RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA TAHUN KABUPATEN JEMBRANA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA TAHUN 2011-2015

KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN CAMAT JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA SKPD) PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA TAHUN 2011-2015

Menimbang

: a.

bahwa untuk mendukung dan menunjang keberlangsungan pembangunan daerah di Kecamatan Jembrana-Kabupaten Jembrana, perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Pemerintah Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015;

. b.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Jembrana Tentang Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat

Daerah

(RENSTRA

SKPD) Pemerintah

Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.......

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan….……

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 45; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Kecamatan

Jembrana (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Jembrana Tahun 2006 Nomor 19); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15);

17. Peraturan………

17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016; 18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 355);

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Pemerintah Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 merupakan rencana strategis pembangunan Pemerintah Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015.

KEDUA

:

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kecamatan Jembrana melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2011-2015.

KETIGA

:

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Pemerintah Kecamatan Jembrana dimaksud diktum KEDUA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jembrana Pada tanggal : 16 Januari 2014 Camat Jembrana,

I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, S.Sos. NIP. 19652705 198602 1 007

Pemerintah Kecamatan Jembrana

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 dapat disusun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun Pemerintah Kecamatan Jembrana yang berisi program dan kegiatan prioritas Kecamatan Jembrana, sekaligus juga dipakai sebagai dasar acuan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Jembrana sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana. Kami menyadari Rencana Strategis (Renstra) ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon masukan, saran, dan koreksi untuk kesempurnaan dan keberlanjutan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian disampaikan, terima kasih.

Jembrana, 17 Januari 2014 Camat Jembrana,


RENSTRA TAHUN 2011-2015

i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................

ii

BAB I

: PENDAHULUAN ............................................................................................

1

1.1. LATAR BELAKANG ..............................................................................

1

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN.................................................

2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................

5

1.4. HUBUNGAN RENSTRA KECAMATAN JEMBRANA DENGAN

BAB II

DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA ............................................

6

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................

7

: GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA ....................................................................................................

9

2.1. ANALISA LAYANAN KECAMATAN ..................................................

9

2.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD ................. 11 2.3. GAMBARAN URUSAN/PROGRAM TAHUN 2008-2010 .................... 30

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

35

TUGAS

DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ...................................................... 35 3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH ................................................ 38 3.3. TELAAH RENSTRA................................................................................ 39 3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP .................................................... 40

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................ 42 4.1. VISI ........................................................................................................... 42 4.2. MISI .......................................................................................................... 42 4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD .................. 43 4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD ................................................... 45


ii


BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RESTRA PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA .......................................................................... 48

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD................................................................................ 58

BAB VII : PENUTUP ........................................................................................................ 61


iii


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Pengembangan Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sampai Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jembrana di wilayah Kecamatan Jembrana yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana RENSTRA TAHUN 2011-2015

1


dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Jembrana, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Jembrana dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


2


4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NOmor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


3


10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ; 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 19); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 355). RENSTRA TAHUN 2011-2015

4


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud a.

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011 -2015 dapat tercapai.

b.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

c.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

d.

Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Jembrana dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2. Tujuan. a.

Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

b.

Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

c.

Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

d.

Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

e.

Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

f.

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

g.

Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).


5


1.4. HUBUNGAN RENSTRA KECAMATAN JEMBRANA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA. Renstra Kecamatan Jembrana pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Jembrana terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Jembrana agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Jembrana. Sehubungan dengan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Jembrana, maka Rencana Strategis Kecamatan Jembrana merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Kecamatan Jembrana. Adapun hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perncanaan lainnya dapat digambarkan dalam diagram 1.1 : Diagram 1.1.


6


1.5. SISTEMATIKA PENULISAN. Dokumen Renstra Kecamatan Jembrana diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hokum penyusunan, hubungang Renstra Kecamatan Jembrana dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Menjelaskan gambaran SKPD Kecamatan Jembrana yaitu struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas dan fungsi, gambaran urusan/program dan perlengkapan yaitu indicator makro, program-program strategis, serta kendala dan hambatan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN JEMBRANA Menguraikan analisis Lingkungan (analisis SWOT), isu-isu strategis, masalah mendesak, dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Menjelaskan dan menguraikan visi, misi, tujuan, stategi, dan kebijakan BAB V

RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menjelaskan rencana-rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja utama, kelompok sasaran, dan jumlah pendanaan indikatif berdasarkan program dan kegiatan.


7


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menjelaskan

indikator-indikator

kinerja

yang

dipergunakan

SKPD

Kecamatan Jembrana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jembrana BAB VII PENUTUP Menjelaskan kaidah-kaidah dalam penyusunan rencana strategi Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015.


8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

2.1. ANALISA LAYANAN KECAMATAN Sasaran kepuasan masyarakat dengan sistem pelayanan yang sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu. Indikator kinerja utama atas pelayanan ini adalah permohonan Pengesahan surat-surat Keterangan dapat terlayani seluruhnya, semua wajib KTP memiliki KTP dan semua wajib KK SIAK memiliki Kartu KK SIAK. Disamping indikator kinerja utama lainnya meliputi : 1.

Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

2.

Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat (Pokmas).

3.

Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan direktori Orsospol dan pendataan lokasi Daerah rawan bencana.

4. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Adat/Agama.

Keberhasilan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jembrana, sudah tentu berkat adanya dukungan serta kerja sama yang baik antara Staf maupun Atasan pada Kecamatan Jembrana. Sehingga apapun yang direncanakan selalu mendapat dukungan dari Staf. Walaupun dalam pelaksanaan tugas tersebut seperti apa yang diuraikan dalam Renstra Kecamatan Jembrana, dalam pencapaian sasaran masih juga ada

kendala-

kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi, namun hal itu bukan menjadi tolok ukur permasalahan yang dihadapi.


9


Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jembrana adalah : a. Pelayanan pencetakan KTP dan Kartu KK SIAK birokrasinya masih memerlukan waktu yang sangat panjang, karena walaupun pelayanan disamping dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, juga telah dilaksanakan di Kecamatan dengan menggunakan sistem SIAK, namun Sarana dan Prasarananya masih perlu ditingkatkan sebagai perangkat cadangan pada saat terjadi kerusakan sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, seperti : Mesin Pencetak KTP, Perangkat Komputer, Scaner dan Operator sehingga masyarakat untuk mencari KTP dan Kartu KK SIAK semakin meningkat. b. Belum adanya dukungan dana untuk operasional Tim Pembina di Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, sehingga Pembinaan belum bisa dilaksanakan secara optimal. Dalam Tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan tindakan yang terkait dengan efisiensi waktu dalam pelayanan kepada masyarakat adalah : a. Mengusulkan Perangkat Lunak sebagai cadangan pada saat terjadi kerusakan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan singkat cepat dan tepat waktu. b. Mewujudkan pelayanan terpadu/satu atap, sehingga terwujud pelayanan prima. c. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten dukungan Dana untuk biaya operasional Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembinaan.


10


2.2

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 2.2.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Jembrana adalah sebagaimana Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jembrana KECAMATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretariat

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

2.2.2.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub-Bagian Penyusunan Program

Sub-Bagian Keuangan

Seksi Sosial dan Budaya

Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana a.

Susunan Kepegawaian Susunan dan jumlah pegawai pejabat struktural di Pemerintah Kecamatan Jembrana yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten


11


Jembrana Nomor 15 Tahun 2011, adalah sebanyak 9 orang dan telah terisi semua, dengan komposisi sebagaimana tabel 2.1 : Tabel 2.1. Susunan dan Jumlah Pejabatan Struktural No.

Jabatan

Eselon

Jumlah Pegawai

1

Camat

III a

1 orang

2

Sekcam

III b

1 orang

3

Kepala Seksi

IV a

4 orang

4

Kepala Sub Bagian

IV b

3 orang

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang, PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jembrana dengan pangkat/golongan ruang adalah Pembina (IV/a) sedangkan yang terendah adalah Pengatur Muda (II/a), sebagaimana tabel 2.2 : Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang No

Pangkat

Gol/Ruang

Jumlah Pegawai

1

Pembina Tingkat I

IV/b

-

2

Pembina

IV/a

2 orang

3

Penata Tingkat I

III/d

2 orang

4

Penata

III/c

4 orang

5

Penata Muda Tk. I

III/b

7 orang

6

Penata Muda

III/a

1 orang

7

Pengatur Tk.I

II/d

2 orang

8

Pengatur

II/c

- orang

9

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

9 orang

10

Pengatur Muda

II/a

2 orang

11

Juru

I/c

-

JUMLAH RENSTRA TAHUN 2011-2015

29 orang 12


Sementara, bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, maka pendidikan terakhir tertinggi PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jembrana adalah S1 dan terendah adalah SLTP sebagaimana tabel 2.3: Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

1

Pasca Sarjana

-

2

Sarjana

9 orang

3

Sarjana Muda

1 orang

4

Diploma III

1 orang

5

Diploma II

-

6

SLTA

17 orang

7

SLTP

1 orang

8

SD

JUMLAH

29 orang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat struktural, diwajibkan sebelumnya telah melaksanakan Diklat Penjenjangan. Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan adalah sebanyak 8 orang, dengan jenis Diklat, sebagaimana tabel 2.4 : Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan No

Diklat Penjenjangan

Jumlah Pegawai

1

PIM II / SPAMEN

-

2

PIM III/ SPAMA

2 orang

3

PIM IV / ADUM / ADUMLA

6 orang

JUMLAH RENSTRA TAHUN 2011-2015

8 orang 13


b.

Sarana dan Prasarana Dalam

mendukung

kelancaran

pelaksanaan

kegiatan

dan

operasional, disamping harus didukung oleh SDM yang memadai, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan gedung Kantor Camat Jembrana berlantai II di atas tanah seluas 3.000 m2 dengan nilai Rp.1.500.000.000,-. Dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagaimana tabel 2.5 : Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Kerja NO

JENIS BARANG INVENTARIS

JUMLAH

1

Kendaraan roda 4 (empat)

2 buah

2

Kendaraan roda 2 (dua)

7 buah

3

Mesin ketik manual

1 buah

4

Lemari kayu

12 buah

5

White board

8 buah

6

Overhead Projector/LCD

1 buah

7

Komputer

8

Printer

8 unit

9

Note Book

2 buah

10

Kursi rapat

74 buah

11

Kursi tamu

3 set

12

Meja kerja

29 set

13

Pesawat telepon

2 line

14

Pesawat TV

2 Unit

15

Meja eselon

11 Unit

16

Kursi tunggu

4 buah

17

Wirelest

1 Unit

18

Amplifier

1 Unit

19

Microphon

2 Unit


10 buah

14


2.2.3.

20

Mesin hitung

4 Unit

21

Filling Kabinet

1 Unit

22

Mic genggam

2 Unit

23

Tiang Mic

2 Unit

24

Kamera Digital

1 Unit

25

Meja rapat

4 Unit

26

Meja panjang pelayanan

2 Unit

27

Papan Pengumuman

1 Unit

28

Alat Pemadam

3 buah

29

Chain saw

1 Unit

30

Mesin Pemotong Rumput

2 unit

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Jembrana Dari sisi administrasi wilayah Tahun 2014, Kecamatan Jembrana terdiri dari 6 Desa dan 4 Kelurahan. Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, SKPD Kecamatan Jembrana didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 29 orang PNS, yang terdiri dari Golongan II : 13 orang, Golongan III : 14 orang, dan Golongan IV : 2 orang serta 11 orang Tenaga Kontrak. Adapun jumlah pejabat Struktural terdiri dari eselon III sebanyak 2 orang dan eselon IV sebanyak 7 orang. SKPD Kecamatan Jembrana sebagai perangkat daerah memiliki struktur organisasi dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a) Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan Jembrana 1. Camat: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan; b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;


15


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Rincian Tugas Camat: a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategik Kabupaten; b. Menyelenggarakan tugas dibidang Pemerintahan, Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Kesejahteraan

Sosial,

Kebudayaan,

Pariwisata

Masyarakat,

sesuai

dengan

ketentuan yang belaku; c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala; d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku; e. Mengkoordinasikan kegiatan dengan

instansi terkait baik instansi

vertikal maupun aparat pemerintah Daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja; f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pemerintahan umum di Kecamatan dan mengupayakan alternative pemecahannya; g. Membina Sekretaris Camat dan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; RENSTRA TAHUN 2011-2015

16


i. Menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 2. Sekretaris Camat Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok Sekretaris mempunyai Fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,

perencanaan

pelaporan

dan

urusan

rumah

tangga

kecamatan; b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; c. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian. Rincian Tugas Sekretaris Camat: a. Merencanakan oprasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; b. Memberi

tugas

kepada

bawahan

dalam

pengelolaan

urusan

administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan serta naskah kedinasan di bidang tugasnya; d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala Seksi dalam melaksanakan tugas; e. Melaksanakan urusan umum, Kepegawaian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaoran serta rumah tanga kecamatan; RENSTRA TAHUN 2011-2015

17


f. Menyelenggarakan urusan perawatan perlengkapan dan peralatan kecamatan; g. Menerima

naskah/surat-surat

dinas

yang

asuk,

mencatat,

mendistribusikan ke Kepala Sub Bagian dan Seksi; h. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk; i. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/ perlengkapan kecamatan; j. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; k. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Camat; l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan perimbangan dalam pengembangan karier; m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian; o. Menyusun laporan hasil kegiatan; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 3. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan RENSTRA TAHUN 2011-2015

18


d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum; b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan Rumah Dinas serta penggunaan kantor; c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Kecamatan serta rumah dinas; d. Melaksanakan

tugas

humas

dan

keprotokoleran

Kecamatan,

mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Kecamatan; e. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kebutuhan pegawai, disiplin, penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pendidikan pelatihan, cuti, pension dan kesejahteraan kepegawaian; f. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kecamatan; g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan; h. Melaksanakan

pemeliharaan

dana

perawatan

gedung

kantor,

perlengkapan dan kendaraan dinas Kecamatan; i. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; j. Mengevaluasi hasil program kerja; k. Menyusun laporan hasil kegiatan; RENSTRA TAHUN 2011-2015

19


l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program: a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Penyusunan Program; b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada staf; c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf; d. Menyusun rencana perjalanan dinas; e. Mengendalikan rencana tahunan; f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; g. Melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan,

penganalisaan

dan

penyajian data statistik serta informasi Kecamatan; h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Musrenbang, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;


20


i. Melakasanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB serta melaporkan potensi PAD; j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan; k. Melaksanakan penyusuanan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan; l. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Kecamatan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 5. Kepala Sub Bagian Keuangan: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian. Rincian tugas Kepala Sub Keuangan: a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan; b. Membuat daftar usulan kegiatan; RENSTRA TAHUN 2011-2015

21


c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan; d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;; g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan; h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; i. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pangguna anggaran (kepala satuan perangkat daerah/lembaga teknis daerah) yang ditetapkan sebagai pengguan anggaran dengan keputusan Bupati; j. Memeriksa pembayaran gaji pegawai; k. Mendistribusikan uang kerja kegiatan sesuai dengan jadual kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; l. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan member paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; m. Mengevaluasi hasil program kerja; n. Membuat laporan hasil kegiatan; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. RENSTRA TAHUN 2011-2015

22


6. Kepala Seksi Pemerintahan Dan Palayanan Umum: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan kebijakan Kecamatan; b. Penyelenggaraan pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum; c. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Rincian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; a. Menyusun program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Menyiapkan

bahan-bahan

dalam

rangka

pembinaan

terhadap

Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memberikan pelayanan umum, informasi dan administrasi perijinan sesuai standar palayanan kepada masyarakat; d. Mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data dibidang Pertanahan,

Sarana

dan

Prasarana

Fisik

serta

Pemerintahan

Desa/Kelurahan; e. Mengumpulkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi ditingkat Kecamatan secara berkala;


23


f. Menyiapkan

bahan-bahan

bimbingan/petunjuk

dan

pemantauan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta pengangkatan/pemilihan Perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan; g. Menyiapkan

bahan-bahan

pembinaan

Administrasi

Pemerintah

Desa/Kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara melaksanakan Hari-Hari Besar dan Nasional; h. Menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan; i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventerisasi permasalahan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancer sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. Menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; 7. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai kebijakan Kecamatan;


24


b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Pengkoordinasi pelaksanaan urusan dibidang Ketentraman dan Keteriban Umum; dan d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Mengumpulkan, mengolah dan mengalisa data dibidang Sosial, Politik, Ketentraman dan Ideologi Negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Politik Dalam Negeri, Ideologi Negara,

Kesatuan

Bangsa,

Kewarganegaraan,

Ketertiban

dan

Ketentraman, Kebersihan dan Lingkungan Hidup serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas; d. Merencanakan dan melaksanakan program dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan; e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah; f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan Pemilu, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, dan Organisasi Sosial Politik, LSM dan Ormas; RENSTRA TAHUN 2011-2015

25


g. Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya; h. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sisitem informasi bencana melalui kerja sama aparatur pemerintah dan poko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat; i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta mencari alternatif pemecahannya; j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. Menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai Tugas pokok dan fungsinya; dan m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kebijakan Kecamatan; b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Pengkoordinasi

pelaksanaan

urusan

dibidang

Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dan RENSTRA TAHUN 2011-2015

26


d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Rincian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Mengumpulkan,

mengolah

data

terkait

dengan

KK

Miskin,

perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; c. Mengkoordinasikan program pembinaan perekonomian, penyuluhan pertanian,

perkebunan

dan

peternakan

kepada

Masyarakat

Desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa/Kelurahan; d. Mengkoordinasikan Pembinaan Ekonomi Produktif, Kegiatan Peranan Wanita, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu; e. Mengevaluasi terhadap kegiatan Pembangunan Ekonomi Produktif, Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan PKK; f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa Profil Desa/Kelurahan sebagai dasar penyusunan Profil Kecamatan termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta mencari alternatif pemecahannya;


27


h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang belaku; i. Menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 9. Kepala Seksi Sosial Dan Budaya: Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial dan Budaya mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sosial dan Budaya sesuai kebijakan Kecamatan; b. Pengkoordinasi pelaksanaan urusan dibidang Sosial dan Budaya; dan c. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian Tugas Kepala Seksi Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut: a. Menyusun program kerja Seksi Sosial dan Budaya berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang Sosial dan Budaya; c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sosial dibidang lanjut usia, Balita, dan Anak Terlantar, Angkatan Kerja, Perlindungan Sosial dan Lingkungan Kumuh;


28


d. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanan kegiatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial lainnya; e. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan anak, pelayanan

penyandang

cacat,

korban

bencana,

tuna

susila

(gelandangan, orang jompo, pengemis, ex. narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial; f. Membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata; g. Melestarikan, membina, dan memberdayakan Lembaga-Lembaga Adat dan Agama; h. Mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang Kesehatan dan Pendidikan; i. Melaksanakan pengelolaan Perpustakaan Kecamatan; j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sosial dan Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya; k. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l. Menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerjanya utuk bahan pengembangan karier; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


29


2.3. GAMBARAN URUSAN/PROGRAM TAHUN 2008-2010 2.3.1. Indikator Makro Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 3 tahun yang lalu (seharusnya 5 tahun kebelakang, tetapi oleh karena Pemerintah Kecamatan Jembrana baru beroperasi efektif Tahun 2008). Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 3 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Jembrana berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2008-2010 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jembrana, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Jembrana Tahun 2008-2010, sebagaimana tabel 2.6 :


30


Tabel. 2.6 Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2008-2010 Kecamatan Jembrana NO.

SASARAN

a. 1.

Sekretariat : Meningkatnya ketersediaan jasa surat menyurat yang dilaksanakan Meningkatnya ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terpakai Meningkatnya pemeliharaan rutin dan perijinan kendaraan dinas yang dilaksanakan Meningkatnya perawatan dan perbaikan peralatan kerja yang dilaksanakan Meningkatnya ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan yang diperlukan Meningkatnya ketersediaan alat tulis kantor yang dilaksanakan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Meningkatnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan Meningkatnya volume dan varian peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Meningkatnya ketersediaan konsumsi snack untuk rapat dan tamu yang dilaksanakan Meningkatnya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan Meningkatnyanya pelaksanaan lembur PNS yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase meterei dan jasa paket yang diadakan

Persentase pemakaian ketersediaan telpon, air bersih, dan listrik yang digunakan Persentase kendaraan dinas yang dipelihara dan perijinan yang dilaksanakan tepat waktu Persentase peralatan kerja yang dapat dirawat dan diperbaiki yang dilaksanakan dengan baik Persentase peralatan dan bahan kebersihan yang dibutuhkan Persentase alat-alat tulis kantor yang diadakan

Persentase barang cetakan dan penggandaan yang diadakan

Persentase barang peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki dan diadakan

Persentase pengadaan snack untuk rapat-rapat dan tamu diadakan

Persentase rapat dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan

Persentase pelaksanaan lembur PNS yang dilaksanakan

12.

Terselenggaranya audit sertifikat ISO 90012008

Jumlah pelaksanaan audit sertifikat ISO 9001-2008 yang dilaksanakan

13.

Meningkatnya penerimaan SP III dari pelayanan surat-surat yang dilaksanakan

Jumlah uang SP III yang diterima


ALASAN

SATUAN UKURAN

Capaian Kinerja Kegiatan 2008 2009 2010

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan jasa surat menyurat Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan telpon, air bersih, dan listrik

persen

74,45

92

52,38

persen

42,83

59

36,67

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pemeliharaan kendaraan dinas Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan perawatan dan perbaikan peralatan kerja Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan bahan dan peralatan kebersihan Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pengadaan alat tulis kantor Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pengadaan barang cetakan dan penggandaan Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pengadaan konsumsi rapat dan tamu Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan rapat dan konsultasi ke luar daerah Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan lembur PNS Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan audit sertifikat ISO 9001-2008 Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penerimaan SP III

persen

93,55

85

41,67

persen

100

100

15,15

persen

63,86

96

63,27

persen

89,4

100

52,45

persen

83,16

95

232,4 5

persen

100

100

54,52

persen

82,15

47

65,1

persen

49

37

16,17

persen

99,97

78

58,23

paket

0

0

0

Jutaan rp

2

3

4,5

31


NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan

14.

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan

15.

Meningkatnya persentase penerimaan pemungutan PBB yang dilaksanakan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Meningkatnya jumlah kepemilikan KTP SIAK penduduk yang wajib KTP Meningkatnya jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK SIAK

Jumlah persentase peningkatan penerimaan PBB yang dapat dipungut

Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba-lomba lembaga adat yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan

b. 1.

2.

3.

4.

c

1.

2.

3.

d 1

2

3

4.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dilaksanakan Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba di bidang KB yang dilaksanakan

Persentase kepemilikan KTP SIAK yang dimiliki penduduk wajib KTP Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK SIAK

Jumlah pertemuan pembinaan lomba-lomba lembaga adat yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba Pokmas yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba di bidang KB yang dilaksanakan

Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba di bidang peranan wanita yang dilaksanakan Kesehatan Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba GSI yang dilaksanakan Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba Kantin Sehat Sekolah Dasar yang dilaksanakan Meningkatnya frekuensi pembinaa lomba tenaga kesehatan yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba di bidang peranan wanita yang dilaksanakan

Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba Dokter Kecil yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba Dokter Kecil yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba GSI yang dilaksanakan Jumlah pertemuan pembinaan lomba Kantin Sehat yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba tenaga kesehatan yang dilaksanakan


ALASAN Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusam pemeliharaan gedung kantor Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pemungutan PBB

SATUAN UKURAN


persen

33,33

100

11,52

persen

70

67,73

40

persen

95

57

95

persen

97

84

99

kali

12

12

14

kali

12

12

14

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba Pokmas Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba di bidang KB Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba di bidang peranan wanita

kali

8

10

12

kali

6

8

10

kali

4

6

8

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba GSI Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan Kantin Sehat

kali

4

6

8

kali

8

8

8

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba tenaga kesehatan Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba Dokter Kecil

kali

6

8

8

kali

8

8

8

Mengatur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan kepemilikan KTP SIAK Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan kepemilikan KK SIAK Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba Desa dan Kelurahan Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba-lomba lembaga adat

32


INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.

SASARAN

e 1.

Pendidikan Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba seni dan budaya yang dilaksanakan

2.

Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba di bidang pendidikan yang dilaksanakan Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba di bidang pemuda dan olahraga yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba di bidang pendidikan yang dilaksanakan

Meningkatnya frekuensi pembinaan lomba Sekolah Sehat/UKS tingkat SD/MI yang dilaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya frekuensi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang berlaku

Jumlah pertemuan pembinaan lomba Sekolah Sehat/UKS tingkat SD/MI yang dilaksanakan

3.

4

f 1.

2.

3.

Meningkatnya frekuensi pembinaan di bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Meningkatnya frekuensi pembinaan Satgas Linmas yang ada

Jumlah pertemuan pembinaan lomba seni dan budaya yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan lomba di bidang pemuda dan olahraga yang dilaksanakan

Jumlah pemantuan dan pembinaan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang berlaku

Jumlah pembinaan di bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan pembinaan Satgas Linmas yang ada

ALASAN

SATUAN UKURAN


Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba seni dan budaya Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba di bidang pendidikan Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan lomba di bidang pemuda dan olahraga Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan Sekolah Sehat/UKS tingkat SD/MI

kali

8

10

10

kali

8

8

8

kali

8

8

10

kali

6

8

10

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan di bidang Lingkungan Hidup Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan Satgas Linmas

kali

4

4

6

kali

2

4

6

kali

2

2

4

2.3.2. Program-Program Strategis Program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Jembrana bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah. Program sebagai penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, merupakan dukungan nyata bagi kebrhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun dengan nyata, sistematis, dan terpadu. Adapun programprogram dimaksud adalah : RENSTRA TAHUN 2011-2015

33


1.

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkataan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Program Pembinaan Masyarakat.

4.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

2.3.3. Kendala dan Hambatan Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Jembrana, serta analisis terhadap LAKIP 2008-2010, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kecamatan Jembrana sebagai berikut: 1.

Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu, yang disebabkan lemahnya kemampuan SDM.

2.

Kurang mampu menyerap anggaran karena keterlambatan penetapan APBD dan terhambatnya jumlah Uang Persediaan (UP) yang diberikan.

3.

Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan dan anggaran di Kecamatan.

4.

Keterbatasan kemampuan SDM maupun jumlah PNS dan masih mempunyai cara pandang hanya rutinitas.

5.

Kurang sesuainya perencanaan dengan pelaksanaan, akibat adanya kebijakan-kebijakan yang muncul dalam tahun berjalan.


34


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA SKPD Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelaksana SKPD yang dipergunakan dalam Renstra Kecamatan Jembrana ini adalah menggunakan analisis SWOT, yang terdiri dari analisis Lingkungan Internal yaitu faktor kekuatan (strong) dan faktor kelemahan (weakness), dan analisis Lingkungan Eksternal yaitu faktor peluang (opportunity) dan faktor ancaman (threat). 3.1.1.

Analisis Lingkungan Internal : a. Faktor Kekuatan (Strong), antara lain : 1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 69 Tahun 2011 tentang

tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Peraturan Bupati Jembrana ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Jembrana. 2. Struktur Organisasi pada Kecamatan Jembrana telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.


35


3. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. 4. Pola kerja di Kecamatan Jembrana yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif. 5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup

memadai

untuk

kelancaran

pelaksanaan

tugas-tugas

di

Kecamatan. b. Faktor Kelemahan (Weakness), antara lain : 1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan

dapat

mendukung

kinerja

Program

Pembangunan

Kecamatan Jembrana 2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat Musrenbang masih belum efektif dan efisien, hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. 3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. 4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan. RENSTRA TAHUN 2011-2015

36


5. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/SKPD yang diharapkan dapat

memperlancar

dan

mempertajam

analisa

perencanaan

pembangunan. 6. Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. 3.1.2.

Analisis Lingkungan Eksternal : a. Faktor Peluang (Opportunity), antara lain : 1. Tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah tertata dengan baik dengan terbitnya Peraturan Daerah Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Jembrana. 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi/SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). 5. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana. 6. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)


37


Desa dan Kelurahan yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. b. Faktor Ancaman (Threat), antara lain : 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan. 2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif. 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jembrana. 4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Adapun telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dan upaya mencarikan solusi terbaik, diantaranya : a. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya. b. Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang, dan antipati terhadap proses perencanaan dalam Musrenbang.


38


c. Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari bottom up planning dari musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan (cenderung ke ”jalan pintas”). d. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. e. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software, maupun brainware. f. Masih rendahnya produktivitas pegawai sehingga mempengaruhi hasil yang dicapai. g. Kurang optimalnya pegawai dalam memanfaatkan sarana dan waktu sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pelaporan-pelaporan. h. Terlalu cepatnya pergeseran atau mutasi pejabat struktural/fungsional dan staf, sehingga berdampak pada putusnya/terhambatnya suatu kegiatan. i. Belum jelasnya pelimpahan kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada Camat oleh Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008. j. Tidak berimbangannya kewenangan yang diberikan kepada Lurah dan Perbekel, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan jauh dari infrastruktur Desa.

3.3. TELAAH RENSTRA Telaah Renstra yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut: a. Belum adanya diklat SDM perencanaan, bagi Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Diklat Keuangan bagi Kasubag Keuangan, PPTK dan Bendaharawan serta Diklat Pengelolaan Asset. RENSTRA TAHUN 2011-2015

39


b. Belum optimalnya koordinasi antar bidang, dan antar SKPD yang salah satu akibatnya adalah belum tepatnya jadwal perencanaan. c. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. d. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Jembrana saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Kecamatan Jembrana. a. Kondisi yang Diinginkan : 1. Dilaksanakannya Diklat Perencanaan bagi Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kasubag. Keuangan, PPTK, Bendahara serta Pengelola Barang. 2. Terlaksananya koordinasi antar Kepala seksi, dan antar SKPD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, sebagai berikut : a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. b. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).


40


c. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). d. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan 3. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik. 4. Munculnya

komitmen

dan

konsistensi

untuk

melaksanakan

dokumen

perencanaan yang telah disepakati. b. Proyeksi Kedepan Kecamatan Jembrana : 1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti. 2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. 3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.


41


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI Pemerintah Kecamatan Jembrana tentu harus mempunyai visi yang merupakan cara mewujudkan dan mencapai tujuan yang dibatasi oleh ruang dan waktu, maka VISI Kecamatan Jembrana adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

yang

dilandasi

Semangat

Kebersamaan,

Kewirausahaan

dan

Pemberdayaan Masyarakat.” 4.2. Misi Misi merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditentukan, adapun MISI Kecamatan Jembrana adalah : 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.


42


4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran akan mengarahkan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan dan sasaran akan dicapai dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Tujuan yang telah ditetapkan terkait dengan pelayanan masyarakat adalah Mewujudkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat Kecamatan Jembrana dengan Sasaran yaitu : 1.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan system pelayanan sederhana, terbuka dan apa adanya.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator kinerja yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dimaksud meliputi antara lain sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel. 4.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2011-2015) Kecamatan Jembrana Indikator Kinerja No

Tujuan

Sasaran

1 1

2 Meningkatkan rasio kepemilikan KTP

3 Meningkatnya rasio kepemilikan KTP

2

Meningkatkan rasio kepemilikan kartu KK

Meningkatnya rasio kepemilikan kartu KK

3

Melaksanakan Pengesahan Surat-surat Keterangan lainnya

Terlaksananya Pengesahan Surat-surat Keterangan lainnya

4

Meningkatkan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina

Meningkatnya Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina

5

Meningkatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina

Meningkatnya Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina


43


1 6

2 Menyusun direktori Organisasi Sospol

3 Tersusunnya direktori Organisasi Sospol

7

Menyusun direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana

Tersusunnya direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana

8

Melaksanakan pembinaan Desa Adat, Subak Abian, Subak Sawah, Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita.

Terlaksananya pembinaan Desa Adat, Subak Abian, Subak Sawah, Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita.

9

Meningkatkan ketersediaan jasa surat menyurat

Meningkatnya ketersediaan jasa surat menyurat

10

Meningkatkan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Meningkatnya ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

11

Meningkatkan pemeliharaan rutin dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Meningkatnya pemeliharaan rutin dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Meningkatkan ketersediaan barang dan jasa untuk kebersihan kantor

Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa untuk kebersihan kantor

13

Meningkatkan Ketersediaan perbaikan peralatan kerja

Meningkatnya Ketersediaan perbaikan peralatan kerja

14

Meningkatkan ketersediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya ketersediaan Alat Tulis Kantor

15

Meningkatkan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

16

Meningkatkan ketersediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya ketersediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

17

Meningkatkan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

18

Meningkatkan volume dan varian peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya volume dan varian peralatan dan perlengkapan kantor

19

Meningkatkan ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

Meningkatnya ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

20

Meningkatkan ketersediaan kebutuhan rapat-rapat dalam dan luar Propinsi

Meningkatnya ketersediaan kebutuhan rapat-rapat dalam dan luar Propinsi

21

Meningkatkan Ketersediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Meningkatnya Ketersediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

22

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Upacara Keagamaan

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Upacara Keagamaan

23

Meningkatkan kualitas dan kuantitasTenaga Administrasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitasTenaga Administrasi

24

Melaksanakan audit sertifikat ISO 9001-2008 setiap tahun

Terlaksananya audit sertifikat ISO 9001-2008 setiap tahun

25

Meningkatkan ketersediaan peralatan gedung kantor

Meningkatnya ketersediaan peralatan gedung kantor

26

Meningkatkan ketersediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/ Operasional

Meningkatnya ketersediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/ Operasional

12


44


1 27

2 Meningkatkan ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 Meningkatnya ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

28

Meningkatkan ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Meningkatnya ketersediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

29

Meningkatkan ketersediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya ketersediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

30

Meningkatkan ketersediaan Pakaian Pegawai

Meningkatnya ketersediaan Pakaian Pegawai

31

Meningkatkan kinerja pembinaan lomba-lomba Desa

Meningkatnya kinerja pembinaan lomba-lomba Desa

32

Menyelenggarakan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

Terselenggaranya Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Strategi yang merupakan rencana tentang serangkaian upaya yang mencakup seluruh konfigurasi sumber daya yang dimiliki untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan dan untuk memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Strategi menentukan tujuan performansi pemerintahan, adapun strategi-strategi yang akan dilaksanakan adalah : 1.

Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan.

2.

Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Perencanaan pada setiap SKPD dan Instansi terkait, dan kemampuan masyarakat dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

3.

Memastikan keikutsertaan publik/masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui keterlibatan mereka dalam setiap proses perencanaan pembangunan di semua level.


45


4.

Memperlancar koordinasi dan komunikasi antar Instansi/SKPD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan.

5.

Menyamakan sistem dan prosedur perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.

Mendorong Instansi/SKPD agar selalu konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati, dan menjaga komitmen terhadap dokumen perencanaan tersebut. Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana

tercantum didalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Jembrana, selengkapnya adalah sebagai berikut: 1.

Penataan Ruang Pengembangan kawasan andalan dan strategis dengan menggunakan kekuatan sumberdaya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 1.

Diseminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

2.

Mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang menuju ke sustainable development.

2.

Perencanaan pembangunan Kebijakan umum pembangunan perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan

kualitas

dan

implementasi

perencanaan

pembangunan

yang

berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:


46


1.

Meningkatkan penggunaan aplikasi SIPPD, dan aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, diupayakan secara realtime report.

2.

Menyusun

pedoman

mengenai

proses

dan

mekanisme

perencanaan

pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang. 3.

Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan public dan para

pemangku

kepentingan

dalam

perencanaan

pembangunan

serta

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan. 4.

Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/SKPD.

5.

Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.

6.

Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJPD 2006-2025.


47


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Jembrana selama 5 tahun ke depan (2011-2015) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Jembrana. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Jembrana akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Jembrana selama 5 tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program-program Kecamatan Jembrana adalah sebagaimana tabel 5.1:


48


Tabel. 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Renstra Pemerintah Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015

Tujuan

Sasaran

1 Mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat Kecamatan Jembrana

2 Meningkatnya kepuasan Masyarakat dengan sistem pelayanan sederhana, terbuka dan apa adanya

Indikator Sasaran

3 Persentase cakupan Penataan Administrasi Kependudukan

INDIKATIF ANGGARAN

Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)

Data Pencapaian Pada awal Tahun RPJM (2010)

Tar-get

Rp. (rb.)

Tar-get

Rp. (rb.)

4 Program Penataan Administrasi Kependudukan

5 Persentase cakupan Penataan Administrasi Kependudukan

6

7

8

9

10

Pencetakan KTP

Jumlah ketersediaan KTP Jumlah ketersediaan KK Jumlah ketersediaan pengesahan Surat-surat keterangan lainnya Jumlah ketersediaan Pemerintah Desa/Kel.

Program dan Kegiatan

Pencetakan KK

Pengesahan Surat-surat keterangan lainnya

Pembinaanpembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan


2011

2012

2013 Tar-get

80

-

85

-

11 88

39.401

39.322

-

38.993

-

13.800

14.214

-

4.021

900

1.064

-

2

-

80

2

2014 Rp. (rb.)

Tar-get

12 -

13 90

38.961

-

-

3.600

3.000

-

4

-

Kondisi Akhir RPJM (2016)

2015 Rp. (rb.)

Tar-get

14

Bidang Penanggu ngjawab

Lokasi

Rp. (rb.)

-

15 92

16

17

20.574

-

20.724

-

-

3.200

-

2.850

-

4.000

-

5.000

-

6.000

-

6

-

6

-

8

-

-

95

18 Kasi Pem & Yanum

19

10

49


1

2

3 Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat

Persentase cakupan pengembangan Data/informasi

Persentase cakupan peningkatan keamanan dan ketertiban umum

4 Program Pemberdayaan Masyarakat

5 Persentase cakupan pemberdaya -an masyarakat

Pembinaan Pokmas

Jumlah ketersediaan pokmas

2

Program Pengembangan Data/ Informasi

Persentase cakupan pengembangan Data/informasi

80

Peningkatan data dan informasi Kecamatan

Jumlah ketersediaan pengembangan Data/informasi

1 Dok

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

Persentase cakupan peningkatan keamanan dan ketertiban umum

Penyusunan Direktori Orsospol

Jumlah ketersediaan direktori Orsospol


6

7

80

8 80

80

-

4

80

1 Dok

-

9 85

-

11 88

-

7

-

-

83

-

10

1 Dok

12 -

13 90

10

-

-

-

-

-

-

-

-

15 92

10

-

85

-

1 Dok

14

-

16

17 -

95

13

-

15

90

-

95

-

1 Dok

1 Dok

80

-

85

-

88

-

90

-

92

-

95

2

-

4

-

6

-

8

-

8

-

11

18 Kasi PMD

19

Kasi PMD

Kasi Trantib

50


1

2

3

Persentase cakupan peningkatan kelembagaan Desa/Adat

Persentase cakupan upaya kesehatan masyarakat

4 Penyusunan Direktori Daerah Rawan Bencana

5 Jumlah ketersediaan direktori daerah rawan bencana

Program Peningkatan Kelembagaan Desa Adat

Persentase cakupan peningkatan kelembagaan Desa/Adat

Pembinaan Lembaga Desa/Adat

Jumlah ketersediaan lembaga Desa/Adat

Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase cakupan upaya kesehatan masyarakat

Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah ketersediaan peralatan pemulihan kesehatan masyarakat


6 -

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

-

4

-

6

-

8

-

8

-

10

80

-

85

-

88

-

90

-

92

-

95

2

-

3

-

5

-

7

-

8

-

9

70

70

96.121,685

-

-

-

-

70

70

96.121,685

-

-

-

-

80

-

19

Kasi Sosbud

Sekretariat

51


1

2

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyara kat

3 Persentase cakupan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas

Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran

4 5 Peningkatan Persentase Pelayanan BLUD cakupan Puskesmas peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas

6 70

7 70

8 41.130,9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

-

-

-

18 Sekretariat

Pelayanan BLUD Puskesmas

Jumlah ketersediaan pelayanan BLUD puskesmas

-

-

41.130,9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran

70

70

597.830,3

75

506.504,7

80

213.247,35

85

217.423,2

90

239.165,52

95

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah ketersediaan materai Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air,listrik dan internet

4.500

1.040 lmbr

4.920

600 lmbr

2.700

600 lmbr

2.700

630 lmbr

2.970

650 lmbr

43.048,5

4 pket

40.028

4 pket

44.400

4 pket

51.786

4 pket

56.965

4 pket


900 lmbr

4 pket

900 lmbr 4 pket

19

Sekretariat

52


1

2

3

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


5 Jumlah ketersediaan Jasa Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jumlah ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 8 unit

7 8 unit

8 256.203

9

2 pket

2 pket

58.324,6

2 pket

60.443

2 pket

65.343

2 pket

67.512,85

2 pket

2 pket

62.200

-

-

2 pket

6.600

2 pket

7.100

80 jenis

80 jenis

48.061,2

60 jenis

32.295,7

2 pket

2 pket

-

21.673

-

-

10

11 -

2 pket

12.018

-

-

12

13 -

43 jenis

2 pket

8 kompo nen

24.647

11.212,75

3.017,6

14

15 -

43 jenis

2 pket

8 kompo nen

24.647

11.212,75

3.017,6

16

17

18

-

-

2 pket

74.264

2 pket

2 pket

7.810

2 pket

27.111,7

55 jenis

2 pket

12.334,03

2 pket

11 kompo nen

3.319,36

14 komponen

50 jenis

19

53


1

2

3

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangundangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat dalam dan luar Propinsi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Penyediaan Upacara/ Upakara Keagamaan


5 Jumlah ketersediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangundangan Jumlah ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/ Kantor Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan Rapatrapat dalam dan luar Propinsi Jumlah ketersediaan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Jumlah ketersediaan Upacara/ Upakara Keagamaan

6

7 -

8 -

9

10

-

-

11 1 pket

12 2.400

13 1 pket

14 2.400

15 1 pket

16 2.640

17 1 pket

2 pket

2 pket

20.300

2 pket

23.000

-

-

-

-

-

-

-

2 pket

2 pket

24.000

2 pket

6.000

2 pket

8.682

2 pket

7.182

2 pket

7.900,2

2 pket

2 pket

2 pket

31.920

19.000

-

-

-

-

-

-

-

2 pket

-

-

-

-

-

12 bln

24.320

12 bln

22.940

12 bln

25.234

12 bln

-

-

-

5 pket

15.500

5 pket

16.925

5 pket

16.925

5 pket

18.617,5

5 pket

18

19

54


1

2

3

4 Penyediaan Tenaga Administrasi

5 Jumlah ketersediaan Tenaga Administrasi Jumlah ketersediaa n ISO 90012008

6 5

5

8 27.600

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan Pengandaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah ketersediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Jumlah ketersediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

ISO 9001-2008

Persentase cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


2 pket

7

70

9 6

10 76.800

-

1 pket

48.909,05

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

-

-

-

-

-

45.500

-

-

-

-

-

-

-

75

185.728,5

80

167.655,85

85

107.480

90

118.228

95

-

-

-

-

-

2 pket

10.700

2 pket

10.500

2 pket

11.550

2 pket

-

-

-

1 unit

58.680

I unit

60.000

-

-

-

-

-

48.909,05

2 pket

10.000

5.500

2 pket

2 pket

2 pket

12.000

2 pket

5.000

2 pket

19

Sekretariat

55


1

2

3

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Persentase cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

5 Jumlah ketersediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jumlah ketersediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

6 -

7 -

8 -

9 5 pket

10 92.798,5

11 4 pket

12 79.955,85

13 4 pket

14 86.980

15 4 pket

16 95.678

17 4 pket

-

-

-

2 pket

24.250

10 unit

5.000

10 unit

5.000

11 unit

5.500

11 unit

95

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

-

75

15.000

80

17.500

85

17.200

90

18.920

Penyediaan Pakaian Khusus Harihari tertentu

Jumlah ketersediaa n Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

-

-

-

40 stel

15.000

50 stel

17.500

48 stel

17.200

60 stel

18.920


18

19

Sekretariat

56


1

2

3 Persentase cakupan Pembinaan Masyarakat

4 Program Pembinaan Masyarakat

5 Persentase cakupan Pembinaan Masyarakat

6

Pembinaan Lomba-lomba

Jumlah ketersediaa n Lombalomba Jumlah ketersediaa n Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

2 pket

6 pket

Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

Jumlah Anggaran


7 70

8 49.300

9 75

10 66.300

11 80

12 139.630

13 85

14 156.130

15 90

16 171.743

2 pket

25.000

3 pket

31.750

3 pket

89.180

3 pket

92.180

3 pket

101.398

3 pket

6 pket

24.300

7 pket

34.550

7 pket

50.450

7 pket

63.950

7 pket

70.345

7 pket

70

833.291,94

602.533,2

535.033,2

498.233,2

17 95

18 Sekretariat

19

548.056,52

57


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Jembrana bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/SKPD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2011-2015 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dicapai tahun ini oleh Kecamatan Jembrana dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan sistem pelayanan yang sederhana, terbuka dan apa adanya.

2.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Rincian indikator kinerja SKPD Kecamatan Jembrana tercantum dalam sebagaimana

tabel 5.2 di atas dan tabel 6.1: Tabel. 6.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Jembrana NO.

SASARAN

1.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan sistem pelayanan yang sederhana, terbuka dan apa adanya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah rasio kepemilikan KTP

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan perekaman dan pencetakan KTP

Jumlah rasio kepemilikan Kartu KK

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pencetakan KK Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan legalisir surat-surat keterangan lainnya Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan Desa/Kelurahan Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan Pokmas

Jumlah ketersediaan legalisir suratsurat keterangan lainnya Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina Jumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibina


ALASAN

SATUAN UKURAN

orang

KK berkas

Desa/Kelurahan

Pokmas

58


NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah ketersediaan direktori Organisasi Sospol Jumlah ketersediaan direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana Jumlah ketersediaan Lembaga Adat/Desa

2.

ALASAN Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan direktori Organisasi Sospol Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan direktori Pendataan Daerah Rawan Bencana Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pembinaan Lembaga Adat/Desa

SATUAN UKURAN Orsospol

Desa/Kelurahan

Lembaga Adat/Desa

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jumlah ketersediaan materai Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, Air,Listrik. dan Internet

Persentase peningkatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah ketersediaan Jasa dan Alat Kebersihan Kantor Jumlah ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik Jumlah ketersedian surat kabar/ majalah Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah ketersediaan makan dan minum rapat dan tamu Jumlah ketersediaan Volume Perjalanan dalam dan Luar Propinsi Jumlah ketersediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Jumlah ketersediaan Upakara / Banten keagamaan Jumlah ketersediaan Tenaga Administrasi Persentase pelaksanaan audit sertifikat ISO 9001-2008


Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan jasa surat menyurat Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan telpon, air bersih, dan listrik

lembar

Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan jasa dan alat kebersihan kantor Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan Jasa perbaikan peralatan kerja Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan pengadaan alat tulis kantor Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan alat listrik dan elektronik Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan surat kabar/ majalah Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan makan dan minum rapat dan tamu Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan volume perjalanan dalam dan luar Propinsi Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan Upakara/Banten Keagamaan Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusam penyediaan tenaga administrasi Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan audit sertifikat ISO 9001-2008

unit

paket

unit

unit

jenis

paket

komponen

eksemplar

paket

paket

paket

paket

paket

orang

paket

59


NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah ketersediaan printer dan kursi tamu Jumlah ketersediaan Sewa Sarana Mobilitas Darat Jumlah ketersediaan Pemeliharaan Gedung dan Taman Kantor Jumlah ketersediaan Jasa Service, BBM dan Pelumas, STNK Kendaraan Dinas Jumlah ketersediaan Jasa Service AC Jumlah ketersediaan pakaian Olahraga Jumlah ketersediaan tenaga kontrak, hadiah dan seragam tim Jumlah Piala dan Tropi, Spanduk, dan kegiatan Pementasan Seni Tahun Baru


ALASAN Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan printer dan kursi tamu Mengatur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan sewa sarana mobilitas darat Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan pemeliharaan gedung dan taman kantor Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan jasa servis, BBM dan Pelumas, STNK kendaraan dinas Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan jasa service AC Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan pakaian olahraga Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan tenaga kontrak, hadiah dan seragam tim Mengukur kinerja organisasi dalam pengaturan urusan penyediaan Piala dan Tropi, Sapnduk, dan kegiatan pementasa seni Tahun Baru

SATUAN UKURAN unit

unit

paket

paket

unit

stell

paket

paket

60


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan Tahun 2015. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Jembrana. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Jembrana. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Jembrana telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.


61


Renstra Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 juga merupakan acuan bagi seluruh unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Jembrana dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Jembrana 2006-2025. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut: 1. Dalam Restra Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jembrana dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2015. 2. Renstra Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Jembrana, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan para Kasi dan Kasubag yang ada di lingkungan Kantor Camat Jembrana. 3. Renstra Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Jembrana (Renja Kecamatan Jembrana) untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana. 4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Jembrana, keberadaan Renja Kecamatan Jembrana harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Jembrana (RKA-Kecamatan Jembrana). 5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Jembrana dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.


62


6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-SKPD Kecamatan Jembrana Tahun 2011-2015 yang tercermin dari Renja-SKPD Kecamatan Jembrana, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Jembrana, 17 Januari 2014 Camat Jembrana,



63

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA TAHUN KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents