Dasar Penetapan Perbatasan Laut Marsudi Triatmodjo
W0RKSHOP PENGELOLAAN PERBATASAN DAN TATA RUANG LAUT Universitas Gadjah Mada 12 september 2014
Prinsip Penetapan Batas Laut � KHL 1982 � equitable principle e.g. Arts. 74(1) & 83(1) KHL 1982: The delimitation of the continental shelf (exclusive economic zone) between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Art 38 of the Statute of the ICJ, in order to achieve an equitable solution . � Metode (kombinasi) utk mencapai equitable solution: o Garis tengah � garis tengah setiap titik yang berjarak sama dari titik-titik terdekat pada baseline (Art 15). o Garis tengah yg tunduk pada faktor koreksi yang adil. o Garis tegak lurus terhadap arah umum garis pantai. o Membentuk zona pengembangan bersama.
Obyek Penetapan Batas Laut
Selat yang digunakan utk pelayaran internasional Part III (Arts. 34 - 44)
Zona Tambahan (Art. 33)
Perairan Kepulauan Part IV (Arts 46-54)
Landas Kontinen Part VI (Arts 76-85)
0 nm
3
Laut Bebas Part VII (Arts. 86-120)
Zona Ekonomi Eksklusif Part V (Arts 55-75)
Laut Teritorial (Arts. 2-32)
Garis Dasar (Baselines) (Arts. 5& 7)
Perairan Pedallaman (Art 8)
12 nm
24 nm
200 nm
350 nm
Cara penarikan garis dasar
Closing Line (Bays (Bays)) Arts. 10 & 50
Normal Baseline = Low Water Line (Art. 5 )
Straight Line (mouth of rivers rivers)) Arts. 9 & 76 (7)
Straight Baselines Arts. 7, 8(2), 10(5&6), & 35 (a),
Perairan Pedalaman ( Internal Waters ) � perairan di sebelah dalam garis dasar (baseline) laut teritorial (Art 8, kecuali sbgmn diatur dalam Part IV KHL 1982) � full territorial sovereignty (vs. functional sovereignty) � termasuk udara di atasnya serta dasar laut (seabed) dan tanah di bawahnya (subsoil). o negara pantai bebas dan tidak terbatas menggunakannya (tetapi menghormati ketentuan2 ttg perlindungan lingk laut sbgmn diatur dlm perj intl). o negara pantai berhak menerapkan hukumnya thd kapal asing (kecuali thd kapal asing yg memiliki imunitas). � internal waters vs. inland waters � Artikel KHL 1982 terkait � Arts. 2, 7(3), 10(4), 18(1), 25(2), 27(2&5), 28(3), 35a, 50, 86, 211(3), & 218. Indonesia: • Act No. 6/1996 on Indonesian Waters. • Act No. 17/1985 on the Indonesian Ratification on the United Nations Convention on the Law of the Sea. December 31 1985.
Perairan Kepulauan ( Archipelagic Waters) � perairan di sebelah dalam garis dasar kepulauan (archipelagic baseline)/laut teritorial, tanpa memperhatikan kedalaman & jaraknya dr pantai (Art. 49). � sovereignty � termasuk udara di atasnya serta dasar laut ( seabed) dan tanah di bawahnya (subsoil). � menghormati hak lintas damai (innocent passage), lintas alur laut kepulauan (archipelagic sea lanes passage), dan lintas transit (transit passage). � menghormati hak perikanan tradisional dan kabel bawah laut yg sudah ada. � traffic separation schemes (TSS).
Territorial Sea � perairan di sebelah luar yang lebarnya tidak boleh lebih 12 nm dari garis dasar � termasuk udara di atasnya serta dasar laut ( seabed) dan tanah di bawahnya (subsoil). � negara pantai memiliki sovereignty yang dibatasi oleh atau menghormati innocent passage. � pelaksanaan kedaulatan teritorial negara pantai bersifat dispositif � meskipun imperatif dan otomatis memiliki laut teritorial selebar tidak lebih dari 12 nm, penetapannya mrpk diskresi negara pantai. � innocent passage � hak kapal asing untuk masuk dan lewat laut teritorial sepanjang tidak mengganggu perdamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai. � negara pantai dapat membuat bbg peraturan terkait dg keselamatan navigasi, perlindungan fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa laut, konservasi sumber daya hayati, perlindungan lingk laut, dll.
Zona Tambahan/ Contiguous Zone Tambahan/Contiguous � zona yg mrpk tambahan laut teritorial yg lebarnya tdk boleh lebih 24 nm dari garis dasar. � ZT adl zona pengawasan perbatasan yg overlap sebag dg laut teritorial dan sebag lainnya dg ZEE, dimana negara pantai memiliki kewenangan pengawasan terbatas pada persoalan pabean /custom, pajak/fiscal, imigrasi, dan karantina/sanitary [Art. 33(1)] � ZT tidak memiliki status teritorial sendiri, tetapi tergantung apk statusnya sbg laut teritorial, ZEE atau laut bebas. � KHL 1982 tidak mengatur penarikan batas ZT dg negara lain yg berhadapan (opposing) atau yg bersebelahan (adjacent).
Exclusive Economic Zone � perairan yg berbatasan dan di luar laut teritorial yg tunduk pd rejim hukum khusus (specific legal regime), dimana hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak dan kebebasan negara lain diatur dalam ketentuan2 yg relevan, yg lebarnya tidak boleh melebihi 200 nm dari garis dasar. � hak berdaulat (sovereign rights) � hak dan kewenangan neg pantai di zona ini tidak dalam pengertian teritorial/wilayah, tetapi terkait dg sumber daya alam yg terdapat di didlmnya (“purpose-oriented”). � artificial islands, installations and structures, � maximum sustainable yield, capacity to harvest, right of other States to access (sharing of surplus), highly migratory species, anadromous species, catadromous species, � freedom of the sea � freedom of navigation, overflight and laying of submarine cables and pipelines. � right of land-locked states, right of geographically disadvantaged states. � UU No. 5/1983 ttg ZEEI � meskipun ZEE overlap dg landas kontinen, paling tidak smp batas 200 nm, ttp neg pantai harus melakukan klaim scr terpisah.
Landas Kontinen/Continental Shelf � dasar laut dan tanah di bawahnya yg berbatasan dan di luar laut teritorial yg mrpk kelanjutan alamiah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, yg lebarnya 200 nm dari garis dasar jika tepi luar batas kontinennya smp dg 200 nm. � jika LK-nya lebih dari 200 nm, neg pantai dpt mengklaim LK-nya sd 350 nm dr garis dasar atau 100 nm dr 2500 m isobath � Hedberg and Gardiner Lines. � pd tgl 17 Agustus 2010, the UN-CLCS (Commission on the Limits of Continental Shelf) menerima usulan Indonesia ttg perluasan LK Ind di sebelah barat daya Aceh seluas 4.209 km2. � sovereign rights, artificial islands, installations and structures, freedom of the sea. � Act No. 1/1973 on Ind Continental Shelf
Selat yang digunakan utk pelayaran iinternational nternational � Pengertian ini tidak mempengaruhi status hukum perairan ybs. Statusnya bisa sebagai laut teritorial, ZEE, atau laut bebas. � innocent passage dan transit passage. � traffic separation schemes - TSS). � e.g. Malacca and Singapore straits.
Laut Bebas/High Seas � Prinsip umum � kebebasan laut (freedom of the sea) � Semua negara berhak menikmati kebebasan llaut � navigation; overflight; fishing; lay submarine cables and pipelines; construct artificial islands; installations and structures; and scientific research . � Common heritage of mankind � International seabed area / authority
Yurisprudensi Penetapan Batas Laut
� Praktek penetapan batas laut [North sea cases, ICJ Reports (1969), Gulf of Maine case, ICJ Reports (1984)]: o equitable principles, o relevant circumstances, o proportionality, o mode of application of the equitable principles, o the concept of natural prolongation.
Equitable principles principles:: � Delimitasi harus dilakukan dengan agreement atas dasar hukum int'l. � Prinsip non-enchroachment oleh satu pihak terhadap perpanjangan alami wilayah pihak yang lain. � Berkaitan dengan konfigurasi geografis daerah dan keadaan lain yang relevan, delimitasi harus dilakukan dg menerapkan kriteria yg adil dan menggunakan metode praktis yg mampu menjamin hasil yang adil. � Ada anggapan bahwa solusi yang adil adalah pembagian yang sama dari wilayah yg tumpang tindih dari negara-negara yang bersengketa.
Relevant circumstances circumstances:: � Konfigurasi umum dari pantai para pihak. � Keadaan khusus perlu penanganan yg berbeda. � Struktur geologi dasar laut dan geomorfologi (bentuk permukaan) nya. � Perbedaan panjang garis pantai para pihak di wilayah sengketa. � Kerangka atau konteks geografisnya. � Perbuatan para pihak, seperti penetapan garis-garis yang disebabkan oleh adanya konsesi minyak di wilayah sengketa. � Insiden sumber daya alam (minyak dan gas bumi) di wilayah sengketa. � Prinsip akses yang adil thd sumber daya alam di daerah sengketa. � Kepentingan pertahanan dan keamanan para pihak. � Kepentingan navigasi para pihak. � Konsistensi dengan arah umum batas wilayah daratan.
Proportionality Proportionality:: � Ini bukan prinsip delimitasi yg independen (berdasarkan rasio panjang pantai msg2 pihak). � sebagai alat utk menguji keadilan ( equitableness) dari cara lain yg telah digunakan. � sebagai ex post facto proses verifikasi thd garis batas yg dihasilkan oleh kriteria lain.
Mode of application of the equitable principles � Adanya proses penyeimbang thd semua pertimbangan yang dikemukakan, dan bahwa pembobotan diberikan thd bbg prinsip dan faktor yg diajukan utk menyelesaikan kasus ybs. � Faktor-faktor yang dapat diberi pembobotan: o o o o
memelihara kesatuan kandungan sumber daya alam non-hayati yang ada, faktor garis tegak lurus dari pantai masing-masing pihak, pola penangkapan ikan yang ada, dan menjaga upaya konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati secara optimal.
The concept of natural prolongation � Faktor geologi harus diutamakan dalam proses delimitasi. � Arti penting konsep ini semula adalah utk menekankan aspek geologi landas kontinen sbg tambahan dan kelanjutan alami wilayah daratan yang ada di dasar laut dan tanah di bawahnya. � Dalam prakteknya, formulasi ini merupakan ciri konsep landas kontinen. � Kelanjutan alami bukan mrpk konsep utk menguji adil atau tidak adil dalam proses delimitasi.
One nautical mile converts to • • • • • • • • • •
1,852 metres (exact) 1.150779 mile (statute) [1] (exact: 57,875/50,292 miles) 2,025.372 yards (exact: 2,315,000/1,143 yards) 6,076.1155 feet (exact: 2,315,000/381 feet) 1,012.6859 fathoms (exact: 1,157,500/1,143 fathoms) 10 common-definition cables (exact, as one common definition of "cable") 10.126859 "ordinary" (100-fathom) cables (exact: 11,575/1,143 ordinary cables) 12.152231 US Navy (120-fathom) cables (exact: 9,260/762 US Navy cables) 0.998383 equatorial arc minutes = traditional geographical miles (approx.) 0.9998834 mean meridian arc minutes = mean historical nautical miles (approx.)
kasih Terima Terimakasih
