PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN : 2011 - 2016
TAHUN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KESEHATAN Alamat : Jln. Surapati No. 1 Lantai III, Telp. (0365) 41210 Ext. 3330
NEGARA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 16 /DISKES /2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 - 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 2011-2016 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011;
b.
bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 2016;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 -2016;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang………………………
2 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden…………………..
3 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011-2016.
KEDUA
: Tim Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 -2016, sebagaimana dimaksud dictum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Negara pada tanggal KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA,
Dr PUTU SUASTA, M.Kes NIP. 19600429 198703 1 010 Tembusan ini disampaikan kepada yth: 1. Gubernur Bali di Denpasar. 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar 3. Bupati Jembrana di Negara. 4. Wakil Bupati Jembrana di Negara 5. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 6. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana di Negara. 7. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. 8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana di Negara. 9. Arsip.
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 16 /DISKES/2012 TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 - 2016.
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 - 2016.
Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota
: : : :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Dr. Putu Suasta, M.Kes. (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana) Drg. Ni Wayan Rustiati, M.Kes ( Sekretaris ) 1. Dr. I Wayan Sujana, M.Kes ( Ka. Bidang Binkesmas ). 2. Dr. I Putu Suekantara (Ka. Bidang P2PL). 3. Dr.I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata ( Ka. Bidang Yankes ). 4. I Made Rai Suwinarta, SKM, M.Kes (Ka.Bidang Jibang). 5. I Wayan Polen,SKM (Ka. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan). 6. I Putu Sudiana, SKM ( Ka.Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian). 7. I Ketut Jinakan,S.sos ( Ka.Sub.Bagian Keuangan). 8. Ni Nengah Sekarwati,SKM (Ka.Sie Kesehatan Keluarga). 9. I Gusti Ayu Putu Mulyawati,SKM (Ka.Sie Gizi Masyarakat). 10. I Ketut Sudiyono,SKM,M.Kes (Ka.Sie Promosi Kesehatan). 11. I Nyoman Sunika,SKM,M.Kes (Ka.Sie Pengendalian dan Pengawasan Laporan). 12. Luh Kadek Ayu Oni Mahendri,SKM,M.Kes (Ka.Sie Pengkajian dan Pengembangan). 13. Ni Made Candrawati,SKM (Ka.Sie Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). 14. I Ketut Sugama,SKM (Ka.Sie Pelayanan Kesehatan Rujukan). 15. I Gede Sutama,SKM (Ka.Sie Pelayanan Dasar). 16. Widiyatno,S.Si (Farmasi dan Penunjang Pelayanan Kesehatan). 17. I Gusti Nyoman Adnyana,ST (Ka.Sie Pencegahan Penyakit). 18. I Gusti Putu Awet Suyasa,SKM (Ka.Sie Penyehatan Lingkungan). 19. Dr.Putu Dheny Wahyu Wiguna (Ka.Sie Pengendalian Penyakit).
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA,
Dr. PUTU SUASTA, M.Kes NIP. 19600429 198703 1 010
KATA PENGANTAR Penyusunan Renstra (Perencanaan Startegis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Awal RPJMD. Setelah RPJMD ditetapkan, maka Rancangan – SKPD setelah mendapat koreksi, maka ditetapkan menjadi Rancangan – SKPD. Dinas Kesehatan Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Jembrana bertekad menyusun Renstra
sesuai dengan tuntutan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal memiliki dua tugas pokok dan fungsi yaitu Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jembrana, visi dan misi kementerian terkait serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. Mudah-mudahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2011-2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Negara, 14 Pebruari 2011 Kepala Bappeda dan PM Kab. Jembrana
GEDE GUNADNYA,SH,MH Pembina Utama Muda NIP. 19561231 198303 1 436
RENSTRA BAPPEDA DAN PM TAHUN 2011-2016
ii
LAKIP Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2010
DAFTAR ISI halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................
ii iii iv
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1.1 Latar Belakang..................................................................................................................... 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra .......................................................................... 1.4 Sistimatika Renstra Bappeda dan PM .................................................................................
I-1 I-1 I-3 I-6 I.6
BAB II
GAMBARAN LAYANAN BAPPEDA DAN PM KABUPATEN JEMBRANA…………………….… 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Bappeda dan PM…………………………………… 2.2 Sumber Daya Bappeda dan PM ……………………………………………………………….. 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda dan PM ……………………………………………………………
II-1 II-1 II-12 II-13
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................................... 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ................................................ 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana ................................ 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali................................................................. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis ............. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................................................ VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……………………………. 4.1 Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Jembrana …………………………………………………. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………………………………………………………. 4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda dan PM …………………………………………………….. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF……………………………………………………………………...... 5.1 Rencana Program dan Kegiatan ……………………………………………………………… 5.2 Indikator Kinerja ………………………………………………………………………………… 5.3 Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif ……………………………………………………….. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN PM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN …………………………………………………………………………………………………. 6.2 Pengukuran dan Indikator Kinerja ……………………………………………………………… 6.2 P E N U T U P .........................................................................................................................
III-1 III-1 III-3 III-7 III-9 III-16 IV-1 IV-1 IV-3 IV-11
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
LAKIP BAPPEDA DAN PM KABUPATEN JEMBRANA 2010
iii
V-1 V-1 V-8 V-9 VI-1
IV-1
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-1
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Pembangunan Kesehatan adalah bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi
baik
masyarakat,
swasta
maupun
pemerintah.
Tercapainya
pembangunan kesehatan merupakan cerminan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dari sudut kesehatan. Pembangunan
kesehatan
daerah
yang
dilaksanakan
secara
berkesinambungan, dalam satu dekade yang lalu telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jembrana ini masih perlu terus ditingkatkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih dijumpainya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti pentingnya kesehatan yang ditunjukkan masih relatif tingginya angka kesakitan akibat beberapa penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular, masih kurang optimalnya kualitas kesehatan serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, penyebaran dan mutu tenaga kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan disamping masih
kurangnya
upaya
yang
dilakukan
pemerintah
daerah
untuk
meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup masyarakat dalam menunjang program dan kegiatan pembangunan kesehatan . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
Pembangunan
Nasional,
menjadi
kewajiban I-2
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi : a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. b. Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana juga sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 (Perda Nomor 6 Tahun 2009), Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Provinsi
Bali
2008-2013
(Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jembrana 2011-2016. Adapun keterkaitan RENSTRA Dinas Kesehatan
Kabupaten
Jembrana dengan dokumen diatasnya seperti terlihat dalam gambar berikut :
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-3
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Gambar 1.1 Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pedoman
RPJM-Nasional (5 Tahun)
RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan
Memperhatikan
Acuan
RPJP-Daerah Provinsi (20 Tahun)
RPJM- Daerah Provinsi / Renstrada-Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal
Acuan RPJP-Daerah Kab. (20 Tahun)
Memperhatikan Pedoman Input
RPJM-Daerah Kab. (5 Tahun) Penjabaran
Pedoman
Pedoman
RKPD Kab. (1 Tahun)
Rancangan Renstra-SKPD
Renstra-SKPD (5 Tahun) Acuan
Acuan Input
RKP Acuan
Dengan Pedoman
Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab. (1 Tahun)
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana nomor 11 tahun 2011 tanggal 21 September 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 telah
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-4
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
memuat Visi dan Misi Bupati Jembrana sebagai dasar bagi setiap SKPD untuk menyusun RENSTRA SKPD. Dengan berdasarkan RPJMD Kabupaten Jembrana tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016. Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 adalah
merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 dalam bidang kesehatan . Dokumen
Rencana Strategis
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Jembrana ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan RENSTRA SKPD ini adalah : 1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana dalam
menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah. 2. Sebagai
media
akuntabilitas
dalam
rangka
menciptakan
Tata
Pemerintahan yang baik (Good Governance). 3. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016. Disamping itu RENSTRA SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Jembrana khususnya di bidang kesehatan .
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-5
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan misi Bupati Jembrana sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan
untuk lima tahun mendatang
dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masingmasing program tersebut. 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA. RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada : 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila, 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, 3. Landasan Operasional yaitu : 1) Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah. 3) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4) Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-6
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12) Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal. 13) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13); 14) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana nomor 11 tahun 2011 tanggal 21 September 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11); 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-7
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA Maksud penyusunan RENSTRA ini untuk mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan fungsi
pelayanan masyarakat dalam pembangunan kesehatan , meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance. Disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian
Visi,
Misi
dan
Program
serta
sebagai
tolok
ukur
pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini antara lain adalah untuk : 1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. 2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Jembrana. 3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan kesehatan daerah. 4. Tersusunnya program-program pembangunan kesehatan daerah. 5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. 6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. RENSTRA Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RENJA ) Dinas setiap tahunnya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Visi dan Misi Bupati diterjemahkan dalam RENSTRA Dinas secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi Tujuan, Strategi, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur pencapaiannya.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-8
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah maka diakhir tahun anggaran dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tolok ukur RENSTRA, termasuk di dalamnya pembangunan di sektor kesehatan. Penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana
didasarkan pada indikator : 1. Masukan ( Input ) yaitu bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, seperti sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan. 2. Keluaran ( Output ) yaitu bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan ( input ) yang digunakan. 3. Hasil ( Outcome ) yaitu bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran ( output ) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. Dari uraian tersebut di atas, maka RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana berfungsi sebagai : 1. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. 2. Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun sejak tahun 2011 sampai dengan 2016. 3. Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. 4. Alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan
di Kabupaten
Jembrana.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-9
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Dengan demikian RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan pegangan
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Jembrana
serta
seluruh
penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana
Tahun 2011 – 2016 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan Penyusunan Renstra dan Sistematika Penulisan.
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD. Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. Bab
ini
menjelaskan
Berdasarkan Tugas dan
tentang
Identifikasi
Permasalahan
Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan
Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN,DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN . Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Strategi dan Kebijakan SKPD.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-10
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Bab ini berisi tentang Program SKPD, Program Lintas SKPD / Lintas Sektor dan Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MEGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. Dalam bab ini diuraikan Pengertian Penetapan Kinerja dan Penetapan Indikator Kinerja. BAB VII PENUTUP. Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan dari penyusunan RENSTRA SKPD.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-11
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
BAB II
GAMBARAN LAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011, tanggal 22 Nopember 2011 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana”.dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011, tentang “Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana” maka Tugas Pokok Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Jembrana
adalah
”melakukan
urusan
pemerintah Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi : a) Perumus kebijakan teknis sesuai kewenangan bidang Kesehatan ; b) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesehatan ; c) Pembina dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan ; d) Pemberian rekomendasi perijinan sesuai bidang Kesehatan ; dan e) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011, tentang tentang “Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Jembrana”maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut : 1. Kepala Dinas mempunyai tugas : a.
mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kesehatan dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-12
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Seksi, Kepala Sub.Bagian, dan Kepala UPTD RPJPD,
RPJMD,
RKPD,
Rencana
mengacu pada
Strategis
Kabupaten,
Kebijaksanaan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b.
merumuskan
kebijakan
teknis
inovasi
bidang
Kesehatan
berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c.
mendistribusikan berdasarkan
tugas
ketentuan
kepada peraturan
bawahan
sesuai
bidangnya
perundang-undangan
yang
berlaku; d.
membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.
menerbitkan Laik Hygiene dan Sanitasi Usaha Makanan dan Minuman;
f.
mengusulkan kepada Bupati penetapan status KLB ( Kejadian Luar Biasa) suatu penyakit;
g.
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
h.
menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
i.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
j.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-13
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
2. Sekretariat mempunyai tugas : a.
merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum , kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta keuangan; c. mempelajari daan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya; d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya; e. melaksanakan
dan
mengawasi
urusan
umum,
kepegawaian,
program, evaluasi dan pelaporan serta keuangan; f.
menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan dinas;
g. menerima naskah / surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan kepada Kepala Bidang, Sub Bagian dan Seksi; h. mengawasi penyimpanan data / arsip naskah dinas keluar / masuk; i.
merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
j.
melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
k.
mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan laporan kepada atasan;
l.
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
m. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Sub Bagian; o. menyusun laporan hasil kegiatan; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan ;
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-14
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
3. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) berdasarkan kebijakan dinas; b. menyelenggarakan pengumpulan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Binkesmas melalui Unit Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu serta Unit Pelayanan Kesehatan lainnya; c. mengolah bahan rencana pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu serta Unit Pelayanan Kesehatan lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Bidang Binkesmas; d. mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi
permasalahan pada Bidang Binkesmas serta mencari alternatif pemecahannya; e. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; f.
memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
g. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor
dan
mengevaluasi
hasil
kerjanya
untuk
bahan
pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lainnya
yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;dan i.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan dinas; b. menyelenggarakan pembinaan pengembangan program Pelayanan Kesehatan Dasar, Kesehatan Rujukan, kefarmasian dan penunjang kesehatan lainnya serta pembinaan pengembangan program Obat / Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-15
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Kefarmasian, Obat Tradisional, Makanan dan Bahan Makanan Tambahan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan; c. mengelola perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat; d. mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi
permasalahan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya; e. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; f.
memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
g. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor
dan
mengevaluasi
hasil
kerjanya
untuk
bahan
pengembangan karier; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan i.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan a. menyusun rencana kerja Bidang Pengkajian dan Pengembangan berdasarkan kebijakan Dinas ; b. menyelenggarakan dan mengendalikan Pengkajian dan Pengembangan;
tugas-tugas
Bidang
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan program pelayanan kesehatan, baik kegiatan di Dinas, Rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan lainnya; d. menyelenggarakan kesehatan;
pengolahan
dan
penganalisaan
e. melaksanakan pengkajian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
dan
statistik
pengendalian
I-16
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
f.
mempersiapkan kajian kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi;
g. melaksanakan pengkajian dan pengembangan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
Jaminan
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Pengkajian dan Pengembangan serta mencari alternatif pemecahannya; i.
mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
j.
memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
k. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor
dan
mengevaluasi
hasil
kerjanya
untuk
bahan
pengembangan karier; l.
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
6. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas : a. menyusun Penyakit
rencana kerja dan
Bidang Pencegahan, Pengendalian
Penyehatan
Lingkungan
(P2PL)
berdasarkan
kebijakan Dinas; b. merencanakan surveilans
penyelenggaraan
(pengamatan
dan
penyakit),
pelaksanaan
imunisasi,
kegiatan
penyakit
yang
bersumber dari binatang, penyakit menular langsung, penyakit yang dapat
dicegah
dengan
imunisasi,
penyehatan
lingkungan,
pengawasan kesehatan tempat-tempat umum, pelayanan makanan dan minuman, pengawasan kualitas air
serta pencegahan
pengendalian penyakit tidak menular (Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit DM, dan Metabolik, Penyakit Kanker, Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-17
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Penyakit Kronik dan Degeneratif lainnya, serta Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cedera); c. merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyakit menular yang berpotensi terjadinya wabah penyaki atau Kejadian Luar Biasa (KLB); d. memberikan masukan kepada Kepala Dinas tentang status wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB); e. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan/minuman, hotel/penginapan, rumah makan dan restoran serta membuat draf sertifikat laik sehat dan laik hygiene sanitasi ; f.
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) serta mencari alternatif pemecahannya;
g. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i.
menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor
dan
mengevaluasi
hasil
kerjanya
untuk
bahan
pengembangan karier; j.
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
k.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
Berdasarkan
Perda
Nomor
15
Tahun
2011,
tentang
“Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana”, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-18
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Bagan 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
Kepala Dinas KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sekretariat Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Bidang Pelayanan Kesehatan
Seksi Kesehatan Keluarga
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Seksi Gizi Masyarakat
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
Seksi Promosi Kesehatan
Seksi Farmasi & Penunjang Pelayanan Kesehatan
Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Sub-Bagian Keuangan
Bidang Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
Seksi Pengkajian & Pengembangan
Pencegahan Penyakit
Seksi Pengendalian & Pengawasan Laporan
Seksi Pengendalian Penyakit
Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Seksi Penyehatan Lingkungan
Seksi
UPT
Keterangan : ---------------- garis koordinasi garis komando
2.2 SUMBER DAYA SKPD. Pegawai Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana pada bulan
Desember 2010 dapat dirinci sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai sebanyak 63 orang terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
: 62 orang I-19
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
b. Calon Pegawai Negeri Sipil :
0
orang
c. Tenaga Honorer
1
orang
:
2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural : a. Eselon II/b
:
1
orang
b. Eselon III/a
:
1
orang
c. Eselon III/b
:
4
orang
d. Eselon IV/a
: 11
orang
3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan : a. Golongan IV/c
:
1
orang
b. Golongan IV/b
:
3
orang
c. Golongan IV/a
:
3
orang
d. Golongan III/d
: 14 orang
e. Golongan III/c
:
3
orang
f. Golongan III/b
: 18
orang
g. Golongan III/a
:
9
orang
h. Golongan II/d
:
0 orang
i.
Golongan II/c
:
2 orang
j.
Golongan II/b
:
4 orang
k. Golongan II/a
:
5 orang
l.
:
1 orang
Golongan I/d
4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan : a. S.2
:
6 orang
b. S.1
: 25 orang
c. D3
:
4 orang
d. D.2
:
2 orang
e. D.1
:
3 orang
f. SMA / sederajat
: 21 orang
g. SMP / sederajat
:
2 orang
5. Sumber Daya. Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-20
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
a. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan : 1. Rumah Sakit Pemerintah
:
1 buah
2. Puskesmas
:
6 buah
3. Puskesmas Pembantu Pembina
:
5
4. Puskesmas Pembantu
: 45 buah
5. Posyandu
: 328 buah
6. Puskesmas Keliling
:
7. Polindes
: 51 buah
8. Mobil Ambulans
:
2 buah
9. Laboratorium Kesehatan
:
7 buah
10. Apotek Pemerintah
:
1 buah
buah
8 buah
b. Jumlah Persebaran Tenaga Kesehatan : 1. Dokter Spesialis
: 20 orang
2. Dokter Umum
: 41 orang
3. Dokter Gigi
: 15 orang
4. Perawat
: 156 orang
5. Bidan
: 121 orang
6. Tenaga Sanitasi
: 20 orang
7. Tenaga Gizi
: 10 orang
8. Tenaga Laboratorium
: 21 orang
9. Tenaga Farmasi
: 20 orang
10. Tenaga Kesehatan Masyarakat
:
4 orang
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD . Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di bidang Kesehatan . Penyelenggaraan
Pelayanan
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Kesehatan Kabupaten Jembrana kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal ( SPM ). Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-21
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana melakukan upaya
dan
langkah-langkah
serta
menyikapi
respon
dan
harapan
masyarakat, diantaranya melalui sosialisasi : a. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pencapaian Indikator Kesehatan
di Kabupaten Jembrana tahun
2006 – 2010, sebagai berikut : Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2010 Tahun No. a. b. c. d. e.
Indikator Umur Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan
f.
Satuan Tahun Per 1.000 KH Per 1.000 KH Per 100.000 KH %
2006
2007
2008
2009
2010
71,45
71,50
71,65
71,73
71,75
14,25
9,21
7,75
10,62
9,13
16,92
11,23
8,46
11,75
10,06
50,88
134,74
70,47
90,42
93,61
21,92
15,40
15,07
19,39
20,33
0,02
0,02
0,02
0,01
Prevalensi Gizi % 0,54 Buruk Sumber : LAKIP Dinkes Kab.Jembrana Tahun 2011
Pencapaian pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) pada tahun 2006 - 2010, sebagai berikut : Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-22
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kesehatan sesuai SPM di Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2010 Tahun No.
Indikator
Satuan
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Kunjungan Bumil K4
%
84,25
83,21
86,41
81,00
89,64
2.
Komplikasi Kebidanan yang ditangani Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi Kebidanan Pelayanan Nifas.
%
18,79
17,63
15,74
32,51
100,00
%
86,66
90,64
98,68
94,78
100,00
%
100,00
100,00
98,96
98,07
98,66
Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani Kunjungan Bayi
%
100.00
100.00
100.00
100,00
100,00
%
100,00
89,42
98,73
97,65
99,07
Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pelayanan Anak Balita
%
100,00
100,00
98,73
100,00
96,08
%
86,17
91,50
100,00
100,00
97,69
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 – 24 bulan Keluarga Miskin Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Peserta KB Aktif
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,0
%
100,0
100,00
100,0
100,00
100,00
%
0,00
0,00
85,66
94,87
6,51
%
83,46
84,46
86,95
88,59
88,79
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis ( AFP ) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Pasien baru TB BTA Positif. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani
%
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
%
0,36
0,34
0,26
0,42
7,25
%
87,4
83,2
92,45
72,94
50,26
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Penemuan dan
%
25,74
18,36
16,94
12,85
12,53
3.
4. 5. 6. 7.
8. 9.
10. 11. 12. 13.
14.
15.
16.
17.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-23
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
18.
19.
20.
21.
22
Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Diare Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab / Kota Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam. Desa Siaga Aktif
%
78,51
45,79
89,89
68,68
99,11
%
15,43
17,69
17,69
7,63
100,00
%
52,94
58,82
58,82
58,82
73,68
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
100,0
100,0
100,00
100,0
100,00
Sumber : LAKIP Kab.Jembrana Tahun 2011
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang (Opportunity) a. Adanya komitmen dari Pimpinan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten baik eksekutif maupun legislatif menempatkan kesehatan sebagai fokus pembangunan
nasional
merupakan
investasi
demi
kesejahteraan
masyarakat. b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sebagai investasi. c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pembangunan kesejahteraan sosial dan rasa kesetiakawanan sosial nasional. d. Adanya sistem informasi berbasis IT baik di tingkat nasional (SIKNAS) maupun di tingkat daerah (SIKDA). Tantangan (Threat) a. Belum sinkronnya regulasi dalam bidang pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. b. Masih rendahnya kualitas pembangunan berwawasan kesehatan dan rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat. Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-24
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
c. Meningkatnya kasus penyakit berbasis lingkungan ( Emerging dan New Emerging Disease) dan Penyakit Tidak Menular akibat perilaku. d. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan .
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-25
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD. Berdasarkan pada gambaran layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Indentifikasi permasalahan sebagai berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan Derajat Kesehatan
Rumah tangga Sehat
AKB : 9,13/1000KH AKI : 93,61/100.000 KH AKABA : 10,06/1000 KH UHH : 71,75 tahun
RTS : 95,83 %
Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN Dinas Kesehatan )
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN Dinas Kesehatan)
(4)
(5)
AKB : 10/1000KH AKI : 100/100.000 KH AKABA : 10/1000 KH UHH : 70 tahun
- Pengetahuan - Jumlah dan dan prilaku Profesionalisme masyarakat thd nakes. kesehatan. - Sarana dan - Pemberdayaan prasarana masyarakat pelayanan Kesehatan.
RTS : 80 %
- Pengetahuan - Jumlah dan dan prilaku Profesionalisme masyarakat thd nakes. kesehatan. - Sarana dan Pemberdayaan prasarana masyarakat pelayanan Kesehatan.
Permasala han Pelayanan SKPD
(6) Masih tingginya AKI,AKB,AK ABA
- Jaminan Pelayanan Kesehatan Masih rendahnya Prosentase Rumah tangga Sehat
- Jaminan Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, antara lain; a. Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-26
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Jembrana. b. Pelayanan
yang
diberikan
diupayakan
mengacu
pada
Standard
Operation Procedure (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang dipahami secara benar. c. Jumlah personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan berkomunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalme dirasakan belum optimal. d. SDM kesehatan perlu terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan. e. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Kesehatan
dalam
menerapkan
program
kerja
melalui
kegiatan-
kegiatannya masih terbatas.
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH. Visi Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana telah ditetapkan Visi Bupati Jembrana : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang
dilandasi
Semangat
Kebersamaan,
Kewirausahaan
dan
Pemberdayaan Masyarakat. Misi Selanjutnya berkaitan dengan Visi Bupati Jembrana tersebut telah ditetapkan 5 ( lima ) Misi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yaitu :
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-27
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
1. Mewujudkan
pemerintahan
penyelenggaraan
yang
pemerintahan
bersih yang
dan
akuntabel,
aspiratif,
melalui
partisipatif
dan
transparan, 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat, 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, sosial dasar lainnya, 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan 5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka yang menjadi penekanan adalah misi ke-3 yakni ”Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, sosial dasar lainnya”. Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi saat ini adalah : 1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA). 2. Masih rendahnya Prosentase Rumah Tangga Sehat. 1. Masih
tingginya
prevalensi
Penyakit
Menular
dan
Meningkatnya
Prevalensi penyakit Tidak Menular dan Degeneratif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong : Faktor Penghambat : -
Disparitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
-
Perilaku dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat masih adanya disparitas
-
Kuantitas, kualitas dan sebaran SDM kesehatan belum optimal
Faktor Pendorong : -
Komitmen pimpinan daerah untuk melakukan perbaikan
-
Dedikasi dan loyalitas SDM kesehatan untuk melaksanakan tugas di bidang profesinya masing-masing cukup tinggi
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-28
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
-
Dukungan legislatif dalam hal regulasi dan penganggaran pembangunan kesehatan cukup tinggi
-
Kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkeadilan sangat tinggi
-
Peran serta sektor swasta dalam upaya peningkatan pembangunan kesehatan cukup tinggi
-
Adanya kesatuan Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan yang mencakup total coverage.
3.3. TELAAHAN
RENSTRA
KEMENTRIAN/LEMBAGA
DAN
RENSTRA
KABUPATEN. Dalam Renstra Kementrian Kesehatan tahun 2010-2014 diuraikan 8 sasaran strategis pembangunan kesehatan, yaitu : 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. 2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular. 3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender. 4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi resiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. 5. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%. 6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan kepulauan (DTPK). 7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. 8. Seluruh kabupaten/kota melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM). Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana sudah terakomodir dalam Rencana Strategis Kementrian Kesehatan , demikian pula sebaliknya isu strategis Kementrian Kesehatan sudah terakomodir di
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-29
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Jembrana sesuai dengan kondisi Kabupaten Jembrana itu sendiri.
3.4. PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS Isi-isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : a. Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal. b. Disparitas kualitas, kuantitas dan sebaran
SDM Kesehatan belum
merata dan optimal. c. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Sehat masih kurang. d. Meningkatnya prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular/ degeneratif. e. Proporsi balita dengan gizi kurang masih tinggi. f. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi. g. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya kesehatan masih belum merata dan belum sesuai dengan yang diharapkan.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-30
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA 4.1.1 VISI Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Dengan berpedoman pada Visi Bupati Jembrana, maka dirumuskan Visi Dinas
Kesehatan Kabupaten Jembrana yaitu : “Terwujudnya
Pelayanan Kesehatan berkualitas menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera“. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat empat keinginan yang akan diwujudkan yaitu : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. 2. Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan Kesehatan
yang sebaik-baiknya secara adil, merata dan
proporsional. 3. Terbentuknya masyarakat yang memiliki lingkungan dan perilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. 4. Terbentuknya tata kehidupan masyarakat yang berkualitas yang memiliki ketahanan sosial dan saling tolong menolong dengan memelihara nilainilai budaya yang berkembang di masyarakat . 4.1.1 MISI Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan bertanggung
jawab
di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana, yang secara
teknis
terhadap
pencapaian
sasaran
Pembangunan Kesehatan Kabupaten Jembrana. Sesuai Misi Ketiga yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya, maka untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana ditetapkan Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-31
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
enam Misi yang akan diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu: 1. Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Pembangunan
berwawasan
kesehatan
mengandung
makna
bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peranserta segenap komponen bangsa. 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata
dan
terjangkau
bagi
seluruh
masyarakat
Kabupaten
Jembrana. Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh
setiap
individu,
keluarga
dan masyarakat luas.
Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. 3. Mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif. Masalah lingkungan fisik dan biologis yang buruk adalah faktor penentu penularan penyakit saluran pernafasan dan pencernaan. 4. Mendorong kemandirian dan peran aktif masyarakat untuk hidup sehat dengan bertumpu pada potensi daerah.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-32
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta.
Apapun yang akan
dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masingmasing secara mandiri.
Upaya pemerintah untuk terus memperluas
cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai
upaya
mendorong
kemandirian
individu,
keluarga
masyarakat luas untuk hidup sehat.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-33
dan
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Adapun alur pikir penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut :
DASAR HUKUM Tugas Pokok SKPD Keputusan Bupati Jembrana No. 45 Tahun 2008
VISI
MISI
Faktor Kunci Penentu Keberhasilan
Analisis SWOT
TUJUAN
SASARAN
CARA MENCAPAI TUJUAN / SASARAN a. Kebijaksanaan b. Program
RENJA / RKT
LAKIP
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-34
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA
4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah . Berdasarkan Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Jembrana yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya, maka dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan , tujuan yang ingin diwujudkan, adalah : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terwujud melalui upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan prilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.
4.2.2. Sasaran Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah : 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem pelayanan kesehatan dasar rujukan. 2. Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-35
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD 4.3.1. STRATEGI Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip. Strategi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 yaitu Mendorong Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif secara Holistik. Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, dilaksanakan strategi yang dilakukan pada prioritas program dan kegiatan, yaitu : 1. Meningkatkan promosi kesehatan masyarakat untuk bisa hidup sehat secara mandiri. 2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 4. Meningkatkan pengembangan dan pemberadayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 No
Tujuan
1.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terwujud melalui upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
Sasaran 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem pelayanan kesehatan rujukan. 2. Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan.
I-36
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.
Tabel 4.2 Penjabaran Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana pada masing-masing Kegiatan. No Sasaran Sasaran Kegiatan 1. 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem pelayanan kesehatan rujukan.
Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.
Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Meningkatnya Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah.
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat. Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Meningkatnya Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan.
Meningkatnya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan.
4.3.2. KEBIJAKAN Kebijakan merupakan arah / tindakan berupa ketentuan-ketentuan, peraturan – peraturan yang dijadikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016. Kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : Membuat Regulasi yang Mendorong Pencapaian Upaya Kesehatan. Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-37
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI
: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera.
MISI I 1.
TUJUAN Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terwujud melalui upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan prilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat , memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.
MISI II 1.
TUJUAN Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terwujud melalui upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan prilaku hidup bersih dan
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
: Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan SASARAN STRATEGI 1. Meningkatnya mutu, jangkauan 1. Meningkatkan promosi kesehatan dan sistem layanan masyarakat masyarakat untuk bisa hidup sehat secara mandiri 2. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit 2. Menggerakkan dan memberdayamenular dan tidak menular kan masyarakat untuk hidup sehat 3
Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat
4.
Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan
KEBIJAKAN 1. Membuat regulasi yang mendorong pencapaian upaya kesehatan
3. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab
: Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan bertumpu pada potensi daerah SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 1. Meningkatnya mutu, jangkauan 1. Meningkatkan promosi kesehatan 1. Membuat regulasi yang dan sistem layanan masyarakat masyarakat untuk bisa hidup sehat mendorong pencapaian upaya secara mandiri kesehatan 2. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit 2. Menggerakkan dan memberdayamenular dan tidak menular kan masyarakat untuk hidup sehat 3
Meningkatnya upaya promotif dan
3. Meningkatkan manajemen
I-38
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana. sehat dalam lingkungan yang sehat , memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.
preventif kesehatan masyarakat 4.
Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan
kesehatan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab
MISI III
1.
: Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatkan derajat kesehatan 1. Meningkatnya mutu, jangkauan 1. Meningkatkan akses masyarakat 1. Membuat regulasi yang masyarakat yang terwujud dan sistem layanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mendorong pencapaian upaya melalui upaya meningkatkan yang berkualitas kesehatan kesadaran, kemauan dan 2. Meningkatnya upaya pencegahan kemampuan hidup sehat bagi dan pengendalian penyakit 2. Meningkatkan pengembangan setiap orang yang ditandai oleh menular dan tidak menular dan pemberdayaan SDM kesehatpenduduknya yang hidup an yang merata dan bermutu dengan prilaku hidup bersih dan 3 Meningkatnya upaya promotif dan sehat dalam lingkungan yang preventif kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan manajemen sehat , memiliki kemampuan kesehatan yang akuntabel, transpauntuk menjangkau pelayanan 4 Meningkatnya upaya pengkajian ran, efektif dan efisien untuk memankesehatan yang bermutu secara dan pengembangan sumber daya tapkan desentralisasi kesehatan adil dan merata serta memiliki kesehatan yang bertanggung jawab derajat kesehatan yang optimal.
MISI IV 1.
: Mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatkan derajat kesehatan 1. Meningkatnya mutu, jangkauan 1. Meningkatkan promosi kesehatan 1. Membuat regulasi yang masyarakat yang terwujud dan sistem layanan masyarakat masyarakat untuk bisa hidup sehat mendorong pencapaian upaya melalui upaya meningkatkan secara mandiri kesehatan kesadaran, kemauan dan 2. Meningkatnya upaya pencegahan kemampuan hidup sehat bagi dan pengendalian penyakit 2. Menggerakkan dan memberdayasetiap orang yang ditandai oleh menular dan tidak menular kan masyarakat untuk hidup sehat
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-39
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana. penduduknya yang hidup dengan prilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat , memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
3
Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat
4.
Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan
3. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk memantapkan desentralisasi kesehatan dan kesejahteraan Kesos yang bertanggung jawab
I-40
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan uraian visi dan misi, Dinas Kesehatan
Kabupaten
Jembrana mengagendakan Program Pembangunan Pelayanan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2011– 2016 antara lain : 5.1. PROGRAM SKPD. Kesehatan : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehaan. b. Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan. c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit. d. Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2. Program Upaya Kesehatan. a. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. b. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. c. Kegiatan
Penyelenggaraan
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Penyakit Menular dan Wabah. d. Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat. e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. f. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja. 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. a. Kegiatan Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-41
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. a. Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat. b. Kegiatan Penyuluhan Pola Hidup Sehat. c. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Penyuluh Kesehatan. 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. a. Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi. b. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin. c. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Gizi Besi Mikro lainnya. 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. a. Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia. a. Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia. 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. a. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga. 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. a. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak. 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. a. Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan (ISO 9001-2008). b. Kegiatan Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan. 11. Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas. b. Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD puskesmas.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-42
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
5.2. PROGRAM LINTAS SKPD / LINTAS SEKTOR. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. a. Kegiatan Pos Pemberdayaan Pelayanan Terpadu. b. Kegiatan Kebun Percontohan Posyandu. c. Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu. Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan : 1. Program Wajib Belajar 9 Tahun. a. Melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana : 1. Program Keluarga Berencana a. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana. b. Kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi baru lahir. Satuan Polisi Pamong Praja. 1. Program Penanggulangan Bencana Alam. a. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam. PKK. 1. Program Pemberdayaan Perempuan. a. Kegiatan P2WKSS. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 1. Program Pengawasan Peredaran Bahan Makanan, Obat dan barang berbahaya lainnya. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. 1. Program Pengawasan Peredaran Bahan Makanan, Obat dan barang berbahaya lainnya. Kantor Perijinan. Untuk aspek regulasi. Yayasan Kanker Indonesia. Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-43
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
1. Program Pencegahan dan Pengendalian kanker. Komisi Penanggulangan Aids. 1. Program Pencegahan dan Penangulangan HIV Aids. 5.3. PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN. Jumlah pagu indikatif Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan dari tahun 2011 – 2010 yang dianggarkan dalan APBD Kabupaten Jembrana sebagai berikut : Kesehatan : a. Tahun 2006 sebesar Rp. 15.682.103.800,00 b. Tahun 2007 sebesar Rp. 21.602.231.000,00 c. Tahun 2008 sebesar Rp. 21.821.565.000,00 d. Tahun 2009 sebesar Rp. 22.565.083.000,00 e. Tahun 2010 sebesar Rp. 23.794.257.000,00
Sedangkan rencana jumlah pagu indikatif Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan dari tahun 2011 – 2016 yang dianggarkan dalan APBD Kabupaten Jembrana sebagai berikut : Kesehatan : f. Tahun 2011 sebesar Rp. 21.383.126.145,00 g. Tahun 2012 sebesar Rp. 21.575.524.075,00 h. Tahun 2013 sebesar Rp. 23.199.200.000,00 i.
Tahun 2014 sebesar Rp. 23.409.540.000,00
j.
Tahun 2015 sebesar Rp. 25.241.667.000,00
k. Tahun 2016 sebesar Rp. 27.399.728.800,
5.4. RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Terlampir pada Lampiran 1
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-44
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
6.1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realissai dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata
Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-45
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
6.1.2 Indikator Kinerja Utama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja
Utama
(IKU)
merupakan
amanat
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja
suatu organisasi akan diukur
keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-46
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-47
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
No 1.
2.
3.
Tabel 6.1 Target Sasaran Kegiatan Wajib Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 Rencana Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Utama Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan
2011
2012
2013
2014
2015
2016
a. Jumlah obat-obatan generik dan perbekalan kesehatan
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
b. Jumlah Vaksin Rabies
2.000 Vial
2.000 Vial
2.000 Vial
2.000 Vial
2.000 Vial
2.000 Vial
a.
Jumlah bangunan gedung Puskesmas
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
b.
Jumlah alat-alat kedokteran
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
c.
Jumlah mebelair Puskesmas
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
d.
Jumlah rumah dinas dibangun
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
96 kali
96 kali
96 kali
96 kali
96 kali
96 kali
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
c. Jumlah sarana SKPD Penyakit menular
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
c. Jumlah Desa Diimunisasi
51 Ds
51 Ds
51 Ds
51 Ds
51 Ds
51 Ds
270 spl
270 spl
270 spl
270 spl
270 spl
270 spl
300 kali 1 pkt
300 kali 1 pkt
300 kali 1 pkt
300 kali 1 pkt
300 kali 1 pkt
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.
Terlaksananya Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, wabah
a. Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria b. Jumlah Bahan Penunjang Laborat
d. Jumlah Pemeriksaan Sampel
e. Jumlah Pengendalian DBD 4.
Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alkes
5.
a.
Jumlah obat P3K
300 kali 1 pkt
b.
Jumlah obat emergency
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
c.
Jumlah distribusi obat dan perbekalan kesehatan
120 kali
120 kali
120 kali
120 kali
120 kali
120 kali
d.
Jumlah pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
40 kali
40 kali
40 kali
40 kali
40 kali
40 kali
e.
Jumlah perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
f.
Jumlah bimtek POR
40 Kali
40 Kali
40 Kali
40 Kali
40 Kali
40 Kali
a.
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu
6 Pusk
6 Pusk
9 Pusk
10 Pusk
10 Pusk
10 Pusk
b.
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita
6 Pusk
6 Pusk
9 Pusk
10 Pusk
10 Pusk
10 Pusk
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-48
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
c.
6.
7
Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.
Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk
Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat dan Bersih
Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001 - 2008
9.
Tersusunnya standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
51 Desa
51 Desa
51 Desa
51 Desa
51 Desa
d.
Jumlah upaya peningkatan puskesmas melalui Posyandu
328 Posy andu
328 Posy andu
328 Posy andu
328 Posy andu
328 Posy andu
328 Posy andu
e.
Jumlah Pembinaan anak Pra Sekolah TK
24 TK
24 TK
24 TK
24 TK
24 TK
24 TK
f.
Jumlah Pelayanan UKS
g.
195 SD 32 Sekol ah
195 SD 32 Sekol ah
195 SD 32 Sekol ah
195 SD 32 Sekol ah
195 SD 32 Sekol ah
a. -
Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di Sekolah Jumlah tenaga kontrak: Dokter
195 SD 32 Sekol ah
-
Dokter gigi
-
Apoteker
-
Teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi Perawat gigi (D3)
-
Gizi (D3)
-
Perawat (D3)
22 orang 3 orang 3 orang 4 orang 4 orang 5 orang 7 orang
22 orang 3 orang 3 orang 4 orang 4 orang 5 orang 7 orang
22 orang 3 orang 3 orang 4 orang 4 orang 5 orang 7 orang
25 orang 5 orang 5 orang 6 orang 6 orang 7 orang 9 orang
25 orang 5 orang 5 orang 6 orang 6 orang 7 orang 9 orang
25 orang 5 orang 5 orang 6 orang 6 orang 7 orang 9 orang
b.
Jumlah pengadaan bahan praktek kedokteran
11 jenis
11 jenis
11 jenis
11 jenis
11 jenis
11 jenis
c.
Jumlah pengadaan praktek lab
8 jenis
8 jenis
8 jenis
9 jenis
10 jenis
10 jenis
d.
Jumlah Pengawasan ke sarana Kesehatan dan praktik swasta
80 kali
80 kali
80 kali
80 kali
80 kali
80 kali
e.
Jumlah lomba nakes teladan
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
f.
Jumlah Bintek Napza ke sekolah
20 kali
20 kali
20 kali
20 kali
20 kali
20 kali
g.
Jumlah pengadaan almari obat
4 buah
4 buah
4 buah
4 buah
4 buah
4 buah
h.
Jumlah pengadaan jaringan sistem SIKDA
2 paket
2 paket
2 paket
2 paket
2 paket
2 paket
a.
Jumlah balita kurang gizi yang diberi PMT
85 balita
85 balita
85 balita
85 balita
85 balita
85 balita
b.
Jumlah desa yang dilacak kasus kurang gizi
51 Desa
51 Desa
51 Desa
51 Desa
51 Desa
51 Desa
Jumlah Puskesmas yang dibina a. Jumlah Sertifikasi ISO/SNI 9001 – 2008 yang terpelihara
6 Pusk 1 paket
6 Pusk 1 paket
9 Pusk 1 paket
10 Pusk 1 paket
10 Pusk 1 paket
10 Pusk 1 paket
Jumlah pelaksanaan penyusunan standarisasi analisis belanja pelayanan kesehatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
c.
8.
51 Desa
I-49
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas se Kabupaten Jembrana
10
a. Jumlah Pelaynan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Se Kabupaten Jembrana
6 Pusk
6 Pusk
9 Pusk
10 Pusk
10 Pusk
10 Pusk
Tabel 6.2 Target Pencapaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 NO.
1. 2. 3. 4. 5.
INDIKATOR KINERJA
Umur Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Prevalensi Gizi Buruk
SATUAN
TARGET 2011
2012
2013
2014
2015
2016
71
71
71
71
71
71
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
100
100
100
100
100
100
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Tahun Per 1.000 KH Per 1.000 KH Per 100.000 KH %
Tabel 6.3 Target Pencapaian Stándar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 NO.
1. 2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
Kunjungan Bumil K4 Komplikasi Kebidanan yang ditangani Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi Kebidanan Pelayanan Nifas. Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani Kunjungan Bayi
Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pelayanan Anak
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
TARGET 2011
2012
2013
2014
2015
2016
% %
95 80
95 80
95 80
95 80
95 80
95 80
%
90
90
90
90
90
90
% %
90 80
90 80
90 80
90 80
90 80
90 80
%
90
90
90
90
90
90
%
100
100
100
100
100
100
%
90
90
90
90
90
90
I-50
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
9.
10.
11.
12. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
Balita Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 – 24 bulan Keluarga Miskin Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Peserta KB Aktif Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan Pasien baru TB BTA Positif. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penderita DBD yang ditangani Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan Penderita Diare Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab / Kota Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam. Desa Siaga Aktif
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
% ≥ 2/100.000 pdkk dibawah 15 thn %
70 1
70 1
70 1
70 1
70 1
70 1
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
80
80
80
80
80
80
I-51
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Tabel 6.4 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
(1)
Tahun 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Pelayanan Administrasi Perkantoran
75%
72%
86%
91%
96%
98%
99%
99%
Penyediaan jasa surat menyurat
100%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
62%
65%
70%
80%
85%
90%
100%
100%
Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja
87%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan Alat tulis Kantor
94%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90%
80%
80%
80%100%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
77%
85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
66%
80%
80%
90%
90%
95%
95%
95%
0%
80%
90%
90%
95%
95%
100%
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
(2)
Penyediaan upacara /upakara keagamaan
Target Capaian Setiap Tahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50%
89%
89%
93%
94%
95%
96%
87%
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung/kantor
100%
60%
60%
70%
75%
80%
85%
85%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
93%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan Disiplin Aparatur
0%
0%
80%
80%
85%
90%
95%
100%
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-52
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
80%
80%
85%
90%
95%
100%
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
70%
75%
80%
85%
90%
100%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
70%
75%
80%
85%
90%
100%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
85%
90%
95%
95%
100%
100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
85%
90%
95%
95%
100%
100%
Obat dan Perbekalan Kesehatan
20%
50%
60%
90%
90%
95%
95%
95%
Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan
20%
50%
60%
90%
90%
95%
95%
95%
40%
53%
60%
61%
63%
66%
70%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular, wabah dan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Perbaikan gizi dan masyarakat Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
90%
50%
50%
80%
80%
85%
85%
90%
90%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
60%
70%
80%
80%
85%
90%
100%
70%
80%
80%
85%
90%
100%
70%
80%
80%
85%
90%
100%
I-53
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Program Standarisasi Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan kesehatan (ISO 9001-2008) Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
70%
80%
80%
85%
90%
90%
70%
80%
80%
85%
90%
90%
40%
80%
80%
80%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
90%
90%
48%
72%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Melaya Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Melaya Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Melaya Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Melaya Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Negara Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-54
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Negara Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Jembrana Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Jembrana Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Mendoyo Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Mendoyo Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Pekutatan Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas I Pekutatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Pekutatan Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Pekutatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Negara
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
90%
90%
I-55
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Negara Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Mendoyo Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Mendoyo Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas II Jembrana
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
90%
90%
I-56
Dinas Kesehatan Kab. Jembrana.
BAB VII PENUTUP Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan
tahun 2011 -
2016 ini mengacu pada visi dan misi Bupati Jembrana. RENSTRA ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana menghadapi tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Jembrana ini yang semakin kompleks. Revis
RENSTRA
ini
diharapkan
dapat
dijadikan
acuan
dalam
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dalam 5 tahun ke depan. Melalui upaya penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana yang lebih terarah dan terukur diharapkan hasil pembangunan kesehatan lebih bermakna dan bermanfaat. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana dan
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat di
kabupaten tercinta ini. Akhir kata semoga Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana,
Dr. Putu Suasta, M.Kes. Pembina Utama Muda NIP: 19600429 198703 1 010
Renstra Dinkes Kab. Jembrana 20112011-2016
I-57