1
BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sinjai, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah
2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Peberhentian, dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai. 3. Bupati adalah Bupati Sinjai. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 5. Camat adalah Kepala Kecamatan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 10. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa. 11. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
3
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa. 13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pajabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa. 15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya, 16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pajabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa. 18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya. 19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. 20. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk Desa setempat Desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa. 21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat. 22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa. 23. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.. 24. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Sinjai agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 25. Tim Pemantau Kecamatan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang bentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peratuaran Perundangan-undangan yang berlaku. 26. Tim Teknis e-Voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang mengggunakan e-Voting. 27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah dokumen yang berisi daftar pemilih berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh panitia. 28. Daftra Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS atau DPS yang sudah mengalami perubahan pengurangan atau penambahan yang berisi daftar pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. 29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat yang telah ditentukan oleh Panitia untuk pelaksana pemilihan. 30. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon.
4
31. Penjabat Kepala Desa seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. 32. Tekhnologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpam, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyiapkan, menyebarkan informasi. 33. Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara. BAB II AZAS, JENIS, PENCALONAN DAN WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1)
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
(2)
Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 3
Jenis pemilihan kepala desa meliputi: a. pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang; dan b. pemilihan kepala desa antar waktu. Pasal 4 Unsur BPD, Penjabat Kepala Desa, yang mencalonkan diri menjadi kepala desa yaitu: a. bagi ketua, wakil ketua, Sekretaris dan anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sebagai unsur pimpinan dan anggota BPD; b. masa cuti anggota BPD yang mengajukan diri sebagai calon Kepala Desa mulai dari pendaftaran sampai ditetepkannya kepala desa terpilih; dan c. bagi Penjabat kepala desa yang mengajukan diri sebagai calon kepala desa harus mengundurkan diri sebagai penjabat kepala desa, 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran. Pasal 5 (1)
Pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak dalam satu hari yang samadi seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.
(2)
Pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)
Pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang di wilayah Kabupaten Sinjai dilaksanakan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
5
a. b.
pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama dilaksanakan pada Tahun 2015; dan pemilihan kepala desa serentak gelombang kedua dilaksanakan pada Tahun 2016/2017. BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN E-VOTING Pasal 6
(1)
Pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan dengan e-voting.
(2)
Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan e-voting, panitia melakukan penyesuaian dengan tetap berpedoman pada ketentuanyang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pasal 7
(1)
Dalam hal pemilihan kepala desa dengan e-voting, pemerintah daerah kabupaten membentuk tim teknis peralatan e-voting dan tim verifikasi peralatan e-voting dengan keputusan Bupati Sinjai.
(2)
Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai negeri sipil yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau pegawai negeri sipil yang menguasai teknologi informasi.
(3)
Tugas tim teknis peralatan e-votingsebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: mempersiapkan seperangkat alat e-voting; a. melakukan instalasi peralatan e-votingsesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara; b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapatmempergunakan alat e-voting; c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto calon kepala desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akandipergunakan dalam pemungutan suara; d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan evotingsebelum pelaksanaan pemungutan suara; e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yangmenyangkut hal-hal teknis peralatan e-votingpada saatpelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepadaBupati. Pasal 8
(1)
Dalam hal pemilihan kepala desa dengan e-voting, digunakan smart card sebagai pengganti kertas suara.
(2)
Pemungutan suara dengan e-voting dengan menggunakan smart card, dilakukan dengan memilih foto calon kepala desa melalui layar monitor yang telah diunggah pada perangkat e-voting. Pasal 9
6
(1)
Sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan e-voting, panitia dengan disaksikan oleh saksi dan atau pemilih yang telah hadir pada tempat pemungutan suara, memastikan bahwa perolehan suara masing-masing calondalam peralatan evotingmasih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
(2)
Penyaksian dan hasil cetak perolehan suara masing-masing calon sebelum pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara. Pasal 10
(1)
Pemberian suara dilakukan dengan cara menyentuh atau menekan foto calon pada peralatan e-votingyangdisediakan oleh Panitia.
(2)
Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peralatan e-votingsepanjang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11
Dalam hal pemungutan suara dengan e-voting, suara dikatakan sah apabila: a. peralatan e-voting dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh tim verifikasi peralatan e-voting; dan b. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada printer. Pasal 12 (1)
Penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa dengan e-voting, panitia pemilihan menyediakan: a. meja; b. LCD dan layar monitor; c. printer; dan d. tempat duduk para calon dan saksi.
(2)
Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan e-voting, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing calon, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suaradengan menggunakan media elektronik setelah waktu pemungutan suara selesai dan mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh calon dan saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan.
(3)
Calon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap hasil penghitungan suara dengan menggunakan e-Voting paling lambat 3(tiga) hari setelah pelaksanaan.
(4)
Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandang sangat beralasan, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia untuk menghitung hasil pemilihan secara manual dengan disaksikan oleh tim pengawas tingkat kabupaten dan tim pemantau tingkat kecamatan.
7
(5)
Apabila hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat evoting maka: a. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/print outsuara, maka penghitungan dinyatakan sah; dan b. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk/print out suara maka penghitungan dinyatakan tidak sah.
BAB IV WAKTU PEMUNGUTAN SUARA Pasal 13 (1)
Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan berdasarkan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
(2)
Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 sampai pukul 13.00 wita.
(3)
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa membuka dan menyampaikan dimulainya pemungutan suara pada pukul 07.00 wita.
(4)
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menutup pemungutan suara pada pukul 13.00 wita.
(5)
Ketua panitia dapat menunda penutupan pemungutan suara pada pukul 13.00 wita, apabila pemilih hadir sebelum pukul 13.00 wita dan belum menggunakan hak pilih atau hak suaranya.
(6)
Setelah ketua panitia pemilihan kepala desa menutup waktu pemungutan suara maka tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pemungutan suara. BAB V TATA CARA PERHITUNGAN SUARA Pasal 14
(1)
Perhitungan suara dimulai setelah ketua panitia pemilihan suara menutup pemungutan suara.
(2)
Perhitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan kepala desa.
(3)
Perhitungan suara disaksikan oleh calon kepala desa dan atau saksi calon kepala desa.
(4)
Perhitungan suara dilakukan pada media yang telah disiapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
(5)
Ketua panitia membacakan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
8
BAB V SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH Bagian Kesatu Suara sah Pasal 15 (1)
Dalam pemungutan suara dianggap sah apabila: a. mencoblos pada tanda gambar atau foto calon kepala desa; b. mencoblos pada tanda nomor calon kepala desa; dan/atau c. mencoblos pada tanda nama calon kepala desa.
(2)
Dalam hal pemilih melakukan pencoblosan tanpa membuka seluruh lipatan seluruh lipatan kertas suara yang mengakibatkan coblosan tembus secara simetris, suara dianggap tetap sah. Bagian Kedua Suara Tidak Sah Pasal 16
(1)
Dalam pemungutan suara, suara dianggap batal apabila: a. mencoblos lebih dari satu calon kepala desa, baik pada tanda gambar nomor maupun nama calon kepala desa; b. mencoblos diluar tanda gambar calon kepala desa; dan/atau c. tidak adanya tanda coblosan pada surat suara. BAB V PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 17
(1)
BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.Panitia.
(2)
Rapat pembentukan dan penetapan panitia pemilihan kepala desa dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pemilihan kepala desa.
(3)
Panitian pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
(4)
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(5)
Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
(6)
Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan. Pasal 18
(1)
Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota;
9
c. d.
bendahara merangkap anggota; dan anggota 4 (empat) orang. Pasal 19
(1)
Pemerintah kabupaten membentuk panitia pemilihan kepala desa di kabupaten dan kecamatan.
(2)
Panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten dan kecamatan; b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten dan kecamatan; c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa; d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya; e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan kecamatan; g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 20
(1)
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, bupati membentuk tim pengawas tingkat kabupaten dan tim pemantau tingkat kecamatan.
(2)
Susunan tim pengawas dengan Keputusan Bupati.
(3)
Susunan tim pemantau tingkat kecamatan ditetapkan oleh camat.
tingkat
kabupaten
ditetapkan
Pasal 21 (1)
Tugas tim pengawas tingkat kabupaten adalah: a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; b. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
(2)
Tugas tim pemantau tingkat kecamatan adalah: a. memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan
10
b. c. d. e.
persiapan sampai dengan pelantikan calon kepala desa terpilih; memfasilitasi panitia dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan calon terpilih; membantu tugas-tugas tim pengawas tingkat kabupaten; mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan; dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
(3)
Tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur musyawarah pimpinan daerah kabupaten dan unsur lain yang dipandang perlu.
(4)
Tim pengawas kacamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu. Pasal 22
(1)
Keanggotaan tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), terdiri dari: a. Muspida sebagai Pembina; b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator; c. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda sebagai Ketua; d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua; e. Kasubag Kelembagaan dan Perangkat Desa pada Bagian Pemerintahan Setda sebagai Sekretaris; f. Anggota DPRD sebagai anggota; g. Inspektur Kabupaten sebagai anggota; h. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kabupaten sebagai anggota; i. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas sebagai anggota; j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota; dan k. Kepala Bagian Hukum dan HAM sekretariat daerah sebagai anggota.
(2)
Susunan tim pemantau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dikoordinasikan oleh Camat sebagai ketua, dengan keanggotaan sebagai berikut: a. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua; b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris; c. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan sebagai anggota; d. Komandan Rayon Militer sebagai anggota; dan e. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota. BAB VI PEMANTAU INDEPENDEN Bagian kesatu Pendaftaran Tim Pemantau Independen Pasal 23
(1)
Pelaksanaan pemilihan kepala desa, dapat dipantau oleh tim independen yang telah terdaftar dan terakreditasi oleh panitia
11
pemilihan kepala desa. (2)
Dalam hal pendaftaran dan akreditasi tim pemantau independen, panitia pemilihan kepala desa memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran tim pemantau independen melalui sarana dan atau media yang tersedia. Pasal 24
(1)
Pemantauan independen pemilihan kepala desa dapat dilakukan, oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pers, dan organisasi kemasyarakatan.
(2)
Pemantau independen kepala desa sebagaimana dimaksud ayat(1), harus memenuhi syarat: a. bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; c. terdaftar serta memperoleh sertifikat akreditasi dari panitia pemilihan kepala desa; d. mempunyai tujuan sesuai dengan azas pemilihan kepala desa; e. mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan f. mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundangundangan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Sinjai. Bagian kedua Persyaratan Tim Independen Pasal 24
(1)
Untuk menjadi pemantau independen dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, lembaga swadayamasyarakat, akademisi, pers, dan organisasi kemasyarakatan mendaftar kepada panitia pemilihan kepala desa dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.
(2)
Menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan: a. akte pendirian organisasi; b. susunan Pengurus dan jumlah Anggota Pemantau dilengkapi dengan datanama, alamat dan pekerjaan serta melampirkan 2 (dua) lembar pasfoto diri terbaruukuran 4 x 6 cm; c. jumlah dan alokasi Anggota Pemantau pada desa yang akan dipantau; d. surat Pernyataan bahwa pemantau pemilihan kepala desa yangbersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada calon kepala desa; dan e. menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki.
(3)
Panitia pemilihan kepala desa meneliti kelengkapan administrasi dan selanjutnyamemberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau independen dengan mekanisme sebagai berikut: a. calon pemantau independen menyerahkan formulir dan dokumen pendaftaran; b. panitia pemilihan melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen pemantau independen selambat-
12
lambatnya 3 (tiga) hari, danmemberikan hasilnya kepada calon pemantau yang mendaftar; c. bagi calon pemantau yang belum memenuhi persyaratan diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya; d. Panitia pemilihan kepala desa memberikan akreditasi bagi pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat dan Bupati; dan e. Panitia pemilihan kepala desa memberi tanda pengenal pemantau independen bagi Anggota pemantau. (4)
Calon pemantau independen yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat melakukan pemantauan dan tidak diberikan sertifikat akreditasi. Pasal 25
(1)
Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang dikeluarkan panitia pemilihan kepala desa.
(2)
Kartu tanda pengenal pemantau independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasitentang: a. nama dan alamat lembaga pemantau yang memberi tugas; b. nama anggota pemantau yang bersangkutan; c. pasfoto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna; d. wilayah kerja pemantauan; dan e. nomor dan tanggal akreditasi. Pasal 26
Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang menjadi objek pemantauan, meliputi: a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; b. pendaftaran calon; c. penetapan calon; d. masa kampanye; e. masa tenang; f. pemungutan dan penghitungan suara; g. penetapan hasil pemilihan; dan h. pelantikan dan pengucapan sumpah/janji kepala desa terpilih. Pasal 27 (1)
Pemantau independen berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada pamitia pemilihan dan kepada masyarakat.
(2)
Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada panitia pemilihan kepala desa.
(3)
Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dantidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.
13
Bagian ketiga Kode Etik Tim Independen Pasal 28 (1)
Dalam hal pelaksanaan pemantauan, setiap pemantau independen harus memegang teguh kode etik.
(2)
Kode etik pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. non partisan dan netral; b. tanpa kekerasan (nonviolence); c. menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan; d. kesukarelaan; e. integritas; f. kejujuran; g. obyektif; h. kooperatif; i. transparan; j. kerahasiaan; k. kemandirian; l. komprehensif; dan m. relevan. Bagian keempat Hak dan Kewajiban Tim Pemantau Pasal 29
Pemantau independen pemilihan kepala desa berhak: a. mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan; c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses tahapan pemilihan kepala desa; d. berada di luar TPS pada hari pemungutan suara untuk melakukan pemantauan jalannyaproses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan; e. mendapatkan akses informasi dari panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan; f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan g. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan secara berjenjang kepada panitia pemilihan, tim pemantau kecamatan, dan tim pengawas kabupaten. Pasal 30 Pemantau independen pemilihan kepala desaberkewajiban: a. mematuhi kode etik pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atautidak memasuki area tertentu, daerah,atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempatpenghitungan suara dengan alasan keamanan; c. mematuhi segala larangan yang dikeluarkan panitiapemilihan kepala desa sesuai dengan tingkatannya; d. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
14
e. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada tim pengawas kabupaten; f. menyampaikan hasil pemantauan kepada panitia pemilihan kepala desa sebelum diumumkan kepada masyarakat; g. menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan kepala desa serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan kepala desa; h. melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak; i. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi; dan j. melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada panitia pemilihan kepala desa selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala desa terpilih. Bagian kelima Larangan Tim Pemantau Pasal 31 Pemantau independen pemilihan kepala desa dilarang: a. melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan kepala desa serta hak dan kewajiban pemilih; b. mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa; c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada calon kepala desa; d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak calon kepala desa tertentu; e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari calon kepala desa; f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan kepala desa, dan peserta pemilihan kepala desa; g. membawa senjata atau bahan/alat yang membahayakan keamanan dankepentingan umum; h. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuanmempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan ataumengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara; i. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan; j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan kepala desa; dan k. menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepala desa kepada pihaklain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepala desakepada panitia pemilihan kepala desa. Bagian Keenam Sanksi Pasal 32 Dalam hal pemantau independen pemilihan kepala desa melanggar kewajiban dan larangan, maka dikenakan sanksi: a. pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, dicabuthaknya sebagai Pemantau independen pemilihan kepala desa; b. perseorangan dan/atau lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh pemantauterhadap kode etik, kewajiban dan larangan
15
pemantau kepada panitia pemilihan kepala desa untuk ditindaklanjuti; c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa; dan d. pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Surat Suara Pasal 33 (1)
Untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
(2)
Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat berisi nomor, foto dan nama calon kepala desa. Pasal 34
Spesifikasi teknis surat suara pada pemilihan kepala desa dibuat dengan ketentuan: a. jenis kertas yaitu HVS 70 Gram /HVS 80 Gram (non securiti paper atau securiti paper); b. bentuk memanjang horisontal atau memanjang vertikal; c. foto pasangan calon berwarna; d. warna kertas Putih; dan e. cetak satu muka atau dua muka dengan hasil cetak baik. Pasal 35 (1)
Jumlah surat suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
(2)
Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai surat suara cadangan yang dapat digunakan untuk pemilih tambahan. Bagian Kedua Kotak Suara Pasal 36
(1)
Untuk penyelenggaraan pemilihan kepala Desa disediakan kotak suara.
(2)
Kotak suara yang digunakan dapat terbuat dari bahan kayu, atau kayu lapis, karton, plastik atau metal.
(3)
Bentuk kotak suara adalah kotak dengan sisi samping empat persegi panjang, sisi atas dan bawah bujur sangkar.
16
(4)
Kotak suara dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.
(5)
Setiap TPS menggunakan satu buah kotak suara. Bagian Ketiga Bilik Pemberian Suara Pasal 37
(1)
Untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa disediakan bilik pemberian suara.
(2)
Bilik pemberian suara dapat terbuat dari bahan kayu, kayu lapis, karton, plastik atau metal.
(3)
Bilik suara dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman. Bagian Keempat Tinta Pasal 38
(1)
Tinta sebagai tanda kepada pemilih yang telah menggunakan hak suaranya yang dilakukan dengan mecelupkan salah satu jari kedalam botol tinta.
(2)
Tinta yang digunakan berwarna ungu/hitam.
(3)
Tinta harus memiliki daya rekat yang kuat tidak hilang ketika dilap dengan kain setelah jari diangkat dari celupan.
(4)
Tiap TPS disiapkan satu botol tinta yang dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/ 30 ml. BAB VIII UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA Pasal 39
(1)
Dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yangmemenuhi syarat administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang calon dilakukan uji kompetensi oleh panitia kabupaten atas permintaan panitia pemilihan kepala desa.
(2)
Permintaan pelaksanaan uji kepala desa kepada panitia pada ayat (1), disampaikan penetapan hasil penyaringan calon.
(3)
Uji kompetensi oleh panitia kabupaten, dilaksanakan selambatlambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya surat permintaan dari panitia pemilihan kepala desa.
kompetensi oleh panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari setelah terhadap berkas administrasi bakal
17
(4)
Uji kompetensi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari. Pasal 40
(1)
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari ujian tertulis dan lisan/wawancara.
(2)
Materi ujian tertulis meliputi: a. Pancasila dan UUD 1945; b. pengetahuan umum; c. pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan d. kepemimpinan.
(3)
Materi ujian lisan/wawancara meliputi: a. visi dan misi bakal calon kepala desa; dan b. motivasi bakal calon kepala desa. Pasal 41
Bakal calon kepala desa yang mengikuti uji kompetensi, dinyatakan lulus apabila telah memenuhi akumulasi standar nilai rata-rata minimal 7,0 (tujuh koma nol). Pasal 42 Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan uji kompetensi, pemerintah kabupaten menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk ditetapkan 5 (lima) calon kepala desa yang akan dipilih. BAB IX BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA Pasal 43 (1)
Surat suara pemilihan kepala desa disediakan oleh panitia pemilihan kabupaten berdasarkan jumlah hak pilih yang disampaikan oleh panitia pemilihan kepala desa setiap desa ditambah kertas surat suara cadangan, paling banyak 2 (dua)persen dari jumlah hak pilih setiap desa.
(2)
Bentuk dan model surat suara, ditetapkan sebagi berikut: a. surat suara berwarna putih dengan tulisan hitam; b. memuat nama desa, kecamatan dan kabupaten; c. foto terbaru Calon Kepala Desa dengan mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan berwarna atau hitam putih dengan ukuran disesuaikan jumlah calon kepala desa yang berhak dipilih; d. nomor dan nama calon kepala desa berada diatas foto calon, berurutan mulai nomor terkecil dari kiri ke kanan; dan e. pada bagian bawah disediakan tempat untuk tanda tangan ketua dan sekretaris panitia pemilihan kepala desa atau anggota panitia yang mendapatkan mandat dari ketua apabila ketua berhalangan.
18
(3)
Kertas surat suara berukuran Folio dengan bahan kertas HVS 80 gram. BAB X PEMUNGUTAN SUARA ULANG Pasal 44
(1)
Dalam hal terjadi kerusuhan,bencana alam, dan penyimpangan dalam pemungutan suara di TPS, yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan, dapat diadakan pemungutan suara ulang.
(2)
Pemungutan suara di TPS wajib diulang, apabila hasil penelitian tim pengawas kabupaten, menemukan bukti keadaan: a. pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. panitia pemilihan yang bertugas pada TPS meminta kepada pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, menuliskan nama atau alamatnya pada kertas suara yang sudah digunakan; dan/atau c. panitia pemilihan yang bertugas pada TPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Pasal 45
(1)
Pemungutan suara ulang diusulkan secara tertulis oleh tim pengawas kepada Bupati setelah melakukan penelitian bersama dengan tim pemantau kecamatan dengan mencantumkan alasan dilaksanakannya pemungutan suara ulang.
(2)
Berdasarkan usul tim pengawas kabupaten, Bupati menetapkan jadwal pemungutan suara ulang paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya usul dari tim pengawas.
(3)
Jadwal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas hari) setelah ditetapkannya pemungutan suara ulang. BAB XI PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal 46
(1)
Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari hasil perhitungan suara ditetapkan sebagai calon terpilih.
(2)
Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
(3)
BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala desa.
19
(4)
Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati. Pasal 47
Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang dan TPSnya hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain. Pasal 48 (1)
Kriteria pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi: a. masa pengabdian calon pada lembaga pemerintahan; b. daftar riwayat pekerjaan calon pada lembaga pemerintahan; dan c. daftar riwayat jabatan calon pada lembaga pemerintahan.
(2)
Calon yang memiliki masa pengabdian dan riwayat pekerjaan yang lebih lama serta memiliki riwayat jabatan yang banyak, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.
(3)
Masa pengabdian, riwayat pekerjaan, dan riwayat jabatan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dibuktikan dengan dengan foto copy surat keputusan pengangkatan, foto copy surat keputusan pemberhentian atau foto copy surat keterangan pengunduran diri dan/atau surat keputusan pensiun. Pasal 49
(1)
Kriteria tingkat pendidikan calon untuk menetapkan calon terpilih dari calon yang memperoleh suara sama pada 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diprioritaskan kepada calon yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.
(2)
Tingkat pendidikan, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang. Pasal 50
(1)
Kriteria usia calon untuk menetapkan calon terpilih dari calon yang memperoleh suara sama pada 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), diprioritaskan kepada calon yang memiliki usia lebih muda untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.
(2)
Usia calon dibuktikan dari akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang. Pasal 51
(1) Persyaratan lain calon untuk menetapkan calon terpilih dari calon yang memperoleh suara sama pada 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), diprioritaskan kepada calon yang memiliki: a. nilai tertinggi dari hasil uji kompetensi apabila calon pada
20
desa bersangkutan lebih dari 5 (lima) orang; dan b. visi dan misi calon. Pasal 52 Berdasarkan hasil pemilihan dengan perolehan suara terbanyak dan atau peroleh nilai tertinggi dari kriteria penetapan calon terpilih bagi calon yang memperoleh suara sama pada 1 (satu) TPS, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati. BAB XII PELANTIKAN CALON TERPILIH Pasal 53 (1)
Sebelum memangku jabatan kepala desa, calon terpilih mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh, dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2)
Pengambilan sumpah atau pengucapan janji dan pelantikan calon kepala desaterpilih oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati. Pasal 54
Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 55 Pada upacara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, calon kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih. Pasal 56 (1)
Pelantikan kepala desa untuk pertama kalinya dari hasil pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang ditetapkan sebagai awal perhitungan 6 (enam) tahun masa jabatan kepala desa.
(2)
Pelantikan kepala desa untuk periode ke dua 6 (tahun) berikutnya, dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala desa periode 6 (enam) tahun pertama hasil pemilihan kepala desa serentak.
21
(3)
Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
(4)
Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan kepala desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. Pasal 57
Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan calon kepala desa dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Pasal 58 Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pasal 59 Urutan upacara dalam pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan kepala desa terpilih: a. menyanyikan lagu Indonesia Raya; b. pembacaan Surat Keputusan Bupat; c. pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Bupati atau pejabatlain yang ditunjuk; d. penandatangan Berita Acara Sumpah atau janji; e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabatlain yang ditunjuk; f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati pejabat lain yang ditunjuk; g. penandatangan Berita Acara Serah Terima Jabatan; h. amanat Bupati; i. menyanyikan Lagu Padamu Negeri; j. pembacaan doa; dan k. pemberian ucapan selamat. BAB XIII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 60 (1)
Dalam hal bakal calon dan atau calon kepala desa merasa dirugikan terhadap setiap tahapan mekanisme pemilihan kepala desa, dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala desa disertai bukti-bukti.
(2)
Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 x 24 jam pada setiap penetapan tahapan.
(3)
Panitia Pemilihan kepala desa harus sudah memberikan keputusan terhadap setiap keberatan paling lambat 1 x 24 jam setelah pengajuan keberatan diterima.
22
(4)
Dalam hal panitia pemilihan kepala desa tidak dapat memutuskan pengajuan keberatan, maka panitia pemilihan kepala desa menyerahkan penyelesaiannya kepada Tim Pengawas Kabupaten melalui Camat. Pasal 61
(1)
Tim Pengawas kabupaten melakukan penelitian terhadap kebenaran pengaduan paling lambat 1 x 24 jam setelah diterimanya laporan pengajuan keberatan dari Camat.
(2)
Dengan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas merekomendasikan usul penyelesaian masalah kepada Bupati, paling lambat 1x 24 jam setelah dilaksanakannya penelitian.
(3)
Dengan mempertimbangkan rekomendasi tim pengawas, Bupati memberikan jawaban terhadap pengajuan keberatan oleh calon kepala desa paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya rekomendasi dari tim pengawas. BAB XIV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 62
(1)
Kepala Desa berhenti, karena: a. meninggal dunia; b. pemintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
(2)
Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)
Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
(4)
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 63
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
23
Pasal 64 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 65 Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 66 (1)
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2)
Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 67
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 68 (1)
Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut -turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan. BAB XV MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 69
(1)
Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karna penundaan pemilihan kepala desa, untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak bupati mengankat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penjabat kepala desa.
24
(2)
Mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa adalah: a. Bagian Pemerintahan Desa atau sebutan lain berkoordinasi dengan camat atau pejnjabat instansi lainnya; b. Bagian Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya mengusulkan minimal 2 (dua) nama kepada Bupati Sinjai; dan c. Bupati Sinjai menetapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penjabat Kepala Desa. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70
(1)
Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
(2)
Ketentuan pembentukan panitia pemilihan dan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa, disesuaikan dalam Peraturan Bupati ini. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 71
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 72 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang Peraturan Bupati ini Kabupaten Sinjai.
mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 9 Desember 2014 BUPATI SINJAI,
H. SABIRIN YAHYA Diundangkan di Sinjai pada tanggal 9 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
25
H. TAIYEB A. MAPPASERE BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 54
