BAB II DASAR TEORI PENETAPAN BATAS LAUT DAERAH Dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas (delimitasi) terdapat tiga mendasar, yaitu: pendefinisian, delineasi, dan demarkasi batas. Hubungan ketiganya dapat dilihat pada Gambar 2.1. DELIMITASI Legal-Teknis
Legal-Politis DEFINIS
DELINE
DEMARK SURVEY
HUKUM
Gambar 2.1 Hubungan antara Pendefinisian, Delineasi, dan Demarkasi Batas Pendefinisian batas laut terkait dengan landasan hukum. Dalam hal penetapan batas laut suatu Negara Pantai mengacu pada UNCLOS 1982
dan panduan
teknisnya berupa TALOS. Dalam penetapan batas laut Daerah Pantai di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan panduan teknisnya berupa PerMendagri No. 1 Tahun 2006. Delineasi terkait dengan penentuan koordinat titik-titik batas yang didasarkan pada titik-titik awal dan garis-garis dasar untuk penarikan batas wilayah laut daerah Hasil dari delineasi dapat berupa Daftar Koordinat Titik-Titik Batas atau hasil penggambaran dalam bentuk Peta Batas Wilayah yang disajikan dengan skala yang memadai. Demarkasi batas adalah penegasan batas daerah di lapangan. Terdapat perbedaan yang mencolok antara penetapan batas laut di darat dengan di laut. Di darat
6
pemisah antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta, sedangkan batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dengan dilampirkan daftar koordinat geografis titik batasnya di peta, disajikan dalam bentuk grafis dalam bentuk simbol tertentu pada Peta Laut sesuai dengan standar yang berlaku.
2.1
Konsep Penetapan Batas Laut
Dalam penetapan batas laut ada dua komponen yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu komponen vertikal dan komponen horisontal. Komponen vertikal terkait dengan datum vertikal yang digunakan untuk menentukan muka air rendah, sedangkan komponen horisontal digunakan untuk penentuan posisi garis air rendah di sepanjang pantai. Dari titik-titik awal yang ada di sepanjang garis air rendah itu akan ditarik garis sejauh 12 mil laut (untuk penetapan batas laut Provinsi) ke arah laut (lihat Gambar 2.2). Garis Pantai pada Peta Laut
Garis Pantai pada UU no 32/2004
Garis Pantai pada Peta Topografi
Muka Air Tinggi
Muka Air Rata-rata
Muka Air Rendah
Titik Awal pada UU No 32/2004
Gambar 2.2 Konsep Penetapan Batas Laut 2.1.1 Garis Air Rendah Garis air rendah didefinisikan sebagai perpotongan bidang permukaan air laut rendah dengan pantai pada suatu daerah tertentu.
7
2.1.2 Titik Awal Titik awal merupakan titik koordinat geodetik yang berada pada bagian terluar dari garis air rendah yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas daerah di laut [Djunarsjah, 2000] 2.1.3 Garis Dasar Garis dasar adalah garis acuan yang digunakan dalam penarikan batas terluar. Terdapat dua jenis garis dasar yang tercantum dalam PerMendagri No.1 2006, Garis dasar tersebut dapat berupa garis dasar lurus yang berjarak tidak boleh lebih dari 12 mil laut atau garis dasar normal yang berhimpit dengan garis kontur nol yang biasanya berbentuk kurva. 2.1.3.1 Garis Dasar Normal Garis dasar normal dapat diartikan sebagai garis air rendah di sepanjang pantai sebagaimana yang terlihat sebagai garis kedalaman nol pada Peta Laut skala besar yang diakui secara resmi di negara tersebut. Pada pantai yang homogen, garis dasar normal akan merepresentasikan bentuk garis itu sendiri. 2.1.3.2 Garis Dasar Lurus Garis dasar lurus adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik dasar yang terdekat dan berjarak tidak boleh lebih dari 12 mil laut yang berada di sepanjang garis air rendah seperti pada Gambar 2.3.
Garis Dasar Normal Titik Awal Garis Dasar Lurus
Gambar 2.3 Contoh Penentuan Titik Awal dan Garis Dasar (Garis Dasar Lurus dan Garis Dasar Normal)
8
2.2
Prinsip Penarikan Batas Laut Daerah
2.2.1
Penarikan Batas Laut Daerah
Dalam pengukuran batas terdapat tiga kondisi yang berbeda yakni pantai yang bebas, pantai yang saling berhadapan dan pantai saling berdampingan. Untuk pantai yang bebas Penarikan laut daerah dilakukan secara grafis di atas peta sepanjang 12 mil laut dari garis dasar (baik garis dasar lurus dan atau garis dasar normal). Atau dengan kata lain membuat garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sesuai dengan kondisi yang ada. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.
12 mil
Garis Pantai pada Peta Laut Garis Dasar Titik Acuan Titik Awal Titik Batas Zone Pasang Surut
Gambar 2.4 Contoh Cara Penarikan Batas Laut Daerah
2.2.2
Penarikan Batas Laut Antar Daerah yang Berdampingan
Dalam PerMendagri No.1 2006 dijelaskan bahwa ”Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota kearah laut yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak”. Seperti pada gambar 2.5 di bawah ini.
9
DAERAH A
DAERAH B Gambar 2.5 Penarikan Garis Batas untuk Daerah yang Berdampingan, Menggunakan Prinsip Sama Jarak 2.2.3 Penarikan Batas Laut Antar Daerah Yang Saling Berhadapan Berjarak Kurang dari 24 Mil Laut Untuk daerah yang saling berhadapan bisa menggunakan metode garis tengah (median line) dengan prinsip sama jarak, dimana titik-titik garis tengah tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap titik-titik terdekat pada garis pangkal kedua daerah (lihat Gambar 2.6).
DAERAH A
DAERAH Gambar 2.6 Penarikan Garis Batas untuk Daerah yang Berhadapan dengan Jarak Kurang Dari 24 mil laut
10
2.2.4
Penarikan Batas Laut Daerah Terhadap Pulaunya Yang Berjarak Lebih dari 24 Mil Laut
Untuk menentukan batas laut pulau kecil yang berjarak lebih dari 24 mil laut untuk yang berada dalam suatu Provinsi (menghadap laut lepas atau menghadap perairan kepulauan), diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk laut Provinsi. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 2.7.
12 Pulau Kecil
4 mil
> 24 mil 12 4 mil
Gambar 2.7 Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau Kecil yang Berjarak Lebih dari 2 Kali 12 mil namun Berada Dalam Satu Provinsi. 2.2.5 Penarikan Batas Laut Antar Daerah Yang Berjarak Kurang dari 24 Mil Laut Untuk mengukur batas laut pulau-pulau kecil yang jarak antar pulau kurang dari 24 mil laut yang berada dalam satu daerah Provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk Provinsi. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 2.8 berikut ini.
11
12 Pulau Kecil
4 mil < 24 mil 12 4 Gambar 2.8 Penarikan Garis Batas Laut Daerah Berjarak Kurang dari 24 mil laut 2.2.6
Penarikan Batas Laut Daerah Provinsi Kepulauan
Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa “ Yang dimaksud dengan cakupan wilayah dalam ketentuan ini, khusus untuk daerah yang berupa kepulauan atau gugusan pulau-pulau dalam penentuan luas wilayah di dasarkan atas prinsip negara kepulauan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari Undang-Undang tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa penggunaan garis dasar kepulauan dapat diterapkan juga terhadap daerah (provinsi) yang juga merupakan daerah kepulauan. Sehingga juga harus memenuhi aturan-aturan seperti yang dituangkan dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982, yaitu bahwa garis dasar kepulauan ditarik dari titik-titik terluar pulau-pulau atau karang-karang kering terluar dimana perbandingan antara daerah perairan dan daratan antara 1 : 1 hingga 9 : 1. Dan panjang garis dasar tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali sejumlah 3% dari jumlah keseluruhan garis dasar dapat mencapai kepanjangan maksimum 125 mil laut. Garis dasar kepulauan merupakan garis dasar lurus yang ditarik menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang terluar yang digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian dari daerah kepulauan. Penarikan garis dasar lurus kepulauan dilakukan dengan memperhatikan tatanan letak kepulauan atau
12
kelompok pulau-pulau yang letaknya berurutan dan bersambungan secara beraturan. Oleh karena itu penarikan garis dasar lurus kepulauan tidak dapat dilakukan menyimpang dari arah konfigurasi umum kepulauan. Secara visual dapat dilihat pada Gambar 2.9. Pengertian konfigurasi umum kepulauan merupakan pengertian yang tujuannya identik dengan pengertian arah umum pantai dan dimaksudkan untuk mencegah perluasan laut teritorial suatu daerah dengan cara yang tidak sewajarnya. Untuk penarikan batas lautnya, dibuat garis sejajar sejauh 12 mil laut dari garis dasarnya.
Garis Dasar Kepulauan
Perairan Pedalaman
≤ 125 mil laut (3%)
12 mil
Gambar 2.9 Penarikan Batas Laut Daerah Provinsi Kepulauan
2.3
Hitungan Luas Daerah dengan Metode Numeris
Penghitungan luas wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan setelah koordinat titik-titik batas didapatkan, baik itu koordinat titik-titik batas di darat dan laut. Perhitungan luas daerah Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan menggunakan metode numeris., sebagai berikut: Luas Wilayah =
[ ∑( . ) − ∑( . ) ]
13
Dimana (Xn, Yn) merupakan koordinat titik-titik batas darat maupun laut yang akan dihitung luasnya. Contoh hitungan luas metode numeris, diperlihatkan pada kasus dibawah ini. Suatu segiempat mempunyai koordinat titik-titik batas seperti terlihat pada gambar 2.10. di bawah ini: Y D (Xd,
C(Xc, Yc)
Arah Perhitunga
A(Xa,
B(Xb, Yb)
X Gambar 2.10 Contoh Hitungan Luas Segiempat Suatu segiempat di atas mempunyai koordinat sebagai berikut: A(0,0); B(5,0); C(5,2); D(0,2) Maka luas segiempat diatas adalah
=
[(0.0 + 5.2 + 5.2 + 0.0) − (0.5 + 0.5 + 2.0 + 2.0)]
= 10 satuan luas.
14
