut, terutama

fasilitas penunjang

pada kawasan lindung

Jenis bangunan yang

disyaratkan Tidak diberikannya

lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta

VIII - 49



DIIZINKAN

DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT


INSENTIF


fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan Sumber: Hasil Rencana tahun 2011

VIII - 50


B. Pasal 70 Pasal 70, berisikan ketentuan bahwa :

2. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana

F. Pasal 74

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

Pasal 74, berisikan ketentuan bahwa :

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi

Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap

ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara

69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar

pidana tambahan berupa:

lima ratus juta rupiah).

a. Pencabutan izin usaha; dan/atau

4. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang,

b. Pencabutan status badan hukum.

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

G. Pasal 75 Pasal 75, berisikan ketentuan bahwa :

C. Pasal 71

1. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71, berisikan ketentuan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang

Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata

ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

kepada pelaku tindak pidana.

huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Pasal 72

2. Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Selain arahan sanksi menurut undang – undang penataan ruang No.26 tahun 2007, terdapat pula

Pasal 72, berisikan ketentuan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap

arahan pengenaan sanksi menurut pedoman penyusunan RTRW kabupaten menurut Kepmen P.U.

kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

No.16 tahun 2009, adapun penjelasan mengenai arahan pengenaan sanksi tersebut dapat dilihat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama

dibawah ini:

1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1. Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah

E. Pasal 73 Pasal 73, berisikan ketentuan bahwa : 1. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

kabupaten; 2. Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: a) Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan b) Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(lima ratus juta rupiah). VIII - 51


3. Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

2)

Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat

a. Hasil pengawasan penataan ruang;

yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan

b. Tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;

sanksi pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan

c. Kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan

diputus;

d. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

3)

4. Arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum

a) Peringatan tertulis;

yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang

Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-

akan diputus; 4)

banyaknya 3 (tiga) kali.

Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan

b) Penghentian sementara kegiatan;

secukupnya;

Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui langkahlangkah sebagai berikut:

5)

Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

1)

6)

Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum

2)

Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar

Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat

sampai

yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan

pemanfaatan

pengenaan

pemanfaatan ruang yang berlaku.

sanksi

penghentian

sementara

secara

paksa

terhadap

kegiatan

pemanfaatan ruang; 3)

ruangnya

memenuhi

dengan

kewajibannya

rencana

tata

ruang

untuk dan

menyesuaikan

ketentuan

teknis

Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan

1) Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan

Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

5)

pelanggar

d) Penutupan lokasi;

ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; 4)

dengan

Setelah

kegiatan

pemanfaatan

ruang

penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada 3) Pelanggar; pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan

dihentikan,

pejabat

yang

berwenang

melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. c) Penghentian sementara pelayanan umum;

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; 4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan 5) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang

ditutup

tidak

dibuka

kembali

sampai

dengan

pelanggar

memenuhi

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata

berikut:

ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

1)

Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum); VIII - 52


e) Pencabutan izin;

g) Pembongkaran bangunan;

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

1) Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat

2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat

yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin

yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan

pemanfaatan ruang;

sanksi pembongkaran bangunan;

3) Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera

4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

keputusan pencabutan izin;

sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

bangunan secara paksa.

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

7) Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; 3) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat

f) Pembatalan izin;

yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

sanksi pemulihan fungsi ruang;

Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang

4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada

menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana

pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus

tata ruang yang berlaku;

dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;

Memberitahukan

kepada

pihak

yang

memanfaatkan

ruang

perihal

rencana

pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin; 3)

4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan

h) Pemulihan fungsi ruang;

6) Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut,

2)

dilaksanakan; dan

tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran

5) Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan

1)

3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada

5) Pejabat

yang

berwenang

melakukan

tindakan

penertiban

dan

melakukan

pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; 6) Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan

Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang

pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi

4)

Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;

ruang; dan

5)

Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki

6)

7) Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan

kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan

Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah

dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

dibatalkan. VIII - 53


i) Denda administratif; yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten. Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

VIII - 54


KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents