PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jln. Merak No. Negara Telp. (0365) 4545078 NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 600 / 0112 / LHKP / 2013 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;

b.

bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas

(LAKIP) Kinerja

dipandang Instansi

perlu

menetapkan

Pemerintah

(LAKIP)

Laporan Kantor

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana; c.

bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana.

i

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerh Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Koropsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005

tentang

Penertapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3Tahun 2005 Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548); 7.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ii

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peratuan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahu 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Peratuan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2001-2016; 15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

iii

KEDUA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai Laporan Capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam

penetapan

Kinerja

Kantor

Lingkungan

Hidup,

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana;

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Pada tanggal 25 Januari 2013. Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembranan,

Drs. I Made Widana Pembina Tk. I NIP. 19581231 198103 1 228

Tembusan: disampaikan kapada Yth : 1. 2. 3. 4.

Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan, Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan, Ketua Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan, Arsip

iv

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jln. Mayor sugianyar Negara Telp. (0365) 4545078 NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 600 / 0219 / LHKP / 2015 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;

b.

bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas

(LAKIP) Kinerja

dipandang Instansi

perlu

menetapkan

Pemerintah

(LAKIP)

Laporan Kantor

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana; c.

bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana.

i

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerh Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Koropsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005

tentang

Penertapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3Tahun 2005 Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548); 7.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ii

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peratuan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahu 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Peratuan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2001-2016; 15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014;

iii

KEDUA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai Laporan Capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam

penetapan

Kinerja

Kantor

Lingkungan

Hidup,

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana;

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Pada tanggal 6 Februari 2015. Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,

I Wayan Darwin,ST.,M.Si Pembina Nip. 19600928 199103 1 002

Tembusan: disampaikan kapada Yth : 1. 2. 3. 4.

Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan, Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan, Ketua Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan, Arsip

iv

KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengacu pada Sistem Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai Kedaulatan Tertinggi Negara yang dilaksanakan setiap akhir tahun kegiatan, dimana Kantor LHKP Kabupaten Jembrana selama tahun 2014 menyeenggarakan Kegiatan dan Program yang disesuaikan dengan Perencanaan Setrategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja secara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak khususnya internal Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dan eksternal Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana, maka hasil LAKIP Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Tahun 2014. Kami menyadari pula bahwa LAKIP Tahun 2014 ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan serta saran guna penyempurnaan LAKIP di masa mendatang. Negara, 6 Februari 2015. Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,


v

DAFTAR ISI Halaman

KEPUTUSAN PENETAPAN LAKIP.......................................................................

i

KATA PENGANTAR.................................................................................................

v

DAFTAR ISI...............................................................................................................

vi

DAFTAR BAGAN......................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL.......................................................................................................

viii

DAFTAR LAMPIRAN..............................................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………….…………………………..

1

A. Umum………………………………………………………………………………

1

B. Dasar Hukum……………………………………………………………………

2

C. Penjelasan Umum Kantor LHKP……………………..……………….

4

D. Aspek Strategis Kantor LHKP…………………………………………..

10

E. Permasalahan Utama Kantor LHKP...........................................

11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA........................................……………………….

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………………..

17

A. Capaian Kinerja Kantor LHKP Kabupaten Jembrana.....…...

17

B. Realisasi Anggaran....................................………………………………

42

PENUTUP………………………………………………………………………………

45

A. Faktor – faktor Utama Penyebab Keberhasilan………………

45

B. Permasalahan dan Kendala Utama………………………………….

45

Lampiran……………………………………………………………………………...

46

BAB IV

vi

DAFTAR BAGAN

Halaman Bagan 1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor LHKP………………….

vii

5

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Kantor LHKP Kab Jembrana..

13

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014....................................

15

Tabel 2.3

Jumlah Tanaman yang ditanam Pada Kegiatan RTH ...................

16

Tabel 3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2014..........................................................................…………………………..

26

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Dengan Target Jangka Menengah............................................………………………………

31

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Dengan Standar Nasional..........................................................................................……….. Dokumen Perjanjian Kinerja................................................................

30 42

Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perubahan

ix

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum Terselenggaranya

Good

Governance

merupakan

prasyarat

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, juga diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Sebagai realisasi atas pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan, maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir Tahun Anggaran. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja

Utama

(IKU)

sebagaimana

amanat

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 1


Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bagi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2014 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur RENSTRA Pembangunan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Jembrana, disamping juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

B. Dasar Hukum LAKIP Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut: 1. Landasan Idiil: Pancasila. 2. Landasan Konstitusional: UUD 1945. 3. Landasan Operasional: a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2


c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578 ); i.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 3


Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 ); n. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana.

C. Penjelasan Umum Kantor LHKP Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota,

maka

terjadi

pemantapan kewenangan Daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang “ Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat

Daerah Kabupaten Jembrana” dan Peraturan Bupati

Jembrana Nomor 63 Tahun 2011, tentang ” Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 4


Jembrana ” maka Tugas Pokok , Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (KLHKP) adalah: merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, KLHKP mempunyai fungsi : (a) merumuskan kebijakan teknis lingkungan hidup, kebesihan dan pertamnan; (b) penyelenggaraan pelestarian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; (c) pengorganisasian pelestarian lingkungan hidup, pemeliharaan kebersihan dan penataan pertamanan; dan (d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai Peraturan Daerah tersebut di atas Susunan Organisasi Kantor LHKP Kabupaten Jembrana tercantum pada bagan nomor 1 di bawah.

Bagan 1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LHKP KABUPATEN JEMBRANA KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KA SUB BAG. TU

Kasi Lingkungan Hidup

Kasi Kebersihan

Kasi Pertamanan

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2011, tentang “ Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana ” maka masingmasing pejabat memiliki Rincian Tugas sebagai berikut:

5


1. Kepala Kantor Kepala Kantor LHKP, mempunyi tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; c. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing masing; d. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; e. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; f. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaiaan, perencanaan, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

6


c. Melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan / barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor; d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha serta mencari alternatif pemecahaannya; e. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

3. Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kepala Seksi Lingkungan Hidup, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Seki Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; b. Menyiapkan petunjuk teknis análisis konservasi sumber daya alam, pemantauan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan; c. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan usaha dan / atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; d. Melakukan

analisa

dan

evaluasi

dampak

lingkungan

dan

penanggulangannya; e. Melaksanakan inventarisasi kegiatan wajib amdal atau wajib UKL / UPL; f. Melaksanakan penilaian dokumen UKL / UPL; g. Mengawasi penerapan dokumen amdal ( RKURPL ) dan UKL maupun UPL bagi kegiatan usaha dalam wilayah Kab. Jembrana; h. Memberikan rekomendasi dan perizinan di bidang lingkungan hidup; i.

Melaksanakan koordinasi dalam hal analisis dampak lingkungan; 7


j.

Melakukan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi; pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan serta menyusun baku mutu lingkungan hidup;

k. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksaan konservasi yang meliputi; penetapan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan dan pengendalian kawasan konservasi yang terkait dengan pengolahan kawasan konservasi; l.

Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dan tanaman lingkungan hidup;

m. Melaksanakan

upaya

peningkatan

kualitas

lingkungan

hidup,

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup; n. Melaksanakan koordinasi dalam hal konservasi sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan; o. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup; p. Melakukan penilaian terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat mengganggu lingkungan hidup; q. Mensosialisasikan memelihara dan pengawasan jalur hijau, sempadan pantai, sempadan sungai dan mata air; r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Lingkungan Hidup, serta mencari alternatif pemecahannya; s. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; t. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; u. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. 4. Kepala Seksi Kebersihan Kepala Seksi Kebersihan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kebersihan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; 8


b. Melaksanakan pengadaan prasarana dan sarana kebersihan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan; d. Melaksanakan pemantauan kebersihan di wilayah Kab. Jembrana; e. Melaksanakan pemberian pelayanan jasa kebersihan/persampahan dan jasa penguras limbah cair; f. Melaksanakan pengolahan limbah cair / tinja di instalasi pengolahan limbah tinja; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kebersihan, serta mencari alternatif pemecahannya; h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.

Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.

Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; l.


5. Kepala Seksi Pertamanan Kepala Seksi Pertamanan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pertamanan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan ; b. Merencanakan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput, pemangkasan pohon pelindung, mengatur lampu-lampu dalam kota ; c. Melaksanakan dekorasi sesuai keperluan dan pengapuran/pengecatan pohon, pagar taman kota ; d. Memelihara taman dan ruang terbuka hijau dalam hal pemupukan tanaman peremajaan tanaman ; e. Merawat tanaman, penyiangan tanaman, pembersihan taman, dan ruang terbuka serta penyiraman taman secara teratur ; 9


f. Melaksanakan penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengamanan taman ; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pertamanan, serta mencari alternatif pemecahannya ; h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku ; i.

Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier ;

j.

Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; l.


D. Aspek Strategis Kantor LHKP Aspek Strategis Oganisasi merupakan sumber daya manusia yang dimiliki Kantor LHKP sebagai Sumber Daya Aparatur pelaksana guna pencapaian tugas-tugas pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana. Berdasarkan data akhir pada bulan Desember 2014, sumber daya manusia yang dimiliki Kantor LHKP, terdiri dari : 1. Berdasarkan Jumlah Pegawai , adalah sebanyak 209 orang, sebagai berikut: a.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 85 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

b.

JUMLAH L P 1 S2 3 0 2 S1 2 3 3 SMU/SMK 28 7 4 SMP 3 8 5 SD 29 2 TOTAL 65 20 Jumlah Tenaga Honorer/Harian, sebanyak 23 orang, dan

c.

Jumlah Tenaga Kontrak/Out Sourching, sebanyak 101 orang.

NO

JENIS KEPEGAWAIAN

10

TOTAL 3 5 35 11 31 85


2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: NO

JENIS KEPEGAWAIAN

1 2 3 4

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I TOTAL

L 1 4 32 28 65

JUMLAH P 0 4 6 10 20

TOTAL 1 8 38 38 85

3. Berdasarkan jumlah Pejabat Struktural (Eselon), terdiri dari: NO 1 2

JENIS KEPEGAWAIAN

L 4 1 5

Eselon IV Eselon III TOTAL

JUMLAH P 0 0 0

TOTAL 4 1 5

4. Berdasarkan jumlah Staf, terdiri dari: a.

Jumlah Staf pada Sub Bagian Tata Usaha, sebanyak 4 orang,

b.

Jumlah Staf pada Seksi Lingkungan Hidup, sebanyak 3 orang,

c.

Jumlah Staf pada Seksi Kebersihan. sebanyak 2 orang, dan

d.

Jumlah Staf pada Seksi Pertamanan, sebanyak 1 orang.

5. Berdasarkan jumlah Petugas Lapangan ada 194 orang, terdiri dari: a.

Jumlah Petugas Lapangan Kebersihan, sebanyak 136 orang, dan

b.

Jumlah Petugas Lapangan Pertamanan, sebanyak 54 orang.

c.

Jumlah Petugas Lapangan Kali Bersih, sebanyak 4 Orang.

E. Permasalah Utama Kantor LHKP Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Jembrana Tahun 2014 adalah : 1. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Lingkungan Hidup (LH) semestinya tersendiri (Dinas / Badan) dan bukan gabung seperti sekarang ini pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 11


Jembrana (Kantor LHKP) sehingga statusnya menjadi Seksi Lingkungan Hidup yang Notabena menjadi di bawah Kepala Seksi yang hanya ada 3 (tiga) orang staf. 2. Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang masih sangat kurang. Kurangnya tenaga yang kompeten yang dimiliki Kantor LHKP

Kantor

LHKP

Kabupaten

Jembrana

diantaranya

Tenaga

Labopratorium Lingkungan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Lingkungan Hidup, Tenaga Pengendali Dampak Lingkungan, Tenaga Pertamanan dan Kebersihan dilapangan. 3. Masih kurangnya ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada dilapangan dari jumlah volume sampah yang ada di Kabupaten Jembrana 259,670 m3 per harinya. 4. Kurangnya Truk pengangkut sampah yang dimiliki Kantor LHKP yang baru 14 Unit dari ideal kebutuhan 30 Unit. 5. TPA yang dimiliki masih bersifat open dumping yang seharusnya sanitary landfill. 6. Tidak dimilikinya peralatan yang memadai untuk pemilahan sampah sampai sampai dengan pemrosesan, baik di TPA maupun dikantor pelayanan masyarakat seperti di Kantor Bupati, sehingga terwujudnya Kota Sehat yang diharapkan terwujud hingga kini belum teraih. 7. Belum dimilikinya mobil tangga sebagai alat pemeliharaan pertamanan dan perindangan yang sangat mengganggu penataan pertamanan dibagian atasnya.

12


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah merupakan bentuk awal dari pelaporan akuntabilitas merupakan proses perencanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan untuk satu tahun periode kegiatan atas penggunaan anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana pada Tahun 2014 merencanakan suatu program dan kegiatan seperti yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Kantor LHKP Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam penetapan kinerja dan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2014 dan Lampiran Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lampiran Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KANTOR LHKP KABUPATEN JEMBRANA

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

41 Unit

1.

Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

2.

Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

3.

Tercapainya Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Persampahan

4.

Terciptanya Kota Bersih dan Sehat


5.

Terpantaunya Kualitas Lingkungan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

6.

Terciptanya Kualitas Sungai yang Bagus

Terciptanya Sungai yang Bersih

13

213 Stel

1 Paket

1 Tahun 1 Paket 80%


7.

Terciptanya Peran Serta Terciptanya Lingkungan Hidup yang Masyarakat Dalam Terjaga Pengendalian Lingkungan Hidup

8.

Terciptanya Desa Sadar Lingkungan

Terciptanya Desa Sadar Lingkungan Kabupaten

9.

Terciptanya Sekolah yang Berwawasan Lingkungan

Terciptanya Sekolah Adiwiyata Kabupaten

1 Tahun

6 Desa 50%

10. Meningkatnya Kualitas dan Mudahnya Akses Informasi SDA dan LH

Terpantaunya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jembrana

1 Paket

11. Tertatanya Penataan dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Landscape

Tersedianya Fisik, Sarana dan Prasarana Landscape

1 Tahun

12. Tersedianya Fasilitas Penunjang RTH

Terpeliharanya Fasilitas Penunjang RTH

Program

Anggaran

1 Tahun

Keterangan

1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1.639.737.500

APBD

2.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 55.950.000

APBD

3.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp. 2.642.962.796

APBD

4.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Rp. 1.247.280.600

APBD/DAK

5.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rp. 157.000.000

APBD

6.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rp. 4.542.386.400

APBD

14


Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 KANTOR LHKP KABUPATEN JEMBRANA

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1.

Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan 3. Tercapainya Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan 4. Terciptanya Kota Bersih dan Sehat 5. Terpantaunya Kualitas Lingkungan 6. Terciptanya Kualitas Sungai yang Bagus 7. Terciptanya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 8. Terciptanya Desa Sadar Lingkungan 9. Terciptanya Sekolah yang Berwawasan Lingkungan 10. Meningkatnya Kualitas dan Mudahnya Akses Informasi SDA dan LH 11. Tertatanya Penataan dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Landscape 12. Tersedianya Fasilitas Penunjang RTH

Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Terwujudnya Sarana dan Prasarana Persampahan Terciptanya Kota Bersih dan Sehat Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terciptanya Sungai yang Bersih Terciptanya Lingkungan Hidup yang Terjaga

41 Unit 213 Stel 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 80% 1 Tahun

Terciptanya Desa Sadar Lingkungan Kabupaten Terciptanya Sekolah Adiwiyata Kabupaten Terpantaunya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jembrana

1 Paket

Tersedianya Fisik, Sarana dan Prasarana Landscape

1 Tahun

Terpeliharanya Fasilitas Penunjang RTH

Program

Anggaran

6 Desa 50%

1 Tahun

Keterangan

1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1.584.015.500

APBD

2.


Rp. 55.950.000

APBD

3.

Program Pengembangan Kinerja

Rp. 5.032.534.736

APBD

15


Pengelolaan Persampahan 4.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Rp. 1.954.242.600

APBD/DAK

5.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rp. 187.800.000

APBD

6.


Rp. 4.447.386.400

APBD

Program Ruang Terbuka Hijau untuk Penjabaran Jumlah Tanaman Yang Ditanam Pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dapat Dilihat Pada Tabel 2.3 Berikut. Tabel 2.3 Jumlah Tanaman Yang Ditanam Pada Kegiatan

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.

Pekerjaan Penataan RTH Taman Perbatasan Utara di Gilimanuk

NO 1

NAMA TANAMANAN Jepun Bali

SATUAN

JUMLAH

pohon

12 12

SATUAN

JUMLAH

pohon pohon pohon pohon Rumpun M2

4 9 60 2 300 44,44 419,44

SATUAN

JUMLAH

M2 pohon TOTAL

4,19 200 204,19

JUMLAH 2.

Penataan RTH Depan Pasar Tradisional NO NAMA TANAMANAN 1 2 3 4 5 6

Palem Ekor Tupai Tabebuya Lee Kwan yew Sikas Lily Paris Rumput Mutiara TOTAL

3.

Penataan di Patung Kuda Penyaringan NO NAMA TANAMANAN 1 2

Rumput Mutiara Lee Kwan Yew 16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk SKPD Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan atas penggunaan anggaran adalah tersusunnya pelaporan kinerja dalam bentuk pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai, agar SKPD Kantor LHKP dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dan

seharusnya

dicapai

dan

pula

sebagai

upaya

perbaikan

yang

berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya. A. CAPAIAN KINERJA KANTOR LHKP KABUPATEN JEMBRANA Capaian kinerja Kantor LHKP Kabupten Jembrana pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerjannya, maka Kantor LHKP Kabupaten Jembrana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis di atas melakukannya melalui analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Kantor LHKP Kabupaten Jembrana tahun 2014. a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari target fisik 41 unit yang dikerjakan dapat terlaksanakan 41 unit, berupa : servis sepada motor 3 unit, servis kendaraan roda 6 truk sampah 10 unit, servis kendaraan roda 4 (Truk Tangki Air, Tinja dan Mobil Kijang) sebanyak 4 unit, servis Alat Berat (Exchavator) 1 unit dan servis Kontainer sebanyak 23 unit. Sedangkan realisasi keuangan dari dari dana tersedia sebesar Rp. 1.231.790.500,00

terealisasikan sebesar Rp.

1.200.783.562,00. Untuk

Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan keuangan terealisasi 97,48 % dan fisik 100,00 %. 17


b) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur dari target 213 stel pakain kerja lapangan terlaksana 213 stel, sedangkan realisasi keuangan dari dana tersedia sebesar Rp. 55.950.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp. 55.950.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 100,00 % dan fisik terealisasi 100,00 %. c) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

dari

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan dari target 1 paket untuk Honorarium Tenaga Kontrak Kebersihan dan Pertamanan 97 orang, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pengadaan (Kontainer, Truk sampah, Eskavator, Tong Sampah 3 Warna, Peningkatan Jalan Areal TPA, Bangunan TPS, Instalasi Pemilahan Sampah dan Perencanaan Penataan Areal TPA Peh) dapat direalisasikan sebanyak 1 paket,sedangkan realisasi keuangan dari dana yang tersedia sebesar RP. 3.298.474.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.131.165.400,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 94,93 % dan fisik terealisasi 100,00 %. d) Kegiatan Koordinasi penialaian Kota Sehat/Adipura dari Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dari target selama 1 tahun untuk belanja cetak profil, cetak leaflet Lingkungan Hidup, hanya dapat terealisasikan selama 6 bulan yang dikarenakan untuk Verifikasi Penilaian Kota Sehat/Adipura tahap kedua Kabupaten Jembrana tidak lulus, sedangkan realisasi keuangan dari dana tersedia sebesar RP. 8.500.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp. 4.295.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 50,53 % dan fisik terealisasi 100,00 %. e) Kegaiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dari Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan dari target 1 paket dapat terealisasikan 1 paket yang digunakan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 831 unit, belanja pengadaan alat – alat angkutan darat bermotor roda tiga 7 unit, pangadaan gerobak sampah 36 18


buah, pengadaan kontainer 10 unit, mesin potong rumput gendong 5 set, mesin potong rumput dorong 2 set dan pengadaan alat mesin pencacah 7 unit, sedangkan realisasi keuangan dari dana tersedia sebesar Rp. 1.524.772.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 83,24 % dan fisik terealisasi 100,00 %. f) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih dari Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan dari target 80,00 % untuk Honorarium Tenaga Kontrak Kali Bersih 4 orang (48 OB) dan belanja peralatan jaring sampah sungai 200 m2 semuanya dapat terealisasikan, sedangkan

realisasi

keuangan

dari

dana

tersedia

sebesar

Rp.

55.120.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp. 55.120.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 100,00 % dan fisik terealisasi 100,00 %. g) Kegiatan Desa Sadar Lingkungan dari Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dari target 6 desa untuk Honorarium Tim Teknis 10 orang (20 OK), belanja dokumen cetak dan album foto, belanja tanaman/bibit tanaman, uang hadiah yang diberikan untuk lomba 6 desa dari target semuanya dapat terealisasikan, sedangkan realisasi keuangan dari dana tersedia sebesar Rp. 24.936.800,00 dapat terealisasikan sebesar Rp. 24.736.500,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 99,20 % dan fisik terealisasi 100,00 %. h) Kegiatan Sekolah Adiwiyata dari Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dari target 50 % untuk Honorarium Tim Teknis 10 orang (20 OK), belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tong Sampah 90 unit, belanja dokumentasi dan hadiah yang diberikan untuk lomba, semuanya dapat terealisasikan, sedangkan realisasi keuangan dari dana tersedia sebesar Rp. 33.936.800,00 dapat terealisasikan sebesar Rp. 32.845.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 96,78 % dan fisik terealisasi 100,00 %. i) Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan status Mutu Air Sungai dari Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 19


Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari target 1 paket untuk Honorarium Tim Teknis 10 orang (30 OB), cetak profil menuju indonesia hijau 1 paket, perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 3 kali, belanja jasa konsultasi 3 paket dan iuran PNLG (Pemsea Network For Local Goverment) 1 paket, hanya PNLG yang tidak dapat terealisasikan yang disebabkan pada tahun 2014 Kabupten Jembrana tidak dapat mengikuti pertemuannya, sedangkan

realisasi

keuangan

dari

dana

tersedia

sebesar

Rp.

187.800.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 176.967.700,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 94,23 % dan fisik terealisasi 95,00 %. j) Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dari target 1 tahun untuk belanja modal bangunan taman sebanyak 27 paket dapat dilaksanakan sebanyak 27 paket, sedangkan realisasi keuangan dari dana tersedia sebesar Rp. 4.071.100.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp. 3.989.560.500,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 98,00 % dan fisik terealisasi 100,00 %. k) Kegiatan Pemeliharaan RTH dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dari target 1 tahun untuk biaya pengecatan dan perbaikan 100 OH, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19 jenis, belanja bahan/bibit tanaman 8 jenis, belanja bahan obat - obatan 3 jenis, belanja pemeliharaan dan mesin 1 jenis, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 15 jenis, untuk belanja alat – alat pemotong rumput 3 jenis, belanja alat – alat dan mesin pompa air 1 buah, terealisasikan semuanya, sedangkan

realisasi

keuangan

dari

dana

tersedia

sebesar

Rp.

376.286.400,00 terealisasi sebesar Rp. 330.238.000,00. Untuk Persentase Target Tingkat Capaian Kinerja, yaitu keuangan terealisasi 87,76 % dan fisik terealisasi 100,00 %.

20


2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR 2010 Program / Kegiatan Pagu (Rp.) 1 Program

2 Pelayanan

2011

Capaian

Realisasi

Kinerja

Kinerja (Rp.)

3

4

636.412.253

Pagu (Rp.)

Capaian

Realisasi

Kinerja

Kinerja (Rp.)

6

7

5

604.364.057

951.804.000

3.540.000

3.600.000

2012 Pagu (Rp.)

Capaian

Realisasi

Kinerja

Kinerja (Rp.)

8

841.413.555

806.010.226

3.600.000

3.450.000

761.929.875

Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan jasa Surat

3.600.000

1 paket

menyurat 2.

Penyediaan Jasa

700 lembar

-

-

-

-

-

-

4.000.000

4 paket

3.990.000

55.200.000

1 unit

650

3.450.000

lembar 50.325.000

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.

Penyediaan Jasa

18.300.000

18 unit

9.559.600

4.000.000

3 jenis

3.900.500

Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.

Penyediaan Jasa

8.000.000

Perbaikan Peralatan

21

2 jenis

6.139.000

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Kerja 5.

Penyediaan Alat Tulis

28.944.453

1 paket

28676757

36.882.000

58 jenis

32.657.530

30.524.100

58 jenis

30.204.825

53.892.800

2 jenis

41.840.300

52.342.000

2 jenis

36.231.025

43.632.950

2 jenis

32.822.950

27.600.000

4 unit

24.200.000

7.500.000

2400

6.856.000

7.700.000

874 kotak

7.030.000

53.685.000

91.880.000

2 jenis

68.446.500

627.720.000

606.523.176

1 jenis

606.516.000

989.322.980

1.308.214.500

Kantor 6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.

Penyediaan Peralatan

-

dan Perlengkapan Kantor 8.

Penyediaan Makanan dan

7.500.000

1 paket

3.117.000

Minuman 9.

kotak

Rapat-rapat koordinasi

30.000.000

109 OH

24.325.000

56.880.000

dan konsultasi ke luar

135 orang

daerah 10. Penyediaan

-

Upakara/Upacara Keagamaan 11. Penyediaan Jasa Tenaga

508.475.000

1 paket

489.875.000

703.800.000

1.046.720.400

1.116.471.000

76 orang

Administrasi Program Sarana

Peningkatan dan

1.118.480.000

1.092.137.300

Prasarana

Aparatur 1. Pengadaan Penyediaan

60.000.000

Jasa Sewa Kendaraan

22

1 unit

56.235.000

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin /

1.118.480.000

22 unit

1.046.720.400

1.116.471.000

23 unit

989.322.980

-

-

-

-

-

-

-

-

1.248.214.500

23 unit

1.035.902.300

Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program Kapasitas

Peningkatan Sumber

10.000.000

Daya

Aparatur 1. Pendidikan Pelatihan

10.000.000

1 paket

Formal Program

Peningkatan

-

37.650.000

-

37.650.000

37.125.000

Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan

147 set

37.125.000

Pakaian Kerja Lapangan Program

Pengembangan

Kinerja

585.741.125

564.833.000

277.900.000

265.389.000

1.808.993.310

1.642.816.500

Pengelolaan

Persampahan 1. Penyediaan Prasarana dan

178.163.625

1 paket

172.485.000

205.900.000

1 paket

196.489.000

407.577.500

1 paket

172.485.000

72.000.000

1 paket

68.900.0000

Sarana Pengelolaan Persampahan 2. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

23

1.586.050.500

3 jenis

1.423.971.500

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana 3. Penyusunan Sistem

-

222.942.810

1 paket

218.845.000

Informasi Persampahan Program

Pengendalian

938.439.000

697.362.000

1.207.533.460

1.130.336.000

1.212.764.000

1 paket

606.366.000

873.950.000

1 paket

808.300.000

1.152.000.000

1 paket

90.996.000

107.000.000

1 paket

101.120.000

226.583.460

1 paket

220.916.000

942.454.000

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1. Kegiatan Koordinasi

-

Penilaian Kota Sehat / Adipura 2. Kegiatan Pemantauan

846.064.000

Kualitas Lingkungan 3. Penyusunan Kebijakan

-

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4. Kegiatan Koordinasi

-

Pengelolaan Prokasih dan Superkasih 5. Peningkatan Peran Serta

92.375.000

Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 6. Pemberdayaan Masyarakat

-

Dalam Pengelolaan LH

24

1 paket

892.553.000

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana 7. Kegiatan Desa Sadar

-

Lingkungan 8. Kegiatan Penilaian Sekolah

-

Adiwiyata 9. Kegiatan Menuju Indonesia

-

Hijau 10. Penyusunan Kebijakan

60.764.000

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program

Peningkatan

98.500.000

93.910.000

Pengendalian Polusi 1. Pembangunan Tempat

98.500.000

Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber

-

Daya

Alam 1. Pengelolaan

-

Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Rehabilitasi dan

-

25

1 paket

93.910.000

1 unit

49.901.000

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Pemulihan

Cadangan

Sumber Daya Alam -

1. Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove Estuaria dan Padang Lamun Program Kualitas Informasi

Peningkatan dan

-

98.764.000

-

98.764.000

94.390.000

Akses

Sumber

Daya

Alam dan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan Penyusunan

1 paket

94.390.000

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai Program

Pengelolaan

251.882.849

241.838.700

578.960.750

514.575.500

5.179.097.450

5.124.895.500

Ruang Terbuka Hijau 1. Kegiatan Penataan RTH

63.464.640

1 paket

60.867.000

250.000.000

1 paket

246.200.000

4.822.424.200

3 jenis

4.792.861.000

2. Kegiatan Pemeliharaan

188.418.209

1 paket

180.971.700

328.960.750

1 paket

268.375.500

356.673.250

7 Jenis

332.034.500

RTH

26


2013 Program / Kegiatan Pagu (Rp.)

Capaian Kinerja

2014 Realisasi Kinerja

Pagu (Rp.)

(Rp.) 1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

372.050.190

1.

Penyediaan jasa Surat menyurat

3.450.000

2.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

3

4

5

Capaian

Realisasi

Kinerja

Kinerja (Rp.)

6

7

266.425.000

325.429.250

279.155.645

650 lembar

3.450.000

3.450.000

650 lembar

3.450.000

30.000.000

1 tahun

11.472.800

29.820.000

1 tahun

14.816.600

Kantor 3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

4.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

20.000.000

1 tahun

10.037.500

11.000.000

1 tahun

6.465.000

5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

32.876.600

1 paket

32.816.150

32.876.600

1 paket

32.408.035

6.


53.800.000

1 tahun

42.250.350

30.992.650

1 tahun

28.110.710

7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

66.383.590

43 unit

63.310.000

71.000.000

1 tahun

71.000.000

Kantor 8.

Penyediaan Makanan dan Minuman

10.540.000

1208 kotak

6.285.000

40.450.000

1 tahun

23.215.000

9.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

148.000.000

1 tahun

90.133.200

97.340.000

1 tahun

91.355.300

7.000.000

1 tahun

6.670.000

8.500.000

1 tahun

8.335.000

1.426.833.130

1.584.015.500

daerah 10. Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan 11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.536.611.000

Aparatur

27

1.512.798.362

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana 1. Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan

60.000.000

1 unit

59.880.000

1.476.611.000

41 unit

1.366.953.130

Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

1.584.015.500

41 unit

1.512.798.362

/ Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

75.070.000

71.217.138

Aparatur 1. Pendidikan Pelatihan Formal

75.070.000


53.500.000

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

53.500.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

1.977.653.176

186 stel

53.500.000

55.950.000

53.500.000

55.950.000

1.642.110.000

5.032.534.736

1.642.110.000

5.032.534.736

161.177.400

1.954.242.600

1 tahun

71.217.138 55.950.000

213 stel

55.950.000 4.854.502.900

Persampahan 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

1.977.653.176

1 paket

1 paket

4.854.502.900

Prasarana dan Sarana Persampahan 3. Penyusunan Sistem Informasi Persampahan Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

581.214.920

1.641.768.500

Perusakan Lingkungan 1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

8.000.000

1 eksemplar

-

8.500.000

1 tahun

4.295.000

379.799.200

80%

-

1.831.749.000

1 paket

1.542.772.000

Adipura 2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan 3. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

28

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana 4. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan

55.620.000

80%

55.040.000

55.120.000

80%

55.120.000

41.093.520

1 paket

27.580.800

8. Kegiatan Desa Sadar Lingkungan

30.420.000

6 desa

28.167.400

24.936.800

6 desa

24.736.500

9. Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata

32.550.000

50%

31.677.200

33.936.800

50%

32.845.000

33.732.200

100%

18.712.000

Superkasih 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan LH 7. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi

10. Kegiatan Menuju Indonesia Hijau Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

77.000.000

76.299.000

Daya Alam 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan

77.000.000

Ekosistem

Terwujudnya

76.299.000

kelestarian sumber

daya

hayati

dan

ekosistem Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

110.000.000

-

Sumber Daya Alam 1. Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove Estuaria dan Padang Lamun

110.000.000

Kesinambungan dan

kelestarian

terumbu karang

29

-

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Akses

51.764.000

44.500.000

187.800.000

44.500.000

187.800.000

4.872.783.000

4.447.386.400

176.967.700

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup

51.764.000

1 paket

1 paket

176.967.700

Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

5.643.700.200

1. Kegiatan Penataan RTH

5.333.650.200

1 tahun

4.582.668.000

4.071.100.000

1 tahun

3.989.560.500

2. Kegiatan Pemeliharaan RTH

310.050.000

1 tahun

290.115.000

376.286.400

1 tahun

330.238.000

30

4.319.798.500


3. Realisasi Kinerja Tahunan Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan Perencanaan Strategis. Realisasi Kinerja Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dari tahun 2011 – 2014 yang dibandingkan dengan target jangka menengah Perencanaan Strategis Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut. Tabel 3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PADA PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Target Jangka Menengah pada Dokumen Realisasi Kinerja Tahun

Program / Kegiatan

2014 (Rp.)

Perencanaan Strategis Organisasi pada Tahun 2014 (Rp.)

1

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

279.155.645

444.795.000

1.

Penyediaan jasa Surat menyurat

3.450.000

3.795.000

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

14.816.600

35.000.000

Kendaraan Dinas/Operasional 3.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6.465.000

25.000.000

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

32.408.035

40.000.000

5.


28.110.710

65.000.000

6.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

71.000.000

53.000.000

7.

Penyediaan Makanan dan Minuman

23.215.000

14.000.000

8.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

91.355.300

200.000.000

8.335.000

9.000.000

1.512.798.362

1.800.000.000

1.512.798.362

1.800.000.000

71.217.138

100.000.000

1. Pendidikan Pelatihan Formal

71.217.138

100.000.000


55.950.000

63.250.000

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

55.950.000

63.250.000

Program

4.854.502.900

90.000.000

daerah 9.

Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

31

Kantor LHKP Kabupaten Jembrana Persampahan 1. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

4.854.502.900

90.000.000

1.641.768.500

1.081.000.000

1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

4.295.000

9.000.000

2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.542.772.000

900.000.000

3. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan

55.120.000

75.000.000

4. Kegiatan Desa Sadar Lingkungan

24.736.500

45.000.000

5. Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata

32.845.000

52.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

176.967.700

57.000.000

176.967.700

57.000.000


4.319.798.500

5.919.375.000

1. Kegiatan Penataan RTH

3.989.560.500

5.617.500.000

2. Kegiatan Pemeliharaan RTH

330.238.000

301.875.000

Prasarana dan Sarana Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Superkasih

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai

4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut. Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional No 1.

Penjabaran Kinerja Standar Nasional

Keterangan

Seksi Lingkungan Hidup Pejabat Fungsional 1) Pejabat Fungsional PPNS Lingkungan

Belum

2) Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan

Belum

3) Pejabat Fungsional Dampak Lingkungan

Belum

Laboratorium berfungsi

Belum Belum Ada

Tenaga Laboratorium

2.

Seksi Kebersihan Belum (masih open dumping)

TPA Sanitary Land Field Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di Pemkab SOTK minimal dipimpin oleh Eselon II

32

Belum Belum (masih berbentuk kantor)


5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan. Penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut : A. Pada Seksi Lingkungan Hidup. 1) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Kantor LHKP yang semestinya 2 (dua) Dinas/Badan dan tidak bergabung seperti sekarang yang bahkan hanya menjadi satu saja yaitu Kantor LHKP Jembrana, yang statusnya mengurus Lingkungan Hidup akhirnya hanya menjadi Seksi Lingkungan Hidup saja dan parahnya lagi dibawah Kepala Seksi hanya ada 2 orang staf. 2) Masih terbatasnya tenaga berkualitas yang dimiliki pada Kantor LHKP, baik untuk tenaga staf, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan maupun tenaga pertamanan. 3) Masalah Lingkungan Dimana kita hidup adalah merupakan isu strategis baik tingkat nasional maupun internasional. 4) Jumlah penduduk yang semakin bertambah memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik. 5) Semakin meluasnya degradasi lahan serta penebangan liar dikawasan hutan lindung yang berdampak menurunnya ketersediaan sumber – sumber air untuk menjaga kelestarian lingkungan. 6) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. 7) Penurunan kualitas air, udara dan tanah akibat pembuangan limbah ke media lingkungan. 8) Kurangnya kesadaran masyarakat umum akan pentingnya fungsi lingkungan hidup. 9) Masih sangat lemahnya atas penegakan hukum lingkungan. 33


10)Masih sulitnya koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi program antar SKPD. 11)Adanya pola pemikiran sebagian besar masyarakat bahwa pengelolaan lingkungan hidup hanya merupakan tugas dari Instansi Lingkungan Hidup. 12)Pelayanan pencegahan pemcemaran air belum dapat secara maksimal diberikan karena keterbatasan anggaran dan regulasi pengelolaan limbah air bahwa ada keberadaan sebagian besar Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan yang belum memiliki sarana pengolah limbah cair maupun keberadaan industri kecil yang lokasinya menyebar serta rata – rata masih membuang limbah cairnya tanpa pengolahan terlebih dahulu dan langsung dibuang ke lingkungan. Padahal industri kecil merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam pembinaannya. 13)Pelayanan pencegahan pencemaran udara juga masih menghadapi kendala terutama dalam terutama dalam pemantauan kualitas udara akibat emisi sumber tidak bergerak dan emisi sumber bergerak dari kendaraan bermotor. 14)Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa saat ini belum dapat ditetapkan karena belum ada data. 15)Pelayanan terkait rekomendasi dokumen lingkungan masih terkendala karena belum adanya SOP (Standar Operasional dan Prosedur) dan keterbatasan SDM. 16)Pelayanan terkait pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta sektor bahan sampah 3 R (Reduse, Reuse, Recycle). 17)Pelayanan pengendalian kerusakan lingkungan pesisir dan laut masih dalam skala kecil belum bisa mencakup wilayah pantai secara keseluruhan. 18)Pelayanan informasi penghentian penggunaan Bahan Perusak Ozon 34


(BPO) belum tersosialisasikan dan peralatan pendeteksi BPO belum tersedia termasuk SDMnya. 19)Pelayanan di bidang regulasi terkait dengan lingkungan hidup, baru sebatas sosialisasi peraturan di tingkat pusat, sedangkan penyusunan regulasi di tingkat daerah belum terlaksana. 20)Pengawasan pelaksanaan peneglolaan lingkungan bagi industri yang sudah memiliki dokumen lingkungan belum optimal karena ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. 21)Pelayanan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan masih sebatas kasus yang terselesaikan di tingkat lapangan hanya secara kekeluargaan. 22)Pelayanan laboratorium lingkungan belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan mobilitas dan jumlah alat serta SDM yang berkualitas. 23)Pelayanan informasi penggunaan teknologi bersih eco – efisiensi di berbagai kegiatan industri, rumah tangga dan perkantoran masih kurang tersosialisasikan. 24)Masih terbatasnya informasi data keanekaragaman hayati dan koordinasi antar stakeholder berkaitan pengelolaan keanekaragaman hayati. 25)Penghargaan

Kalpataru

terhadap

individu/kelompok/tokoh

masyarakat yang berjasa di bidang lingkungan masih kurang diperhatikan. 26)Belum adanya PPNS lingkungan, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan dan Fungsional Dampak Lingkungan. 27)Pelayanan pengawasan kinerja pemerintah di bidang pengendalian kerusakan lingkungan melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH) perlu ditingkatkan melalui peran serta Stakeholder. 28)Pelayanan Adiwiyata belum optimal karena kesadaran masyarakat sekolah dalam mengelola lingkungan belum terbina dengan baik, serta keterbatasan fasilitas pendukungnya. 35


29)Pelayanan data informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) belum akurat, sehingga belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. 30)Pelayanan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) belum terlaksana dengan baik disebabkan keterbatasan SDM, data dan kendala teknis operasional pendukung. 31)Penilaian kota Sehat/Adipura belum tercapai karena kurangnya koordinasi dan peran aktif dari instansi terkait. 32)Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) belum tertangani dengan baik. B. Pada Seksi Kebersihan. 1) Masih kurangnya tenaga kebersihan yang dimiliki Kantor LHKP Kabupaten Jembrana, apalagi untuk mengarah pembagian sif pagi – siang dan sore – malam hari yang masih jauh dari cukup, sehingga sekarang ini tenaga kebersihan di lapangan kerjanya dari hari senin – minggu dan belum ada kontribusi nafkah dari waktu lebih jam kerjanya dilapangan. 2) Penambahan jumlah penduduk mempunyai korelasi positif terhadap jumlah peningkatan volume sampah per harinya, terlebih adanya kecendrungan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif semakin menambah produksi sampah, baik volume dan jenis maupun karakteristik sampah, sebab sampah memang menjadi hal yang menakutkan,

menjijika

dan

membahayakan

serta

menjadikan

lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak sehat. 3) Bertambahnya jumlah pertamanan sebagai wahana sarana rekreasi dan tempat bermain keluarga maupun perseorangan di Kabupaten Jembrana menambah pula jumlah volume sampah yang berimbas pula pada penambahan kebutuhan tenaga kebersihan di lapangan. 4) TPA Peh yang luasnya masih terbatas dengan pengelolaannya yang masih open dumping yang seharusnya dikelola secara sanitary lanfill. 5) Volume sampah di Kabupaten Jembrana 259,670 M3 per harinya baru ditunjang dengan dengan 14 truk (Dum Truk 8 unit dan Amrol 8 Unit) 36


sebagai sarana pengangkut persampahan, pada hal untuk volume sampah yang demikian idealnya dibutuhkan 30 kendaraan truk pengangkut sampah, 6) Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah yang tidak pada tempatnya dan bahkan membuangnya di sungai dan selokan – selokan, sehingga memicu adanya banjir dimusim penghujan dan pencemaran terhadap lingkungan. 7) Kurangnya kelompok – kelompok swadaya yang ikut terlibat dalam penanganan pemilahan dan pengelolaan sampah, seperti : Kelompok 3 R, Bank Sampah dan Kelompok pengomposan. 8) Kurangnya sarana TPS yang dimiliki dilapangan yang baru 17 TPS dan idealnya adalah 63 TPS. 9) Kurangnya sarana kontainer yang dimiliki dilapangan yang baru 32 kontainer dan idealnya adalah 60 kontainer. 10)Kurang tersedianya Instalasi Pemilahan sampah sampai dengan pengelolaannya hingga terlaksananya komposnisasi di Instansi Pemerintah di Kabupaten Jembrana. 11)Tidak

adanya

pengelolaan

sampah

di

TPA

sampai

proses

pengelolaannya. 12)Kurangnya kendaraan roda tiga sebagai alat angkut sampah yang dimiliki sekarang ini baru 12 unit dari idealnya 25 unit yang dibutuhkan. C. Pada Seksi Pertamanan. 1) Bertambahnya jumlah dan luas pertamanan di Kabupaten Jembrana dari 10 unit taman menjadi 20 unit taman di tahun 2014 yang tidak diimbangi dengan petugas pengelolaan taman yang memadai. 2) Masih seringnya sarana dan prasarana pertamanan yang ada dirusakan oleh tangan jahil yang tidak bertanggung jawab, seperti perusakan dan pencurian pot bunga, tanaman dan lampu taman. 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pertamanan untuk peralatan pemeliharaan pertamanan yang dimiliki. 37


4) Tidak dimilikinya mobil tangga untuk pemeliharaan perindang yang selalu menghambat penataan pemangkasan untuk pohon perindang yang sudah melebihi dari ketinggian jangkauan manual. 5) Jumlah tenaga sopir pertamanan yang masih merangkap untuk mobil penyiraman. 6) Belum tersedianya tenaga ahli pertamanan untuk luas beban pertamanan yang demikian luasnya di Kabupaten Jembrana.

Adapun

Alternative

Solusi

Yang

Dilakukan

Dari

Penyebab

Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja adalah sebagai berikut :

A. Untuk Kasi Lingkungan Hidup. 1) Dilaksanakannya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Kantor LHKP Kabupten Jembrana menjadi minimal 1 Dinas atau 1 Badan. 2) Menambah tenaga SDM untuk mengisi kekurangan tenaga laboratorium dan fungsional yang dibutuhkan lagi 7 orang. 3) Kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah komitmen bersama

dan

sinergitas

dalam

pelaksanaan

progam/kegiatan

pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan. Kondisi saat ini sinergitas dan komitmen bersama masih perlu untuk ditingkatkan guna dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4) Kewenangan Kantor LHKP Kabupaten Jembrana untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan Lingkungan

Hidup

di

daerah

terkendala

eselonisasi

struktur

kelembagaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat eselon II yang menangani lingkungan hidup, sehingga banyak pelayanan yang menjadi kewajiban daerah belum terlaksanakan optimal.

38


5) Melaksanakan sosialisasi Lingkungan Hidup yang menompleng pertemuan

SKPD

terkait

dengan

koordinasi

dan

sinkronisasi

program/kegiatan. 6) Koordinasi dan pengajuan proposal ke pusat atau provinsi untuk terlaksananya kegiatan yang ada luncurannya dari pusat atau provinsi. 7) Diusahakan pelayanan terkait rekomendasi dokumen lingkungan SOP yang belum dimiliki dapat dibuat sendiri tanpa menunggu dari pusat walau SDM yang tersedia masih sangat terbatas keberadaannya. 8) Menambah berdirinya kelompok – kelompok swadaya untuk dapat memilah dan mengelola sampah di masing – masing kecamatan baik kelompok 3 R dan Bank Sampah. 9) Melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan – perusahaan untuk memenuhi kriteria usahanya terhadap penjagaan lingkungan yang memenuhi baku mutu lingkungan. 10)Diusahakan diadakan PPNS Lingkungan, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan dan Fungsional Dampak Lingkungan. 11)Pembinaan dan kegiatan Menuju Indonesia Hijau, Adiwiyata, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Pelayanan Sistem Informasi Lingkungan perlu ditingkatkan dan terus berkesinambungan. 12)Diwujudkannya sarana dan prasarana pendukung peraih Kota Sehat/Adipura di Kabupaten Jembrana, sebab ini merupakan prestasi khusus untuk Pemerintah Kabupaten.

B. Untuk Kasi Kebersihan. 1) TPA Peh yang masih Open Dumping agar dikembangkan dan diluaskan untuk dapat dikelola secara sanitary lanfill. 2) Menambah jumlah Truk angkut sampah yang dimiliki sekarang hingga menjadi 30 unit untuk kebutuhan ideal yang diperlukan di Kabupaten Jembrana. 3) Terusnya dilaksanakan sosialisasi terhadap semua lapisan masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempat yang sebenarnya, 39


mengingat sampah dapat merusak lingkungan, air meluap dan menjadi sumber penyakit bagi terancamnya kesehatan manusia. 4) Menambah kekurangan tenaga lapangan persampahan dan bahkan sampai terbentuknya sif kerja pagi – siang dan sore – malam dan hari – hari libur Nasional serta hari Sabtu dan Minggu yang seharusnya tidak bekerja. 5) Menambah sarana TPS yang dimiliki dari 17 TPS menjadi 63 TPS untuk kebutuhan ideal di Kabupten Jembrana. 6) Menambah sarana kontainer dari 32 unit yang dimiliki sekarang menjadi 60 unit kontainer sesuai kebutuhan ideal yang diperlukan di Kabupaten Jembrana. 7) Menambah

keberadaan

Instalasi

Pemilahan

Sampah

dengan

pengelolaannya di Instansi Pemerintah di Kabupaten Jembrana. 8) Menambah Tong Sampah yang dimiliki dari ketersediaan sekarang sebanyak 236 unit menjadi 400 unit sesuai kebutuhan ideal dan meningkatkatnya menjadi Tong Sampah 5 Warna sebagai standar yang dibutuhkan untuk Skala Nasional.

C. Untuk Kasi Pertamanan. 1) Mengkaji ulang kebutuhan tenaga pertamanan yang ada mengingat dulu hanya ada 10 unit pertamanan dan pada tahun 2014 menjadi sebanyak 20 unit, sebab bertambahnya unit dan luasan taman berpengaruh pada jumlah tenaga pertamanan yang dibutuhkan. 2) Memberikan sosialiasasi atau penyuluhan kepada semua lapisan masyarakat agar tidak merusak sarana dan prasarana taman yang sudah ada dan tersedia di Kabupaten Jembrana. 3) Merealisasikan pengadaan Mobil Tangga untuk pemeliharaan taman serta perindangan yang ada di Kabupaten Jembrana. 4) Menambah jumlah tenaga kerja lapangan pertamanan agar tidak masih merangkap pekerjaan antara petugas kebun dan sopir penyiraman,

40


5) Mengangkat tenaga kontrak yang mempunyai standar keahlian untuk pengelolaan dan pemeliharaan taman di Kabupaten Jembrana.

6. Analis atas efesiensi penggunaan sumber daya : a. Karena terbatasnya SDM, maka banyak pekerjaa dikerjakan merangkap oleh satu orangsecara menyeluruh di Kantor LHKP Kabupaten Jembrana, b. Tenaga lapangan yang bekerja di hari senin – minggu tanpa ada hari libur apalgi pelaksanaan pembagian Sip pagi – siang dan sore – malam yang sudah tidak mungkin dilakukan karena kekurangan tenaga, c. Tenaga ahli yang terbatas memaksakan tenaga lapangan terampil menjadi dipaksa ahli untuk membuahkan hasil kinerja lapangan yang memadai, d. Karena SOTK yang seharusnya ada 2 Dinas / Badan menjadi Kantor LHKP menjadikan beban kerja yang lebih besar dan berat harus dapat terselesaikan untuk tetap dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik walau SDMnya sangat terbatas, e. Seringnya melaksanakan pekerjaan sampai lewat batas waktu bekerja termasuk saat – saat hari libur agar pencapaian target kinerja baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dapat diselesaikan.

7. Analisis Program/Kegiatanyang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a. Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional kendaraan pengangkut sampah b. Dana servis untuk kendaraan pengangkut sampah, peralatan mesin potong rumput dan mesin pompa air

B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan -

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan a. Jumlah kendaraan angkut sampah dilapangan b. TPA yang perlu ditingkatkan menjadi Sanitary Landfill c. Penambahan tenaga lapangan kebersihan dan pertamanan 41


d. Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih e. Belum adanya perhatian pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap insentif kelebihan jam kerja hari sabtu dan minggu bagi petugas lapangan kebersihan C. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan -

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan a. Jumlah SDM yang menangani Lingkungan Hidup dan Laboratorium terbatas

D. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau -

Kegiatan Pemeliharaan RTH a. Tidak dimilikinya mobil tangga untuk pengelolaan taman dan perindangan di Kabupaten Jembrana

B. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan pada tahun anggaran 2014 pada Kantor LHKP Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4 Dokumen Perjanjian Kinerja No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1.

Tercapainya Peningkatan Sarana

Tersedianya Pemeliharaan Rutin /

dan Prasarana Aparatur

Berkala

Kendaraan

Dinas

/

41 Unit

Operasional 2.

Terpenuhinya

Pakaian

Kerja

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

Operasi

dan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana

Sarana

dan

Persampahan

Lapangan 3.

Tercapainya Pemeliharaan

Prasarana Persampahan

42

213 Stel

1 Paket


4.

Terciptanya

Kota Bersih

dan


1 Tahun

Sehat 5.

6.

Terpantaunya

Kualitas

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

Perusakan Lingkungan Hidup

Terciptanya Kualitas Sungai yang

Terciptanya Sungai yang Bersih

dan

80%

Bagus 7.

Terciptanya

Peran

Serta

Masyarakat Dalam Pengendalian

1 Paket

Terciptanya Lingkungan Hidup yang Terjaga

1 Tahun

Lingkungan Hidup 8.

Terciptanya

Desa

Sadar

Lingkungan 9.

Terciptanya

Kabupaten Sekolah

yang

Berwawasan Lingkungan 10.

Meningkatnya

Terciptanya Desa Sadar Lingkungan

Kualitas

Terciptanya

Sekolah

Adiwiyata

Status

Lingkungan

Kabupaten dan

Mudahnya Akses Informasi SDA

Terpantaunya

Hidup Daerah Kabupaten Jembrana

6 Desa

50%

1 Paket

dan LH 11.

Tertatanya

Penataan

dan

Pembuatan Sarana dan Prasarana

Tersedianya

Fisik,

Sarana

dan

Prasarana Landscape

1 Tahun

Landscape 12.

Tersedianya Fasilitas Penunjang

Terpeliharanya Fasilitas Penunjang

RTH

RTH

43

1 Tahun


No 1.

Program Program Sarana

Anggaran

Peningkatan dan

Keterangan

Realisasi

Rp. 1.584.015.500

APBD

Rp. 1.512.798.362

Rp. 55.950.000

APBD

Rp. 55.950.000

Rp. 5.032.534.736

APBD

Rp. 4.854.502.900

Rp. 1.954.242.600

APBD/DAK

Rp. 1.641.768.500

Prasarana

Aparatur

2.

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

3.

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

4.

Program

Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

5.

Program Kualitas Informasi

Peningkatan dan Sumber

Rp. 187.800.000

APBD

Rp. 176.967.700

Rp. 4.447.386.400

APBD

Rp. 4.319.798.500

Akses Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

6.


44


BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan serta berdasarkan atas Hasil Pengukuran Kinerja Analisis dan Evaluasi Pencapaian Sasaran, Kinerja Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana terhadap Sasaran Kegiatan yang direncanakan telah dapat dicapai, hal-hal yang terkait dengan kinerja tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor pengaruh dan penunjang yang selalu memperhatikan permasalahan dan tantangan yang ada untuk dipecahkan guna mendapat penyempurnaan di tahun mendatang. A. Faktor-faktor utama penyebab keberhasilan Faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah: -

Adanya komitmen Bapak Bupati untuk hal Penyelengaraan Otonomi Daerah yang telah dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan Misi Otonomi Daerah, dimana kepimpinannya yang excelent telah mampu menghasilkan nilai tambah bagi organisasi tersebut,

-

Adanya sistem yang telah dibangun dalan bentuk organisai (SOTK) dan tata kelola (Tupoksi) sehingga pengembangan SDM dapat terwujud,

-

Terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dan masyarakat yang dalam pembangunnya dapat terlibat langsung sebagai kontrol masyarakat yang telah dan dapat berjalan dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dapat terlaksana dengan baik.

B. Permasalahan dan kendala utama Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana, Tahun 2014, adalah: 45


-

Masih sangat kurangnya ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di lapangan dari jumlah volume sampah yang ada di Kabupaten Jembrana,

-

Masih kurangnya Kontainer dan Truk Amrol serta Truk Pengangkut Sampah yang dimiliki oleh Kantor LHKP,

-

Satu-satunya Alat Berat yang ada di TPA Peh, keberadaannya sudah mengalami kerusakan yang berat, sehingga sangat mengganggu pemerataan sampah di TPA,

-

Belum terorganisasinya dengan baik dari penyedia barang jasa sebagai pelaksana kegiatan,

-

Masih terbatasnya tenaga yang dimiliki Kantor LHKP, baik untuk tenaga Staf, tenaga Laboratorium, tenaga Kebersihan maupun tenaga Pertamanan,

-

Ketersediaan dana masih terbatas, sehingga kegiatan-kegiatan yang wajib tak dapat terlaksanakan sepenuhnya,

-

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Lingkungan Hidup (LH) semestinya tersendiri (Kantor/Badan) dan bukan gabung seperti sekarang ini pada Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP), yang statusnya menjadi Seksi Lingkungan Hidup dan Notabena jadi di bawah Kepala Seksi yang hanya ada 2 (dua) orang staf.

Dari beberapa permasalahan tersebut hal-hal yang perlu dilakukan : -

Untuk Pemerintah Kabupaten Jembrana diperlukan rumusan road map 10 - 15 tahun kedepan dan memantapkan kebersamaan dalam membangun Jembrana,

-

Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan pada Kantor LHKP di tempuh dengan Arah Kebijaksanaan, Fokus dan Kegiatan Prioritas seperti ; a. Pembuatan Amrol dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), mengingat Amrol dan TPS sebagai daya tampung sampah hingga kini hanya baru dapat tersediakan 2,50 % dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten jembrana, b. Penanaman dan Penataan kembali Taman dan Boulovard (pembagi jalan) serta Taman Telajakan Jalan yang rusak akibat gangguan lalu lintas, manusia dan alam serta tertanam akibat peninggian Aspal jalan pada setiap tahunnya, c. Pemangkasan dan Penataan kembali Tanaman Perindangan, Tanaman Hias serta Tanaman Penghijauan yang ada diseputar Kota Negara, 46


d. Penambahan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan guna menunjang pengangkutan volume sampah yang ada dan pelestarian pertamanan yang ada di seputar Kota Negara. -

Pada permasalahan Pembangunan Infrakstuktur Pedesaan pada Kantor LHKP ditempuh dengan Arah Kebijaksanaan, Fokus dan Kegiatan Prioritas seperti : a. Perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebagai pelayanan sampah di Kabupaten Jembrana dan rencana perluasan pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh. b. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna menunjang terpeliharanya kualitas RTH di Kabupaten Jembrana. c. Melakukan review kegiatan dengan tetap berpatokan pada pagu anggaran yang tersediakan. d. Membuat sistem perangkingan (skala prioritas) berdasarkan kajian teknis. e. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan (harian/mingguan) untuk lebih menekankan kualitas pengawasan daripada kuantitas pengawasan. f. Melakukan usulan penambahan tenaga ke Bagian Kepegawaian agar kelembagaan yang masih kurang representatif utamanya tenaga Laboratorium Lapangan dapat terisikan dan terfungsikan, termasuk penambahan Tenaga Kebersihan dan Pertamanan yang ada di lapangan. g. Memberikan penilaian kinerja terhadap penyedia jasa sebagai bahan rekomendasi untuk pengambilan pekerjaan berikutnya.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana,


47

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents