PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KABUPATEN SINJAI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-157LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 - 2032 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KABUPATEN SINJAI Materi Yang Diatur Pola Ruang

Deskripsi

Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

A. KAWASAN LINDUNG A1. Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah

 Boleh untuk kegiatan wisata alam dengan Peruntukan yang diiznikan  Jaringan instalasi listrik syarat tidak merubah bentang alam  Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi  Menara pemancar mengurangi luas hutan telekomunikasi (BTS)

- Sempadan Pantai

Kawasan yang yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai terhadap daratan dari bahaya abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terhadap keragaman biota yang ada di kawasan pantai

 Boleh untuk kegiatan kepelabuhanan, pertahanan dan keamanan, bangunan penelitian, dengan syarat teknis masing Dibatasi pada 100 meter masing kegiatan yang dialokasikan dari pasang surut air laut  Dilarang untuk kegiatan permukiman, komeril, dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat menganggu fungsi ekologis pantai

- Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai

 Boleh untuk kegiatan kepelabuhanan,  Dibatasi pada 50 meter pertahanan dan keamanan, bangunan pada sisi kiri dan kanan

- Kawasan Hutan Lindung

A2. Kawasan Perlindungan Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-158Materi Yang Diatur Pola Ruang

Deskripsi

Ketentuan Umum Kegiatan

buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

penelitian, dengan syarat teknis masingmasing kegiatan yang dialokasikan  Dilarang untuk kegiatan permukiman, komersil, dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat menganggu fungsi ekologis dan aliran sungai

Keterangan sungai

A3. Kawasan Resapan Air

Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air

 Menjaga kelestarian kawasan, boleh untuk kegiatan wisata, penelitian dengan tanpa merusak lingkungan  Dilarang untuk kegiatan permukiman, komeril, dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat menganggu fungsi ekologis kawasan resapan air

A4. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam dan cagar budaya, diarahkan bagi pengembangan Taman Nasional, yang ditujukan bagi pengembangan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatannya secara lestari

 Menjaga kelestarian kawasan, boleh untuk kegiatan wisata, penelitian dengan tanpa Peruntukan yang diiznikan merusak lingkungan  Jaringan instalasi listrik  Dilarang untuk kegiatan permukiman,  Menara pemancar komersil, dan kegiatan budidaya lainnya telekomunikasi (BTS) yang dapat menganggu fungsi ekologis kawasan resapan air

A5. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam, diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, banjir dan daerah rawan letusan gunung berapi.

 Menjaga kelestarian kawasan, boleh untuk kegiatan wisata, penelitian dengan tanpa merusak lingkungan  Dilarang untuk kegiatan permukiman, komersil, dan kegiatan budidaya lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-159Materi Yang Diatur Pola Ruang

Deskripsi

Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

B. KAWASAN BUDIDAYA Merupakan peruntukan tanah yang diarahkan bagi kegiatan pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu

 Hanya diperbolehkan untuk pengembangan hutan, wisata, penelitian, dan jaringan Peruntukan yang diiznikan  Jaringan instalasi listrik instalasi prasarana energi dan komunikasi  Tidak diperkenankan untuk kegiatan  Menara pemancar pengembangan permukiman dan kegiatan telekomunikasi (BTS) lainnya yang dapat mengurangi luas hutan

Merupakan peruntukan tanah yang diarahkan bagi kegiatan pemanfaatan hutan lainnya untuk yang dapat dikelolah oleh masyarakat

 Hanya diperbolehkan untuk pengembangan hutan, wisata, penelitian, dan jaringan instalasi prasarana energi dan komunikasi  Untuk pengembangan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis dan melalui izin pemanfaatan

B3. Kawasan Pertanian

Merupakan peruntukan tanah yang difungsikan untuk menampung kegiatan pertanian secara umum

 Hanya diperbolehkan untuk pengembangan lahan pertanian, penelitian, dan jaringan instalasi prasarana energi dan komunikasi  Tingkat produkivitas lahan  Perubahan fungsi lahan harus memenuhi diatas 3 ton/Ha/tahun persyaratan teknis dan melalui izin peruntukan hanya untuk pemanfaatan lahan pengembangan pertanian secara umum  Tidak diperkenankan kegiatan permukiman pada lahan pertanian produktif dan menggunakan irigasi teknis

B4. Kawasan Perkebunan

Merupakan peruntukan tanah yang difungsikan untuk menampung kegiatan perkebunan secara umum

 Hanya diperbolehkan untuk pengembangan  Tingkat produkivitas lahan lahan perkebunan, penelitian, dan jaringan diatas 3 ton/Ha/tahun instalasi prasarana energi dan komunikasi peruntukan hanya untuk

B1. Kawasan Hutan Produksi

B2. Kawasan Hutan Rakyat

Peruntukan yang diiznikan  Jaringan instalasi listrik  Menara pemancar telekomunikasi (BTS)

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-160Materi Yang Diatur Pola Ruang

Deskripsi

Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

 Untuk perubahan fungsi lahan harus memenuhi persyaratan teknis dan melalui izin pemanfaatan  Tidak diperkenankan kegiatan permukiman pada lahan perkebunan produktif

B5. Kawasan Perikanan

Merupakan peruntukan tanah yang difungsikan untuk menampung kegiatan perikanan darat (tambak, kolam, dsb) secara umum

 Hanya diperbolehkan untuk pengembangan lahan perikanan, penelitian, dan jaringan instalasi prasarana energi dan komunikasi  Untuk perubahan fungsi lahan harus memenuhi persyaratan teknis dan melalui izin pemanfaatan

B6. Kawasan Pertambangan

Merupakan peruntukan tanah yang difungsikan untuk menampung kegiatan pertambangan.

 Pemanfaatan lahan dan sistem akivitas perlu dilakukan pembatasan  Pemberlakuan syarat AMDAL dan pengelolaan lingkungan

Kawasan yang diperuntukkan bagi industri secara umum

 Pemanfaatan lahan dan sistem akivitas perlu dilakukan pembatasan  Pemberlakuan syarat AMDAL dan pengelolaan lingkungan

Kawasan yang diperuntukkan untuktempat tinggal atau lingkunganhunian yang ada di kawasan perkotaan

 Menyediakan lahan u/ pengembangan hunian dengan type yang bervariasi  Meyediakan lingkungan hunian yang sehat, nyaman, keselamatan, aman, dan asri yang ditunjang oleh prasarana, sarana dan utilitas minimum  Membatasi kegiatan komersil pada zona

B7. Kawasan Industri

B8. Kawasan Permukiman Perkotaan

pengembangan secara umum

   

pertanian

KLB Maksimum 15% KDB Maksimum 80% KDH Minimum 10% GSB Min. berbanding lurus dengan RUMIJA  Tinggi bangunan maksimum dibatas garis

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-161Materi Yang Diatur Pola Ruang

Deskripsi

Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

perumahan

B9. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan yang diperuntukkan untuktempat tinggal atau lingkunganhunian yang ada di kawasan perdesaan

 Menyediakan lahan u/ pengembangan hunian dengan type yang bervariasi  Meyediakan lingkungan hunian yang sehat, nyaman, keselamatan, aman, dan asri yang ditunjang oleh prasarana, sarana dan utilitas minimum  Membatasi kegiatan komersil pada zona perumahan

bukaan langit (Sky Line) 45O dari As Jalan    

KLB Maksimum 15% KDB Maksimum 50% KDH Minimum 35% GSB Min. berbanding lurus dengan RUMIJA  Tinggi bangunan maksimum dibatas garis bukaan langit (Sky Line) 45O dari As Jalan

C. KAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA WILAYAH

C1. Kawasan Sekitar Prasarana Transportasi

Kawasan yang merupakan buffer zone dari kegiatan simpul transportasi seperti pelabuhan, dan terminal yang pemanfaatannya dapat berupa zona lindung ataupun budidaya

 Memungkinkan untuk kegiatan komersil dan permukiman secara terbatas  Tidak memungkinkan untuk kegiatan yang dapat menganggu kelancaran aktivitas  Penyediaan lahan parkir

C2. Kawasan Sekitar Prasarana Sumberdaya Air

Kawasan yang merupakan buffer zone dari prasarana sumberdaya air (pengairan) seperti bendungan, cek dams dsb yang pemanfaatannya dapat berupa zona lindung ataupun budidaya

 Tidak diperkenankan untuk kegiatan komersil dan kegiatan lainnya yang dapat menganggu kinerja prasrana sumberdaya air  Memungkinkan untuk permukiman terbatas dan tidak menganggu prasarana

Radius untuk permukiman sesuai dengan arahan garis sempadan (minimal 50 m dari sisi prasarana)

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-162Materi Yang Diatur Pola Ruang

C3. Kawasan Sekitar Prasarana Energi

C4. Kawasan Sekitar Prasarana Telekomunikasi

Deskripsi

Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

Kawasan yang merupakan buffer zone dari prasarana energi, seperti PLTG, PLTA, PLTA yang pemanfaatannya dapat berupa zona lindung ataupun budidaya

 Tidak diperkenankan untuk kegiatan komersil dan kegiatan lainnya yang dapat menganggu kinerja prasrana sumberdaya air  Memungkinkan untuk permukiman terbatas dan persyaratan teknis serta tidak menganggu prasarana

Radius untuk permukiman minimal 500 m dari sisi prasarana

Kawasan yang merupakan buffer zone dari prasarana telekomunikasi seperti zona pemancar Televisi, BTS, dsb yang pemanfaatannya dapat berupa zona lindung ataupun budidaya

 Tidak diperkenankan untuk kegiatan komersil dan kegiatan lainnya yang dapat menganggu kinerja prasrana sumberdaya air  Memungkinkan untuk permukiman terbatas dan persyaratan teknis serta tidak menganggu prasarana

Radius untuk permukiman minimal 100 m dari sisi prasarana

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA