KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2014

KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN CAMAT JEMBRANA NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 PADA PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA CAMAT JEMBRANA

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;

b.

bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Jembrana perlu dikembangkan sistem pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mencakup indikator, metode, dan tata cara pelaporan kinerja Instansi Pemerintahan;

c.

bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Jembrana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jembrana.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor : 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang…………

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 3851);

5.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 20011-2016.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15;.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2006-2025; 10. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN..............

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2014 pada Pemerintah Kecamatan Jembrana, dengan susunan dan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

: Tim dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas : a. Mengumpulkan

bahan-bahan/data

dalam

rangka

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2014 pada Pemerintah Kecamatan Jembrana ; b. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2014 pada Pemerintah Kecamatan Jembrana; KETIGA

: Tim dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Camat Jembrana,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jembrana Pada Tanggal : 5 Pebruari 2015 Camat Jembrana,

I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, S.Sos NIP. 19650527 198602 1 007 Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Jembrana di Negara 2. Wakil Bupati Jembrana di Negara 3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara 5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana di Negara 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JEMBRANA NOMOR : 08 TAHUN 2015 TANGGAL : 5 PEBRUARI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 PADA PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2104 PADA PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

Penanggung Jawab :

Camat Jembrana

Ketua

:

Sekretaris Camat

Sekretaris

:

Kasubag. Penyusunan Program

Anggota

:

1. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa (PjOK) 2. Kasi. Pemerintahan dan Pelayanan Umum 3. Kasi. Trantibum 4. Kasi. Sosial Budaya 5. Kasubag. Kuangan 6. Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Staf Administrasi

:

I Gusti Ngurah Bagus Sumantri

Camat Jembrana,

I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, S.Sos NIP. 19650527 198602 1 007

KECAMATAN JEMBRANA

KATA PENGANTAR Sebagai Umat beragama, Puja dan Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Tahun 2014 telah berhasil kami susun. LAKIP tersebut merupakan salah satu bentuk wujud pertanggungjawaban dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas Pembinaan baik dibidang Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Penyelenggaraan Pelayanan Umum yang menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan Jembrana.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2014 telah direncanakan dalam Kajian (Review) Rencana Strategis Kecamatan Jembrana yang telah disusun dalam Tahun 2013 dan merupakan Penilaian dan Evaluasi atas seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis tersebut.

Selanjutnya kami

mengharap

LAKIP

ini

dapat

digunakan

sebagai

media

pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Jembrana Tahun 2014, dan sebagai akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan LAKIP ini. Semoga dapat dipergunakan sebagai bahan Kajian dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana dalam penyusunan Anggaran di tahun mendatang.

Jembrana, 5 Pebruari 2015 Camat Jembrana,


LAKIP KECAMATAN JEMBRANA TAHUN 2013

i

KECAMATAN JEMBRANA

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................................................

i

DAFTAR ISI..........................................................................................................................

ii

IKTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................................

iii

BAB I

: PENDAHULUAN ............................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ................................................................................

1

B. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN ...................

3

: PERENCANAAN STRATEGIS ......................................................................

7

1. RENCANA STRATEGIS...........................................................................

7

1.1. VISI ....................................................................................................

7

1.2. MISI ...................................................................................................

7

1.3. TUJUAN ............................................................................................

8

1.4. SASARAN .........................................................................................

8

1.5. KEBIJAKAN .....................................................................................

9

1.6. PROGRAM ........................................................................................

10

2. RENCANA KINERJA ...............................................................................

10

: AKUNTABILITAS KINERJA.........................................................................

12

A. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN..................................................

12

B. PENGUKURAN SASARAN .....................................................................

13

C. ANALISA/EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN ................................

14

D. ASPEK KEUANGAN ................................................................................

16

: PENUTUP ........................................................................................................

18

A. KESIMPULAN ...........................................................................................

18

B. SARAN-SARAN ........................................................................................

19

RINGKASAN ANALISA .....................................................................................................

20

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN-LAMPIRAN: A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN ..........

22

B. FORMAT RS ..............................................................................................

31

C. FORMAT RKT ...........................................................................................

34

D. FORMAT PK ..............................................................................................

41

E. FORMAT PPS ............................................................................................

47


ii

KECAMATAN JEMBRANA

IKHTISAR EKSEKUTIF Pemerintah Kecamatan Jembrana dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor: 19 Tahun 2006 dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan

Pemerintahan

Umum,

Pembinaan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan,

pembinaan Pembangunan Pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan, Pembinaan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta menyelenggarakan Koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. Kantor Camat Jembrana telah menetapkan Rencana Strategis untuk lima tahun yaitu dari tahun 2011-2016, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2014. Tujuan yang telah ditetapkan adalah mewujudkan pelayanan Prima bagi masyarakat di Kecamatan Jembrana. Adapun sasaran yang ingin dicapai atau diinginkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: 1.

Adanya kepuasan masyarakat dengan system pelayanan yang sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu.

2.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui Programprogram diantaranya: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Pembinaan Masyarakat

5.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

6.

Program Pemberdayaan Masyarakat

7.

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

8.

Program Peningkatan Kelembagaan Desa Adat

Secara umum Kecamatan Jembrana telah berhasil mencapat sasaran tersebut sesuai target Kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat beberapa kendala antara lain :


iii

KECAMATAN JEMBRANA

a.

Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Aparatur, sehingga penetapan target pencapaian kegiatan belum optimal.

b.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana termasuk sarana Transportasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c.

Belum adanya alokasi Dana yang memadai untuk kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Langkah untuk mengatasi kendala yang ada yaitu dengan pembinaan Mental Aparatur melalui mengikut sertakan Aparat dalam Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Propinsi, agar senantiasa mendapatkan jiwa pangabdian dan menetapkan target kegiatan yang tidak terlalu tinggi. Sementara langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk tahun mendatang adalah tetap membina jiwa pengabdian dan mengupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) setiap kegiatan dialokasikan dananya sehingga bisa bekerja secara optimal.

Jembrana, 5 Pebruari 2015 Camat Jembrana,



iv

KECAMATAN JEMBRANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Permasalahan penting yang sedang berkembang pada saat ini adalah tuntutan publik akan adanya manajemen dan akuntabilitas. Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Terselenggaranya Good Government merupakan persyaratan bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari KKN, dalam upaya pelaksanaan system pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari KKN tersebut, maka setiap pengelola pemerintahan diwajibkan membuat suatu Rencana untuk Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap. Pemberantasan Korupsi akan berjalan lancar apabila ditetapkan dengan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing personil. Mengacu dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan

Jembrana

telah

melakukan

Job

Diskription

yang

jelas,

dengan

pertanggungjawabannya masing-masing, mulai dari Staf dan Pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab pada Kegiatan dan meningkat pada Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab pada Program. Untuk lebih terarahnya tanggung jawab personil maka Kecamatan Jembrana telah

menyusun rencana strategik untuk mengukur sejauh mana keberhasilan

pelaksanaan perencanaan strategik maka dilakukan pengukuran kinerja instansi pemeritah, selanjutnya dilaporkan dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah). Bagi Kecamatan Jembrana diwajibkan membuat Renstra, disertai dengan LAKIP berdasarkan PP Nomor 108 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Renstra berfungsi sebagai perencanaan taktis strategi, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada pola dasar dan Propeda serta indikator-indikator penunjangnya, dan dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 diktum KELIMA dan Keputusan Kepala LAN Nomor


1

KECAMATAN JEMBRANA

239/IX/6/8/2003 tertanggal 23 Maret 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra Kecamatan Jembrana merupakan penjabaran dari Pelaksanaan APBD dan sebagai acuan dalam penyusunan LAKIP kepada Bupati. Substansi dan muatan Renstra Kecamatan Jembrana tidak dibatasi hanya pada program-program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD saja melainkan juga menyangkut program-program dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat diukur dan confortable. LAKIP merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan di Kecamatan sehingga pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pokok Pemerintah Kecamatan Jembrana yang betul-betul bertumpu pada Demokratisasi, Berkeadilan Sosial, melindungi hak asasi manusia, tegaknya supremasi hukum serta berlandaskan pada semangat mekepung untuk pembangunan berkelanjutan, karena LAKIP sebagai salah satu bentuk Pertanggungjawaban Kegiatan Tahunan (PKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan. Renstra Kecamatan Jembrana beserta LAKIP-nya disusun berdasarkan pada landasan sebagai berikut : 1.

Landasan Idiil : Pancasila

2.

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

3.

Landasan Operasional : -

TAP MPR No. 4/MPR/1999 tentang GBHN

-

UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

-

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

-

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

-

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih berwibawa dan bebas dari KKN.

-

UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.


2

KECAMATAN JEMBRANA

-

PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

-

PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pola Dasar dan Propeda.

-

Inpres No. 7 Tahun 1999 diktum kelima dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan

Jembrana Kabupaten

Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan

Pemerintahan

Umum,

tugas pokoknya Pembinaan

yaitu: membantu Bupati

Pemerintahan

Desa/Kelurahan,

Pembinaan kehidupan Masyarakat serta pembangunan, menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya di Kecamatan. Terhadap tugas pokok tersebut fungsi Kecamatan

Jembrana Kabupaten Jembrana

adalah: a. Melaksanakan penyusunan program, Pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan rumah tangga. b. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan. c. Melaksanakan

pembinaan

pembangunan

masyarakat

desa

yang

meliputi

pembinaan sarana dan prasarana ekonomi produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup. d. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. e. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum, termasuk Koordinasi tugas-tugas bidang Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat. B. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:


3

KECAMATAN JEMBRANA

a.

Unsur Pimpinan: Camat

b.

Unsur Pembantu Pimpinan: 1.

c.

Sekretaris Kecamatan -

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-

Sub Bagian Penyusunan Program

-

Sub Bagian Keuangan

2.

Seksi-Seksi

3.

Kelompok Jabatan Fungsional

Unsur Pelaksana terdiri dari 4 seksi yaitu : 1.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

2.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.

Seksi Sosial dan Budaya

Terhadap susunan Organisasi tersebut Pemerintah Kecamatan khususnya Pemerintah Kecamatan Jembrana telah diisi penanggungjawab dimasing-masing formasi tersebut, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Jembrana.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

KECAMATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretariat

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Sub-Bagian Penyusunan Program

Sub-Bagian Keuangan

Seksi Sosial dan Budaya

4

KECAMATAN JEMBRANA

Susunan dan jumlah Pegawai pejabat Setruktural di Pemerintah Kecamatan Jembrana yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011, adalah sebanyak 9 orang dan telah terisi semua, dengan komposisi sebagai berikut:

SUSUNAN DAN JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL No

Jabatan

Eselon

Jumlah Pegawai

1.

Camat

III a

1 orang

2.

Sekcam

III b

1 orang

3.

Kepala Seksi

IV a

4 orang

4.

Kepala Sub Bagian

IV b

3 orang

Jumlah

9 orang

Sedangkan berdasarkan Pangkat dan golongan ruang, PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jembrana dengan Pangkat/Golongan ruang tertinggi adalah Pembina (IV/a) sedangkan yang terendah adalah Pengatur Muda (II/a) sebagai tabel di bawah ini :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG NO

PANGKAT

GOL / RUANG

JUMLAH PEGAWAI

1

Pembina

IV/a

2 orang

2

Penata Tingkat I

III/d

2 orang

3

Penata

III/c

7 orang

4

Penata Muda Tingkat I

III/b

2 orang

5

Penata Muda

III/a

1 orang

6

Pengatur Tingkat I

II/d

- orang

7

Pengatur

II/c

4 orang

8

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

9 orang

9

Pengatur Muda

II/a

3 orang

10

Juru Tingkat I

I/d

1 orang

JUMLAH


31 orang

5

KECAMATAN JEMBRANA

Sementara,bila dilihat dari tingkat Pendidikan terakhir, maka Pendidikan terakhir tertinggi PNS dilingkungan Pemerintah Kecamatan Jembrana adalah S1 dan terendah adalah SLTP sebagai tabel berikut di bawah ini : JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

1

Sarjana

9 orang

2

Sarjana Muda

1 orang

3

Diploma III

1 orang

4

Diploma II

-

4

Diploma I

-

5

SLTA

19 orang

6

SLTP

1 orang Jumlah

31 orang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat setruktural,diwajibkan sebelumnya telah melaksanakan Diklat Penjenjangan. Adapun jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan adalah sebanyak 9 orang, jenis Diklat sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT PENJEJANGAN

NO

DIKLAT PENJEJANGAN

JUMLAH PEGAWAI

1

PIM II / SPAMEN

- orang

2

PIM III / SPAMA

2 orang

3

PIM IV / ADUM / ADUMLA

7 orang

JUMLAH

9 orang


6

KECAMATAN JEMBRANA

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

1. RENCANA STRATEGIS 1.1. VISI Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi merupakan pandangan jangkauan ke depan sebagai suatu angan-angan atau cita-cita yang ingin diwujudkan agar organisasi tetap eksis. Perumusan visi Kecamatan Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kecamatan Jembrana agar memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi Kecamatan

Jembrana Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan visi

Kabupaten Jembrana yang berbunyi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat“. Penjelasan visi tersebut dapat diuraikan bahwa dengan visi Kecamatan Jembrana dituntut untuk bisa tampil berperan aktif menciptakan administrasi pemerintahan pembangunan serta meningkatkan pelayanan yang cepat, akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pembinaan-pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan. 1. 2. MISI Misi Kecamatan Jembrana adalah merupakan wujud dari visi yang telah disusun seperti tersebut di atas, adapun Misi Kecamatan Jembrana yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :


7

KECAMATAN JEMBRANA

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 1. 3. TUJUAN Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Adapun tujuan yang disusun dalam Renstra Kecamatan Jembrana adalah Mewujudkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat Kecamatan Jembrana dengan : 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan.

1. 4. SASARAN Sasaran menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Jembrana adalah : 1.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan system pelayanan yang sederhana, terbuka dan apa adanya.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


8

KECAMATAN JEMBRANA

1. 5. KEBIJAKAN Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kantor maupun unitnya setiap tahun dalam perencanaan strategi ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kecamatan Jembrana dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan dimaksud adalah : a.

Penataan Ruang Pengembangan kawasan andalan dan strategis dengan menggunakan kekuatan sumber daya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah. Adapaun rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Diseminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. 2. Mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang menuju ke pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

b.

Perencanaan Pembangunan Kebijakan umum pembangunan perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan penggunaan aplikasi perangkat lunak (software), dan aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, diupayakan laporan secara waktu riil (realtime report). 2. Menyusun

pedoman

mengenai

proses

dan

mekanisme

perencanaan

pembangunan berserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang. 3. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan publik dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang disetiap tingkatan dan tahapan.


9

KECAMATAN JEMBRANA

4. Melaksanakan fórum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun

pedoman

mekanisme

koordinasi

dan

komunikasi

antar

instansi/SKPD. 5. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya. 6. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsisten dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJPD 2006-2025. 1. 6. PROGRAM Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program-program tersebut dapat disampaikan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4.

Program Pembinaan Masyarakat.

5.

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

6.

Program Pemberdayaan Masyarakat.

7.

Program Pengembangan Data/Informasi.

8.

Program Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum.

9.

Program Peningkatan Kelembagaan Desa Adat. Untuk lebih lengkapnya dan terperinci rencana strategis dapat dilihat dalam

format Rencana Strategis (Format RS) Kecamatan Jembrana terlampir.

2. RENCANA KINERJA. Rencana Kinerja Tahunan adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Kecamatan

Jembrana, yang disusun setiap tahunnya. Yang mana Rencana Kinerja


10

KECAMATAN JEMBRANA

Tahunan adalah merupakan tolok ukur keberhasilan dari program-program yang telah ditetapkan. Sebagai realisasi dari program tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan sasaran. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jembrana Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a.

Memberikan pelayanan pengesahan surat-surat Keterangan, antara lain : Legalisasi Surat Keterangan Kelakuan Baik, Keterangan kematian, Keterangan Kelahiran, Surat Pindah, Ijin-ijin dll.

b.

Memberikan pelayanan pengesahan permohonan Pencetakan KTP.

c.

Memberikan pelayanan pengesahan permohonan pencetakan Kartu KK.

d.

Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

e.

Pembinaan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

f.

Pengembangan Data/Informasi

g.

Penyusunan Direktori Orsospol

h.

Penyusunan Direktori Daerah Rawan Bencana

i.

Pembinaan Lembaga Desa/Adat Untuk lebih jelas dan terperincinya dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan,

Tahun 2014 (Format RKT) seperti terlampir.


11

KECAMATAN JEMBRANA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja kegiatan digunakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai untuk

mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup

penetapan indikator kinerja dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung nilai pencapaian kinerja dari pelaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan perencanaan strategik yang selanjutnya dianalisa pencapaian kinerjanya. Penetapan Indikator kinerja didasarkan pada pikiran yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

sehingga indikator kinerja kegiatan

memenuhi persyaratan yaitu spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, dapat dicapai, cukup fleksible dan efektif. Penetapan indikator kinerja merupakan kegiatan atau proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk menentukan kinerja kegiatan dan sasaran, ini didasarkan pada: Input (Masukan), Output (Keluaran), dan Outcome (hasil). Berikut ini disampaikan:

A. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN. Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan pengesahan permohonan pencetakan KTP, hasil (outcomes) cakupan program yang dicapai adalah 11,34% pemohon KTP yang dilayani dari target 14,10%. 2. Memberikan

pelayanan permohonan pengesahan cetak kartu KK SIAK, hasil

(outcomes) cakupan program yang dicapai adalah 30,10% pemohon pengesahan cetak Kartu KK SIAK yang terlayani dari target 31,34%. 3. Memberikan pelayanan pengesahan Surat-surat Keterangan Kependudukan Lainnya, hasil (outcomes) cakupan program yang dicapai adalah 35,66% dari target 44,56%.


12

KECAMATAN JEMBRANA

4. Melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, hasil (outcomes) cakupan program yang dicapai adalah 90% dari target 90%. 5. Melaksanakan pembinaan Pemberdayaan

Masyarakat, hasil (outcomes) cakupan

program yang dicapai adalah 81% dari target 81%. 6. Melaksanakan penyusunan Data/Informasi Kecamatan, hasil (outcomes) cakupan program yang dicapai adalah

90% dari target 90%.

7. Melaksanakan keamanan dan ketertiban umum, hasil (outcomes) cakupan program yang dicapai adalah 90% dari target 90%. 8. Melaksanakan pembinaan Lembaga Adat/Agama, hasil (outcomes) cakupan program yang dicapai adalah 90% dari target 90%.

B. PENGUKURAN SASARAN 1. Kepuasan Masyarakat dengan system pelayanan sederhana, terbuka dan apa adanya dengan indikator kinerja : -

Semua Penduduk wajib KTP memiliki KTP dapat terealisasi sebesar 80,42%.

-

Semua Wajib KK SIAK memiliki kartu KK SIAK, dapat terealisasi sebesar 96,06%.

-

Permohonan surat-surat Keterangan Kependudukan lainnya, dapat terealisasi sebesar 80,02%.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator Kinerja : Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan dari target 8 (delapan) Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dapat tercapai seluruhnya atau sebesar 100%. Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) dari target 10 (sepuluh) Pokmas yang dibina dapat tercapai seluruhnya atau sebesar 100%. Jumlah Peranan Wanita dan PKK dari target 8 (delapan) Desa/Kel. Yang dibina dapat tercapai seluruhnya atau sebesar 100%. Jumlah penyusunan Data/Informasi Kecamatan tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan. LAKIP KECAMATAN JEMBRANA TAHUN 2014

13

KECAMATAN JEMBRANA

Jumlah penyusunan direktori Orsospol dan Pendataan Daerah Rawan bencana dari target 8 (delapan) Orsospol dan 8 (delapan) Desa/Kelurahan dapat tercapai seluruhnya atau sebesar 100%. Jumlah Lembaga Adat/Agama dari target 7 (tujuh) Lembaga Adat/Agama yang dibina dapat tercapai seluruhnya atau sebesar 100%.

C. ANALISA/EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN Sasaran kepuasan masyarakat dengan system pelayanan yang sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: Jumlah permohonan Pengesahan surat-surat Keterangan dapat terlayani seluruhnya, semua wajib KTP memiliki KTP dan semua wajib KK SIAK memiliki Kartu KK SIAK. Sedangkan Out Come yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil yang dicapai. Dari indikator-indikator yang direncanakan telah direalisasi sesuai dengan yang dapat digambarkan sebagai berikut : 1.

Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan mencapai 100% dari target 8 (delapan) Desa/Kelurahan.

2.

Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Pokmas mencapai 100% dari target 10 (sepuluh) Pokmas.

3.

Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan direktori Orsospol dan pendataan Daerah rawan bencana mencapai 100% dari target 8 (delapan) Orsospol dan 8 (delapan) lokasi Desa/Kelurahan.

4.

Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Adat/Agama mencapai 100% dari target 7 (tujuh) Lembaga Adat/Agama. Keberhasilan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jembrana,

sudah tentu berkat adanya dukungan serta kerja sama yang baik antara Staf maupun Atasan pada Kecamatan Jembrana. Sehingga apapun yang direncanakan selalu mendapat dukungan dari Staf.


14

KECAMATAN JEMBRANA

Walaupun dalam pelaksanaan tugas tersebut seperti apa yang diuraikan dalam Renstra Kecamatan Jembrana, dalam pencapaian sasaran masih juga ada

kendala-

kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi, namun hal itu bukan menjadi tolok ukur permasalahan yang dihadapi. Dalam pelayanan Pengesahan Permohonan pencetakan KTP dan Kartu KK SIAK yang dilaksanakan belum memenuhi target yang direncanakan, tetapi keseluruhan pelayanan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 1.

Pelayanan permohonan pencetakan KTP yang terlayani sebanyak 1.158 orang

2.

Pelayanan permohonan pencetakan Kartu KK SIAK yang terlayani 3.074 KK.

3.

Pelayanan pengesahan surat-surat Keterangan Lainnya yang terlayani sebanyak 3.641 berkas

4.

Pembinaan terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelompok Masyrakat (pokmas) dan Lembaga Desa/Adat maupun pembuatan direktori orsospol dan daerah rawan bencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan yaitu sebesar 100%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Jembrana adalah : a. Pelayanan pencetakan KTP dan Kartu KK SIAK birokrasinya masih memerlukan waktu yang sangat panjang, karena walaupun pelayanan disamping dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, juga telah dilaksanakan di Kecamatan dengan menggunakan sistem SIAK, namun Sarana dan Prasarananya masih perlu ditingkatkan sebagai perangkat cadangan pada saat terjadi kerusakan sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, seperti : Mesin Pencetak KTP, Perangkat Komputer, Scaner dan Operator sehingga masyarakat untuk mencari KTP dan Kartu KK SIAK semakin meningkat. b. Belum adanya dukungan dana untuk operasional Tim Pembina di Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, sehingga Pembinaan belum bisa dilaksanakan secara optimal.


15

KECAMATAN JEMBRANA

Dalam Tahun mendatang akan dilaksanakan tindakan yang terkait dengan efisiensi waktu dalam pelayanan kepada masyarakat adalah : a. Mengusulkan Perangkat Lunak sebagai cadangan pada saat terjadi kerusakan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan singkat cepat dan tepat waktu. b. Mewujudkan pelayanan terpadu/satu atap, sehingga terwujud pelayanan prima. c. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten dukungan Dana untuk biaya operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembinaan.

D. ASPEK KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Jembrana memperoleh dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 sebagaimana dituangkan dalam DPA-SKPD Kecamatan Jembrana. Untuk lebih Jelasnya sumber Dana dan penggunaannya diuraikan seperti di bawah ini:

DPA KECAMATAN JEMBRANA TAHUN 2014

NO I.

URAIAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. BIAYA PEGAWAI. - Gaji pokok - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan fungsional Umum. - Tunjangan Beras - Tunjangan PPH/Khusus - Pembulatan Gaji - Asuransi Kesehatan. - Tambahan Penghasilan.

ANGGARAN TARGET REALISASI ( Rp ) ( Rp )

CAPAIAN TARGET

2.275.728.000.

1.877.112.742

82,49%

1.303.955.600 119.002.300 76.310.000 62.760.800 76.366.400 38.986.100 28.000 38.878.800 559.440.000

1.125.429.762 104.101.850 76.310.000 50.810.000 68.295.040 22.582.436 22.845 33.845.809 395.715.000

86,31% 87,48% 100,00% 80,96% 89,44% 57,93% 81,59% 87,06% 70,74%

503.233.200

492.329.740

97,83%

2.700.000

2.700.000

100%

2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK.

38.886.000

35.614.092

91,59%

3.

67.512.850

67.512.850

100%

7.100.000

6.635.000

93,45%

5. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR.

24.647.000

24.646.700

100%

6. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

11.212.750

11.212.750

100%

II.

BELANJA LANGSUNG

1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR.

4. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA


16

KECAMATAN JEMBRANA

7. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

3.017.600

3.017.600

100%

8. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.400.000

2.400.000

100%

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN.

10.182.000

10.182.000

100%

10. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH.

26.940.000

23.547.800

87,41%

11. PENYEDIAAN UPACARA/UPAKARA KEAGAMAAN

16.925.000

16.890.000

99,79%

12. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

10.500.000

7.500.000

71,43%

5.000.000

5.000.000

100%

89.980.000

89.310.948

99,26%

5.000.000

79.574.350

99,00%

17.200.000

17.180.000

99,88%

9.

13. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 14

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN . DINAS/OPERASIONAL

15.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

16.

PENGADAAN TERTENTU

17.

PEMBINAAN LOMBA-LOMBA

93.180.000

93.180.000

100%

18.

PERINGATAN HARI-HARI BESAR DAN BERSEJARAH NASIONAL

70.850.000

70.850.000

100%

2.778.961.200

2.353.075.034

84,68%

PAKAIAN

KHUSUS

HARI-HARI

JUMLAH BELANJA


17

KECAMATAN JEMBRANA

BAB. IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) selain merupakan media atau alat komunikasi pertanggungjawaban, berfungsi pula sarana peningkatan Kinerja Pemerintah. selain sebagai sarana pertanggung jawaban, LAKIP juga dapat digunakan sebagai sarana introspeksi diri, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (Good Government) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jembrana. Disamping itu LAKIP juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang baik. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Visi Kecamatan Jembrana adalah

“Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat

Kecamatan

Jembrana

melalui

Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi

Semangat

Kebersamaan,

Kewirausahaan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat“. Berkenaan dengan Visi yang telah ditetapkan tersebut Pemerintah Kecamatan Jembrana berharap bisa tampil dan selalu berperan aktif serta akuntable dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berkesinambungan di Kecamatan Jembrana. Secara rinci dalam Bab III diatas telah disampaikan capaian Kinerja Kecamatan Jembrana dalam Tahun 2014 secara umum sudah cukup baik, dan termasuk berhasil. Namun demikian harus disadari dalam pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kita semua mawas diri dan membenahi diri untuk menghadapi tantangan baru pada tahun mendatang.


18

KECAMATAN JEMBRANA

B. SARAN-SARAN. Beberapa Saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini, bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Jembrana adalah sebagai berikut: 1. Perlu adanya dukungan dana dari semua pihak dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Jembrana. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk sarana Transportasi mengingat tugas-tugas di Kantor Camat Jembrana sangat kompleks.


19

KECAMATAN JEMBRANA

RINGKASAN ANALISA Indikator kinerja utama atas pencapaian sasaran yang dilaksanakan adalah pada umumnya sudah dapat berjalan dengan baik, walaupun disatu sisi masih juga ada indikatorindikator yang direncanakan belum sesuai atau belum memenuhi target yang ditetapkan antara lain: 1. Pelayanan permohonan pencetakan/perekaman e-KTP tercapai 80,42% yaitu sebanyak 1.158 orang/wajib e-KTP dari target 1.440 Orang/Wajib e-KTP. 2. Pelayanan permohonan Pencetakan kartu KK SIAK tercapai 96,06% yaitu sebanyak 3.074 KK SIAK dari target 3.200 KK SIAK. 3. Pelayanan registrasi/pengesahan surat-surat keterangan kependudukan lainnya tercapai 80,02% yaitu sebanyak 3.641 berkas dari target 4.550 berkas. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut : 1. Masih adanya dua tempat Pelayanan pencetakan/perekaman e-KTP dan Kartu KK SIAK birokrasinya terlalu panjang utamanya yang ditangani melalui SIMDUK, sehingga memerlukan waktu cukup lama yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk mencari e-KTP dan kartu KK SIAK. 2. Sarana dan prasarana yang ada untuk pelayanan e-KTP dengan SIAK masih perlu ditingkatkan, utamanya, Speed Telepon sangat kecil, Modem, Back Up CPU dan Scaner sebagai sarana cadangan. 3. Belum adanya dukungan dana dalam melaksanakan Pembinaan terhadap Pokmas dan Ormas serta organisasi lainnya. 4. Sarana dan prasarana belum memadai dalam melaksanakan tugas utamanya sarana transportasi Kecamatan. 5. Kualitas SDM perlu ditingkatkan sehingga penetapan pencapaian kegiatan belum optimal. Langkah-langkah untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah mengupayakan membina mental aparatur dan lembaga-lembaga yang ada agar senantiasa mengedepankan jiwa pengabdian dan menetapkan target tidak terlalu tinggi. LAKIP KECAMATAN JEMBRANA TAHUN 2014

20

KECAMATAN JEMBRANA

Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan yaitu : - Tetap mengupayakan pembinaan-pembinaan baik kepada aparatur maupun kepada lembaga-lembaga yang ada. - Mengupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap kegiatan dialokasikan dananya sehingga bisa bekerja dengan optimal dan dapat berhasil guna dan berdaya guna. - Mengusulkan

kepada

pencetakan/perekaman

Pemerintah e-KTP

dan

Daerah Kartu

KK

Sarana

dan

Prasarana

SIAK

bisa

diupayakan

pemeliharaannya.


21

KECAMATAN JEMBRANA

LAMPIRAN-A Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Jembrana A. CAMAT: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan; b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Rincian Tugas Camat: a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategik Kabupaten; b. Menyelenggarakan

tugas

dibidang

Pemerintahan,

Pelayanan

Umum,

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang belaku; c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala; d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku; e. Mengkoordinasikan kegiatan dengan

instansi terkait baik instansi vertical

maupun aparat pemerintah Daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja; f. Mengevaluasi pemerintahan

pelaksanaan

tugas

umum

Kecamatan

di

dan

menginventarisasi dan

mengupayakan

permasalahan alternative

pemecahannya; g. Membina Sekretaris Camat dan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

B. SEKRETARIS CAMAT Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok Sekretaris mempunyai Fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga kecamatan; b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; c. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian.


22

KECAMATAN JEMBRANA

Rincian Tugas Sekretaris Camat: a. Merencanakan oprasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; c. Mempelajari

dan menelaah peraturan dan perundang-undangan serta naskah

kedinasan di bidang tugasnya; d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala Seksi dalam melaksanakan tugas; e. Melaksanakan urusan umum, Kepegawaian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga kecamatan; f. Menyelenggarakan urusan perawatan perlengkapan dan peralatan kecamatan; g. Menerima naskah/surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Sub Bagian dan Seksi; h. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk; i. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan kecamatan; j. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; k. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Camat; l. Menilai

prestasi

kerja

bawahan

sebagai

bahan

perimbangan

dalam

pengembangan karier; m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian; o. Menyusun laporan hasil kegiatan; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

B.1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian.


23

KECAMATAN JEMBRANA

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum; b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi

barang

dan

perlengkapan,

pelaksanaan

administrasi

penggunaan dan pemakaian kendaraan dan Rumah Dinas serta penggunaan kantor; c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Kecamatan serta rumah dinas; d. Melaksanakan

tugas

humas

dan

keprotokoleran

Kecamatan,

mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Kecamatan; e. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kebutuhan pegawai, disiplin, peneempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pendidikan pelatihan, cuti, pension dan kesejahteraan kepegawaian; f. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kecamatan; g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan; h. Melaksanakan pemeliharaan dana perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas Kecamatan; i. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; j. Mengevaluasi hasil program kerja; k. Menyusun laporan hasil kegiatan; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

B.2. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program: a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Penyusunan Program;


24

KECAMATAN JEMBRANA

b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada staf; c. Menyusun rencana perjalanan dinas; d. Mengendalikan rencana tahunan; e. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; f. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Kecamatan; g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Kecamatan; h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Musrenbang, Rencana Strategis, (RENSTRA) Kecamatan; i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB serta melaporkan potensi PAD; j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan; k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan Kecamatan; l. Melaksanakan penyusuanan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; m. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

B.3. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian. Rincian tugas Kepala Sub Keuangan: a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan; b. Membuat daftar usulan kegiatan; c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan; d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


25

KECAMATAN JEMBRANA

f. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;; g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan; h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; i. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pangguna anggaran (kepala satuan perangkat daerah/lembaga teknis daerah) yang ditetapkan sebagai pengguan anggaran dengan keputusan Bupati; j. Memeriksa pembayaran gaji pegawai; k. Mendistribusikan uangkerja kgiatan sesuai dengan jadual kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; l. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan member paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; m. Mengevaluasi hasil program kerja; n. Membuat laporan hasil kegiatan; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

C. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PALAYANAN UMUM: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan kebijakan Kecamatan; b. Penyelenggaraan pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum; c. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Rincian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; a. Menyusun program kerja Seksi Pemeinrtahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memberikan pelayanan umum, informasi dan administrasi perijinan sesuai standar palayana kepada masyarakat; d. Mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data dibidang Pertanahan, Sarana dan Prasarana Fisik serta Pemerintahan Desa/Kelurahan;


26

KECAMATAN JEMBRANA

e. Mengumpulkan Bahan-bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Koordinasi di tingkat Kecamatan secara berkala; f. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan/petunjuk dan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta pengangkatan/pemilihan Perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan; g. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan Hari-Hari Besar dan Nasional; h. Menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan; i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventerisasi permasalahan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

D. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai kebijakan Kecamatan; b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Pengkoordinasi pelaksanaan urusan dibidang Ketentraman dan Keteriban Umum; dan d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Mengumpulkan, mengolah dan mengalisa data dibidang Sosial, Politik, Ketentraman dan Ideologi Negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


27

KECAMATAN JEMBRANA

c. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Politik Dalam Negeri, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, Kewarganegaraan, Ketertiban dan Ketentraman, Kebersihan dan Lingkungan Hidup serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas; d. Merencanakan dan melaksanakan program dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan; e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah; f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan Pemilu, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, dan Organisasi Sosial Politik, LSM dan Ormas; g. Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya; h. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sisitem informasi bencana melalui kerja sama aparatur pemerintah dan poko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat; i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai Tugas pokok dan fungsinya; dan m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

E. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kebijakan Kecamatan; b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Pengkoordinasi pelaksanaan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:


28

KECAMATAN JEMBRANA

a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Mengumpulkan, mengolah data terkait dengan KK Miskin, perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; c. Mengkoordinasikan program pembinaan perekonomian, penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada Masyarakat Desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa/Kelurahan; d. Mengkoordinasikan pembinaan ekonomi, Produktif, Kegiatan Peranan Wanita, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu; e. Mengevaluasi terhadap kegiatan Pembangunan Ekonomi Produktif, Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan PKK; f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa Profil Desa/Kelurahan sebagai dasar penyusunan profil Kecamatan

termasuk swadaya masyarakat dibidang

pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta mencari alternatif pemecahannya; h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang belaku; i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

F. KEPALA SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial dan Budaya mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sosial dan Budaya sesuai kebijakan Kecamatan; b. Pengkoordinasi pelaksanaan urusan dibidang Sosial dan Budaya; dan c. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian Tugas Kepala Seksi Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja Seksi Sosial dan Budaya berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang Sosial dan Budaya; c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sosial dibidang lanjut usia, Balita, dan Anak Terlantar, Angkatan Kerja, Perlindungan Sosial dan Lingkungan Kumuh;


29

KECAMATAN JEMBRANA

d. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanan kegiatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial lainnya; e. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, ex. narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial; f. Membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata; g. Melestarikan, membina, dan memberdayakan Lembaga-Lembaga Adat dan Agama; h. Mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang Kesehatan dan Pendidikan; i. Melaksanakan pengelolaan Perpustakaan Kecamatan; j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sosial dan Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya; k. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya utuk bahan pengembangan karier; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


30

KECAMATAN JEMBRANA LAMPIRAN-B RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 INSTANSI : PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Misi

: 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat SASARAN

TUJUAN 1 Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat Kecamatan Jembrana

URAIAN 2 Meningkatnya kepuasan Masyarakat dengan sistem pelayanan sederhana, terbuka dan apa adanya

INDIKATOR KINERJA 3 1.1 Jumlah rasio kepemilikan KTP

CARA MENCAPAI TUJUAN KEBIJAKAN 4

PROGRAM 5 1. Penataan Administrasi Kependudukan

1.2 Jumlah rasio kepemilikan Kartu KK 1.3 Jumlah ketersediaan legalisir surat-surat keterangan lainnya 1.4 Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina 1.1 Jumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina

1. Pemberdayaan Masyarakat

- Jumlah ketersediaan Peranan Wanita dan PKK - Jumlah ketersediaan dokumen data/informasi 1.1 Jumlah ketersediaan direktori Organisasi Sospol 1.2 Jumlah ketersediaan direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana

1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum


1

2

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat


1.1

3 Jumlah ketersediaan Lembaga Adat/Desa

1.1

Jumlah Ketersediaan Materai

1.2

Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

1.3

Jumlah Ketersediaan Jasa dan Peralatan Kebersihan

1.4

Jumlah Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.5

Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor

1.6

Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.7

Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik

1.8

Jumlah Ketersediaan Surat Kabar/Majalah

1.9

Jumlah Ketersediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu

1.10

Jumlah Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.11

Jumlah Ketersediaan Upacara/ Upakara Banten

2.1

Jumlah Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor

4

5 1. Peningkatan Kelembagaan Desa Adat 1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

2 2.2


3 Jumlah ketersediaan Pemeliharaan Gedung/Kantor

4

5

2.3

Jumlah Ketersediaan Jasa Service roda dua/empat, BBM/Oli dan STNK

2.4

Jumlah Ketersediaan Jasa Service AC

3.1

Jumlah Ketersediaan Pakaian Olah Raga

3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4.1

Jumlah Ketersediaan Tenaga Kontrak, Hadiah/ Penghargaan dan Seragam Tim

4. PEMBINAAN MASYARAKAT

4.2

Jumlah Ketersediaan Tropi/Piala dan Kegiatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

n Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat

Form. RS KET 6 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.


Seksi Trantibum

31

6 Seksi Sosial dan Budaya

Sekretariat

32

6

33

KECAMATAN JEMBRANA

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

LAMPIRAN-C INSTANSI : PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

Format RKT.

No.

Program/ Kegiatan

Rencana Strategis

Indikator

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

6

I.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

85%

211.523.200

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ketersediaan Meterai

Input

Dana SDM Jumlah Ketersediaan Materai Terpenuhinya ketersediaan materai

2.700.000 6 orang 600 lembar 1,08%

2.700.000

Input

Dana SDM

38.886.000 6 orang

38.886.000

Output

Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Terpenuhinya ketersediaan jasa komunikasi, air, listrik dan internet

Output Outcomes 2.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet

Outcomes 3.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

ketersediaan Jasa dan peralatan Kebersihan

Input Output

Outcomes 4.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Ketersediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Input Output Outcomes


Dana SDM Jumlah Ketersediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor Terpenuhinya ketersediaan Jasa dan peralatan Kebersihan Kantor Dana SDM Jumlah Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Ket. 7 Kesekretariatan

4 paket 15,63% 67.512.850 5 orang 2 paket

67.512.850

27,13% 7.100.000 5 orang 15 unit

7.100.000

2,85%

34

KECAMATAN JEMBRANA

1 5.

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3 ketersediaan Alat Tulis Kantor

4 Input Output Outcomes

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

ketersediaan barang cetakan dan penggandaan


7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Input

Output Outcomes

8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

ketersedian surat kabar/majalah


9.

Penyediaan Makanan dan Minuman

ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat dan tamu



5

6

Dana SDM Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ketersediaan Alat Tulis Kantor

24.647.000 4 orang 43 jenis 9,90%

24.647.000

Dana

11.212.750

11.212.750

SDM Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana

10 orang 2 paket 4,51% 3.017.600

3.017.600

SDM Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik Terpenuhinya ketersediaan komponen instalasi listrik

4 orang 8 komponen

Dana SDM Jumlah ketersedian surat kabar/ majalah Terpenuhinya ketersediaan surat kabar/majalah

2.400.000 5 orang 1 tahun 0,96%

2.400.000

10.182.000

10.182.000

Dana SDM Jumlah ketersediaan mamin rapat dan Tamu Terpenuhinya ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

7

1,21%

6 orang 2 paket 4,09%

35

KECAMATAN JEMBRANA

1 10.

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3 ketersediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

4 Input Output Outcomes

11.

Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan

ketersediaan Upakara/Banten


II. 1.

SDM Jumlah ketersediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Dana SDM Jumlah ketersediaan Upakara / Banten keagamaan Terpenuhinya ketersediaan upakara/banten

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

ketersediaan peralatan gedung kantor


2..

Dana

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Ketersediaan Pemeliharaan Gedung Kantor

Input

Output Outcomes


Dana SDM Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya ketersediaan peralatan gedung kantor

5

6

26.940.000

7

26.940.000

4 orang 1 tahun 10,83%

16.925.000

16.925.000

4 orang 5 jenis 6,80%

85% 10.500.000

110.480.000 10.500.000

6 orang 2 paket 8,08%

Dana

5.000.000

SDM

6 orang

Jumlah ketersediaan Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 paket

5.000.000

3,85%

36

KECAMATAN JEMBRANA

1 3.

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

3 Ketersediaan Jasa Service, BBM dan Pelumas, STNK Kendaraan Dinas

4 Input

Output Outcomes

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

ketersediaan Jasa Service AC


III. 1.

1.

Dana SDM Jumlah ketersediaan Jasa Service AC Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5.000.000 4 orang 10 unit 3,85%

Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatut

Penyediaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

Ketersediaan pakaian Olahraga

Input

Dana SDM Jumlah ketersediaan pakaian Olahraga Terpenuhinya ketersediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Pembinaan Masyarakat

Meningkatnya pembinaan masyarakat

Cakupan Pembinaan Masyarakat

Pembinaan Lomba-lomba

ketersediaan tenaga kontrak, hadiah/penghargaan dan seragam tim

Input

Outcomes


89.980.000 6 orang 4 paket

Meningkatnya Disiplin aparatur

Output

6

SDM Jumlah ketersediaan Jasa Service, BBM dan Pelumas, STNK Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Output Outcomes

IV.

Dana

5

7

89.980.000

69,23%

85% 17.200.000 6 orang 40 stel 85%

85%

Dana

93.180.000

SDM

6 orang

Jumlah ketersediaan tenaga kontrak, hadiah/penghargaan dan seragam tim Terlaksananya kegiatan pembinaan lomba-lomba

3 paket

5.000.000

17.200.000 17.200.000

164.030.000 93.180.000

48,29%

37

KECAMATAN JEMBRANA

1 2.

2 Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

3 Ketersediaan Piala/Tropi, Spanduk, dan kegiatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional

4 Input

Output

Outcomes 1. 1.

2.

70.850.000

7

70.850.000

6 orang 6 paket

36,71%

Meningkatnya penataan administrasi kependudukan Rasio kepemilikan e-KTP

Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan Input Dana SDM Output Jumlah rasio kepemilikan e-KTP. Outcomes Meningkatnya rasio kepemilikan e-KTP.

85% Rp.3 orang 1.440 KTP 14,10%

-

Pencetakan Kartu KK

Rasio kepemilikan kartu KK.

Input

Rp.3 orang 3.200 KK 31,34%

-

Pengesahan Surat-surat keterangan lainnya.

Ketersediaan legalisir surat-surat keterangan lainnya.


4.

SDM Jumlah ketersediaan Piala/Tropi, Spanduk, dan kegiatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar dan bersejarah Nasional

6

Penataan Administrasi Kependudukan Perekaman e-KTP

Output Outcomes

3.

Dana

5

Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Ketersediaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina



Dana SDM Jumlah rasio kepemilikan kartu KK. Meningkatnya rasio kepemilikan Kartu KK. Dana SDM Jumlah ketersediaan legalisir surat-surat keterangan lainnya. Terlaksananya pengesahan surat-surat keterangan lainnya Dana SDM Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina Terpenuhinya Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina.

Seksi Pem. Dan Yanum

Rp. 2 orang 4.550 lembar 44,56%

Rp. 16 orang 8 Desa/Kel. 90%

38

KECAMATAN JEMBRANA

1

2

3

4

2

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Cakupan Pemberdayaan Masyarakat

1

Pembinaan POKMAS

ketersediaan POKMAS yang dibina


Ketersediaan peranan wanita dan PKK yang dibina


Ketersediaan Data/Informasi Kecamatan yang tersusun


5 90%

Dana SDM Jumlah ketersediaan POKMAS yang dibina Terpenuhinya POKMAS yang dibina

Rp. 15 orang 10 Pokmas

Dana SDM Jumlah ketersediaan peranan wanita dan PKK yang dibina Terpenuhinya peranan wanita dan PKK yang dibina

Rp. 15 orang 8

Dana SDM Jumlah ketersediaan data/informasi Kecamatan Tersusunnya data/informasi Kecamatan

Rp. 10 2 Dok/berkas

6

7 -

45,00%

36,00%

9,00%

3

Peningkatan keamanan dan ketertiban umum

Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum

Cakupan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

90%

-

1.

Penyusunan direktori Orsospol

Ketersediaan direktori Orsospol

Input

Dana

Rp. -

-

Output

SDM Jumlah ketersediaan direktori Orsospol

Outcomes

Tersusunnya direktori Orsospol


Seksi PMD

Seksi Trantibum

14 orang 8 Desa/Kel. 45,00%

39

KECAMATAN JEMBRANA

1 2

2 Penyusunan direktori Daerah Rawan Bencana

3 Ketersediaan Direktori data daerah rawan bencana

4 Input

Dana SDM

Output Outcomes 4

Peningkatan Kelembagaan Desa Adat

Jumlah ketersediaan Direktori data daerah rawan bencana Tersusunnya direktori data daerah rawan bencana

Meningkatnya kelembagaan Desa/Adat

Cakupan Peningkatan Kelembagaan Desa/Adat

Pembinaan Lembaga Desa/Adat



Dana SDM Jumlah ketersediaan Lembaga Desa/Adat Terlaksananya pembinaan Lembaga Desa/Adat

5 Rp. -

6

7 -

14 orang 8 Desa/Kel. 45,00% 90% Rp.12 orang 7 Desa/Adat 90%

-

Seksi Sosbud

-

40

KECAMATAN JEMBRANA

LAMPIRAN-D

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014

INSTANSI : PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA Program

Uraian Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

1

2

3

4

5

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Input

Dana

Output

SDM Jumlah Ketersediaan Materai

Outcomes

2,700,000.00

orang lembar

6 600

Terpenuhinya Ketersediaan Materai

%

1.08

Input

Dana

Rp.

Output

SDM Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

orang paket

Outcomes

Terpenuhinya Ketersediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

%

Input

Dana

Rp.

Output Outcomes Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Rp.


SDM Jumlah Ketersediaan Jasa dan Peralatan Kebersihan Terpenuhinya Ketersediaan Jasa dan Peralatan Kebersihan

orang paket

Dana SDM Jumlah Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Rp. orang paket

%

%

38,886,000.00 6 4

15.63

67,512,850.00 5 2 27.13 7,100,000 5 1 2.85


KECAMATAN JEMBRANA 1

3

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input

Rp.

SDM

orang

Output

Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor

jenis

Outcomes

Terpuhinya Ketersediaan Alat Tulis Kantor

Input

Dana

Rp.

SDM

orang

5

Output

Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

paket

2

Outcomes

Terpenuhinya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Input

%

24,647,000 4 43 9.90

11,212,750

%

4.51

Dana

Rp.

3,017,600

SDM

orang

4

Output

Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik

jenis

8

Outcomes

Terpenuhinya Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik

%

1.21

Dana

Rp.

2,400,000

SDM

Orang

Output

Jumlah Ketersediaan Surat Kabar/Majalah

paket

Outcomes

Terpenuhinya Ketersediaan Surat Kabar/Majalah

Input

Dana SDM Jumlah Ketersediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu

Rp. orang paket

Terpenuhinya Ketersediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu

%

Output Outcomes


5

Dana

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

4

%

4 1 0.96

10,182,000 6 2 4.09


3

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.


Penyediaan Upacara/ Upakara Keagamaan

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp.

SDM

orang

4

Jumlah Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

tahun

1

Dana

Output

SDM Jumlah Ketersediaan Upacara/ Upakara Banten

Outcomes

Terpenuhinya Ketersediaan Upacara/Upakara Banten

Input

%

Rp. orang paket

26,940,000

10.83

16,925,000 4 5

%

6.80

Dana

Rp.

10,500,000

SDM

Orang

6

Output

Jumlah Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor

paket

3

Outcomes

Terpenuhinya Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor

%

Input

Dana SDM Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan Gedung Kantor

Rp. orang paket

Outcomes

Terlaksananya Ketersediaan Pemeliharaan Gedung Kantor

%

Input

Dana

Rp.

SDM

orang

6

Jumlah Ketersediaan Jasa Service roda dua/empat, BBM/Oli dan STNK Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

paket

4

Output Outcomes


5

Dana

Input

Output

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

4

%

8.08

5,000,000 6 1 3.85

89,980,000

69.23


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Pembinaan Masyarakat

3

2

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Pembinaan Lomba- Lomba

Input

1. Penataan Administrasi Kependudukan

Pencetakan KTP

Dana

Rp.

SDM

orang

5,000,000 4

unit

10

%

3.85

17,200,000

Jumlah Ketersediaan Jasa Service AC

Outcomes

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Input

Dana

Rp.

SDM

orang

6

pcs

40

%

85.00 93,180,000

Output

Jumlah Ketersediaan Pakaian Olah Raga

Outcomes

Terpenuhinya Ketersediaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu

Input

Dana

Rp.

SDM

orang

6

paket

3

Outcomes

Jumlah Ketersediaan Tenaga Kontrak, Hadiah/ Penghargaan dan Seragam Tim Terlaksananya Kegiatan Pembinaan lomba-lomba

Input

%

48.29

Dana

Rp

70,850,000

SDM

orang

6

Output

Jumlah Ketersediaan Tropi/Piala dan Kegiatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

paket

6

Outcomes

Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

%

Input

Dana

Rp.

-

SDM

orang orang %

3

Output Outcomes


5

Output

Output

Peringatan Hari- hari Besar dan Bersejarah Nasional

4

Jumlah rasio kepemilikan KTP

Meningkatnya rasio kepemilikan KTP

36.71

1,440

14.10


3

2 Pencetakan KK

Input

Dana

Rp.

SDM Output Outcomes

Jumlah rasio kepemilikan Kartu KK

orang KK %

Pengesahan Surat-surat keterangan lainnya Input

Output Outcomes

Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Input

Meningkatnya rasio kepemilikan kartu KK

Pembinaan Pokmas

Pembinaan Peranan Wanita dan PKK

3 3,200

31.34

Rp

SDM

orang

2

Jumlah ketersediaan legalisir surat-surat keterangan lainnya Terlaksananya Pengesahan Surat-surat Keterangan lainnya

berkas

4,550

%

44.56

Dana

Output

Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina

Outcomes

Meningkatnya Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina

Input

5

Dana

SDM

1. Pemberdayaan Masyarakat

4

Rp.

-

orang

16

Desa/ Kelurahan

8

%

90

Dana

Rp.

SDM

orang

15

-

Output

Jumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina

pokmas

10

Outcomes

Meningkatnya Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina

%

45

Input

Dana

Rp.

SDM

orang

18

Output

Jumlah Peranan Wanita dan PKK yang dibina

PKK

8

Outcomes

Meningkatnya Peranan Wanita dan PKK yang dibina

%

36


KECAMATAN JEMBRANA

1

3

2 Pengembangan Data/Informasi Kecamatan Input

1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

Penyusunan Direktori Orsospol

Dana

Rp. orang

10

Output

Jumlah ketersediaan Data/Informasi Kecamatan

Dok

2

Outcomes

Tersusunnya Data/Informasi Kecamatan

%

90

Input

Dana

Rp.

-

Output

Jumlah ketersediaan direktori Organisasi Sospol

Outcomes

orang

14

Orsospol

8

Tersusunnya direktori Organisasi Sospol

%

45

Input

Dana

Rp.

-

SDM

orang

14

Output

Jumlah ketersediaan direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana Tersusunnya direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana

Desa/ Kelurahan %

8

Outcomes

1. Peningkatan Kelembagaan Desa/Adat

Pembinaan Lembaga Desa/Adat


5

SDM

SDM

Penyusunan Direktori Daerah Rawan Bencana

4

Input

Dana

Output

Jumlah ketersediaan Lembaga Adat/Desa

Outcomes

Terlaksananya pembinaan Desa Adat, Subak Abian, Subak Sawah, Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita.

SDM

Rp. orang

45

12

Desa/Adat

7

%

90

Format PK. Realisasi

Persentase Pencapaian Target

6

7

2,700,000.00

8 Kesekretariatan 100

6 600 1.08

100

35,614,092.00

91.59

6 4

14.31

91.55

67,512,850.00

100

5 2 27.13

100

6,635,000 5

93.45

1 2.67

Ket

93.68

41

6

7

24,646,700

8 100.00

4 43 9.90

100

11,212,750

100.00

5 2 4.51

100.00

3,017,600

100.00

5 8 1.21

100.00

2,400,000

100.00

5 1 0.96

100.00

10,182,000 5 2

100.00

4.09

100.00

42

6

7

23,547,800

8 87.41

5 1 9.46

87.35

16,890,000

99.79

5 5 6.79

99.85

7,500,000

71.43

5 5 5.77

71.41

5,000,000 6 1

100.00

3.85

100.00

89,310,948

99.26

6 4 68.71

99.25

43

6

7

4,950,000

8 99.00

4 10 3.81

98.96

17,180,000

99.88

6 40 84.90

99.88

93,180,000

100

6 3 48.29

100

70,850,000

100.00

6 6 36.71

100.00

Seksi Pem. Dan Yanum. -

-

3 1,158 11.34

80.42 80.43

44

6

7

8

-

-

3 3,074 30.10

96.06 96.04

-

-

2 3,641

80.02

35.66

80.03

16 8

100

90

100 Seksi PMD -

15 10

100

45

100

18 8

100

36

100

45

6

7

8

10 2

100

90

100 Seksi Trantibum

-

-

14 8

100

45

100

-

-

14 8

100

45

100

-

-

Seksi Sosbud 12 7 90

100 100

46

KECAMATAN JEMBRANA

LAMPIRAN-E PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014 INSTANSI

: KANTOR CAMAT JEMBRANA

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

1

2

3

4

Meningkatnya kepuasan Masyarakat dengan sistem pelayanan sederhana, terbuka dan apa adanya

- Meningkatnya rasio kepemilikan KTP

1,440

1,158

- Meningkatnya rasio kepemilikan Kartu KK

3,200

3,074

- Meningkatnya ketersediaan legalisir surat-surat keterangan lainnya

4,550

3,641

8

8

10

10

- Meningkatnya Peranan Wanita dan PKK yang dibina

8

8

- Tersusunnya Data/Informasi Kecamatan

2

2

- Tersusunnya direktori Organisasi Sospol

8

8

- Tersusunnya direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana

8

8

- Meningkatnya ketersediaan Lembaga Adat/Desa yang dibina

7

7

- Meningkatnya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina - Meningkatnya Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina

Rp.

503,233,200.00 Rp.

492,329,740.00

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

- Meningkatnya Ketersediaan Materai

Rp.

2,700,000.00

Rp.

2,700,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

Rp.

38,886,000.00

Rp.

35,614,092.00


KECAMATAN JEMBRANA

2

1

3

4

- Meningkatnya Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp.

67,512,850.00

Rp.

67,512,850.00

- Meningkatnya Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Rp.

7,100,000.00

Rp.

6,635,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Alat Tulis Kantor

Rp.

24,647,000.00

Rp.

24,646,700.00

- Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp.

11,212,750.00

Rp.

11,212,750.00

- Meningkatnya Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik

Rp.

3,017,600.00

Rp.

3,017,600.00

- Meningkatnya Ketersediaan Surat Kabar/Majalah

Rp.

2,400,000.00

Rp.

2,400,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu

Rp.

10,182,000.00

Rp.

10,182,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Rp.

26,940,000.00

Rp.

23,547,800.00

- Meningkatnya Ketersediaan Upacara/ Upakara Banten

Rp.

16,925,000.00

Rp.

16,890,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor

Rp.

10,500,000.00

Rp.

7,500,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Pemeliharaan Gedung Kantor

Rp.

5,000,000.00

Rp.

5,000,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Jasa Service roda dua/empat, BBM/Oli dan

Rp.

89,980,000.00

Rp.

89,310,948.00

STNK - Meningkatnya Ketersediaan Jasa Service AC

Rp.

5,000,000.00

Rp.

4,950,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Pakaian Olah Raga

Rp.

17,200,000.00

Rp.

17,180,000.00

- Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kontrak, Hadiah/ Penghargaan dan Seragam Tim - Meningkatnya Ketersediaan Tropi/Piala dan Kegiatan Hari-hari Besar

Rp.

93,180,000.00

Rp.

93,180,000.00

Rp.

70,850,000.00

Rp.

70,850,000.00

Daerah

dan Bersejarah Nasional


Format PPS Prosentase Pencapaian Sasaran

Ket.

5

6

80.42 96.06 80.02 100 100 100 100 100 100 100 97.83

100 91.59

47

5

6 100 93.45 100 100 100 100 100 87.41 99.79 71.43 100 99.26 99.00 99.88 100 100

48

KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents