BAB 7 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. 7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TAHUN 2013 - 2033

BAB 7 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

7.1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Dalam upaya pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata

ruang yang disusun, maka diperlukan suatu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang. melalui

kegiatan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan

pengawasan

dan

penertiban

terhadap

pola

ruang

berdasarkan arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, dilihat dari tugas, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan, yang merupakan tugas Pemda dengan melibatkan komponen anggota masyarakat dan intansi pemerintah. Langkah awal yang perlu disiapkan dalam mekanisme pengendalian

pemanfaatan

ruang,

adalah

menyusun

pedoman

pengendalian pemanfaatan ruang, yang merupakan suatu hasil komitmen bersama

tentang

ketentuan

mengenai

mekanisme

pengelolaan

pembangunan yang memanfaatkan ruang agar sesuai dengan arahan kebijakan RTRW, sampai akhir tahun perencanaan 2031. Pengendalian penilaian/evaluasi,

pemanfaatan pengelolaan,

ruang

penanganan

merupakan dan

upaya-upaya

intervensi

sebagai

implementasi dari strategi pengembangan tata ruang dan penatagunaan sumberdaya alam, agar kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sesuai dan selaras dengan tujuan arahan RTRW yang telah disyahkan. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

arahan pengendalian pemanfaatan ruang | BAB 7

VII - 1


TAHUN 2013 - 2033

Peraturan zonasi merupakan salah satu perangkat atau instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, selain perangkat lain yaitu perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Berdasarkan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan peraturan zonasi adalah “ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang”. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Pada hakekatnya zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan

karakteristik

lingkungan

yang

spesifik,

sedangkan

zoning

adalah

pembagian wilayah ke dalam zona-zona, dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang (ketentuan hukum yang berbeda-beda). Dengan demikian zoning regulation (peraturan zonasi) merupakan ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona yang mengatur lebih lanjut perihal pemanfaatan lahan dan prosedur pelaksanaan pembangunannya. Peraturan Zonasi

berfungsi

sebagai

panduan

teknis

pemanfaatan

ruang

dan

pengendaliannya. Fungsi peraturan zonasi adalah : 1. Sebagai perangkat pengendalian pembangunan, maka peraturan zonasi secara lengkap memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara penertibannya; 2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional, maka peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang

bersifat

operasional,

memuat

ketentuan-ketentuan

tentang

penjabaran rencana yang bersifat makro kedalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci; 3. Sebagai panduan teknis pengembangan pemanfaatan lahan, maka peraturan zonasi memuat panduan teknis pengembangan pemanfaatan lahan yang mencakup penggunaan lahan, intensitas pembangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan.


VII - 2


TAHUN 2013 - 2033

Namun dalam konteks RTRW, peraturan zonasi masih dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten

adalah

ketentuan

umum

yang

mengatur

pemanfaatan

ruang/penataan kabupaten dan unsurunsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten. Ketentuan umum peraturan zonasi yang akan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten

Serdang

Bedagai

ditetapkan

berdasarkan

beberapa

pertimbangan antara lain : 1. Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang sistem nasional dan sistem provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai; 2. Deskripsi atau definisi pola ruang (jenis zona) yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang; 3. Tujuan atau kualitas ruang yang diharapkan untuk setiap jenis pola ruang; 4. Ketentuan umum yang merupakan ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi: ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, tata masa bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 6. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisikan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada tiap pola ruang; 7. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang akan menjadi arahan minimal dalam menetapkan besaran kawasan lindung, intensitas pemanfaatan ruang di kawasan budidaya untuk kawasan perkotaan dan perdesaan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik lainnya;


VII - 3


TAHUN 2013 - 2033

8. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan guna mendukung zona agar dapat berfungsi secara optimal, yang terdiri dari: 9. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana transportasi darat, air dan udara; 10. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi; 11. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan 12. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sarana lingkungan permukiman (sistem persampahan). A.

Definisi Pola Ruang (Klasifikasi Zonasi) Defenisi pola ruang atau klasifikasi zonasi adalah jenis dan hirarki zona

yang disusunberdasarkan kajian teoritis, kajian perbandingan, maupun kajian empirik untuk digunakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Klasifikasi zonasi merupakan perampatan (generalisasi) dari kegiatan atau pola ruang yang mempunyai karakter dan/atau dampak yang sejenis atau yang relatif sama. Tujuan penyusunan klasifikasi zonasi adalah untuk:  Menetapkan zonasi yang akan dikembangkan pada suatu wilayah kabupaten;  Menyusun hirarki zonasi berdasarkan tingkat gangguannya. Klasifikasi zonasi disusun sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pola Ruang, yang meliputi : a. Kawasan Lindung, antara lain :  Kawasan Hutan Lindung;  Kawasan Resapan Air;  Kawasan Sempadan Sungai, Pantai, dan Bendungan/Waduk/situ;  Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan;  Kawasan Rawan Banjir;  Kawasan Rawan Angin Puting Beliung;


VII - 4


TAHUN 2013 - 2033

 Kawasan Rawan Tanah Longsor;  Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Tsunami;  Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi b. Kawasan Budidaya, antara lain meliputi:  Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;  Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;  Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah;  Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering  Kawasan Peruntukan Perternakan;  Kawasan Peruntukan Perkebunan;  Kawasan Peruntukan Perikanan;  Kawasan Peruntukan Pertambangan;  Kawasan Peruntukan Industri;  Kawasan Peruntukan Pariwisata;  Kawasan Peruntukan Permukiman Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. B.

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah aturan yang berisi

kegiatan

yang

diperbolehkan,

diperbolehkan

bersyarat,

diperbolehkan

terbatas atau kegiatan yang dilarang pada suatu zona pola ruang. Indikator aturan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Peraturan Zonasi dinyatakan dengan klasifikasi I, T, B, dan (X), dengan uraian sebagai berikut : ”I”=

Kegiatan diperbolehkan (diizinkan), karena sifatnya sesuai dengan pola ruang yang direncanakan. Hal ini berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah terhadap pemanfaatan ruang tersebut.

” T ”=

Kegiatan diperbolehkan terbatas (diizinkan secara terbatas). Pembatasan

dilakukan

melalui

penentuan

standar

pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau


VII - 5


TAHUN 2013 - 2033

peraturan tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. ”B”=

Kegiatan diperbolehkan bersyarat (Pemanfaatan memerlukan izin

penggunaan

bersyarat.

penggunaan-penggunaan

Izin

yang

ini

diperlukan

memiliki

potensi

untuk

dampak

penting terhadap kawasan sekitarnya/wilayah yang lebih luas. Izin ini sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan di sekitarnya (menginternalisasi dampak); dapat berupa AMDAL, RKL dan RPL. ” X ”=

Kegiatan tidak diijinkan (dilarang), karena sifatnya tidak sesuai dengan pola ruang yang akan direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

A

HIRARKI 1 Kawasan Lindung

Kawasan Hutan Lindung

A1.1

Kawasan Hutan Lindung

A2.1

Kawasan Resapan Air

A2

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

A3.1

Sempadan Pantai

A3.2

Sempadan Sungai

A3.3

Kawasan Sekitar Bendungan/Waduk

A4.1

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

A5.1

Kawasan rawan banjir

A5.2

Kawasan rawan bencana angin puting beliung

A5.3

Kawasan rawan bencana tanah longsor

A5.4

Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut

A4

A5

Kawasan Budidaya

HIRARKI 3

A1

A3

B

HIRARKI 2

ZONA

No

ZONA

Tabel 7.1 Klasifikasi Zonasi Pola Ruang RTRW Kabupaten Serdang Bedagai

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan rawan bencana alam

A6

Kawasan lindung lainnya

B1

Kawasan peruntukan hutan produksi

B2

Kawasan Hutan Rakyat


A6

Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

B1.1

Kawasan hutan produksi Tetap

B2.1

Kawasan Hutan Kemasyarakatan

B2.2

Kawasan Hutan Desa

VII - 6

HIRARKI 1

TAHUN 2013 - 2033

HIRARKI 2

ZONA

No

ZONA


B3.1 B3

Kawasan peruntukan pertanian

B3.2 B3.3

B4

Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perikanan

B7

B8

B9

Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan Industri

Kawasan pertanian lahan basah Kawasan pertanian lahan kering Kawasan Peternakan.

B4.1


B5.1

Kawasan Minapolitan Tangkap

B5.2

Kawasan Minapolitan Budidaya Air Payau

B5.3

Kawasan Minapolitan Budidaya Air Tawar

B5.4

Kawasan Minapolitan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

B5

B6

HIRARKI 3

B6.1


B7.1

Peruntukan Industri besar

B7.2

Peruntukan industri Menengah

B7.3

Peruntukan Industri Kecil dan Rumah tangga

B7.4

Peruntukan Industri Khusus dan Pergudangan

B8.1

Peruntukan pariwisata budaya

B8.2

Peruntukan pariwisata alam

B9.1

Permukiman Perkotaan

B9.2

Permukiman Perdesaan

Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan Peruntukan Permukiman

Sumber : Permen PU No.16/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana

C.

Ketentuan Umum Kegiatan Kawasan Lindung Pada prinsipnya kegiatan budidaya yang ada pada kawasan lindung

dilarang,

akan

tetapi

berdasarkan

pertimbangan

tertentu

dengan

pengawasan yang ketat masih dapat diperkenankan untuk kegiatan budidaya, yaitu kegiatan budidaya yang diperkirakan tidak merusak fungsi lindung serta dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan-kegiatan yang dilarang, dan diperbolehkan pada kawasan lindung dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kawasan Hutan Lindung  Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;  Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.


VII - 7


TAHUN 2013 - 2033

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya  Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; 3. Kawasan Perlindungan Setempat  Tidak diperbolehkan kawasan budidaya untuk permukiman,dan industri;  Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; 4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi

luas

kawasan Suaka

Alam,

Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya. 5. Kawasan Rawan Bencana Alam  Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;  Boleh untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar;  Dilarang membangun bangunan permanen 6. Kawasan Lindung Lainnya  Mengikuti ketentuan teknis dari kawasan lindung tersebut. D.

Ketentuan Umum Kegiatan Kawasan Budidaya Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya dapat

diuraikan sebagai berikut : 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi  Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;  Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;  Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif;  Kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

pembangunan


di

luar

sektor

kehutanan

seperti

VII - 8


TAHUN 2013 - 2033

pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan; 2. Kawasan Hutan Rakyat  Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;  Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;  Penggunaan

kawasan

peruntukan

hutan

produksi

untuk

kepentinganpertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif. 3. Kawasan Peruntukan Pertanian  Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;  Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan

dengan

syarat-syarat

tertentu

yang

diatur

oleh

pemerintah daerah setempat dan atau oleh Kementerian Pertanian;  Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;  Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;  Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal;  Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udarabau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;  Penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;


VII - 9


TAHUN 2013 - 2033

 Penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;  Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;  Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;  Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. 4. Kawasan Peruntukan Peternakan:  kegiatan peternakan skala besar baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;  penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;  pemanfaatan dan pengelolaan

lahan harus dilakukan berdasarkan

kesesuaian lahan;  kegiatan peternakan skala besar harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.  kegiatan peternakan babi dikembangkan dengan syarat jauh dari pusat kota, jauh dari kawasan permukiman, dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran), memiliki sistem sanitasi yang baik, memiliki sistem pengolahan air limbah, memiliki izin lingkungan, tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat  kegiatan peternakan walet dikembangkan dengan syarat: jauh dari pusat kota, jauh dari kawasan permukiman, memiliki izin lingkungan.  untuk ruang yang sudah dimanfaatkan menjadi lahan peternakan yang tidak sesuai dengan arah pemanfaatan ruang, maka harus direlokasi secara bertahap selama lima tahun.


VII - 10


TAHUN 2013 - 2033

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan  Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL;  Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;  Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor. 6. Kawasan Peruntukan Industri  Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal;  Memiliki sistem pengelolaan limbah;  Lokasinya jauh dari permukiman.  untuk ruang yang sudah dimanfaatkan menjadi lahan jenis industri besar dan industri menengah yang tidak sesuai dengan arah pemanfaatan ruang, maka harus direlokasi secara bertahap selama lima tahun sejak

diundangkan. 7. Kawasan Peruntukan Pariwisata  Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan

alam,

budaya

dan

pariwisata

guna

mendorong

sejarah

di

kawasan

perkembangan

peruntukan

pariwisata

dengan

memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;  Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat;  Pemanfaatan kepentingan

lingkungan pariwisata,

dan sosial,

bangunan

cagar

pendidikan,

ilmu

budaya

untuk

pengetahuan,

kebudayan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut;


VII - 11


TAHUN 2013 - 2033

 Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan; 8. Kawasan Peruntukan Permukiman  Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama;  Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 

Membatasi kegiatan komersil di kawasan perumahan

 Untuk lebih jelasnya mengenai Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut :


VII - 12


TAHUN 2013 - 2033

Tabel 7.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2031 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETENTUAN UMUM INTENSITAS KAWASAN BUDIDAYA BANGUNAN

KETENTUAN UMUM KEGIATAN

RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KAWASAN LINDUNG

KETENTUAN UMUM PRASARANA MINIMUM

KETENTUAN KHUSUS LAINNYA

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

KDB

KLB

KDH

I

I

I

I

I

I

T

T

X

X

X

B

X

B

X

-

-

100%

Jalan Setapak; Tidak ada dukungan prasrana

Tidak merusak bentang alam, Pengawasan Ketat

I

I

I

I

I

I

T

T

X

X

X

B

X

B

X

-

-

100%



I

I

I

I

I

I

T

T

B

B

B

B

X

B

X

20%

0,2

80% Jalan setapak/Inspeksi, sal drainase, talud bronjong, pengendalian banjir

Tidak merusak bentang alam, Pengawasan Ketat, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku

A. KAWASAN LINDUNG A1 A2

A3

Kawasan Hutan Lindung Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya A1. Kawasan Resapan Air Kawasan Perlindungan Setempat A3.1 Sempadan Pantai

I

I

I

I

I

I

T

T

B

B

B

B

X

B

X

20%

0,2

80%

I

I

I

I

I

I

T

T

B

B

B

B

X

B

X

20%

0,2

80%

I

I

I

I

I

I

T

T

X

X

X

B

X

B

X

-

-

100%

I

I

I

I

I

I

T

T

T

T

B

B

B

B

B

40%

0,8

60%

A5.2 Kawasan rawan bencana angin puting beliung

I

I

I

I

I

I

T

T

T

T

B

B

B

B

B

40%

0,4

60%

A5.3 Kawasan rawan bencana tanah longsor

I

I

I

I

I

I

T

T

T

T

X

B

X

B

X

20%

0,2

80%

A5.4 Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut

I

I

I

I

I

I

T

T

T

T

B

B

B

B

T

20%

0,2

80%

A3.2 Sempadan Sungai A3.3 Kawasan Sekitar Bendungan/Waduk/situ A4

A5

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya A4.1 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Kawasan rawan bencana alam A5.1 Kawasan rawan banjir



Tidak merusak bentang alam, Tidak Merusak fungsi Lindung, Pengawasan Ketat

Jalan setapak/Inspeksi (jalur evakuasi), sal drainase, talud bronjong, pengendalian banjir, bangunan pemecah gelombang

Tidak merusak bentang alam, Pengawasan Ketat, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku

VII - 13

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETENTUAN UMUM INTENSITAS KAWASAN BUDIDAYA BANGUNAN



B. KAWASAN BUDIDAYA Kawasan peruntukan hutan B1 produksi

TAHUN 2013 - 2033

KAWASAN LINDUNG A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

KDB

KLB

KDH

X

X

T

T

T

T

I

I

T

I

T

B

X

B

B

20%

0,2

80%

X

X

T

T

T

T

T

I

I

I

T

B

B

B

B

20%

0,2

80%

B1.1 Kawasan hutan produksi B2

Kawasan Hutan Rakyat B2.1 Kawasan Hutan Kemasyarakatan

B3

B2.2 Kawasan Hutan Desa

X

X

T

T

T

T

T

I

I

I

T

B

B

B

B

20%

0,2

80%

Kawasan peruntukan pertanian

X

X

X

X

B

B

X

T

I

T

I

B

B

B

B

20% 40%

0,20,4

6080%

B3.1 Kawasan pertanian lahan basah

B4

B3.2 Kawasan pertanian lahan kering

X

X

B

B

B

B

X

T

I

I

B

B

B

B

B

B3.3 Kawasan Peternakan.

X

X

B

X

B

B

T

T

I

T

B

B

B

B

B


X

X

B

B4.1 Kawasan peruntukan perkebunan


X

T

T

T

B

I

I

B

B

T

B

B

20% 40% 20% 40% 20% 40%

0,20,4

6080%

0,20,4

6080%

0,20,4

6080%



Jalan setapak/Inspeksi, sal drainase, jaringan listrik, telepon dan instalasi air

Wajib memiliki Kajian AMDAL, dan izin lingkungan lainnya (RPL, RKL), serta mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan

Jalan setapak/Inspeksi, sal drainase


Jaringan Jalan, Jalan Usaha Tani (jalan setapak), Irigasi, Saluran Drainase, Jaringan Listrik, Telepon dan Instalasi air

Jaringan Jalan, Jalan Produksi (jalan setapak), Irigasi, Saluran Drainase, Jaringan Listrik, Telepon dan Instalasi air

- Kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi teknis dan setengah teknis tdk boleh dialuhfungsikan

- Kawasan pertanian lahan kering yg tdk produktif boleh dialihfungsikan dengan syarat tertentu

- Wilayah yg menghasilkan produk perkebunan yg bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang - Wilayah yg dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang dilarang dialihfungsikan

VII - 14


Kawasan peruntukan perikanan

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETENTUAN UMUM INTENSITAS KAWASAN BUDIDAYA BANGUNAN



B5

TAHUN 2013 - 2033

KAWASAN LINDUNG A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

KDB

KLB

KDH

X

X

T

X

B

X

X

T

T

T

I

B

B

B

B

-

-

-

B5.1 Kawasan Minapolitan Tangkap B5.2 Kawasan Minapolitan Budidaya Air Payau B5.3. Kawasan Minapolitan Budidaya Air Tawar B5.4 Kawasan Minapolitan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

B6


B7

Kawasan peruntukan Industri B7.1 Peruntukan Industri besar

T

T

T

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

20% 40%

X

X

X

X

X

X

B

B

B

B

B

B

I

B

B

20% 40%

B7.2 Peruntukan industri Menengah B7.3 Peruntukan Industri Kecil dan Rumah tangga B7.4 Peruntukan Industri Khusus dan Pergudangan


0,20,4

6080%

0,20,4

6080%



TPI, Pasar Ikan, Tambak

Tidak merusak bentang alam

Jaringan listrik, Jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase dan sal air limbah

Memiliki Izin Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL)

Jaringan listrik, Jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase dan sal air limbah, serta IPAL

Memiliki Izin Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL), memiliki IPAL, lokasi jauh dari permukiman

VII - 15


Kawasan peruntukan pariwisata

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETENTUAN UMUM INTENSITAS KAWASAN BUDIDAYA BANGUNAN



B8

TAHUN 2013 - 2033

KAWASAN LINDUNG A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

KDB

KLB

KDH

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

20% 40%

0,20,4

6080%


Jaringan listrik, Jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase dan sal air limbah

Diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, keluruhuran budaya, dan sejarah dengan memperhatikan nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian lingkungan

- Fasilitas umum (pasar, perdagangan dan jasa, perkantoran)

- Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada

B9.1 Permukiman Perkotaan

- Utilitas Umum (air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase)

- Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan SDA

B9.2 Permukiman Perdesaan

- Fasilitas Sosial (Kesehatan, pendidikan, rumah ibadah)

- Membatasi kegiatan komersil di kawasan perumahan

B8.1 Peruntukan pariwisata budaya

B8.2 Peruntukan pariwisata alam

B9


Kawasan Peruntukan Permukiman

X

X

X

X

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

-

-

-

Sumber : Rencana


VII - 16


7.2

TAHUN 2013 - 2033

Ketentuan Perizinan Dengan tingkat kedalaman, materi RTRW Kabupaten Serdang

Bedagai ini baru dapat dijadikan acuan untuk penerbitan rekomendasi peruntukan bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana pola ruangnya. Secara umum pengertian perizinan pola ruang dimaksudkan sebagai konfirmasi persetujuan atas pola ruang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pola ruang. Dalam kaitan ini maka mekanisme perizinan pola ruang perlu didayagunakan agar secara dini dapat dipakai sebagai perangkat pengendalian pola ruang yang dapat diandalkan. Setiap kegiatan yang memohon rekomendasi peruntukan perlu memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatannya dengan RTRW ini, sehingga pengembangan kegiatan tersebut berlokasi pada ruang yang sesuai atau tidak menyimpang dari fungsi atau pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RTRW Kabupaten Serdang Bedagai mengatur atau menetapkan struktur dan pola ruang menurut kawasan secara fungsional (atau fungsi dominan dalam kawasan tersebut), dan dikemukakan pula fungsi-fungsi atau kegiatan yang tercakup atau terdapat dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu kegiatan yang memohon rekomendasi peruntukan lahan dalam kawasan yang bersangkutan harus dilihat konsistensinya dengan fungsi-fungsi yang ada dalam kawasan (baik yang dominan maupun bukan dominan), dan tidak sampai mengganggu fungsi dominan kawasan tersebut. A.

Daftar Perizinan di Kabupaten Serdang Bedagai Perijinan yang dibuat dalam konteks penyelenggaraan penataan

ruang dalam hal ini implementasi RTRW Kabupaten Serdang Bedagai adalah berdasarkan ketentuan yang ada. Daftar perizinan yang terkait secara langsung dengan pola ruang adalah :  Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan (izin peruntukan);  Izin Lokasi;  Izin Perencanaan;


VII - 17


TAHUN 2013 - 2033

 Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  Izin Undang-undang Gangguan (IUUG/HO);  Izin Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL). Sesuai dengan tingkat ketelitiannya, RTRW Kabupaten Serdang Bedagai dapat dijadikan acuan dalam penerbitan perizinan lokasi pola ruang suatu kegiatan. Untuk mendayagunakan mekanisme perizinan ini maka setiap kegiatan yang dimohonkan izin lokasinya perlu memperoleh konfirmasi kesesuaiannya dengan RTRW Kabupaten sehingga jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten. Atas dasar Izin Lokasi yang telah sesuai dengan RTRW itulah kegiatan dapat dikembangkan dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme perizinan lainnya. Sebagai kelengkapan dari izin lokasi tersebut, guna melihat seberapa jauh gangguannya terhadap fungsi kawasan dan juga lingkungan, perlu dilengkapi dengan izin lingkungan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu fungsi lingkungan akibat adanya pengembangan kegiatan tersebut. B.

Mekanisme Perijinan Yang Terkait Dengan Pemanfaatan RTRW Adapun mekanisme perijinan dalam pemanfaatan ruang (izin

peruntukan) yang akan diterbitkan atau tidak diterbitkan adalah dengan mengikuti langkah berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan perijinan seperti yang dipersyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang ditujukan Kepada; Bupati Serdang Bedagai, cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selaku Ketua BKPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang dilengkapi dengan berkasberkas yang diperlukan; b. Sekretaris Daerah disposisi

kepada

Kabupaten

Kabupaten Serdang Bedagai mengirimkan Kepala

Serdang

Bappeda

Bedagai

untuk

selaku

Sekretaris

memproses

BKPRD

permohonan

perijinan yang disampaikan oleh pemohon;


VII - 18


TAHUN 2013 - 2033

c. Kepala Bappeda selaku Sekretaris BKPRD Kabupaten Serdang Bedagai

memerintahkan

kepada

Kelompok

Kerja

(Pokja)

Perencanaan untuk menelaah permohonan perizinan tersebut apakah sesuai dengan pemanfaatan ruang di dalam dokumen RTRW dan dokumen rencana yang lebih rinci dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian untuk turun melihat dan mendeteksi kondisi di lapangan; d. Jika

permohonan

yang

diajukan

sesuai

dengan

arahan

pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam RTRW dan dokumen rencana yang lebih rinci maka Sekretaris Daerah Serdang

Bedagai

rekomendasi

selaku

Ketua

persetujuan,

yang

BKPRD

akan

merupakan

Kabupaten menerbitkan dasar

bagi

diterbitkannya izin yang lainnya oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Serdang Bedagai, antara lain IMB, namun jika permohonan

yang

diajukan

tidak

sesuai

dengan

arahan

pemanfaatan ruang yang tuangkan dalam RTRW dan dokumen rencana yang lebih rinci maka rekomendasi tetap akan terbit tetapi berisi larangan pemanfaatan lahan di kawasan yang dimaksud atau berisi alternatif lahan yang boleh dimanfaatkan; e. Jika permohonan yang diajukan kurang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang tuangkan dalam RTRW dan dokumen rencana yang lebih rinci (dibutuhkan persyaratan teknis khusus) maka Kepala Bappeda memerintahkan kepada sekretaris Bappeda selaku ketua Sekretariat BKPRD untuk mengundang anggota BKPRD untuk membahas permohonan perizinan tersebut apakah akan memberikan rekomendasi. Jika rekomendasi tersebut memberikan ijin maka diterbitkanlah perijinan yang dimohonkan. Tetapi jika tidak maka rekomendasi tetap akan terbit tetapi berisi larangan pemanfaatan lahan di kawasan yang dimaksud atau berisi alternatif lahan yang boleh dimanfaatkan, namun jika rekomendasi yang dikeluarkan bersyarat maka harus dibicarakan ulang kepada pihak pemohon apakah bisa mengikuti atau tidak.


VII - 19


C.

TAHUN 2013 - 2033

Arahan Pengambilan Keputusan Terkait Dengan Perijinan Yang Akan Diterbitkan Didalam

penerbitan

perijinan

yang

akan

diterbitkan,

ada

beberapa arahan yang digunakan yaitu : 1. Acuan utama dalam menerbitkan perijinan adalah dokumen rencana (Perda) tentang RTRW Kabupaten Serdang Bedagai; 2. Lebih rinci lagi terkait dalam kepastian pemberian perijinan dengan mengacu pada rencana rinci tata ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Kawasan Strategis, dan sebagainya yang lebih operasional; 3. Jika didalam dokumen rencana tata ruang tidak lengkap penjelasannya Koordinasi

maka

dapat

Penataan

Ruang

mengundang Daerah)

BKPRD

untuk

(Badan

memberikan

rekomendasi untuk memutuskan penerbitan perijinan. 4. Arahan perizinan dalam bentuk rekomendasi izin pemanfaatan ruang merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; 5. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan

kewenangannya

dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; 6. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 7. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Bupati melalui BKPRD Kabupaten Serdang Bedagai; 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; dan 9. Pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan hutan diatur dengan peraturan dan keputusan Menteri Kehutanan.


VII - 20


7.3

TAHUN 2013 - 2033

Ketentuan Insentif dan Disinsentif Upaya pendayagunaan mekanisme perizinan pola ruang sebagai

bagian dari pengendalian pola ruang di Kabupaten Serdang Bedagai pada masa yang akan datang perlu dikaitkan dengan pengembangan kebijaksanan atau perangkat insentif dan disinsentif pola ruang, yaitu sebagai berikut :  Arahan insentif pola ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Kebijaksanaan

ini

perlu

dilaksanakan

melalui

penetapan

kebijaksanaan baik di bidang ekonomi (untuk menarik investasi) maupun pembangunan fisik prasarana/pelayanan umum yang merangsang pola ruang sesuai dengan yang diinginkan dalam rencana tata ruang;  Arahan

disinsentif

pola

ruang

bertujuan

untuk

membatasi

pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana

tata

penolakan

ruang. Kebijaksanaan ini

pemberian

pembangunan,

serta

perizinan

pola

pembatasan

dilaksanakan melalui ruang

atau

pengadaan

perizinan

sarana

dan

prasarana. Arahan insentif dan disinsentif yang akan dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai didasarkan pada peruntukan pola ruang berupa kawasan lindung dan budidaya. Arahan insentif dan disinsentif yang akan dikenakan pada masingmasing jenis peruntukan ruang di Kabupaten Serdang Bedagai, dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Kawasan Lindung Insentif diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang

melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi kawasan lindung atau dapat menambah luasan kawasan lindung, meliputi :


VII - 21


 Pemberian

penghargaan

TAHUN 2013 - 2033

kepada

pihak

yang

melakukan

rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan lindung;  Memberikan bantuan kredit kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan lindung;  Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan lindung;  Memberikan

bibit

pohon

secara

cuma-cuma

dan

biaya

perawatan bagi setiap masyarakat yang menanam pohon penghijauan pada kawasan lindung. Disinsentif diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan fungsi kawasan lindung, dapat mengurangi luasan kawasan lindung, dan merusak kawasan lindung, meliputi :  Pembatasan dukungan sarana dan prasarana;  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan;  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain;  Pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada kawasan lindung; 2.

Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai kawasan rawan bencana

yang beragam dan tersebar secara luas. Seluruh kawasan rawan bencana, baik rawan longsor/gerakan tanah, banjir, dan puting beliung harus diantisipasi sejak dini dengan berbagai pendekatan mitigasi yang dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana. Perlu adanya pembatasan dan syarat-syarat tertentu dalam pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana. Hal ini dilakukan terkait dengan keamanan permukiman dan masyarakat. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan terkait kawasan rawan bencana, meliputi :


VII - 22


TAHUN 2013 - 2033

 Kemudahan pemberian perijinan dan keringanan pajak bagi kegiatan yang dapat mengurangi potensi bencana alam;  Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan rawan bencana; Disinsentif

dikenakan

kepada

masyarakat

yang

melakukan

pembangunan pada kawasan rawan bencana, yakni pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut. 3.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau

pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan hutan produksi atau dapat menambah luasan kawasan hutan, meliputi :  Memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan

yang

mengusahakan

hutan

sesuai

peraturan

perundangundangan yang berlaku;  Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan kawasan hutan produksi;  Pemberian kompensasi atas penyediaan lahan hutan produksi;  Pemberian bibit gratis dan biaya pemeliharaan hutan;  Pemberian keringanan pajak dan restribusi Bentuk-bentuk Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan produksi atau dapat mengurangi luasan kawasan hutan, meliputi :  Penambahan

syarat

pengusahaan

hutan

produksi

terkait

peningkatan kualitas lingkungan;  Meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan pengusahaan hutan yang berlaku;


VII - 23


TAHUN 2013 - 2033

 Memberikan penalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundangundangan yang berlaku;  Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 4.

Kawasan Pertanian Kawasan pertanian termasuk salah satu sektor andalan bagi

Kabupaten Serdang Bedagai terutama pertanian lahan basah. Beberapa wilayah kecamatan yang memiliki irigasi teknis dan setegah teknis telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi 12 kecamatan, yaitu: Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Sei Rampah, Sei Bamban, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Pegajahan, Serbajadi, dan Dolok Masihul. Seiring infrastruktur

dengan dan

berkembangnya

kegiatan

kegiatan

pengembangan

pembangunan

komoditas

tanaman

perkebunan yang lebih menjanjikan keuntungan bagi petani, khususnya Tanaman Kelapa sawit, meyebabkan permintaan terhadap alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan penggunaan lain semakin tinggi sehingga adanya kecenderungan penurunan luas pertanian tanaman pangan (lahan basah). Oleh karena itu penting untuk memberikan insentif bagi petani yang tetap dan bahkan didorong untuk meningkatkan produksi padi-sawah serta pemberian Disinsentif bagi kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan pertanian. Insentif dapat berupa pembangunan irigasi teknis/desa yang dibutuhkan, pembangunan jalan produksi/jalan usaha tani, perbaikan perumahan petani, pemberian kredit, dan lain-lain. Sedangkan pada kawasan sentra pertanian penting untuk dibangun berbagai fasilitas penunjang agar sentra tersebut dapat berfungsi optimal. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pertanian atau dapat menambah luasan kawasan pertanian, meliputi :


VII - 24


TAHUN 2013 - 2033

 Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian;  Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian;  Memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani (saprotan, alsintan, beasiswa sekolah anak petani, dll);  Pemberian keringan pajak;  Menjamin harga gabah tetap tinggi (subsidi);  Pembangunan irigasi teknis/desa yang dibutuhkan;  Pembangunan jalan produksi/jalan usaha tani;  Perbaikan perumahan petani;  Pemberian kredit Usaha Tani, Penyuluhan dan Sekolah Lapangan. Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pertanian atau dapat mengurangi luasan kawasan pertanian, meliputi :  Pengenaan retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian lahan basah;  Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;  Penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman bagi peruntukan yang dilaksanakan pada kawasan pertanian lahan basah;  Penyediaan

prasarana

dan

sarana

permukiman

hanya

diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja;  Penolakan atau mempersulit perizinan. 5.

Kawasan Perkebunan Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau

pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perkebunan, meliputi :


VII - 25


 Memberikan kemudahan

TAHUN 2013 - 2033

penghargaan, perizinan,

imbalan,

kepada

pihak

penyertaan yang

saham,

mengusahakan

perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Memberikan

penghargaan,

imbalan,

penyertaan

saham,

kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal;  Memberikan

penghargaan,

imbalan,

penyertaan

saham,

kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat;  Pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan;  Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;  Pemberian

kompensasi

terhadap

kawasan

terbangun

lama

sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;  Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif. Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan

perkebunan

atau

dapat

mengurangi

luasan

kawasan

perkebunan, meliputi :  Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku;  Tidak

memberikan

bantuan

penyuluhan,

pembangunan

infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya;  Penolakan atau mempersulit perizinan


VII - 26


6.

TAHUN 2013 - 2033

Kawasan Perikanan Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau

pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perikanan, meliputi :  Pemberian pajak yang ringan;  Bantuan kredit dan sarana produksi;  Penyediaan fasilitas nelayan (dermaga kapal/perahu, TPI, Depot Es, dll.);  Bantuan peralatan tangkap;  Pelatihan keterampilan utk nelayan;  Pembangunan pabrik pengolahan ikan dan non ikan;  Penelitian dan pemasaran hasil laut;  Kemudahan izin usaha perikanan (sesuai aturan berlaku). Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perikanan, meliputi:  Pembatasan izin bangunan;  Retribusi/pajak

bangunan

lebih

tinggi

yang

berada

pada

sempadan pantai;  Tidak menyediakan atau membangun prasarana dan sarana. 7.

Kawasan Pertambangan Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau

pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pertambangan, meliputi:  Memberikan kemudahan dalam proses perizinan;  Dukungan pembangunan infrastruktur;  Memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat;  Mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan;  Pemberian izin harus disertai kontrak reklamasi yang terukur


VII - 27


TAHUN 2013 - 2033

Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pertambangan, meliputi:  Mengenakan mempunyai

retribusi dampak

yang cukup

tinggi

bagi

penting

perusahaan

terhadap

yang

pelestarian

lingkungan;  Mengenakan retribusi khusus bagi perusahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal;  Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; 8.

Kawasan Industri Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau

pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan industri, meliputi:  Pembangunan prasarana dan sarana;  kemudahan dalam investasi;  kemudahan dalam pemberian perijinan;  Keringanan pajak dan lain-lain. Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan industri, meliputi:  Penolakan pemberian izin lokasi;  Mengenakan retribusi yang tinggi bagi industri yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan;  Mengenakan retribusi khusus bagi industri yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal;  Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; 9.

Kawasan Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai banyak terdapat lokasi wisata

berpotensi yang dapat diandalkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk itu diperlukan berbagai


VII - 28


TAHUN 2013 - 2033

insentif agar sektor ini dapat tumbuh serta berkembang dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, diantara insentif yang dapat diterapkan adalah pembangunan prasarana dan sarana perhubungan, penataan lingkungan dan bangunan, penyediaan berbagai fasilitas penunjang pariwisata, promosi dan pemasaran. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata, meliputi:  Penyiapan lahan untuk kawasan wisata;  Kemudahan izin pembangunan fasiltias pendukung pariwisata;  Pembangunan infrastruktur;  Kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi, Fasilitasi Promosi dan pemasaran Daerah Tujuan Wisata;  Bantuan rehabilitasi rumah penduduk yang digunakan untuk penginapan tamu/wisatawan (home stay); Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata, meliputi:  Pengenaan

syarat

yang

berat

bagi

pelaku

wisata

yang

betentangan dengan norma dan tata krama setempat;  Retribusi/pajak

bangunan

lebih

tinggi

yang

berada

pada

sempadan pantai/sungai;  Pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana wilayah. 10. Kawasan Permukiman dan Perkotaan Kawasan perkotaan yang didorong pertumbuhannya di Kabupaten Serdang Bedagai adalah pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), seperti Sei Rampah, Perbaungan, dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), seperti Sei Bamban, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Dolok Masihul, dan Kotarih.


VII - 29


TAHUN 2013 - 2033

Berkenaan dengan rencana struktur ruang yang telah ditetapkan, diperlukan upaya-upaya perwujudan peran dan fungsi pusat kegiatan/pelayanan

sesuai

hirarkinya

diperlukan

insentif,

seperti

pembangunan prasarana dan sarana perkotaan secara memadai. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman, meliputi:  Memberikan

kemudahan

perizinan

pembangunan

rumah/

perumahan yang sesuai peruntukan;  Membangun prasarana dan sarana permukiman;  Membangun fasilitas umum dan sosial di kawasan permukiman;  Menyiapkan lahan yang aman bagi permukiman (kasiba/lisiba). Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman, meliputi:  Penolakan pemberian izin lokasi;  Pengenaan pajak yang tinggi;  Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman;  Penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman. 7.4

Arahan Sanksi Arahan sanksi yaitu Pengenaan sanksi yang diberikan terhadap

pelanggaran meliputi :  pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini;  pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi sistim nasional dan sistim provinsi, sistim kabupaten, kawasan lindung, kawasan budidaya,  pemanfaatan

ruang

tanpa

izin

pemanfaatan

ruang

yang

diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;


VII - 30


TAHUN 2013 - 2033

 pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;  pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfatan

ruang

yang

diterbitkan

berdasarkan

Peraturan

Daerah ini;  pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan  pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pengenaan sanksi dapat berupa administratif, pidana dan perdata yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif, dapat berupa pencabutan atau pembatalan izin. Sanksi administratif ini diterapkan atas penyimpangan kegiatan pola ruang. Sanksi pidana dapat berupa kurungan hukuman atau denda yang dikenakan atas pelanggaran atau penyimpangan kegiatan pola ruang, yang berakibat pada terganggunya kepentingan seseorang, kelompok atau badan hukum tertentu. Bentuk pengenaan sanksi pola ruang yang dapat diselenggarakan antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan. Sedangkan bentukbentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban adalah: a) Sanksi administratif, dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran pola ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pola ruang. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, sanksi administratif dapat berupa:  peringatan tertulis;  penghentian sementara kegiatan;  penghentian sementara pelayanan umum;


VII - 31


TAHUN 2013 - 2033

 penutupan lokasi;  pencabutan izin;  pembatalan izin;  pembongkaran bangunan;  pemulihan fungsi ruang;  denda administratif. b) Sanksi perdata, dapat berupa tindakan pengenaan denda atau pengenaan ganti rugi. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang atau badan hukum. c) Sanksi pidana, dapat berupa tindakan penahanan atau kurungan. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sebelum pelaksanaan mekanisme pengenaan sanksi ini, terlebih dahulu harus dilakukan pemberian peringatan atau teguran kepada pihak atau pelaku pelanggaran tersebut. Bila peringatan atau teguran (dapat sampai 3 kali) tidak diindahkan, maka barulah diterapkan mekanisme pengenaan sanksi ini. Dalam mekanisme pengenaan sanksi ini

terlebih

dahulu

diterapkan

sanksi

administratif.

Apabila

sanksi

administratif ini tidak diindahkan oleh pelanggar yang bersangkutan, maka ditindaklanjuti dengan pengaduan ke lembaga peradilan. Dalam proses peradilan ini pelanggar dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi perdata. A.

Peringatan Tertulis Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam

penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. B.

Penghentian Sementara Kegiatan Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui langkah-

langkah sebagai berikut:


VII - 32


TAHUN 2013 - 2033

 Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;  Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan

menerbitkan

penghentian

surat

sementara

keputusan

secara

paksa

pengenaan terhadap

sanksi

kegiatan

pemanfaatan ruang;  Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;  Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan  Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya

kewajiban

pelanggar

untuk

menyesuaikan

pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. C.

Penghentian Sementara Pelayanan Umum Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui

langkah-langkah sebagai berikut:  Penerbitan

surat

pemberitahuan

penghentian

sementara

pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);  Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian


VII - 33


TAHUN 2013 - 2033

sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;  Pejabat

yang

berwenang

melakukan

tindakan

penertiban

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umumyang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;  Pejabat

yang

berwenang

menyampaikan

perintah

kepada

penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;  Penyedia

jasa

pelayanan

umum

menghentikan

pelayanan

kepada pelanggar; dan  Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi

kewajibannya

untuk

menyesuaikan

pemanfaatan

ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. D.

Penutupan Lokasi Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:  Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;  Apabila

pelanggar

disampaikan,

pejabat

mengabaikan yang

surat

berwenang

perintah

yang

menerbitkan

surat

keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;  Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;


VII - 34


TAHUN 2013 - 2033

 Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan  Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan

ruangnya

dengan

rencana

tata

ruang

dan

ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. E.

Pencabutan Izin Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:  Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;  Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

pejabat

yang

berwenang

menerbitkan

surat

keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;  Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;  Pejabat

yang

berwenang

melakukan

tindakan

penertiban

mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;  Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;  Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan  Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang


VII - 35


TAHUN 2013 - 2033

berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. F.

Pembatalan Izin Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:  Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;  Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;  Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;  Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;  Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan  Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan. G.

Pembongkaran Bangunan; Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah

sebagai berikut:  Menerbitkan

surat

pemberitahuan

perintah

pembongkaran

bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;  Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban


VII - 36


TAHUN 2013 - 2033

mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;  Pejabat

yang

berwenang

melakukan

tindakan

penertiban

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan  Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. H.

Pemulihan Fungsi Ruang Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:  Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian

yang

harus

dipulihkan

fungsinya

dan

cara

pemulihannya;  Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang mmenerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;  Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;  Pejabat

yang

berwenang

melakukan

tindakan

penertiban,

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;  Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;  Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan

pemulihan

bertanggung jawab

fungsi

ruang,

melakukan tindakan


pejabat

yang

penertiban

dapat

VII - 37


TAHUN 2013 - 2033

melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan  Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan

pengadilan

agar

pemulihan

dilakukan

oleh

pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari. I.

Denda Administratif Denda administratif ini dapat dikenakan secara tersendiri atau

bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara. Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya. J.

Arahan Pengambilan Keputusan Terkait Dengan Pemberian Sanksi Administratif Yang Akan Lakukan Didalam

proses

pengambilan

keputusan

terkait

dengan

pemberian sanksi administratif yang akan dilakukan perlu terlebih dahulu dilakukan evaluasi pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam proses evaluasi tersebut membutuhkan alat atau instrumentasi yang digunakan yaitu : a. Peta RTRW Kabupaten Serdang Bedagai; b. Peta rencana detail tata ruang (bila ada); c. Dokumen petunjuk pelaksanaan rencana tata ruang; d. Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Serdang Bedagai; e. Peta penggunaan lahan tahun terakhir; f.

Peta dasar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;

g. Ketentuan yang dikeluarkan Lembaga/instansi yang berwenang (menyangkut pembangunan fisik di lokasi tertentu) antara lain :


VII - 38


TAHUN 2013 - 2033

 Izin Prinsip;  Izin lokasi;  Izin penggunaan pemanfaatan lahan;  Izin Mendirikan Bangunan;  Sertifikat laik fungsi (khusus untuk bangunan gedung);  Izin Penambangan Daerah (SIPD),  Izin Undang-Undang Gangguan/HO. 

Izin Lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL)

Dengan alat tersebut dilakukan penilaian tipologi pelanggaran yang telah dilakukan. Berikut ini arahan pengambilan keputusan terkait dengan pemberian sanksi administratif yang akan lakukan terhadap : a. Pelanggar Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Pernah Mengajukan Perizinan Pemanfaatan Ruang, yaitu :  Diberikan Peringatan Tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

melalui

penerbitan

surat

peringatan

tertulis

untuk

menghentikan kegiatannya;  Dalam

prosesnya

dapat

melakukan

permohonan

ijin

pemanfaatan ruang dan kegiatan dihentikan sampai keluar surat ijin pemanfaatan ruang;  Kegiatan yang telah dilakukan evaluasi apakah kegiatan tersebut melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai atau tidak. Kalau melanggar langsung dihentikan. Jika tidak, kegiatan dapat diteruskan kalau ijin sudah diterbitkan;  Dikenakan denda administratif. b. Pemohon

Izin

Pemanfaatan

Ruang

Yang

Tidak

Memenuhi

Ketentuan Sebagaimana Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diminta, yaitu :  Diberikan Peringatan Tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

melalui

penerbitan


surat

peringatan

tertulis

untuk

VII - 39


menghentikan

TAHUN 2013 - 2033

kegiatannya

sementara

sampai

dapat

memenuhi ketentuan yang diarahkan;  Jika tetap meneruskan diberikan peringatan tertulis untuk tidak meneruskan kegiatannya sampai memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;  Jika terus melanggar maka dilakuka penertiban;  Dikenakan denda administratif. c. Pemberi Izin Yang Melanggar Kaidah Dan Ketentuan Pemanfaatan Ruang, yaitu :  Diberikan Peringatan Tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

melalui

penerbitan

surat

peringatan

tertulis

untuk

menghentikan kegiatannya,  Dievaluasi tipologi pelangarannya,  Jika sudah dilakukan dapat diberikann jenis sanksi,  Penutupan lokasi dan pembongkaran bangunan;  Dikenakan denda administratif.


VII - 40

BAB 7 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. 7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Recommend Documents