ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TAHUN 2013- 2033

BAB 6 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 6.1

Kelembagaan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kelembagaan Penataan ruang di

Kabupaten Serdang Bedagai

ditandai dengan dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai sebagai amanah dari UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. BKPRD Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Serdang

Bedagai

Nomor

194/050/2010

Tentang

Pembentukan

Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai. BKPRD adalah badan yang bersifat Ad Hoc membantu Bupati dalam penataan ruang,

dan

untuk memperlancar

tugas

BKPRD dibentuklah

Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Setiap unsur yang ingin memanfaatkan ruang baik itu masyarakat, investor maupun pemerintah harus berkoordinasi dengan BKPRD untuk dilakukan survey dan telaahan terhadap ruang yang akan dimanfaatkan. Dari hasil survey dan telaahan

yang dilakukan oleh BKPRD Kabupaten Serdang

Bedagai, maka apabila tidak bertentangan dengan Peraturan – peraturan dan Kaidah Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai akan diberikan Rekomendasi

Izin

Pemanfaatan

Ruang

yang

merupakan

dasar

bagi

diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah menyebutkan bahwa tugas – tugas BKPRD Kabupaten Serdang Bedagai antara lain : a. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang abupaten Serdang Bedagai.

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG | BAB 6

VI - 1


TAHUN 2013- 2033

b. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten Serdang Bedagai. c. Memberikan izin rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Serdang Bedagai. 6.1.1 Struktur Organisasi Badan koordinasi Badan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tugas kelembagaan koordinasi penataan ruang yang dibentuk dengan nama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai tersebut merupakan badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas penataan ruang di daerah. Tugas dan tanggung jawab koordinasi penataan ruang Kabupaten serta pembentukan BKPRD abupaten Serdang Bedagai dilakukan dan ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai yang dituangkan didalam Surat Keputusan Bupati Nomor 194/050 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai , sesuai dengan Permendagri

Nomor 50 Tahun

2010 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

A.

Tim BKPRD Kabupaten keanggotaan terdiri dari : a. Penanggung jawab

:

Serdang

Bedagai

mempunyai

susunan

- Bupati Serdang Bedagai - Wakil Bupati Serdang Bedagai

b. Ketua

:

Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

c. Sekretaris

:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten serdang Bedagai

d. Anggota

B.

:

Seluruh SKPD dan beberapa unsur SKPD terkait.

Sekretariat a. Ketua

:

Sekretaris Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai

b. Anggota

:

Staf Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai


VI - 2


C.

TAHUN 2013- 2033

Kelompok Kerja Perencanaan keanggotaan terdiri dari : a. Ketua

:

Tata

Ruang

mempunyai

susunan

Kepala Bidang Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai

b. Wakil Ketua

:

Kepala

Bidang

Tata Ruang

Permukiman

Dinas

Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Serdang Bedagai c. Sekretaris

:

Kepala Sub Bidang PU dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai

d. Anggota D.

:

Beberapa dari unsur SKPD.

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari : :

a. Ketua

Kepala Bidang Tata Ruang Permukiman Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Serdang

Bedagai :

b. Wakil Ketua

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

:

c. Sekretaris

Kepala

Seksi

Permukiman

Penataan Dinas

Ruang

Tarukim,

dan

Perumahan

Kebersihan

Pertamanan Kabupaten Serdang Bedagai :

d. Anggota

6.2

Beberapa dari unsur SKPD.

Prioritas dan Tahapan Pembangunan Pengembangan struktur tata ruang yang dituju pada akhir tahun

perencanaan

adalah

adanya

keseimbangan

fungsi

kota-kota

dan

pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu pelaksanaan indikasi program secara umum adalah dua puluh tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Meskipun begitu, periode pelaksanaan dari setiap program per sektor belum tentu dua puluh tahun. Beberapa program ada yang cukup dilaksanakan dalam waktu dua atau tiga tahun, tapi ada juga program-program yang sifatnya

kontinyu

atau

harus

dilaksanakan


terus

menerus

dan

VI - 3

dan


TAHUN 2013- 2033

berkesinambungan. Akan tetapi, sifat semua periode pelaksanaan per sektor ini sama, yaitu terdiri dari empat tahapan, yaitu : 1.

Konsep

rencana

dan

konsep

teknis

implementasi

rencana,

serta

mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk implementasi program tersebut. 2.

Tahap

pelaksanaan,

yaitu

periode

pengimplementasian

program

pengembangan sektor tersebut. 3.

Tahap pematangan atau pemantapan, yaitu periode dimana suatu program sudah mapan berjalan dan dapat mulai terlihat hasil atau dampaknya.

4.

Tahap evaluasi, yaitu periode mengevaluasi keberjalanan atau kinerja dan dampak pelaksanaan program. Evaluasi ini diperlukan untuk dijadikan masukan dalam penyusunan rencana selanjutnya. Pelaksanaan indikasi-indikasi program dibawah ini dapat berbeda

panjang periode per tahapannya, dan perbedaan waktu pentahapan ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan program-program tersebut. Sebagai contoh, pada tahun pertama hampir semua program sudah mulai bisa dilaksanakan, akan tetapi, ada beberapa program yang jangka waktunya pendek sehingga otomatis pentahapannya juga lebih singkat dibanding program - program yang jangka waktu pelaksanaannya lebih panjang. Program-program jangka pendek ini bisa diprioritaskan pada tahun pertama, sementara program-program jangka panjangnya cukup diinisiasi. Setelah program-program jangka pendek mencapai tahap pematangan atau evaluasi, prioritas alokasi dana bisa mulai dialihkan ke program-program jangka panjang yang pada saat itu diharapkan sudah selesai diinisiasi dan siap untuk diimplementasikan secara penuh, demikian seterusnya. Perlu juga diperhatikan perbedaan antara program-program yang sifatnya jangka panjang dengan program-program yang bersifat kontinyu atau harus terus menerus dilakukan, seperti misalnya program penegakan hukum


VI - 4


TAHUN 2013- 2033

atau pelestarian hutan lindung. Program-program semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dan relatif stabil dalam keperluan pendanaannya. Pada bagian berikut ini akan diuraikan indikasi program pembangunan untuk satu wilayah kabupaten yang diklasifikasikan menurut rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. 6.2.1 Perwujudan Rencana Struktur Wilayah Kabupaten Program perwujudan rencana struktur wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari rencana pengembangan sistem permukiman atau sistem kota-kota dan rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dan sistem prasarana. Untuk rencana pengembangan sistem permukiman atau sistem kotakota, program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi kota-kota

pusat

pertumbuhan

dalam

lingkup

propinsi

maupun

antar

kabupaten serta antar pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah belakang. Program ini dalam bentuk nyata berupa program penataan dan peningkatan fasilitas

perkotaan

dan

sistem

prasarana

berupa

pemeliharaan

dan

pembangunan/peningkatan jalan antar pusat pertumbuhan maupun dengan wilayah belakang. Sedangkan untuk program rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dan sistem prasarana, diarahkan pada pengaturan sistem aktivitas, sistem pola aliran barang dan jasa, serta sistem pengembangan jaringan jalan. Peningkatan sistem prasarana dan penunjang diarahkan pada peningkatan daya

dukung

listrik,

prasarana

air

bersih,

telepon

dan

pusat-pusat

pertumbuhan lainnya. 6.2.2

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Program ini diarahkan untuk mendukung keseimbangan lingkungan

atau untuk menjaga kestabilan antara kawasan lindung dan budidaya yang dipakai sebagai lokasi berbagai sektor. Program pembangunan diarahkan pada peningkatan fungsi instansi atau lembaga terkait dengan masalah keseimbangan lingkungan, misalnya: pencegahan kerusakan lingkungan


VI - 5


TAHUN 2013- 2033

(kawasan hutan lindung, hutan bakau dan lingkungan binaan), inventarisasi terhadap kawasan lindung, pengalihan fungsi kawasan dan sebagainya. 6.2.3

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Indikasi program perwujudan kawasan strategis merupakan rencana

kawasan

yang

dianggap

perlu

diprioritaskan

pengembangan

atau

penanganannya serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program sebagai upaya mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang. Kawasan-kawasan tersebut bisa berbentuk antara lain: 

Kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan kabupaten;



Kawasan terbelakang/terisolasi;



Kawasan kritis/rawan bencana;



Kawasan perbatasan antar negara;



Kawasan lindung. Arahan indikasi prioritas pengembangan kawasan ini didasarkan pada

besarnya potensi yang masih belum optimal digali untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian, peranan kawasan strategis diharapkan dapat secara signifikan untuk memberi pengaruh positif bagi wilayah pengaruhnya.

6.3

Indikasi Program Utama Lima Tahunan

Indikasi program abupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada Tabel 6.1


VI - 6

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Recommend Documents