BUAPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a.
b.
Mengingat
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan uraian tugas Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana; bahwa uraian tugas sebagaimana dengan Peraturan Bupati;
dimaksud huruf a, ditetapkan
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Jembrana. 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
2
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. 9. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Daerah mempunyai tugas pokok: a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; b.
melaksanakan kewenangan Desentralisasi dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
Pasal 3 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; b. pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di bidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; c. pemberian rekomendasi perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Kependudukan,Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
Tenaga
Kerja,
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari: 3
a. b. c. d. e. f.
Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Bidang-bidang; Sub Bagian-sub bagian; Seksi-seksi; Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB IV URAIAN TUGAS
Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan memberikan arahan kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijaksanaan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Usaha berdasarkan Kebijakan dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; 4
b. mengkoordinasikan kegiatan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset Dinas serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya di Dinas; c. mengkoordinasikan semua Bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan Dinas; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya; e. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; g. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 7 Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan kebijakan dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; b. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset Dinas serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya di Dinas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; d. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.
5
Pasal 8 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas ; a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan berdasarkan kebijakan dibidang Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; b. menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan Dinas; c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan Dinas; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan, serta mencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 9 Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja Bidang Tenaga Kerja berdasarkan kebijakan Dinas; b. merumuskan kebijakan teknis hubungan industrial, syarat kerja dan pengawasan; c. merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; d. menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis bidang ketenagakerjaan; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan organisasi lainnya dalam rangka penyediaan dan penempatan tenaga kerja; f. menyelenggarakan pelayanan penyediaan dan penempatan tenaga kerja; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Tenaga Kerja, serta mencari alternatif pemecahannya; h. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; i. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6
Pasal 10 Seksi Penempatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan berdasarkan kebijakan dibidang Ketenagakerjaan; b. melaksanakan kegiatan pendaftaran calon pencari kerja dan seleksi calon pencari kerja; c. melaksanakan penelitian administrasi calon pencari kerja; d. melaksanakan pendataan pencari kerja dan penyaluran tenaga kerja; e. menyiapkan bahan pembinaan terhadap calon pencari kerja; f. melaksanakan kerja sama dengan lembaga latihan kerja baik Pemerintah maupun swasta, lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan bursa kerja swasta; g. memberikan pelayanan penyediaan dan penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja ( AKAD, AKAL dan AKAN ); h. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja; i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Penempatan, serta mencari alternatif pemecahannya; j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 11 Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan berdasarkan kebijakan dibidang Ketenagakerjaan; b. menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja/buruh, norma kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan syarat Jamsostek; c. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan penegakan hukum, pengawasan ketenagakerjaan, penyelidikan terhadap norma kerja, norma Jamsostek, norma K3 dan penggunaan tenaga kerja asing; d. menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga kerjasama Bipartit, Tripartit, organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha tentang hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja/buruh;
7
e. mengadakan kerja sama dengan organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha untuk merumuskan pokok- pokok pikiran dan usulan Upah Minimal Kabupaten; f. melaksanakan inventarisasi organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh serta LKS Bipartit; g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha dalam hubungan industrial; h. menyiapkan bahan pembinaan tentang syarat kerja pada perusahaan dan inventarisasi Peraturan Perusahaan serta Perjanjian Kerja Bersama ; i. melaksanakan pencegahan dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; j. melaksanakan pengawasan norma kerja, pemantauan dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja; k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian alat pelindung diri dan lingkungan kerja; l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan, serta mencari alternatif pemecahannya; m. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; o. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 12 Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan , pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengolahan data, pemberian nomor induk kependudukan, pencatatan kartu keluarga, kartu penduduk dan pengelolaan mutasi data penduduk; c. menyelenggarakan sosialisasi gender kepada masyarakat, sosialisasi pengarusutamaan gender ( PUG ) kepada pejabat struktural, kepala desa/lurah sesuai pedoman sesuai struktur yang berlaku; d. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, ceramah, dan seminar dalam rangka Mewujudkan Peningkatan Peranan Wanita Dalam Kesamaan Peran, Fungsi dan Tanggung jawab Dalam Segala Aspek Kehidupan;
8
e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan ketransmigrasian; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, serta mencari alternatif pemecahannya; g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 13 Seksi Mobilitas Penduduk mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Mobilitas Penduduk berdasarkan kebijakan dibidang Kependudukan; b. melaksanakan kegiatan pendaftaran penduduk, pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan kependudukan lainya; c. melaksanakan sosialisasi kependudukan;
dan
penyuluhan
tentang
ketentuan
administrasi
d. melaksanakan pendataan, pembinaan, pengawasan dan penertiban penduduk pendatang sementara/ musiman; e. melaksanakan kegiatan urusan ketransmigrasian; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Mobilitas Penduduk, serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
9
Pasal 14 Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan berdasarkan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan; b. melaksanakan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada pejabat struktural Kepala Desa/Lurah , Organisasi Wanita sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. melaksanakan sosialisasi Gender kepada masyarakat dan organisasi wanita sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, ceramah, seminar dan lain-lain dalam rangka mewujudkan peningkatan peranan wanita dalam kesamaan peran, tugas dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemberdayaan Perempuan, serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 15 Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Keluarga Berencana berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan program pemberdayaan keluarga, program kesehatan reproduksi, program keluarga berencana dan penguatan kelembagaan jaringan KB; c. menyelenggarakan kerja sama dan menjalin kemitraan dengan instansi terkait, LSM, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB; d. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi Urusan Pencatatan dan Pelaporan, Sarana/Logistik ( alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi ), di bidang KB; e. menyelenggarakan penyediaan data program KB; f. menyelenggarakan evaluasi dan pemantauan program KB dan pemberdayaan keluarga; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Keluarga Berencana, serta mencari alternatif pemecahannya;
10
h. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; i. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 16 Seksi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan kebijakan dibidang keluarga Berencana; b. melaksanakan dan mengendalikan program Kesehatan Reproduksi Remaja, Pemberdayaan Keluarga, Keluarga Berencana, Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB; c. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja, Pemberdayaan Keluarga, Keluarga Berencana, Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga, serta mencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 17 Seksi Analisa Evaluasi dan Pemantauan Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Analisa Evaluasi dan Pemantauan Program KB berdasarkan kebijakan dibidang Keluarga Berencana; b. melaksanakan pengolahan data, pelayanan informasi program KB; c. melaksanakan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana; d. melaksanakan pelaporan dan pengelolaan statistik dibidang informasi program keluarga berencana; 11
e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Analisa Evaluasi dan Pemantauan Program KB, serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 18 Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Catatan Sipil berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyusun program penyuluhan catatan sipil; c. menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak; d. menyelenggarakan penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil; e. menyelenggarakan pendataan kepemilikan akta catatan sipil; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Catatan Sipil, serta mencari alternatif pemecahannya; g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 19 Seksi Pencatatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencatatan Catatan Sipil;
berdasarkan kebijakan dibidang
b. melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak; c. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil; 12
d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pencatatan, serta mencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 20 Seksi Penyuluhan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan kebijakan dibidang Catatan Sipil; b. melaksanakan kegiatan penyuluhan akta catatan sipil; c. melaksanakan pendataan kepemilikan akta catatan sipil; d. memberi penjelasan kepada pemohon akta catatan sipil; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Penyuuhan, serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB V JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13
BAB VI PENUTUP
Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 609 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini akan diadakan pembahasan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 25 Juli 2006 BUPATI JEMBRANA, ttd
I GEDE WINASA Diundangkan di Negara pada tanggal 26 Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA ttd
I GDE SUINAYA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 28
14
KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Tata Usaha
Sub-Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
Sub-Bagian Umum
Bidang Tenaga Kerja
Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Keluarga Berencana
Bidang Catatan Sipil
Seksi Penempatan
Seksi Mobilitas Penduduk
Seksi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga
Seksi Pencatatan
Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan
Seksi Pemberdayaan Perempuan
Seksi Analisa, Evaluasi dan Pemantauan Program
Seksi Penyuluhan
BUPATI JEMBRANA, ttd
I GEDE WINASA
