BAB III TAHAPAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEWENANGAN WILAYAH LAUT DAERAH Dalam kajian penentuan batas kewenangan wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan dua prinsip yaitu, pertama mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 dan kedua mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982. Dalam UU No. 32 tahun 2004 kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah di laut akan mencakup dua kegiatan utama yaitu penetapan batas daerah secara kartometrik di peta serta penegasan batas melalui survei di lapangan. Lebih jelasnya kegiatan penetapan dan penegasan batas laut daerah bisa dilihat pada Tabel 3.1 Tabel 3.1 Tahapan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kegiatan
Tahapan 1. Penyiapan data dan dokumen pendukung 2. Penentuan peta dasar yang akan digunakan
Penetapan batas daerah secara grafis di peta
3. Penentuan titik awal dan garis dasar 4. Penarikan garis batas daerah di atas peta 5. Penyajian peta dan daftar koordinat titik batas wilayah laut daerah 1. Penyiapan dokumen 2. Pelacakan batas 3. Pemasangan pilar di titik acuan
Penegasan batas melalui survei di lapangan
4. Penentuan garis pantai, titik awal dan garis dasar 5. Pengukuran batas 6. Pembuatan peta batas
15
3.1
Penyiapan Data dan Dokumen Pendukung
Sebelum masuk ke dalam tahap penentuan Peta Dasar, terlebih dahulu diperlukan data dan dokumen seperti UU Pembentukan Daerah, dokumen sejarah dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah batas di daerah tersebut. Data dan dokumen pendukung yang terkait dengan penentuan batas kewenangan di laut antara lain : •
Undang-Undang
Republik
Indonesia
No.
64
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. •
Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
•
Undang-Undang
Republik
Indonesia
No.
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah. •
UNCLOS 1982.
•
Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 115°45’ - 119°10’ BT dan antara 8°5’ - 9°5’ LS. Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatannya adalah Samudera Hindia, di sebelah timur adalah Selat Sepadan di barat dengan Selat Lombok. Dengan luas wilayah daratnya sebesar 20.152,15 Km2. Secara administratif NTB beribukota di Kota Mataram dan terdiri atas 10(Sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu: 1. Kota Mataram
6. Kabupaten Sumbawa
2. Kabupaten Lombok Barat
7. Kabupaten Sumbawa Barat
3. Kabupaten Lombok Tengah
8. Kabupaten Dompu
4. Lombok Timur
9. Kabupaten Bima
5. Kabupaten Lombok Utara
10. Kota Bima
Terdiri dari dua buah pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Selain itu juga dikelilingi ratusan pulau kecil. Pulau-pulau kecil tersebut diantaranya Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Pulau Moyo, Pulau Bungin, Pulau Satonda, Pulau Kaung, dan Pulau
16
Panjang. Panjang Pulau Lombok dari barat ke timur sekitar 80 km sedangkan Pulau Sumbawa dari barat ke timur sepanjang 300 km dan dari utara ke selatan sekitar 100 km, bisa dilihat pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.2
Penentuan Peta Dasar
Peta dasar yang digunakan dalam penentuan batas laut ini adalah peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) NTB skala 1:25000 edisi tahun 2001. Peta ini merupakan hasil digitasi dari pemetaan fotogrametri. Selain peta RBI digunakan juga Peta Laut skala 1:200000 sebagai bahan rujukan. Peta dasar yang digunakan menggunakan WGS 1984 sebagai datumnya dengan sistem koordinat geografis. Dalam UndangUndang No.32 Tahun 2004 dan PerMendagri No. 1 2006 disebutkan bahwa garis pantai yang digunakan dalam penarikan batas mengacu pada garis air rendah, di dalam peta dasar ini garis pantainya tidak mengacu pada garis air rendah, namun dalam PerMendagri No.1 2006 juga disebutkan skala peta untuk peta batas provinsi adalah 1:500000, oleh karena itu dengan ketelitian pengeplotan peta adalah 0.05 mm dan dengan tunggang pasut di daerah NTB sebesar 110 cm sesuai dengan informasi yang terdapat pada peta laut, maka garis pantai pada peta dasar diasumsikan mengacu pada garis air rendah.
17
3.3
Penentuan Titik Awal dan Garis Dasar
Setelah peta dasar ditetapkan maka dilakukan penentuan titik-titik awal dan garis dasar yang kegiatannya sebagai berikut : 1. Penentuan cakupan daerah. Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya, jangan sampai ada daerah yang tertinggal atau tidak terinvetarisasi yang akan dijadikan untuk penentuan garis batas laut daerah berdasarkan penarikan 12 mil laut dari garis dasar normal. 2. Penentuan titik-titik awal yang berada pada titik terluar di suatu daerah. Selain titik awal yang menonjol di pantai (salient point) seperti pada daerah ujung-ujung tanjung, dan titik-titik terluar pulau-pulau kecil yang berjarak kurang dari ataupun lebih dari 12 mil laut dari pulau utama (main island). Selain itu juga dipilih titik-titik di dua provinsi yang bersebelahan untuk dijadikan acuan penarikan garis tengah 3. Penarikan garis dasar. Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 kewenangan pengelolaan wilayah laut di suatu daerah adalah sejauh 12 mil laut dari garis pantai yang berarti penentuan garis dasar itu menggunakan garis dasar normal. Secara praktis garis dasar normal tersebut mengikuti bentuk garis air rendah (jadi harus memperhatikan bentuk garis pantainya). Sedangkan pada PerMendagri No. 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa garis dasar sebagaimana dimaksud terdiri dari garis dasar lurus dengan jarak tidak boleh lebih dari 12 mil laut dan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai. Untuk penentuan garis batas laut daerah yang didominasi garis dasar lurus, dilakukan dengan memperhatikan garis air rendah, khususnya pada ujung-ujung pulau atau daerah tanjung, perlu dipelajari kemungkinan penerapan garis dasar lurus (yang menghubungkan titik-titik awal yang menonjol di pantai) dengan memperhatikan panjang maksimum yakni 12 mil laut. Di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, penarikan garis dasar lurus tidak
18
dapat secara murni, maka penarikan garis dasar lurus di kombinasikan dengan garis dasar normal pada daerah-daerah yang tidak memungkinkan ditarik garis dasar lurus. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan adanya garis dasar kepulauan yaitu garis dasar lurus dengan jarak tidak boleh lebih dari 100 mil laut, kecuali sejumlah 3% dari jumlah keseluruhan garis dasar kepulauan dapat mencapai kepanjangan maksimum 125 mil laut dengan
memperhatikan konfigurasi
pulau-pulau agar dapat menutup sebagian atau seluruh daerah kepulauan. Penentuan titik awal dan penarikan garis dasar Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa dilihat pada Gambar 3.2.
Gambar 3.2 Contoh Penentuan Titik Awal dan Penarikan Garis Dasar Lurus
3.4
Penarikan Garis Batas di Atas Peta
Setelah garis dasar ditentukan maka penarikan garis batas dapat dilakukan. Penarikan garis batas ini mengacu pada tiga garis dasar, yaitu garis dasar normal, garis dasar lurus. garis dasar kepulauan.
19
3.4.1
Garis Batas dengan Mengacu pada Garis Dasar Normal
Penarikan garis batas dilakukan dengan membuat garis sejajar dengan garis dasar normal sejauh 12 mil laut ke arah laut. Hasil penarikan batas yang mengacu pada garis dasar normal bisa dilihat pada Gambar 3.3. Garis batasnya ditunjukan oleh garis yang berwarna jingga. Prov. Jatim Prov. Sulsel
Prov. Bali Prov. NTB
Prov. NTT
Gambar 3.3 Hasil Penarikan Garis Batas Kewenangan Wilayah Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Interpretasi UU No. 32 Tahun 2004 3.4.2 Garis Batas dengan Mengacu pada Kombinasi Garis Dasar Normal, dan Garis Dasar Lurus. Penarikan garis batas dengan mengacu pada garis dasar lurus dilakukan dengan membuat garis sejajar sejauh l2 mil laut dari garis dasar lurus ke arah laut, hasil penarikannya bisa dilihat pada gambar 3.4. Garis batasnya di tunjukan oleh garis berwarna merah.
20
Prov. Jatim Prov. Sulsel
Prov. Bali Prov. NTB Prov. NTT
Gambar 3.4 Hasil Penarikan Garis Batas Kewenangan Wilayah Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan PerMendagri No.1 Tahun 2006 3.4.3 Garis Batas dengan Mengacu pada Garis Dasar Normal, Garis dasar Lurus, dan Garis Dasar Kepulauan Hasil penarikan garis batas yang mengacu pada garis dasar kepulauan bisa dilihat pada Gambar 3.5. garis batasnya ditunjukan oleh garis yang berwarna hijau. Prov. Jatim Prov. Sulsel
Prov. Bali Prov. NTB Prov. NTT
Gambar 3.5 Hasil Penarikan Garis Batas Kewenangan Wilayah Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan UNCLOS 1982
21
3.4.4
Penarikan Garis Tengah (Median Line)
Dalam penarikan batas laut suatu provinsi, juga harus memperhitungkan provinsi yang menjadi tetangganya apakah terjadi pertampalan wilayah lautnya, apakah itu saling berseberangan yang berjarak kurang dari 24 mil laut atau provinsi yang wilayah daratnya berdampingan. Maka harus ditarik juga batas laut provinsi yang bersebelahan. Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai batas darat dengan provinsi lainnya sehingga tidak mempunyai wilayah laut yang berdampingan dengan provinsi lainnya, Provinsi NTB mempunyai wilayah laut yang bertampalan dengan jarak kurang dari 24 mil laut, yang saling berhadapan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali seperti pada Gambar 3.6.
Gambar 3.6 Daerah Pertampalan Wilayah Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali Dari Gambar 3.6 di atas maka ditarik garis tengahnya secara manual dari titik-titik terluar kedua daerah. Hasil penarikannya bisa seperti pada Gambar 3.7.
22
Prov. NTB Prov. Bali
Prov. NTB
Prov. NTT
a b Gambar 3.7 Hasil Penarikan Garis tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Bali (a) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (b) 3.5 Hitungan Luas Wilayah Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Hitungan luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat didasarkan pada koordinat titik-titik batas darat dan laut untuk ketiga versi yang dihasilkan. Penentuan luas total Provinsi Nusa Tenggara
Barat menggunakan metode numeris dari
koordinat-koordinat batasnya di bidang proyeksi, untuk luas wilayah daratnya digunakan data luas wilayah darat dari situs resmi Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil dari hitungan luas wilayah kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Hasil Hitungan Luas Provinsi Nusa Tenggara Barat Luas Darat Luas Laut (km2) (km2)
Luas Total (km2)
Versi
Acuan
1
UU No. 32 Tahun 2004
20.152,15
20.097,05
40.249,2
2
PerMendagri No. 1 Tahun 2006
20.152,15
20.801,15
40.953,3
23
3
3.6
UNCLOS 1982
20.152,15
23.269,2
43.421,7
Penyajian Peta Batas Wilayah Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat
Setelah tahap delineasi selesai maka dilakukan penyajian peta batas daerah dengan mencantumkan daftar koordinat titik batasnya. Untuk tampilannya, peta batas wilayah ditampalkan dengan citra SRTM yang sebelumnya sudah dikompilasikan dengan citra Etopo 2, data SRTM didapatkan dari situs ftp://srtm.csi.cgiar.org sedangkan citra ETOPO 2 didapatkan dari situs http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gdas/gd_designagrid.html.
Penggunaan
citra
SRTM dan ETOPO 2 untuk mendapatkan gambaran kontur wilayah daratnya dan relief wilayah lautnya. Dalam penyajian peta batas wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, akan disajikan dalam tiga versi yang berbeda yang mengacu pada UU No 32 Tahun 2004, PerMendagri No. 1 Tahun 2006, dan interpretasi UNCLOS 1982 tentang Garis Dasar Kepulauan untuk mendapatkan luas daerah Provinsi. 3.6.1 Penetapan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah laut di suatu daerah adalah sejauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sehingga bisa disimpulkan penentuan batas daerah laut dilakukan hanya dengan menggunakan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai. Hasil Peta Batas Daerah dengan penarikan garis dasar normal ini dapat dilihat di Lampiran 1.
24
3.6.2 Penetapan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan PerMendagri No. 1 Tahun 2006 Untuk penetapan batas daerah berdasarkan PerMendagri No. 1 Tahun 2006, pasal 14 ayat 3 dimana disebutkan bahwa “Garis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari garis dasar lurus dengan jarak tidak lebih dari 12 mil laut dan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai”. Karena itu untuk penarikan garis batas laut daerah bisa dilakukan dengan menggunakan garis dasar lurus (apabila kurang dari 12 mil). Tetapi apabila tidak memungkinkan ditarik garis dasar lurus maka dapat menggunakan garis dasar normal. Hasil Peta Batas Daerah dengan penarikan garis dasar lurus dan garis dasar normal ini dapat dilihat di Lampiran 2. 3.6.3 Penetapan Luas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Penerapan Garis Dasar Kepulauan UNCLOS 1982 Di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, disebutkan : “Yang dimaksud dengan ‘cakupan wilayah’ dalam ketentuan ini, khusus untuk daerah yang berupa kepulauan atau gugusan pulau-pulau dalam penentuan luas wilayah di dasarkan atas prinsip negara kepulauan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari undang-undang tersebut dapat diinterpretasikan bahwa untuk penentuan batas daerah kepulauan (provinsi) bisa diterapkan prinsipprinsip negara kepulauan sesuai yang tercantum dalam UNCLOS 1982, sehingga bisa menggunakan garis dasar kepulauan. Hasil Peta Batas Daerah dengan penarikan garis dasar kepulauan ini dapat dilihat di Lampiran 3.
25
