RENCANA STRATEGIS KOMISIPEMIUHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 20IS KOMISf. n>c. f-lhan M KABUPATEN JEMBRANA

RENCANA STRATEGIS KOMISIPEMIUHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 20IS•2019 KOMISf

.•i

3',

n>c

f-lHAN M

Kom si

pemiiihan umu KABUPATEN JEMBRANA Jalan Udayana No. 40 Negara - Bali Teip.(0365)43944 - Fax.(0365)43731 I

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 - 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang

: bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 -

2019, dipandang perlu

menetapkan Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 - 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor

Negara

104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);

3.

Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Nasional 2015 - 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03); 4.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 5.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Keputusan Komisi ,

-2-

6.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015, tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Memerhatikan

Benta Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04/BA-KPU.JBR/II/2016, tanggal 04 Februari 2016.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 - 2019.

KESATU

Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 - 2019.

KEDUA

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. KETIGA

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. KEEMPAT

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Negara pada tanggal 04 Februari 2016

KETLyrt¥!%»SI PEMILIHAN UMUM M

SiNA,

<9 a

I GU

ARMASANJAYA A# *

Tembusan disampaikan kepada Yth ; 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum R1 di Jakarta.

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di Denpasar 3.

A r s i p.

^

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah

kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yartg telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Jembrana, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Jembrana. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Jembrana dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaransasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 20152019, demikian pula visi dan misi KPU.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Kabupaten Jembrana harus melaksanakannnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra KPU Kabupaten Jembrana 2015-2019 yaitu "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemiluyang LUBER,dan JURDIL,serta NgulatiJembrana Santih Ian Jagadhita" Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Negara,04 Februari 2016 Kag»si"B^ilihan Umum Jembrana

m

I Gusti

A

rmasanjaya.ST

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAM BAR

IV

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK.

BAB I

VI

PENDAHULUAN.

1.1. KONDISI UMUM.

1.1.1. KEDUDUKAN DAN TUGAS

1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

BAB II

BAB III

1.1.3 STRUKTUR SUMBERDAYAMANUSIA.

15

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.

20

1.2.1. POTENSI ,

21

1.2.2. PERMASALAHAN.

23

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KAB. JEMBRANA

30

2.1 VISI KPU KABUPATEN JEMBRANA

30

2.2. MISI KPU KABUPATEN JEMBRANA.

30

2.3. TUJUAN KPU KABUPATEN JEMBRANA,

31

2.4. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN JEMBRANA.

31

ARAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI

34

3.1 ARAM KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL

34

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KAB. JEMBRANA

34

3.3 KERANGKA REGULASI KPU KAB. JEMBRANA

43

BAB IV

BABV

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

45

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

49

4.1 TARGET KINERJA

49

4.2 KERANGKA PENDANAAN

59

PENUTUP

68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KPU KAB. JEMBRANA TH 2015-2019 LAMPIRAN II :SEJARAH PERJALANAN PEMILU KAB. JEMBRANA 2009-2015

111

"v;

[

DAFTAR GAM BAR

Gambar 1. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Jembrana. Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana

IV

„

Tsawwc

label 1. Rekapitulasi PNS dilingkungan KPU Kab. Jembrana

16

label 2. Rekapitulasi PNS KPU Kab. Jembrana berdasarkan Pendidikan

16

label 3. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

26

label 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

35

label 5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

40

label 6. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

41

label 7. Target Kinerja KPU Kab. Jembrana 2015-2019

49

label 8. Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Jembrana 2015-2019

60

label 9. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kab. Jembrana 2015-2019

61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Anggaran KPU Kab. Jembrana Tahun 2010-2014

VI

17

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas

kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa "ifyoufail to plan,you are planning tofail". Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana

kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan

inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah

diamanatkan

oleh

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

untuk

menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Untuk melakukan

implementasi di tingkat lokal maka peran KPU Kabupaten Jembrana menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan

eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah

melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Jembrana, menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana untuk periode 2015 - 2019.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 - 2019, maka Restra KPU Kabupaten Jembrana RENSTRA KPU KABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

T

memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima] tahun mendatang. Restra KPU Kabupaten Jembrana dibuat berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu

merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Di Kabupaten jembrana dimulai dari Pemilu Legislatif Tahun 2004, 2009 dan 2014. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, 2009, dan 2014. Untuk

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten jembrana Tahun 2005,

2010 dan 2015 dengan beragam konstelasi politikyang melingkupinya.(Sebagaimana terlampir dalam lampiran 2)

1.1.1 KEDUDUKAN DAN TUGAS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten jembrana.

Kedudukan:

Pada Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Tugas dan Wewenang:

Pada Pasal 10 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah :

1.) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPDJ, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)meiiputi:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

RENSTRA KPU KABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta

wajib

menyerahkannya

kepada

saksi

peserta

Pemilu, Panwaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j.

Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota

dan

mengumumkannya;

k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

1. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;


3"

0. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;

2.) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jernbrana dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Waki!Presiden meliputi:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f.

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara panghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 1. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan


m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

3.) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota, meliputi:

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota; b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan;

d. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;

e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;

g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. Menetapkan pasangan Galon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan; j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;

1. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;

m. Mengumumkan Galon Bupati/Walikota terpilih dan membuat berita acaranya; n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;


0. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman

r.

KPU dan/atau KPU Provinsi;

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Bupati/Walikota; t. Menyampaikan basil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.J Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

a. Melaksanakan perencanaan program dan anggaran sesuai dengan pedoman KPU Provinsi;

b. Melaksanakan penetapan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan pedoman KPU Provinsi;

c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan

KPPS

dalam

Pemilihan Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

dengan

memperhatikan pedoman dari KPU Provinsi dan KPU;

d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU Provinsi;

e. Menyusun daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan data terakhir:


niiipv^'

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

g. Menerima penetapan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur telah memenuhi persyaratan dari KPU Provinsi Bali;

h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota; i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kabupaten;

j. Menerima Keputusan KPU Provinsi untuk hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya kepada masyarakat;

k. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi;

1. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;

0. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

p. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

r. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi; dan

s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.


Sesuai Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) berbunyi : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi. C3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Memperhatikan hal tersebut maka

ada sebuah fenomena baru dimana soliditas KPU di semua lapisan harus terjamin demi lancarnya pelaksanaan pemilu maupun pemilihan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga tanggung jawab masing-masing lapisan seiring sejalan.

1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana merupakan bagian dari Komisi

Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lemhrana Ketua KPU

Anggota KPU

Sekretaris

Tenaga Profesional

Sub Bagian Sub Bagian Program dan

Teknis

Sub Bagian

Sub Bagian Keuangan,

Pemilu dan

Hukum

Umum,dan

Data

Hupmas


Logistik

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundangundangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat] Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur

organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Gambar 2. Struktur Oreanisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lemhrana Sekretaris

Sub Bagian Sub Bagian Program dan

Teknis

Sub Bagian

Pemilu dan

Hukum

Data

Hupmas

Sub Bagian Keuangan, Umum,dan Logistik

Tugas dan Wewenang Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 16 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, yaitu:

[1] Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

[2] Dalam

melaksanakan

tugasnya

Sekretaris

KPU

Kabupaten/Kota

bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 17 PKPU Nomor 06 Tahun 2008 yaitu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. Memberikan dukungan teknis administratif;

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RENSTRA KPU KABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

g. Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 19 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana berwenang:

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 PKPU Nomor 06 Tahun 2008,Sekretariat KPUJembrana berkewajiban: 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Jembrana.

Sesuai dengan Pasal 21 PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana bertanggung Jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang danjasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Masing-Masing Sub Bagian berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain :

A. Sub Bagian Program dan Data meliputi:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu; 2.

Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;

3.

Mengelola, menyusun data pemilih;


4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;

5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;

6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu; 7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;

8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;

9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggaraan Pemilu;

10. Menyusun dan mengolola laporan pelaksanaan Subbagian program dan data;

11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Program dan Data;

12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Program dan Data;

13. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Jembrana;

14. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU; dan

15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. B. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas meliputi:

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Jembrana;

2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jembrana;

3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;

4. Menyusun dan mencari bahan draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jembrana;

6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Jembrana dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;


H"

7. Mengumpulkan dan mengidenfikasikan bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksana kampanye;

10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; 11. Mengumpulkan dan mengidenfikasi bahan dan informasi pedoman teknis

bina partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 12. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;

13. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan- bahan yang dperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas;

15. Membantu mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;

16. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas; dan

17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. C. Sub Bagian Hukum meliputi:

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk mated penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu; 2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;

3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;

4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;

5. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum; 6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;

7. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

8. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;

RENSTRA KPUKABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

12

9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Hukum;

10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;

11. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;

12. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Jembrana;

13. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu; 14. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;

15. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu; 16. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

17. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Hukum; dan

18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. D. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik meliputi:

1. Menyusun dan melakukan urusan kersipan, surat menyurat, pengetikan dan ekspedisi;

2. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;

3. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing- masing; 4. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; 5. Mencatat dan menyusun surat masuk atau keluar; 6. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk atau keluar;

7. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

8. Menyusun dan mencatat himpunan naskah dinas yang keluar; 9. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; 10. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

11. Mengelola dan memelihara barang invertaris milik negara;

12. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum;

13. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;

14. Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan; RENSTRA KPU KABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

^

15. Memberi informasi terbaru menyangkut penggolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jembrana;

16. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;

17. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;

18. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

19. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

20. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum;

21. Menyusun dan melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Umum;

22. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain; 23. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan; 24. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;

25. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

26. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti

dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

27. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;

28. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Subbagian Umum;

29. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPAK);

30. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi; 31. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;

32. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Subbagian Umum; dan

33. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 - 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dibalut dalam 2(dua] buah program kerja yang mengikat ke dalam [internal) dan keluar [eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


14

yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja kegiatan; dan program yang bersifat eksternal adalah Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas] indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan sasaran

kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, balk ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi.

1.1.3 STRUKTUR SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM KPU Kabupaten Jembrana yang status kepegawaiannya per 31 Desember 2015 sebanyak 23(dua puluh tiga] orang dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: 1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Jembrana. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 7(tujuh) orang atau 30,43%;

2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)sebanyak 6(enam) orang atau 26,09%; dan

3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 43,47%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana yang berjumlah 23(dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 7(tujuh) orang PNS DPK dan 6(enam) orang PNS Organik dan 10 (sepuluh) orang honorer + non PNS (sebagaimana label 1.1.2 dibawah) maka pegawai KPU Kabupaten Jembrana masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas,

dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 1 berikut:


\5

Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana

JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT KPU

TOTAL

KABUPATEN JEMBRANA DPK

ORGANIK

HONORER

7

6

10

23

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU

Kabupaten Jembrana dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan 52 sebanyak 2 (duaj orang, 51 sebanyak 5 (HmaJ orang dan D3 sebanyak 2 (dua) orang, dan 5LTA sebanyak 4 (empat) orang,sebagaimana tabel 2 dibawah.

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Jembrana Berdasarkan Pendidikan

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

2

3

1

52

2

2

51

5

4

03

2

7

5LTA

4

TOTAL

13

Melihat kondisi umum organisasi, dengan jumlah 5DM seperti ini maka KPU

Kabupaten Jembrana masih kekurangan 5DM dan dengan 5DM yang kurang, KPU RENSTRA KPU KABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

16

Kabupaten Jembrana juga sebagai lembaga vertikal belum memiliki Gedung Kantor sendiri karena status pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas

dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 Chma) tahun, yakni dari

tahun 2010 - 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya dibandingkan dengan anggaran tahun

sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan pada tabel 4 sebagai berikut.

Grafik 1.

Anggaran KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2014 (dalam ribuan rupiah)

14.000.000 12.000.000 lO.OOO.OOO

S2010

8.000.000

■ 2011

6.000.000

P2012

4.000.000

■ 2013

2.000.000

□ 2014

O

fl

0

II

2010

2014

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Komisi Pemilihan Umum yang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai 50,85,

pada tahun 2013 meningkat menjadi 54,28 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013


17

Komisi Psmilihan Umum masih msmperolsh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDPJ. Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arab kebijakan Komisi Pemilihan Umum akan menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 danPermenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Jembrana mencakup 8(delapan) area perubahan, antara lain:

(1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Jembrana dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

(2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui

pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;

(3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang diharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain; (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang bermuara

pada pengingkatan SDM KPU Kabupaten Jembrana, yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem

rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;

(5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretiat KPU Kabupaten Jembrana;

(6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana;


\8

(7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan

(8) Ferubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KFU Kabupaten Jembrana yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara, dengan semangat Bhakti yang tinggi.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Fresiden dan Wakil Fresiden di tahun 2014. Dalam

pemilu tersebut, KFU Kabupaten Jembrana telah membuktikan dengan berbagai prestasi antara lain untuk pernghargaan Kabupaten/Kota tingkat Nasional yang diselenggarakan

oleh Komisi Pemilihan Umum, KFU Jembrana meraih penghargaan di kategori Daftar Femilih Berkualitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

Fencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan

untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Seluruh masyarakat di Kabupaten Jembrana untuk memperoleh informasi

publik

dalam

penyelenggaraan

rangka

mewujudkan

Negara,

baik

serta

dalam

peran tingkat

aktif masyarakat dalam pengawasan

pelaksanaan

penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan

dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum [KFUJ Kabupaten Jembrana serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului

dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik

setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Femutakhiran Data Femilih (Sidalih), Sistem Fenghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu). Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama

KFU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan


19

dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum

(Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, suarat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2. POTENSI DAN FERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;

2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan

kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panwaslu Kabupaten, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan [strengths) dan kelemahan [weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang [opportunities) dan ancaman

[threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Jembrana, maka analisis potensi dan

permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensidimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan


20

Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

KPU Kabupaten Jembrana telah berhasil menunjukkan lembaga yang mandiri dan

bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupatl Tahun 2010, Pemilihan Umum Gubernur 2013, DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden Tahun 2014, dimana keputusan KPU

Kabupaten Jembrana dalam penetapan basil rekapitulasi suara di wilayah Kabupaten Jembrana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten

Jembrana telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia. Setiap pegawai KPU Kabupaten Jembrana telah

memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- KPU Kabupaten Jembrana memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia hal ini memperkuat kelembagaan KPU Kabupaten Jembrana.

- KPU Kabupaten Jembrana dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.

- Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Jembrana.

c. Aspek Kepemimpinan

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Jembrana memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Jembrana kearah lebih baik.

- Pimpinan KPU Kabupaten Jembrana mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.


JT

ipBiipWIBHPPipppP

- Pimpinan KPU Kabupaten Jembrana dapat menciptakan suasana kondusif untuk

terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

- Pimpinan KPU Kabupaten Jembrana telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.

- Pimpinan KPU Kabupaten Jembrana berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Ferencanaan dan Anggaran

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini

berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e.Aspek Business Process dan Kebijakan

- Organisasi KPU Kabupaten Jembrana berupaya melakukan identifikasi, membuat

dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu

dan

memperbaiki

mekanisme/tatalaksana

serta

melaksanakan

perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders.

- KPU Kabupaten Jembrana telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami. - Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

- Organisasi KPU Kabupaten Jembrana berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.


^

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi KPU Kabupaten Jembrana. Teknologi informasi yang digunakan oleh

organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders . Layanan Informasi berupa penyampian data pemilih dalam Pemilu dan basil perolehan suara Pemilu di wilayah Kabupaten Jembrana.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

- Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.

- Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.

- Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2 Permasalahan

1. Kelembagaan

- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit

kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.

- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih

terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan - Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten jembrana merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK)sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:


23

a. Ketergantungan KPU kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari

SGbelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan klnerja mereka.

b. Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban klnerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan dl instansl asal.

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sederajat.

- Penguasaan teknologi informasi oleh pegawai dan pejabat di KPU Kabupaten Jembrana masih rendah. Hal ini sangat menghambat proses bisnis KPU Kabupaten Jembrana yang mestinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi klnerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU

Kabupaten Jembrana perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Ferencanaan dan Anggaran

~ Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

- Implementasi dari perencanaan klnerja, pengukuran klnerja, pelaporan klnerja dan evaluasi klnerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen klnerja organisasi.

- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan masih ada temuan oleh BPK.


24

5. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur[SOP] yang ada. - Organisasi KFU Kabupaten Jembrana belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SFP) atas setiap jenis layanan yang berikan. - Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.

- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KFU Kabupaten Jembrana masih banyak dimiliki oleh Femerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KFU yang tetap. Disamping itu, kantor KFU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Femda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

- Sarana di bidang IT yang dimiliki oleh KFU Kabupaten Jembrana sampai saat ini cukup memadai.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- Masih adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KFU Kabupaten Jembrana.

- Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KFU Kabupaten Jembrana karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KFU Kabupaten Jembrana masih lemah.

- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KFU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, balk pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:


2?

Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.

- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

- Peran website KPU Kabupaten Jembrana sangatlah strategis, namun update terhadap informasinya berjalan lambat.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan

faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3.

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL

Kekuatan {Strengths)

Kelemahan {Weaknesses)

• Mandat UU Nomor 15 Tahun

• Overlapping program dan

2011

kegiatan antar unit kerja(Wl)

• tentang penyelenggara pemilu

• Beban

(SI)

• Komitmen pimpinan kuat(S2)

kerja

pegawai tidak

• proporsional(W2)

• Disparitas kompetensi pegawai

• Reformasi Birokrasi yang telah

(W3)

• Parsialitas manajemen kinerja

• dicanangkan (S3)

(W4) • Sistem pengawasan atas

• SDM yang besar (S4)

y

pengelolaan anggaran lemah (W4)

• Pegawai memiliki persepsi yang j

samaakan tugas dan fungsi

j

organisasi (S5)

»

• Distorsi staf yang malas

terhadap yg lainnya(W5) ill-.

! • Kerarifan lokal : tri hita

• Belom seiramanya semangat dan

■

kararana, sradha bhakti,jengah 1

gerak komisioner dengan

I

dan wirang (S6)

sekretariat(W6)

1

!• Latar belakang SDM yang | • Ego sektoral(W 7) RENSTRA KPU KABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

26

"^muKBTs^iner (^s/j

-■ J

I* Ruangkerja menjadi satu

|

1 kesatuan yang utuh (S8) j • Budayayangberorientasi

1 |

1

i

1

j

kepada pimpinan (59)

• Pimpinan belom sepenuhnya mampu menjadi panutan (W8) • Efektifitas pelaksanaan SOP

|

(W9)

1 • Pengalaman penyelenggaraan 1

• Standar dan Maklumat

Pelayanan belum sepenuhnya

pemilu (SIO)

dibuat (WIO)

1

1 • Fasilitas IT cukup memadai i

|

• Sarana dan Prasarana terbatas

(Sll)

(Wll)

^

p

^1 • Pemanfaatan teknologi

1

■■^1 • Loyalitas pegawai rendah (W13)

belum optimal

• Pagu anggaran belum memadai 1'' ^

(W14)

• Reward and phunismen kepada Komisioner belom jelas (W15) f

^

FAKTOR E KSTERNAL

Peluang {Opportunity)

• Sasaran pokok pembangunan • demokrasi Indonesia (01) • Animo partisipasi masyarakat dalam

Ancaman {Threats)

1 • Peraturan perundangan tentang 1 • sistem pemilu mudah berubah

j

(Tl)

1 • Opini publik mudah digeser (T2) 1

i • Aksi demonstrasi ketidakpuasan • pemilu tinggi (02)

hasil pemilu yang berakhir ricuh

1 • Hubungan baik dengan Bawaslu,

(T3)

1 • Gugatan hasil pemilu yang tidak ■

• DKPP dan lembaga penegakan

berdasar pada bukti (T4)

, • Mayoritas SDM dengan status DPK(T5)

• hukum lainnya (03)

• Distribusi logistik terkendala oleh Keberadaan penyedia •


barang dan jasa (T6)

21

• Potensi pengembangan SDM (04) • Kesempatan pendidikan formal dan

• diklat(05)

• Kemajuan Teknologi Informasi

j* Intervensi oleh pemerintah 1 daerah (T7) I* Dipersalahkan secara etikwalau

1

secara hukum tidak salah (T8)

1 • Rekomendasi Bawaslu (T9) 1

. .

(06)

• Harapan masyarakat tinggi(07)

.

—

• Inkonsistensi peserta pemilu (TIO) 1

*,

^ '''ft

^

^

J

Bsrdasarkan idsntifikasi faktor kunci tersebut, maka stratGgi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength - Opportunity [S-0) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilai-

nilai Yadnya Bhakti untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu, dengan menunjung tinggi nilai-nilai Trihitakarana;

c. Peningkatan kualitas KPU Kabupaten Jembrana, dengan mengedepankan nilainilaijengah dan wirang;

d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi.

2. Strategi Weakness - Opportunity [W-0) : Strategi mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang eksternal.

a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja; b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;

d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran dengan konsep Tatwamasi;

e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan;


28

g. Menggali dan mengimplementasi kearifan lokal Bali yang relevan dalam meningkatkan klnerja lembaga; h. Meningkatkan

rasa kebersamaan dalam team

work yang solid tanpa

meninggalakan tanggung jawab masing-masing; 1. Merangsang pimpinan selalu berupaya menjadi contoh bagi jajaran KPU Kabupaten Jembrana;

j. Meningkatkan penguasaan IT bagi segenap staf dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana.

3. Strategi Strength - Threat (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait, dengan semangat selung-Iung sebayantako]

b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan, dengan memanfaatkan adat dan budaya Bali; c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4. Strategi Weakness - Threat [W-T] : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;

b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dengan semangat paras paros sarpanaya;

c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan mengedepankan semangatjagra;

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. e. Secara bertahap meningkatkan jumlah pegawai organik, dengan pengangkatan baru atau mutasi.

f. Membuka seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu

g. Memelihara hubungan secara proporsional dengan pemerintah Kabupaten Jembrana

h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu. 1. Secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf KPU Kabupaten Jembrana.

RENSTRA KPU KABUPA TEN JEMBRANA 2015-2019

29

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN JEMBRANA

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana adalah:

MenjadiPenyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihanyang Mandiri,Professional,dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemiluyang LUBER,danJURDIL,serta NgulatiJembrana Santih IanJagadhita

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU

Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Jembrana sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Jembrana juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Bali

dapat tetap terjaga ditengah-tengan belangsungnya Pemilihan maupun Pemilu sehingga Pemimpin yang terpilih nanti mengabdi kepada Jembrana dengan tulus ikhlas dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat Jembrana. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Jembrana merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum

dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini

menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Jembrana memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Ngulatijembrana Santih IanJagadhita. 2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengalami perubahan sebagai berikut:


30

1. Menjadi Penyelenggara Pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Baliyang Santih Ian Jagadhita;

2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan {voc populi vac del) dengan pengendalian hukum karma phala; 3. Menjadi pusat layanan yang adil bagi stakeholder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan dengan semangat wasudewa kutumbakam;

4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;

5. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Jembrana yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;

6. Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya Bali yang Santih Ian Jadathita.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi RENSTRA KPU KABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

J\

yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3

tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan [2015 - 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 [satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

RENSTRA KPUKABUPATENJEMBRANA 2015-2019

32

3. Meningkatnya Kualitas implemenasi Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut;

a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi; b. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP;

c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.


33

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arab Kebijakan dan Strategis Nasional Dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 dan Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2015-2019 maka agenda pembangunan yang ditempuh antara lain :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; 3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi.

3.2 Arab Kebijakan dan Strategi Komisi Femiliban Umum Kabupaten Jembrana

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 - 2019, akan menggunakan 3 (tiga] program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit

kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang sebagai pedoman arahan kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Jembrana pada kurun waktu 2015 - 2019 adalah sebagai berikut. a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program [outcome] yang hendak dicapai adalah ; terlaksananya fasilitasi

pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Kabupaten Jembrana, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data

Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten Jembrana; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Jembrana; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arab kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;


34

2. Menyelenggarakan

pengelolaan

data,

dokumentasi,

pengadaan,

pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeilharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;

4. Menyelenggarakan

pembinaan

SDM,

pelayanan

dan

administrasi

kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;

6. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut: Tabel 4.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya NO.

1

KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pelaksanaan

Meningkatnya pembinaan

Persentase meningkatnya kapasitas

akuntabilitas

perbendaharaan

pengetahuan /pemahaman para

pengelolaan

pejabat perbendaharaan pada KPU,

administrasi

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam

keuangan di

pengelolaan keuangan

Lingkungan Setjen

Terlaksananya sistem akuntansi

Jumlah laporan sistem akuntansi dan

KPU

dan pelaporan keuangan

pelaporan keuangan

Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

Jumlah juklas/Juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Terselesaikannya permasalahan

Persentase penyelesaian

pengelolaan keuangan

permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota


35

Tersusunnya laporan

Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota

pertanggungjawaban

yang menyampaikan laporan

penggunaan anggaran

pertanggungjawaban penggunaan

anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid Fasilitasi

Terlaksananya pembinaan

Persentase pola pengelolaan logistik

Pengelolaan Data,

koordinasi

Pemilu di tingkat satker

Dokumentasi,

tingkat satker dalam mengelola

Pengadaan,

logistik

Pendistribusian,

pemilu

Pemeliharaan dan

Terlaksananya pelembagaan

Persentase pelembagaan SOP

Inventarisasi

SOP

pengelolaan logistik Pemilu

Logistik Pemilu

pengelolaan logistik Pemilu Tersusunnya standar logistik

Persentase penyusunan standar

Pemilu

logistik Pemilu

Terlaksananya pengendalian

Persentase penyusunan administrasi

dan pengaturan administrasi

pengelolaan logistik

pengelolaan logistik Persentase ketersediaan informasi

arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu Tersedianya data kebutuhan

Persentase Jumlah,jenis, alokasi dan

logistik Pemilu yang akurat

peruntukan logistik Pemilu yang tepat

Pelaksanaan

Tersedianya dokumen

Persentase kesesuaian antara Renstra

Manajemen

perencanaan dan

dan Renja K/L dan RKA KL

Perencanaan dan

penganggaran, koordinasi antar

Persentase kemajuan penyusunan

Data

lembaga, data dan informasi

dan pelaksanaan model dan pedoman

serta hasil monitoring dan

reformasi birokrasi dan tata kelola

evaluasi

KPU

Terwujudnya koordinasi antar

Persentase fasilitasi kerjasama KPU

lembaga

dengan lembaga lain Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya

Terwujudnya sistem

Persentase laporan monitoring dan

administrasipenyelenggaraan

evaluasi yang akuntabel dan tepat

pemilu yang tertib, efektif dan

waktu


36

efisien

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu

Tersedianya data, informasi dan

Persentase pemutakhiran data

sarana

pemilih di tingkat kelurahan di

dan prasarana teknologi

seluruh Indonesia

informasi

Pengembangan teknologi informasi

dalam kepemiluan:(a) kajian e-voting. e-counting dan e-recapitulation;(b) penguatan sarana dan prasarana

perangkat teknologi informasi kepemiluan Tersusunnya rencana

Jumlah sistem aplikasi yang

penerapan

digunakan dalam penyelenggaraan

e-Government yang konkrit dan

Pemilu

terukur 4

Pembinaan SDM,

Pelayanan dan

Tingkat ketepatan tertib

Penataan organisasi, pembinaan dan

administrasi dan

pengelolaan administrasi SDM

Administrasi

pengelolaan SDM

Kepegawaian

Terlaksananya Diklat Teknis dan

Layanan peningkatan kompetensi

Diktat Struktural

SDM

Terseienggaranya seleksi PNS

Pelayanan pengadaan pegawai baru

secara transparan dan akuntabel

Tingkat ketepatan proses

Pergantian Antar Waktu anggota KPU

pelaksanaan pergantian antar

Provinsi

waktu (PAW)Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran Dokumen kepegawaian

Pengelolaan data base kepegawaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya penataan SDM


37

Terseleksinya Anggota KPU

Seleksi Anggota KPU Daerah

Daerah Pemekaran

Pemekaran

Tersusunnya/Revisi

Rancangan peraturan KPU tentang

peraturan/Keputusan

kepegawaian

KPU Bidang Kepegawaian Penyelenggaraan

Meningkatnya kualitas

Persentase pemenuhan kebutuhan

Operasional dan

pelayanan administrasi

sarana dan prasarana administrasi

Pemeliharaan

perkantoran

penunjang kinerja pegawai

Meningkatnya akuntabilitas

Persentase pengadministrasian BMN

penatausahaan Barang Milik

KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke

Negara KPU Nasional

dalam aplikasi SIMAK

Terwujudnya pengelolaan

Jumlah KPU Kab/Kota yang

persediaan

melaporkan persediaan aset

(Stock opname)

berdasarkan stock opname dengan

Perkantoran

(KPU)

tepat waktu

Meningkatnya kapasitaspersonil

Persentase ketepatan dan

pengelolaBMN

tertibadministrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

Meningkatnya tertib

Persentase ketepatan dan tertib

administrasi laporan

administrasi review laporan BMN KPU

BMN KPU Nasional

Tersedianya peraturan KPU

Persentase ketepatan penyusunan

terkait kearsipan dan pedoman

regulasi kearsipan KPU

lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi Meningkatnya pengelolaan dan

Persentase jumlah arsip yang dikelola

penerapan kearsipan sesuai

sesuai dengan penerapan kaidah

kaidah kearsipan

kearsipan

Meningkatnya kapasitas

Persentase sosialisasi dan penerapan

personil dalam

sistem kearsipan elektronik di KPU

penerapan Elektronik Sistem

Provinsi

Kearsipan di KPU Provinsi

Meningkatnya akuntabilitas

Persentase jumlah satker KPU Daerah

penataan,

(Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip

pendataan dan penilaian arsip

sesuai aturan kearsipan

Terpenuhinya sarana

Persentase ketersediaan dukungan

pendukung untuk

sarana dan prasarana e-Procurement

pengadaan barang dengan eRENSTRA KPUKABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

38

procurement


Persentase penyerahan hasil notulen

penyelenggaraan

rapat yang tepat waktu (3 hari)

keprotokolan, persidangan dan Persentase terfasilitasinya perpustakaan

keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan

Meningkatnya layanan

Persentase keberhasilan

dukungan pengamanan

penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman

Pemeriksaan di

Tersusunnya laporan hasil

Persentase penurunan kasus

lingkungan Setjen

pemeriksaan

terhadap penyelewengan keuangan

KPU, Sekretariat

pegawai

Provinsi dan


Persentase pengaduan masyarakat

Sekretariat

pemeriksaan

yang ditindaklanjuti

Kabupaten/Kota

dengan tujuan tertentu Tersusunnya laporan hasil

Persentase penyelesaian rekomendasi

tindak lanjut

BPK, BPKP dan APIP yang

pemeriksaan BPK, BPKP dan

ditindaklanjuti

APIPKPU


Persentase KPU Provinsi dan KPU

evaluasi LAKIP

Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC


Kualitas penyusunan laporan

review laporan

keuangan sesuai SAP

keuangan Tersusunnya laporan hasil

Persentase penganggaran KPU yang

review RKA K/L

efektif dan efisien

b. Program Feningkatan Sarana dan Frasarana Aparatur KFU Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome] yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


39

"•

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag berfungsi dengan baik. Arab kebijakan program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabe! 5 :

Tabel 5.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO.

1

KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN


Penyelenggaraan

Meningkatnya dukungan sarana

Persentase pemenuhan kendaraan

Dukungan Sarana

transportasi/mobilitas pegawai

bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai

dan Prasarana

Meningkatnya pemenuhan

Persentase pemenuhan dukungan

peralatan

sarana dan prasarana

dan fasilitas perkantoran

Mebelair/Elektronik Kantor KPU


Persentase tersedianya tanah untuk

kebutuhan

pembangunan gedung KPU Pusat dan

gedung/bangunan KPU Nasional

Design dan RAB pembangunan

gedung KPU Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat Tersedianya tanah untuk

pembangunan gedung di KPU Daerah

Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah

RENSTRA KPUKABUFATEN JEMBRANA 2015-2019

40

r.'

c. Program Fenguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah ; tersusunnya

rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum,

advokasi

hukum,

dan

penyuluhannya,

dan

terfasilitasinya

penyelenggaraan tahapan

pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi;

persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU

pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. b. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

label 6.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO.

1

KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN


Penyiapan


Persentase ketepatan waktu

penyusunan

rancangan Peraturan KPU

harmonisasi dan penyusunan PKPU

Rancangan Peraturan

dan Keputusan KPU yang

dan keputusan KPU

KPU, Advokasi,

sesuai dengan ketentuan

Persentase peraturan KPU dan

Penyelesaian

pembentukan peraturan

keputusan KPU yang sesuai format

Sengketa dan

perundang-undangan

peraturan perundang-undangan

Penyuluhan Persentase Provinsi yang Peraturan

mendapatkan penyuluhan peraturan

Perundangundangan

RPU

yang berkaitan dengan


Persentase ketepatan waktu

pertimbangan/opini

penyuluhan


41

fmmi

mm

penyelenggaraan

hukum dan penyelesaian

Persentase penyelesaian sengketa

pemilu

sengketa hukum

hukum yang dimenangkan

Persentase penyiapan bahan

kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Meningkatnya pelayanan

Tersedianya pedoman teknis

dan kapasitas

penyusunan pelaporan dana

penyelenggaraan Pemilihan

kampanye, audit dana kampanye.

Umum

verifikasi partai politik dan anggota DPD

Persentase pemangku kepentingan yang menerima

bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik

dan Anggota DPD Persentase ketepatan waktu

penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Meningkatnya kualitas

Terlaksananya penyediaan dan

pelayanan, pengelolaan

penyajian dokumentasi dan

dokumentasi dan

informasi hukum yang mutakhir

informasi hukum

Terlaksananya dukungan

ketatausahaan yang handal (cepat. tepat dan akurat) Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada

2

Fasilitasi Pelaksanaan


Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tahapan Pemilu

dukungan teknis dalam

yang mengikuti Bimtek Pemilukada


42

Legisiatif, Pemilu

Pemilu Legisiatif, Pemilu

Fasilitasi monitoring dan supervise

Presiden dan Wakil

Presiden dan Wakil Presiden

pelaksanaan pemilukada dan pemilu

Presiden,Pemilukada, serta Pemilu Kepala Daerah Publikasi dan

dan Wakil Kepala Daerah

legislative dan Presiden/Wakil Presiden

Sosialisasi serta

Persentase proses PAW anggota DPR

Partisipasi

dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Masyarakat dan PAW

Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota/lnduk /Pemekaran Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada

Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih

Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu

dan Pemilukada

3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Jembrana

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam

kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Jembrana mempunyai

kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturn RENSTRA KPU KABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

43

pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemllu, kebijakan teknis tersebut

ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2(dua), yaitu : 1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan

2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) 1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;

2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden; 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;

2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;


44

6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

11. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu : a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban; c. Peraturan tentang kepegawaian;

d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara; e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu; b. Penataan tugas,fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II; c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;


45

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prloritas pembangunan.

h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga

penyelenggara pemilu negara sahabat, bilateral dan multilaterial serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU Kabupaten Jembrana berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri.

KPU Kabupaten Jembrana akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti;

1) Bank Rakyat Indonesia [BRl) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;

2) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)tentang penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan KPU;

4) Kodim 1617 Kabupaten Jembrana tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum;

5) Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana tentang distribusi logistik pemilu; 6) Kepolisian Resort [POLRES) Kabupaten Jembrana tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum;

7) Badan

Intelegent

Negara

tentang

pengawasan

dan

pengamanan

penyelenggaraan pemilihan umum;

8) Komisi Penyiaran Indonesia [KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum;

9) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

10} Kanwil Departemen Agama Kabupaten Jembrana tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

11} Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;


46

12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tentang data pemilih dalam pemilihan umum; 13) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;

14) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jembrana tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU Kabupaten Jembrana berkerjasama dengan :

1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum;

2) Kantor

Disabilitas

Penyandang

cacat tentang

peningkatan

partisipasi

penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) Kantor Akuntan Publik tentang tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jembrana akan bekerjasama dengan: Media Massa Elektronik meliputi:

1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum; 2) Bali TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum; 3) Kompas Dewata TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum;

4) I News TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum; 5) Radio Swara Negara Kabupaten Jembrana tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum; 6) Radio Swara Bahana Kabupaten Jembrana tentang kerjasama sosialisasi dan

penyebaran informasi pemilihan umum;

7) Radio Dirgantara FM Kabupaten Jembrana tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;


47

8) Radio GSM Bali FM Kabupaten Jembrana tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

9) Radio Star FM Kabupaten Jembrana tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

Media Massa Cetak meliputi:

lOJRadar Bali tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

lljFajar Bali tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

12]Warta Bali tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

13]Pos Bali tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

14JDenpost tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

ISJNusa Bali tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

16)Tribun Bali tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

17)Balipost tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

18)Bali Express tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

19)Bali Tribune tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;


48

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 2015 - 2019 disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7.

Target Kinerja KPU Kabupaten Jembrana 2015 - 2019 TARGET KINERJA

INDIKATOR

PROGRAM/

SASARAN

KEGIATAN

KEGIATAN

KINERJA

NO.

2015

2016

2017

2018

2019

KEGIATAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pelaksanaan

Terlaksananya

Jumlah

akuntabilitas

sistem akuntansi

laporan

pengelolaan

dan pelaporan keuangan

sistem

administrasi

keuangan di LIngkungan Setjen KPU

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

akuntansi

dan

pelaporan keuangan Tersusunnya

Ketepatan

laporan pertanggungjawa

KPU Kab.

Jembrana

ban

yang

penggunaan

menyampai

anggaran

kan laporan pertanggun

gjawaban penggunaa n anggaran

(e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

Tingkat

Ketepatan

12 Bin

12 Bin

12 Bin

12 Bin

12 Bin

Ketepatan Layanan

waktu

Layana

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

dalam

n

Perkantoran

pembayara n

honorariu m,uang

kehormata

n, gaji dan tunjangan


49

PNS KPU

Kab. Jembrana

2

Terlaksananya

Persentase

Pengelolaan

pembinaan

Data, Dokumentasi,

koordinasi

pola pengelolaa n logistik

Fasilitasi

Pengadaan, Pendistribusia

tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu

Pemilu di

tingkat satker

Pemeliharaan

Terlaksananya

Persentase

dan

pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

pelembaga

Inventarisasi

Logistik Pemilu

an SOP

pengelolaa n logistik Pemilu

Tersusunnya

Persentase

standar logistik

penyusuna

Pemilu

n standar

logistik Pemilu

Terlaksananya

Persentase

pengendalian dan

penyusuna

pengaturan

n

administrasi

administras

pengelolaan logistik

i

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

pengelolaa n logistik 1

1

1

1

ketersediaa

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

n informasi

Pengada

Pengada

Pengada

Pengada

an

an

an

an

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

Persentase

arsip dan dokumen

pengelolaa n logistik pemilu Tersedianya data

Persentase

kebutuhan

jumlah, jenis,

logistik Pemilu yang akurat

alokasi dan

peruntukan logistik Pemilu

yang tepat 3

Pelaksanaan

Tersedianya

Persentase

Manajemen

dokumen

kesesuaian

Perencanaan

perencanaan dan

antara

dan Data

penganggaran,

Renstra

koordinasi antar

lembaga, data

dan Renja K/Ldan

dan informasi

RKA KL


3 Dok

50

serta hasil

Persentase

monitoring dan

kemajuan

evaluasi

penyusuna

n dan

pelaksanaa n model

dan

pedoman reformasi birokrasi dan tata

kelola KPU

Terwujudnya

Persentase

koordinasi antar

fasilitasi

lembaga

kerjasama KPU

dengan lembaga lain Fasilitasi

pembentuk an lembaga riset

kepemiluan dan

operasional isasinya

Terwujudnya

Persentase

sistem

laporan monitoring

administrasi

penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan

evaluasi

efisien

akuntabel

dan

yang

dan tepat waktu

Ketepatan

6 Dok

6 Dok

6 Dok

6 Dok

6 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

KPU Kab. Jembrana

yang target

kinerjanya tercapai sesuai

dengan penetapan

kinerja Jumlah

dokumen

RDP yang tersedia sesuai

dengan tepat waktu

Tersedianya data,

Persentase

informasi dan

pemutakhir

sarana

an data

dan prasarana

pemilih di


51

»

HI

teknologi informasi

tingkat desa/kelura han di Kab. Jembrana

Pengemba

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

ngan

teknologi informasi dalam

kepemiluan :(a) kajian e-voting, ecounting dan e-

recapitulati on;(b) penguatan sarana dan prasarana

perangkat teknologi informasi

kepemiluan Tersusunnya

Jumlah

rencana

sistem

penerapan

aplikasi

e-Government

yang

yang konkrit dan

digunakan

terukur

dalam

1

1

1

1

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

2 Org

2 0rg

2 Org

2 Org

2 Org

penyelengg araan

Pemilu Pembinaan

SDM,

Pelayanan dan

Tingkat ketepatan

Penataan

tertib administrasi dan

organisasi, pembinaan

pengelolaan SDM

dan

pengelolaa

Administrasi

Kepegawaian

n

administras iSDM

Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Layanan peningkata n

kompetensi SDM

Terselenggaranya seleksi PNS secara

transparan dan

Pelayanan pengadaan pegawai

akuntabel

baru

Tingkat ketepatan

Pergantian

proses

Antar

pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW)

anggota

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

Waktu

KPU

Kab/Kota

Kabupaten/Kota dan KPU daerah


52

pemekaran

Penyelenggar

Meningkatnya

aan

Operasional dan

administrasi

kebutuhan

Pemeliharaan

perkantoran

sarana dan

Persentase

12 Bin

12 Bin

12 Bin

12 Bin

12 Bin

kualitas

pemenuha

Layana

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

pelayanan

n

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Perkantoran

prasarana

(KPU)

administras

n

i penunjang kinerja pegawai

Meningkatnya

Persentase

akuntabilitas

pengadmini

penatausahaan Barang Milik Negara KPU

strasian

Nasional

(Prov, Kab, Kota) ke

BMN KPU

Daerah

dalam

aplikasi SIMAK

Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)

Ketepatan KPU Kab.

Jembrana yang

melaporka n

persediaan aset

berdasarka

n stock opname

dengan tepat waktu

Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

Persentase

4 Lap

ketepatan dan tertib administras

pelaksanaa n evaluasi tindak

lanjut Meningkatnya

Persentase

tertib

ketepatan

administrasi

dan tertib

laporan

administras

BMN KPU

i review

Nasional

laporan BMN KPU

Kab. Jembrana


53

Tersedianya

Persentase

peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih

ketepatan penyusuna n

regulasi kearsipan KPU

tinggi Meningkatnya pengelolaan dan

Persentase

penerapan

jumlah arsip yang

kearsipan sesuai kaidah kearsipan

sesuai

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

dikelola

dengan penerapan kaidah

kearsipan Meningkatnya

Persentase

akuntabilitas

jumlah

penataan,

satker KPU

pendataan dan penilaian arsip

Daerah

(Prov, Kab/Kota) yang

mengeiola arsip sesuai aturan

kearsipan

Terpenuhinya

Persentase

sarana

ketersediaa

pendukung untuk pengadaan barang dengan e-

sarana dan

procurement

e-

n dukungan prasarana

Procureme nt

Pemeriksaan

Tersusunnya

Persentase

di lingkungan Setjen KPU,

laporan hasil pemeriksaan

kasus

penurunan

Provinsi dan

terhadap penyelewe

Sekretariat

ngan

Kabupaten/K

keuangan pegawai

Sekretariat

Ota

Tersusunnya

Persentase

laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan

pengaduan masyarakat

tertentu

ditindaklanj

Tersusunnya

Persentase

laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK,

n

rekomenda

BPKPdan APIP

si BPK,

yang

uti

KPU

penyelesaia

BPKPdan

APIP yang

ditindaklanj RENSTRA KPUKABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

54

uti

Tersusunnya

Persentase

laporan hasil

KPU

evaluasi LAKIP

Provinsi dan KPU

Kabupaten/ Kota yang

mendapatk an niiai akuntabiiit

as kinerja minimal CC

Tersusunnya

Kuaiitas

laporan hasil review laporan keuangan

penyusuna

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

n laporan keuangan sesuai SAP

Tersusunnya

Persentase

laporan hasil review RKA K/L

penganggar an KPU

yang efektif dan efisien B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

1

Penyelenggar aan Dukungan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobi litas pegawai

Persentase

pemenuha n

kendaraan bermotor

bagi pejabat dan

operasionai pegawai Meningkatnya pemenuhan peralatan

Persentase

dan fasilitas

sarana dan

perkantoran

prasarana

1 Unit

pemenuha n dukungan

Mebeiair

/Eiektronik Kantor KPU

Kab. Jembrana


Tersediany

kebutuhan

untuk

gedung/banguna

pembangu nan gedung

n KPU Nasionai

a tanah

di KPU

Daerah

Tersediany a gedung dan gudang KPU di RENSTRA KPUKABUPATEN JEMBRANA 2015-2019

55

-

-■

Daerah

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan

Meningkatnya

Persentase

penyusunan

kualitas

ketepatan

Rancangan

rancangan

waktu

Peraturan

Peraturan KPU

harmonisas

KPU,

dan Keputusan

i dan

Advokasi, Penyelesaian

KPU yang sesuai dengan

penyusuna

Sengketa dan Penyuluhan

ketentuan

keputusan

pembentukan

KPU

Peraturan

peraturan

Perundangun dangan yang

perundangundangan

n PKPU dan

berkaitan

dengan penyeienggar aan pemiiu Persentase

peraturan KPU dan

keputusan KPU yang sesuai format

peraturan

perundangundangan Persentase

1Prov

1 Prov

1Prov

1Prov

1Prov

1Kasus

1Kasus

1Kasus

1Kasus

Provinsi yang

mendapatk an

penyuluhan peraturan RPU

Meningkatnya

Persentase

kualitas

ketepatan

pertimbangan/op

waktu

ini

penyuluhan

hukum dan

Persentase

penyelesaian sengketa hukum

penyelesaia n sengketa hukum yang

dimenangk an

Persentase

1

penyiapan

Kasus

bahan

kajian/duk ungan

untuk

pertimbang an/opini


56

hukum dan

penyelesaia n dengan tepat waktu

Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan

Tersediany a pedoman

Pemilihan Umum

n

teknis penyusuna

pelaporan dana

kampanye, audit dana

kampanye, verifikasi

partai politik dan anggota DPD Persentase

pemangku kepentinga n yang

menerima

bimbingan/ pelayanan penyusuna

n laporan dana


kampanye, pendaftara n Partai

Politik dan

Anggota DPD Persentase

ketepatan waktu

penyiapan bahan

pelayanan pelaporan dana


kampanye,

pendaftara n partai politik dan Anggota DPD

Terlaksana

1 Dok

nya

pengelolaa


57

pap

n dokumen

produk hukum

Meningkatnya

Terlaksana

kualitas

nya

pelayanan, pengelolaan

dan

dokumentasi dan

penyajian

informasi hukum

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

penyediaan

dokumenta si dan

informasi hukum yang

mutakhir Terlaksana nya

dukungan ketatausah aan yang handal

(cepat, tepat dan akurat) Jumlah Provinsi

dan

Kabupaten/ Kota yang

mengikuti Bimtek

Pemilukada Fasilitasi

Meningkatnya

Jumlah

Peiaksanaan

kualitas dukungan

Provinsi

Tahapan

teknis dalam

dan

Pemilu

Pemilu Legislatif,

Kabupaten/

Legislatif,

Pemilu Presiden

Kota yang

Pemilu

dan Wakil

mengikuti

Presiden dan

Presiden serta

Bimtek

Wakil

Pemilu Kepala

Pemilukada

Presiden,Pemi lukada,

Daerah dan Wakil

Persentase

Kepala Daerah

1

Aparat ur

Pemilu kada

50 Org

5 0rg

5 Org

5 Org

5 Org

1Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1Dok

proses

Publikasi dan

PAW

Sosialisasi

anggota

serta

□PR dan

Partisipasi Masyarakat

DPD, DPRD

dan PAW

dan DPRD

Provinsi

Kabupaten/ Kota dapat diselesaika n dalam

waktu 5

hari kerja Jumlah data serta dokumen

Pemilu, Pemilu


58

Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilukada Jumlah

kegiatan

1 Satker

1 Satker

1 Satker

1 Satker

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1

Satker

Pendidikan Pemilih Persentase

penyampai an

informasi dan

publikasi serta

sosialisasi

pada Pemilu dan Pemilukada

Tersusunny a Laporan

Tahapan Pemiiihan Pemilu dan Pemilukada

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang mana pagu anggaran masih ditentukan dari KPU sehingga dalam penyusunan anggaran top down dalam arti KPU Kabupaten Jembrana menyusun TOR dan RAB berdasarkan rincian dan kebijakan dari KPU. Sedangkan untuk

penyusunan Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 anggaran yang ditentukan di Kabupaten/Kota masih dalam estimasi. Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 8 berikut:


59

Tabel 8.

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Jembrana selama 5 Tabun (2015-2019) SASARAN

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

PROGRAM

(OUTCOME)/ PROGRAM/

SASARAN

KEGIATAN

KEGIATAN

2016

2015

2017

2019

2018

JUMLAH

(OUTPUT)/ INDIKATOR KiNERJA

076.01.01

Sasaran Proeram

Dukunean

2.161.447

1.495.030

2.190.729

2.200.134

2.200.134

10.247.474

Manaiemen dan Pelaksanaan Tueas Teknis Lainnva KPU

076.01.02

Sasaran Program

Peningkatan Sarana

82.700

-

82.700

-

dan Prasarana Aoaratur KPU 076.01.06

Sasaran Program Penguatan

11.632.231

4.228.383

122.312

17.544.014

19.291.574

13.209.961

6.389.830

2.313.041

19.744.148

21.491.708

52.818.514

Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik TOTAL

63.148.688

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya,selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 9 berikut: Tabel 9.

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabuapaten Jembrana selama 5 Tahun (2015-2019)

SASARAN

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

PROGRAM

(OUTCOME)/ PROGRAM/

SASARAN

KEGIATAN

KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019 JUMLAH

(OUTPUT)/ INDIKATOR KINERJA 076.01.01

Sasaran Program

1.495.030

2.161.447

2.190.729

2.200.134

2.200.134

10.247.474

926.083

1.649.176

1.649.176

1.649.176

1.649.176

7.522.787

Dukungan

Manaiemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnva KPU 3355

Pelaksanaan Akuntabilitas

Pengelolaan Admistrasi

Keuangan di


60

Lingkungan Setjen KPU 3356

Fasilitasi

Pengelolaan

10.205

10.034

10.034

19.439

19.439

69.151

86.997

68.146

97.428

97.428

97.428

447.427

4.950

3.220

3.220

3.220

3.220

17.830

466.795

424.147

424.147

424.147

424.147

6.724

6.724

6.724

6.724

Data,

Dokumentasi, Pendanaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventaris

Logistik Pemilu 3357

Pelaksanaan

Manajemen Perencanaan

dan Data 3358

Pembinaan SDM,

Pelayanan dan Administrasi

3360

Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan

2.163.383

Pemeliharaan Perkantoran

(KPU) 3361

Pemerlksaan di

Lingkungan

26.896

Setjen KPU, Sekretariat

Provinsi, dan Sekretariat

Kabupaten/Kota 076.01.02

Sasaran Program

Peningkatan

82.700

-

-

-

82.700

Sarana dan Prasarana

Aoaratur KPU 3362

Penyelenggaraan Dukungan

82.700

-

-

-

-

82.700

Sarana dan Prasarana

076.01.06


Kelembagaan

11.632.23

4.228.383

122.312

17.544.014

19.291.574

52.818.514

1

Demokrasi dan Perbaikan Proses ■

Politik 3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi,

4.000

16.100

16.100

16.100

16.100

68.400

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan

Perundangundangan yang Berkaitan

dengan Penyelenggaraan Pemilu


61

3364

Fasititasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

11.628.23

4.212.283

106.212

17.527.914

19.275.474

52.750.114

6.389.830

2.313.041

19.744.148

21.491.708

63.148.688

1

TOTAL 13.209.96 1

SA5ARAN PROGRAM PROGRAM

(OUTCOME)/

/

SASARAN KEGIATAN

KEGIATAN

(OUTPUT)/

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah) JUMLAH 2015

2016

2017

2018

2019

1.495.030

2.161.447

2.190.729

2.200.134

2.200.134

10.247.474

926.083

1.649.176

1.649.176

1.649.176

1.649.176

7.522.787

32.825

26.032

26.032

26.032

26.032

136.953

16.787

19.655

19.655

19.655

19.655

95.407

876.471

1.603.489

1.603.489

1.603.489

1.603.489

7.290.427

10.205

10.034

10.034

19.439

19.439

69.151

INDIKATOR KINERJA 076.01.01

5asaran Program

Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnva KPU

Kegiatan 3355:

Pelaksanaan Akuntabilltas

Pengelolaan Admlstrasi Keuangan

di LIngkungan Setjen KPU

Sasaran Kegiatan

(output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselesainya Permasaiahan

Pengelolaan Keuangan

Kegiatan 3356:

Fasiiitasi

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pendanaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan

Inventaris Logistik Pemilu

Sasaran Kegiatan

(output) 1 Terlaksananya

pembinaan koordlnasi tingkat -

-

-

-

-

-

satker dalam

mengelola logistik pemilu Sasaran Kegiatan

(output) 2


62

Terlaksananya peiembagaan SOP pengeioiaan Logistik

-

-

-

-

.

_

-

-

Pemilu

Sasaran Kegiatan

(output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu

_

.

Sasaran Kegiatan

(output)4 Terlaksananya pengendallan dan pengaturan

1.100

1.100

10.505

10.505

33.415

8.934

8.934

8.934

8.934

35.736

86.997

68.146

97.428

97.428

97.428

447.427

27.550

34.981

34.981

34.981

34.981

167.474

10.205

administrasi

pengeioiaan logistik Sasaran Kegiatan

Kegiatan 3357:

(output)5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Pelaksanaan Manajemen

-

Perencanaan dan Data

Sasaran Kegiatan

(output) 1 Tersedianya Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran, Koordinasi Antar

Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil

Monitoring dan Evaluasi

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar

-

-

-

-

-

-

Lembaga Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya SIstem Administrasi

Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib,

7.220

6.560

6.560

6.560

6.560

33.460

52.227

22.945

52.227

52.227

52.227

231.853

3.660

3.660

3.660

3.660

14.640

3.220

3.220

3.220

3.220

17.830

Efektif dan Efisien

Sasaran Kegiatan (output)4 Tersedianya Data dan Informasi

Kepemiluan Sasaran Kegiatan (output)5 Tersusunnya rencana penerapan -

e-Government yang konkrit dan terukur

Kegiatan 3358:

Pemblnaan SDM,

Pelayanan dan

4.950

Administrasi

Kepegawaian Sasaran Kegiatan (output) 1


63

Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi

dan Pengelolaan Sumber Daya

2.880

1.340

1.340

1.340

1.340

8.240

2.070

1.880

1.880

1.880

1.880

9.590

Manusia

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Sasaran Kegiatan

(output) 3 Terseienggaranya seleksi PNS Secara -

-

-

-

-

-

transparan dan akuntabel

Sasaran Kegiatan

(output)4 Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan

Pergantian Antar

Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU

-

-

-

-

-

-

Kabupaten/Kota dan KPU

Daerah Pemekaran

Kegiatan 3360:

Penyelenggaraan Operasional dan

466.795

424.147

424.147

424.147

424.147

2.163.383

433.185

398.055

398.055

398.055

398.055

2.025.405

19.356

14.421

14.421

14.421

14.421

77.040

1.950

1.535

1.535

1.535

1.535

8.090

Pemeliharaan

Perkantoran (KPU) Sasaran Kegiatan

(output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

perkantoran Sasaran Kegiatan

(output) 2 Meningkatnya akuntabilitas

penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Sasaran Kegiatan

(output)3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Sasaran Kegiatan (output)4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

2.550

-

-

-

2.550

-

Sasaran Kegiatan

(output)5 Meningkatnya tertib administasi laporan

-

-

-

-

-

-

BMN KPU Nasional

Sasaran Kegiatan

(output)6


64

Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan

-

-

-

-

-

-

terkait

Sasaran Kegiatan

(output) 7 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan

9.754

10.136

10.136

10.136

50.298

10.136

sesuai kaidah

kearsipan Sasaran Kegiatan

(output)8 Meningkatnya Akuntabilitas -

-

-

-

-

-

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Sasaran Kegiatan

(output)9 Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk Pengadaan barang

-

-

-

-

-

-

dengan eProcurement

Kegiatan 3361:

Pemeriksaan di

Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat -

6.724

6.724

6.724

26.896

6.724

ProvinsI, dan Sekretariat

Kabupaten/Kota Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan

_

.

-

-

-

Sasaran Kegiatan

(output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan

-

-

-

-

-

-

tertentu

Sasaran Kegiatan

(output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK,

-

-

-

-

-

-

-

-

BPKPdanAPIPKPU

Sasaran Kegiatan

(output)4 Tersusunnya laporan _

-

-

hasil evaiuasi LAKIP

Sasaran Kegiatan

(output)5 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

-

6.724

6.724

6.724

26.896

6.724

Sasaran Kegiatan

(output)6


65

Tersusunnya iaporan has!! review RKA-K/L 076.01.02

-

-

-

-

-

-

-

-

82.700

-

-

-

-

-

Sasaran Program

Peninekatan Sarana 82.700

dan Prasarana Aoaratur KPU

Kegiatan 3362:

Penyelenggaraan Dukungan Sarana

82.700

-

82.700

dan Prasarana

Sasaran Kegiatan

(output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan

-

82.700

-

-

-

-

-

-

-

-

82.700

-

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan

-

-

-

-

-

-

Gedung/Bangunan KPU Nasional 076.01.06


Keiembagaan

11.632.231

4.228.383

122.312

17.544.014

19.291.574

52.818.514

4.000

16.100

16.100

16.100

16.100

68.400

960

4,700

4.700

4.700

4.700

19.760

1.960

6.700

6.700

6.700

6.700

28.760

Demokrasi dan Perbaikan Proses Poiitik

Kegiatan 3363:

Penyiapan Penyusunan

Rancangan KPU, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan

Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran Kegiatan

(output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan

Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan

pembentukan peraturan

perundang-undangan Sasaran Kegiatan

(output) 2 Meningkatnya kualitas

pertimbangan/opini


66

hukum dan

penyelesaian sengketa hukum Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan

1.080

-

-

-

1.080

-

Pemilihan Umum

Sasaran Kegiatan

(output)4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan

4.700

4.700

4.700

4.700

18.800

11.628.231

4.212.283

106.212

17.527.914

19.275.474

52.750.114

11.628.231

4.212.283

106.212

17.527.914

19.275.474

52.750.114

13.209.961

6.389.830

2.313.041

19.744.148

21.491.708

63.148.688

-

dokumentasi dan informasi hukum

Kegiatan 3364:

Fasilitasi

Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Sasaran Kegiatan (output)

Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu

Legisiatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TOTAL


67

BABV

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2015 — 2019 adalah dokumen perencanaan 5 [lima) tahunan dan merupakan

panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten

dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan serta mengacu pada Rencana Strategis KPU dan KPU Provinsi. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan

kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jembrana tahun 2015 — 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tahun 2015 — 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik di Komisi Pemilihan Umum khususnya KPU Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 —2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja demi terwujudnya Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya

PemiiuyangLUBER,danJURDIL,serta NgulatiJembranaSantih IanJagadhita. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan

Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing

unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud. Negara, 04 Februari 2016 'emilihan Umum

Ko

Jembrana

f %

rah

IG

ar

asaniava. ST

WO


68

RENCANA STRATEGIS KOMISIPEMIUHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 20IS KOMISf. n>c. f-lhan M KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents