BUPATI SINJAI
PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BUPATI SINJAI, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sinjai maka perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai;
: 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
BUPATI SINJAI -2-
5.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
9.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17); 11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 35 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41); 12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19); 13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20);
BUPATI SINJAI -3-
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57); 18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58); MEMUTUSKAN : Menetapkan : ROAD MAP REFORMASI KABUPATEN SINJAI.
BIROKRASI
PEMERINTAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sinjai. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. 5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah
BUPATI SINJAI -4-
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 20102025. 7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pe r tahun yang jelas. 8. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Pasal 3 Tujuan dari penyusunan Road Map ini adalah: a. peningkatan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintahan melalui penguatan peraturan perundang-undangan; b. perubahan perilaku; c. penataan organisasi; d. penataan tatalaksana; e. penerapan budaya organisasi; f. penataan manajemen SDM aparatur; g. penguatan akuntabilitas; h. peningkatan kualitas pelayanan publik; i. penerapan sistem monitoring; j. evaluasi kinerja; dan k. pengawasan birokrasi yang semakin melibatkan partisipasi masyarakat. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai 20132018 mencakup tiga hal sebagai berikut: a. penguatan birokrasi pemerintah; b. tingkat pelaksanaan; dan c. program.
BUPATI SINJAI -5-
BAB IV SISTEMATIKA Pasal 5 (1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. Bab I : Pendahuluan; b. Bab II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai; c. Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai; d. Bab IV : Monitoring Dan Evaluasi; dan e. Bab V : Penutup. (2) Susunan dan sistematika Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PENGENDAIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Kabupaten Sinjai. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sinjai mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Sinjai. Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 27 Desember 2013 BUPATI SINJAI,
Diundangkan di Sinjai pada tanggal 27 Desember 2013
H. SABIRIN YAHYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
H. TAIYEB A. MAPPASERE BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR
BUPATI SINJAI -6-
BUPATI SINJAI -7-
BUPATI SINJAI -8-
