BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH



 

Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Implementasi RTRW

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama. Program utama penataan atau pengembangan wilayah tersebut disusun berdasarkan untuk jangka waktu tahapan perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun), yaitu tahun 2031.

7.1

Kebijakan Strategis Operasional RTRW

Arahan penataan ruang wilayah dalam RTRW kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RTRW telah mengacu pada arahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Keterpaduan ini tampak dari tujuan penataan ruang wilayah yang sinergis dengan arahan RPJPD dan RPJMD yaitu pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan melalui agribisnis dan agropolitan. Serta pengembangan pariwisata yang sejalan dengan karaketristik wilayah yang beriklim sejuk dan pegunungan. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mencakup program-program dalam rangka pelaksanaan perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, dan perwujudan kawasankawasan strategis kabupaten. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, mencakup : 1) perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten meliputi pelaksanaan pembangunan meliputi : a) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); b) Pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK); c) Pemantapan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL); dan 2)

d) Pengembangan pusat kawasan agropolitan. perwujudan sistem prasarana kabupaten, yang mendukung keberadaan sistem prasarana nasional dan wilayah provinsi Jawa Timur di wilayah kabupaten Bondowoso, meliputi : a) Perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi jalan raya; RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 1

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah b) Perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi kereta api; c) Perwujudan sistem prasarana telekomunikasi; d) Perwujudan sistem jaringan prasarana pengairan/irigasi; e) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi; f) Perwujudan sistem jaringan prasarana air bersih; g) Perwujudan sistem jaringan persampahan; h) Perwujudan sistem jaringan prasarana drainase; dan i) Perwujudan sistem jaringan prasarana sanitasi. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten Bondowoso, mencakup perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya. Selanjutnya adalah indikasi program utama dalam upaya perwujudan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Bondowoso. Untuk mendukung terwujudnya struktur ruang dan pola ruang sebagaimana diarahkan dalam RTRW, maka salah satu strategi yang harus dilaksanakan adalah optimalisasi pemanfaatan/pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, khususnya yang berupa lahan dan bangunan untuk difungsikan sesuai arahan rencana tata ruang, serta perlunya pencadangan lahan secara bertahap pada lokasi strategis, yang sangat vital dalam pengembangan daerah. Dengan demikian kinerja pembangunan daerah dapat terlihat melalui perkrmbangan pola pengembangan wilayah.

7.2

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan struktur ruang kabupaten, dilakukan dengan pengembangan pada beberapa sistem perwujudan pusat kegiatan dan perwujudan system prasarana. A. Perwujudan Pusat Kegiatan Meliputi Pelaksanaan Pembangunan Yaitu: 1. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) mencakup : a. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi RTR Kawasan Perkotaan Bondowoso b. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi RTR Kawasan Perkotaan Tamanan c. Penyusunan RTBL dan Peraturan Bangunan Gedung Kawasan Perkotaan Bondowoso d. Penyusunan RTBL dan Peraturan Bangunan Gedung Kawasan Perkotaan Tamanan e. Penataan Permukiman padat di Perkotaan PKL & PKPLp 2. Pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) mencakup kegiatan: a. b. c. d.

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan PPK (Prioritas) Penataan Permukiman Padat di Perkotaan PPK Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan PPL Penataan Permukiman Padat di Perkotaan

RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 2

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 3. Pemantapan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) mencakup kegiatan: a. Penataan permukiman perdesaan; b. Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan; dan c. Pengembangan aksesibilitas menuju desa terpencil dan tertinggal. 4. Pengembangan pusat agropolitan mencakup kegiatan: a. b. c. d. e.

Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Kawasan Agropolitan Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (Sentra Kawasan) Penataan Sentra Usaha Komoditas Unggulan (Kantong Produksi) Penyusunan RTR Desa Pusat Pertumbuhan (RTR DPP) Pembinaan & Bantuan Sarana Produksi Komoditas Unggulan

B. Perwujudan sistem prasarana meliputi pelaksanaan pembangunan yaitu : 1. Pelaksanaan pembangunan trasportasi jalan raya mencakup kegiatan: a. Penyusunan Masterplan Sistem Transportasi Wilayah b. Penyusunan Masterplan & RPJM Jalan dan Jembatan c. Penyusunan Masterplan DED dan Study Kelayakan Jalan Lingkar Perkotaan Bondowoso d. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bondowoso (Bertahap) e. Pembangunan Terminal Bondowoso (Pemindahan) f. Pengembangan & Optimalisasi Terminal Tipe C g. Peningkatan Jalan Akses Utama Antar Kecamatan Antar Desa & Jalan Menuju Desa Terpencil h. Peningkatan Jalan Tembus Antara Kecamatan Tlogosari dan Sumberwringin i. Peningkatan Jalan Tembus Silapak – Pancur – Solor - Kayumas (Situbondo) j. Peningkatan Jalan Tembus Klabang – Wonoboyo-Kendit (Kabupaten Situbondo) k. Peningkatan Jalan Tembus Klabang – Botolinggo - Cermee 2. Pengembangan prasarana transportasi kereta api mencakup kegiatan: a. Perencanaan dan studi aktifasi Jalur Kereta Api Kalisat-BondowosoSitubondo-Panarukan b. Persiapan Aktifasi Kembali Jalur kereta api Kalisat-Bondowoso-SitubondoPanarukan c. Operasional Kereta Api Jember-Bondowoso-Situbondo 3. Pengembangan prasarana penyedia energi mencakup kegiatan: a. Pengembangan Jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) PLN b. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, bio-massa dan bio-energi, serta sumber energi alternatif untuk daerah terpencil. 4. Pengembangan prasarana telekomunikasi mencakup kegiatan: a. Penyusunan Rencana Penataan Lokasi Menara Seluler (Cell-Plan) b. Pengembangan Menara Telekomunikasi dengan Konsep Menara Bersama c. Pengembangan Jaringan Kabel Telepon pada Kawasan belum Terlayani 5. Pengembangan prasarana irigasi meliputi upaya pemeliharaan dan RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 3

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang mencakup kegiatan: a. Penyusunan Masterplan Pengembangan Sistem Irigasi b. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Bendung/Dam Dan Embung c. Pembangunan Embung d. Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi 6. Pengembangan prasarana air bersih mencakup kegiatan: a. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PDAM b. Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Bersih Perpipaandi Pedesaan 7. Pengembangan prasarana drainase mencakup kegiatan: a. Penyusunan Masterplan Sistem Drainase Wilayah b. Pemeliharaan & Pembangunan Prasarana Drainase Kawasan Permukiman 8. Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan kegiatan: a. Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah; b. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pengangkutan & Pengolahan Sampah Perkotaan c. Pengembangan Layanan Pengangkutan Sampah di Kawasan Perkotaan yang Belum Terlayani d. Pengembangan Sistem Komposing Sampah di Kawasan Perkotaan Berkepadatan Rendah 9. Pengembangan prasarana sanitasi mencakup kegiatan: a. Gerakan Penyediaan Jamban Ber-Septictank Pada Permukiman Perkotaan b. Pengembangan Jamban Komunal Pada Kawasan Permukiman & Fasilitas Umum c. Pengembangan Jamban Ber- Septictank pada Kawasan Permukiman Pedesaan d. Pengembangan Intalasi Pengolahan Limbah Terpadu (Industri,Medis,B3) e. Pengembangan Intalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang Terintegrasi dengan TPA

7.3

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

A. Perwujudan Kawasan Lindung mencakup kegiatan: 1. Penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung penyangga, lindung setempat, Pelestarian Alam, cagar budaya dan bersejarah 2. Pemantauan dan pengendalian kawasan lindung cagar budaya 3. Pemantauan dan pengendalian pengelolaan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu. B. Perwujudan Kawasan Budidaya mencakup kegiatan: 1. Perwujudan kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat mencakup kegiatan: a. Inventarisasi Potensi Hutan Produksi dan Hutan Rakyat RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 4

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah b. Koordinasi Penyusunan Rencana Tindak Penanganan lahan Kritis di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat c. Pemantauan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat. 2. Perwujudan kawasan budidaya perkebunan mencakup kegiatan: a. Budidaya Perkebunan Berwawasan Lingkungan pada Kawasan HGU Perkebunan b. Pengembangan Potensi Perkebunan Rakyat 3. Perwujudan kawasan budidaya pertanian mencakup kegiatan: a. Penyusunan Kebijakan Revitalisasi Petanian; b. Penyusunan & Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), dan c. Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berbasis Pertanian Organik 4. Perwujudan kawasan budidaya perikanan darat mencakup kegiatan : a. Pengembangan & Optimalisasi Budidaya perikanan Darat 5. Perwujudan kawasan budidaya pariwisata mencakup kegiatan: a. Penyusunan Masterplan Pariwisata (RIPPDA) b. Penataan dan Optimalisasi Kawasan Obyek Wisata c. Optimalisasi Pengelolaan Obyek Wisata dan Prasarana Pendukung 6. Perwujudan kawasan budidaya industri mencakup kegiatan: a. Penyiapan Masyarakat dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Estate b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Bondowoso c. Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Sentra Industrin Kecil d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Sentra Industri Kecil e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri Estate 7. Perwujudan kawasan budidaya pertambangan mencakup kegiatan: a. Indentifikasi Potensi Sumber daya Mineral dan Pertambangan b. Penataan dan Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Pertambangan c. Pemantauan dan Pengendalian Lokasi Usaha Pertambangan 8. Perwujudan kawasan budidaya permukiman mencakup kegiatan: a. Penyusunan Masterplan Pengembangan Permukiman atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) b. Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan c. Penataan Kawasan Permukiman Pedesaan d. Relokasi Permukiman Rawan Bencana e. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dan f. Penyediaan fasilitas pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, taman bermain, sarana olahraga dan fasilitas sosial lainnya. 9. Perwujudan kawasan budidaya Peternakan mencakup kegiatan : a. Inventarisasi dan Penetapan Kawasan Sentra Usaha Peternakan b. Penataan dan Pengelolaan Kawasan Usaha Peternakan RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 5

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 10. Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa mencakup kegiatan : a. Penyusunan Perdagangan

Rencana

Penataan

Kawasan

pasar

dan

Kawasan

b. Penataan dan Revitalisasi Pasar Daerah dan Pasar Desa c. Penataan dan Pengendalian Pedagang kaki Lima di Kawasan Perkotaan. d. Pengembangan Pusat Perdagangan /Pasar Modern 11. Perwujudan kawasan khusus militer mencakup kegiatan penetapan kawasan militer sebagai kawasan dengan pengelolaan khusus dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

7.4

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Perwujudan kawasan strategis kabupaten mencakup upaya mewujudkan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan yang mampu berperan lebih dalam mendorong perekonomian wilayah, yaitu : A. Kawasan strategis ekonomi: 1. Perwujudan kawasan strategis agropolitan mencakup kegiatan : a. Penyusunan Masterplan dan DED Prasarana Kawasan Agropolitan b. Penyusunan RDTR Kawasan Agropolitan; c. Pengembangan Agribisnis dan Usaha Ekonomi Masyarakat d. Pengembangan SDM Masyarakat Agopolitan e. Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan f. Monitoring dan pengendalian pengelolaan Kawasan Agropolitan 2. Pengembangan kawasan strategis “Segitiga Emas Ijen” mencakup kegiatan : a. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Segitiga Emas Ijen antar Kabupaten b. Peningkatan Prasarana dan Sarana Transportasi antar bagian Kawasan Segitiga Emas Ijen c. Pengembangan Kerjasama Ekonomi antar Kabupaten dalam Kawasan Segitiga Emas Ijen 3. Pengembangan kawasan strategis Perkotaan Bondowoso mencakup kegiatan : a. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso b. Optimalisasi dan Pengembangan Prasarana Pasar, Perdagangan dan area Pedagang Kaki Lima c. Optimalisasi dan Pengembngan fasilitas Pelayanan Umum dan Sosial d. Optimalisasi dan Pengembangan Fasilitas Rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau Kota e. Optimalisasi dan Pegembangan Sistem Transportasi dan Lalu-lintas Dalam Kota Bondowoso 4. Pengembangan kawasan strategis Tamanan - Maesan mencakup kegiatan : a. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Tamanan - Maesan b. Optimalisasi dan Pengembangan Prasarana Pasar dan Perdagangan RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 6

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah c. Penataan Sentra Industri Tahu dan Industri Batik d. Pengembangan Kawasan Pergudangan e. Pengembangan Desa Wisata dan Potensi Wisata lainnya 5. Pengembangan kawasan industri mencakup kegiatan : a. Penyusunan RDTR Kawasan Industri Kabupaten Bondowoso b. Penyiapan Lahan bagi Pengembangan Kawasan Industri (industrial estate) c. Pengembangan Instalasi Pengolah Limbah Industri Terpadu d. Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Industri 6. Pengembangan Kawasan Tertinggal mencakup kegiatan: a. Penyusunan RDTR Kawasan Tertinggal Kabupaten Bondowoso; b. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan tertinggal; dan c. Pengembangan ekonomi produktif kawasan tertinggal. B. Kawasan strategis sosio-budaya: 1. Pengelolaan kawasan alun-alun dan pusat Kota Bondowoso mencakup kegiatan : a. Penyusunan RTBL Kawasan Alun-Alun Bondowoso dan Kawasan Sekitarnya b. Pelestarian Monumen Gerbong Maut dan Bangunan Bersejarah di Kota Bondowoso c. Keterpaduan Pengelolaan Alun-Alun Bondowoso 2. Pengelolaan kawasan utama situs megalitikum mencakup kegiatan : a. Penyusunan RTBL Kawasan Obyek Peninggalan Bersejarah Megalitikum b. Pengembangan Sistem Pengelolaan Kawasan Megalitikum secara Partisipatif C. Kawasan strategis lingungan hidup: 1. Koordinasi Penegasan Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Pelesatrian Alam, Suaka Alam dan Suaka Marga Satwa 2. Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelestarian Kawasan Lindung D. Kawasan strategis teknologi tinggi: 1. Identifikasi Kawasan Potensi Eksploitasi Sumberdaya Alam Pertambangan 2. Identifikasi Kawasan Potensi Pengembangan Energi Mikrohidro, Panas Bumi dan Sumber Energi Alternatif lainnya 3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Sumber Energi Alternatif E. Kawasan strategis pertahanan dan keamanan. Pemenuhan Standar Keamanan Lingkungan Permukiman di Sekitar Kawasan Militer.


VII - 7

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah

7.5

Program Prioritas dan Pentahapan

Yang dimaksud program utama penataan ruang kabupaten adalah program prioritas yang sangat mempengaruhi pencapaian wujud tata ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, yang disusun dalam tahapan pembangunan, sesuai prioritas kemendesakan pelaksanaan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan prioritas antara lain : 2.

Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan;

3.

Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda cukup besar untuk mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang direncanakan, misalnya : jaringan jalan, utilitas dan sebagainya;

4.

Jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan suatu komponen pengembangan, macam dan jenis fasilitas pelayanan lingkungan; serta

5.

Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso.

Tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa pertimbangan dalam penentuan program yang dilaksanakan pada wilayah perencanaan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut : 2.

Adanya keterbatasan dana yang tersedia;

3.

Adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan;

4.

Adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta

5.

Adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan jalan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditentukan prioritas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso yang terdiri: Semua program pembangunan wilayah yang sejalan dan mendukung pencapaian struktur tata ruang wilayah yang diarahkan dalam RTRW Kabupaten Bondowoso 20112030, pelaksanaannya dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan : -

Tahap I

: 2011 - 2016

-

Tahap II

: 2017 - 2021

-

Tahap III

: 2022 - 2026

-

Tahap IV

: 2027 – 2031 (penyesuaian dengan RPJP selanjutnya)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang termasuk dalam tahap I (5 tahun pertama) merupakan program prioritas. Untuk lebih jelasnya mengenai indikasi program utama dan tahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel 7.1. RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 8

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah TABEL 7.1 INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 – 2031 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

PERKIRAAN ANGGARAN (Dlm Juta Rp.)

A

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

1

PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN

1.1

WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PELAKSANA

I (Prioritas) 1 2 3 4 5

II

III

V

V

IV

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) a.

b.

c.

d.

e.

1.2

ALTERNATIF SUMBER DANA

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi RTR Kawasan Perkotaan Bondowoso Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi RTR Kawasan Perkotaan Tamanan Penyusunan RTBL dan Peraturan Bangunan Gedung Kawasan Perkotaan Bondowoso Penyusunan RTBL dan Peraturan Bangunan Gedung Kawasan Perkotaan Tamanan Penataan Permukiman di Perkotaan PKL & PKLp

Kawasan Perkotaan Bondowoso

750

APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab

Dinas BMCK, Bappeda, Bag.Hukum Dinas BMCK, Bappeda, Bag.Hukum

Kawasan Perkotaan Tamanan

400


400

Kawasan Perkotaan Tamanan

400

Blok Permukiman di Perkotaan Bondowoso & Tamanan (2 lokasi per tahun)

19.000

APBN, APBD Prov, APBD Kab

2.000


Dinas BMCK, Bappeda, Bag.Hukum

9.000


Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, PDAM, BLH, PLN, Telkom, BPN, Dinas Pengairan, & Disparporahub.

Dinas BMCK, Bagian Hukum, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas BMCK, Bagian Hukum, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, PDAM, BLH, PLN, Telkom, BPN, Dinas Pengairan, & Disparporahub.

v v v

v v v

v v v v

V

V

V

V

V

V

V

V

Pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) a.

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan PPK (Prioritas)

b.

Penataan Permukiman padat di Perkotaan PPK

Kec.Wonosari, Kec.Prajekan, Kec.Sukosari, Kec.Maesan, Kec.Wringin Blok Permukiman di 5 Kec. PPK (1 lokasi per tahun)


VII - 9

v v v

v v v

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

PERKIRAAN ANGGARAN

INSTANSI PELAKSANA

5.200



II

III

IV

Dinas BMCK, Bappeda, Bag.Hukum

v v

V

V

V

8.500


Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, PDAM, BLH, PLN, Telkom, BPN, Dinas Pengairan, & Disparporahub.

v v

V

V

V

Kawasan Agropolitan (Monev setiap tahun)

950


Dishutbun, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Dinas BMCK, Disnakkan, Disparporahub, Diskoperindag dan Bapemas

v v v v

V

V

V

2.500


Diskoperindag, Dinas BMCK, Dishutbun, Dinas Pertanian

v v

V

v v v v

V

V

V

v v

V

V

V

v v v v

V

V

V

(Dlm Juta Rp.) 1.3

1.4

WAKTU PELAKSANAAN


Pemantapan Pusat Pengembangan Lingungan (PPL)

a.

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan PPL

Kec.Jambesari DS, Kec.Pujer, Kec.Tapen, Kec.Taman Krocok, Kec.Pakem, Kec.Binakal, Kec.Cermee, Kec.Klabang, Kec.Botolinggo, Kec.Grujugan, Kec.Sempol, Kec.Tlogosari & Kec.Sumberwringin..

b.

Penataan Permukiman Padat di Perkotaan PPL

Blok Permukiman di 13 Kec. PPL (1 lokasi per tahun)

Pengembangan Pusat Kawasan Agropolitan & Desa Pusat Pertumbuhan

a.

Pengembangan Kelembagaan & Pengelolaan Kawasan Agropolitan

b.

Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (Sentra Kawasan)

Kec.Sumberwringin

c.

Penataan Sentra Usaha Komoditas Unggulan (Kantong Produksi

Kec.Sukosari, Kec.Sumberwringin, Kec.Sempol & Kec.Tlogosari (30 lokasi)

15.000


d.

Penyusunan RTR Desa Pusat Pertumbuhan (RTR DPP)

20 Desa Pusat Pertumbuhan

5.000


e.

Pembinaan & Bantuan Sarana Produksi Komoditas Unggulan

Kawasan Agropolitan & Desa Pusat pertumbuhan (65 desa)

9.750



Dinas BMCK, Dinas Pertanian, Dishutbun, PDAM, BLH, PLN, Telkom, BPN, Dinas Pengairan, Disparporahub & Bapemas. Dinas BMCK, Dinas Pertanian, Dishutbun, Dinas Pengairan & Bapemas Dinas Pertanian, Dishutbun, BLH, Dinas Pengairan, Disparporahub & Bapemas.

VII - 10


PROGRAM UTAMA

LOKASI


2 2.1




II

III

IV

Dinas BMCK, Disparporahub

V

V


V

V


V

V

V

V

V

V

PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA Transportasi Jalan Raya a.

Penyusunan Masterplan Sistem Transportasi Wilayah

Kabupaten Bondowoso

500

b.

Penyusunan Masterplan & RPJM Jalan dan Jembatan

Kabupaten Bondowoso

500

c.

Penyusunan Masterplan, DED dan Studi Kelayakan Jalan Lingkar Perkotaan Bondowoso

Kawasan Perkotaan Bondowoso & Sekitarnya

500

d.

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bondowoso (Bertahap)

Kawasan Perkotaan Bondowoso & Sekitarnya

20.000

e.

Pembangunan Terminal Tipe B Bondowoso (Pemindahan)

Kec.Tenggarang

15.000

f.

Pengembangan & Optimalisasi Terminal Tipe C di PKLp dan PPK, PPL

Kec.Maesan, Kec.Tamanan, Kec.Sempol, Kec.Sukosari, Kec.Wonosari, Kec.Prajekan, & Kec.Wringin

5.250

Kabupaten Bondowoso

600.000

Desa Gunosari – Sumberwringin

3.500

Kec.Sempol, Kec.Botolinggo & Kec.Cermee

5.000

Desa Pandak, Leprak, Wonoboyo, Kecamatan Klabang

2.500

g.

h.

i.

j.

Peningkatan Jalan Akses Utama Antar Kecamatan, Antar Desa & Jalan Menuju Desa Terpencil Peningkatan Jalan Tembus Antara Kecamatan Tlogosari Dan Sumberwringin Peningkatan Jalan Tembus Silapak – Pancur – Solor – Kayumas (Situbondo) Peningkatan Jalan Tembus Klabang - Wonoboyo – Kendit (Kabupaten Situbondo)


APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab

VII - 11

Dinas BMCK, Disparporahub, Bappeda

v v v

Dinas BMCK

v v v

Dinas BMCK, Disparporahub, Bappeda

v v v

Dinas BMCK

v v v v v

Dinas BMCK

v v v

Dinas BMCK

v v

Dinas BMCK

V

V


PROGRAM UTAMA

LOKASI


k. 2.2

2.3

2.4

Peningkatan Jalan Tembus Klabang - Botolinggo – Cermee

WAKTU PELAKSANAAN


INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Klabang, Botolingo Dan Cermee

5.000


Dinas BMCK

Kabupaten Bondowoso dan Sekitarnya

750


PT. KAI Daop Jember, Disparporahub


II

III

IV V

Transportasi Kereta api a.

Perencanaan & Studi Aktivasi Jalur Kereta Api : Kalisat – Bondowoso – Situbondo Panarukan

b.

Persiapan Aktifasi Kembali Jalur KA Kalisat – Bondowoso – Situbondo - Panarukan

Jalur KA antara Kec.Tamanan – Bondowoso - Prajekan

c.

Operasional Kereta Api Jember – Bondowoso – Situbondo.

Jalur KA antara Kec.Tamanan – Bondowoso – Prajekan (selama 15 tahun)

15.000

Kabupaten Bondowoso

150


Bappeda, Disparporahub PT.TELKOM, BUMN Lain, Swasta, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T), Disparporahub, Dinas BMCK, Bappeda

10.000


PT. KAI Daop Jember, Disparporahub, Pol PP


PT. KAI Daop Jember, Dispaporahub

v v v

v v

V

V

V

V

V

V

v v v v v

V

V

V

PT.TELKOM, BUMN lain, swasta

v v v v v

V

V

V

Dinas Pengairan, BP SAWS Sampean Baru dan BB Brantas

v v v

V

V

V

Prasarana Telekomunikasi a.

Penyusunan Rencana Penataan Lokasi Menara Seluler (CellPlan)

b.

Pengembangan Menara Telekomunikasi dengan Konsep Menara Bersama

Kabupaten Bondowoso

55.000

BUMN/ Swasta

c.

Pengembangan Jaringan Kabel Telepon pada Kawasan Belum Terlayani

Kecamatan Sempol, Pakem dan Pusat Kegiatan Lainnya

5.000

BUMN/ Swasta

v v v

Prasarana Irigasi/Pengairan a.

Penyusunan Masterplan Pengembangan Sistem Irigasi

Kabupaten Bondowoso

500

b.

Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Bendung/Dam Dan Embung

Kabupaten Bondowoso (12 Lokasi)

4.800


APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab

Dinas PU Pengairan Jatim/BP SAWS Sampean Baru/ BB Brantas, Dinas Pengairan

VII - 12

v v v


PROGRAM UTAMA

LOKASI


2.5

2.6

c.

Pembangunan Embung

d.

Peningkatan & Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi

INSTANSI PELAKSANA


II

III

IV

v v

V

V

V

V

V

Kec.Maesan, Kec.Grujugan, Kec.Binakal, Kec.Curahdami, Kec.Wringin, Kec.Tegalampel, Kec.Taman Krocok, Kec.Prajekan, Kec.Cermee, Kec.Botolinggo, Kec.Tlogosari, dan Kec.Sumberwringin

60.000


Dinas PU Pengairan Jatim/BP SAWS Sampean Baru/ BB Brantas, Dinas Pengairan

Kabupaten Bondowoso (selama 20 tahun)

600.000


Dinas PU Pengairan Jatim/BP SAWS Sampean Baru, Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian

v v v v v

V

2.000

APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN/Swasta

PT.PLN, Dinas ESDM Prov.Jatim, Bag.Perekonomian

v v v v v

V

3.000

APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN/Swasta

Dinas ESDM Prov.Jatim, Bag.Perekonomian

v v v v v

V

V

V

PDAM Bondowoso, Dinas BMCK, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim

v v v v v

V

V

V

PDAM Bondowoso, Dinas BMCK, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim, Bapemas

v v v v v

V

V

V

Dinas BMCK, Bappeda, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim

v v v

Prasarana Energi/Listrik a.

Pengembangan Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) PLN

Desa & Dusun Terpencil Belum Teraliri Listrik PLN di Kabupaten Bondowoso

b.

Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, bio-massa dan bio-energi, serta sumber energi alternatif untuk daerah terpencil .

Kec.Maesan, Kec.Grujugan, Kec.Binakal, Kec.Pakem, Kec.Wringin, Kec.Tegalampel, Kec.Taman Krocok, Kec.Klabang, Kec.Botolinggo, Kec.Prajekan, Kec.Cermee, Kec.Sumberwringin, Kec.Tlogosari & Kec.Sempol

Prasarana Air bersih a.

Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PDAM

Optimalisasi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Bersih Perpipaan di Perdesaan Prasarana Drainase b.

2.7

WAKTU PELAKSANAAN


a.

Semua Kawasan Perkotaaan di Kabupaten Bondowoso

40.000

Kawasan Perdesaan Kabupaten

20.000

Kabupaten Bondowoso

500

Penyusunan Masterplan Sistem Drainase Wilayah RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN/Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab

VII - 13


PROGRAM UTAMA

LOKASI


Pemeliharaan & Pembangunan Prasarana Drainase Kawasan Permukiman Prasarana Pengelolaan Persampahan b.

2.8

a.



II

III

IV

Dinas BMCK, Dinas Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim dan Bapemas

v v v v v

V

V

V

Badan Lingkungan Hidup, Bappeda

v v v

Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov.Jatim

v v v v v

V

V

V

v v v

V

V

V

v v v v v

V

V

V

Dinas Kesehatan, Dinas BMCK

v v v v

V

V

V

Dinas Kesehatan, Dinas BMCK, BLH

v v v v

V

V

V

Dinas Kesehatan, Dinas BMCK

v v v v

V

V

V

20.000

Kabupaten Bondowoso

500

Kabupaten Bondowoso

10.0000

Perkotaan Cermee, Klabang, Tapen, Sukosari, Pujer, Grujugan & Wringin

3.500


Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov.Jatim

Perkotaan Pakem, Binakal, Jambesari, Tlogosari, Botolinggo & Sempol

1.800


Badan Lingkungan Hidup

b.

2.9

INSTANSI PELAKSANA

Kawasan Prioritas (Rawan Genangan)

Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah

Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pengangkutan & Pengolahan Sampah Perkotaan Pengembangan Layanan Pengangkutan Sampah di c. Kawasan Perkotaan Yang Belum Terlayani Pengembangan Sistem Komposing Sampah di Kawasan d. Perkotaan Berkepadatan Rendah Prasarana Sanitasi

WAKTU PELAKSANAAN


a.

Gerakan Penyediaan Jamban Ber-Septictank Pada Permukiman Perkotaan

Kawasan Perkotaan

11.500

b.

Pengembangan Jamban Komunal Pada Kawasan Permukiman & Fasilitas Umum

Kawasan Permukiman Padat

6.500

c.

Pengembangan Jamban BerSeptictank Pada Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perdesaan

5.750


APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab

APBN, APBD Prov, APBD Kab Masyarakat APBN, APBD Prov, APBD Kab Swasta, Masyarakat APBN, APBD Prov, APBD Kab Masyarakat

VII - 14


PROGRAM UTAMA

LOKASI


d.

Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (Industri, Medis, B3)

e.

Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang Terintegrasi dgn TPA

B

PERWUJUDAN POLA RUANG

1

PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG

a.

b.

c.

7.500

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

5.000

Penegasan & Penetapan Kawasan Hutan Lindung, Penyangga, Lindung Setempat, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Dan Bersejarah Pemantauan & Pengendalian Kawasan Lindung Cagar Budaya Pemantauan & Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Secara Terpadu

2

PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA

2.1

Hutan Produksi a.

Lokasi IPL Terpadu terpilih dan Kawasan Industri

Inventarisasi Potensi Hutan Produksi dan Hutan Rakyat


WAKTU PELAKSANAAN

ALTERNATIF SUMBER DANA APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab

INSTANSI PELAKSANA

Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya Prov.Jatim, Swasta


II

III

IV

v v

V

V

V

V

V

V

Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya Prov.Jatim, Swasta

Kabupaten Bondowoso

200

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Perhutani

Kabupaten Bondowoso

650


Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Disparporahub

v v v v

V

V

V

Kabupaten Bondowoso

1.900


Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BP DAS Sampean, BP SAWS Sampean Baru

v v v v

V

V

V

Kabupaten Bondowoso

250

APBN, APBD Prov, APBD Kab,

Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BP DAS Sampean, Perhutani KPH Bondowoso.

v v v v

V

VII - 15

Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendidikan, Disparporahub

v v v v


PROGRAM UTAMA

LOKASI


b.

2.2

2.3

Kecamatan Maesan, Grujugan, Curahdami, Binakal, Pakem, Wringin, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Cermee, Botolinggo, Sumberwringin, Sempol & Tlogosari

400

INSTANSI PELAKSANA

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Perhutani

Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BP DAS Sampean.


II

v v v

V

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perhutani KPH Bondowoso, PTPN XII, Puslit Kopi & Kakao.

v v v v v

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

v v v v v

III

IV

V

V

V

V

V

V

Perkebunan APBN, APBD Prov, APBD Kab, PTPN XII, Perhutani APBN, APBD Prov, APBD Kab.

a

Budidaya Perkebunan Berwawasan Lingkungan pada Kawasan HGU Perkebunan

Kabupaten Bondowoso

20.000

b

Pengembangan Potensi Perkebunan Rakyat

Kabupaten Bondowoso

2.000

Kabupaten Bondowoso

250

APBN, APBD Prov, APBD Kab.

Kabupaten Bondowoso

500


Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Kantor Ketahanan Pangan dan Bappeda

v v v v

Kabupaten Bondowoso

2.000


Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Kantor Ketahanan Pangan

v v v v

V

V

V

1.000


Dinas Peternakan dan Perikanan

v v v v v

V

V

V

Pertanian a.

b.

c. 2.4

Koordinasi Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Lahan Kritis di Kawasan Hutan Produksi & Hutan Rakyat; Pemantauan & Pengendalian

WAKTU PELAKSANAAN


Penyusunan Kebijakan Revitalisasi Pertanian Penyusunan & Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LPPB) Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berbasis Pertanian Organik

Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Kantor Ketahanan Pangan dan Bappeda

v v v v

Perikanan

Pengembangan & Optimalisasi Budidaya Perikanan Darat

Kecamatan Sumberwringin, Sukosari, Tlogosari, Tapen, Wonosari, Tamanan, Pujer, Curahdami, Prajekan, Tenggarang dan Binakal


VII - 16


PROGRAM UTAMA

LOKASI


2.5

2.7

INSTANSI PELAKSANA


II

III

IV

v v v

V

V

V

v v v v v

V

V

V

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, BLH, Kantor Pelayanan Perijinan

v v

V

V

V

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

v v v

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, BLH

v v v

V

V

V

Dinas BMCK, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

v v

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pariwisata a.

Penyusunan Masterplan Pariwisata (RIPPDA)

Kabupaten Bondowoso

400

b.

Penataan & Optimalisasi Kawasan Obyek Wisata

Kabupaten Bondowoso

10.000

Kabupaten Bondowoso

2.000

Kec. Grujugan, Maesan, Klabang, Botolinggo, Prajekan, Cermee

225


500

Optimalisasi Pengelolaan Obyek Wisata dan Prasarana Pendukung Industri Penyiapan Masy. & Sosialisasi a. Kebijakan Pengembangan Kawasan ( Industrial Estate) Penyusunan Rencana Tata b. Ruang Kawasan Industri Kabupaten Bondowoso c

2.6

WAKTU PELAKSANAAN


c.

Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Sentra Industri Kecil

Kecamatan Sentra Industri Kecil Kabupaten Bondowoso

500

d.

Peningkatan Sarana & Prasarana Kawasan Sentra Industri Kecil

Kecamatan Sentra Industri Kecil Kabupaten Bondowoso

1.700

e.

Peningkatan Sarana & Prasarana Kawasan Industrial Estate


3.000

Kabupaten Bondowoso

400

Kecamatan Klabang, Sempol, Pakem, Wringin, Cermee, Prajekan, Taman Krocok

3.000

APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab

Bappeda dan Disparporahub

Disparporahub Disparporahub, Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan

APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta

v v v

Dinas BMCK, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Pertambangan a.

Identifikasi Potensi Sumber Daya Mineral & Pertambangan

b.

Penataan & Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Pertambangan


APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, BUMN/Swasta

VII - 17

Bappeda dan Bagian Perekonomian Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian, Kantor Pelayanan Perijinan

v v v

v v


PROGRAM UTAMA

c 2.8

2.9

Pemantauan & Pengendalian Lokasi Usaha Pertambangan



Kabupaten Bondowoso

1.700

APBD-Prov, APBD Kab

LOKASI



II

III

IV

Bappeda, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Perekonomian

v v

V

V

V

Bappeda, Dinas BMCK

v v

V

Dinas BMCK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bapemas

v v v v

V

V

V


v v v v

V

V

V

BPBD, Dinas BMCK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bapemas

v v v v

V

V

V


v v v v

V

V

V

Dinas BMCK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pendudukan, BLH, Bapemas

v v v v v

V

V

V

Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Bappeda

v v v

Permukiman a.

Penyusunan Masterplan Pengembangan Permukiman (RP4D)

Kabupaten Bondowoso

1.200

b.

Penataan Kawasan Permukiman Padat Perkotaan

Kawasan Perkotaan Kabupaten Bondowoso

9.500

c

Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perdesaan Kabupaten Bondowoso

4.750

d.

Permukiman Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bondowoso

5.500

e.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kabupaten Bondowoso

9.500

f.

Penyediaan fasilitas pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, taman bermain, sarana olahraga dan sosial lainnya

APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat

Kabupaten Bondowoso

23.000

APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat

Kabupaten Bondowoso

250

APBN, APBD-Prov, APBD Kab

Peternakan a.

Inventarisasi & Penetapan Kawasan Sentra Usaha Peternakan


VII - 18


PROGRAM UTAMA

LOKASI


b.

2.10

2.11

Penataan & Pengelolaan Kawasan Usaha Peternakan

Perdagangan dan Jasa Penyusunan Rencana Penataan a. Kawasan Pasar & Kawasan Perdagangan b.

Penataan & Revitalisasi Pasar Daerah dan Pasar Desa

c

Penataan & Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan

d.

Pengembangan Pusat Perdagangan/Pasar Modern

Kawasan Khusus Militer Penetapan Kawasan Khusus Militer dan koordinasi pengelolaannya

INSTANSI PELAKSANA


"


III

IV

v v v v v V

V

V

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan & Dinas BMCK

v v v v V

V

V

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan & Dinas BMCK

v v v

V

V

V

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

v v v v v

V

V

V

V

V

V

Kabupaten Bondowoso

1.000

Kabupaten Bondowoso

3.800

Kabupaten Bondowoso

9.000

Kawasan Perkotaan

5.000

Perkotaan Bondowoso

10.000

Kabupaten Bondowoso

300

APBN, APBD-Prov, APBD Kab

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan & Dinas BMCK

v v v

2.500

APBD Kab.

Bappeda, Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dishutbun, Dinas Pengairan

v v v v v

C

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

1.

PERWUJUDAN KAWASAN STATEGIS EKONOMI

1.1

WAKTU PELAKSANAAN


APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perijinan

II

Kawasan Strategis Agropolitan a.

Penyusunan Masterplan & DED Prasarana Kawasan Agropolitan

Kec. Sumberwringin, Sempol, Sukosari dan Tlogosari


VII - 19

V


PROGRAM UTAMA

1.4


ALTERNATIF SUMBER DANA APBD Kab.

b.

Penyusunan RDTR Kawasan Agropolitan


500

c.

Pengembangan Agribisnis & Usaha Ekonomi Masyarakat


4.750

d.

Pengembangan SDM Masyarakat kawasan Agropolitan


3.800

e.

Pengembangan Prasarana & Sarana Kawasan Agropolitan


19.000

Monitoring dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Agropolitan


3.800

f.

1.2

LOKASI

APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab,

WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PELAKSANA Bappeda, Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dishutbun Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan & Kehutanan, Dinas Pengairan Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan & Kehutanan, Dinas Pengairan Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan & Kehutanan, Dinas Pengairan Bappeda, Dishutbun, Dinas BMCK

I (Prioritas) 1 2 3 4 5 v

II

III

IV

v v v v

V

V

V

v v v v

V

V

V

v v v v

V

V

V

v v v v

V

V

V

v

v

Kawasan Strategis “Segitiga Emas Ijen” a.

Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Ijen Segitiga Emas antar Kabupaten

Kawasan Segitiga Emas Ijen (Perbatasan Kab. Bondowoso, Banyuwangi & Situbondo)

600

b.

Peningkatan Prasarana & Sarana Transportasi antar tiga kabupaten


15.000

c.

Pengembangan Kerjasama Ekonomi antar Kabupaten dalam Kawasan Ijen Segitiga Emas


3.400

APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab,

Bappeda dan Dinas BMCK

v v v

Dinas BMCK, Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim, Disparporahub

v v v v v

V

V

V

Bappeda, Dishutbun, Dinas BMCK

v v

V

V

V

Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso a.

Penyusunan RDTR Kawasan Strategis perkotaan Bondowoso



500

APBN, APBD-Prov, APBD Kab,

VII - 20


v v v


PROGRAM UTAMA

LOKASI


1.5

b.

Optimalisasi & Pengembangan Prasarana Pasar, Perdagangan dan Area Pedagang Kaki Lima


10.000

c.

Optimalisasi & Pengembangan Fasilitas Pelayanan Umum dan Sosial


10.000

d.

Optimalisasi & Pengembangan Fasilitas Rekreasi & Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)


5.000

e.

Optimalisasi & Pengembangan Sistem trasportasi serta penataan lalu-lintas perkotaan Bondowoso


5.000

Kec. Tamanan, Jambesari dan Pujer

500

WAKTU PELAKSANAAN


INSTANSI PELAKSANA


II

III

IV

APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat

Dinas Koperindag, Disparporahub dan Dinas BMCK

v v v v v

V

V

V

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, dan Dinas BMCK

v v v v v

V

V

V

BLH, Disparporahub, dan Dinas BMCK

v v v

V

V

V

APBN, APBD-Prov, APBD Kab.

Dinas BMCK, BLH, Dinas Pengairan

v v v

V

V

V

Bappeda & Dinas BMCK

v v v

v v

V

V

V

v v v

V

V

V

V

V

V

Kawasan Strategis Tamanan a.

Penyusunan RDTR Kawasan Strategis TamanaN

b.

Optimalisasi & Pengembangan Prasarana Pasar & Perdagangan

Perkotaan Tamanan

3.000

c.

Penataan Sentra Industri Tahu, dan industri batik

Perkotaan Tamanan

3.600

d.

Pengembangan Kawasan Pergudangan dan

Kecamatan Tamanan

2.000


APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta

Dinas Koperindag & Dinas BMCK

Dinas Koperindag & Disparporahub

VII - 21

Dinas Koperindag


PROGRAM UTAMA

LOKASI


e.

1.6

1.7

Pengembangan Desa Wisata & Potensi Wisata Lainnya

Kecamatan Tamanan dan Sekitarnya

1.900

WAKTU PELAKSANAAN


INSTANSI PELAKSANA


Disparporahub, Bapemas


II

III

IV

v v v v

V

V

V

Bappeda, Bagian Perlengkapan Dinas Koperindag

V

V

V

Bappeda, Bagian Perlengkapan Dinas Koperindag

V

V

V

BLH, Dinas BMCK Dinas Koperindag

V

V

Dinas Koperindag, BLH

V

V

V

Kawasan Strategis Industri a.

Penyusunan RDTR Kawasan Industri Kabupaten Bondowoso

Kec. Grujugan, Maesan, Prajekan, Cermee, Botolinggo dan Klabang

15.000

b.

Penyiapan Lahan bagi Pengembangan Kawasan Industrial (Industrial estate)

Kec. Grujugan, Maesan, Prajekan, Cermee, Botolinggo dan Klabang

15.000

c.

Pengembangan Instalasi Pengolah Limbah Industri Terpadu

Kawasan Industrial Estate Kec. Grujugan, Maesan, Prajekan, Cermee, Botolinggo dan Klabang

5.000

d.

Pengelolaan & Pengendalian Kawasan Industrial Estate

Kawasan Industrial Estate Kec. Grujugan, Maesan, Prajekan, Cermee, Botolinggo dan Klabang

1.500

Desa Tertinggal Kabupaten Bondowoso

900


7.500


4.500

APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta

Kawasan Tertinggal a.

Penyusunan RDTR Kawasan Tertinggal Kabupaten Bondowoso

b. P Peningkatan aksesbilitas menuju b. kawasan tertinggal dan

b. P Pegembangan ekonomi c. produktif kawasan tertinggal


APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab,

VII - 22


v v v


v v v v

V

V

V

Diskoperindag, Bapemas,

v v v v

V

V

V


PROGRAM UTAMA

LOKASI


2. 2.1

2.2



II

III

IV

v v v v

V

V

V

v v v

V

V

V

v v v v v

V

V

V

v v

V

V

V

v v v v v

V

V

V

v v v

V

V

V

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA Pengelolaan Kawasan Alun-alun dan Pusat Kota Bondowoso

a.

Penyusunan RTBL Alun-Alun Bondowoso dan Kawasan Sekitarnya

Perkotaan Bondowoso

5.000

b.

Pelestarian Monumen Gerbong Maut & Bangunan Bersejarah Di Kota Bondowoso

Perkotaan Bondowoso

900

c.

Keterpaduan Pengelolaan AlunAlun Bondowoso

Alun-alun Bondowoso dan Sekitarnya

1.000

Pengelolaan Kawasan Situs Megalitikum Penyusunan RTBL Obyek Kec. Bondowoso, Wringin, Cermee a. Peninggalan Bersejarah Grujugan, Maesan, Tegalampel, , Megalitikum Wonosari, Prajekan, Klabang, dll b.

3.


Pengembangan Sistem Pengelolaan Kawasan Megalitikum secara Partisipatif

Kec. Bondowoso, Wringin, Cermee Grujugan, Maesan, Tegalampel, , Wonosari, Prajekan, Klabang, dll

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP Kecamatan Sempol, Koordinasi Penegasan Kawasan Sumberwringin, Tlogosari, Hutan Lindung, Kawasan Cermee, Botolinggo, Klabang, a. Pelestarian Alam, Suaka Alam & Taman Krocok, Tegalampel, Suaka Marga Satwa Binakal, Curahdami, Grujugan, Maesan dan Pakem


1.100

550

550

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD Prov, APBD Kab. APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat

VII - 23

BLH, Dinas BMCK, Dinas Koperindag dan Disparporahub

BLH, Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perijinan, Disparporahub, Bappeda BLH, Dinas Koperindag dan Disparporahub

Disparporahub, Bappeda

Disparporahub

BKSDA, Perhutani KPH Bondowoso, Bappeda dan Dishutbun


PROGRAM UTAMA

LOKASI

PERKIRAAN ANGGARAN

INSTANSI PELAKSANA

550

APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat

BKSDA, Perhutani KPH Bondowoso, Bappeda dan Dishutbun

500


500


II

III

IV

v v v v v

V

V

V

Bagian Perekonomian, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda

V V

V

V


Bagian Perekonomian, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda

v

V

V

V

20.000

Masyarakat, Swasta, BUMN/D

Bagian Perekonomian, Badan LH, Dinas ESDM Prov. Jatim dan Kantor Pelayanan Perijinan

v v v v v

V

V

V

4.000


Dinas BMCK, KODIM Bondowoso, Dephankam

v v v v v

V

V

V

(Dlm Juta Rp.)

b. 4.

5.

Koordinasi Pemantauan & Pengendalian Kelestarian Kawasan Lindung

Kabupaten Bondowoso

PERWUJUDAN KAWASAN STATEGIS TEKNOLOGI TINGGI Identifikasi Kawasan Potensi a. Eksploitasi Sumberdaya Alam Kabupaten Bondowoso Pertambangan Identifikasi Kawasan Potensi Pengembangan Energi b. Kabupaten Bondowoso Mikrohidro, Panas Bumi & Sumber energi Alternatif lainnya Pemanfaatan Sumber daya Klabang, Sempol, Tlogosari, c. alam pertambangan dan Binakal, Wringin, Prajekan, Sumber Energi Alternatif Pakem, Cermee, Bondowoso PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PERTAHANAN KEAMANAN Pemenuhan Standar Keamanan Kawasan Batalyon 514 Raider, a. Lingkungan Permukiman di Kawasan Latihan & Gudang Mesiu Sekitar Kawasan Militer


WAKTU PELAKSANAAN


VII - 24

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 7.6

Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Oleh BKPRD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rinci yang telah disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, akan menjadi salah satu pedoman utama pelaksanaan pembangunan di daerah. Guna menjamin implementasi kebijakan pembangunan yang konsisten dengan arahan penataan ruang di daerah, diperlukan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan oleh berbagai stakeholder yang ada. Salah satu upaya menjamin agar pemanfaatan ruang wilayah sejalan dengan arahan RTRW maka perlu optimalisasi fungsi dan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Penyelenggara urusan penataan ruang di Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati, dan dalam pelaksanaannya Bupati membentuk sebuah lembaga ad-hoc, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD. Pembentukan BKPRD Kabupaten didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Apabila BKPRD telah terbentuk berdasarkan peraturan yang lama, perlu segera dilakukan penyesuaian dengan menetapkan susunan keanggotaan BKPRD sesuai ketentuan yang baru. Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten Bondowoso, sesuai arahan Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 terdiri dari : Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Guna memperlancar tugas dan fungsinya BKPRD memiliki sekretariat dan kelompok kerja (pokja), yaitu Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekretariat BKPRD dipimpin oleh sekretaris Bappeda, Pokja Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah pada Bappeda, dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang menangani penataan ruang pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso. Susunan keanggotaan BKPRD selengkapnya ditetapkan dengan peraturan bupati. BKPRD Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang memiliki tugas antara lain : a.

Dalam aspek perencanaan tata ruang, bertugas : 1) mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten (RTRW maupun RDTR); 2) memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan RTR kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3)

mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan RTR kabupaten dengan RTRWN, RTR pulau, RTR kawasan strategis nasional,


VII - 25

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah RTRWP, RTR kawasan strategis provinsi, dan RTRW kabupaten yang berbatasan; 4)

6)

mensinergikan penyusunan RTR kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan; mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan perda tentang RTR kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN; mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi RTR kabupaten ke provinsi;

7)

mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten; dan

8)

mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

5)

b.

c.

Dalam aspek pemanfaatan ruang, bertugas : 1)

mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;

2)

memberikan rekomendasi guna pemanfaatan ruang kabupaten;

3)

memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang RTR kabupaten;

4)

menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;

5)

melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;

6)

mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

memecahkan

permasalahan

dalam

Dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang, bertugas : 1)

mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;

2)

memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;

3)

melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;

4)

melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;

5)

melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan RTR; dan

6)

mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Apabila diperlukan, BKPRD dapat menggunakan tenaga ahli teknis tertentu, membentuk tim teknis untuk masalah-masalah tertentu yang bersifat khusus, dan meminta bahan yang diperlukan dari SKPD di lingkup pemerintah kabupaten. Selanjutnya tugas sekretariat dan masing-masing pokja adalah sebagai berikut: a. Sekretariat BKPRD mempunyai tugas : 1)

menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD dan menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;

2)

melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada pokja dalam BKPRD;


dan

VII - 26

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 3)

mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD, menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang, dan menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten;

4)

menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang

dengan

terjadinya

b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas : 1) memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten; 2) melakukan fasilitasi penyusunan RTR dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan RTR; 4) melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam RTR dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah; 5) menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis RTR kabupaten; dan 6) menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD. c. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas : 1)

memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;

2)

melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan daerah tentang RTR;

pemantauan

3)

melakukan fasilitasi pelaksanaan penegakkan perda tentang RTR;

evaluasi

4)

melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang penertiban pemanfaatan ruang; dan

5)

menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

dan

terhadap

penegakkan

pelaporan

terhadap dan

BKPRD kabupaten dapat bekerja secara optimal apabila dapat secara rutin/berkala melaksanaan pertemuan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dengan pertemuan rutin tersebut dapat dibahas berbagai permasalahan penataan ruang yang telah diagendakan dari sekretariat, untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. Semua kegiatan BKPRD dan rekomendasi yang dihasilkan wajib dilaporkan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati melaporkan koordinasi penataan ruang kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, paling sedikit 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada Bulan April dan Agustus.


VII - 27

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 7.7

Implementasi RTRW Kabupaten Bondowoso

RTRW Kabupaten Bondowoso merupakan pedoman dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya yang terkait pengembangan aktifitas yang memanfaatkan lahan dan pembangunan infrastruktur. RTRW Kabupaten Bondowoso disusun secara hierarkis sebagai penjabaran RTRW Nasional, RTRW Propinsi Jawa Timur, serta sinkronisasi dengan kebijakan RTRW kabupaten sekitar yang berbatasan sesuai amanat Undang-undang Penataan Ruang. Karena itu RTRW Kabupaten Bondowoso merupakan penjabaran dari RTRW Nasional dan RTRW Propinsi Jawa Timur, yang sifatnya lebih terinci dan lebih operasional. Penerapan RTRW Kabupaten memerlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (Zone Regulation). Sebelum tersusunnya RDTR dan peraturan zonasi, maka arahan dalam RTRW sebagian masih bersifat alokasi ruang dan memerlukan pendekatan ketentuan teknis dari sektor terkait. Secara skalatis peta, RTRW Kabupaten Bondowoso juga belum operasional, sehingga memerlukan penjabaran (penyusunan rencana rinci) sebagai petunjuk praktis yang lebih operasional dan lebih mudah dalam pelaksanaan di lapangan. Bentukbentuk penjabaran RTRW Kabupaten Bondowoso adalah RDTR Kawasan Perkotaan, RDTR Kawasan Perdesaan, RTR Kawasan Strategis, RTR Kawasan Industri, dan sebagainya. Guna menjamin kemudahan penjabaran dan implementasi substansi RTRW, selama RDTR dan peraturan zonasi belum disusun, proses pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang atau sejenisnya dapat dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan alokasi ruang dalam RTRW dengan arahan teknis sektoral terkait, seperti ketentuan pengembangan sistem jalan, bangunan, sanitasi, irigasi, dan tata lingkungan lainnya. Dalam hal tertentu yang terkait dengan pemanfaatan ruang, Permendagri No. 8 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bupati dapat mempersiapkan kebijaksanaan yang berisi pengaturan bagi wilayah atau kawasan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi lindung dan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pengaturan tersebut berupa penetapan Keputusan Bupati tentang ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 7.7.1. Sosialisasi RTRW Tahap sosialisasi RTRW Kabupaten Bondowoso merupakan bagian penting bagi keberhasilan penataan ruang wilayah, khususnya dengan adanya kebijakan-kebijakan terbaru dalam penyusunan RTRW Kabupaten Bondowoso. Upaya pemasyarakatan RTRW dilaksanakan pada semua kalangan (stakeholder) pelaku pembangunan daerah, baik aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku usaha dan masyarakat luas, melalui berbagai forum dan berbagai metode. Pemahaman tentang penataan ruang wilayah oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Menurut RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 28

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dapat berbentuk:  Pemberian masukan dalam penentuan arahan pengembangan wilayah yang akan dicapai;  Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan;  Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;  Pemberian informasi, saran, dan pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur ruang wilayah kabupaten;  Pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRW. Peran serta masyarakat juga dapat dilakukan melalui lembaga DPRD Kabupaten yang merupakan perwakilan masyarakat. DPRD kabupaten dalam perencanaan tata ruang berperan dalam :  Menerima pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan tata ruang dan penetapan peraturan daerah tentang tata ruang, serta  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang. Memahami urgensitas sosialisasi ini, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkewajiban mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten Bondowoso secara efektif dan efisien agar masyarakat dapat terlibat sepenuhnya dalam perwujudan tata ruang sebagaimana yang direncanakan. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dan merata pada seluruh wilayah kabupaten. Diupayakan masyarakat secara cepat, mudah dan murah, mendapat informasi RTRW Kabupaten khususnya mengenai beberapa aspek kekakuan (batasan) rencana (misalnya dalam hal pemanfaatan ruang pada kawasan lindung) dan kefleksibilitasan pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat kepentingan tertentu (skala prioritas) pada kawasan budidaya. Dalam hal ini mekanisme pengelolaan tata ruang melalui prosedur perijinan (untuk pemanfaatan ruang skala tertentu) harus jelas dan mempunyai kepastian hukum sehingga responsif bagi pengembangan investasi guna pengembangan ekonomi daerah. 7.7.2. Aspek Perencanaan Rinci Sebagaimana diketahui RTRW merupakan Rencana Umum, sehingga RTRW Kabupaten memerlukan penjabaran dalam bentuk rencana-rencana rinci sebagai arahan kebijakan yang lebih teknis dan operasional. Mengacu pada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka kegiatan perencanaan lanjutan dari RTRW mencakup: a. Penyusunan Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan perkotaan, perdesaan, kawasan strategis dan kawasan khusus diarahkan bertahap sesuai tingkat prioritas kawasan. Lebih bermanfaat apabila penyusunan rencana detail lebih didahulukan pada kawasan yang cepat berkembang (cepat berubah guna lahannya, dan RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 29

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kawasan tumbuh di pinggiran kota). Skala peta dalam RDTR ini aantara 1 : 10.000 sampai 1 : 1000. b. Penyusunan Peraturan Zonasi, dimana dalam penyusunan RDTR kawasan, sebaiknya memiliki kedalaman hingga peraturan zonasi. Dengan tersusunnya dan ditetakannya peraturan daerah tengang RDTR dan Peraturan Zonasinya, maka perencanaan yang dihasilkan akan implementatif bagi kebutuhan pemberian rekomendasi perijinan. c. Penyusunan Rencana Induk Sistem (Masterplan) untuk sector-sektor tertentu dan jaringan prasarana. Pengembangan sektoral dan jaringan prasarana juga penjabaran dari RTRW Kabupaten. Beberapa rencana induk yang harus disusun adalah masterplan sistem jalan, air bersih, drainase, persampahan, irigasi, pengembangan pariwisata, pengembangan pertanian, sistem energi, penataan menara telekomunikasi dan penanganan bencana alam. d. Sinkronisasi kebijakan penataan ruang antar wilayah kabupaten, baik kabupaten yang berbatasan maupun dalam konteks regional Propinsi Jawa Timur, bahkan dengan arahan tata ruang nasional. Beberapa paket kebutuhan penyusunan rencana rinci dan ketentuan teknis, yang sangat diperlukan sebagai tindak lanjut penyusunan RTRW Kabupaten Bondowoso, antara lain adalah: 1)

Penyusunan RDTR kawasan strategis (Agropolitan, Perkotaan Bondowoso, Perkotaan Tamanan, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan, Kawasan Tertinggal dan sebagainya) ;

2)

Penyusunan RDTR kawasan perkotaan dan perdesaan per kecamatan

3)

Penyusunan RDTR kawasan perbatasan antar kabupaten;

4)

Penyusunan peraturan zonasi untuk setiap RDTR;

5)

Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;

6)

Penyusunan rencana induk perumahan permukiman;

7)

Penyusunan rencana induk pengelolaan air bersih;

8)

Penyusunan rencana induk sistem transportasi wilayah;

9)

Penyusunan rencana induk sistem irigasi wilayah;

10) Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan; 11) Penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah; 12) Penyusunan rencana penataan lokasi menara telekomunikasi; 13) Penyusunan rencana penataan kawasan situs bersejarah dan kawasan khusus 14) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; 15) Penyusunan ketentuan ruang sempadan jalan; 16) Penyusunan ketentuan kawasan lindung dan konservasi (sempadan mata air, rawa dan sungai); 17) Penyusunan ketentuan bangunan gedung dan non gedung; 18) Penyusunan ketentuan pemberian ijin lokasi/pemanfaatan ruang;


VII - 30

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 19) Penyusunan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang; dan 20) Penyusunan ketentuan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. 7.7.3. Aspek Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan ruang adalah berbagai kegiatan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang memerlukan lokasi dalam mengembangkan kegiatan dan membangun infrastruktur, yang berdampak pada perubahan pola ruang dan struktur ruang yang ada. Proses pemanfaatan ruang agar sejalan dengan arahan RTRW adalah dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan sbb:  Penegasan dan pengamanan kawasan-kawasan lindung dan konservasi, dengan pembuatan tanda atau rambu, dan mengindarkan berdirinya bangunan baru atau munculnya kegiatan budidaya baru, yang fungsinya tidak sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten sebagai kawasan lindung.  Penataan (pembangunan) lingkungan terbangun pada kawasan tertentu seperti kawasan perkotaan, kawasan strategis atau kawasan prioritas, termasuk penataan elemen penyeimbang lingkungan seperti jalur hijau dan taman-taman kota sesuai arahan RTRW atau rencana detail yang terkait.  Pengembangan sistem pelayanan sosial di wilayah kabupaten seperti fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, perdagangan dan jasa, dan sebagainya sesuai struktur ruang wilayah yang direncanakan, hierarki sistem perkotaan dan standard pembangunan prasarana yang berlaku.  Pengembangan jaringan prasarana dasar wilayah seperti jalan, air bersih, listrik, drainase, persampahan, telekomunikasi, dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan, mengacu pada struktur ruang yang direncanakan, dan sesuai ketentuan standard teknis masing-masing sistem prasarana dan keselamatan masyarakat. Mengingat pemanfaatan ruang sebagian besar dilakukan atas inisiatif atau permintaan masyarakat, maka fungsi pemerintah adalah mengarahkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan RTRW dengan menggunakan mekanisme perijinan, dan pemberian insentif-disinsentif. 7.7.4. Aspek Pengawasan dan Pengendalian Dalam Undang-undang Penataan Ruang disebutkan bahwa: “Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang”, meliputi: 1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, yang dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pendataan indikasi penyimpangan, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. 2) Penertiban, dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Dilaksanakan dalam bentuk pengenaan sanksi, baik administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi RTRW Kebupaten Bondowoso, maka diperlukan kegiatan pemantauan dan pengendalian RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 31

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah pemanfaatan ruang agar pelaksanaan RTRW Kabupaten Bondowoso dapat terpantau secara berkesinambungan, dan perkembangan pola ruang dan struktur ruang yang terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan. Beberapa kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dapat dikembangkan adalah:  Optimalisasi peran BKTRD kabupaten dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran pemanfaatan ruang, yang diperoleh dari pemantauan pokja BKPRD dan laporan masyarakat.  SKPD berwennag (Bappeda dan Dinas BMCK) secara aktif melaksanakan pemantauan pemanfaatan ruang, mencakup kegiatan mengumpulkan dan memperbaharui (up dating) data, serta mengembangkan sistem data base yang terus menerus memonitor pemanfaatan ruang dan perubahan-perubahan yang terjadi.  Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, baik untuk penyampaian kebijakan penataan ruang maupun untuk menerima informasi pelanggaran tata ruang dari masyarakat.  Pengembangan sistem perijinan yang baku di Kabupaten Bondowoso. Semua investasi pembangunan harus memenuhi ijin prinsip, ijin alih fungsi lahan, ijin lokasi, ijin pemanfaatan dan penggunaan tanah, serta ijin mendirikan bangunan, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.  Penindakan atau pengenaan sanksi, baik administrasi maupun pidana bagi pihakpihak yang melanggar ketentuan penataan ruang wilayah. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi administratif, pidana, maupun perdata, sesuai yang diatur dalam Undang-undang, Perda maupun peraturan perundangan lainnya. Selanjutnya mengenai aspek pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih detail, akan diuraikan pada Bab VIII. 7.7.5. Aspek Evaluasi dan Peninjauan Kembali Agar RTRW dapat dinamis dan menyesuaiakan dengan perkembangan kebijakan, sosial ekonomi daerah dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka tanpa mengurangi arti kepastian hukum, dapat dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) setiap lima tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, apabila ditemukan pergeseran pola ruang dan struktur ruang yang terjadi (eksisting) terhadap arah yang direncanakan, atau adanya peristiwa atau perubahan kebijakan yang sifatnya yang sangat mendasar dan akan mempengaruhi perwujudan pola ruang dan struktur ruang, maka apabila penyimpangan tersebut memenuhi ketentuan minimal diperlukannya revisi RTRW, RTRW kabupaten akan disempurnakan. Peninjauan kembali RTRW kabupaten mencakup kegiatan evaluasi dan revisi atau evaluasi saja. Revisi RTRW dapat dilakukan pada semua aspek atau pun aspek tertentu sesuai penyimpangan yang ditemukan. Perubahan atau penyempurnaan RTRW kabupaten tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah. RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 32

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Penyempurnaan RTRW Bondowoso perlu dilakukan jika hasil peninjauan kembali (evaluasi) menunjukkan adanya penyimpangan yang mendasar, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan bentuk sanksi, perubahan sosial ekonomi, penemuan teknologi baru dan faktor lainnya, yang menuntut materi dalam RTRW perlu disesuaikan, agar menghasilkan RTRW Kabupaten dengan arahan baru yang lebih sesuai dengan dinamika masyarakat. Penyusunan kembali RTRW dilakukan dengan proses sesuai ketentuan dan pedoman teknis yang telah ada. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, dalam kerangka waktu yang panjang, perencanaan (rencana tata ruang wilayah) merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara periode 5 tahunan. Melalui proses ini terkandung suatu tujuan akhir untuk dapat menciptakan suatu struktur pemanfaatan ruang yang optimal, sesuai dengan daya dukung lingkungan, dan menjamin kelestarian sumber daya alam dan kehidupan.

7.8

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan integritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijaan, rencana dan program (KRP). Pengertian lain mengenai KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program dalam rangka memastikan adanya pertimbangan lingkungan hidup yang tepat, dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial. 1. Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan KLHS sebagai bagian dari RTRW adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingungan Hidup, khususnya Pasal 15 yang menyatakan:  Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, dalam kegiatan penyusunan atau evaluasi suatu dokumen perencanaan, baik RTRW beserta rencana rincinya, RPJP, dan RPJM, khususnya pada KRP berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.  Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS, karena harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  KLHS dilaksanakan dengan mekanisme : pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 – 2031

VII - 33

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 2. Fungsi KLHS KLHS dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten memiliki fungsi : 1) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan berelanjutan melalui penyusunan kebijakan, rencana dan program untuk meningkatkan manfaat pembangunan. 2) Memperkuat proses pengambilan keputusan atas kebijakan, rencana dan program, mengurangi emungkinan kekeliruan dalam membuat prairaan atau prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan atau program pembangunan. 3) Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek embangunan semakin efetif diatasi atau dicegah karena pertiimbangan dampak jangka panjang dan formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan KLHS perlu untuk dilaksanakan karena pengembil keputusan harus semakin mempertimbangkan dampak jangka penjang dan kumulatif dari berbagai proyek, sementara integrasi aspek lingkungan dengan menggunaan instrumen AMDAL tida mempu untuk mengukur dampak kumulatif secara sistematis. KLHS selain dapat menelaah secara efektif dampak yang bersifat strategik, juga dapat memperkuat dan mengefisienkan proses penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan. Konsepsi KLHS lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.2 dan diagram 7.1 di bawah. TABEL 7.2 PERBEDAAN KLHS DAN AMDAL ATRIBUT Posisi Pendekatan Fokus analisis Dampak kumulatif Titik berat telaahan Alternatif Kedalaman

Deskripsi proses

Fokus pengendalian dampak

Siapa penyusus

AMDAL Akhir siklus pengambilan keputusan Cenderung bersifat reaktif Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Amat terbatas Mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif Alternatif terbatas jumlahnya

KLHS Hulu siklus pengambilan keputusan Cenderung pro-aktif Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan Banyak alternatif

Sempit, dalam dan rinci

Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum

Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir

Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu

Menangani simptom kerusakan lingkungan Pelaku/pelaksana Kegiatan/Proyek


Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan, Pembuat kebijakkan, rencana, program (sektor, daerah)

VII - 34

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah GAMBAR 7.1 DIAGRAM HUBUNGAN KLHS DAN AMDAL

KAJI AN LI N GKUN GAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan

AMDAL KLHS Regional KLHS Sektoral

Source: Partidario, 2000

3. Matrik Uji Cepat KLHS Wilayah Kabupaten Bondowoso Uji cepat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Bondowoso dilakukan pada kebijakan, rencana dan program (KRP) implementasi RTRW yaitu dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan kawasan strategis wilayah kabupaten. Bebarapa kegiatan pembangunan wilayah yang sangat berpotensi menimbulkan dampak strategis bagi kelestarian lingkungan antara lain : 1) Pengembangan kawasan agropolitan kabupaten; 2) Pengembangan pertanian yang menggunakan bahan-bahan anorganik secara meluas di seluruh kawasan pertanian; 3) Eksploitasi atau pemanfaatan energi panas bumi sebagai pembangkit listrik di Kecamatan Sempol; 4) Pembangunan prasarana jalan lingkar perkotaan Bondowoso; 5) Pembangunan prasarana embung atau waduk dan dam pengendali; 6) Pembangunan perumahan dengan mengalihfungsikan lahan pertanian. Pada program-program berpotensi mempengaruhi lingkungan strategis kabupaten tersebut dilakukan analisis (assesment) sehingga diperkirakan dampak-dampaknya dan antisipsi atau pun rekomendasi penanganan (mitigasi) sehingga dampak negatif yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisir. Untuk lebih jelasnya mengenai KLHS terhadap KRP RTRW Kabupaten Bondowoso dapat di lihat pada tabel 7.3.


VII - 35

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah TABEL 7.3 MATRIK UJI CEPAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW KABUPATEN BONDOWOSO

No

KEBIJAKAN/ RENCANA/ PROGRAM DALAM RTRW

1.

Pengembangan Kawasan Agropolitan

DAMPAK

SINTESIS Secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang dan pengembangan budidaya kopi rakyat, yang meliputi wilayah Kec. Sukosari, Sempol, Sumberwringin & Tlogosari.

POSITIF a

Mengurangi lahan kritis dan potensi banjir

a

Meningkatkan luasan ruang terbangun, iklim mikro semakin panas

b

Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta mengurangi kemiskinan Mendukung penyediaan prasarana dasar kawasan (air bersih, jalan, jembatan, dsb) Berpotensi meningkatkan PAD dari perdagangan

b

Timbulnya sumber sampah baru mengancam kesehatan lingkungan

c

d

e

2.

Pengembangan Kawasan Wisata

Secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan Obyek Wisata, dengan lokasi utama di Terpadu Ijen Kec. Sempol, Bosamba Kec. Taman Krocok, dan Desa Wisata Tamanan & Maesan

a

b


NEGATIF

Meningkatkan produktifitas lahan pertanian Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta mengurangi kemiskinan

Berpotensi meningkatkan PAD dari perdagangan dan jasa

VII - 36

REKOMENDASI PENANGANAN a Pengembangan kawasan diyaratkan mengalokasikan ruang terbuka hijau publik minimal 20% b Penyiapan masyarakat ttg pengelolaan sampah organik dan pengangkutan sampah anorganik c Diprioritaskan pada kawasan permukiman yang belum terlayani air bersih d Sasaran lokasi diarahkan pada kawasan lahan kritis, selain optimalisasi lahan kopi yang sudah ada

a

Berpotensi mengganggu fungsi atau mengurangi kawasan lindung

a Penataan kawasan obyek wisata, khususnya di kawasan lindung, benar-benar dibatasi dan dengan konstruksi yang ramah lingkungan

b

Sebagian masyarakat menganggap pariwisata rawan melanggar norma sosial

b Sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara kontinyu, dan mengembangkan pengawasan sosial

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah No

KEBIJAKAN/ RENCANA/ PROGRAM DALAM RTRW

DAMPAK

SINTESIS

POSITIF c

3.

4.

Pengembangan Jalan Lingkar Kota Bondowoso

Pengembangan PLT Geotermal

Secara fisik akan membebaskan lahan pertanian dan membangunan infrastruktur jalan yang melintasi wilayah kec. Bondowoso, Grujugan, Curahdami, Tegalampel dan Tenggarang.

Pembangunan PLT Geotermal Blawan di Kec. Sempol Kapasitas 270 MW dengan luasan areal sekitar 25 ha di kawasan HGU perkebunan PTPN XII

a

NEGATIF

Pembangunan prasarana membantu penyediaan untuk masyarakat sekitar Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta mengurangi kemiskinan

b

Mengurangi kemacetan lalu lintas dalam kota dan mengurangi pencemaran kendaraan bermotor

c

Memperlancar arus transportasi dan ekonomi wilayah dan regional

d

Meningkatkan harga lahan sekitar jalan lingkar Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta mengurangi kemiskinan Ketersediaan sumber energi listrik

a

b

VII - 37

c Pembangunan prasarana dasar di kawasan wisata juga untuk melayani permukiman sekitar a Alih fungsi lahan pertanian . irigasi teknis, diimbangi dgn pengembangan sawah baru di kawasan lain

a

Mengurangi luasan lahan pertanian, mengancam produksi pangan

b

Rawannya konflik sosial dalam proses pembebasan lahan

b Sosialisasi dan dukungan masyarakat perlu dicermati dan ditangani dengan baik agar pembebasan lahan dan dampak pembangunan tidak menimbulkan konflik sosial c Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan lingkar, agar tidak terjadi kemacetan baru

a

Berpotensi merusak tata lingkungan karena lokasinya di pegunungan

b

Berpotensi mengganggu sistem air bawah tanah sbg sumber pendingin Berpotensi terjadi knflik sosial thd peluang tenaga kerja dan perubahan perilaku masyarakat lokal

a Pematangan lokasi dilakukan dengan konsep bersahabat dengan alam dan minimal ruang terbangun b Penggunaan air untuk pendingin PLTP diarahkan menggunakan air permukaan c Sosialisasi & pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dilaksanakan secara baik untuk menghindari konflik sosial

c


REKOMENDASI PENANGANAN

Bab 7 : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah No

5.

KEBIJAKAN/ RENCANA/ PROGRAM DALAM RTRW Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sumber daya air (Embung, bendungan, dam, dsb)

DAMPAK

SINTESIS Secara fisik pembangunan embung, waduk, dsb akan mengalihkan lahan pertanian dan mungkin permukiman (relokasi) di lokasi potensial di Kec. Grujugan, Binakal, Pakem, Wringin, Prajekan & Sumberwringin

POSITIF

NEGATIF

REKOMENDASI PENANGANAN

a

Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta mengurangi kemiskinan

a

Sulitnya pembabasan lahan dan rawan konflik sosial

a Sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar pembebasan lahan dan pembangunan tidak ada konflik sosial

b

Mengurangi lahan kritis dan potensi banjir

b

Berpotensi alih fungsi lahan pertanian

b Alih fungsi lahan pertanian menjadi embung diimbangi dengan upaya pencetakan sawah baru

c

Meningkatkan deposit air tanah dan produktifitas lahan pertanian

Catatan : 

Dampak dianalisis terkait dengan issue pembangunan wilayah yaitu : lahan kritis, kerawanan banjir, kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja (pengangguran), alih fungsi lahan pertanian, air bersih, pemanfaatan air tanah, peningkatan PAD, produktifitas lahan pertanian dan kerawanan konflik sosial.


VII - 38

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Recommend Documents