BAB II DASAR TEORI BATAS DARAT
2.1 Konsep Dasar Pasal 1 Montevideo Convention on The Right and Duty of The States tahun 1993, menetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki empat kualifikasi yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah dengan batas-batas yang jelas, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Muatan produk hukum tersebut diatas dapat diletakkan pada perspektif kedaulatan sebuah negara, dimana penegasan batas wilayah negara merupakan manifestasi dari kedaulatan sebuah negara. Dalam batas-batas tersebut, sebuah negara memiliki hak berdaulat yang dilaksanakan secara penuh (complete and exclusive souvereignty ) dalam upaya mewujudkan visi dan tujuannya. Pasal 1 ayat 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA “Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional”.Perbatasan sebuah negara (state’s border) dapat dipandang dalam konsep batas negara sebagai sebuah ruang geografis (geographical space) dan atau batas negara sebagai ruang sosial-budaya (socialculture space). Berdasarkan konsepbatas negara tersebut dilakukan kajian-kajian dan analisis berkaitan dengan permasalahan batas wilayah antar negara. Permasalahan batas wilayah antar negara dapat meliputi permasalahan batas darat dan atau batas laut yang dapat meliputi permasalahan teknis dan non-teknis. Terdapat tiga aspek pokok dalam menyikapi permasalahan batas wilayah negara dalam kerangka penyelesaian masalah secara terpadu, ketiga aspek tersebut adalah aspek kelembagaan, aspek hukum dan aspek teknis. Ketiga aspek tersebut 6
memiliki keterkaitan dan perlu difungsikan secara optimal dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan khususnya dalam memberikan kerangka penataan kawasan perbatasan yang mengedepankan aspek kesejahteraan (prosperity) selain aspek keamanan (security). Perbatasan (borders) dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam atau unsur buatan manusia yang memisahkan wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Namun sesungguhnya pengertian mengenai perbatasan tidak sesederhana itu, karena di dalamnya juga mengandung beberapa dimensi lain, yaitu antara lain garis batas (border lines), sepadan (boundary) dan perhinggaan (frontier), yang tentu merupakan persoalan politik. Secara umum, konsep garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga merupakan contact point (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negaranegara yang berbatasan. Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi yaitu [May. Inf. Slamet, 2011]: •
ke dalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
•
keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukan hakhak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konsep kedua, perbatasan sebagai boundary merujuk pada tapal batas yang pasti, misalnya penghalang fisik atau segala sesuatu yang kasat mata.Beberapa bentukan geologis menentukan batas alami seperti gunung, danau atau sungai.Di samping itu benda-benda buatan manusia seperti pilar tugu, kawat berduri, dinding beton atau Border Sign Post (BSP) juga dapat digunakan sebagai penanda batas antarnegara.
7
Konsep terakhir merujuk pada pemahaman perbatasan sebagai frontier yang bermakna daerah depan. Pada zaman dahulu, frontier ini dianalogikan sebagai daerah tempur, sehingga harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai daerah tempat dilaksanakannya pertempuran. Garis perbatasan negara memiliki empat ciri dan tipe yaitu : tipe aliniasi, coexistent, interdependent dan integrated. Perbatasan negara Republik Indonesia (RI) dengan negara tetangga dalam hal ini adalah negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) memiliki ciri dan tipe interdependent, coexistent, dan integrated. Negara memiliki batas yang jelas dengan negara tetangga dan bila terdapat sengketa batas harus diselesaikan melalui perundingan dengan mengacu pada semangat kerjasama, persahabatan dalam pergaulan antar bangsa, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum nasional dan hukum internasional.Secara sosio-kultural dan historis, dalam ciri dan tipe perbatasan RI dengan RDTL, masyarakat perbatasan nyaris tidak mengenal batas demarkasi yang jelas.Ciri dan tipe perbatasan demikian tercermin dalam hubungan antara masyarakat perbatasan terutama di wilayah Timor. 2.2 Jenis-Jenis Garis Batas Darat Penarikan garis batas darat suatu negara ditetapkan berdasarkan koordinat titiktitik yang telah disepakati dalam perundingan batas antar negara yang terkait.Garis batas tersebut ditetapkan secara alami (natural) dan secara buatan (artificial).Jenis-jenis garis batas ini merujuk ke konsep garis batas yang kedua, yaitu “perbatasan sebagai boundary merujuk pada tapal batas yang pasti, misalnya penghalang fisik atau segala sesuatu yang kasat mata”.Secara pasti disini bahwa garis batas darat antar negara harus jelas, dan harus ada penampakan yang mudah dideskripsikan.
8
2.2.1 Garis Batas Darat Alami (Natural) Garis batas darat alami merupakan bentukan bentang alam yang digunakan untuk tanda batas suatu negara.Beberapa bentukan alami yang digunakan sebagai penanda batas adalah sungai dan atau gunung atau perbukitan. 1) Sungai Sungai merupakan bentukan alam alami yang dapat digunakan untuk penanda batas darat antar negara.Spesifikasi sungai yang dapat digunakan sebagai penanda garis batas yaitu sungai yang panjang dan lebar, dan secara kasat mata dapat menunjukan tapal batas yang pasti. Jika yang digunakan sebagai tanda batas negara adalah sungai, maka penarikan garis batas antar negara dapat menggunakan dua metode, yaitu : •
Thalwegh sungai, yaitu garis batas yang ditetapkan berdasarkan garis yang menghubungkan angka-angka kedalaman maksimum sungai tersebut (Djunarsjah E, 2007).
Gambar 2.1 Thalwegh Sungai Kedalaman sungai diukur menggunakan alat pengukur kedalaman, misalnya adalah echosounder. Titik kedalaman maksimum sungai tersebut jika ditarik garis terhadap titik-titik kedalaman maksimum
9
yang lainnya pada sungai tersebut, maka akan terbentuk sebuah garis. Garis yang terbentuk tersebut adalah garis batas antar negara yang ditandai oleh sungai tersebut. •
Median sungai, yaitu garis batas yang ditetapkan berdasarkan garis yang membagi lebar sungai sama panjang.
Gambar 2.2 Median Sungai Median sungai membagi lebar sungai dari tepi kiri dan tepi kanan sungai sama panjang, dan garis yang terbentuk digunakan sebagai garis batas antar negara yang ditandai oleh sungai tersebut. 2) Gunung atau Punggung Bukit Gunung atau bukit adalah bentukan alami geologis yang secara kasat mata dapat menjadi pemisah antar negara.Gunung atau bukit yang dijadikan sebagai tanda pemisah antar negara yang bersebelahan adalah gunung atau bukit yang tertinggi diantara gunung-gunung atau bukit-bukit yang lainnya.Titik penanda garis batas biasanya terletak di punggungan gunung atau bukit.Garis batas ditarik secara lurus dengan menghubungkan titiktitik (Bench Mark atau pilar) yang berada di punggungan gunung atau bukit.Garis tersebut kemudian diproyeksikan ke permukaan tanah.
10
2.2.2 Garis Batas Darat Buatan (Artificial) Garis batas darat buatan adalah benda-benda buatan manusia yang digunakan sebagai penanda batas darat antar negara seperti pilar atau tugu, kawat berduri, dinding beton atau Border Sign Post (BSP).
Gambar 2.3 Pilar Batas
Gambar 2.4 Border Sign Post
Koordinat titik-titik penanda ini telah disepakati secara bersama oleh negaranegara yang terkait dalam forum perundingan batas. 2.3 Fungsi Perbatasan Dari uraian subbab 2.1 diatas, menunjukan bahwa perbatasan darat memiliki arti yang sangat strategis. Perbatasan sebagai beranda terdepan yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki fungsi-fungsi yang melekat sangat kuat, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan dan lingkungan. [May. Inf. Slamet, 2011] Fungsi pertahanan-keamanan sangat terkait dengan pemahaman perbatasan secara geostrategis yang diyakini sebagai penjelmaan dari kedaulatan politik suatu negara. Makna yang terkait di dalamnya sangat luas, tidak hanya memberikan kepastian hukum atas yuridiksi wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kewenangan administrasi
11
pemerintahan nasional dan lokal, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Sebagai wilayah batas antar negara, perbatasan juga merupakan sabuk keamanan (security belt) yang berada pada lingkaran prioritas pertama dalam strategi pertahanan keamanan Indonesia terhadap segala bentuk potensi ancaman dari luar.Wilayah perbatasan sangat rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk idiologi, politik, serta sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Perbatasan juga memiliki fungsi kesejahteraan.Sebagai pintu gerbang negara, wilayah perbatasan tentu memiliki keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.Dalam konteks ini, wilayah perbatasan dipandang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi perdagangan. Sehingga perbatasan dapat dilihat sebagai daerah kerja sama antar negara bersebelahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah perbatasan kedua negara. Fungsi ini sangat penting mengingat realitas kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste masih terbelakang, dengan kondisi wilayah yang umumnya terpencil, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah dan banyak dijumpai penduduk miskin. Apabila fungsi kesejahteraan dapat diwujudkan akan berdampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat perbatasan. Terciptanya kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap daya tangkal terhadap berbagai kegiatan illegal maupun provokasi pihak lawan yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Dengan kata lain, terlaksananya fungsi kesejahteraan di wilayah perbatasan dapat secara efektif membantu menciptakan suatu kekuatan ipoleksosbud dan pertahanan keamanan. Fungsi ketiga adalah fungsi lingkungan dimana fungsi ini terkait dengan karakteristik di wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang negara yang mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional.
12
2.4 Masalah Demarkasi dan Ancaman di Wilayah Perbatasan Perbatasan suatu negara memiliki peran yang sangat strategis dimana perbatasan adalah sebagai pintu gerbang antar negara.Segala kegiatan di wilayah perbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan dan yuridiksi negara baik di darat maupun di laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan keamanan suatu negara.Atas dasar hal tersebut, perbatasan negara perlu mendapat perhatian dan dicermati perkembangannya.Salah satu aspek penting yang perlu diamati lebih lanjut dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara yang bersebelahan adalah masalah keamanan di wilayah perbatasan kedua negara.Persoalan-persoalan keamanan di wilayah perbatasan berkaitan dengan hal utama yang menyangkut persoalan keamanan konvensional.Persoalan keamanan konvensional lebih berfokus pada isu-isu yang merupakan ancaman terhadap wilayah, kedaulatan, ideologi dan identitas negara terutama yang bersumber dari faktor-faktor eksternal. Secara garis besar, ancaman keamanan konvensional di perbatasan suatu negara terutama batas darat, dapat disebabkan oleh demarkasi dan segmen yang bermasalah, dan infiltrasi yang disebabkan oleh konflik internal dan situasi politik dan keberadaan eks-pengungsi. 2.4.1 Demarkasi dan Segmen yang Bermasalah Kejelasan mengenai garis batas wilayah darat dan laut merupakan suatu masalah yang penting bagi kedua negara. Demarkasi memberikan kepastian hukum atas yuridiksi wilayah teritorial suatu negara, yang di dalamnya terkait kedaulatan wilayah negara. Kedaulatan wilayah negara tidak hanya menyangkut batas teritorial negara, tetapi juga menyangkut aspek lainnya, seperti pertahanan keamanan, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya.Kejelasan garis batas wilayah juga penting untuk menghindari potensi konflik perebutan atas klaim suatu wilayah
13
tertentu.Secara teoritis ada sembilan aspek yang sering menjadi alasan klaimsuatu wilayah oleh sebuah negara, yakni [Batara A. G.] : 1. Perjanjian (treaties), merupakan klaim paling umum yang didasarkanoleh perjanjian internasional dan cenderung melahirkan minimalisasikonflik dan lebih persuasif. 2. Geografi (geography), merupakan klaim klasik berdasarkan batas alam. 3. Ekonomi
(economy),
merupakan
klaim
berdasarkan
kepastian
untukkelangsungan hidup atau pembangunan negara. 4. Kebudayaan (culture), merupakan klaim berdasarkan batasan etnikbangsa yang mencakup bahasa, keturunan, atau karakteristik budayalainnya. 5. Kontrol efektif (effective control), merupakan klaim berdasarkaneksistensi administrasi wilayah dan populasi penduduk. Seringkali disebutklaim wilayah yang terkuat dibawah hukum internasional. 6. Sejarah
(history),
merupakan
klaim
berdasarkan
penentuan
sejarahkepemilikan pertama atau durasi (lamanya kepemilikan). 7. Utis posidetis, klaim wilayah yang didasarkan pada doktrin Utis posidetis,artinya negara yang baru merdeka mewarisi batas administratif yangdibentuk oleh penguasa kolonial. 8. Elitisme (elitism), merupakan klaim berdasarkan kemampuan teknologi. 9. Ideologi
(Ideology),
merupakan
klaim
yang
didasarkan
pada
identifikasiunik dengan wilayah atau dengan kata lain ekspansi ideologi. 2.4.2 Infiltrasi Infiltrasi dalam hal ini adalah masuknya penduduk dari suatu negara tanpa adanya ijin secara resmi dengan maksud tertentu dan sebagian besar karena faktor-faktor politik dan ekonomi.Beberapa alasan adanya infiltrasi dikarenakan masalahmasalah politik internal dan masalah pengungsi.
2.4.2.1 Konflik Internal dan Situasi Politik 14
Konflik internal dan situasi politik suatu negara dapat menyebabkan sebagian masyarakat perbatasan menyeberang ke negara tetangga. Penduduk suatu negara akan merasa terancam jika negaranya mengalami konflik internal dan situasi politik yang memanas, sehingga penduduk akan mencari tempat yang aman untuk hidup mereka, salah satunya adalah masuk ke wilayah negara lain. Masuknya penduduk negara lain akan mengganggu stabilitas wilayah suatu negara, terutama bila wilayah negara tetangga tersebut dijadikan sebagai basis perlawanan bagi salah satu pihak yang berkonflik di negara asalnya. Antisipasi konflik internal secara berkelanjutan dapat mencegah hal yang demikian, karena konflik internal di suatu negara juga akan berimbas ke negara di sebelahnya. 2.4.2.2 Keberadaan Eks-pengungsi Persoalan eks-pengungsi dan milisi suatu negara yang bermukim di wilayah negara tetangga merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan perhatian pemerintah terhadap eks-pengungsi di wilayah perbatasan yang saat ini kondisinya masih kurang terperhatikan, berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di masa mendatang yang harus diantisipasi. 2.5 Pengelolaan Perbatasan Pengelolaan perbatasan negara secara konseptual memiliki tiga domain pokok yaitu dalam kerangka menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan negara demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya. Pengelolaan perbatasan negara sifatnya sistemik dan integral mengacu pada sejumlah prinsip utama, yaitu : kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, kerjasama, kemanfaatan dan pengayoman. 15
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Negara. Beberapa hal pokok yang diatur antara lain : 1. Pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan negara. Pemda memiliki kewenangan besar dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi; 2. Mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola di tingkat Pusat dan Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas pembangunan antarsektor dan antara pusat-daerah. Badan ini yang diberi tugas untuk mengelola Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan dalam hal penetapan kebijakan dan program, penetapan rencana kebutuhan anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan dan pelakanaan evaluasi, dan pengawasan; serta 3. Perumusan keikutsertaan masyarakat asli pribumi dalam menjaga dan mempertahankan wilayah negara termasuk kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan dikelola oleh instansi berwenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang.Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA Pasal 1 ayat 11, “Badan Pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini
di
bidang
pengelolaan
Batas
Wilayah
Negara
dan
Kawasan
Perbatasan”.Dalam hal ini badan pengelola adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur kawasan perbatasan.
Adapun kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengelola kawasan perbatasan sesuai dengan pasal 10 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA adalah :
16
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; c. Membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara; d. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; e. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; f. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; g. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundangundangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial; h. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; i. Membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan j. Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.
Kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola kawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA adalah : 17
a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; c. Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; dan d. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2.5.1 Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan beranda depan yang berinteraksi positif dengan negara tetangga, diperlukan upaya dan komitmen dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat adat dan sebagainya. Dari pemerintah diperlukan adanya kebijakan nasional dan strategi pengembangan serta investasi sarana dan prasarana fisik dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, listrik dan sebagainya.Pihak legislatif perlu mendukung setiap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, sedangkan dari dunia usaha diperlukan dukungan investasi bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan-kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan kawasan lainnya.Bagi masyarakat di sekitar wilayah perbatasan seperti masyarakat adat, perlu diikutsertakan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan karena mereka merasa memiliki hak-hak ulayat yang telah ada sejak sebelum Republik ini berdiri. Namun pengorbanan masyarakat adat ini perlu disertai dengan reward kepada mereka yang diatur secara adil dan transparan. Strategi pengembangan kawasan perbatasan secara umum meliputi : 1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga 2. Membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (security), dan lingkungan (environment) secara serasi.
18
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatankecamatan yang langsung berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan. 4. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis (tropical forest) dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. 5. Meningkatkan
kualitas
sumberdaya
manusia
(SDM)
melalui
pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi. 6. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga. Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan secara khusus harus disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah di masing-masing kawasan perbatasan. Beberapa model pengembangan kawasan perbatasan darat yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan perbatasan yang ada antara lain sebagai pusat pertumbuhan, transito, stasiun riset dan pariwisata alam, serta agropolitan. 2.5.2 Kinerja Pembangunan Kawasan Perbatasan Kinerja pembangunan kawasan perbatasan merupakan kerangka utama dalam upaya mempertahankan wilayah kedaulatan negara. Adapun kinerja-kinerja pembangunan kawasan perbatasan antara lain : a. Penetapan garis batas, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : 1. Perundingan dan penetapan batas dengan negara tetangga. 2. Survei dan pemetaan bersama. 3. Pembuatan, perapatan, penegasan, dan pemeliharaan patok-patok perbatasan. 4. Penyelesaian masalah perbatasan. 19
b. Pengamanan wilayah perbatasan, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : 1. Pembukaan dan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di Pos Lintas Batas; 2. Pembangunan dan peningkatan pos pengamanan perbatasan dan pos polisi beserta sarana pendukungnya; 3. Pembangunan tugu batas, dermaga, suar, sarana komunikasi; 4. Patroli darat, laut dan udara, dan; 5. Penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan ilegal. c. Pengembangan wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut (dilaksanakan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terkait) : 1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, prasarana air baku dan sarana permukiman di beberapa wilayah perbatasan. 2. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. 3. Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara, penyediaan subsidi angkutan di wilayah perbatasan tertentu. 4. Penyediaan layanan pos, telekomunikasi, dan informasi di sejumlah desa perbatasan. 5. Pemberian insentif untuk pendirian wilayah ekonomi khusus (seperti wilayah perdagangan bebas, wilayah industri, dll.). 6. Pembangunan pasar dan marketing point/sarana promosi ekspor pada beberapa daerah. 7. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. 8. Penyediaan air bersih dari sumur bor/air bawah tanah. 9. Pemberian bantuan sarana produksi kepada masyarakat.
20
10. Pemberdayaan sosial ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial Komunitas Adat Terpencil. 11. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 12. Pembinaan sentra-sentra produksi. 13. Kerjasama pembangunan sosial ekonomi dengan negara tetangga. 14. Pelaksanaan koordinasi pembangunan wilayah perbatasan. 15. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah perbatasan. 16. Penyiapan permukiman, perpindahan, dan penempatan transmigran.
BAB III
21
