PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
RINGKASAN EKSEKUTIF Penyusunan LAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2009 sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Inpres Nomor 5 Tahun 2004, TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih ebas KKN menggambarkan capaian kinerja Kabupaten Jembrana yang telah di gariskan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010. Visi
Pembangunan
MASYARAKAT
JEMBRANA
Daerah
Kabupaten
YANG
Jembrana,
SEJAHTERA,
yaitu:
BERKEADILAN,
TERWUJUDNYA BERIMAN
DAN
BERBUDAYA
Indikator Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2010 adalah: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan kualitas hidup yang memadai. 2. Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dengan pelayanan publik yang adil, akuntabel baik dalam pengadaan infrastruktur, pelayanan informasi, komunikasi maupun sosial budaya. 3. Terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa, semangat gotong royong dengan menjamin perbedaan adat-istiadat maupun agama. 4. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung supremasi hukum dengan aparatur pemerintah bersih, efektif dan efisien. Selanjutnya berdasarkan Visi Pembangunan tersebut di atas ditetapkan 4 (Empat) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas hidup (quality of life) melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat (Perekonomian). 2) Peningkatan pelayanan umum (publik service) meliputi peningkatan infra struktur, sarana fisik seperti jalan, listrik, jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi serta peningkatan sosial budaya. 3) Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat. 4) Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi dan misi, disusun prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2009. Prioritas pembangunan di Kabupaten Jembrana Tahun 2009 merujuk pada konsep dasar yaitu bahwa : pertama, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tujuan negara yaitu “mencerdaskan kehidupan LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
xiii
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
bangsa”, kedua : pendidikan, kesehatan dan daya beli adalah merupakan komponen dasar dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang disebut juga HDI (Human Depelopment Indeks), ketiga : pelayanan umum masyarakat baik fisik maupun nonfisik merupakan bagian dari tugas pokok pemerintah sebagai regulator (fungsi mengatur) serta sebagai pengayom masyarakat. Pelayanan sosial semestinya jangan dijadikan sebagi sumber pendapatan bagi pemerintah, melainkan lebih pada fungsi pengaturan dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pengukuran kinerja Kabupaten Jembrana diupayakan Indikator tingkat kabupaten menggunakan indikator kinerja pada tingklat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Kabupaten secara keseluruhan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana , dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Jembrana bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada SKPD pendukungnya. Misalnya;
pencapaian indikator sasaran Kabupaten “Tersedianya Data/Informasi Untuk
Perencanaan Pembangunan Daerah” yaitu ; Rasio data yang tersedia tehadap kebutuhan data untuk perencanaan dalam satu tahun, didukung oleh : Sasaran
: Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah
Indikator
: Rasio Pemanfaatan Ruang Untuk Penduduk Miskin yang Terpetakan Terhadap Total Pemanfaatan Ruang
Sasaran
: Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah
Indikator
: Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan
Sasaran
: Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan kepuasan layanan publik
Indikator
: Jumlah tambahan data terkait dengan layanan publik yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan
Sasaran
: Meningkatnya ketersediaan data terkait Sistem Imformasi Pembantunan Daerah
Indikator
: Jumlah tambahan data terkait dengan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan
Sasaran
: Meningkatnya ketersediaan data terkait Sistem Imformasi Pembantunan Daerah Meningkatnya
Indikator
: Jumlah data yang terolah, ter-updating dan teranalisis terkait dengan PDRB Pemilihan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Jembrana
dan SKPD di
lingkungannya diupayakan selaras satu dengan yang lainya. Bentuk keselarasan tersebut dapat LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
xiv
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
berupa kesamaan indikator kinerja pada sasaran Pemerintah Daerah dan SKPD, dapat juga berupa indikator kinerja sasaran pada SKPD saling memberikan kontribusi atas terpenuhinya indikator kinerja pada tingkat pemerintah daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Ringkasan hasil capaian kinerja Pemerintah kabupaten Jembrana Tahun 2009 adalah : Capaian kinerja masing-masing Sasaran No 1 2
Sasaran Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Pra- Sekolah Meningkatnya Pelayanan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
3
Meningkatnya Pendidikan
4
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sekolah
5 6 7 8
9
10
Mutu
Meningkatnya Relevansi Lulusan Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Kepada Masyarakat Meningkatnya rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta terhadap toftal instansi Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Pangan
Ketahanan
LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
IKU Jumlah sekolah yang mendapat dana operasional APK pendidikan APM pendidikan Angka melanjutkan Angka DO Rata-rata UAN SD/Mi Rata-rata UAN SMP/Mts Rata-rata UAN SM Persentase UAN SD/Mi Persentase UAN SMP/Mts Persentase UAN SM Jumlah SMP melaksamakan MPMBS Jumlah SMA melaksamakan MPMBS Persentase lulus yang terserap dalam lapangan kerja Tambahan jenis ketermpilan masyarakat Rasio ketersediaan bahan pustaka daerah Rasio instansi mendapat Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta terhadap toftal instansi Jumlah jenis ketersediaan obat dan perbekalan Persentase pemberantasan vektor Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan Frekuensi kegiatan P3K Jumlah paket pengembangan intensifikasi padi dan palawija Jumlah calon benih entris kakao Rasio kecamatan yang xv
Rencana Target 2 buah
2 buah
Capaian kinerja 100%
92,6% 87% 92,6 0,8 6,75 7,98 7,89 99 99 95 31
98,68% 84,04% 99,99 0,09 6,75 7,98 7,89 99 99 95 31
93,84% 103,52% 107,98% 110% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
24
24
100%
50%
50%
100%
17
17
100%
70%
70%
100%
70%
70%
100%
80 Jenis
80 Jenis
100%
96%
96%
100%
30 Orang
30 Orang
100%
38 kali 1 paket
38 kali 1 paket
100% 100%
30.000 batang 100%
30.000 batang 100%
100%
Realisasi
100%
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
mendapat penyuluhan pangan alternatif Jumlah kelompok yang terbina kecukupan pangan Jumlah paket sertifikasi padi organik
11
12
13
14
15 16 17
Meningkatnya Pengembangan Agribisnis
Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air
Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Alam
Meningkatkan Posisi Tawar Produk Industri/Kerajinan Melalui Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Usaha IKM Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM Terlakananya promosi produk Jembrana Terwujudnya Kelembagaan Ekonomi Yang Dinamis
LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
5 kelompok
5 kelompok
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
5000 5 kelompok
5000 5 kelompok
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 paket
1 paket
100%
100%
100%
100%
7 unit 3 kelompok
7 unit 3 kelompok
100% 100%
100%
100%
100%
3 kali
3 kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12 Kali
12 Kali
100%
3
3
100%
Rasio permasalahan usaha kecil yang tertangani
60%
60%
100%
Rasio produk yang dipromosikan terhadap total produk Jumlah desa yang memiliki BUMdes Rasio LPD sehat terhadap total LPD Jumlah produk unggulan yang diekpose Jumlah kajian pesisir yang dapat digunakan dalam perencanaan ekonomi Jumlah permasalahan
60%
60%
100%
39 buah
39 buah
100%
87,5%
87,5%
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
Jumlah produksi pangan yang diasuransikan Jumlah bibit yang tersedia Jumlah kelompok yang memiliki keterampilan pemasaran hasil pertanian Rasio ketersediaan obat untuk penyakit hewan menular Rasio ketersediaan bahan pengembangan bibit sapi bali terhadap kebutuhan Rasio pengembangan produksi perikanan berwawasan lingkungan Rasio pengembangan wadah budidaya Jumlah unit produksi Jumlah kelompok yang mendapat sarana prasaran penangkan ikan Rasio kelompok yang mendapat sarana prsarana pemasaran perikanan Frekuensi pengelolaan dan pemanfaatan hutan Rasio ijin penebangan kayu yang ditertibkan Rasio rancangan teknis Gerhan yang tersusun Frekuensi operasi penangulangan gangguan Taman Nasional Bali Barat peringkat kejuaraan lomba TTG yang didapat
xvi
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
18
19
20
21 22
23
24 25 26 27
28
permodalan yang terkaji Jumlah kajian aset daerah yang siap di MoU-kan Jumlah Kebijakan Ketenagakerjaan yang tersusun Jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh Jumlah Kebijakan Ketenagakerjaan yang tersusun Jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah calon transmigrasi yang dapat disuluh Jumlah dokumen perencanaan Irigasi, Jalan dan Pembangunan Jembatan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan drainase/gorong-gorong
2 buah
2 buah
100%
2 buah
2 buah
100%
270 orang
270 orang
100%
60 KK
KK
0%
2 buah
2 buah
100%
270 orang
115 orang
42,59%
60 KK
0
0
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
Jumlah paket pembangunan 5 paket Meningkatnya Pembangunan Gedung gedung dan fasilitas umum Kantor dan Fasilitas Umum Tersedianya Sarana Rasio jala terehab terhadap 100% Transportasi Yang total jalan rusak Memadai Untuk Kelancaran Lalu Lintas Terwujudnya Bangunan Rasio jaringan irigasi yang 100% Irigasi yang Bersifat Teknis terrehab terhadap total jaringan dalam Mengatur yang rusak Pemerataan Air dan Penanggulangan Banjir pada Areal Pertanian Terwujudnya Pembangunan Rasio saran air bersih yang 100% Sarana dan Prasarana Air diangun terhadap total Bersih kebutuhan Jumlah pembangunan 3 paket Terwujudnya infrastruktur Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Terwujudnya Pembangunan Jumlah kegiatan infrastruktur 19 buah Infrastruktur Perdesaan pedesaan yang dibangun 90 kali 26.Meningkatnya Pelayanan Yang Sederhana -Jumlah Pelayanan Perijinan Terbuka dan Adanya Kepastian Waktu 48 kali -Jumlah Penertiban Reklame
5 paket
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3 paket
100%
19 buah
100%
90 kali
100%
48 kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 kali
10 kali
100%
Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan
Meningkatnya transmigrasi
Layanan
Meningkatnya Kualitas Irigasi, Jalan dan Pembangunan Jembatan
Tersedianya Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Daerah yang Memadai
LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
Rasio sarana prasarana komunikasi yang tersedia terhadap kebutuhan Rasio SDM yang memenuhi kualifikasi IT Rasio bahan dan media komunikasi yang tersedia terhadap kebutuhan Frekuensi Perluasan publikasi xvii
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
29
30
31
32
33
34
35
Terpeliharanya Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Memadai. Terciptanya Pengendalian dan Keamanan Lalu Lintas. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Meningkatnya Pelayanan Dibidang Kependudukan
Meningkatnya Pemahaman Gender Kepada Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana
Meningkatnya Peran Serta
LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah trafik laight yang terpelihara
7 unit
7 unit
100%
Jumlah fasilitas terminal dan pelabuhan yang direhab
1 paket
1 paket
100%
Jumlah rambu lalu lintas terawat Rasio marka jalan yang terpelihara Jumlah angkutan umum yang tersedia Jumlah terminal terpelihara Jenis administrasi angkutan yang dibenahi Frekuensi pengendalian angkutan barang dan orang Jumlah tambahan PNS yang memenuhi kualifikasi keterampilan perhubungan Jumlah kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil Jumlah hari yang diperlukan dalam penyelesaian dokumen kependudukan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah dokumen Akta catatan sipil Yang diterbitkan Jumlah penduduk yang berKTP Jembrana yang terasuransikan Jumlah orang yang terdeteksi tanpa identitas kependudukan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk Rasio peringatan HUT Wanita terhadap total HUT Jumlah kelembagaan PUG yang dibina Jumlah peserta yang memiliki kualifikasi pengelola organisasi wanita Jumlah SD yang memenuhi kualifikasi pengetahuan KDRT Rasio lomba yang mendapat juara Jumlah kegiatan yang dilaksanakan bilbot KB, spanduk TMKK Jumlah KKB yang menerima sarana klinik KB Jumlah anggota kelompok KB yang menerima operasional Jumlah kelompok yang menerima jasa Napak Tilas Jejak Pahlawan
59 buah
59 buah
100%
100%
100%
100%
4 buah
4 buah
100%
2 buah 9 Jenis
2 buah 9 Jenis
100% 100%
12 kali
12 kali
100%
100%
100%
100%
xviii
3 buah
3 buah
100%
3 hari
3 hari
100%
43.477 221.869
43.477 131196
6.451
6.451
190.071 orang 6.500 orang
190.071 orang 5211 orang
100% 59,13% 100% 100% 80,53%
100%
100%
100%
4 kelompok
4 kelompok
100%
6 orang
6 orang
100%
21 orang
6 orang
28,57%
70%
70%
100%
3635 orang
3635 orang
100%
51 BKB
51 BKB
100%
6636 orang
6636 orang
100%
244 klp
244 klp
100%
220 or
220 or
100%
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Kepemudaan. 36
Meningkatnya Olahraga.
37
Meningkatnya pengembangan budaya
38
39
40
41
4 org
4 org
100%
13 cabor 275 or
13 cabor 275 or
100% 100%
Pembinaan Pemuda pelopor Pembinaan
Tersedianya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terkoordinatif, Berkelanjutan, Aspiratif, Terpadu,Efisien dan Efektif Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah.
Tersedianya Hasil Kajian Pembangunan Daerah
Tersedianya Data/Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Sarana Olah Raga Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional Jumlah jenis pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah kegiatan pengembangan budaya Jumlah sosialisasi pengelolaan budaya lokal Jumlah draf dokumen perencanaan yang disusun dalam setahun pembanggunan Jumlah tercetaknya buku LKPJ dan LPPD SKPD yang menyusun laporan tepat waktu sesuai dengan aturan kegiatan Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Banyaknya data/informasi tentang keradaan LKM sebagai bahan pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan jumlah tambahan draf dokumen terkait dengan hasil kajian subsidi Pendidikan jumlah tambahan draf dokumen terkait dengan hasil kajian Jimbarwana Transport yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan Jumlah data terkait dengan Kajian Infrastruktur Pendidikan jumlah dokumen hasil kajian Jembrana Menuju MDGs 2010 Rasio Pemanfaatan Ruang Untuk Penduduk Miskin yang Terpetakan Terhadap Total Pemanfaatan Ruang Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan Jumlah tambahan data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan kepuasan layanan publik Jumlah tambahan data terkait dengan Sistem Imformasi Pembangunan Daerah yang siap digunakan dalam
LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
xix
27 jenis
27 jenis
100%
6 kegiatan
6 kegiatan
100%
12 kali
12 kali
100%
5 buah
5 buah
100%
200 buku
200 buku
100%
28 SKPD
28 SKPD
100%
673 kegiatan
673 kegiatan
100%
1 pakket
1 pakket
100%
1 paket
0
0%
1 pakket
1 pakket
100%
1 pakket
1 pakket
100%
1 pakket
1 pakket
100%
80
70
85%
1 paket
1 paket
100%
1 pakket
0 pakket
0%
1 paket
1 paket
100%
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
42
43
44
45
46
47
Tersedianya Perencanaan Wilayah
Dokumen Prasarana
Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Serta Kesetiakawanan Sosial Masyarakat
Terwujudnya Sistem Politik Yang Berkedaulatan Rakyat, Demokratis, Terbuka Dengan Mengutamakan Azas Musyawarah Mufakat Memberdayakan Masyarakat Sebagai Kekuatan Utama Penanggulangan Bencana Meningkatnya Kesadaran Dan Supremasi Hukum Dan HAM Di Masyarakat
Terwujudnya Pengawasan Pembangunan Yang Efektif
LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
perencanaan pembangunan Jumlah data yang terolah, terupdating dan teranalisis terkait dengan PDRB jumlah tambahan dokumen hasil kajian bandara International di Kabupaten Jembrana yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan jumlah dokumen Masterplan perhubungan daerah yang disusun dalam setahun Tersedianya Database Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jembrana Jumlah dokumen terkait dengan Perencanaan PusatPusat Industri Jumlah Posyandu yang aktif
1 paket
0 paket
0%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
1 dokumen
0 dokumen
0%
328
328
100%
Pemulangan orang terlantar
120 orang
120 orang
100%
Jumlah kelompok yang disasar SPP Penurunan angka KK Miskin
104 kelompok 5,7%
104 kelompok 5,7%
100% 100%
Peringkat kejuaraan desa/kelurahan di provinsi Bali Jumlah Rapat yang dilaksanakan
Peringkat 3
Peringkat 3
100%
168
168
100%
Sosialisasi Pencegahan / Penanggulangan Pemadam Kebakaran Penanggulangan Pemadam Kebakaran Jumlah produk hukum yang dikaji Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun Jumlah Penyelesaian Kasuskasus hukum Pemerintah Daerah ”Jumlah SKPD yang diaudit ISO” Persentase jumlah temuan penyimpangan terhadap pelaksanaan Tupoksi, Kegiatan, Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku yang mendapat tindak lanjut. Persentase jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melanggar terhadap disiplin kerja dan ketentuan lain yang berlaku
24
24
100%
24
24
100%
xx
20 buah
20 buah
100%
20 buah
20 buah
100%
3 kasus
3 kasus
100%
3 SKPD
3 SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
yang mendapat tindak lanjut. 48
49
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Jembrana
50
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor
51
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
52
Meningkatnya Administrasi Daerah.
53 54 55
Sistem Keuangan
Meningkatnya Pendapatan Daerah. Meningkatnya Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Pendampingan Dan Percontohan
Jumlah kegiatan pelaksanaan hubungan antar daerah Jumlah penyelenggaraan Bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ Jumlah penataan batas Desa/Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan mendapat pembinaan Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Bintek Aplikasi Profil Desa/Kelurahan Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jumlah CPNS yang diseleksi Jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan Jumlah penyediaan barang dan jasa pemeliharaan rumah jabatan/dinas Jumlah kurun maktu pemeliharaan rutin gedung kantor Jumlah APBDes yang dievaluasi Jumlah DAU Desa yang dievaluasi Jumlah kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah tenaga pungut yang bertugas dengan baik Jumlah Jasa jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Desa Pekramaan yang terdampingi P2KP yang siap digunakan dalam perencanaan pembanggunan Banyaknya desa yang menyelesaikan administrasi CBD, P2KP dan ND
100% 2 Daerah 1 kali
2 Daerah 1 kali
100%
10 buah
2 buah
20%
51 buah
51 buah
100%
51 buah
0
0%
10 kegiatan
10 kegiatan
100%
80 orang
80 orang
100%
291 orang 75 orang
291 orang 75 orang
100% 100%
14 unit
14 unit
100%
12 bulan
12 bulan
100%
40 desa
40 desa
100%
40 desa
40 desa
100%
8 kegiatan
8 kegiatan
100%
137 orang
137 orang
100%
3 Paket
3 Paket
100%
24 desa
24 desa
100%
64 desa
64 desa
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2009 Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. LAKIP Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
xxi
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Kabupaten Jembrana Tahun 2009 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah selama Tahun 2009 sebagai reslisasi atas rencana kinerja Tahun 2009 Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2009 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2009 ditetapkan sebanyak 24(dua puluh empat) Tujuan dan 55 (lima puluh lima) Sasaran Strategis Kabupaten Jembrana yang harus dicapai selama Tahun 2009. Dari 55 (lima puluh lima) sasaran semua sasaran strategis dapat terlaksana, walaupun adan 10 kegiatan strategis yang tidak terlaksana. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang yang baik, dengan capaian sasaran strategis terendah mencapai 57,5 % dan sasaran strategis tertinggi 100%. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Pengendalian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai 3 target yaitu : (1) Alokasi belanja yang tepat sasaran. (2) Alokasi belanja yang berkeadilan sosial. (3) Efisiensi pengadaan barang dan jasa. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp.514.245.614.510,98 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 469.531.553.734,00 atau 91,31% dengan demikian realisasi anggaran belanja daerah masih lebih kecil sebesar Rp.44.714.060.776,98 atau 8,69% dari anggaran yang disediakan dalam APBD. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya, maka diajukan saran-saran sebagai berikut : 1)Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, dan 2)Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan kordinasi dengan berbagai stakeholder.
LAKIP KAB JEMBRANA TAHUN 2009
xxii
