V PEMBAHASAN UMUM
Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan bahwa wilayah perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), maka program pengembangan wilayahnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disebutkan bahwa
KSN
perbatasan
negara,
kegiatan
penataan
ruang
wilayahnya
diprioritaskan dan didorong percepatan pertumbuhan ekonominya melalui pembangunan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang harus dikembangkan untuk terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan nrgara yaitu sektor permukiman. . Hal ini bertujuan agar kawasan permukiman yang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan negara dapat segera terwujud. Sektor permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 28 h ayat 1, dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, pengembangan permukiman di wilayah perbatasan diamanatkan sebagai pengembangan permukiman khusus. Pengembangan permukiman khusus menjadi salah satu program pembangunan di wilayah perbatasan yang diprioritaskan pemerintah pusat dalam upaya pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang tersedia. Masih terbatasnya infrastruktur dan kurang berkembangnya kawasan permukiman di wilayah perbatasan, baik yang berada dalam kawasan perkotaan maupun pedesaan, menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi banyak berorientasi ke negara tetangga. Kondisi tersebut selain menyebabkan ketergantungan pada negara tetangga, juga berkaitan dengan keamanan, kehormatan, dan kesadaran masyarakat perbatasan terhadap identitas nasional.
159 Dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan tertata di wilayah perbatasan, perlu dipahami terlebih dahulu profil, karakteristik, dan kebutuhan pengembangannya. Hal ini bertujuan agar diketahui arah dan kecenderungan pengembangan kawasan permukiman yang meliputi aspek-aspek (1) keselarasan antara kawasan budi daya dengan kawasan lindung, (2) keterkaitan antara pusat pertumbuhan baru dengan pusat kegiatan (kota), dan (3) penguatan pola interaksi orientasi ekonomi yang berbasis potensi sumber daya alam wilayah. Pengembangan kawasan permukiman di wilayah perbatasan negara memerlukan suatu kebijakan pengembangan di tingkat kabupaten, kawasan pusat pertumbuhan, dan kawasan yang terinci di wilayah perbatasan negara.
5.1 Kondisi dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Kondisi permukiman di wilayah perbatasan negara di Kabupaten Nunukan pada umumnya tidak tertata, terpencar, nomaden, dan kumuh. Hal tersebut terjadi karena permukiman di wilayah perbatasan negara tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik dan terpadu. Pengembangan kawasan permukiman perbatasan yang baik dan terpadu di masa yang akan datang memerlukan suatu kebijakan yang operasional sebagai acuan bagi stakeholders terkait di pusat dan daerah. Kebijakan pengembangan kawasan permukiman perbatasan yang dimaksud yaitu kebijakan yang berbasis pada potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan menjaga kelestarian ekosistem wilayah agar kawasan permukiman yang dikembangkan dapat berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan pembentukan klaster-klaster kawasan permukiman yang dapat dijadikan pusatpusat pertumbuhan baru (border city) di wilayah perbatasan. Pengembangan tersebut akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan secara seimbang sehingga wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara (show window) dapat semakin baik, tertata, tertib, maju, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), potensi SDA sektor unggulan wilayah di klaster I (Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan) yaitu sektor pertambangan, klaster II (Kecamatan Lumbis, Sebuku, dan Sebatik Barat) sektor perkebunan, dan klaster III (Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik) sektor perikanan. Potensi sektor unggulan di setiap klaster
160 menjadi pendukung pengembangan kawasan permukiman perbatasan untuk dapat terus tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan.
5.2 Faktor Penting dan Komponen Dominan dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Hasil analisis ISM menggambarkan pendapat para pakar bahwa elemen masalah dalam pengembangan kawasan permukiman di wilayah perbatasan negara diawali dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap identitas nasional dan terbatasnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan kawasan permukiman perbatasan. Selain itu, masalah lain adalah (1) terbatasnya dana untuk pengembangan infrastruktur, (2) terbatasnya fasos dan fasum, (3) kesenjangan pembangunan ekonomi dan kemiskinan, (4) kecenderungan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat ke wilayah negara tetangga, (5) kondisi sosial dan ekonomi lebih baik di negara tetangga, (6) minimnya infrastruktur kawasan dan permukiman, (7) terbatasnya berbagai pelayanan publik dan penegakan hukum, (8) pemanfaatan dan pengelolaan dana pembangunan belum optimal, (9) masih dianggapnya wilayah perbatasan sebagai pintu belakang negara, serta (10) belum tersedianya kebijakan dan pedoman pengembangan permukiman di wilayah perbatasan. Kunci permasalahan tersebut yang menjadi faktor penentu prioritas penanganan
yang
sangat
menentukan
bagi
berhasil
tidaknya
program
pengembangan permukiman di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimatan Timur. Peningkatan kerja sama pembangunan antarnegara, pemerintahan, dan stakeholders di wilayah perbatasan merupakan pengubah independent. Setiap tindakan untuk meningkatkan peranan aspek tersebut akan mendorong keberhasilan program pembangunan dalam pengembangan kawasan permukiman perbatasan negara menuju kondisi yang lebih baik. Adapun lemahnya perhatian terhadap aspek-aspek tersebut akan menyebabkan ketidakberhasilan program pembangunan Wilayah. Berdasarkan hasil analisis AHP, faktor (level 2) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan pendanaan pembangunan menjadi prioritas utama. Stakeholder (level 3) menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah
161 mempunyai peran utama. Tujuan (level 4) menunjukkan bahwa pengembangan dan penataan kawasan serta peningkatan kesejahteraan mendapat prioritas utama. Sasaran (level 5) menunjukkan bahwa strategi pengembangan kawasan menjadi prioritas utama. 5.3
Prioritas, Arahan Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Perbatasan Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, ada beberapa hal yang
direkomendasikan untuk pengembangan kawasan permukiman perbatasan, yaitu (1) pembuatan klaster-klaster permukiman berbasis potensi sektor unggulan wilayah berikut akses-aksesnya, (2) adanya kemudahan akses informasi dan pasar, (3) pembuatan informasi terpadu, (4) promosi berkala untuk hasil-hasil sektor unggulan wilayah, (5) peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha-usaha yang berbasis potensi masyarakat dan kearifan lokal, (6) adanya penguatan kerja sama antar-stakeholder, (7) pembukaan lapangan pekerjaan di wilayah perbatasan, (8) pembuatan peta penggunaan lahan, (9) pembangunan terpadu infrastruktur dan permukiman, (10) pembangunan terminal berbasis potensi sektor unggulan wilayah, dan (11) pembangunan fasum dan fasos kawasan permukiman. Untuk pengembangan pembiayaan direkomendasikan beberapa hal, yaitu (1) kemudahan pembiayaan usaha oleh lembaga-lembaga keuangan, (2) peningkatan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) penerapan subsidi silang pada kegiatan usaha bersama, dan (4) kemudahan kepemilikan rumah dengan biaya terjangkau. Adapun untuk pengembangan kelembagaan direkomendasikan beberapa hal, yaitu (1) pembuatan dan penguatan kelompok-kelompok usaha bersama, (2) pengawasan dan penegakkan hukum, (3) pelatihan dan penyuluhan masyarakat oleh pemda bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk kebutuhan tenaga kerja industri sektor unggulan, (4) kemudahan birokrasi pembuatan sertifikasi legalitas lahan, dan (5) evaluasi serta pembuatan kebijakan terkait. Integrasi hasil analisis MPE, ISM, dan AHP disarankan ada dalam penyusunan
kebijakan
dan
strategi
serta
diprioritaskan
dalam
upaya
pengembangan kawasan. Prioritas selanjutnya yaitu pengembangan pembiayaan, sedangkan
prioritas
terakhir
yaitu
pengembangan
kelembagaan.
Dalam
162 pelaksanaan kebijakan dan strategi terdapat sembilan rekomendasi yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut: 1.
Meningkatkan
peran
pemerintah
melalui
fasilitas
penyelenggaraan
pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman perbatasan pada semua stakeholders. 2.
Mendorong penguatan dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan bidang permukiman berbasis lingkungan serta potensi SDA di wilayah perbatasan.
3.
Mendorong terwujudnya peningkatan dana alokasi khusus (DAK) dan dana pembiayaan investasi untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur di wilayah perbatasan.
4.
Mengembangkan klaster-klaster kawasan permukiman perbatasan berbasis potensi SDA wilayah dan masyarakat.
5.
Mengembangkan peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan permukiman melalui penataan ruang kawasan berbasis masyarakat dan kearifan lokal di wilayah perbatasan.
6.
Meningkatkan
stimulasi
pembangunan
kawasan
permukiman
dan
infrastruktur di wilayah perbatasan. 7.
Mendorong peran dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta perbaikan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
8.
Mengembangkan kredit mikro perumahan untuk pembangunan dan perbaikan rumah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
9.
Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman di wilayah perbatasan.
Dalam mengimplementasikan kebijakan, diperlukan program-program yang strategis seperti model dan pedoman pengembangan serta penataan kawasan permukiman yang berbasis potensi SDA wilayah, kriteria lokasi, perencanaan, pengembangan pola investasi, dan program pengembangan berbagai sektor pembangunan sebagai alat pembinaan pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah Kabupaten Nunukan.
