Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah Keniscayaan?

TEMU ILMIAH IPLBI 2015

Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah “Keniscayaan”? Mukti Ali Lab.Waterfront Planning and Development ,Urban Planning and Design, Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Abstrak Kota-kota di dunia cenderung berkembang di sepanjang pesisir baik di laut maupun di sungai. Demikian juga halnya kota-kota di Indonesia, sebagian berada di wilayah pesisir. Wilayah Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km nomor dua di dunia, Kondisi ini menyebabkan wilayah pesisir Indonesia kaya akan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan kehidupan masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan ruang kawasan pesisir perlu dilakukan untuk pengembangan kota-kota pesisir. Jenis penulisan bersifat deskriptif-eksploratif, data disajikan secara eksplorasi dan dikumpulkan dari beberapa sumber pustaka, penulisan dan penelitian. Kesimpulan dari makalah ini adalah: kegiatan pengelolaan/pemanfaatan ruang kawasan pesisir dapat memberikan dampak positif baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.Dampak negatif dari pengelolaan/pemanfaatan ruang kawasan pesisir terjadi jika perencanaan tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi, gejolak sosial di msasyarakat, serta kerusakan lingkungan. Sepanjang mengikuti kaidah, aturan, norma dan undang-undang maka Pemanfaatan ruang kawasan pesisir sebuah “keniscayaan”? Kata-kunci:Pemanfaatan, Kawasan Pesisir, Keniscayaan

Pendahuluan Kota-kota di dunia cenderung berkembang di sepanjang pesisir baik di laut maupun di sungai. Kota–kota tersebut kemudian berubah menjadi pusat pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat distribusi komoditas bagi kawasan di sekitarnya. Demikian juga halnya kota-kota di Indonesia, sebagian kota-kota besar berada di wilayah pesisir. Sehingga masyarakat perkotaan di Indonesia sangat terkait dengan kawasan pesisir dan sektor kelautan dan segala potensi dan permasalahan yang ada di dalamnya. Berkembangnya kota-kota di kawasan pesisir berdampak terhadap keadaan di wilayah tersebut. Beberapa dampak yg ditimbulkan antara lain seperti, peningkatan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan sosial, perkembangan industri dan pariwisata, dan lain-lain sampai kepada dampak lingkungan yang ditimbulkannya baik positif maupun negatif.Selain itu,

perkembangan kawasan pesisir juga memberikan dampak perubahan terhadap ruang dan pemanfaatannya di wilayah pesisir. Wilayah Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km nomor dua di dunia setelah Kanada, garis pantai ini bias bertambah sampau lebih dari 100.000 km jika dilakukan pemetaan yang lebih detail1, dengan ¾ wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dan pesisir yaitu 5.8 juta km2 dari 7.827.087 km2. Kondisi ini menyebabkan wilayah pesisir Indonesia kaya akan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan kehidupan masyarakat, baik kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Pemanfaatan wilayah pesisir menimbulkan konsekuensi terhadap penyediaan ruang atau lahan bagi berbagai aktifitas yang muncul.

Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015 | 01

Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah “Keniscayaan”?

Gambar 1. Peta Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia

Wilayah pesisir dengan kualitas lingkungan hidup yang rendah menjadi alternatif untuk mendapatkan lahan bagi berbagai aktifitas ekonomi, sosial, dan budaya yang muncul. Negara-negara maju dan juga tentu saja di Indonesia menjadikan wilayah pesisir sebagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan ketersediaan lahan bagi aktifitas penduduk di wilayah perkotaan.Lahan di wilayah pesisir yang secara ekonomis dan lingkungan dinilai kurang menguntungkan di desain supaya lebih bernilai dan memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi masyarakat.

Reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan perto-koan, pelabuhan udara, perkotaan, per-tanian, serta objek wisata2.

Beberapa upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah dengan konservasi, reklamasi, dan rehabilitasi. Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda hanya dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan dengan perencanaan dan pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Besarnya sumberdaya wilayah pesisir dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Ketidakterpaduan pemanfaatan ruang pesisir dapat konflik kepentingan antar berbagai sektor. Meningkatnya kemiskinan masyarakat pesisir dan lemahnya penegakan hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir merupakan masalah klasik yang dapat timbul dari tidak terpadunya pengelolaan tata ruangwilayah pesisir. Salah satu upaya pengelolaan dan wilayah pesisir adalah dengan melakukan reklamasi.

Pemanfaatan pesisir dalam bentuk reklamasi pantai telah dilakukan sejak lama, dari beberapa penelitian diketahui reklamasi tanah utama pertama dilakukan pada tahun 1970, ketika Port dari Rotterdam di Belanda diperpanjang dengan pasir suppletion dari laut dengan reklamasi Maasvlakte pertama3.Belanda yang wilayahnya berada di bawah rata-rata permukaan laut, pada tahun 1612, merekayasa lahan Kota Beemster tidak kurang dari 70 km2. Proyek reklamasi di Beemster ini termasuk proyek reklamasi tertua yang pernah dilakukan dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai World Heritage Site pada tahun 1999. Selain Belanda, Hong Kong merupakan salah satu negara yang telah lama melakukan reklamasi dimana hampir 25% wilayahnya adalah hasil reklamasi pantai. Singapura melaksanakan proyek reklamasi yang tergolong spektakuler dengan setidaknya butuh

02 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015

Sejarah Pemanfaatan Pesisir dan Perkembangan reklamasi di Dunia

Mukti Ali

waktu 50 tahun dari masa perencanaan sampai pada saat ini, dan proses pembangunannya masih terus berlanjut. Selanjutnya adalah Palm Island yang berada di Dubai. Palm Island dapat dikatakan sebagai proyek reklamasi yang penuh ambisi dan paling spektakuler dalam dekade belakangan ini. Di Kota Yokohama, Japan pada 1983 dilakukan reklamasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang menurun akibat industri. Sementara itu sejarah reklamasi di Indonesia dimulai pada tahun 1990an di Jakarta dan juga di Manado dilakukan reklamasi untuk penataan kawasan pesisir. Demikian juga di Makassar telah dilakukan reklamasi pantai Losari. Selain itu beberapa kota besar di Indonesia saat ini juga telah melakukan perencanaan pemanfaatan pesisir dengan reklamasi pantai. Berdasarkan uraian latar belakang dan sejarah dilakukannya reklamasi di dunia, penulis mencoba mengkaji sejauhmana pemanfaatan ruang kawasan pesisir perlu dilakukan untuk pengembangan kota-kota pesisir. Dalam hal ini penulis tidak dalam kapasitas memberikan justifikasi terhadap baik buruknya melakukan pengelolan terhadap pesisir. Penulis hanya memberikan analisis dari berbagai kajian terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Metode Penulisan Jenis penulisan makalah ini bersifatdeskriptifeksploratif, data disajikan secara eksplorasi dan dikumpulkan dari beberapa sumber pustaka, penulisan dan penelitian. Penyajian analisis data susun sebagai berikut: 1. Permasalahan dan Dampak Pemanfaatan Pesisir 2. Dasar Hukum Pemanfaatan Pesisir 3. Definisi Pemanfaatan menurut UndangUndangNo.27/2007 4. Studi Kasus Pemanfaatan Pesisir Berikutnya pembahasan dilanjutkan dengan uraian mengenai “Prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”, sebagai bahan analisis lanjutan untuk menyusun kesimpulan. Di bagian akhir makalah ditutup dengan kesimpulan tentang bagaimana menyikapi pengelolaan/pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

Analisis dan Pembahasan 1.

Permasalahan dan Dampak Pemanfaatan Pesisir

Dalam bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa “Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang- undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor- faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya nonhayati disubstitusi dengan sumber daya lain4.” Lebih lanjut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa “keunikan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulauProsiding Temu Ilmiah IPLBI 2015 | 03


pulau kecil,  perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Normanorma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-  norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan per-undangundangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Norma-norma itu akan mem-berikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengem-bangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19455.” Penjelasan Undang-Undang ini sangat jelas menguraikan tentang permasalahn dan dampak yang akan ditimbulkan jika wilayah pesisir dan pulau-pulai kecil tiak dikelola dengan baik dan berkelanjutan antar semua sektor dan kepentingan baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Ketentuan dari kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pencegahan dampak negatif 04 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015

dari pemanfaatan pesisir dan reklamasi pantai. 2.

Dasar Hukum Pemanfaatan Pesisir

Dalam pengelolaan pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pelaksanaan reklamasi pantai atau pengembangan daratan di dunia memiliki ketentuan–ketentuan yang berlaku. Di Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kebijakan yang mengatur mengenai reklamasi pantai, diantaranya : 1. Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. 3. Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 6. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3.

Definisi Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir menurut Undang-Undang No. 27/2007

Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada bagian kedua bab Pemanfaatan Pulau– Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya pasal 23 menyebutkan bahwa “Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: konservasi; pendidikan dan pelatihan;penelitian

Mukti Ali

dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; pertanianorganik; dan /atau, peternakan. Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya mempunyai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pada pasal lain disebutkan bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan /atau instansi terkait dan/atau pakar setempat. Definisi pemanfaatan ruang Pesisir menurut Undang-Undang ini terdiri dari Konservasi, Reklamasi dan Rehabilitasi. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk: menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; melindungi habitat biota laut; dan melindungi situs budaya tradisional. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keaneka-ragaman hayati setempat. Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Selain itu pada bab Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir disebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan ke-

sejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengeloaan wilayah ruang pesisir sangatdimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. 4.

Studi Kasus Pemanfaatan Pesisir

Pemanfaatan ruang kawasan pesisir dalam bentuk reklamasi panati telah banyak dilakukan di Negara-negara maju. Prinsip Daya Guna tanpa mengabaikan Pelestarian Lingkungan menjadi dasar dalam pelaksanaan reklamasi di negara-negara maju. Dengan prinsip ini reklamasi memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga pelaksanaan reklamasi tidak menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari pelaksaanaan reklamasi. Berikut beberapa contoh reklamasi yang telah dilakukan di beberapa negara maju: 1.Jepang, melakukan beberapa reklamasi diantaranya: di daerah Kansai dengan luas lahan sekitar 10km2 diperuntukan sebagai bandara Internasional; di Osaka ada sea landfill phoenix reklamasi untuk tempat pengolahan limbah terpadu; di Tokyo juga terdapat lahan reklamasi yang digunakan sebagai tempat pelngolahan limbah terpadu.

Gambar 2. Reklamasi Bandara Kansai, Sumber: reklamasidaratan.files.wordpress.com

Japan

2.Korea Selatan, melakukan reklamasi di daerah Incheon, diperuntukkan sebagai bandara internasional dan kawasan industri. 3.Singapura, hampir sebagian besar wilayahnya merupakan lahan reklamasi, yang peruntukanProsiding Temu Ilmiah IPLBI 2015 | 05


nya digunakan untuk berbagai kegiatan konservasi, ekonomi, sosial dan budaya-pariwisata. 4.Dubai,Negara ini menjadi reklamasi sebagai megaproject dalam pengembangan kawasan hunian. Terdapat 4 proyek Reklamasi yaitu: The Palm Jeber Ali, Deira, Jumairah, dan The World. 5.China, di Tianjin, tujuan dari Reklamasi lahan di daerah Tianjin adalah untuk memenuhi efisiensi lahan yang dirasa sudah menggangu di daerah daratan. Pemerintah China membangun Reklamasi ini untuk memenuhi kebutuhan pengem-bangan daerah Industri, Pelabuhan dan Free Trade Zone. Linggang New City Project, Shanghai, China, Lahan reklamsi seluas 133.2 km2 ini merupakan proyek pengembangan daerah bisnis terpadu di daerah Shanghai. Kawasan Industri, pelabuhan dan Bandara dibangun untuk menunjang peningkatan pesat perekonomian di China.

dalam bidang destinasi wisata dengan menciptakan ikon pariwisata baru dengan menerapkan konsep green development, sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya bahaya tsunami.

Gambar 4. Reklamasi Teluk Benoa, Bali. Sumber: static.inilah.com

3. Manado, Sulawasi Utara, reklamasi pantai boulevard sepanjang 76 hektar menyebabkan perubahan di kawasan teluk Manado. Reklamasi ini diperuntukkan menjadi kawasan Central Bussiness District.

Berikut beberapa studi kasus reklamasi di Indonesia yang meskipun telah selesai pelaksanaan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi sampai saat ini masih terus menjadi penimbulkan polemik. 1. Kawasan Teluk Jakarta, Proyek itu dimaksudkan selain untuk memperbaiki kualitas lingkungan juga untuk pusat niaga dan jasa skala internasional, perumahan, dan pariwisata.

Gambar 3. Reklamasi Teluk Jakarta Sumber: reklamasidaratan.files.wordpress.com

2. Telok Benoa Bali, Tujuan pemanfaatan kawasan Teluk Benoa antara lain untuk mengurangi dampak bencana alam dan dampak iklim global, serta menangani kerusakan pantai pesisir. Kebijakan rencana pengembangan Teluk Benoa adalah untuk meningkatkan daya saing 06 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015

Gambar 5. Reklamasi Manado. Sumber: koleksi penulis, 2015

4. Pantai Losari, Makasar sebagai titik tengah pembangunan Indonesia. Di kawasan Center Point of ndonesia, dengan luas total 600 hektar ini, nantinya akan dibangun pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan hiburan, hotel hotel kelas dunia yang dilengkapi dengan lapangan golf dengan view ke laut lepas, hampir serupa dengan apa yang dibangun melalui rencana reklamasi pantai utara di Jakarta.

Gambar 6. Reklamasi Pantai Losari, Makassar Sumber: koleksi penulis, 2015

Mukti Ali

Demikian beberapa kasus pemanfaatan ruang kawasan pesisir dalam bentuk reklamasi pantai di Indonesia. “Prinsip-prinsip Perencanaan Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” Agar terwujud perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu maka dalam Undang-Undang No.27 tahun 2007 terdapat beberapa prinsip dasar pada perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan ruang kawasan pesisir, yaitu: -

-

-

-

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah; mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar sektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen; dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan   melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.  

Pemanfaatan ruang kawasan pesisir dalam bentuk reklamasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kegiatan masyarakat. Dampak positif dapat berupa pe-rubahan fungsi lahan yang pada awalnya tidak mempunyai nilai menjadi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi. Sedangkan pemanfaatan ruang kawasan pesisir jika tidak mengikuti aturan dan tidak direncanakan secara terpadu dan berkelanjutan maka akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan/stakeholders dalam hal ini masyarakat, swasta, dan pemerintah perlu dilibatkan dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir. Diperlukan kajian mendalam dan menyeluruh terhadap dampak yang akan ditimbulkan dengan pemanfaatan tersebut.

Sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan mereka pada proses pengelolaan ruang kawasan pesisir dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting diperhati-kan. Sehingga masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab yang besar. Selain itu pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan pesisir seharusnya juga disinkronkan dengan rencana tata ruang kota yang telah ada. Sehingga kemampuan daya dukung lahan, daya dukung sosial, dan ekologi tidak terabaikan. Kesimpulan -

Kegiatan pengelolaan/pemanfaatan ruang kawasan pesisir dapat memberikan dampak positifbaik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.

-

Kegiatan pengelolaan/pemanfaatan ruang kawasan pesisir harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya,

-

Kegiatan pengelolaan/pemanfaatan ruang kawasan pesisirharus memperhatikan dan menjaga kehidupan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

-

Dampak negatif dari pengelolaan/pemanfaatan ruang kawasan pesisir terjadi jika perencanaan tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi, gejolak sosial di masyarakat, serta kerusakan lingkungan.

-

Kegiatan pengelolaan/pemanfaatan ruang kawasan pesisir dapat terlaksana dengan baik jika dibangun komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan stakeholder yang terkait. Sepanjang mengikuti kaidah, aturan, norma dan undang-undang maka Pemanfaatan ruang kawasan pesisir sebuah “keniscayaan”?. Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa S1 dan S3 sebagai peserta laboraProsiding Temu Ilmiah IPLBI 2015 | 07


torium waterfront planning and development, dan pengelola laboratorium waterfront planning and development. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada panitia Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 2015 di Universitas Sam Ratulangi Manado atas kesempatan sebagai pemateri dan mempersentsikan makalah ini. Akhir kata penulis menyadari masih banyak keterbatasan pada makalah ini, oleh karena itu sangat terbuka saran dan kritik membangun dari semua pihak untuk perbaikan makalah ini kedepan. Daftar Pustaka Priyadi Kardono (2015), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Garis Pantai Indonesia terpanjang Kedua di Dunia, Antara News.com. Ruchyat Deni Djakapermana, DR, Ir., M.Eng, Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan,Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU. René Kolman. (2012). New Land By The Sea Economically and Sosially, Land Reclamation Pays

Secretary General, International Association of Dredging Companies.

Undang-Undang No.27/2007. (2007). Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

08 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015

Pengelolaan

Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah Keniscayaan?

Recommend Documents