ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL
KSN
Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruang nya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara (UU no. 26 tahun 2007)
Perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur berbasis penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu, melalui perencanaan program infrastruktur yang efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat dan dunia usaha di KSN.
Mendorong pembangunan infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan, antara lain melalui RPI2JM.
Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umumyang selanjutnya disebut
RPI2JM Bidang Pekerjaan Umum adalah dokumen rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum periode 5 (lima) tahunan yang berisi sinkronisasi program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, baik yang dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat
Kewilayahan; dasar pemikiran yang tidak sektoral tetapi objeknya adalah entitas wilayah atau kawasan yang akan didorong dan mendorong terciptanya struktur ruang yang efektif dan efisien.
Keterpaduan; dasar pemikiran yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kekurangan dan kebutuhan masing-masing. Keberlanjutan; dasar pemikiran dalam pemrograman investasi infrastruktur bidang pekerjaan umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Koordinasi; dasar pemikiran dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (termasuk dunia usaha), sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Optimalisasi sumberdaya; dasar pemikiran dalam pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan untuk tujuan pengembangan wilayah atau kawasan melalui pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum
7
RPI2JM bidang pekerjaan umum pada KSN memuat program pembangunan investasi infrastruktur bidang pekerjaan umum yang disusun atas dasar arahan spasial dan prioritas program pembangunan infrastruktur: a. program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, antara lain meliputi jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional b. program pembangunan infrastruktur sumber daya air, antara lain meliputi konservasi (waduk, embung, situ), jaringan irigasi, jaringan reklamasi rawa, jaringan tata air tambak, penyediaan air baku, pengendali banjir/lahar/sedimen, dan pengamanan pantai c. program pembangunan infrastruktur permukiman, antara lain meliputi jaringan air minum, jaringan pengelola limbah, jaringan drainase, jaringan pengelola persampahan, serta infrastruktur desa pusat pertumbuhan dan kawasan agropolitan
Arahan Struktur dan Pola Ruang Pulau Berdasarkan RTRWN dan RTR Pulau
Rencana Struktur Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
Struktur ruang Kep. Nusa Tenggara adalah susunan pusat-pusat permukiman (PKN, PKW, PKSN) yang diikat oleh sistem infrastruktur (sistem jaringan transportasi nasional, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air) secara hirarkis
Rencana Pola Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
Pola ruang Kep. Nusa Tenggara adalah distribusi peruntukan ruang di Kep. Nusa Tenggara berupa fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi pengembangan ekonomi kelautan, pertanian, dan pertambangan berbasis potensi lestari
12
Kawasan Strategis Nasional Prioritas di Kepulauan Nusa Tenggara
36. KAPET BIMA
39. KAPET MBAY
37. KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO
40. KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI NTT
PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL di KEPULAUAN NUSA TENGGARA Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional
Pengembangan/Peningkatan Fungsi (PKN Mataram, PKN Kupang, PKW Ende).
Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan a.
Pengembangan/Peningkatan Fungsi (PKSN Atambua);
b.
Pengembangan Baru (PKSN Kalabahi dan PKSN Kefamenanu).
Rencana Struktur Ruang Pulau Kalimantan Struktur ruang Pulau Kalimantan adalah susunan pusat-pusat perkotaan yang diikat oleh sistem infrastruktur (sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air) secara hierarkis
15
Rencana Pola Ruang Pulau Kalimantan
Pola ruang Pulau Kalimantan adalah distribusi peruntukan ruang di Pulau Kalimantan berupa fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi pengembangan ekonomi kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan berbasis pengelolaan lestari dengan memperhatikan keanekaragaman hayati 16
KAPET KATHULISTIWA 66. KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN PROVINSI MALUKU KAPET DAS KAKAB KAPET SASAMBA KAPET BATULICIN
17
PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI P. KALIMANTAN Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional a.
Pengembangan/Peningkatan Fungsi (PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang, PKN Tarakan);
Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan a.
Pengembangan/Peningkatan Fungsi (PKSN Entikong, PKSN Nunukan);
b.
Pengembangan Baru (PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoibabang,PKSN Nanga Badau, PKSN Jasa, PKSN Long Midang, PKSN Long Nawang, PKSN Long Pahangai)
18
Rencana Struktur Ruang Pulau Sulawesi Struktur Ruang Pulau Sulawesi adalah susunan pusat-pusat permukiman (PKN, PKW, PKSN) yang diikat oleh sistem infrastruktur (sistem jaringan transportasi nasional, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air) secara hirarkis
Rencana Pola Ruang P. Sulawesi Pola ruang Pulau Sulawesi adalah distribusi peruntukan ruang di Pulau Sulawesi berupa fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi pengembangan ekonomi kelautan, pertanian, dan pertambangan berbasis potensi lestari
Kawasan Strategis Nasional Prioritas di P. Sulawesi
KSN Kawasan Perbatasan Sulawesi Tengah-Gorontalo-Sulawesi Utara(Sulawesi Tengah & Sulawesi Utara) KAPET Manado-Bitung(Provinsi Sulawesi Utara) Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano (Provinsi Sulawesi Utara) KAPET Batui (Provinsi Sulawesi Tengah) Kawasan Perkotaan Mamminasata(Provinsi Sulawesi Selatan) KAPET Pare-pare(Provinsi Sulawesi Selatan) Kawasan Toraja dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan) Kawasan Soroako dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan) KAPET Bank Sejahtera(Provinsi Sulawesi Tenggara)
PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL 2015-2019 DI P. SULAWESI
Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional a. Pengembangan/Peningkatan Fungsi (PKW Tondano, PKW Luwuk, PKW Buol, PKW Kolonedale, PKW Toli-Toli, PKW Donggala, PKW Pangkajene, PKW Watampone, PKW Bulukumba, PKW Barru, PKW Unaaha, PKW Lasolo, PKW Kolaka); b. Pengembangan Baru (PKW Isimu, PKW Kuandang, PKW Tilamuta, PKW Pasangkayu)
c.
Revitalisasi Kota-kota yang telah berfungsi (PKW Poso)
Rencana Struktur Ruang Kepulauan Maluku
Struktur Ruang Kepulauan Maluku adalah susunan pusat-pusat permukiman (PKN, PKW, PKSN) yang diikat oleh sistem infrastruktur (sistem jaringan transportasi nasional, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air) secara hirarkis
Rencana Pola Ruang Kepulauan Maluku Pola ruang Kepulauan Maluku adalah distribusi peruntukan ruang di Kepulauan Maluku berupa fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi pengembangan ekonomi kelautan, pariwisata, dan pertambangan berbasis potensi lestari dan berkelanjutan
Kawasan Strategis Nasional Prioritas Di kepulauan Maluku
KAPET SERAM KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU. KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA-PAPUA BARAT
PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI. KEP MALUKU Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional
a. Pengembangan/Peningkatan Fungsi (PKN Ambon, PKN Ternate, PKW Kairatu, PKW Tual, PKW Namlea, dan PKW Labuha); b. Pengembangan Baru (PKW Werinama, PKW Tobelo, dan PKW Sanana) Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan a. Pengembangan/Peningkatan Fungsi (PKSN Daruba);
b. Pengembangan Baru (PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo) 26
1. KAWASAN PERBATASAN MALUKU UTARA-PAPUA BARAT 2. KAPET BIAK 3. KAWASAN TIMIKA 4. KAWASAN PERBATASAN PAPUA
PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI P. PAPUA Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional a. Percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan (PKSN Jayapura, PKSN Merauke, dan PKSN Tanah Merah) b. Pengembangan/Peningkatan Fungsi (PKN Sorong, PKN Timika, PKN Jayapura/PKSN Jayapura, PKW Manokwari, dan PKW Merauke/PKSN Merauke);
1. KAWASAN PERBATASAN MALUKU UTARA-PAPUA BARAT 2. KAPET BIAK 3. KAWASAN TIMIKA 4. KAWASAN PERBATASAN PAPUA
Struktur Ruang Pulau Jawa-Bali Susunan pusat-pusat permukiman (PKN, PKW, PKSN) yang diikat oleh sistem infrastruktur (sistem jaringan transportasi nasional, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air) secara hirarkis
KSN Prioritas di P. Bali KSN perkotaan Sarbagita
33
TERIMA KASIH
