ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN 7.1. Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tata ruang yang telah disusun harus dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, sehingga arah dan kebijakan pembangunan dapat memenuhi sasaran sesuai yang diharapkan. Beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan dan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat BKPRD, Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

7.1.1. Koordinasi Penataan Ruang Pelaksanaan penataan ruang perlu melibatkan seluruh instansi yang ada dalam rangka: 1. Perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah; 2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor; 3. Pemanfaatan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal; 4. Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat dinamis; serta 5. Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.

REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

VII - 1VI - 1

Memperhatikan pedoman diatas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009

BKPRD setidaknya bersidang 3 (tiga) bulan sekali membahas tentang hal-hal prinsip dan

tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka Kabupaten Lamongan perlu

pembentukan alternatif kebijaksanaan serta cara pemecahan masalah untuk diputuskan oleh

membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) guna kepentingan koordinasi

Bupati. Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dapat dibentuk Kelompok Kerja

antar instansi terkait secara intensif.

Perencanaan Tata Ruang dengan susunan sebagai berikut :

Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Lamongan memerlukan koordinasi yang baik, sehingga diperlukan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten

1. Ketua

: Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Lamongan.

2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangwil Permukiman pada Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

Lamongan. Untuk itu maka susunan keanggotaan BKPRD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 dan disesuaikan dengan instansi-instansi terkait penataan ruang di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Penanggung Jawab

: Bupati dan Wakil Bupati Lamongan

Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Wakil Ketua

: Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Lamongan

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bappeda Kab. Lamongan Wkl Sekretaris merangkap ang : Kepala Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan Anggota: 1. Inspektur Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; 5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan; 6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan; 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan; 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan; 9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; 10. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan; 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; 12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan; 13. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan; 14. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan; 15. Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan; 16. Pasi Ter 0812 Kodim Lamongan; serta 17. Kepala Unit Kerja/Instansi yang terkait.

3. Sekretaris

: Kepala Sub Bidang SDA dan Pariwisata pada Bappeda Kabupaten Lamongan.

4. Anggota: a. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; b. Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan; c. Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan; d. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan; e. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan; f. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Koperasi,Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; g. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan;serta h. Kepala Unit Kerja/Instansi. Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehubungan dengan dibentuknya Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang tersebut, meliputi : 1. Kelompok Kerja ini bertugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan Bupati Lamongan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan serta strategi pengembangannya; 2. Menginvestasikan dan meringkas permasalahan yang timbul dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan serta merumuskan alternatif pemecahannya; 3. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan penataan ruang serta kebijaksanaan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan kepada seluruh instansi dan masyarakat secara terkoordinasi; serta 4. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Lamongan dan mengusulkan pemecahan masalah untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.


VII - 2VI - 2

Untuk mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan, maka dibentuk

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147Tahun 2004 tentang Koordinasi

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan susunan sebagai

Penataan Ruang Daerah, dalam melaksanakan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota,

berikut:

Bappeda Propinsi dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah

1. Ketua

: Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangwil Permukiman pada Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

Kantor

di

lingkungan

pemerintah Propinsi, serta BKPRD

Propinsi sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.

2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan. 3. Sekretaris

Propinsi, Dinas, Badan, dan

4. Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi

: Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang pada PU. Cipta

rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah.

Karya Kabupaten Lamongan. 7.1.2. Penataan Ruang

4. Anggota: a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan;

Lebih lanjut guna mengatur penataan ruang di daerah, maka dalam Permendagri No. 8 Tahun

b. Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan;

1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah pasal 8 disebutkan bahwa:

c. Kepala Bidang Pengendalian,Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;

1. Penyusunan rencana tata ruang dilakukan melalui serangkaian pekerjaan teknis yang meliputi :

d. Kepala Sub Bagian Pertambangan dan Energi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

a. Penentuan arah dan visi pengembangan wilayah; b. Pengidentifikasian potensi dan masalah serta analisa pengembangan wilayah;

e. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

c. Perumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang; serta d. Perumusan rencana tata ruang.

f. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

2. Penyusunan rencana tata ruang di daerah berpedoman pada Pedoman Teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

g. Kepala Seksi Operasi dan Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja

3. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

h. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan; serta

dilakukan diskusi dan lokakarya atau sarasehan dengan mengundang instansi terkait, pakar, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan kemasyarakatan serta dunia usaha.

i. Kepala Unit Kerja/Instansi terkait.

4. Kepala Daerah wajib mengumumkan rancangan final rencana tata ruang kepada masyarakat.

Tim Evaluasi untuk rancangan perda antara lain : 1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor

130

Tahun

2003

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan

Daerah

Departemen Dalam

Negeri

mempunyai

tugas memfasilitasi

kebijakan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. 2. Dalam melaksanakan evaluasi rancangan perda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, serta instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.


Hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan ruang dalam pasal 11 Permendagri No. 8 Tahun 1998 disebutkan bahwa : 1. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, Kepala Daerah mempersiapkan kebijaksanaan yang berisi pengaturan bagi wilayah atau kawasan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi lindung dan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang; 2. Pengaturan berupa penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya; 3. Ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; serta

VII - 3VI - 3

4. Penetapan

ketentuan

persyaratan

teknis

yang

dilakukan

oleh

Gubernur

berupa

kebijaksanaan umum dengan mempertimbangkan rona dari kemampuan wilayah serta nilai

hanya berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, tanpa ada perbaikan kualitas manusia maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesenjangan.

budaya setempat; serta 5. Penentuan ketentuan persyaratan teknis yang dilakukan oleh Bupati/Walikota berupa kebijaksanaan operasional dengan berpedoman pada kebijakan umum ditetapkan oleh Gubernur.

Selain memiliki indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik yang mencakup semakin optimalnya peran institusi hukum serta semakin efektifnya pelaksanaan prinsip - prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

7.1.3. Keterpaduan Kebijakan Sektoral Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Lamongan memprioritaskan pembangunan pada beberapa sektor berikut : 1. Sektor Pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah perlu dilakukan revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan. 2. Sektor Pariwisata, meningkatkan peran pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu meningkatkan ekonomi termasuk kegiatan sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. 3. Sektor Industri, pembangunan sektor industri terutama agroindustri, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengembangan industri di daerah diharapkan tumbuh dan berkembang, industri - industri yang berbasis pada bahan baku produk pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ada di daerah dengan tetap menjaga kelanjutan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tersebut ditempuh melalui enam (6) Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan sebagai berikut : A. Mewujudkan masyarakat Lamongan yang terdidik, bermoral, dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menciptakan lingkungan masyarakat Lamongan yang mampu mengembangkan dirinya menjadi yang terbaik, berintelegensi, bermoral dan berdaya saing untuk menciptakan kesejahteraan hidupnya. Pencapaian misi ini juga harus didukung oleh penyediaan dan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai : berkualitas, dan menjangkau semua lapisan masyarakat. B. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor - sektor andalan daerah. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara memperbaiki atau merevitalisasi sektor unggulan Lamongan. Antara lain dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi tingkat kesejahteraan suatu daerah juga diukur

berbasis agrobisnis; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing dalam

berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan sumber daya

sektor

manusianya (SDM). Berbagai perbaikan indikator SDM, antara lain:

infrastruktur

•

Usia harapan hidup;

pengembangan wilayah secara terpadu, reformasi di bidang hukum dan aparatur terutama

•

Angka kematian bayi dan angka buta huruf dewasa;

dalam menciptakan produk hukum yang mendukung pertumbuhan sektor - sektor andalan

•

Indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencakup angka harapan hidup, angka melek

tersebut. Hal - hal yang demikian dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata

huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita;

bagi seluruh masyarakat Lamongan.

•

Indeks pembangunan gender (IPG).

tersebut; yang

meningkatkan penguasaan maju

serta

mampu

dan pemanfaatan iptek; mendukung

kegiatan

pembangunan

perekonomian

dan

C. Mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal.

Kondisi melambatnya pencapaian indikator - indikator di bidang pembangunan SDM, antara lain:

Pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang maju serta fasilitas umum yang

disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial politik serta ketahanan dan keamanan yang tidak

dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk

mendukung. Oleh karena itu, salah satu sebab rendahnya kualitas SDM akibat pembangunan

mewujudkan pemerataan di Kabupaten Lamongan baik secara sosial maupun secara perekonomian. Pembangunan sarana dan prasaran yang berkelanjutan berikutnya akan


VII - 4VI - 4

mendorong pembangunan wilayah yang mendukung pertumbuhan dan mewadahi aktivitas

kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan

pengembangan Kabupaten Lamongan.

penciptaan ketertiban.

D. Mewujudkan Lamongan yang Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan 10 prinsipnya, yaitu : 1) Prinsip Partisipasi; 2) Penegakan Hukum atau supremasi

7.2. Prioritas dan Tahapan Pembangunan

hukum; 3) Transparansi;4) Kesetaraan; 5) Wawasan ke depan; 6) Akuntabilitas; 7)

Yang dimaksud prioritas dan tahapan pembangunan adalah penentuan prioritas pelaksanaan

Pengawasan; 8) Efisiensi; 9) Efektivitas; 10) Profesionalisme aparatur.

pembangunan rancangan rencana, serta mengingat beberapa hal sebagai berikut :

Pemerintahan yang lebih baik dapat dicapai melalui peningkatan kinerja dan pelayanan di berbagai sektor publik yang didukung dengan aparat pemerintahan daerah yang efektif dan

1. Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan pembangunan lima tahun;

efisien. Hal tersebut antara lain dapat dicapai dengan memantapkan kelembagaan yang

2. Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda cukup besar untuk mengarahkan

lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan

perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang direncanakan, misalnya :

desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media

jaringan jalan, utilitas dan sebagainya;

komunikasi untuk kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil. E. Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

3. Jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan suatu komponen pengembangan, macam dan jenis fasilitas pelayanan lingkungan; serta 4. Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan.

secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas dan merata.

Tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa pertimbangan dalam

Pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antara penggunaan

penentuan program yang dilaksanakan pada wilayah perencanaan. Dasar-dasar pertimbangan

untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan

tersebut adalah sebagai berikut :

ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan. Pengeloaan SDA dan lingkungan hidup

1. Adanya keterbatasan dana yang tersedia;

dilakukan untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan

2. Adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan;

kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar

3. Adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta

pembangunan dengan tetap menjaga fungsi,daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan

4. Adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar untuk

di masa kinidan masa yang akan datang. Hal ini juga akan didukung oleh peran aktif

merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan jalan.

masyarakat,pihak swasta atau investor lainnya dan perundang - undangan yang melindungi

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditentukan prioritas pelaksanaan pembangunan

ekosistem dan kelangsungan lingkungan hidup.

di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu struktur ruang dan pola

F. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai - nilai budaya lokal.

ruang wilayah. A. Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 1. Sistem Perdesaan

Penciptaan kondisi masyarakat yang kondusif, penjaminan situasi yang aman, tertib,

a. Mempercepat pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan

nyaman, dan damai, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar

kawasan perdesaan di Wilayah Lamongan bagian tengah dan selatan melalui

kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk menjaga ketentraman dan ketertiban

peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan, serta

dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak

pengembangan infrastruktur penunjang; dan

hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak


VII - 5VI - 5

2. Kawasan Budidaya

b. Memprioritaskan pengembangan wilayah tertinggal melalui peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.

a. Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Kabupaten Lamongan

2. Sistem Perkotaan

seluas 33.464,40 Ha atau 18,41 % dari luas Kabupaten Lamongan.

Yaitu pembentukan pusat kegiatan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai

b. Kawasan pertanian, melalui :

pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten

• Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah beririgasi teknis);

Lamongan meliputi :

• Pengembangan holtikultura unggulan;

a. Mendorong dan mempercepat pertumbuhan wilayah perkotaan Lamongan sebagai

• Pengembangan sentra peternakan; serta • Pengembangan perikanan (Minapolitan tangkap dan budidaya).

bagian dari Gerbangkertasusila yang merupakan PKN, sehingga perlu dibangun

c. Kawasan industri, melalui pengembangan industri besar di wilayah pantura, industri

fasilitas yang mendukung; b. Mempercepat pengembangan Perkotaan Paciran – Brondong (PKLp) sebagai pusat

menengah di wilayah selatan dan home industry di wilayah utara dan selatan.

pengembangan industri, pelabuhan dan pariwisata melalui kerjasama dengan daerah

d. Kawasan pariwisata, melalui : • Pengembangan zona wisata yang terbagi dalam tiga zona yaitu Zona I di Pantura

lain dan dengan investor; 3. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

dengan pusat WBL, Zona II di wilayah tengah dengan pusat Babat Barrage; Zona III

a. Pengembangan sistem jaringan jalan raya melalui percepatan realisasi jalan tol,

diwilayah Selatan dengan pusat di Makam Nyai Andongsari; dan

Jalan Lingkar utara Kota Lamongan, jalan lingkar selatan Kota Babat, Jalan Lingkar

• Pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Lamongan, yaitu : Wisata alam :

Selatan Pantura, serta perbaikan jalan Kabupaten dan jalan poros strategis yang

Waduk Gondang di Kecamatan Sugio, Maharani Zoo dan Goa dan Wisata Bahari

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;

Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran, Wisata Budaya : Situs/makam Sunan

b. Pengembangan sistem transportasi massal berupa kereta api dan bus metro melalui

Drajat dan Situs/makam Sunan Sendang Duwur di Kecamatan Paciran, Makam

peningkatan pelayanan kereta api dan bus metro di Kabupaten Lamongan;

Joko Tingkir di kecamatan Maduran, Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan

c. Adanya perencanaan BTS terpadu untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi.

Ngimbang, serta Makam Tumenggung Surajaya (Mbah Lamomg) di Kecamatan

B. Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan

Lamongan. Wisata Minat Khusus : TPI Kranji di Desa Kranji, TPI Brondong di

1. Kawasan Lindung

kecamatan Brondong, Sumber mata air panas Tepanas di Desa Kranji Kecamatan

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, melalui penetapan

Paciran, Sumber air panas Puncakwangi di kecamatan Babat, Babat Barrage di

kawasan hutan di Kabupaten Lamongan dan pengamanan wilayah Daerah Aliran

Kecamatan Maduran, Monumen van Der Wijck di Kecamatan Brondong, Wisata

Sungai (DAS) Bengawan solo;

Edukasi Religi desa Balun Kecamatan Turi.

b. Kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir

e. Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten

bagian utara Kabupaten Lamongan;

Lamongan.

c. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlidungan kawasan cagar budaya yang terdapat di bagian utara berupa Makam Sunan Drajad, Monumen Van

Pelaksanaan pembangunan dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4

Der Wijck dan dibagian selatan berupa Makam Nyai Andongsari;

tahapan, yaitu :

d. Kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam pada daerah yang dilalui oleh sungai Bengawan Solo; serta e. Kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi.


•

Tahap I

: 2011 - 2016

•

Tahap II

: 2017 - 2021

•

Tahap III

: 2022 - 2026

•

Tahap IV

: 2027 - 2031

VII - 6VI - 6

Tabel 7.1. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan (Indikasi Program)

NO

PROGRAM UTAMA

A Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten 1. Perwujudan Pusat Kegiatan 2.1. Membentuk Pusat Kegiatan Perkotaan secara terintegrasi dan berhirarki a. Pemantapan ibukota kabupaten sebaga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) b. Penetapan perkotaan Pusat Wilayah Pengembangan (WP) sebagai Pusat Kegiatan Lokal Perioritas (PKLp) c. Penetapan perkotaan kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 2.2. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan. a. Pengembangan perkotaan Lamongan sebagai pusat kegiatan pemerintahan b. Pengembangan perkotaan Paciran-Brondong sebagai pusat industri dan perhubungan laut

c. Pengembangan perkotaan Babat sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional

LOKASI

Kabupaten Lamongan

SUMBER PEMBIAYAAN

INSTANSI PELAKSANA

√

√

√

√

√

√

√

√

Perkotaan Brondong-Paciran, Perkotaan Babat, Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang Ibukota Kecamatan Lainnya APBN, APBD Provinsi, Bappenas, Bappeda Prov dan Kab., yang tidak termasuk PKN dan APBD Kab Kementerian PU, DPU Prov dan PKLp Kabupaten

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Perkotaan Lamongan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Perkotaan Paciran-Brondong

Perkotaan Babat

d. Pengembangan perkotaan Perkotaan Ngimbang Ngimbang sebagai pusat pelayanan kegiatan agropolitan


APBN, APBD Provinsi, APBD Kab

Bappenas, Bappeda Prov dan Kab., Kementerian PU, DPU Prov dan Kabupaten APBN, APBD Provinsi, Bappenas, Bappeda Prov dan Kab., APBD Kab Kementerian PU, DPU Prov dan Kabupaten

TAHAP I TAHAP TAHAP TAHAP II III IV 2012 2013 2014 2015 2016

APBN, APBD Provinsi, Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU APBD Kab Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten APBN, APBD Provinsi, Kemen PU, Kemen Perhubungan, APBD Kab Kemen Perumahan, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kabupaten, Dinas Kopindag Prov dan Kabupaten APBD Provinsi, APBD Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kab Kemen Perumahan, Kemen Perdagangan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kopindag Prov dan Kabupaten APBD Provinsi, APBD Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kab Kemen Perumahan, Kemen Kehutanan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Prov dan Kabupaten

VII - 7VI - 7

NO

PROGRAM UTAMA

2. Perwujudan Sistem Prasarana 2.1. Transportasi Transportasi Darat a. Jalan nasional bebas hambatan : Gresik – Lamongan - Tuban

LOKASI

SUMBER PEMBIAYAAN

Kabupaten Lamongan

APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN

b. Jalan nasional arteri Gresik – Kabupaten Lamongan Jl.Pang.Sudirman;Jl.Pang.Sudir man – Jl. Jaksa Agung Suprapto; Jl.Jaksa Agung Suprapto – Lamongan; Lamongan – Babat; Babat – Widang c. Jalan nasional kolektor Babat – Kabupaten Lamongan Bojonegoro dan Gresik – Sadang -Tuban

APBN, APBD Prov, APBD Kab.

d. Jalan Provinsi jalan kolektor Kabupaten Lamongan Babat – Temangkar; Jl.Lamongrejo; Jl.Akhmad Dahlan; Jl.Sunan Drajad; Jl.Raya Mantup; Lamongan – Bts Kab.Mojokerto; Babat – Bts.Kab.Jombang; Jalan Lamongan- Babat; Jalan Halte (Dradah, Ngimbang dan Kambangan) e. Rencana pengembangan jalan Kabupaten Lamongan antar kecamatan


f. Jalan Lingkar Selatan Pantura dengan ruas jalan Kecamatan Paciran – Solokuro – Brondong g. Jalan Lingkar Utara Lamongan dengan ruas jalan Deket – Lamongan – Turi h. Jalan Lingkar Selatan Babat (Kecamatan Babat – Kab. Bojonegoro) i. Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal di Perkotaan Lamongan

Kabupaten Lamongan


Deket – Lamongan – Turi


Kota Babat


Perkotaan Lamongan


j. Peningkatan kelas terminal

Perkotaan Babat




APBD Prov, APBD Kab.

INSTANSI PELAKSANA


Kemen PU, Kemen Perhubungan, PT. Jasa Marga, DPU Prov dan Kab., Dinas Perhubungan Prov dan Kab., BPN, Bappeda Kab Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab., BPN, Bappeda kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab., BPN, Bappeda kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten Kemen PU, DPU Prov dan Kab., BPN, Bappeda kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

DPU Bina Marga Prov dan Kab, DPU Cipta Karya Prov dan Kab, BPN, Bappeda, BPM, Dinas Perhubungan Kabupaten Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda, Dinas Perhubungan Kab. Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab

√

√

√

√

√

√

√

√

VII - 8VI - 8

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

k. Pengembangan terminal terpadu pantura di Kecamatan paciran l. Pengadaan trayek baru yang menghubungkan kecamatan Paciran dengan Kabupaten Tuban m. Rencana pengembangan terminal barang

Kecamatan Paciran

SUMBER PEMBIAYAAN APBN, APBD Prov, APBD Kab.

Kabupaten Lamongan


Kecamatan Babat

APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN

n. Rencana pengembangan dan peningkatan terminal

Kecamatan Ngimbang

APBD Kab.

o. Pengembangan jalur angkutan bus metro rute Surabaya – Lamongan - Babat p. Pengembangan jalur perkeretaapian komuter rute Surabaya – Lamongan – Babat q. Transportasi perkeretaapian • Pengembangan jalur perkeretaapian • Pengembangan jalur perkerataapian komuter • Pengembangan jaringan kereta api ganda • Pengembangan stasiun kereta api • Konservasi jalur perkeretaapian mati

Kabupaten Lamongan


Kabupaten Lamongan


Surabaya – Gresik -Lamongan – Bojonegoro

BUMN

Surabaya - Lamongan - Babat

Transportasi Laut a. Pengembangan Brondong sebagai pengumpul b. Pengembangan umum yaitu Lamongan Shorebase

TAHAP I TAHAP TAHAP TAHAP II III IV 2012 2013 2014 2015 2016 Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas √ √ √ √ √ √ √ √ Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas √ √ √ √ √ √ √ √ Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab INSTANSI PELAKSANA

Kemen Perhubungan, Kemen PU, PT. KAI, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab Kemen Perhubungan, Kemen PU, PT. KAI, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab Kemen Perhubungan, PT KAI, Dinas Perhubungan Prov dan Kab

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

BUMN

√

√

√

√

√

√

√

√

Surabaya - Lamongan – Babat Jombang Perkotaan Lamongan

BUMN

√

√

√

√

√

√

√

√

BUMN

√

√

√

√

√

√

√

√

Jalur Babat–Jombang; Babat– Tuban

BUMN

√

√

√

√

√

√

√

√

pelabuhan Kecamatan Brondong pelabuhan

APBN

Kemen Perhubungan

√

√

√

√

√

√

√

√

pelabuhan Kecamatan Paciran pelabuhan (LS)

APBD Kab., APBD Prov., APBN

Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, Swasta

√

√

√

√

√

√

√

√

Kabupaten Lamongan

APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swata

Kemen PU, Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov dan Kab

√

√

√

√

√

√

√

√

Pulau Jawa-Bali

BUMN

PLN

√

√

√

√

√

√

√

√

Transportasi Udara Relokasi Bandar Udara Juanda 2.2. Prasarana Energi a. Pengembangan sistem interconected Jawa – Bali


VII - 9VI - 9

NO

PROGRAM UTAMA b. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi c. Pengembangan SUTET d. Pengembangan SUTT e. pengembangan Gardu Induk PLN 500 KV f. Pengembangan Gardu Induk PLN 150 KV 2.3. Prasarana Telekomunikasi a. Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama-sama b. Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah wilayah terpencil 2.4. Prasarana Sumber Daya Air a. Sumberdaya air lintas Provinsi

LOKASI

Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, Bappeda, Bag. Perekonomian, BPMD Kab PLN

Kecamatan Paciran

b. Perlindungan setempat sempadan sungai;

c. Perlindungan Waduk dan embung, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan

TAHAP I TAHAP TAHAP TAHAP II III IV 2012 2013 2014 2015 2016 √ √ √ √ √ √ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

PLN

√

√

√

√

√

√

√

√

PLN

√

√

√

√

√

√

√

√

BUMN

PLN

√

√

√

√

√

√

√

√

Kabupaten Lamongan

Swasta

Swasta

√

√

√

√

√

√

√

√

Kabupaten Lamongan

Swasta

Swasta

√

√

√

√

√

√

√

√

APBD Kab, APBD Prov dan APBN APBD Kab, APBD Prov dan APBN APBD Kab

Kemen PU, Dinas PU Pengairan Prov dan Kabupaten

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

c. Penataan Sistem Jaringan Kabupaten Lamongan Bengawan Jero d. Rehabilitasi Kali Corong Kab. Lamongan – Kab. Gresik

B Perwujudan Pola Ruang 1. Perwujudan Kawasan Lindung 1.1. Kawasan Perlindungan setempat a. Perlindungan setempat sempadan pantai;

INSTANSI PELAKSANA

Bunder – Lamongan; Lamongan – APBN, APBD Prov, Babat; Babat –Bojonegoro; APBD Kab dan Swata Gresik – Sadang –Widang; Kec.Ngimbang – Modo – BUMN Kedungpring – Kec.Babat Kec.Babat-Pucuk – Sukodadi BUMN Lamongan Kecamatan Ngimbang BUMN

Sungai bengawan Solo dan Floodway b. Normalisasi DAS Bengawan Solo Kabupaten Lamongan

2.5. Prasarana Lainnya a. TPA b. Tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3

SUMBER PEMBIAYAAN

APBD Kab, APBD Prov dan APBN

Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan

APBD Prov, APBD-Kab APBD Prov, APBD-Kab

Kemen PU, Kemen LH, DPU CK dan TR Prov dan Kab, BLH Prov dan Kab

Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong

APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani

Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen LH, Kemen PU, Kemen Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kab, BLH Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, Dinas Pertanian dan Kehutanan Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab

Sepanjang aliran sungai

Kabupaten Lamongan


APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani

VII - VI 10- 10

NO

PROGRAM UTAMA perlindungan waduk dan embung; d. Perlindungan mata air 1.2. Pemantapan kawasan Cagar Budaya a. Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata

b. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan 1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam a. Perlindungan kawasan rawan gelombang pasang b. Perlindungan kawasan rawan banjir

LOKASI

Kabupaten Lamongan

Monumen Van Der Wijck di Kecamatan Brondong, Makam Sunan Drajad di Kecamatan Paciran, Makam Sendang Duwur di Kec.Paciran, Makam Joko Tingkir di Kecamatan Maduran, Makam Nyai Ratu Andongsari di Kec. Ngimbang, Desa Balun di Kec.Turi, situssitus lain Kabupaten Lamongan

Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah, Karangbinangun, Turi dan Deket

1.4. Kawasan Lindung Geologi Perlindungan kawasan Gua Kecamatan Paciran Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi 2.

SUMBER PEMBIAYAAN

INSTANSI PELAKSANA

APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani


√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Swasta

Kemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab

APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Swasta

Bappenas, Bappeda Prov dan Kab

√

√

√

√

√

√

Kemen PU, BNPB, DPU Prov dan Kab, BPBD Prov dan Kab, Bappeda

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

APBN, APBD Prov, APBD Kab. APBN, APBD Prov, APBD Kab.

√ √

√

√

√


Kemen ESDM, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudpar Prov dan Kab, Bappeda, BLH

√

√

√

√

√

√

KPH Mojokerto, KPH Jombang, dan KPH Tuban 27 Kecamatan

APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani

Kemen Kehutanan, Dinas Pertanhut Prov dan Kab Kemen Kehutanan, Dinas Pertanhut Prov dan Kab

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kabupaten Lamongan

APBN,APBD Prov, APBD Kemen Pertanian, Kemen PU, Dinas Kab., Swasta Pertanhut Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab

√

√

√

√

√

√

√

√

b. Pertanian Hortikultura

27 Kecamatan

APBD Prov, APBD Kab., swasta

√

√

√

√

√

√

√

√

c. Kawasan Agropolitan

Wilayah selatan Lamongan

APBD Prov, APBD Kab., swasta APBN, APBD Prov. APBD Kab., swasta

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Perwujudan Kawasan Budidaya 2.1. Pengembangan hutan produksi dan fungsi lindung 2.2. Pengembangan kawasan hutan rakyat 2.3. Pengembangan kawasan pertanian a. Pertanian tanaman pangan

d. Perkebunan : • Tembakau • Kenaf • Tebu

9 Kecamatan Kecamatan Laren 19 Kecamatan


VII - VI 11- 11

NO

PROGRAM UTAMA • Cabe • Wijen • Perkebunan rakyat lainnya b. Pengembangan kawasan peternakan : • Peternakan ternak besar dan kecil ruminansia

• Penggemukan ternak

• Pengembangan Ayam Buras • Pengembangan itik • Pengembangan puyuh 2.4. Pengembangan kawasan perikanan a. Perikanan tangkap b. Perikanan Budidaya • Perikanan budidaya air payau atau tambak

LOKASI

Kecamatan Paciran, Brondong, Solokuro, Laren, Babat, Modo, Bluluk, Sukorame, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Tikung, Kembangbahu dan Sarirejo. Kecamatan Sugio, Lamongan, Sukodadi, Pucuk, Karanggeng, Kalitengah, Sekarang, Karangbinangun, Deket dan Glagah Tersebar pada 27 Kecamatan

Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong

27 Kecamatan

2.5. Pengembangan kawasan pertambangan

2.6. Pengembangan kawasan industri a. Industri Besar b. Industri kecil menengah

APBN, APBD Kab., swasta

Kec. Brondong, Paciran, dan Glagah

• Perikanan kolam

• Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) • Pengembangan TPI

APBD Prov dan Kab

Dinas Peternakan Prov, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dinas ESDM Prov, Bappeda, Bag. Perekonomian, dan swasta

√

√

√

√

√

√

√

√

Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perumahan, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Daerah Benorowo, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

27 Kecamatan

• Kawasan Minapolitan

INSTANSI PELAKSANA

Kec. Mantup, Modo 4 Kecamatan 27 Kecamatan

• Perikanan budidaya air tawar

• Perikanan sawah tambak c. Pengolahan ikan :

SUMBER PEMBIAYAAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov., Bappeda kab, Dinas Kelautan dan Perikanan

27 Kecamatan Kecamatan Brondong, Paciran, dan Glagah Kecamatan Brondong Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong Kecamatan Paciran, Brondong, APBN, APBD Prov dan Solokuro, Babat, Sugio, Mantup, APBD Kab, swasta Ngimbang dan Sambeng

a.

Wilayah Utara

Seluruh kecamatan


APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta

VII - VI 12- 12

NO

PROGRAM UTAMA

2.7. Pengembangan kawasan pariwisata : • Mengembangkan obyek wisata. • Mengkaitkan kalender wisata nasional • Peningkatan Promosi wisata. • Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya • Peningkatan sadar wisata • Pengembangan model sosialisasi sadar wisata 2.8. Pengembangan kawasan permukiman 2.9. Pengembangan kawasan pesisir

C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 1.1. KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi a. Pengembangan Gerbangkertosusila sebagai KSN b. Kawasan Strategis Ekonomi Lamongan Shorebase (LS) sebagai KSP

LOKASI

SUMBER PEMBIAYAAN

Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kabupaten, Dinas Kopindag Prov dan Kab, Swasta Kemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov dan Kab, Bappeda Kab

Wisata Bahari Lamongan (WBL),Waduk Gondang, Gua Maharani dan Zoo, Sumber Air Tepanas, Monumen Van Der Wijck, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, Makam Joko Tingkir, Makam Nyai Ratu Andongsari, Desa Balun, situssitus lain, Tempat Pelelangan Ikan, Sudetan Bengawan Solo.

APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta

Kabupaten Lamongan

APBN, APBD Prov dan Kemenpera, Kemen PU, DPU Prov dan APBD Kab, swasta Kab, Bappeda, BPN APBN, APBD Prov dan Kemen PU, Kemen Perhubungan, APBD Kab, swasta Kemen Perumahan, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kabupaten, Dinas Kopindag Prov dan Kabupaten, Swasta

Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong

Perkotaan Gresik- Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan Kecamatan Paciran

APBN, APBD Prov dan APBD Kab

Kawasan Agroindustri Gelang Kecamatan Paciran Utara (Gresik – Lamongan) Kecamatan Brondong dengan industri pengolahan ikan laut sebagai KSP


d. Kawasan Kerjasama Regional Kabupaten Lamongan segitiga emas pertumbuhan Tuban – Lamongan – Bojonegoro sebagai KSP e. Kawasan Pelabuhan Perikanan Kecamatan Brondong Nusantara Brondong


c.

INSTANSI PELAKSANA




√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kemen PU, Kemenpera, Bappenas, Kemen Perhubungan

√

√

√

√

√

√

√

√

Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, Disperindag Prov dan Kab Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perindustrian, Kemen Kelautan dan Perikanan, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, Disperindag Prov dan Kab, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kab Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, Disperindag Prov dan Kab Kemen Perhubungan, Kemen Kelautan dan Perikanan, Dishub Prov dan Kab, Dinas Keluatan dan Perikanan Prov

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

VII - VI 13- 13

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER PEMBIAYAAN

INSTANSI PELAKSANA


dan Kab Kawasan Wisata Pantai Utara Kecamatan Paciran Lamongan (Wisata Bahari Lamongan, Maharani Zoo dan Goa, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, dan TPI di Pantura). Kecamatan Paciran g. Kawasan Pelabuhan ASDP f.

Wilayah Selatan

h. Kawasan Agropolitan

i.

Kawasan perdagangan dan Jasa Kecamatan Babat

1.2. KSK untuk kepentingan sosial budaya a. Monumen Van Der Wijck


Kemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov dan Kab, Bappeda

√

√

√

√

√

√

√

√

APBN, APBD Prov dan APBD Kab APBN, APBD Prov dan APBD Kab

Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov dan Kab Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perumahan, Kemen Kehutanan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Prov dan Kabupaten Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov dan Kab, Bappeda

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√


Kecamatan Brondong


b. Makam Sunan Drajat

Kecamatan Paciran

c. Makam Sendang Duwur

Kecamatan Paciran

d. Makam Jaka Tingkir

Kecamatan Maduran

APBN, APBD Prov dan APBD Kab APBN, APBD Prov dan APBD Kab APBN, APBD Prov dan APBD Kab APBN, APBD Prov dan APBD Kab APBN, APBD Prov dan APBD Kab APBN, APBD Prov dan APBD Kab

e. Kawasan Situs/Makam Ratu Andongsari f. Desa Balun g. Situs-situs lainnya

Nyai Kecamatan Ngimbang Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

1.3. KSK untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup a. Kawasan Penyangga DAS Kabupaten Lamongan Bengawan Solo sebagai KSP b. Kawasan Waduk Gondang Kecamatan Sugio c. Kawasan berhutan bakau

Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong


APBN, APBD Prov, DAS Bengawan Solo APBN, APBD Prov, DAS Bengawan Solo APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta

Kemen PU, Kemen Perhutani, Kemen Kelautan dan Perikanan, BBWS Bengawan Solo, DPU Prov dan Kab, Dinas Pertanhut Prov dan Kab, Dinas Pertanhut Prov dan Kab

VII - VI 14- 14

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents