BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sinjai yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima, perlu di dukung dengan regulasi Administrasi Kependudukan;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Dasar
Negara
-23.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 );
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
5.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
7.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discriminination 1965 atau konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852 );
8.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4634);
-311. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil; 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomoe 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
-4Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 7), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai. 6. Instansi pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan. 7. Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 8. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
-510. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 11. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 12. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 13. Database kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. 18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia. 19. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. 20. WNI tinggal sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat timggalnya. 21. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. 24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
-625. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lainnya. 26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 27. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 28. Penduduk adalah WNI dan WNA yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang. 30. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang. 31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar. 32. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 33. Pindah datang penduduk adalah perubahan domisili tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat domisili lama ke tempat domisili yang baru. 34. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. 35. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak. 36. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk orang asing. 37. Perubahan akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat pada perubahan elemen data. 38. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang. 39. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon. 40. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
-741. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 42. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri. 43. Pencatatan sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 44. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan. 45. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. 2. Ketentuan Pasal 4 huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Penyelenggara administrasi kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut: a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; b. pembentukan istansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan; c. pengaturan teknis peyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan; f. penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
-83. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Kewajiban instansi pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan meliputi: a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan; d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan f. melakukan verifikasi, validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pada KUA kecamatan. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf s dan ayat (2) dihapus sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Istansi pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dukumen kependudukan hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk. (2) Dihapus. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat untuk memperoleh dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 5. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
-9Pasal 30 (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. (2) Data perseorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. statusperkawinan; j. status hubungan dalamkeluarga; k. cacat fisik dan/ atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (3) Untuk kebutuhan Pemerintah Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi pelaksana dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir pendataan. (4) Data argegat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin secara tertulis dari Bupati. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati. (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (h) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
-10(8) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. (9) Dalam hal pemenuhan dan akurasi data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui instansi pelaksana dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak berwenang/atau instansi terkait. 6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah dan huruf dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
f
Pasal 31 (1) Dokumen Kependudukan meliputi: a. biodata penduduk; b. KK; c. KTP-el; d. surat keterangan kependudukan; dan e. akta pencatatan sipil. f. dihapus. (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. surat keterangan pindah; b. surat keterangan pindah datang; c. surat keterangan pindah keluar negeri; d. surat keterangan datang keluar negeri; e. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; f. surat keterangan tinggal sementara; g. surat keterangan kelahiran; h. surat keterangan lahir mati; i. suratketerangan kematian; j. surat keterangan pembatalan perkawinan; k. surat keterangan pembatalan perceraian; l. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan m. surat keterangan pencatatan sipil. (3) Biodata penduduk, KK, KTP-el, Surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan pindah penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), surat keterangan pindah datang penduduk orang asing di Daerah, surat keterangan pindah keluar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian dan surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana.
-11(4) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu Daerah, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat. (5) Surat keterangan pindah datang WNI dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/keluarahan. 7. Ketentuan Pasal 33 ditambahkankan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Instansi pelaksana melaksanakan pemutahiran biodata penduduk.
pencatatan,
penerbitan
dan
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk. (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan. (4) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk. 8. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33A (1) Pengurusan dan dipungut biaya.
penerbitan
dokumen
kependudukan
tidak
(2) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari tingkat dusun/ lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana. 9. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1)
Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)
Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
(3)
KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nasional.
berlaku secara
-12(4)
Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
(5)
Dihapus.
(6)
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. 10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dengan berdasarkan NIK.
semua
pelayanan
publik
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. (3) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana maksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan. (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan. (6) KTP-el untuk: a. warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup, apabilah tidak ada elemen data yang berubah; dan b. orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. (7) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan KTP-el. (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui camat, lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
-13(10) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diatur dalam Peraturan Bupati. 11. Ketentuan Pasal 41 dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 dihapus. 12. Ketentuan Pasal 42 dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 dihapus. 13. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) ditambah huruf berbunyi sebagai berikut:
f, sehingga Pasal 46
Pasal 46 (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak. (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat: a. jenis peristiwa penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami peristiwa penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan terdapat dalam Register akta pencatatan sipil.
data
yang
14. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
-14(3) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas pada instansi pelaksana. (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 15. Ketentuan Pasal 48 dihapus, berikut:
sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai
Pasal dihapus. 16.
Ketentuan Pasal 49 dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 50 dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 dihapus. 18. Ketentuan Pasal 53 ayat berbunyi sebagai berikut:
(2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53 Pasal 53
(1) Instansi pelaksana melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana bagi WNI, dan/atau mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing tinggal tetap. (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana. (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dalan buku register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. 19. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
-15(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. 20. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: Pasal 68 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. 21. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut: Pasal 69 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepala desa atau lurah di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang identitasnya, instansi Pelaksana melakukan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. (6) Dihapus. (7) Dihapus.
tidak jelas pencatatan
-16-
22. Ketentuan Pasal 86 dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: Pasal 86 dihapus. 23.
Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni IXA berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PENDANAAN Pasal 86A (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik,yang merupakan kebijakan nasional dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pendanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. (3) Pendanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
24. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf i dihapus, dan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: Pasal 89 (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal ini: a. penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah fisik di daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); b. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); c. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); d. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); e. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); f. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); g. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
-17h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2); i. Dihapus. (2) Bagi Penduduk yang meninggalkan Daerah ke luar Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun tanpa memberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Administrasi Penduduk yang bersangkutan akan dibekukan. (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf d terhadap penduduk WNI sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g terhadap penduduk Orang Asing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h terhadap penduduk WNI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). (6) Penduduk WNI yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, haknya sebagai penduduk Daerah dibekukan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 25. Ketentuan Pasal 90 diubah, Sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut: Pasal 90 (1) Dihapus. (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang berpergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrasi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). 26. Ketentuan Pasal 92 dihapus, Sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut: Pasal 92 dihapus. 27. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut: Pasal 93 Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, pejabat, petugas, dan badan hokum diancam dengan hukuman pidana sebagaimanna diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
-1828. Ketentuan Pasal 94 dihapus, Sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut: Pasal 94 dihapus. 29. Ketentuan Pasal 95 dihapus, Sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut: Pasal 95 dihapus. 30. Ketentuan Pasal 96 dihapus, Sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 dihapus. 31. Ketentuan Pasal 97 dihapus, Sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 dihapus. 32. Ketentuan Pasal 98 dihapus, Sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut: Pasal 98 dihapus. 33. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk melalui SIAK yang berada di instansi yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tersimpan dalam database kependudukan; b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (9); c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup; dan d. keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan Daerah dan nasional terwujud. (2) Dihapus. 34. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 103A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 103A Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. semua singkatan KTP sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai KTP-el; b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib
-19dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”; dan c. semua ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai. Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 30 Desember 2015 BUPATI SINJAI,
H. SABIRIN YAHYA Peraturan Daerah ini dinyatakan sah Diundangkan di Sinjai pada tanggal 14 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
H. TAIYEB A. MAPPASERE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN 1.11.16/2016
-20PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 88
