BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 722/HK/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH DAN TIM PENETAPAN
DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014
BUPATI KARANGASEM, W
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan
Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dalam rangka penegasan batas daerah kabupaten perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, untuk
menentukan batas desa di Kabupaten Karangasem, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Karangasem Tahun 2014; Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); w
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembarain Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252); 8. w
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 ); 9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 3);
11.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati karangasem Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 54); 12.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2013 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 26); MEMUTUSKAN : W
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah serta Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten
Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimsina tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah; 2. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
3. menyajikan peta keija batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
4. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
5. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada bupati; dan 6. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lednnya untuk menandatangani berita
acara.
Berita
acara
dimaksud
antara
lain
meliputi: a. Berita Acara Pen3dapan Dokumen; b. Berita Acara Pelacakan Batas;
c. Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas;
d. BeritaAcara Pembuatan Peta Batas;
e. BeritaAcara Penyelesaian Perselisihan Batas; dan f. Berita Acara Verifikasi Lapangan. KETIGA W
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
2. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta; 3. merencanakan dan melaksanakan penegasan batas desa;
penetapan
dan
4. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
5. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa;
6. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa; dan 7. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
KEEMPAT
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum
Ketiga, Tim dapat menggunakan jasa kelompok ahli/peneliti/tenaga profesional terkait teknik pemetaan dan geodesi. KELIMA
Segala biaya yang timbul sebagai aikibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
KEENAM
:
Keputusan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 30 Oktober 2014
\j,BUPATI KARANGASEM
I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Gubemur Bali di Denpasar. 2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3.
Sekda, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala Bagian, Kepala Bagian, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. 5.
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Arsip.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 722/HK/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH DAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KARANGASEM.
A. DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
1
NAMA/JABATAN Bupati Karangasem
2
Wakil Bupati Karangasem
Wakil Ketua I
3
Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua II
4
Kepala Bagian Tata
NO
W
KEDUDUKAN DALAM TIM Ketua
Sekretaris
Pemerintahan 5
Asisten Tata Praja
6
Kepada Badan Perencanaan
Anggota
Anggota
Pembangunan Daerah 7
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Anggota
Perlindungan Masyarakat 8
Kepala Kantor Badan
Anggota
Pertanahan Nasional 9
Kepala Satuan Polisi Pamong
Anggota
Praia 10
Kepala Bagian Hukum dan
Anggota
HAM
W
11
Unsur Kodim 1623
12
Kelompok Ahli/Peneliti - Kapten CTP. Tugiran -
Anggota
Kelompok Ahli/Peneliti - Tim Ahli (Pemetaan)
Pelda A.A. Gede Sudiana -
-
Kapt. CTP. Agung Budi S
-
Koko Santoso
-
Daeng Muzakar M.
-
Darrnawan
Tim Peneliti
Ketua/ Anggota Sekretaris/ Anggota Anggota
-
Surveyor Tapal Batas,
-
Kopka. Subairi
Tim Pelacakan fis
-
Muhamad Muktar
Tenaga Pemasangain
-
Sukirno
-
Beton
-
Unsur Perbekel Terkait
Pilar Batas
-
Pemandu
KET
B. DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KARANGASEM. NO 1
NAMA/JABATAN Kepala Bagian
KEDUDUKAN DALAM TIM
Tata
Pemerintahan
Ketua
3
Kasubag Pemerintahan Umum Unsur Bappeda
4
Unsur Kantor Pertanahan
Anggota
5 6
Unsur Dinas Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum
7
Unsur Kodim 1623
Anggota Anggota Anggota
8
Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Anggota
2
KET
Sekretaris
Anggota
Desa
9
Unsur Badan Kesatuan
15
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Karangasem Unsur Bagian Perlengkapan Setda Kab. Karangasem Unsur Bagian Keuangan Setda Kab. Karangasem Kasubag Otonomi Daerah Kasubag Perangkat Daerah
16
Unsur Kecamatan Terkait
17
Unsur Perbekel Terkait
10
11
12
13
14
Anggota
Anggota Anggota Anggota
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
LBUPATI KARANGASEM,
^^\r\j\y vuu ^ I WAYAN GEREDEG
/
