SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/138/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN OBAT KADALUARSA
WALIKOTA BATU, Menimbang :
a. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang sudah kadaluarsa perlu dijamin ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar masyarakat, sehingga untuk mencegah tercampurnya obat dan perbekalan kesehatan yang layak pakai dan tidak layak pakai keberadaan obat farmasi tersebut harus dimusnahkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Penghapusan Obat Kadaluarsa;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3270); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
:
Hlm 1 dari 5 hlm…
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Hlm 2 dari 5 hlm…
13. 14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Penghapusan Obat Kadaluarsa pada Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batu Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana Hlm 3 dari 5 hlm…
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEDUA
:
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluarsa dan rusak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjadi saksi pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluarsa dan rusak; dan c. mendokumentasi pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluarsa dan rusak.
KETIGA
:
Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Walikota baik sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan penghapusan obat kadaluarsa.
KEEMPAT
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan Kota Batu dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.15.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 30 April 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Tembusan Yth: Sdr. : 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Gubernur Jawa Timur; 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim; 4. Inspektur Kota Batu; 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 6. Camat Batu; 7. Kepala Desa Pesanggarahan; 8. Anggota Tim yang bersangkutan.
Hlm 4 dari 5 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/138/KEP/422.012/2015 Tanggal
: 30 April
2015
SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGHAPUSAN OBAT KADALUARSA PADA KEGIATAN PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA BATU TAHUN 2015
NO 1
JABATAN 2
INSTANSI 3
NAMA 4
HONORARIUM 5
1.
Ketua
Dinas Kesehatan
Dra. Sri Yunani
Rp500.000,00
2.
Sekretaris
Dinas Kesehatan
Eni Musfirowatun M., S.ST
Rp450.000,00
3.
Anggota:
a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat; b. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; d. 1 (satu) orang pegawai pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; e. 1 (satu) orang pegawai pada Desa Pesanggarahan
Ir. Ida Fatawati, MM
Rp250.000,00
Dra. Shanti Restuningsasi, MM
Rp250.000,00
Tauchid Bhaswara K, SH
Rp250.000,00
Ferry Affandi
Rp250.000,00
M. Hadi N
Rp250.000,00
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Hlm 5 dari 5 hlm…
