Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI KAWASAN PERBATASAN LAUT Jogjakarta, 12 September 2014
Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI), 2011-2025
Dokumen MP3EI 2011-2025 diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2011,
Penetapan Perpres No.32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
MP3EI merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk: 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025, dan 6 (enam) negara besar dunia pada tahun 2045, melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
MP3EI menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer dengan RPJPN 2005-2025. Slide - 2
MP3EI sebagai Komplementer dari Dokumen Perencanaan Lainnya Dinamika Perubahan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran UU 25/2004 – UU 17/2003
RPJPN 2005 – 2025
• Lingkungan global (krisis 2008, BRICS, dll) • Komitmen Internasional (G20, APEC, FTA, ASEAN, Climate Change) • Perkembangan sosial-ekonomi domestik
Adaptasi, Integrasi,
dan Akselerasi Pembangunan: FOKUS DAN KONKRET
Tuntutan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional
RAN - GRK
REDD
MP3EI
RPJMN 2010 - 2014
RTRWN, RTR PULAU, RTRW
Regulasi serta Investasi publik dan PPP
RKP
Rencana Aksi/Proyek
Investasi Swasta dan PPP
Launching 27 Mei 2011 dengan Perpres 32 tahun 2011
REGULASI
REGULASI
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025
Disajikan Oleh:
PETA PDRB SHARE KABUPATEN/KOTA WILAYAH PANTAI BARAT - PANTAI TIMUR SUMATERA
95° B T
100
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
110 ° BT
105
LEGENDA : Batas Kabupaten Batas Propinsi
5° LU
5° LU
Batas Laut Teritorial Batas Negara Garis Pantai
Tingkat Sharing Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Wilayah Lain/ Tidak Ada Data 100
Pantai Timur
Wilayah P.Sumatera 100
120
140
Sumber: Data PDRB Kabupaten-Kota di Indonesia, BPS 2006
0.18
# %
0.16
Pantai Timur Sumatera Pantai Barat Sumatera
0.14 0.12 0.10
U
5° LS
0.08 5° LS
0.06 0.04
S
0
200
400
0.02 0.00
Kilometer 95° B T
100
0
10
110 ° BT
105
95° B T
100
20
30
40
110 ° BT
105
PETA DIAGRAM PENDUDUK IBUKOTA PROPINSI REGION SUMATERA
5° LU
( X
5° LU
Kota Medan
Kota Banda Aceh ( X
Kota Tanjungpinang
Kota Pekanbaru ( X ( X 0
( X
0
Kota Jambi Kota Pangkalpinang
( X
Kota Padang
( X ( X
Kota Bengkulu
( X
( X
Kota Palembang
5° LS
U
( X
S
0
200
400
Kota Bandarlampung
Kilometer 95° B T
100
( X
( X
Level Jumlah Penduduk 2.000.000 Jiwa 1.000.000 Jiwa 500.000 Jiwa
105
Kegiatan Ekonomi Utama Di Tiap Koridor 6 Koridor Ekonomi Indonesia
110 ° BT
5° LS
Pendekatan Koridor Ekonomi
140
0
0
Pantai Barat
120
0
0
I N S E T
6 Koridor Ekonomi – 22 Kegiatan Ekonomi Utama
Kontribusi PDRB dan Pusat Pertumbuhan (contoh: Sumatera)
Konsep Pengembangan Koridor
Tiga Pilar Pengembangan MP3EI SLOC MALACA
Konektivitas
K Tanjung
PANJANG
Bitung
CILAMAYA
MAKASAR
ALKI-I RD. INTAN CILACAP
TL. LEMBAR
ALKI-II
ALKI-III
ALKI-III B ALKI-III C
Sea Line Of Communication (SLOC) and ALKI Jalur Laut Nasional Primer Jalur Laut Nasional Sekunder Jalur Utama Darat (Jalan dan / atau KA)
Pelabuhan Hub Global
MAIN INT. AIRPORT
Pelabuhan Primer
Koridor Ekonomi 1 KE Sumatera 4 3 KE Kalimantan KE Sulawesi 6 KE Papua – Maluku
SDM - Iptek Innovation Pendapatan per kapita (US$)
Kita harus menuju ke ke tahap untuk bisa berdaya
Driven Economy
saing
Efficiency Driven
2 KE Jawa
5 KE Bali – Nusa Tenggara
Economy
Pembaharuan Dokumen MP3EI Validasi Nilai Kegiatan Investasi di Tiap Korior Inkorporasi Pendekatan KPI (Kawasan Perhatian Investasi) Inkorporasi Komponen Keberlanjutan Penyempurnaan Strategi Penguatan SDM-IPTEK Perubahan Daftar Infrastruktur (Untuk Dianggarkan Melalui APBN)
Penyempurnaan Dokumen MP3EI telah diselesaikan
Penyempurnaan Dukungan Regulasi (Sampai dengan Tingkat Kementerian/Non Kementerian) Keterkaitan dengan Dokumen MP3KI
7
Validasi Nilai Kegiatan Investasi Launching MP3EI ( 27 Mei 2011 )
TOTAL NILAI INVESTASI = Rp 4.012 T Sektor Riil = Rp 2.226 T Infrastruktur = Rp 1.786 T
Hasil Validasi per Desember 2013
TOTAL NILAI INVESTASI = Rp 4.637 T Sektor Riil = Rp 2.299 T Infrastruktur = Rp 2.338 T Disamping hasil validasi total investasi sebesar Rp. 4.637 Triliun, terdapat Rp. 21,7 Triliun untuk pengembangan SDMIptek.
8
Penambahan Komponen Berkelanjutan… (1) WEHAB (Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity) KLHS dilakukan secara berjenjang (tingkat kebijakan / tahap dalam pelaksanaan) Tujuannya agar kompleksitas MP3EI dapat diurai/ditangani tahap demi tahap. Gambar : Penjejangan dalam Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Contoh : Koridor Ekonomi Jawa
Sesuai UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungap Hidup
Sumber: Statistik Transportasi, 2007, Diolah
Strategic ports in west part of Indonesia had larger cargo volume than ports in east part of Indonesia. For example, Tanjung Priok and Balikpapan port had cargo volume for each about 41.982.000 ton and 41.777.000 ton in 2007.
Desire Lines (O-D) of Cargo Transportation, 2006 • • • •
Total domestic movement is around 12 billion/year Java movement dominated for about 9.9 billion/year (81%) Sumatera 13%, 1,6 billion ton/year East Part of Indonesia 6%, 0.72 billion ton / year
Source : Study of National Logistic Development , Ministry of Transportation, 2006
Desire lines of cargo transportation showed the high level of movement in the western part of Indonesia, especially on the island of Sumatra and Java, with total domestic movement was around 12 billion/year. Java movement dominated for about 9.9 billion/year (81%), Sumatera 1.6 billion ton/year (13%), and East Part of Indonesia 0.72 billion ton/year (6%)
Inkorporasi Skenario Target PDB 2025 (per Koridor Ekonomi)
Pendekatan – Kawasan Perhatian Investasi (KPI) KPI Goals: mempermudah proses integrasi kegiatan investasi dengan enablers (infrastruktur, SDM-IPTEK, regulasi) 1. 2.
Sentra produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi dalam satu lokasi tertentu KPI adalah 1 (satu) atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan
Ilustrasi Hipotetis
Sentra Produksi
SDM & IPTEK KPI
KPI
KONEKTIVITAS
REGULASI (PUSAT & DAERAH)
Lokasi-lokasi KPI pada masing-masing KE perlu diidentifikasi untuk acuan penetapan proyek-proyek infrastruktur (Tim Kerja Konektivitas), pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kemampuan teknologi/inovasi (Tim Kerja SDM & IPTEK), serta fasilitasi penyempurnaan regulasi (Tim Kerja Regulasi).
Inkorporasi Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Tujuan Pendekatan KPI: untuk mempermudah dalam proses integrasi kegiatan investasi dengan enabler nya (infrastruktur, SDM-IPTEK dan Regulasi) 1. Sentra Produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi dalam satu lokasi tertentu 2. KPI adalah satu atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan.
NO
KORIDOR EKONOMI
JUMLAH KPI
KPI PRIORITAS
1
Sumatera
21
13
2
Jawa
37
28
3
Kalimantan
37
16
4
Sulawesi
31
15
5
Bali – Nusa Tenggara
24
8
6
Papua – Kep. Maluku
22
12
TOTAL
172
92
14
Memperluas Akses Masyarakat dengan Menghadirkan Pusatpusat Pertumbuhan (Kawasan Perhatian Investasi – KPI) Internasional Hub Bag Barat
perluasan sebaran KPI ke luar Jawa "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional"
"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional"
Internasional Hub Bag Timur
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan serta Pertambangan Nikel Nasional''
"Pendorong Industri dan Jasa Nasional" ''Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional''
“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”
Perkembangan Beberapa Konsep Kawasan Ekonomi di Indonesia Bentuk Kawasan
Landasan Hukum
Definisi/Tujuan
Kawasan Berikat (7 lokasi)
PP No. 33 Tahun 1996
Kawasan dengan batas tertentu untuk pengolahan barang asal impor dan DPIL yang hasilnya untuk tujuan ekspor
Kawasan Industri (86 Lokasi)
Keppres No. 41 Tahun 1996 PP No. 24 Tahun 2009
Kawasan yang bertujuan untuk pengaturan zonasi kegiatan industri (pemusatan industri) dikelola oleh perusahaan KI
Kawasan Andalan (156 Lokasi)
PP No. 26 Tahun 2008 (RTRWN)
Kawasan yang pengembangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tsb dan sekitarnya
Kawasan Strategis Nasional (76 Lokasi)
PP No. 26 Tahun 2008 (RTRWN)
Kawasan budidaya dan non-budidaya yang perlu mendata prioritas penanganan tata ruang
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (13 Lokasi)
PP No. 26 Tahun 2008 (RTRWN) Perpres setiap Kapet
Kawasan yang memiliki potensi cepat tumbuh, sektor unggulan dan potensi pengembalian investasi skala besar
FTZ atau KPBPB (4 lokasi)
UU No.36 Tahun 2000 UU No.37 Tahun 2000 UU No.44 Tahun 2007 PP No. 46, 47, 48 Tahun 2007
Kawasan dengan batas tertentu yang terpisah dari daerah pabean sehingga terbebas dari bea masuk, PPN, PPnBM dan cukai
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (22 pengusul)
UU No. 39 Tahun 2009 KEK PP 26 Tahun 2012 KEK Tanjung Lesung PP 29 Tahun 2012 KEK Sei Mangke PP31 Tahun 2014 KEK Palu PP 32 Tahun 2014 KEK Bitung PP 50 Tahun 2014 KEK Morotai PP 51 Tahun 2014 KEK Tanjung Api-api PP 52 Tahun 2014 KEK Mandalika
Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonmian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Perpres 48 tahun 2014
Konsep pengambangan kawasan melalui pendekatan 6 koridor ekonomi
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Zona Pengolahan Ekspor Zona Industri
Peran Pemerintah Kaw. Berikat
Kaw. Industri
KEK Techno Park Zona Logistik
Kaw. Strategis Cepat Tumbuh
Zona Ekonomi Lainnya
Kaw. Wisata Kaw. Hortikultura
Kaw Strategis Provinsi
Daerah Tertinggal (Regional Management-RM)
Peran Swasta
KAPET
FTZ / KEK
>>>
>>>
Penguatan Konektivitas dan Jaringan Logistik Berbasis Maritim Penguatan Sistem transportasi Laut dengan peningkatan utilisasi ALKI dan SLOC melalui perwujudan Pelabuhan Depan (front gates Kuala Tanjung & Bitung), Pendulum Nusantara dan “Short Sea Shipping”
1.0 Singapore
Padang
Balikpapa n
Jayapura
Makassar
Inefficiency in sea transportation Inefficiency in Logistic Cost Based on sea tranport cost from Jakarta to several cities in Indonesia, relative to the cost of a 20-feet container freight from Singapore to Jakarta (unit cost = 1.0)
19
JARINGAN KONEKTIVITAS LOGISTIK BERBASIS MARITIM Sistem transportasi laut sebagai tulang punggung (backbone) Utilisasi ALKI dan SLOC melalui perwujudan Pelabuhan Depan (front gates Kuala Tanjung & Bitung), Pendulum Nusantara dan “Short Sea Shipping”
JARINGAN KONEKTIVITAS LOGISTIK BERBASIS MARITIM Sistem transportasi laut sebagai tulang punggung (backbone) Utilisasi ALKI dan SLOC melalui perwujudan Pelabuhan Depan (front gates Kuala Tanjung & Bitung), Pendulum Nusantara dan “Short Sea Shipping” Kuala Tanjung
Bitung
Konektivitas:
Legend: Pusat Distribusi Provinsi
Pusat Nasional ShortDistribusi sea shipping
(coastal Short Sea shipping) Shipping
By sea / by rail
By sea / by rail / by land
By land / by rail / by sea
Main trunk Domestic Shipping Route
SEBARAN KEGIATAN/PROYEK BANDARA DAN PELABUHAN MP3EI BANDARA
JUMLAH PROYEK
NILAI INVESTASI (Miliar Rupiah)
PEMERINTAH
23
4.825
BUMN
18
44.935
SWASTA
0
-
CAMPURAN
9
64.127
50
113.888
JUMLAH PROYEK
NILAI INVESTASI (Miliar Rupiah)
100
17.712
BUMN
26
52.199
SWASTA
12
55.710
CAMPURAN
23
70.623
161
196.244
JUMLAH PROYEK
NILAI INVESTASI (Miliar Rupiah)
Kapal Perikanan
0
-
Kapal Angkutan
12
2.139
Total PELABUHAN PEMERINTAH
Total PENGADAAN KAPAL
SEBARAN KEGIATAN/PROYEK BANDARA DAN PELABUHAN MP3EI KE SUMATERA
KE JAWA Jumlah Proyek
Nilai Investasi (IDR Miliar)
PEMERINTAH
-
-
BUMN
5
34.717
SWASTA
-
-
CAMPURAN
2
Total
7
BANDARA
PELABUHAN
130
BUMN
4
1.250
SWASTA
-
-
44.498
CAMPURAN
3
5.834
79.215
Total
8
7.214
PELABUHAN
Jumlah Proyek
Nilai Investasi (IDR Miliar)
PEMERINTAH
19
9.617
30.336
BUMN
10
19.054
3
52.616
SWASTA
5
985
2
15.579
CAMPURAN
5
39.265
14
99.381
Total
39
68.921
4
850
BUMN
5
SWASTA CAMPURAN
PENGADAAN KAPAL
Nilai Investasi (IDR Miliar)
1
PEMERINTAH
Total
Jumlah Proyek
PEMERINTAH
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek
BANDARA
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek
PENGADAAN KAPAL
Jumlah Proyek
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Kapal Perikanan
-
-
Kapal Perikanan
-
-
Kapal Angkutan
-
-
Kapal Angkutan
5
1.497
SEBARAN KEGIATAN/PROYEK BANDARA DAN PELABUHAN MP3EI KE KALIMANTAN BANDARA
KE SULAWESI Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek
BANDARA
Jumlah Proyek
Nilai Investasi (IDR Miliar)
PEMERINTAH
5
1.732
PEMERINTAH
9
1.053
BUMN
3
3.547
BUMN
2
1.465
SWASTA
-
-
SWASTA
-
-
CAMPURAN
2
1.600
CAMPURAN
-
-
10
6.879
Total
11
2.518
Total PELABUHAN PEMERINTAH
Jumlah Proyek
Nilai Investasi (IDR Miliar)
10
2.618
BUMN
5
715
SWASTA
1
1.350
CAMPURAN
8 24
Total PENGADAAN KAPAL
PELABUHAN
Nilai Investasi (IDR Miliar)
13
3.211
BUMN
3
194
SWASTA
-
-
10.523,5
CAMPURAN
4
4.125
15.206,5
Total
20
7530
Jumlah Proyek
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Kapal Perikanan
-
-
Kapal Angkutan
-
-
PEMERINTAH
Jumlah Proyek
PENGADAAN KAPAL
Jumlah Proyek
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Kapal Perikanan
-
-
Kapal Angkutan
2
95
SEBARAN KEGIATAN/PROYEK BANDARA DAN PELABUHAN MP3EI KE BALI-NT BANDARA
KE PAPUA-KEP. MALUKU Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek
PEMERINTAH
-
-
BUMN
4
3.956
SWASTA
-
-
CAMPURAN
1
Total
5
PELABUHAN PEMERINTAH
8
1.910
BUMN
-
-
SWASTA
-
-
12.000
CAMPURAN
1
195
15.956
Total
9
2.105
12
1.416
BUMN
2
291
SWASTA
0
0
CAMPURAN
1
36
15
1.743
Total PENGADAAN KAPAL
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek
PEMERINTAH
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek
BANDARA
PELABUHAN PEMERINTAH
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek 42
6.617
BUMN
1
1.609
SWASTA
3
759
CAMPURAN
3
1.095
49
10.080
Total PENGADAAN KAPAL
Nilai Investasi (IDR Miliar)
Jumlah Proyek
Kapal Perikanan
-
-
Kapal Perikanan
-
-
Kapal Angkutan
5
547
Kapal Angkutan
-
-
Kualitas: SDM Ekonomi yang Berkedaulatan, Mandiri dan Berkeadilan INDONESIA
PENINGKATAN KWALIFIKASI SDM TINGGI dan MENENGAH TINGGI
MENENGAH
DASAR
Sebagai target pencapaian komposisi Angkatan Kerja
20%
175%
45%
100%
35%
-100%
26
MP3EI
Penguatan SDM-Iptek MP3EI
Kedaulatan Teknologi melalui Inovasi
PT Riset
Kedaulatan Industri dan Ekonomi melalui SDM Unggul
Daya saing Industri dan Ekonomi melalui SDM Terampil
• Pengembangan 10-20 PT Riset dan Pusat Penelitian secara Nasional
PT Pendidikan dan Politeknik
• Satu PT & 2 Politeknik Unggul di tiap Provinsi (100 Politeknik baru)
Akademi Komunitas utk Tenaga Terampil Setempat
Sekolah Menengah Kejuruan Kursus/Pendidikan Non Formal utk Meningkatkan Kompetensi Naker Setempat 27
• Satu Akademi Komunitas di tiap Kab/Kota (521 Akademi Komunitas)
• Perbaikan rasio SMK:SMA, penguatan mutu dan relevansi SMK • Peningkatan mutu, penguatan relevansi, dan sertifikasi lembaga kursus
27
RENCANA TATA RUANG DAN BATAS WILAYAH NKRI Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pasal 6 (5) UU 26/2007 -> Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Pasal 15 UU 26 2007 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
UU No. 43 Tahun 2008 Pasal 1: Zonasi Wilayah NKRI a) Perairan Pedalaman b) Perairan Kepulauan c) Perairan Teritorial d) Zona Tambahan e) Zona Ekonomi Eksklusif f) Landas Kontinen g) Landas Kontinen Di Luar 200 NM
RTRWN (POLA RUANG)
Kawasan Budidaya
Kawasan Andalan
• Darat dan laut • Sektor Unggulan (pertanian, pariwisata, industri, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan)
KSN
• Pertahanan dan Keamanan (perbatasan) • Pertumbuhan Ekonomi (KAPET, kawasan perkotaan, FTZ)
• Sosial dan Budaya (Poso, Toraja)
Kawasan Lindung
KSN
• Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi (pengamat dirgantara pontianak, jakarta, jawa barat)
• Fungsi dan daya dukung LH (Borobudur, Taman Nasional,
Non KSN
Kawasan perlindungan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi dan lindung lainnya, dll
RTRWN (STRUKTUR RUANG)
Sistem Perkotaan
PKN
PKW
Batam, Jabudetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Pontianak, Gorontalo, Ambon, Jayapura
A. B. C. D.
PKL
Perda RTRW Provinsi
Sistem Jaringan dan Prasarana
PKSN
Sabang, Batam, Jayapura
Percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
Transport Jalan bebas hambatan, pelabuhan nasional, pelabuhan internaional, pelabuhan udara primer, pelabuhan udara sekunder
Energi Jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik
Telekom
Terestrial, dan satelit
Sumber Daya Air Musi, Bengawan Solo, Mahakam, dll
KORIDOR EKONOMI SUMATERA Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung (Ps 25 ayat (2) huruf c)
Banda Aceh
Medan
Pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Simalungun (Sei Mangke) (Ps 55 ayat (2)) Pengembangan Pelabuhan Dumai (Ps 25 ayat (2) huruf f) Pemantapan Pelabuhan Batam (Ps 25 ayat (2) huruf g)
Pekanbaru
Tanjung Pinang
Jambi Padang
Pangkal Pinang
Mengembangkan dan merehabiiltasi kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kota Palembang (Lampiran 13)
Palembang
Bengkulu Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan atar kota, Jembatan Selat Sunda (Ps 22 ayat (7) huruf a angka 23)
Bandar Lampurng
MP3EI
RTR PULAU SUMATERA
Perpres No. 48 Tahun 2014
Perpres No.13 Tahun 2012
KORIDOR EKONOMI SULAWESI Pengembangan dan pemantapan Pelabuhan Bitung (Ps 23 ayat (2) huruf a) Manado
Gorontalo Pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan jagung di PKN Gorontalo (Ps 18 ayat (5) huruf b) Palu Perikanan budidaya Kabupaten Mamuju (Ps 51 ayat (3))
Mamuju Pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di PKN Kendari(Ps 18 ayat (4))
Kendari
Makasar
Pengembangan dan pemantapan Pelabuhan SoekarnoHatta (Ps 23 ayat (2) huruf b)
MP3EI
RTR PULAU SULAWESI
Perpres No. 48 Tahun 2014
Perpres No. 88 Tahun 2011
TERIMA KASIH
