BUPATI JEMBRANA KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 1449 / INYAHUD / 2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN KABUPATEN JEMBRANA BUPATI JEMBRANA,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal cepat, tepat dan benar di bidang perizinan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin di Kabupaten Jembrana;
b. bahwa pembentukan Tim dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat
: 1.
Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 5. Peraturan Pemerintah…. sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang – Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 95 Tahun 1991 Seri B Nomor 2) ;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Hotel Melati, Pondok Wisata dan Rumah Makan / Restoran / Warung Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 49 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten jembrana Nomor11) ;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang pokokpokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) ;
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4) ;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5) ;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persetujuan Prinsip (Lembaran Daerah
3 Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 47 Tahun 2003) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang 15. Peraturan Daerah…….. Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ; 17.
Keputusan Bupati Jembrana Nomor 328 Tahun 2001 tentang Besarnya Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Para Pengusaha Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan usaha Milik Negara di Kabupaten Jembrana;
18.
Keputusan Bupati Jembrana Nomor 357 Tahun 2001 tentang Persetujuan Prinsip Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana;
19.
Keputusan Bupati Jembrana Nomor 473 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengawas dan Bimbingan Operasional Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Jembrana;
M E M U T U S K A N
Menetapkan PERTAMA
KEDUA
: : Membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Jembrana Tahun 2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. : Tim dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas : a. Melakukan pengecekan persyaratan yang diajukan dan melakukan peninjauan lapangan; b. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan; c. Memberikan pertimbangan dan saran kepada unsur pelaksana pemberian izin dalam rangka penerbitan izin.
4 d. Membuat hasil kajian Tim, maksimal 2 (dua) hari setelah pengecekan sudah dilaporkan ke Dinas Inkom,Yanum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana. e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan berkaitan dengan izin yang telah diterbitkan. KETIGA
: Anggota Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini secara berkala melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan unit kerja masingmasing;
KEEMPAT
: Membebankan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Dinas Inkom dan Perhubungan Kabupaten Jembrana;KEEMPAT : ………..
KELIMA
: 1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 30 /INKOMHUB/ 2006 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Ditetapkan di Negara Pada tanggal 1 Desember 2006 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA
TEMBUSAN disampaikan kepada yth. : 1. Gubernur Bali di Denpasar. 2. Bupati / Walikota se Bali. 3. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 4. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 6. Kepala Badan / Dinas / Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemkab. Jembrana di Negara. 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 8. Arsip.
5
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 1449 / INYAHUD / 2006 TANGGAL : 1 DESEMBER 2006 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN KABUPATEN JEMBRANA
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN KABUPATEN JEMBRANA Pengarah Ketua I Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Anggota No
: : :
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Asisten Ketataprajaan Sekda Kabupaten Jembrana. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekda Kabupaten Jembrana. : Kepala Dinas Inkom, Yanum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana. : Kepala Bidang Pelayanan Umum. : Nama / NIP
Dinas/Instansi
6 1. Drs. I Komang Dhiyatmika NIP. 010226397 2. Ni Putu Oka Nadiani, SH. NIP. 131998434 3. I Made Budhiyasa NIP. 050035327 4. I Putu Surta, S.IP NIP. 600005632 5. I Nyoman Koriawan, ST NIP. 60016510 6. I Putu Budiastra, A.Md NIP. 600016619 7. Drh. I Wayan Sueastika NIP. 600011320 8. I Komang Ariada, SP NIP. 600017005 9. Ir. I Ketut Wardananaya NIP. 080110318 10. Ir. Ida Bagus Komang Susana NIP. 010253524 11. Heru Wuryanti, SH NIP. 170019994 12. Sugiarti, S.IP NIP. 600016598 13. I Ketut Ardana, SE. NIP. 600016554 14. Drs. Ida Bagus Awangga NIP. 010182661 15. Ni Putu Tuti Prawedanti, SE NIP. 070026011 16. Ni Nyoman Sukerti, ST NIP. 140234150 17. Drs. I Made Nuada, M.Pd. NIP. 131411634 18. I Komang Suparta, S.Sos NIP. 140197825 19. Drs. Djoko Supriyanto NIP. 170021500
Dinas Inkom, Yanum, Hub. dan Data Kab.Jembrana Dinas Inkom, Yanum, Hub. dan Data Kab.Jembrana Dinas Inkom, Yanum, Hub. dan Data Kab.Jembrana Dinas Inkom, Yanum, Hub. dan Data Kab.Jembrana Dinas Pekerjaan Umum dan Lingk.Hidup Kab.Jembrana. Dinas Pekerjaan Umum dan Lingk.Hidup Kab.Jembrana. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab.Jembrana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab.Jembrana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab.Jembrana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab.Jembrana Bagian HOT Setda Kab. Jembrana Bagian Pemerintahan Setda Kab.Jembrana Dinas Nakerdutakencana Kab.Jembrana Dinas Perindag. dan Koperasi Kab.Jembrana Dinas Perindag. dan Koperasi Kab.Jembrana Dinas Kesehatan dan Kesos Kab.Jembrana Dinas Dikbudpar Kab.Jembrana. Dinas Dikbudpar Kab.Jembrana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Jembrana BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA
