RENCANA POLA RUANG V - 1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang Kabupaten Lamongan secara garis besar diwujudkan dalam rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pola ruang kawasan ini ditekankan pada kesesuaian fungsi wilayah sehingga diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung dan pengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

5.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung 1. Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut. 2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi : (1) Sempadan pantai dengan kriteria: a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. (2) Sempadan sungai dengan kriteria: a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

V-1

c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. (3) Kawasan sekitar embung atau waduk dengan kriteria: a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air embung atau waduk tertinggi; atau b. Daratan sepanjang tepian embung atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap

(2) Kawasan rawan banjir dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan Rawan Banjir Tersebar di Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah, Karangbinangun, Turi dan Deket. 5. kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi (Goa Maharani dan Zoo di Kecamatan Paciran)

bentuk dan kondisi fisik embung atau waduk. (4) Kawasan sekitar mata air yang berada disekitar mata air di daerah dengan kriteria : a. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan

5.1.1 Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata

b. Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. (5) Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dengan kriteria: a. proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota;

air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kriteria penetapan kawasan lindung adalah : 1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175; atau

b. proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota; dan

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih; dan atau 3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000-2000 meter/dpl.

c. rencana RTH perkotaan seluas kurang lebih 10.387 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) ha.

Di Kabupaten Lamongan kawasan hutan secara keseluruhan adalah seluas 33.717 Ha, yang

3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi : (1) Kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Brondong seluas kurang lebih 12 (dua belas) ha dan Kecamatan Paciran seluas kurang lebih 13 (tiga belas) ha.

terbagi menjadi 3 KPH, yaitu KPH Mojokerto, KPH Tuban dan KPH Jombang. Dengan luas hutan lindung adalah 253 Ha yang merupakan pengelolaan KPH Mojokerto, yaitu terdapat di Kecamatan Sugio dengan luas 225,3 Ha, Kecamatan Sambeng 1,6 Ha, Kecamatan Ngimbang 22,6

(2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu

Ha dan Kecamatan Modo seluas 3,4 Ha, sedangkan hutan produksi seluas 33.464 Ha yang

pengetahuan perlu mendapat perhatian agar kawasan yang memiliki peninggalan

terletak dalam tiga KPH yaitu KPH Mojokerto seluas 23.889 Ha; KPH Tuban seluas 8.112 Ha dan

budaya dan sejarah dapat terlindungi. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

KPH Jombang seluas 1.463 Ha.

meliputi monumen Van Der Wijck di Kecamatan Brondong, makam Sunan Drajad di Kecamatan Paciran, makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran, makam Jaka Tingkir

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya bencana erosi, banjir,

di Kecamatan Maduran, makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan Ngimbang, Desa

sedimentasi, dan menurunnya fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan, unsur hara

Balun di Kecamatan Turi,

tanah, air tanah, dan air permukaan. Temasuk didalamnya adalah upaya pelestarian DAS.

situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah. 4. Kawasan rawan bencana alam, meliputi :

Adapun pengelolaan kawasan ini diarahkan pada :

(1) Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dengan kriteria kawasan sekitar pantai

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami penurunan fungsi melalui

yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan

pengembangan vegetasi tanaman tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap

100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau

permukaan tanah dan resapan air;

matahari. Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi berada di Kecamatan Paciran

2. Pengoptimalan fungsi hutan lindung di wilayah DAS dan daerah sekitar waduk;

dan Kecamatan Brondong.

3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.


V-2

Pariwisata yaitu WBL (Wisata Bahari Lamongan) di Kecamatan Paciran;

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai,

Kawasan Industri LIS di Kecamatan Paciran;

kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air, dan kawasan sempadan irigasi.

Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Brondong;

Pelabuhan ASDP di Kecamatan Paciran;

5.1.2.1 Kawasan Sempadan Pantai

Pelabuhan Sedayulawas di Kecamatan Brondong;

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting

Pengembangan kawasan tersebut diatas harus dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan

untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan ekosistem seperti perlindungan

yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir.

5.1.2

Kawasan Perlindungan Setempat

hutan bakau (mangrove) serta ekosistem laut lainnya, yang terdapat di kawasan pesisir

4. Melakukan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;

Kabupaten Lamongan. Kriteria penetapan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian

5. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung

pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan perlindungan sempadan pantai di Kabupaten Lamongan berada di 2 (dua) kecamatan yang direncanakan

Tabel 5.1.

7. Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai obyek

Luas Sempadan Pantai di Kabupaten Lamongan Kecamatan

6. Bangunan di pantai diarahkan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;

seluas kurang lebih 423 ha terletak di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

No

pantai;

wisata dan penelitian; serta 8. Dalam skala besar diperlukan penetapan zona lindung di wilayah pesisir utara Kabupaten

Luas Sempadan Pantai (Ha)

Lamongan sebagai kawasan Industri dan Pariwisata. 1

Paciran

273

2

Brondong

151

5.1.2.2 Kawasan Sempadan Sungai

Total

423

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang “Garis sempadan

Sumber : Hasil Rencana 2011

sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai” menjelaskan

Pada kawasan sempadan pantai terdapat fungsi budidaya seperti perikanan, pariwisata, dan

bahwa sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi

permukiman. Guna menjaga kawasan sekitar pantai dari kerusakan lingkungan dan kerusakan

kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya

ekosistem pantai, maka perlu adanya perlindungan terhadap sempadan pantai, dan

untuk

dengan mengamankan daerah sekitarnya. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang

mengantisipasi gelombang pasang dan bahaya tsunami. Sehingga dilakukan pembatasan

kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai

perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan

manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

setempat. Pengelolaan kawasan sempadan pantai dilakukan dengan : 1. Perlindungan kawasan sempadan pantai di Kecamatan Brondong dan Paciran yaitu jarak 100 meter dari pasang tertinggi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai; 2. Pada sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir yaitu Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran yang terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria harus dilindungi dari kerusakan; 3. Pada kawasan sepanjang pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung juga memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti :

Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Paciran dan Brondong,


V-3

Dalam pasalnya yang ke-3 (ketiga), dijelaskan bahwa penetapan kawasan sempadan sungai

Kawasan sempadan sungai direncanakan seluas ± 2.020 ha, yang meliputi Kecamatan Babat,

dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan

Deket, Glagah, Kalitengah, Karanggeneng, Karangbinangun, Kembangbahu, Lamongan, Laren,

pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk embung dan waduk dapat

Maduran, Mantup, Pucuk, Sambeng, Sekaran, Sukodadi, Sukorame, Sugio, Tikung, Kedungpring,

dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Adapun penetapan kawasan sempadan sungai di

Modo, Ngimbang, Bluluk, Brondong, Paciran dan Turi.

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: A. Garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut (Pasal enam) : 1. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurangkurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; 2. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan dengan pembatasan kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain dilakukan dengan : a.

lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai;

kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul B. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan diperkotaan

b.

didasarkan pada kriteria berikut (Pasal tujuh): 1) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima

c.

d.

500 (lima ratus) Km dengan garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)

Sungai yang arusnya lemah dan tidak menyebabkan timbulnya banjir dapat digunakan untuk pariwisata; serta

Sungai Bengawan Solo, Kali Blawi dan Kali Lamong. 2

Sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu bagian dari wisata alam-petualangan seperti arung jeram, out bond dan kepramukaan;

ratus) Km atau lebih dengan garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 100

2) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari

Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan;

2

(seratus) m, termasuk sungai besar di Kabupaten Lamongan ini antara lain adalah :

Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi

e.

Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai.

m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, termasuk pada wilayah ini adalah seluruh anak Sungai Bengawan Solo. C. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria (Pasal delapan):

5.1.2.3 Kawasan Sekitar Waduk dan Embung Kawasan sekitar waduk atau bendungan adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk

(1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan

atau bendungan. Pasal ke- 10 dalam Permen No.63/1993 menyebutkan penetapan garis

ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu

sempadan embung, waduk, mata air, dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut

ditetapkan;

mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990

(2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan (3) Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut: a. Untuk embung dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; b. Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air; dan c. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau.


V-4

Kabupaten Lamongan memiliki 2 waduk besar yaitu Waduk Gondang dan Waduk Prijetan yang

3. Waduk yang digunakan untuk pariwisata seperti di Waduk Gondang - Kecamatan Sugio,

mana selain berfungsi sebagai pengairan, juga sebagai sumber mata air dan wisata. Waduk

Waduk Prijaten – Kecamatan Kedungpring. Untuk kepentingan pariwisata diijinkan

Gondang dan Waduk Prijaten memiliki total perlindungan waduk seluas 1.134,85 Ha. Guna

membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;

meminimasi adanya erosi dan sedimentasi pada waduk, maka perlu upaya perlindungan

4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground

sepanjang sungai dari kerusakan lingkungan terutama mulai dari hulu sungai dan kawasan lindung bawahannya. Pengamanan terhadap sepanjang DAS Bengawan Solo juga perlu dilakukan

cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta 5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak

dengan menerapkan ketentuan-ketentuan sempadan sungai yang dilakukan secara lintas

berhubungan dengan konservasi waduk.

wilayah. Kawasan sekitar waduk dan embung direncanakan seluas ± 5.779 ha, terletak di : a. Kecamatan Sugio seluas ± 691 ha; b. Kecamatan Sukodadi seluas ± 105 ha; c. Kecamatan Kembangbahu seluas ± 181 ha; d. Kecamatan Turi seluas ± 23 ha; e. Kecamatan Lamongan seluas ± 43 ha; Gambar 5.1.

f. Kecamatan Tikung seluas ± 295 ha;

Waduk Gondang di Kecamatan Sugio

g. Kecamatan Sarirejo seluas ± 401 ha; h. Kecamatan Deket seluas ± 110 ha; i. Kecamatan Karangbinangun seluas ± 26 ha; j. Kecamatan Sekaran seluas ± 1.173 ha; k. Kecamatan Maduran seluas ± 202 ha; l. Kecamatan Kalitengah seluas ± 5 ha; m. Kecamatan Pucuk seluas ± 332 ha; n. Kecamatan Kedungpring seluas ± 321 ha; o. Kecamatan Modo seluas ± 319 ha;

5.1.2.4 Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria penetapan kawasan sekitar mata air adalah perlindungan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Keberadaan sumber mata air di wilayah Kabupaten Lamongan di mana lokasinya cukup banyak dan tersebar di beberapa kecamatan. Perlindungan terhadap sumber mata air dilakukan dengan pembatasan kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

p. Kecamatan Babat seluas ± 415 ha; q. Kecamatan Laren seluas ± 404 ha; r. Kecamatan Mantup seluas ± 255 ha; s. Kecamatan Ngimbang seluas ± 34 ha; t. Kecamatan Sambeng seluas ± 444 ha. Pengelolaan kawasan sempadan waduk dilakukan dengan: 1. Perlindungan sekitar waduk/embung untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; 2. Waduk selain untuk irigasi, pengendali air, perikanan, sumber energi listrik juga untuk pariwisata. Untuk itu diperlukan pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;


Kawasan sekitar mata air, meliputi : a.

Kecamatan Sugio;

b.

Kecamatan Paciran;

c.

Kecamatan Solokuro;

d.

Kecamatan Brondong;

e.

Kecamatan Kembangbahu;

f.

Kecamatan Mantup;

g.

Kecamatan Ngimbang;

h.

Kecamatan Sambeng;

i.

Kecamatan Kedungpring;

V-5

j.

Kecamatan Modo;

Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Lamongan adalah paling sedikit 30 % dari

k.

Kecamatan Bluluk; dan

luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

l.

Kecamatan Sukorame.

sengaja di tanam. Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20 % dan RTH privat sebesar 10%. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan

Pengelolaan kawasan sekitar mata air antara lain dilakukan dengan :

hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

1. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

Proporsi

30%

merupakan

ukuran

minimal

untuk

menjamin

keseimbangan

ekosistem

2. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;

kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun

3. Sumber air yang digunakan untuk pariwisata seperti di Waduk Gondang - Kecamatan

sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang

Sugio. Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk

diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/kawasan

pariwisata peruntukkannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.

perkotaan.

Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri; 4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta

Proporsi RTH publik seluas minimal 20 % dan privat 10 % yang disediakan dimaksudkan agar proporsi

5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.

RTH

minimal

dapat

lebih

dijamin

pencapaiannya,

sehingga

memungkinkan

pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi RTH di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Lamongan, maka pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. Adapun area RTH

5.1.2.5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

yang ada di Kabupaten Lamongan seluas kurang lebih 10624,43 ha, yang terdiri atas :

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang

a. jalur hijau;

atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

b. lahan – lahan sekitar kawasan konservasi, kawasan pusat kota dan kawasan perlindungan

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian RTH

ataupun kawasan sempadan;

kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang

c. lahan – lahan berupa taman sebagai kawasan konservasi, estetika dan rekreasi kota;

dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara

d. lahan – lahan sekitar bangunan perumahan dan bangunan umum; dan

umum. Yang termasuk RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau

e. makam.

sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau Perkembangan Kabupaten Lamongan berimplikasi pada peningkatan tumbuhnya fungsi

halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

perumahan dan permukiman sehingga pengembang perumahan diprediksikan akan banyak Pada kawasan perkotaan, pengembangan RTH perkotaan diarahkan pada pengembangan hutan

berkembang. Pada kawasan perumahan yang dikembangkan oleh pengembang/developer

kota yang dapat difungsikan sebagai fungsi ganda. Pengembangan RTH di Kota Lamongan lebih

ditekankan selain penyediaan RTH Taman juga harus menyediakan lahan untuk fungsi RTH

diarahkan pada fungsi hutan kota yang memiliki fungsi ganda. Pengembangan hutan kota ini

makam, karena hal ini akan menjadi suatu masalah tersendiri jika tidak ada penekanan pada

lebih

fungsi ini.

ditekankan

dengan

asumsi

untuk

mempersiapkan

Kabupaten

Lamongan

dalam

mempertahankan keseimbangan wilayah akibat perkembangan kawasan terbangun. Rencana pengembangan untuk RTH Perkotaan meliputi seluruh kawasan perkotaan tiap kecamatan.

Upaya penanganan/pengelolaan RTH Perkotaan adalah : a. Peningkatan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya RTH melalui gerakan Kota hijau (Green Cities);


V-6

b. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih meningkatkan peran swasta dan masyarakat melalui bentuk – bentuk kerjasama yang saling menguntungkan; c. Mengembangkan proyek – proyek percontohan RTH berbagai jenis dan bentuk yang ada di beberapa wilayah kota; d. Penetapan RTH sebagai prasarat utama dalam pemberian izin atau rekomendasi bagi pihak yang hendak membangun suatu kawasan.

5.1.3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Gambar 5.2.

Cagar Budaya Makam Sunan Drajat, Makam Nyai Ratu Andongsari dan Monumen Van Der Wijck

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yeng terdapat di Kabupaten Lamongan adalah kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Rencana pengelolaan kawasan konservasi budaya dan sejarah meliputi : 1. Pada kawasan sekitar monumen harus dikonservasi untuk kelesrarian dan keserasian benda

5.1.3.1

Kawasan Pantai Berhutan Bakau

cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan

Kawasan pantai berhutan bakau yaitu kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk melestarikan

hutan

bakau

sebagai

pembentuk

ekosistem

hutan

bakau

dan

monumen tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;

tempat

2. Monumen juga memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan

berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air

pengembangan jalur wisata yang menjadikan monumen sebagai salah satu obyek wisata yang

laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda peninggalan dan tujuan

Kawasan pantai berhutan bakau yang jaraknya dari garis air surut terendah ke arah darat

pendidikan dasar-menengah;

sebesar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan. Kawasan pantai berhutan bakau ini memiliki fungsi penyeimbang lingkungan pantai sehingga harus dilestarikan, diperluas melalui reboisasi bakau. Potensi kawasan ini juga untuk tambak dan alih fungsi bakau untuk tambak direncanakan maksimum 20% dari total bakau yang ada.

3. Penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi. 4. Penetapan kawasan yang dilestarikan baik di perkotaan maupun perdesaan disekitar benda cagar budaya. Juga menjadikan benda cagar budaya sebagai orientasi bagi pedoman pembangunan pada kawasan sekitarnya.

Rencana penetapan untuk perlindungan kawasan hutan bakau yang terdapat di Kabupaten Lamongan, meliputi:

Cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan gedung meliputi :

a. kawasan hutan bakau di Kecamatan Brondong, seluas kurang lebih 12 ha; dan

a. Monumen van Der Wijck, di Kecamatan Brondong.

b. kawasan hutan bakau di Kecamatan Paciran, seluas kurang lebih 13 ha.

b. Makam Sunan Drajad, di Kecamatan Paciran; c. Makam Sendang Duwur, di KecamatanPaciran;

5.1.3.2

Kawasan Cagar Budaya

d. Makam Jaka Tingkir, di Kecamatan Maduran;

Di Kabupaten Lamongan yang merupakan kawasan cagar budaya non gedung sekaligus menjadi

e. Makam Nyai Putri Andongsari, di Kecamatan Ngimbang; dan

kawasan dengan fungsi sebagai tempat pariwisata adalah Monumen Van Der Wijck di Kecamatan

f. Situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Paciran. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan perlindungan cagar budaya untuk lingkungan bangunan gedung : a. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi;


V-7

b. penetapan kawasan yang dilestarikan baik di perkotaan maupun perdesaan disekitar benda cagar budaya, juga menjadikan benda cagar budaya sebagai orientasi bagi pedoman pembangunan pada kawasan sekitarnya.

5.1.4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Rawan Bencana yang terdapat di Kabupaten Lamongan adalah bencana banjir, bencana Gambar 5.3.

gelombang pasang dan abrasi.

A.

Rawan Bencana Banjir

Luas seluruh kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Lamongan mencapai 20.517,06 Ha

Upaya Penanggulangan Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan kerawanan terhadap banjir diatas, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik adalah :

atau sekitar 11,32 % dari luas wilayah, meliputi :

1. Pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai secara lintas wilayah melalui

a. Kecamatan Babat;

Pengelolaan DAS Bengawan Solo.

b. Kecamatan Sekaran;

2. Pengelolaan Irigasi dengan memanfaatkan DAS Bengawan Solo.

c. Kecamatan Maduran;

3. Melakukan Penghijauan pada sepanjang aliran sungai.

d. Kecamatan Laren;

4. Melakukan Perlindungan Hutan pada Kawasan sekitar sungai.

e. Kecamatan Karanggeneng;

5. Pembuatan tanggul pada kawasan daerah aliran sungai dengan prioritas pada kawasan

f. Kecamatan Kalitengah;

dataran dan rawan banjir;

g. Kecamatan Glagah;

6. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta

h. Kecamatan Karangbinangun;

7. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan

i. Kecamatan Turi;dan

wilayah lain.

j. Kecamatan Deket.

8. Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;

Beberapa penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan hijau di sekitar daerah sungai, dan banyak terdapat kawasan budidaya di sekitar

Jalur evakuasi bencana untuk menanggulangi bahaya banjir, meliputi :

kawasan konservasi.

•

Jalur yang melalui jalan Kecamatan Sekaran - Kecamatan Maduran - Kecamatan Laren – Kecamatan Babat;

•

Jalur yang melalui jalan Kecamatan Karanggeneng - kecamatan Sukodadi;

•

Jalur yang melalui jalan Kecamatan Kalitengah - kecamatan Sukodadi;

•

Jalur yang melalui jalan Kecamatan Karangbinangun - kecamatan Deket; dan

•

Jalur yang melalui jalan Kecamatan Glagah – kecamatan Deket;

B.

Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi Pantai

Rawan bencana berupa rawan gelombang pasang perlu diantisipasi pada kawasan pantura yaitu di pesisir Brondong dan Paciran. Kawasan ini merupakan kawasan dengan intensitas pengembangan yang tinggi terutama untuk kegiatan-kegiatan budidaya. Untuk menyeimbangkan


V-8

kelestarian lingkungan sekitar pantai dan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana terutama bencana gelombang pasang, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan sejak dini.

Adapun upaya penanggulangan untuk mengantisipasi kemungkinan rawan gelombang pasang, sebagai berikut : 1. Memelihara ekosistem sekitar pantai seperti Hutan Mangrove; 2. Perlindungan terhadap hutan bakau/mangrove, terumbu karang untuk mencengah terjadinya intrusi air laut.

Gambar 5.4. 5.1.5

Upaya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Sekitar Pantai

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi yang terdapat di Kabupaten Lamongan adalah merupakan kawasan cagar alam geologi. Daerah yang merupakan kawasan cagar alam geologi adalah Goa Maharani di Kecamatan Paciran yang merupakan bentukan batuan sedimen yang membentuk stalakmit dan stalaktit. Goa Maharani saat ini sudah dikonservasi dan menjadi tempat wisata.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan cagar alam geologi, meliputi : a. pengembangan dan pengelolaan kawasan sebagai kawasan pariwisata dan ilmu pengetahuan alam; b. pengembangan kegiatan penelitian; c. tetap mempertahankan fungsi lindung. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi penetapan kawasan lindung, lihat Peta 5.1. Peta Penetapan Kawasan Lindung.


V-9


V - 10

5.2

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan

Budidaya

adalah

kawasan

yang

b. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan ditetapkan

dengan

fungsi

utama

untuk

membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi

secara berkelanjutan; dan/atau c. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan

kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan,

kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pesisir.

ekonomi riil. (6) Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria : a. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas : a. Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat). b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat). c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria: •

memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau

•

b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau c. Tidak mengubah lahan produktif. (7) Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria : a. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau b. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. (8) Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria : a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. (9) Kawasan peruntukan lainnya yang terdiri atas kawasan Pesisir dan sektor informal.

merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tamping lingkungan.

(2) Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. (3) Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria : a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. (4) Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria: a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri

5.2.1

Kawasan Hutan Produksi

Pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 3 KPH, yaitu KPH Mojokerto, KPH Tuban dan KPH Jombang. Hutan produksi yang dikelola oleh KPH Mojokerto adalah seluas 23.889 Ha, KPH Tuban seluas 8.112 Ha dan KPH Jombang seluas 1.463 Ha. Total luas hutan produksi di Kabupaten Lamongan adalah 33.464 ha.

Kerusakan kawasan hutan yang terjadi akan mengakibatkan makin meluasnya lahan kritis, berkurang atau hilangnya sumber air, terjadi erosi serta pendangkalan aliran sungai yang sampai saat ini belum diatasi.

pengolahan hasil perikanan; dan/atau b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. (5) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah. Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria: a. Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;


V - 11

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 28/1985 tentang Perlindungan Hutan, pasal ke- 2 yaitu Pengembangan luas hutan di Kabupaten Lamongan yang masih kurang, terbentur dengan kurang tersedianya lahan serta kegiatan pembangunan wilayah. Oleh sebab itu, di tempuh upaya lain dengan pemanfaatan kawasan resapan air yang sebagian besar merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan dengan fungsi hutan.

tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Dilanjutkan dalam pasalnya yang ke-3 yaitu dilakukan

segala usaha, kegiatan,

tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan. Pengaturan zoning kawasan hutan ini berkaitan dengan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam. Sesuai PP No. 34 Tahun 2002 yang berhak mengeluarkan Ijin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten dalam hal IUPHHK harus melaksanakan pemantauan secara ketat berdasar prinsip Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)

Gambar 5.5.

Gambar 5.5 Kawasan Hutan di Kabupaten Lamongan

melalui dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) IUPHHK dan melakukan pengawasan pelaksanaannya di lapangan.

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya bencana erosi, banjir, sedimentasi, dan menurunnya fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan, unsur hara

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan produksi, meliputi :

tanah, air tanah, dan air permukaan. Temasuk didalamnya adalah upaya pelestarian DAS.

a. beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan

Sebagian kawasan ini telah mengalami alih fungsi untuk kawasan budidaya terutama permukiman perdesaan, pengembangan hortikultura, pertanian tanaman pangan semusim, dan perkebunan. Adapun pengelolaan kawasan ini diarahkan pada :

tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi; b. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;

1. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;

c. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui program pengelolaan hutan

2. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, sehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan.

bersama masyarakat; d. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; e. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan

Keberadaan hutan produksi di Kabupaten Lamongan dimana pada kawasan ini merupakan

rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.

kawasan yang perlu dilindungi dan untuk peningkatan dari nilai manfaat (hutan produksi) melalui penerapan sistem tebang pilih, pemanfaatan sebagai lokasi wisata dengan tetap menerapkan asas kelestarian ekosistemnya, penerapan sistem penjarangan. Pengembangan hutan guna meningkatkan fungsi penghijauan, melestarikan kawasan, sekaligus mencegah erosi dan meningkatkan nilai ekonomi lahan. Pengolahan hasil hutan produksi, dikelola untuk upaya peningkatan hasil dan mutu dalam bentuk-bentuk yang menarik konsumen. Diharapkan

dengan

peningkatan

hasil

produksi

sektor

kehutanan,

dapat

mendorong

perkembangan kegiatan industri yang mengelolanya, sehingga diharapkan adanya multiplier effect.


Gambar 5.6.

Hutan Produksi

V - 12

Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 maka secara umum Pemanfaatan hutan,

diperlukan guna menghindari terjadinya bahaya tanah longsor yang diakibatkan oleh adanya

bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat

proses penggundulan hutan sehingga tanah tidak dapat menyerap air.

secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2007 merinci lebih detail lagi bahwa, pemanfaatan hutan secara lestari wajib memenuhi

Selain itu terdapat beberapa Kecamatan yang memiliki wilayah dengan kelerengan tinggi

kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup kriteria dan indikator

(kelerengan sekitar 40 %) diantaranya Kecamatan Sukorame, Ngimbang dan Sambeng yang juga

aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Selanjutnya kriteria dan indikator tersebut dijabarkan dalam

merupakan kawasan hutan lindung mutlak. Keberadaan kawasan hutan lidung harus tetap dijaga

Keputusan Menteri Kehutanan No. 4795/Kpts-II/2002 tanggal 3 Juni 2002 tentang Kriteria

dari adanya penggunaan lahan baik pertanian dengan sistem terasiring bahkan perkembangan

dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan, yang berupa

permukiman penduduk, sedangkan pada wilayah kecamatan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai

•

Kelestarian fungsi produksi : Pengelolaan hutan yang mampu menjamin kelestarian

hutan produksi terbatas dengan tetap memperhatikan konsep konservasi dan pelestarian,

usaha melalui pengaturan hasil dari sumber daya yang berkelanjutan (sustainable forest

sehingga pengelolaannya tidak menyebabkan kerusakan terhadap kawasan hutan.

management). •

Kelestarian fungsi ekologi/lingkungan diartikan sebagai terpeliharanya viabilitas dan

5.2.2

fungsi ekosistem hutan dan ekosistem-ekosistem di sekitarnya pada level yang sama atau

Kawasan hutan rakyat yang ada di Kabupaten Lamongan seluas kurang lebih 7.098 ha dari total

lebih tinggi. Ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap

luas

mempertahankan produktivitas, dan kemampuannya untuk pulih kembali. Fungsi ini

penanganan/pengelolaan kawasan hutan rakyat meliputi :

menghendaki pelaksanaan pengelolaan hutan yang menghargai atau didasarkan pada

a.

wilayah

Kabupaten

Lamongan,

yang

tersebar

di

seluruh

Kecamatan.

Upaya

Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;

proses-proses alami. •

Kawasan Hutan Rakyat

Kelestarian fungsi sosial mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma

b.

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program rehabilitasi hutan dan lahan;

sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari secara sosial apabila sesuai

c.

Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk

dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui ambang batas

diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;

toleransi

komunitas setempat terhadap perubahan akibat pengelolaan hutan.

d.

Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.

5.2.3

Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Lamongan secara keseluruhan seluas 91.458,91 ha dengan rincian: pertanian lahan basah (sawah) seluas 79.320 ha dan pertanian lahan kering/hortikultura (bukan sawah) seluas 12.138,91 ha. Dimana untuk kawasan jenis ini keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan. Pengembangan kawasan pertanian dilakukan dengan : 1. Pada setiap kawasan sentra produksi di perdesaan akan dilengkapi dengan lumbung desa Gambar 5.7.

Pembukaan lahan hutan untuk perladangan

modern, juga pasar komoditas unggulan; 2. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya

Kawasan hutan diwilayah Kabupaten Lamongan terletak diketinggian antara 100 – 400 meter

pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan ke Kecamatan Ngimbang sebagai

dpl. Adapun pengawasan dan perlindungan disekitar wilayah konservasi tersebut sangat

kawasan prioritas pengembangan, serta Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Bluluk dan Kecamatan Sugio;


V - 13

Tabel 5.2.

3. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri

Luas Pertanian Tanaman Pangan

pengolahan pertanian dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor ini harus tetap di pacu dan dikembangkan produksinya secara intensif dan ekstensif;

NO

serta 4. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan eksport.

URAIAN

LUAS (ha)

1

Sawah beririgasi teknis

14.730

2

Sawah beririgasi setengah teknis

10.551

3

Sawah beririgasi sederhana

20.560

JUMLAH Produksi Tanaman Komoditi Unggulan (Pangan, Hortikultura, Perkebunan)

Sumber : LDA Kab Lamongan 2007

- Komoditi Unggulan Segar - Produk Olahan (Industri kecil/RT)

Peternakan (Komoditi Unggulan)

45.841

Pasar Sub Terminal Agribisnis

b.

sawah tadah hujan seluas kurang lebih 33.479 ha atau 18,47% tersebar di seluruh Kecamatan.

Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan sawah abadi pertanian pangan ini perlu ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkatan

Bahan Organik Kotoran

dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah teknis. Pengembangan sawah selain padi juga dilakukan penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya. Perikanan (Pembenihan & Pembesaran)

Gambar 5.8.

Model Agribisnis di Kawasan Agropolitan

Kawasan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan.

5.2.3.1 Pertanian Tanaman Pangan Kawasan pertanian tanaman pangan banyak dijumpai pada wilayah bagian tengah utara dan tengah selatan Kabupaten Lamongan. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi : a.

Sawah beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana seluas kurang lebih 45.841 (empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu) ha ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan luas 45.841 ha atau 25,29 %. Sawah jenis ini tersebar di Kecamatan Lamongan, Kembangbahu, Tikung, Sarirejo, Sukodadi, Pucuk, Deket, Turi, Karangbinangun, Glagah, Kalitengan, Sugio, Kedungpring, Modo, Karanggeneng, Sekaran, Maduran, Babat, Laren, dan Solokuro;


Selain itu upaya mempertahankan luasan kawasan pertanian di Kabupaten Lamongan juga dapat dilakukan dengan cara : 1. Pengembangan prasarana pengairan; 2. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur; serta 3. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain. 4. Mempertahankan

fungsi

kawasan

pertanian

yang

sudah

ada,

sesuai

dengan

peruntukannya. 5. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial, dengan menyusun perda sebagai satu dasar hukum yang mengatur pembatasan kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial 6. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan pada beberapa kawasan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian yang ada saat ini. Upaya ekstensifikasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan kelas lahan perkebunan menjadi lahan pertanian produktif.

V - 14

7. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah Kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.

Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura adalah sebagai berikut : 1. Buah-Buahan a. Semangka

:

Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Karanggeneng dan Sekaran.

b. Blimbing

:

Ngimbang, Mantup, Sugio, Sukodadi, Lamongan, Deket, Maduran, Laren dan Solokuro.

c. Jambu Biji

:

Sugio, Pucuk, Sukodadi, Tikung, Deket, Glagah, Sekaran dan Paciran.

Gambar 5.9.

Kawasan pertanian di Kabupaten Lamongan

d. Alpukat

:

Ngimbang.

e. Jeruk siam

:

Solokuro dan Paciran.

f. Nangka

:

Mantup, Sugio, Deket, Solokuro dan Paciran.

g. Pepaya

:

Bluluk, Sambeng, Kembangbahu, Tikung dan Solokuro.

h. Mangga

:

Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Babat, Sukodadi, Lamongan, Tikung, Sarirejo, Karangbinangun, Maduran

Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan adalah sebagai berikut : a. Padi

:

Sukorame, Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan,

b. Jagung

:

dan Solokuro.

Tikung,

Sarirejo,

Glagah,

Turi,

i. Pisang

:

Kembangbahu, Kedungpring, Modo, Pucuk, Lamongan, Sarirejo,

Kalitengah,

Deket, Glagah, Turi, Maduran, Laren dan Brondong.

Karanggeneng, Sekaran, Maduran dan Laren.

j. Salak

:

Sambeng, Solokuro dan Paciran.

Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Kembangbahu, Glagah,

k. Sawo

:

Sukorame, Sambeng, Mantup, Solokuro dan Brondong.

Solokuro, Paciran dan Brondong.

l. Rambutan

:

Solokuro.

c. Ubi Kayu

:

Modo, Tikung, Karanggeneng, Solokuro, Paciran dan Brondong.

m. Sirsak

:

Ngimbang, Sugio, Babat, Tikung dan Solokuro.

d. Ubi Jalar

:

Ngimbang, Sugio, Sukodadi dan Kalitengah

n. Jambu air

:

Sugio, Pucuk, Tikung, Glagah, Karangbinangun, Sekaran dan

e. Kacang Tanah

:

Kembangbahu, Karanggeneng, Solokuro, Paciran dan Brondong.

f. Kacang Hijau

:

Bluluk, Kembangbahu, Sugio, Pucuk, Tikung, Karanggeneng,

o. Nanas

:

Ngimbang

Sekaran, Maduran dan Solokuro.

p. Sukun

:

Sambeng, Kembangbahu dan Solokuro.

Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Tikung, Sarirejo, Laren

q. Markisa

:

Sukodadi

dan Paciran.

r. Jeruk besar

:

Ngimbang

s. Blewah

:

Sukorame, Kembangbahu, Modo dan Karangbinangun.

g. Kedelai

:

h. Sorghum

5.2.3.2

:

Babat

Pertanian Hortikultura

Laren.

2. Sayuran

Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan

a. Bawang Merah

:

Sukorame, Bluluk, Ngimbang dan Sugio.

Lamongan, Kecamatan Tikung, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Mantup, Kecamatan

b. Sawi

:

Sugio

Sambeng, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk dan Kecamatan

c. Tomat

:

Sukodadi, Glagah dan Maduran.

Sugio. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing.

d. Kangkung

:

Mantup, Kembangbahu dan Tikung.

e. Cabe rawit

:

Ngimbang, Sambeng, Babat, Sukodadi, Tikung, Deket dan Solokuro.


V - 15

f. Bawang daun

:

Bluluk, Sugio, Pucuk, Turi, Laren, Solokuro, Paciran dan

yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi

Brondong.

area pertanian tanaman pangan;

g. Kacang panjang

:

Sugio, Glagah dan Karanggeneng.

h. Ketimun

:

Sugio, Sukodadi dan Lamongan.

i. Cabe besar

:

Babat, Glagah, Karanggeneng dan Laren.

5. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;

j. Terong

:

Babat, Sukodadi, Sekaran dan Maduran.

6. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta

k. Bayam

:

Sugio.

7. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

4. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, tebu, tembakau, kapas dan kenaf;

5.2.3.3 Kawasan Perkebunan

Arahan pengembangan kawasan perkebunan berdasarkan komoditas masing – masing kecamatan,

Di Kabupaten Lamongan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan,

yaitu :

dimana untuk pemanfaatan dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan

a. Cabe jamu

:

Mantup dan Sugio.

kawasan. Luas kawasan perkebunan di Kabupaten Lamongan sebesar 9.919,14. Rencana

b. Kenaf

:

Laren.

pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Lamongan adalah 90% dari luas perkebunan

c. Tembakau rakyat

:

Sukorame,

eksisting yaitu seluas 8.927 ha yang tersebar di Kecamatan Sukorame, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kembangbahu,

Bluluk,

Ngimbang,

Sambeng,

Mantup,

Modo,

Kedungpring, Sugio dan Babat. d. Tebu

:

Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu,

Kecamatan Sugio, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo, Kecamatan Babat, Kecamatan

Sugio, Kedungpring, Modo, Babat, Pucuk, Sukodadi, Lamongan,

Karanggeneng, Kecamatan Laren, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran dan Kecamatan

Tikung, Sarirejo, Laren, Solokuro, Paciran dan Brondong.

Brondong.

e. Wijen

:

Pucuk, Babat, Sukodadi dan Modo.

Sektor berikutnya adalah perkebunan dengan jenis komoditi yang paling tinggi adalah tebu

5.2.3.4 Kawasan Peternakan

dengan jumlah produksi 15.436,496 ton per tahun dan Kecamatan Mantup adalah penghasil

Ternak besar (sapi) terdapat di Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Sarirejo. Pengembalaan

komoditi tebu terbesar yaitu 5.115,004 ton per tahun. Potensi di sektor perkebunan sangat

ternak dilakukan ada yang secara bersama – sama dengan pertimbangan lahan yang masih sulit.

ditunjang dan tergantung pada kesesuaian dan kemampuan tanah terhadap jenis tanaman yang

Sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam, kambing) pendistribusian sudah cukup

ada. Potensi perkebunan jenis komoditi tebu sangat dimanfaatkan oleh penduduk karena untuk

merata pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan dan setiap penduduk

pengolahan komoditi ini, cukup mudah dan relatif cepat masa panennya. Untuk satu kali tanam,

rata-rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil.

petani tebu dapat memanen sebanyak 3 kali dengan biaya produksi cukup murah.

Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini digunakan untuk pertanian tanaman semusim

1. Pengembangan bibit ternak besar dan kecil ruminansia di Kecamatan Paciran, Brondong,

akan dilakukan pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan bersama

Solokuro, Laren, Babat, Modo, Bluluk, Sukorame, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Tikung,

masyarakat. Berbagai cara dalam pemanfaatan perkebunan antara lain adalah :

Kembangbahu dan Sarirejo;

1. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;

2. Pengembangan penggemukan (fattening) di Kecamatan Kedungpring, Sugio, Lamongan, Sukodadi, Pucuk, Karanggeneng, Kalitengah, Sekaran, Karangbinangun, Deket dan Glagah;

2. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi ;

3. Pengembangan ayam buras tersebar di 27 kecamatan;

3. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak

4. Pengembangan itik di daerah Bonorowo;

atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan

5. Pengembangan kambing/domba diprioritaskan di daerah kering; 6. Pengembangan ayam ras tersebar di 27 kecamatan kecuali di daerah Bonorowo;


V - 16

7. Pengembangan puyuh di kawasan perkotaan.

b.

Kolam

: Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Kedungpring,

Adapun arahan pengembangan kawasan peternakan untuk kecamatan lain, juga tersedia padang

Modo,

Babat,

Sukodadi,

Lamongan,

Tikung,

Kalitengah, Karanggeneng, Sekaran dan Solokuro.

gembalaan yang sifatnya padang gembalaan bersama atau berkelompok untuk pemilik ternak di

c.

Tambak

: Paciran dan Brondong.

desa-desa, dengan fasilitas yang tersedia adalah dokter hewan, pemenuhan pakan dan air serta

d.

Sawah tambak

: Pucuk, Lamongan, Sarirejo, Deket, Glagah, Karangbinangun, Turi,

kandang hewan. Untuk meningkatkan hasil produksi peternakan, maka program yang perlu di kembangkan adalah:

Kalitengah, Karanggeneng dan Maduran. Untuk perikanan tangkap atau perikanan laut akan dikembangkan sebagai berikut :

•

Pengembangan budi daya ternak melalui kawin suntik

1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong;

•

Pemeliharaan ternak secara lebih baik, mencakup pemberian pakan dan perlindungan

2. Pengembangan TPI di Kecamatan Brondong dan Paciran;

terhadap penyakit hewan

3. Pengolahan hasil ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong.

•

•

Untuk mengantisipasi berkurangnya sumber makanan ternak, maka untuk wilayah-wilayah yang potensial dalam pengembangan ternak besar dapat dikembangkan kegiatan penanaman

Rencana pengembangan kawasan perikanan, meliputi:

rumput gajah

(1) Pengembangan perikanan tangkap meliputi :

Mengembangkan program peremajaan ternak secara berkala untuk mengantisipasi

a. perikanan tangkap di Kecamatan Brondong;

penurunan jumlah ternak.

b. perikanan tangkap di Kecamatan Paciran; (2) Pengembangan budidaya perikanan, dengan luas keseluruhan kurang lebih 23.775 ha

5.2.4

meliputi:

Kawasan Perikanan

Perikanan dapat dibagi dalam tiga kelompok utama yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Kawasan perikanan dikembangkan di kolam, sungai, tambak, sawah tambak dan perikanan laut. Masyarakat Kabupaten Lamongan membuka lahan sawah biasanya pada waktu musim kemarau saja sedangkan pada musim hujan sawah tersebut dijadikan sebagai sawah tambak. Luas area sawah tambak adalah sebesar 23.774,73 ha. Adapun pengembangan perikanan darat adalah : 1. Perikanan kolam dan sungai produksinya terdistribusi merata di seluruh Kabupaten

a. perikanan budidaya air payau atau tambak, terletak di Kecamatan Brondong, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Glagah dan Kecamatan Karangbinangun b. perikanan budidaya air tawar terletak menyebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan. c. perikanan kolam dan sungai, terletak menyebar merata hampir di seluruh Kabupaten Lamongan d. perikanan tambak, luasnya kurang lebih 1.380 ha. e. perikanan sawah tambak, luasnya kurang lebih 23.775 ha meliputi:

Lamongan; 2. Perikanan tambak dan laut hanya terdapat di Kecamatan Paciran dan Brondong;

1.

Kecamatan Mantup;

3. Perikanan sawah tambak hampir di seluruh kecamatan, kecuali kecamatan Sukorame,

2.

Kecamatan Sugio;

3.

Kecamatan Modo;

Potensi pengembangan untuk perikanan di sesuaikan dengan komoditas unggulan tiap

4.

Kecamatan Babat;

kecamatan. Pengembangan perikanan tersebut adalah :

5.

Kecamatan Pucuk;

: Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio,

6.

Kecamatan Sukodadi;

Kedungpring, Modo, Babat, Sukodadi, Tikung, Karanggeneng,

7.

Kecamatan Lamongan;

Sekaran dan Laren.

8.

Kecamatan Tikung;

9.

Kecamatan Sarirejo;

Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Kembangbahu, Kedungpring, Solokuro, Paciran dan Brondong.

a.

Sungai

10. Kecamatan Deket;


V - 17

11. Kecamatan Glagah;

akan menjadi kering, pada daerah – daerah tertentu terjadi penurunan permukaan tanah

12. Kecamatan Karangbinangun;

yang berakibat langsung dengan penurunan permukaan air tanah.

13. Kecamatan Turi; 14. Kecamatan Kalitengah;

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan meliputi :

15. Kecamatan Karanggeneng;

a. Dalam upaya penambangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar seperti

16. Kecamatan Sekaran; 17. Kecamatan Maduran; dan 18. Kecamatan Laren. (3) Pengembangan pengolahan meliputi : a. Pengembangan minapolitan di Kecamatan Paciran,Kecamatan Brondong dan Kecamatan Glagah; b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Brondong; dan

topografi, tata air dan kesuburan tanah. b. Pengelolaan kawasan bekas pertambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas pertambangan.

c. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran.

5.2.6

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lamongan akan dikembangkan dalam bentuk 5.2.5

Kawasan Pertambangan

kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang dan home industri. Kawasan Industri

Pertambangan merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan

yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni di Utara dan Selatan. Untuk lokasi

kegiatan mulai dengan pencarian dan pembuktian, penggalian dan pengelolaan sampai ke

sebelah utara dikembangkan di Kecamatan Paciran dan Brondong, sedangkan di sebelah selatan

pemasaran untuk digunakan dalam industri selanjutnya. Pertambangan di Kabupaten Lamongan

dikembangkan di Kecamatan Ngimbang dan Sambeng.

termasuk ke dalam minyak bumi dan gas yaitu berupa pengeboran minyak yang terdapat di Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung dengan luas sebesar 20 Ha atau sebesar 0,012 % dari luas

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri direncana seluas ± 6.085 ha, meliputi :

wilayah. Sedangkan pertambangan mineral yang berupa pertambangan batuan di Kecamatan

(1) Pengembangan Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri polutan yang terletak

Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Babat, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sambeng,

di wilayah :

Kecamatan Sugio, Kecamatan Ngimbang dan Kecamatan Mantup dengan luas kurang lebih 1.200

a. Kecamatan Paciran dan Brodong beserta wilayah pengembangan;

(seribu dua ratus) ha.

b. Kecamatan Ngimbang (kawasan agropolitan) beserta wilayah pengembangan. (2) Pengembangan industri UMKM, merupakan industri kerajinan yang menyebar di 27

Masalah atau dampak negatif yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan minyak bumi dan

Kecamatan. Pengembangan industri UMKM adalah sebagai berikut :

gas, mineral dan batubara antara lain :

a. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan

1. Bentuk topografi akan berubah (khusus untuk daerah perbukitan) dan meninggalkan bentang alam yang rusak dan gersang. 2. Tanah penutup yang subur akan hilang yang menyebabkan pertambahan luasnya perbukitan

perkotaan; b. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;

gundul dan tanah gersang, mengakibatkan terjadinya tanah longsor / gerakan tanah pada

c. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan

daerah perbukitan yang curam.

d. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi

3. Tata air termasuk air tanah akan berubah / berkurang atau menghilangkan sumber air.

dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

Permukaan air tanah menurun akan menyebabkan kelembaban udara akan turun dan tanah


V - 18

Secara umum, upaya penanganan/pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Lamongan,

f. Desa Balun di Kecamatan Turi;

meliputi:

g. Situs – situs lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

a. pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan; b. pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan

(3) Kawasan pariwisata buatan, terletak : a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Pantura; b. Sudetan Bengawan Solo (Floodway).

dan perdesaan; c. pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan d. penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pariwisata di Kabupaten Lamongan, meliputi : a. pengembangan wisata di Kabupaten Lamongan dilakukan dengan membentuk wisata unggulan daerah antara lain WBL, Gua Maharani dan Waduk Gondang, serta mengembangkan potensi wisata dengan membentuk zona wisata, pengembangan wisata

5.2.7

Kawasan Pariwisata

budaya dan dilengkapi akomodasi wisata;

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lamongan dikembangkan melalui pembentukan zona-

b. membentuk link wisata nasional;

zona wisata, yaitu :

c. mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau

1. Zona I, meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Brondong, Paciran, Solokuro (Monumen Van Derwijk, Wisata Bahari Lamongan (WBL), Sunan Drajat, Gua Maharani, TPI Brondong, Tanjung Kodok, Sumber Air Panas Tepanan, Pelabuhan Rakyat Sedayu Lawas, Makam Sendang Duwur). Pada zona ini juga terdapat wisata kirab dengan rute : Sumber

pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga Kabupaten Lamongan menjadi salah satu tujuan wisata; d. obyek wisata alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;

Air Panas Tepanan, Makam Sendang Duwur, Makam Sunan Drajat, Goa Maharani, Wisata

e. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;

Bahari Lamongan, TPI Brondong dan Monumen Vanderwijk;

f. melestarikan

2. Zona II, meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Maduran, Babat dan Sugio (Makam Jaka Tingkir, Puncak Wangi, Waduk Gondang, Desa Balun); 3. Zona III, meliputi obyek wisata di Kecamatan Ngimbang (Makam Nyai Ratu Andongsari);

perairan

pantai,

dengan

memperkaya

tanaman

mangrove

untuk

mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut, yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut; g. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah; h. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah

Rencana pengembangan kawasan pariwisata, meliputi : (1) Kawasan pariwisata alam sebagaimana, terletak :

koleksi budaya; i. pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan

a. kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran;

pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke

b. kawasan wisata Waduk Gondang di Kecamatan Sugio;

obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;

c. kawasan wisata Gua Maharani di Kecamatan Paciran; d. Sumber Air Panas Tepanas di Kecamatan Paciran. (2) Kawasan pariwisata budaya terletak : a. Monumen Van Der Wijck di Kecamatan Brondong;

j. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan; serta k. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual/saing.

b. Makam Sunan Drajad di Kecamatan Paciran;

Wisata utama/wisata unggulan di Kabupaten Lamongan yang perlu didorong adalah :

c. Makam Sendang Duwur di Kecamatan Paciran;

pengembangan Wisata Waduk Gondang di Kecamatan Sugio dan Makam Nyai Ratu Andongsari di

d. Makam Joko Tingkir di Kecamatan Maduran;

Kecamatan Ngimbang. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada peta 5.2 Rencana Kawasan

e. Makam Nyai Ratu Andongsari di Kecamatan Ngimbang;

Pariwisata.


V - 19


V - 20

B. Kawasan Permukiman Perkotaan 5.2.8

Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk

Rencana pengembangan kawasan permukiman seluas kurang lebih 25.269 ha atau 13,9% dari

kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada

luas kabupaten, meliputi :

wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Lamongan merupakan bagian

a. permukiman perkotaan;

dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam. Kawasan

b. permukiman perdesaan.

permukiman perkotaan, luasnya kurang lebih 4.974 ha atau 19,68% dari luas rencana pengembangan permkiman, meliputi:

A. Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten

a. permukiman perkotaan dalam skala sedang di Perkotaan Lamongan, Babat dan PaciranBrondong; b. pemukiman perkotaan sebagai prioritas di Perkotaan Deket, Turi, Sukodadi, Pucuk dan Ngimbang; dan c. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.

Lamongan adalah 20.294,68 ha atau 80,32 % dari luas rencana pengembangan permukiman yang meliputi :

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan permukiman perkotaan, meliputi :

a. Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah dataran rendah dan pesisir.

a. perkembangan

kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan

Perkotaan

Lamongan

sebagai

ibukota

Kabupaten

Lamongan,

maka

permukiman di Perkotaan Lamongan diperkirakan akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru dan penyediaan Kasiba-Lisiba; b. pengembangan Perkotaan Babat dan Paciran–Brondong sebagai kawasan strategis Kabupaten dengan kegiatan utama sebagai kegiatan perekonomian skala regional, yaitu perdagangan,

utama merupakan kawasan yang rawan perubahan pengunaan lahan dari kawasan pertanian

industri, transportasi, dan pariwisata. Pengembangan perkotaan lain yang prioritas

menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk

pengembangan adalah kawasan Perkotaan Deket, Sukodadi, Turi, Pucuk dan Ngimbang;

kawasan terbangun. Kawasan perdesaan ini terletak di Kecamatan Laren, Maduran, Karanggeneng, Kalitengah, Tikung, Karangbinangun dan Glagah. b. Kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan dan minapolitan. Kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan

c. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya diarahkan untuk perumahan dan fasilitas pelengkapnya sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni; d. pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, sanitasi dan pelayanan air bersih; e. kawasan

permukiman

baru

pengembangannya

harus

disertai

dengan

penyediaan

melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra

infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematusan,

industri kecil. Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri atas

pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik untuk

satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian

menghindari pola kawasan terbelakang (enclove);

dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional

f. pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan

dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan agropolitan

tersebut harus dilestarikan dan dipelihara, peralihan fungsi bangunan dapat dilakukan

di Kabupaten Lamongan adalah di Kecamatan Ngimbang dan Sambeng.

asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada peta 5.3 Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Lamongan.


V - 21

5.3

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2031


V - 22

Upaya pengembangan sektor informal, meliputi : 5.2.9

Kawasan Peruntukan Lainnya

a.

Rencana Pengembangan Kawasan peruntukkan lainnya di Kabupaten Lamongan terdiri atas

kawasan (industri/pergudangan, perdagangan dan jasa) dengan merekomendasikan 2,5%

Rencana Pengembangan Sektor Informal dan Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir.

5.2.9.1 Pengembangan Sektor Informal

kepemilikan tanah, dimanfaatkan untuk ruang PKL; b.

2,5 % ruang yang disediakan untuk penanganan PKL dapat dikelola dalam 1 lokasi;

c.

Penanganan PKL di Jalan dapat diusulkan dengan penanganan:

Sektor informal merupakan sektor yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena sektor tersebut memiliki peranan yang cukup penting bagi Kabupaten Lamongan. Pengembangan sektor informal di Kabupaten Lamongan meliputi wilayah perkotaan, kawasan pemukiman, kawasan pariwisata, kawasan pusat kota, perdagangan dan jasa.

Sistem penanganan PKL dengan memberikan rekomendasi terhadap kegiatan potensial

-

Penanganan PKL dengan mengarahkan pada lokasi tertentu secara terorganisir;

-

Mengoptimalkan sistem rombongisasi, sehingga pada siang hari tempat yang pada sore hari dipergunakan untuk aktivitas PKL langsung bersih.

d.

PKL yang berada di kawasan-kawasan tertentu yang masih memungkinkan untuk ditoleransi, maka kebijakan penataan yang realistis adalah dengan program rombongisasi atau

Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi pada sektor

tendanisasi. Sekali pun program ini bukan jalan keluar yang terbaik bagi ketertiban kota,

informal dengan melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan ini dilakukan dengan

tetapi program ini boleh dikata paling realistis karena dapat mengkompromikan antar

memusatkan PKL yang tersebar dibeberapa ruas jalan, dengan membuka lokasi baru yang

kepentingan PKL agar tetap diperbolehkan berdagang di kawasan yang ramai, sementara di

dilengkapi dengan fasilitas. Sentralisasi tersebut diharapkan agar PKL tertata dengan rapi serta dapat memperlancar

aktifitas mereka.

Penataan PKL

diharapkan

saat yang sama keindahan kawasan itu tetap dapat terjaga karena para PKL itu bersedia

mampu menunjang

perdagangan, jasa serta pariwisata. Pengembangan kawasan ini akan dapat memberikan banyak

diatur sedemikian rupa yang secara fisik tetap memiliki nilai estetika; e.

hal positif bagi perkembangan kota, baik dari segi spasial maupun ekonomi antara lain : 1.

terlebih dahulu diperbincangkan dengan para wakil PKL melalui forum paguyuban PKL di

Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor informal kota, agar dapat

masing-masing lokasi, agar kebijakan yang dirumuskan nantinya dapat lebih empatif

memberikan kontribusi positif bagi kota. 2.

Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang dapat dijangkau semua kalangan.

3.

Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kabupaten Lamongan melalui penarikan retribusi perdagangan dan parkir.

4.

Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat mengurangi angka

Upaya penataan dan program intervensi yang hendak menyentuh eksistensi PKL ada baiknya

terhadap kelangsungan dan masa depan PKL itu sendiri sebagai obyek penertiban. f.

Untuk mengalihkan dan menampung PKL yang sudah terlalu menganggu ruang publik, maka salah satu zone yang bisa dijadikan alternatif adalah pasar. Namun demikian, sejak awal perlu disadari bahwa tidak semua PKL bisa langsung dipindahkan ke dalam pasar, karena itu semua juga tergantung pada jenis barang dagangan yang diperjual-belikan para PKL. Bentuk dari program relokasi PKL ini antara lain bisa berupa pembangunan pasar atau sentra PKL.

pengganguran dan diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan sosial perkotaan. Beberapa Arahan penataan PKL di Kabupaten Lamongan antara lain adalah : a.

Rencana pengembangan dan penataan PKL di kawasan wisata;

b.

Rencana pengembangan dan penataan PKL di wilayah perkotaan tiap kecamatan;

c.

Rencana pengembangan dan penataan PKL di kawasan pemukiman developer;

d.

Rencana pengembangan dan penataan PKL di wilayah wisata pesisir;

e.

Rencana pengembangan PKL di rest area.


5.2.9.2 Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Berdasarkan UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir pasal 1 ayat 1 menjelaskan

bahwa

Pengelolaan

Wilayah

Pesisir

adalah

suatu

proses

perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

V - 23

Pengelolaan kawasan pesisir untuk pelestarian fungsi alami dan pemanfaatan secara ekonomi

5.2.9.2.1

Zona Konservasi atau Lindung

maupun sumber daya terbarukan lainnya wajib didasarkan pada azas ketepatan dan

Zona konservasi atau lindung adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang di lindungi

keberlanjutan daya dukung lingkungan alam. Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber

untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil secara berkelanjutan

daya laut mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

sebagai upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya wilayah pesisir. Zona konservasi atau lindung

Pengelolaan kawasan pesisir merupakan kawasan yang ditetapkan dalam skala kabupaten untuk

meliputi Zona atau kawasan Peka Perubahan Ekosistem Pesisir di Kecamatan Paciran dan

perlindungan ekosistem pesisir, pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi (misalnya untuk

Brondong.

pariwisata, industri dan kepentingan lainnya), kepentingan wisata dan ritual, kepentingan perhubungan dan kepentingan militer.

5.2.9.2.2

Zona Pengembangan

Zona pengembangan meliputi zona pengembangan umum dan zona pengembangan khusus. Kawasan pesisir terletak sepanjang utara Kabupaten Lamongan. Kawasan pesisir ini memiliki

A. Zona Pengembangan Umum

potensi sangat besar, baik dari segi wisata maupun ekosistemnya. Arahan pengembangannya

Zona ini merupakan area pengembangan yang secara ekonomis dapat digunakan untuk kegiatan

sebagai berikut :

pembangunan seperti perdagangan dan perikanan tradisional, perkapalan pantai dan lainnya

1. Pelestarian dan penyelamatan ekosistem kawasan pesisir;

dan bergantung pada lokasinya dan wilayah ini secara potensial akan meluas dari garis pantai

2. Kawasan Pesisir yaitu Kecamatan Brondong dan paciran akan dikembangkan sebagai

hingga wilayah kewenangan kabupaten sejaun ± 4 mil.

pelabuhan skala nasional serta kawasan industri skala nasional - internasional, sehingga

Sub Zona pengembangan umum Kawasan Pesisir yang terdapat di Kabupaten Lamongan,

dibutuhkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan, begitu pula dengan jalan lain

meliputi :

yang menuju wilayah pesisir lainnya;

a.

3. Pemanfaatan untuk pariwisata dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan;

Kawasan perikanan terdapat diseluruh kawasan perairan di Kabupaten Lamongan, yang merupakan area yang dirancang untuk mengakomodasi dan menjamin akses yang kontinyu

serta

pada sumberdaya ikan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang permanen

4. Pengembangan permukiman dilakukan secara terbatas sesuai dengan skala pelayanan

maupun setengah permanen dan struktur budidaya laut. Termasuk bagian ini adalah tambak

permukiman dan kegiatan dominan masing-masing.

ikan atau udang. Kawasan perikanan Kabupaten Lamongan juga di lengkapi dengan pusat pengelolaan hasil laut yang terdapat di Brondong dimana pada lokasi ini dikembangkan

Rencana pengembangan kawasan pesisir meliputi : (1) Zona konservasi atau lindung, meliputi Zona atau kawasan peka perubahan ekosistem

sebagai kawasan perikanan nusantara b.

pesisir di Kecamatan Paciran dan Brondong;

Kawasan pariwisata merupakan area yang ditetapkan sebagai suatu zona khusus untuk kepentingan pariwisata baik di darat maupun di pesisir dan laut. Pengembangan kawasan

(2) Zona pengembangan, meliputi :

Pariwisata di Pesisir Lamongan terpusat di Kecamatan Paciran tepatnya disekitar Tanjung

a. zona atau kawasan pengembangan umum di Kecamatan Brondong dan Paciran;

Kodok. Pada kawasan ini telah dikembangkan kawasan pariwisata skala Nasional yaitu

b. zona atau kawasan pengembangan khusus di Kecamatan Paciran.

Wisata Bahari Lamongan, adanya WBL memberi perkembangan potensi wisata sekitarnya

(3) Zona pengembangan di darat, meliputi: a. zona atau kawasan permukiman di Kecamatan Paciran dan Brondong; b. zona atau kawasan pariwisata di Kecamatan Paciran dan Brondong.

seperti Gua Maharani. c.

Kawasan industri di Kabupaten Lamongan berkembang sesuai dengan kebijakan Propinsi dan Nasional dimana wilayah pesisir Lamongan termasuk dalam pengembangan Kawasan Strategis Nasional. Kawasan industri di kabupaten lamongan dikembangkan di Kecamatan Paciran yaitu berupa LIS dan industri yang terkait dengan perikanan berkembang di Kecamatan Brondong.


V - 24

d.

Perhubungan dan komunikasi di Kabupaten Lamongan terdapat di Sedayulawas kecamatan

b. Pariwisata

Brondong dimana kawasa ini dikembangkan sebagai pelabuhan barang, kemudian pelayaran

Zona ini terdiri dari daerah yang dirancang untuk pembangunan pariwisata yang sudah ada

untuk kepentingan perikanan terpusat di Brondong dan saat ini sudah dikembangkan

dan yang diproyeksikan.

pelabuhan ASDP dan terminal terpadu di Desa Tanggul Paciran, kemudian untuk sistem perhubungan Nasional-Internasional dikembangkan di Tanjung Pakis Paciran.

c. Industri Zona ini meliputi kawasan-kawasan industri yang direncanakan pengembangannya di wilayah pesisir, meliputi kawasan industri LIS, industri Dok Perkapalan dan industri kemaritiman, serta pengembangan di wilayah selatan industri agropolitan.

Untuk lebih jelas mengenai pengembangan Kawasan Pesisir dapat dilihat pada peta 5.4 Rencana Kawasan Pesisir

Gambar 5.10. Perkembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Lamongan B. Zona Pengembangan Khusus Zona pengembangan khusus yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Lamongan diprioritaskan di kawasan Tanjung Pakis Paciran. Pada kawasan ini akan dikembangkan pelabuhan laut skala nasional/internasional dan kawasan industri. Untuk mengantipasi dampak yang ditimbulkan akibat tingginya aktivitas di kawasan tersebut, perlu adanya pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam, dimana pada kawasan ini diberi kawasan penyangga minimal selebar 500 meter ke arah laut.

5.2.9.2.3

Zona Pengembangan di Darat

Zona pengembangan di darat meliputi zona permukiman, pariwisata dan industri. a. Permukiman Zona ini meliputi permukiman perkotaan maupun perdesaan yang pemakaian lahannya tidak didominasi oleh pertanian atau kehutanan. Zona ini terdapat di sepanjang Pantura Kabupaten Lamongan yang merupakan permukiman nelayan. Untuk selanjutnya di Paciran dan Brondong, selain dikembangkan kegiatan industri, juga dikembangkan kawasan permukiman perkotaan sebagai pendukung kegiatan yang ada.


V - 25

5.4

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2031

Nomor Peta : 5.4


V - 26

5.2.10 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamongan Rencana penggunaan lahan Kabupaten Lamongan untuk 20 tahun mendatang membentuk rona

No 1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten Lamongan menjadi rona wilayah yang baru dengan banyak perubahan sesuai potensi wilayah.

Rencana penggunaan lahan adalah membentuk perkotaan baru yaitu kota ekonomi dengan basis industri di Kecamatan Paciran - Brondong. Perubahan yang terjadi cukup besar untuk Kecamatan Paciran - Brondong menjadi perkotaan industri dan permukiman pendukung kegiatan yang terpadu di daerah tersebut, karena sarana prasarana sudah tersedia oleh kawasan industri.

8 9 10 11 12

Dengan demikian perkotaan tersebut tumbuh karena bangkitan dan tarikan kegiatan. Disamping itu jarak antara pemukiman pekerja dengan tempat kerja tidak terlalu jauh. Pemukiman yang tumbuh ini adalah pemukiman kavling besar, sedang dan kecil yang untuk menunjang kegiatan industri. Perkotaan Lamongan dan Perkotaan Paciran – Brondong dihubungkan dengan prasarana

strategis ekonomi bagian utara atau wilayah Pantura. Dampak negative dari perkembangan kawasan industri dan perkembangan kawasan permukiman yang mengelompok di Kecamatan Paciran - Brondong ini adalah factor kenyamanan dan keindahan.

perubahan rona untuk kecamatan lain tetap mengikuti perkembangan wilayah sesuai dengan potensinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta 5.5 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan, peta 5.6 Rencana Penggunaan Lahan WP I, peta 5.7 Rencana Penggunaan Lahan WP II, peta 5.8 Rencana Penggunaan Lahan WP III, peta 5.9 Rencana Penggunaan Lahan WP IV, peta 5.10 Rencana Penggunaan Lahan WP V.

Sungai Waduk Tegalan/ Ladang Pertambangan Peruntukkan lainnya JUMLAH

8.760,00 8.719,50 12.838,91 1.200,00 5.997,00 181.280,00

*Sumber data : kondisi eksisting tahun 2011

jalan yang diharapkan untuk kecamatan sekitarnya dapat berkembang menunjang kawasan

Perubahan fungsi lahan ini berdampak terhadap penurunan produktivitas pertanian. Sedangkan

Tabel 5.3. Pola Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Penggunaan Lahan Luas (Ha) Permukiman 13.030,00 Sawah irigasi 45.841,00 Sawah Tadah Hujan 33.479,00 Perkebunan 9.919,14 Hutan 33.717,30 Hutan Rakyat 7.098,10 Tambak 1.380,05

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tabel 5.4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 Rencana Pola Ruang Luas (Ha) Permukiman 25.268,53 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 25.281,00 Sawah Irigasi 20.560,00 Sawah Tadah Hujan 20.357,40 Perkebunan 8.927,20 Hutan 33.717,30 Hutan Rakyat 7.098,10 Tambak 1.380,05 Sungai 8.760,00 Waduk 8.719,50 Tegalan/ Ladang 7.928,92 Industri 6.085,00 Pertambangan 1.200,00 Peruntukkan lainnya 5.997,00 JUMLAH 181.280,00

% 13,94 13,95 11,34 11,23 4,92 18,60 3,92 0,76 4,83 4,81 4,37 3,36 0,66 3,31 100,00

Sumber : Hasil rencana penggunaan lahan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031


V - 27

Tabel 5.5. Jenis Konflik dan Alternatif Pemecahannya No 1

Jenis Konflik Pemukiman

Alternatif Pemecahan • Keterlibatan penduduk dalam pemeliharaan serta pengelolaan

dengan kaw.

hutan sehingga ada kerjasama di dalam menjaga kelestarian

Lindung

hutan; • Pengendalian terhadap konversi hutan sehingga di perlukan ketegasan hukum;

2.

Kebun dengan kaw. Lindung

• Membatasi secara tegas pertumbuhan areal kebun disertai pengawasan yang ketat; • Keterlibatan petani yang bermata pencaharian di lokasi perkebunan dalam menjaga dan melestarikan; • Mengusahakan

petani

agar

menanam

tanaman

tahunan

(perkebunan) disertai tindakan konservasi yang intensif agar fungsi lindung tetap terpelihara; serta • Agroforestry dan pembuatan hutan kemasyarakatan. 3.

Tegal dengan kaw. Lindung

• Membatasi secara tegas pertumbuhan areal tegal, disertai pengawasan yang ketat; • Melibatkan petani dalam pemeliharaan dan pengelolaan hutan disekitarnya; • Menerapkan sistem

pertanian konservasi

dalam budidaya

pertanian ditanah tegal; • Mengganti jenis tanaman yang dibudidaya dan tanaman semusim menjadi tanaman tahunan dalam jangka waktu panjang/bertahap; serta 4.

Sawah dengan

• Membatasi dengan tegas pertumbuhan kawasan permukiman;

Permukiman

• Melibatkan petani dalam program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi; • Dikhususkan lahan yang diperuntukkan bagi sawah abadi.

Sumber : Hasil Rencana 2011


V - 28

5.5

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2031 Nomor Peta : 5.5


V - 29

5.6

Nomor Peta : 5.6


V - 30

Nomor Peta : 5.7


V - 31

Nomor Peta : 5.8


V - 32

Nomor Peta : 5.9


V - 33

Nomor Peta : 5.10


V - 34

RENCANA POLA RUANG V - 1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents