RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG TAHUN 2013-2017
DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG TAHUN 2013
1
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Kupang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kupang
Tahun 2013-2017. Dengan selesainya tahap pencapaian Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kota Kupang Tahun 2007-2012, maka perlu disusun kembali Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang periode tahun 2013-2017 yang disesuaikan dengan RPJM Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kupang yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk kurun waktu tahun 2013-2017, dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s). Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Kupang “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN PRODUKTIF MELALUI PELAYANAN KESEHATAN YANG MODERN DAN PROFESIONAL”
Kupang, Januari 2013 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si NIP. 19641219 199503 1 001
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, telah ditetapkan arah RPJMN Tahap II ialah perlunya memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kualitas
Daya Manusia (SDM),
membangun kemampuan IPTEK serta memperkuat daya saing perekonomian. Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Karena itu dalam pandangan hukum perlu dipertimbangkan RPJM Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJM Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJM Daerah Kota Kupang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Kupang dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah/Rencana Strategis 3
(RENSTRA) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu RPJM Daerah Kota Kupang juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dengan selesainya tahap pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2007-2012, maka perlu disusun kembali Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang periode tahun 2013-2017 yang disesuaikan dengan RPJM Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kupang yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Di samping itu, dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang periode tahun 2013-2017 adalah dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan dan evaluasi pembangunan kesehatan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang tahun 2013-2017 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan mendorong peran aktif masyarakat selama kurun waktu tahun 2013-2017. Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013-2017, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. 1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan derivatnya khususnya Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang memberi ruang bagi partisipasi para pemangku kepentingan;
4
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5.
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 7/2008 tentang Dana Dekon dan Tugas Pembantuan;
7.
Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1202/MENKES/ SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/MENKES/SK/II Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN); 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 13. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 02.01/60/I/2010 Tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan RI Tahun 2009-2014 14. Surat
Keputusan
Kepala
Dinas
Kesehatan
Propinsi
Nomor
:
DINKES.TU.125/050/III/2009 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2009-2013
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013 – 2017 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan kesehatan lima tahunan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013 – 2017 adalah tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis yang responsif gender dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan dan strategi, hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
5
Dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan Kota Kupang serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013-2017 ini disusun dalam sitematika sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Gambaran Pelayanan SKPD
Bab III
: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab IV
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab V
: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Bab VI
: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII
: Penutup
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan, upaya-upaya kesehatan perlu dilaksanakan melalui pola-pola struktur organisasi yang telah ditentukan berdasarkan Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor : 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Kupang melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis sesuai kewenangan daerah di bidang kesehatan yang meliputi kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Dasar, Kesehatan Keluarga, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, yang meliputi Pelayanan Kesehatan Dasar, Kesehatan Keluarga, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan; 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Kesehatan Keluarga, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Walikota.
SEKRETARIAT DINAS Sekretariat Dinas adalah unsur staf/pembantu pimpinan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program, dan anggaran Dinas Kesehatan, secara terpadu, serta mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan perlengkapan.
7
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi : 1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan, serta melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran Dinas Kesehatan, serta penyusunan laporan, evalusai pelaksanaan program Dinas Kesehatan; 2. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan, serta melakukan pembinaan, pengawasan,
pengendalian,
dan
koordinasi
pelaksanaan
urusan
umum
dan
kepegawaian yang meliputi, urusan rumah tangga, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kepegawaian, akreditasi dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan; 3. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan, serta melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan, yang meliputi administrasi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan administrasi inventarisasi barang lingkup Dinas Kesehatan.
Sekretariat Dinas terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam: 1. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan guna penyusunan program/perencanaan dinas kesehatan, 2. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan guna penyusunan anggaran Dinas Kesehatan, 3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan guna penyusunan laporan Dinas Kesehatan, termasuk laporan realisasi keuangan, 4. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan guna evaluasi pelaksanaan program Dinas Kesehatan.
8
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam: 1. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan guna penyelenggaraan urusan umum, yang meliputi, urusan rumah tangga, hukum, humas dan protokoler, 2. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan guna pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, 3. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan guna pelaksanaan urusan administrasi akreditasi tenaga fungsional kesehatan dan pengembangan SDM tenaga Kesehatan. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam: 1. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan
guna
penyelenggaraan
administrasi
keuangan
yang
meliputi
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP, 2. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, data dan informasi yang diperlukan guna penyelenggaraan urusan perlengkapan yang meliputi perencanaan pengadaan barang, pendistribusian, pemeliharaan dan pengadministrasian inventaris barang.
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana dinas di bidangnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas memberi tahu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pelaksanaan registrasi dan akreditasi sarana kesehatan, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana peralatan kesehatan, termasuk penyelenggaraan kefarmasian, yang meliputi perencanaan pengadaan, pemanfaatan sarana dan peralatan kesehatan, di Puskesmas dan jaringannya, perencanaan pengadaan, pengelolaan dan pengawasan obat, dan kosmetika; 2. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan registrasi dan akreditasi sarana dan peralatan kesehatan swasta, dan pelayanan kesehatan swasta; 9
3. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi pembinaan teknis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan, penyelenggaraan kesehatan khusus, dan penyelenggaraan jaminan kesehatan.
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan b. Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan c. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam: 1. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan peralatan kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan yang berlaku, 2. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian dan pemanfaatan dan pemeliharaan obat Puskesmas dan jaringannya, 3. Melakukan pengawasan peredaran obat, NAPZA (Narkotika, Psikotrpoika, dan Zat Adiktif lainnya) dan kosmetika, 4. Melakukan bimbingan dan pengendalian peredaran dan penggunaan narkoba, serta melakukan bimbingan dan pengendalian penyehatan makanan dan minuman. Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana Kesehatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam: 1. Melakukan registrasi, akreditasi tenaga medis, dan perijinan bagi tenaga para medis/tradisional terlatih dan tenaga non medis, 2. Melakukan kegiatan penertiban perijinan dan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan Swasta dan Pemerintah. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam: 1. Melakukan upaya pembinaan penyelenggaraan kesehatan dasar termasuk kesehatan komunitas, 2. Melakukan upaya penyelenggaraan kesehatan rujukan, yang meliputi kesehatan rujukan spesialistik, dan sistem rujukan,
10
3. Melakukan upaya penyelenggaraan kesehatan khusus yang meliputi, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, 4. Melakukan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang meliputi, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.
BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT (P2P) Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) adalah unsur pelaksana dinas di bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pemberantasan
penyakit,
yang
meliputi
pengamatan
penyakit,
pencegahan
dan
pemberantasan penyakit, dan penanggulangan masalah kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) mempunyai fungsi : 1. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberantasan penyakit, yang meliputi pengamatan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit; 2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengamatan penyakit (surveilans) dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Laboratorium Dinas Kesehatan dan Puskesmas; 3. Menyusun rencana dan kebijakan teknis pelaksanaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit, yang meliputi
surveilans,
epidemiologi,
pengendalian
penyakit
menular
langsung,
pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra; 4. Menyusun rencana dan kebijakan teknis pelaksanaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan, yang meliputi penyiapan tenaga, peralatan, bahan dan obat dalam rangka pelaksanaan P3K (Pertolongan pertama pada kecelakaan), penanganan KLB, penanggulangan bencana dan imunisasi.
Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) terdiri dari : a. Seksi Pengamatan Penyakit b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit c. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan 11
Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepata Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit dalam : 1. Melaksanakan pengamatan penyakit melalui surveilans terpadu, sentinel dan surveilans khusus, 2. Melaksanakan pengamatan vektor penyakit menular langsung dan pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan haji dan kesehatan dan kesehatan transmigrasi, melaksanakan survei khusus bidang kesehatan, 3. Melaksanakan pengamatan laboratorium penunjang diagnosa penyakit yang ada pada dinas kesehatan dan puskesmas, termasuk perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga dan regensia untuk menunjang kualitas Laboratorium Dinas Kesehatan, serta melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap Laboratorium Dinas Kesehatan. 4. Melaksanakan pembinaan SKD (Sistem Kewaspadaan dini) dan investigasi KLB. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit dalam : 1. Melakukan upaya pengendalian, dan pemberantasan penyakit yang meliputi surveillance epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan mata, 2. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisis, hasil kegiatan pemberantasan/ penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya, 3. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisis hasil kegiatan pemberantasan/ penanggulangan penyakit menular langsung dan tidak langsung, serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya, 4. Melakukan upaya mengumpulkan dan menganalisis data, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada unit pelaksana (Posyandu, Puskesmas dan unit pelaksana lainnya) serta menganalisis hasil penelitian penyakit yang disebabkan oleh imunisasi (KIPI). Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit dalam : 1. Melakukan upaya pengendalian wabah dan bencana, yang meliputi, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan, 2. Melaksanakan kegiatan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian serta bimbingan dan pelaksanaan kegiatan P3K 12
termasuk penyediaan obat dan alat kesehatan serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada P3K, 3. Melakukan analisis terhadap penyebab masalah kesehatan serta penanggulangannya, 4. Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian bimbingan dan pelaksanaan masalah kesehatan dan KLB penyakit yang meliputi managemen informasi, dana dan sarana.
BIDANG KESEHATAN KELUARGA Bidang Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana dinas di bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, dan pelayanan kesehatan Keluarga, pelayanan kesehatan anak, remaja dan usila serta pembinaan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, bidang kesehatan keluarga mempunyai fungsi : 1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan kesehatan ibu, keluarga dan pelayanan kontrasepsi KB; 2. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan anak dan remaja, penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan peningkatan kesehatan usia lanjut; 3. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat.
Bidang Kesehatan Keluarga Terdiri dari : a. Seksi Kesehatan lbu dan Keluarga b. Seksi Anak, Remaja dan Usila c. Seksi Gizi Seksi Kesehatan lbu dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dalam : 1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kesehatan ibu, keluarga dan pelayanan KB,
13
2. Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan upaya peningkatan kesehatan ibu dan KB, 3. Melakukan pembinaan kemitraan dari kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan KB. Seksi Anak, Remaja dan Usila mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dalam : 1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kesehatan anak, remaja usaha kesehatan sekolah dan usila, 2. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesehatan anak, remaja dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesehatan anak, remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan usila, 3. Melakukan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan kesehatan anak, remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan usila, 4. Melakukan identifikasi masalah kesehatan anak, remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan usila, 5. Melakukan pembinaan teknis program kesehatan anak, remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan usila. Seksi Gizi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dalam : 1. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan gizi keluarga dan masyarakat; 2. Menyelenggarakan
kegiatan
program
peningkatan
gizi
keluarga
dan
masyarakat,melaksanakan bimbingan; pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan upaya peningkatan gizi keluarga dan masyarakat; 3. Melaksanakan pembinaan kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam rangka upaya peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan adalah unsur pelaksana dinas di bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam dalam merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyehatan tempat pengolahan makanan, pengawasan kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi : 14
1. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tempat pengolahan makanan dan minuman balk pada tempat-tempat industri pengolahan makanan maupun pada rumah-rumah makan dan restoran; 2. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pencegahan keracunan pada makanan dan minuman serta pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kebersihan tempat-tempat umum dan melakukan pengawasan, pemantauan pencemaran lingkungan tempat-tempat umum; 3. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas air serta pencegahan terhadap pencemaran air, perbaikan kualitas air dan kesehatan Iingkungan; 4. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas lingkungan perumahan, lingkungan pemukiman, pembinaan pengelolaan sampah dan pemantauan pencemaran di lingkungan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 5. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat pekerja serta pencegahan dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja; 6. Menyusun kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan vektor penyakit berbasis lingkungan serta pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat, pembinaan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya promosi kesehatan serta peningkatan sistem informasi kesehatan.
Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan b. Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan c. Seksi Promosi Kesehatan
15
Seksi Penyehatan dan Tempat Pengolahan Makanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan dalam : 1. Melakukan upaya pengumpulan bahan, pembinaan dan pengawasan terhadap tempat pengolahan makanan (industri makanan dan minuman, rumah makan dan restoran), 2. Melakukan upaya pengumpulan dan pengestimasian bahan guna pelaksanaan kegiatan pencegahan keracunan makanan dan minuman, 3. Melakukan upaya pengumpulan dan pengestimasian bahan guna pelaksanaan kegiatan peningkatan kebersihan tempat-tempat umum, 4. Melakukan upaya pengumpulan dan pengestimasian bahan guna pelaksanaan kegiatan pemantauan pencemaran makanan. Seksi Pengawasan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan : 1. Melakukan pembinaan dan petunjuk cara pengawasan kualitas air, mengumpulkan dan mengestimasi bahan guna pencegahan, pencemaran dan perbaikan kualitas air serta kesehatan lingkungan, 2. Mengumpulkan bahan perencanaan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman serta melakukan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan, 3. Mengumpulkan dan melakukan estimasi bahan guna pelaksanaan kegiatan pengawasan kualitas lingkungan perumahan serta pencegahan pencemaran lingkungan, 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah serta melakukan pemantauan pencemaran di lingkungan Tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA), 5. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan vektor penyakit berbasis lingkungan serta pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL).
Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan dalam : 1. Merencanakan
dan
mengkoordinasikan
kegiatan
promosi
kesehatan
dengan
menggunakan metode dan media penyampaian promosi kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat luas, 2. Melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan dan peran serta masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, 3. Melaksanakan peningkatan sistem informasi kesehatan.
16
2.2 Sumber daya SKPD a. Ketenagaan Untuk Program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2012, rasio tenaga kesehatan masih belum mencapai target per 10.000 penduduk sesuai tahun 2012, seperti untuk Dokter 0,37 per 10.000 penduduk (target 1 per 10.000 penduduk), Dokter Gigi sebesar 0,29 per 10.000 penduduk (target 1 per 10.000 penduduk), Perawat sebesar 0,48 per 1.000 penduduk (target 158 per 1.000 penduduk) dan bidan sebesar 0,43 per 1.000 penduduk (target 1 per 1.000 penduduk). Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan tahun demi tahun diupayakan untuk ditingkatkan. Dalam pembangunan kesehatan, SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41 tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Kerangka hukum dalam pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama dalam hal sertifikasi dan akreditasi di Indonesia perlu diperkuat, dalam kaitan dengan Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 dan Undang-Undang Dosen No. 14 Tahun 2005. Perekrutan tenaga kesehatan oleh daerah masih rendah karena keterbatasan formasi dan dana. Data Ketenagaan Dinas Kesehatan Kota Kupang, per Desember 2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
17
TOTAL (DINAS+UPT+PUSKESMAS)
0
0
0
0
2 1 1 1 2 1 2
1
0
0
2 1 1 1 1 1 3 1 1 0 13 10
1
1
2 14 11
1
0
0
0
1
0
2
6
1
3
49 1
1
1
5
0
0
1 0 1 0
0
0
0
0 0 2
2
1 2 2
4
1
1
3
0
0
0
0
0
2 2 2 1
0
0
0
0
0
3
0
0
2
2
2
1 1
3 2 1 2 1 2 2 2 4
1
1 1 1 1 11
1
7
13 10 1 2 2 1 4 2 2 3 4 1 1 9 6 1 6 5 1 2 13 4 1 5 6 1 1 13 9 1 3 4 2 72 50 5 12
1
71 17 1 10 22 103 17 14
1
8
73 51 5 15 16 4
1
13 2 9 1 10 3 6 1 9 2 9 2 9 10 2 10 3 10 1 95 17
3 3
2 1
2 1
1
69
0
10 5 15
2
12 2 1 3 1 1 3 5 2 1 3 1 1 2 8 3 2 7 1 1 2 9 1 1 1 1 6 2 2 8 1 2 2 8 2 3 69 14 1 10 17
1
1 1 1 1 4
0
3
STM
SM A
1
SM KK
SPK SM AK SM F SPR G SPA G
1
SM EA
B ID A N
1
3
1 2 2 2 2 2 2 5 1 1 20 0
1
8
JU M LA H
0
1 1 2
5
SM P SD
1
2
SMA
SPPH
1 1
R ek am M edis
2
A K ZI AAK
1
A K PER
27 1
1
D1
AKL
1
1
A K FA R A A KM AKG
A dm inistras i
1
2
A K B ID
adm
4
1
G IZI
K om puter
1
B ID A N
SK M LING K
Ekonom i K epe raw atan
SG Z
1 DINAS KESEHATAN UPT 1. UPT Instalasi farmasi 2. UPT Lab. Kesling JUMLAH (UPT) PUSKESMAS 1 ALAK 2 NAIONI 3 PASIR PANJANG 4 KUPANG KOTA 5 OESAPA 6 OEBOBO 7 BAKUNASE 8 OEPOI 9 SIKUMANA 10 PENFUI JUMLAH (PUSKESMAS)
N urse
PUSKESMAS
D4
A pt
NO
S1
K ESLIN G EPID MANJ dr drg
S2
STRATA PENDIDIKAN DIII
2 2 1 3 1 2 1 2 2 16 4
0
0
0
0
1
1 1 1
2 1 1
69 31 39 36 49 50 56 46 71 36 483
1
1
19
3
1
1
0
5
26
3
1
1
1
5 567
18
b. Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kota Kupang, memiliki 12 UPTD yang terdiri dari 10 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan 1 Unit Instalasi Farmasi. Adapun 10 Puskesmas yang ada terdiri dari 4 Puskesmas Rawat Inap dimana 3 diantaranya merupakan Puskesmas dengan layanan PONED , dan 6 Puskesmas Rawat Jalan. Selain 10 Puskesmas juga terdapat 33 Jaringan Puskesmas Pembantu yang menopang pelayanan kesehatan hingga ketingkat Kelurahan, dan juga 5 Poskeskel.
Gambar 6.2 Jumlah Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap Tahun 2008-2012 Pusk. Rawat Inap
6
4
2008
6
4
2009
6
4
2010
Pusk. Rawat Jalan
6
6
4
2011
4
2012
Untuk Puskesmas, sejak Tahun 2011 juga telah dilaksanakan kegiatan Puskesmas Reformasi, yang mengedepankan perubahan pelayanan baik dari segi pelayanan kesehatan maupun pelayanan adminsitratif bagi pasien di tingkat Puskesmas. Perubahan pelayanan didasarkan poda hasil survei pengaduan masyarakat, sehingga perubahan pelayanan yang terjadi akan sejalan dengan perubahan yang dinginkan oleh masyarakat. Hingga tahun 2012, sudah ada 3 Puskesmas Reformasi yang sedianya akan terus direplikasi untuk seluruh Puskesmas yang ada di Kota Kupang. Selain Program Puskesmas Reformasi, terdapat pula Program Puskesmas Layak Anak, kerjasama dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Kupang, dimana hingga tahun 2012 telah ada 1 Puskesmas dengan predikat Puskesmas Layak Anak. Selain itu juga sedang dikembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) elektronik untuk 2 Puskesmas di Kota Kupang, yang diharapkan dapat membantu proses pelayanan maupun pencatatan hasil pelayanan bagi pasien. Kedepannya diharapkan seluruh Puskesmas mampu melaksanakan pelayanan dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) elektronik di Kota Kupang. 19
c. Dana Sumber Dana dan Besarnya Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2007-2012
TAHUN
APBD II KOTA KUPANG
1
APBN
NGO
APBD DINKES
APBD PROVINSI (DEKON)
BOK
JAMKESMAS & JAMPERSAL
DHS 2
NICE
PAMSIMAS
AIP MNH
GF-ATM
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007
367,606,417,219
22,091,062,798
0
0
2008
419,764,527,082
39,120,435,435
250,000,000
0
2009
547,083,362,849
59,964,429,584
2010
604,139,610,119
2011 2012
TOTAL 11
0
0
22,091,062,798
249,466,000
0
0
39,619,901,435
428,440,000
0 1,294,428,000
0
580,230,000
62,400,953,584
45,081,918,720
146,265,000
251,240,000 1,842,372,544
475,000,000
1,424,974,950
343,360,000 1,895,354,500
49,565,131,214
645,616,680,471
39,298,601,261
2,880,000
2,500,000,000 2,896,975,000
50,000,000
2,078,041,100
297,920,000
1,233,182,300
195,413,990 48,553,013,651
736,159,076,804
48,429,988,925
38,380,000 2,789,000,000 3,855,784,000
0
1,944,303,950
130,130,000
1,458,107,750
164,420,600
133,426,000
57,057,456,875
KETERANGAN * TAHUN 2008 yang dimaksud dengan Jamkesmas & Jampersal pada tabel (5) adalah Askeskin
20
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan didapatkan dari hasil evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang 2007-2012. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan menurun dari 244 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 82 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (Profil Kesehatan Kota Kupang, 2012). Prevalensi gizi buruk pada balita, menurun dari 4,8% pada akhir tahun 2008 menjadi sebesar 2.17% pada tahun 2011 (Profil Kesehatan Kota Kupang, 2012). Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari 7.68 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 5.00 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Sejalan dengan penurunan Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 71,03 tahun pada tahun 2008 menjadi 73,05 tahun pada tahun 2012 (BPS Kota Kupang). Tabel 1.1 Umur Harapan Hidup Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu, dan Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2007 – 2012
TAHUN Umur Harapan Angka Kematian Hidup *) Bayi/ 1000 KH 2007 2.1 2008 71.93 7.68 2009 72.34 24.94 2010 72.63 22.35 2011 73.04 5.4 2012 73.05 5.0 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang ;
INDIKATOR Angka Kematian Angka Kematian Angka Balita Ibu/100.000 KH Balita/ 1000 KH Gizi Buruk 70 1.8 4.12 244 1.5 4.02 209 0.8 1.59 78 13.8 1.01 88 7.9 1.07 81.9 6.0 1.07
*) BPS Kota Kupang Upaya kesehatan masyarakat mengalami fluktuasi capaian, seperti Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 47,7% pada tahun 2011 menjadi 85.7% pada tahun 2012. Begitu juga cakupan pelayanan antenatal (K4) meningkat dari 58,83% pada tahun 2007 menjadi sebesar 85.80% pada tahun 2012, cakupan kunjungan neonatus meningkat dari 89.97% menjadi 82.70% pada tahun 2012. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan Diare. Cakupan program imunisasi berdasarkan laporan rutin dari Puskesmas secara umum menunjukkan peningkatan. Cakupan Kelurahan UCI meningkat signifikan dari 14% pada tahun 2007 menjadi 82.9% pada tahun 2012. Penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis paru, dan Malaria (ATM) sudah mengalami peningkatan namun masih perlu mendapat perhatian dalam peningkatan pengendaliannya untuk masa yang akan datang. 21
Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat dengan meningkatnya out reach dan keterbukaan masyarakat terhadap penyakit ini. Case Detection Rate (CDR) tuberculosis paru menurun dari 36 % pada tahun 2007 menjadi 47.16% pada tahun 2012, untuk itu perlu perhatian lebih pada upaya deteksi tuberkulosis paru dan juga keberhasilan pengobatannya. Ketersediaan reagen, pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) ditingkat pelayanan primer harus diperhatikan. Untuk malaria, daerah endemis semakin meluas dan ada kecenderungan terjadi resistensi di daerah endemis, perlu peningkatan upaya promotif dan preventif serta kerja sama sektoral terkait dengan man made breeding places. Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) masih tinggi; Untuk itu perlu perhatian pada upaya pencegahan yang dapat diupayakan sendiri oleh masyarakat dengan penerapan 3M (menguras, menutup, mengubur) dan juga didorong oleh upaya promotif. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada penyelenggaraan system surveilans dan kewaspadaan dini yang kurang mendapat perhatian pada penganggarannya. Pengganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif lebih besar. Dana bantuan untuk daerah sebaiknya juga mulai direncanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan besaran masalah masingmasing daerah. Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat terdapat daerah dengan masalah kesehatan sangat besar, memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar dari daerah lainnya. Sistem informasi menjadi lemah setelah desentralisasi, data dan informasi untuk evidence planning tidak tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) online yang berbasis fasilitas sudah terintegrasi, tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhi sepertiketersediaan jaringan, input dari entry point dan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi. Dalam kaitannya dengan pembiayaan kesehatan untuk daerah sejak 4 tahun terakhir, pengembangan SIK telah dilakukan secara bertahap. Untuk Program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per penduduk belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2012, rasio tenaga kesehatan masih belum mencapai target per penduduk sesuai, seperti untuk rasio dokter Umum masih 0.37 per 10.000 penduduk (target 1 per 10.000 penduduk), Rasio dokter gigi sebesar 0.29 per 10.000 penduduk (target 1 per 10.000 penduduk), perawat sebesar 0.48 per 1000 penduduk masih di bawah target 1 per 1000 penduduk, dan bidan sebesar 0.43 per 1000 di bawah dari target 1 per 1000 penduduk. Untuk melengkapi kekurangan tenaga kesehatan khususnya tenaga medis seperti dokter umum dan dokter spesialis, maka sejak 22
tahun 2010 Pemerintah Kota telah melaksanakan program pengangkatan tenaga PTT untuk bidang kesehatan seperti Dokter dan Bidan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Kupang. Dalam pembangunan kesehatan, SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41 tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, rewardpunishment, dan sistem pengembangan karier. Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan baru sudah mencapai 100 % dari target 100%. Peresepan Obat Generik Berlogo (OGB) di Puskesmas sudah sebesar 100%. Perhatian perlu diberikan pada pengadaan obat sering terkendala DIPA dan sistem pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin. Indonesia memiliki sumber hayati tanaman obat yang cukup beragam dan mempunyai efek pengobatan, diantaranya telah digunakan sebagai bahan baku industri. Obat-obatan tradisional secara luas digunakan terutama di daerah perKelurahanan dan mulai berkembang pada masyarakat di perkotaan. Dalam beberapa dekade terakhir obat tradisional produksi rumah tangga berkembang menjadi industry. Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan, utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran. Capaian program yang menggembirakan diantaranya penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan terlayani, tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana secara cepat, serta penyampaian pesan kesehatan dan citra positif Dinas Kesehatan Kota Kupang sudah dilakukan secara efektif, utamanya melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, namun perlu penguatan untuk advokasi. Kebijakan di bidang kesehatan telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis, manajerial maupun teknis seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan penyesuaian (revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berbagai kebijakan dalam tingkatan manajerial juga tersedia, seperti Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rencana Strategis (Renstra) Dinkes Kota Kupang 2007-2012 dan 2013-2017, dan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Kebijakan teknis sebagian besar sudah 23
tersedia. Namun dirasakan hubungan antar sekuen perencanaan belum berjalan baik, antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Renstra, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, dan juga antara dokumen kebijakan dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang masih harus disinkronkan. Pada masa yang akan datang berbagai panduan ini perlu disempurnakan seperti sistem penganggaran yang berbasis kinerja untuk selanjutnya dilengkapi dengan panduan tentang Kewenangan Wajib serta implementasi SPM dalam rangka desentralisasi. Sementara itu hukum kesehatan perlu ditata secara sistematis, serta banyak peraturan yang masih harus dilengkapi. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka masyarakat dan tenaga kesehatan sebagai pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan perlu dilindungi. Pembangunan kesehatan perlu memberikan penekanan pada peningkatan kesetaraan gender (gender equity) dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan perannya dalam pembangunan kesehatan. Diharapkan pada akhir pembangunan 5 tahun ke depan (2014), terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pengembangan kesetaraan gender telah dimulai dengan penerapan system pelaporan berbasis gender untuk mengukur dan mendapatkan data akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas serta Program Penyelenggaraan Pimpinan Kepemerintahan perlu ditingkatkan agar pengelolaan program Dinas Kesehatan Kota Kupang dapat terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel. Meneruskan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan melakukan kerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Keberhasilan pengawasan penganggaran telah mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diharapkan ke depan akan meningkat kualitasnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan melaksanakan pembangunan kesehatan juga dapat digambarkan dengan capaian indikator program-program. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan capaian, seperti rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menurun dari 39% pada tahun 2008 menjadi 32.1% pada tahun 2012. Indikator lainnya seperti Kelurahan Siaga sampai dengan tahun 2012 sudah lebih dari separuhnya tercapai (30 24
Kelurahan dari 51Kelurahan); namun kita perlu memberi perhatian pada perilaku merokok yang semakin memburuk dengan makin mudanya usia awal perokok, selain itu ada pemberian ASI eksklusif yang menurun, yang disebabkan baik oleh perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar, seperti pemberian susu formula gratis pada saat ibu melahirkan. Untuk Program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 64.4% pada tahun 2008 menjadi 68.1% belum mencapai target sebesar 85% pada tahun 2012, dan peningkatan persentase Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 60% pada tahun 2008 menjadi 61.36% pada tahun 2012 dan sudah mencapai target 65% pada tahun 2012; selain itu kita juga perlu memberikan perhatian pada terjadinya peningkatan rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah, dan masih ada rumah tangga yang memelihara unggas atau ternak dalam rumah. Keberhasilan pembangunan kesehatan sudah dapat ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran; namun saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih memberikan penajaman dan kesinambungan program-program yang dilaksanakan untuk periode berikutnya. Pembangunan kesehatan dengan fokus wilayah diharapkan memperoleh perhatian, terdapat wilayah dengan capaian derajat kesehatan yang sangat rendah. wilayah seperti ini memerlukan pendekatan penanggulangan yang sesuai.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disebutkan bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan yang dihadapi antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan
terjadi
peningkatan
penyakit
tidak
menular
serta
meningkatnya
penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.
25
1. Penduduk Kota Kupang akan bertambah banyak dengan piramida penduduk yang terus berubah. Jumlah penduduk Kota Kupang yang pada tahun 2007 sebesar 283.827 Jiwa, sedangkan pada Tahun 2012 bertambah menjadi 349.344 Jiwa (Data BPS Kota Kupang). Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang tampak dari masih Tingginya trend AKB, angka kematian anak balita (AKABA) dan AKI selama 5 tahun terakhir serta masih adanya anak balita yang mengalami gizi kurang. Menjelang tahun 2025 derajat kesehatan masyarakat diharapkan akan semakin bertambah baik karena menurunnya AKB dan AKABA, meningkatnya status gizi masyarakat, serta UHH. 2. Masalah kesehatan masyarakat lainnya yang dihadapi adalah beban ganda penyakit yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Selain itu beberapa penyakit infeksi cenderung meningkat kembali (re-emerging diseases) seperti penyakit TB, dan malaria. Penyakit infeksi baru (new emerging diseases) juga telah muncul, utamanya yang disebabkan karena virus seperti: HIV/AIDS. Ke depan Kota Kupang perlu mewaspadai timbulnya penyakit-penyakit baru yang diakibatkan oleh virus. Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan jiwa, masalah-masalah yang berkaitan dengan usia lanjut yang akan menyebabkan meningkatnya
beban pelayanan dan pembiayaan kesehatan,
kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan akibat kerja, dampak perubahan iklim, dan meningkatnya pencemaran lingkungan serta perubahan gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit jantung dan pembuluh darah (Kardiovaskular), kanker, dan penyakit tidak menular lainnya juga cenderung meningkat. Pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan menjadi sangat maju menjelang tahun 2025 sehingga dapat melayani semua kebutuhan pelayanan kesehatan. Akibat penyalahgunaan Napza juga merupakan tantangan yang berat dalam pembangunan kesehatan. 3. Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting. Manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan hukum kesehatan yang mencakup perlindungan masyarakat, belum sepenuhnya mendukung pembangunan kesehatan. Meskipun sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) sangat penting untuk mendukung pembangunan kesehatan, akan tetapi tidak mudah dalam pengembangannya agar berhasil-guna dan berdayaguna. 26
4. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada umumnya masih menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan kesehatan. Pengetahuan, sikap dan perilaku serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat masih belum memadai. Peningkatan kemitraan dan tersedianya SDM Kesehatan yang mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan merupakan tantangan yang sangat penting. 5. Tantangan dalam upaya kesehatan terutama mengenai kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender, dan antar kelompok tingkat sosial ekonomi; pelayanan kesehatan reproduksi yang masih lemah; serta terbatasnya jumlah dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan. Dalam pembiayaan kesehatan dimasa depan diharapkan hampir seluruh penduduk Indonesia diperkirakan telah dicakup oleh sistem jaminan kesehatan sosial. Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu diperkirakan belum sepenuhnya tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. 6. Dewasa ini belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan. Merupakan tantangan bagi pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, bahwa menjelang tahun 2025 pemenuhan seluruh kebutuhan SDM Kesehatan bagi pembangunan kesehatan telah tercapai. 7. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, beberapa masalah dan tantangan baru muncul sebagai akibat dari perubahan sosial budaya, ekonomi dan politik serta perubahan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional. Perubahan sosial budaya, ekonomi dan politik yang berpotensi terjadinya konflik sosial dapat menimbulkan masalah kesehatan. Tantangan global yang dihadapi adalah upaya dalam pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs).
27
BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Idenfikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Kupang pada tahun 2012 sudah mencapai target MDG’s tahun 2015 (AKI : 102/100.000 KH; AKB : 23/1.000 KH). Namun jika dilihat dari potensi untuk trend AKB maka yang masih on track maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk terus menurunkan AKI dan AKB tersebut. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pustu di tiap Kelurahan, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah. Namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur. Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target MDG’s. Selain itu, terdapat beberapa penyakit seperti penyakit Filariasis, Kusta, Frambusia cenderung meningkat kembali. Disamping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai, perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Akibat dari cakupan Universal Child Imunization (UCI) yang belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa daerah risiko tinggi yang selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya wabah. Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata. Untuk anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya lebih pada alokasi yang cenderung pada upaya kuratif dan masih kurangnya anggaran untuk biaya operasional dan kegiatan langsung untuk Puskesmas. Terhambatnya realisasi anggaran juga terjadi karena proses anggaran yang terlambat. Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi 28
menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan
karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum
sebagaimana mestinya. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu. Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada SKN dan Renstra Dinkes Kota Kupang, tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi pusat daerah di tingkat pimpinan. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum
optimal berpotensi
menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, serta komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih minim. Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.
3.2 Telaahan, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai visi misi Walikota Kupang, kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2013-2017) yakni mewujudkan Sumber Daya Manusia dan masyarakat Kota Kupang yang berkualitas, maka pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi 29
serta berbudaya, dimaka pembangunan kesehatan diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2015; dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan
dapat
meningkatkan
pencapaian
keseluruhan
sasaran
Millenium
Development Goals (MDG’s) tahun 2015. Rincian Visi dan Misi Kota Kupang Tahun 2013-2017 antara lain sebagai berikut : VISI Mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Berbudaya, Modern, Produktif dan Nyaman yang Berkelanjutan"
MISI 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah yang didukung dengan penguatan modal usaha bagi pembukaan lapangan kerja dan peluang usaha masyarakat berbasis pada potensi unggulan daerah; 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Kupang yang Berkualitas Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta berbudaya; 3. Meningkatkan
Mutu
Pelayanan
Publik
dan
Penegakan
Supremasi
Hukum
Pembangunan diarahkan pada pehyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang berkelanjutan Pembangunan
diarahkan
pada
peningkatan
pemanfaatan
tata
ruang
dan
pembangunan infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan
konsep
pembangunan
yang
berwawasan
lingkungan
dan
berkelanjutan; 5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak, 30
terpenuhinya kebutuhan dasar dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penangganan penyandang ,nasalah kesejahteraan sosial, pengarustamaan gender, perlindungan anak serta mitigasi bencana.
3.3 Telaahan Rentsra K/L dan Renstra Provinsi/ Kota a. Telaah Renstra Kementrian Kesehatan Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasonal sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan periode tahun 2010 – 2014, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Namun untuk menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif. Upaya tersebut meliputi : pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan di DTPK, ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh fasilitas kesehatan, saintifikasi jamu, pelaksanaan reformasi birokrasi, pemenuhan bantuan operasional kesehatan (BOK), penanganan daerah bermasalah kesehatan (PDBK), pengembangan pelayanan untuk Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital). Langkah-langkah pelaksanaan upaya reformasi tersebut disusun di dalam dokumen tersendiri, dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 – 2014 ini. Upaya kesehatan tersebut juga ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi, melalui: (a) pemihakan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; (b) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; (c) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi; dan (d) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah yang tertinggal. Selain itu, untuk dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanankesehatan, kedelapan fokus prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan didukung oleh
31
peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, melalui: (a) Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan; (b) Pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah; (c) Penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan; (d) Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring; (e) Pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat; (f)
Peningkatan penapisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang cost effective;
(g) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif; (h) Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran hasil; (i)
Peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk mencapai indikator spm;
(j)
Penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan;
(k) Pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta; dan (l)
Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran;
(m) Peningkatan biaya operasional puskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan, maka dalam periode 2010-2014 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada Prioritas Nasional Bidang Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Kesehatan 2010-2014.
b. Telaah Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008. Selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra Dinas 32
Kesehatan Provinsi NTT juga memperhatikan hasil evaluasi pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebelumnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes TU.489/050/XI/2005 tentang Renstra Tahun 2005-2009 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan yang dituangkan dalam bentuk Renstra Departemen Kesehatan. Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah dokumen kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Dinas Kesehatan Provinsi NTT berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT dapat digunakan sebagai: 1. Acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT 3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi NTT. 4. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT dapat dipakai sebagai bahan evaluasi yang penting agar arah pembangunan dapat berjalan lebih sistematis, komperhensif dan tepat fokus akan masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh Provinsi NTT, khususnya di bidang kesehatan. Dokumen Renstra ini merupakan perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Dengan demikian maka rumusan Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi NTT dalam jangka waktu lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi NTT periode 2009-2013. Agar pembangunan kesehatan di Provinsi NTT dapat diselenggarakan dengan berhasilguna dan berdaya-guna maka strategi utama untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja bidang kesehatan. 2. Mempercepat pemerataan akses, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 3. Meningkatkan sumber daya kesehatan (SDM, pembiayaan, sarana prasarana, Obat & perbekalan kesehatan, serta pengawasan makanan minuman). 4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. 5. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain. 33
6. Meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor, dan lintas wilayah; 7. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 8. Mendorong terwujudnya pengambil keputusan di tingkat Kelurahan dalam penanganan Gizi dan masalah kesehatan. 9. Meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak termasuk Keluarga Berencana dalam akselerasi penurunan angka kematian Ibu, bayi baru lahir dan Anak melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai. Sesuai dengan rencana pembangunan maka beberapa kebijakan di Tingkat Dinas Kesehatan Propinsi NTT yang harus dilaksanakan antara lain : 1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan melalui pengembangan media dan sarana informasi kesehatan; 2. Peningkatan akses, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 3. Peningkatan sistem informasi kesehatan daerah, surveilans, monitoring dan evaluasi terpadu; 4. Pengembangan dan pemantapan kelangsungan pembiayaan dan pemeliharaan sistem jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu; 5. Pemenuhan jumlah, mutu, jenis dan penyebaran kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, Puskesmas dan jejaringnya termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; 6. Pemenuhan ketersediaan, mutu, dan keamanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan; 7. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di Posyandu, UKS dan Kelurahan Siaga serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ber PHBS dan Kadarzi; 8. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit, puskesmas dan jejaringnya ; 9. Peningkatan kualitas koordinasi lintas program dan sektor untuk perbaikan gizi masyarakat, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, peningkatan promosi dan pendidikan kesehatan. Pengembangan jejaring kerjasama antar daerah dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan terutama masalah kesehatan lintas wilayah; 10. Pengembangan kegiatan penelitian sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan; 34
11. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, penanggulangan akibat bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penyehatan lingkungan; 12. Mengupayakan adanya regulasi yang mendukung upaya-upaya bidang kesehatan, termasuk pembinaan dan pemberian perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta; 13. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai; 14. Peningkatan pelayanan kesehatan komunitas, kesehatan matra, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan khusus, dan kesehatan haji serta pemerataan pelayanan kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA KUPANG
a. Pengembangan Struktur Ruang Kota Kupang -
Peningkatan akses pelayanan sarana dan prasarana perkotaan lebih merata dan berhierarki sesuai jenjang pusat pelayanan kota
-
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, sumberdaya air, sistem penyediaan air bersih, sistem 35
pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, dan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya. b. Pengembangan Pola Ruang Kota Kupang -
Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup pada kawasan lindung;
-
Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
-
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
-
Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
c. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Kupang -
Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung ligkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekargaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam;
-
Pengembangan
dan
peningkatan
fungsi
kawasan
dalam
pengembangan
perekonomian kota dan wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional, nasional dan internasional.
36
No
Nilai Strategis Kawasan
1.
Kepentingan Ekonomi
Rincian Nilai Strategis
Lokasi Kawasan
Kebijakan Pengembangan
Potensi ekonomi cepat tumbuh. Sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
Kawasan Kota Lama Kelurahan LLBK dan Solor
Reklamasi Pantai Reorientasi bangunan Penataan kawasan Penghijuan sempadan pantai
Potensi ekonomi cepat tumbuh. Sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
Kawasan Pantai Pasir Panjang dan Kelapa Lima
Reorientasi Bangunan Penataan kawasan Pembangunan jalan tepi pantai sebagai pembatas (barrier). Penghijuan sempadan pantai
Potensi ekonomi cepat tumbuh. Sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
Potensi ekonomi cepat tumbuh. Sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi Pintu gerbang ekspor-import bagi pulau Timor
Kawasan Wisata dan pelabuhan Namosain
Kawasan Industri dan Pelabuhan Tenau
2.
Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan
Potensi ekonomi cepat tumbuh. Sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang
Kawasan Pantai Oesapa dan Lasiana
Pengembangan pelabuhan dengan konsep Ecoport Penataan kawasan pariwisata dan permukiman Penataan kawasan Industri. Penyediaan sarana dan prasarana pendu-kung Sertifikasi Sistem Manajemen Kesela-matan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pelabuhan Pengembangan fasilitas dan areal pelabuhan. Perlindungan terhadap kawasan hutan bakau dan hutan lontar Penanaman tanaman bakau dan lontar 37
kegiatan ekonomi Tempat perlindungan sumberdaya alam hayati Perlindungan keseimbangan iklim mikro
3.
Kepentingan Lingkungan hidup dan Sumberdaya air
Perlindungan keseimbangan sumberdaya air Perlindungan sumberdaya alam hayati
Perlindungan keseimbangan sumberdaya air Perlindungan sumberdaya alam hayati
Kawasan Bendungan Kolhua dan kawasan hulunya
Kawasan Hutan Lindung Sisimeni Sanam
Pengamanan hutan bakau dan hutan lontar dari pemanfaatan kegiatan permukiman. Penataan kawasan pariwisata pantai Lasiana. Pembangunan badan bendungan Kolhua Pengamanan kawasan genangan bendungan Pengamanan dan penghijuan kawasan hulu sebagai kawasan resapan air Penatabatasan kawasan hutan lindung. Penghijauan kawasan hutan. Pengaturan pemanfaatan antara kawasan pertambangan dengan kawasan hutan.
38
3.4 Penentuan Isu- Isu Strategis Penjabaran isu-isu strategis kesehatan, meliputi: a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas. b. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh. c. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. d. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan. e. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. f. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi kesehatan. g. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor. h. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan, dan belum terjadi perbaikan secara signifikan. Perlu pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah. i.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
j.
Belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas.
Mengacu pada perkembangan dan permasalahan kesehatan di Kota Kupang, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang pada saat ini dan lima tahun mendatang adalah: a.
Derajat kesehatan masyarakat Kota Kupang masih rendah. Angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu masih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional. Meningkatnya kembali beberapa penyakit menular (re-emerging diseases) seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS, Kusta, ISPA dan Diare. Selain itu penyakit tidak menular juga menunjukkan kecenderungan meningkat seperti hipertensi, diabetes, kanker dan penyakit degenaratif lainnya. Beban ganda (burden Kelurahanese) tersebut semakin berat dengan timbulnya berbagai penyakit baru (newemerging diseases) seperti Flu Burung, Flu Babi dan SARS.
b. Dampak desentralisasi terhadap anggaran pembangunan kesehatan.
39
Dengan desentralisasi terjadi perubahan sistem administrasi dan pembiayaan pembangunan daerah, termasuk untuk pembangunan kesehatan. Tiap sektor harus mampu bersaing mendapatkan Alokasi kue anggaran yang terbatas yang ada di daerah, untuk membiayai pembangunan, dengan memiliki perencanaan yang baik dan kemampuan meyakinkan pembuat keputusan anggaran tentang pentingnya suatu program. c. Revitalisasi Sistem Kesehatan. Dengan otonomi yang luas pada tingkat kota, revitalisasi Sistem Kesehatan menjadi sangat penting, mengingat sistem kesehatan yang yang selama ini dijalankan masih belum berjalan dengan optimal. d. Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat, termasuk sektor swasta dan LSM akan semakin penting, karena sangat dibutuhkan sebagai mitra dalam melaksanakan pelayanan dan pembiayaan pembangunan kesehatan tidak saja pada tahap pengobatan dan rahabilitasi tetapi juga akan lebih berperan pada tahap promosi dan pencegahan.
40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD VISI Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Kupang harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan. Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Dinkes Kota Kupang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu: 1. Pro Rakyat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Dinkes Kota Kupang selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. 2. Inklusif Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Dinkes Kota Kupang saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput. 3. Responsif Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. 4. Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien. 5. Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.
41
Dengan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan tersebut diatas dan Rumusan Visi Kota Kupang Tahun 2013 – 2017 diatas Rumusan Visi Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013 – 2017 adalah : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN PRODUKTIF MELALUI PELAYANAN KESEHATAN YANG MODERN DAN PROFESIONAL” Masyarakat kota yang hidup sehat dan produktif adalah suatu kondisi dimana masyarakat Kota Kupang menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. MISI 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memantapkan sistem pelayanan kesehatan yang Berkualitas dan Prima Untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas maka perlu peningkatan kinerja dan mutu upaya Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang beserta jajarannya yaitu melalui pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan, yang meliputi kebijakan teknis dan pengembangan standard serta pedoman berbagai upaya kesehatan termasuk penangan bencana serta peningkatan fungsi koordinasi. Terciptanya manajemen kesehatan yang akuntabel di lingkungan Dinas Kesehatan diharapkan fungsi-fungsi administrasi kesehatan dapat terselenggara secara efektif dan efisien yang didukung oleh system informasi, IPTEK serta hukum kesehatan. Melalui penyelenggaraan manajemen kesehatan yang akuntabel dengan menerapkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), diharapkan upaya pembangunan kesehatan dapat dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada semua lapisan masyarakat, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang Professional melalui peningkatan SD Kesehatan yang berkualitas termasuk Ketersediaan Tenaga Kesehatan Profesional dan Peralatan Kesehatan Modern Yang mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan. Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdayaguna, Dinas Kesehatan Kota Kupang mengupayakan pemerataan sumber daya kesehatan yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan kesehatan. Sumber daya kesehatan dimaksud meliputi sumber daya pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumber daya obat dan perbekalan kesehatan.
42
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pertisipasi aktif dalam upaya promotif dan preventif. Keberhasilan meningkatkan derajat kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan lainnya. Dinas Kesehatan Kota Kupang berperan sebagai pelaku utama dan memfasilitasi sektor-sektor lain agar segala upayanya memberikan kontribusi yang positif terhadap perwujudan pembangunan wilayah Kota Kupang yang berwawasan kesehatan. Kemitraan dengan lintas sektor, lintas wilayah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai lembaga internasional perlu harus di mantapkan. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Dinas Kesehatan Kota Kupang, maka tujuan yang akan dicapai adalah : a. Meningkatkan upaya revitalisasi sistem kesehatan. b. Meningkatkan Jumlah dan Kemampuan Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Termasuk Peningkatan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan serta Pembiayaan, dan c. Mengembangkan Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat Termasuk Swasta Dalam Bentuk Jaringan Kerja Yang Dinamis Melalui Upaya Promotif dan Preventif Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdayaguna, maka sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang sampai akhir tahun 2017 adalah: 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan : a.
Meningkatnya umur harapan hidup dari 73,04 tahun menjadi 75 tahun;
b.
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 82 menjadi 30 per 100.000 kelahiran hidup;
c.
Menurunnya angka kematian bayi dari 5,02 menjadi 1 per 1.000 kelahiran hidup;
d.
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan Salinakes) sebesar 97%;
e.
Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%;
f.
Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 100%.
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan: a.
Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 49 menjadi 40 per 100.000 penduduk;
43
b.
Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;
c.
Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi di bawah 0,5%;
d.
Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi 90%;
e.
Persentase Desa yang mencapai UCI dari 50% menjadi 85%;
f.
Angka kesakitan DBD menjadi 51 per 100.000 penduduk.
3. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. 4. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 32,1% menjadi 65%.
4.3 Strategi dan Kebijakan Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut, ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.
STRATEGI Untuk mencapai dan mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Kupang dan sesuai misi yang telah ditetapkan, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan komitmen pemerintah dan peran serta masayarakat dalam mendukung pembangunan kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas. Agar pemerintah, masyarakat dan swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi mengenai berbagai permasalahan dan pembangunan kesehatan. Di samping itu, juga perlu dilaksanakan upaya advokasi kepada para pengambil keputusan di kalangan penyelenggara negara dan pembangunan, guna terwujudnya komitmen, dukungan, dan sinergisme pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Untuk kesinambungan dan percepatan pembangunan kesehatan, maka revitalisasi system kesehatan dasar dan rujukannya adalah dengan memperluas 44
jaringan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. 2. Meningkatkan pengembangan sistem Informasi kesehatan daerah untuk memperkuat sistem data dan informasi kesehatan daam rangka menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan. 3. Pengadaan alat pendukung pelayanan kesehatan modern yang menunjang pelayanan yang profesional dan berkualitas, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang pelayanan Kesehatan. 4. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan SD kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kemampuan SD Kesehatan melalui Pelatihan Tenaga Kesehatan secara berjenjang dan berkala untuk semua Tenaga Fungsional Kesehatan. Dalam menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, adalah melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua pengambil keputusan, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Didalam penyediaan pembiayaan kesehatan, secara bertahap pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dapat diupayakan sebesar 10% dari APBN dan APBD dengan proporsi yang rasional. 5. Meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor dan masyarakat serta peningkatan upaya promosi dan pendidikan kesehatan secara intensif, bagi seluruh stake holder pembangunan bidang kesehatan.
KEBIJAKAN Pembanguan kesehatan Kota Kupang dimaksudkan untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian balita dan memperpanjang umur harapan hidup guna mewujutkan derajat kesehatan Masyarakat yang optimal melalui pendekatan paradigma Sehat ( upaya peningkatan Promosi Kesehatan dan Pencegahan yang utama setelah itu
baru
pendekatan
pengobatan
dan
rehabilitasi
kesehatan)
dengan
Kebijakan
penyelenggaraan sebagai berikut : 1.
Peningkatan kualitas koordinasi lintas program, lintas sektor, dan lintas wilayah, Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen kesehatan serta Pengembangan kegiatan penelitian sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program.
2.
Pemenuhan dan pengembangan Sumber Daya Kesehatan dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara aktif dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk menjangkau kelompok keluarga berpenghasilan rendah, masyarakat miskin dan pemukiman baru. 45
3.
Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan mengoptimalkan lingkungan yang bebas dari risiko penyakit yang berbasis lingkungan, memberdayakan serta mendorong pengembangan dan kemandirian institusi masyarakat, peran serta lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi termasuk swasta dalam upaya pelayanan kesehatan.
46
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan maka disusun programprogram strategis sebagai berikut :
1. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tujuan program: Meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jejaringnya. Sasaran program yang akan dicapai adalah: a. Cakupan rawat jalan di puskesmas dan jaringannya dari 2,80% menjadi 15 %. b. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari 99.20 % menjadi 100%. c. Meningkatkan cakupan pelayanan antenatal (K4) dari 65,1 % menjadi 95 %, cakupan kunjungan neonatus (KN2) dari 85.90 % menjadi 90 % dan cakupan penanganan komplikasi pada ibu hamil dari 62.6% menjadi 80% dan cakupan penanganan komplikasi pada neonatal (PKN) dari 31.7% menjadi 80%. d. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyakarat miskin dan tidak mampu di puskesmas yang dijamin pemerintah sebesar 100 %. e. Terselenggaranya penanganan masalah kesehatan akibat bencana yang cepat, tepat dan benar serta efektif dan efisien. f. Meningkatkan pelayanan kesehatan komunitas,kesehatan khusus (kesehatan olah raga, kesehatan kerja, kesehatan indra, kesehatan usia lanjut, kesehatan jiwa dan kesehatan haji). Kegiatan Pokok program ini antara lain : a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jejaringnya. b. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jejaringnya. c. Peningkatan pelayanan kesehatan komunitas, kesehatan khusus (kesehatan olah raga, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan usia lanjut , kesehatan jiwa, dan kesehatan haji). d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi. 47
2. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Tujuan program: Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita. Sasaran program yang akan dicapai adalah: a. Presentase ibu hamil mendapat tablet besi (Fe) dari 70.50% menjadi 90 % b. Prosentase bayi yang mendapat ASI eksklusif dari 39.04 % menjadi 80 % c. Balita yang mendapat Vitamin A dari 79.01 % menjadi 90 % d. Menurunnya prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil dan ibu nifas dari 6.88 % menjadi 35% e. Cakupan pemantauan pertumbuhan balita dari 9.94 % menjadi 90 % Kegiatan pokok program ini antara lain : a. Pengembangan surveilans Gizi; b. Penanggulangan masalah kurang gizi pada ibu, bayi dan balita; c. Peningkatan manajemen pengelolaan program; d. Peningkatan Pendidikan Gizi Masyakarat.
3. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT Tujuan program : Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Sasaran program yang akan dicapai adalah: a. Terselenggaranya sistim surveilans dan kewaspadaan dini serta penanggulangan KLB/wabah secara berjenjang sampai ke Kelurahan. b. Prosentase mencapai Universal Child Immunization (UCI) Kelurahan dari 52.94 % menjadi 100 %. c. Angka case detection rate TB paru dari 40.54 % menjadi 70 % dan angka keberhasilan pengobatan dari % menjadi >85 %. d. Penderita Malaria yang diobati 100 %, Angka kesakitan malaria dari 24 per 1000 penduduk menjadi 4 per 1000 penduduk. e. Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) dari 3,33 per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun menjadi 0 Kasus f. Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani dari 48.8 % menjadi 100% g. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapat pengobatan 100 % 48
h. Angka Kesakitan Diare pada menurun 21 per 1000 penduduk menjadi kurang dari < 10 per 1000 i.
Tereliminasinya penyakit filaria dari menjadi 0 Kasus
Kegiatan pokok program ini antara lain : a. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko; b. Peningkatan imunisasi; c. Penemuan dan tatalaksana penderita; d. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; e. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit; f. Pencegahan dan penanggulangan penyakit.
4. PEMBIAYAAN KESEHATAN Tujuan program: Meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan di provinsi, kabupaten dan kota se-Kota Kupang Sasaran program yang akan dicapai adalah: a. Peningkatan Anggaran Kesehatan APBD Kota Kupang dari 6,58 % menjadi 15 %. b. Kota Kupang mempunyai Laporan District Health Account pada tahun 2013-2017. Kegiatan Pokok program ini antara lain : a. Menginisiasi peningkatkan alokasi anggaran kesehatan APBD Kota Kupang. b. Melaksanakan Advokasi Peningkatan Anggaran Kesehatan APBD Kota Kupang. c. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi guna mendorong tersusunnya District Health Account (DHA).
5. SUMBER DAYA KESEHATAN Tujuan program: Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan lainnya, serta pemberdayaan profesi kesehatan dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan di Kota Kupang.
49
Sasaran program yang akan dicapai adalah: a. Tersedianya tenaga kesehatan sesuai jenis fungsional tenaga kesehatan sesuai kebutuhan rasio per penduduk. b. Terakreditasinya Institusi Pendidikan dan Institusi Pelatihan Tenaga Kesehatan. c. Terlaksananya registrasi dan pemberian ijin tenaga kesehatan strategis baik pemerintah maupun swasta. d. Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan bagi dokter spesialis, dokter muda, mahasiswa kedokteran dan SDM Kesehatan lainnya. Kegiatan pokok program ini antara lain : a. Perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kesehatan : 1) Menyusun petunjuk/pedoman perencanaan kebutuhan SDM, 2) Melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan, 3) Mendayagunakan SDM kesehatan, 4) Monitoring dan evaluasi pendayagunaan SDM kesehatan, 5) Mengembangkan sistem informasi SDM kesehatan, 6) Melaksanakan konsultasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait. b. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan: 1) Merencanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan yang memenuhi kebutuhan sesuai kompetensi, 2) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, 3) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 4) Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. c. Pembinaan tenaga, institusi pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan termasuk penilaian kinerja tenaga kesehatan: 1) Melaksanakan penilaian kinerja tenaga kesehatan 2) Melaksanakan pembinaan, standarisasi, akreditasi, registrasi, legalitas tenaga, institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, 3) Melaksanakan pembinaan dan dukungan terhadap organisasi profesi kesehatan.
6. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN Tujuan program: Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan kesehatan
50
Sasaran program yang akan dicapai adalah: a. Terlaksananya sistem perencanaan dan penganggaran (Integrated Health Planning & Budgeting/IHPB), pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kesehatan secara terpadu (Monev Terpadu) di Kota Kupang. b. Tertata dan Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Terpadu di tingkat Kota Kupang. c. Tersedianya Profil Kesehatan Kota Kupang. d. Tertatanya SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan, kompetensi serta perbaikan distribusi pegawai di lingkup SKPD Dinas Kesehatan Kota Kupang. e. Tersedianya fasilitas kebutuhan kerja lingkup SKPD Dinas Kesehatan Kota Kupang. f. Penduduk miskin dan tidak mampu mendapatkan akses, jangkauan dan kepesertaan dalam Jaminan pelayanan kesehatan dari menjadi 100 %. g. Penduduk miskin dan tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dari menjadi 100 %. Kegiatan pokok program ini antara lain : a. Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan Terpadu. b. Pengembangan Sistim Perencanaan, Pengganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan secara Terpadu. c. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM aparatur, fasilitas dan kebutuhan kerja di lingkup kerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Kupang. d. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat terutama bagi penduduk miskin dan tidak mampu secara berkelanjutan dalam akses, jangkauan dan kualitas pelayanan melalui penguatan organisasi, intensifikasi pada bimtek, monev serta optimaliasasi pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien.
8. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Tujuan program: Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan. Sasaran program yang akan dicapai adalah : a. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi 90 % b. Tersedianya obat ensesial-generik di tingkat Kota dari menjadi 100%
51
Kegiatan pokok program ini antara lain : a. Peningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan; b. Peningkatkan mutu dan keamanan obat dan perbekalan kesehatan; c. Peningkatan penggunaan obat yang rasional; d. Peningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan klinik.
9. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Tujuan program: Menjamin terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasian produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetik,produk komplemen dan produk pangan dalam rangka perlindungan konsumen/masyarakat. Sasaran program yang akan dicapai adalah: a. Terawasinya secara efektif mutu, keamanan dan khasiat produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen dan produk pangan yang beredar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kota Kupang b. Terkendalinya penyaluran narkotika, psikotropika dan obat keras yang digunakan untuk pengobatan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kota Kupang c. Meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyakarat dalam membentengi diri dari resiko penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiatnya di seluruh Kabupaten/Kota se-Kota Kupang Kegiatan pokok program ini antara lain : a. Peningkatan pengawasan mutu, keamanan dan khasiat terapetik/obat, perbekalan rumah tangga, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen dan produk pangan; b. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat keras yang digunakan untuk pengobatan; c. Peningkatan pengawasan keamanan makanan.
10. PROMOSI KESEHATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tujuan program : Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Sasaran Program yang akan dicapai adalah: a. Meningkatkan prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat dari 32,5% menjadi 65% 52
Kegiatan Pokok program ini antara lain : a. Pengembangan kualitas peran serta masyarakat; b. Peningkatan jumlah dan kualitas UKBM; c. Peningkatan Rumah Tangga Sehat / Rumah Tangga ber PHBS; d. Peningkatan Pengembangan media Promosi; e. Peningkatan Kualitas fungsional penyuluhan; f. Peningkatan kualitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi petugas promosi; g. Peningkatan Sarana promosi;
11. LINGKUNGAN SEHAT Tujuan program : Mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistim kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Sasaran program yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya prosentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 70,90% menjadi 85%, dan prosentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan dari 75.18% menjadi 80% b. Meningkatkan prosentase Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan dari menjadi 75 % c. Tercapainya sekolah dan institusi yang memenuhi syarat sehat masing-masing 80 % d. Terselenggaranya sistim surveilans dan sistim kewaspadaan dini faktor risik,serta sistim penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah secara berjenjang hingga ke Kelurahan.
Kegiatan pokok program ini antara lain : 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penciptaan lingkungan permukiman sehat; 2. Peningkatan jumlah rumah layak huni dan rumah sehat; 3. Peningkatan jumlah sanitasi dasar di lingkungan permukiman; 4. Peningkatan Upaya Penanganan Sampah di Kawasan Permukiman; 5. Peningkatan fungsi pengawasan kualitas air, kualitas udara dan neraca lingkungan hidup. 6. Penataan manajemen penanganan limbah rumah sakit
53
12. PENDIDIKAN KESEHATAN Tujuan program : Mendukung terlaksanakanya pendidikan kesehatan bagi anak sekolah, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan, dan dukungan peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Sasaran program yang akan dicapai adalah: 1. Terlaksananya pendidikan kesehatan bagi anak sekolah, terutama dalam mendukung Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); 2. Meningkatkan fungsi UKS di sekolah-sekolah; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan dan perlindungan dari keluarga dan masyarakat; 4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Kegiatan Pokok program ini antara lain : 1. Peningkatan pendidikan kesehatan bagi anak sekolah, terutama dalam mendukung Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); 2. Upaya peningkatan fungsi UKS di sekolah-sekolah; 3. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan dan perlindungan dari keluarga dan masyarakat; 4. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi.
54
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Agar sasaran yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang tersebut bisa tercapai secara terencana, simultan dan terukur, maka perlu dirumuskan target kinerja berdasarkan indikator pembangunan kesehatan yang terdiri dari dan output, indikator outcome dan indikator impact (terlampir).
55
BAB VII PENUTUP
Renstra Kementerian Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Rencana Strategis ini disusun dengan mengutamakan pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up) dan pendekatan Partisipatif, yang melibatkan berbagai semua staf dan sektor terkait serta pelaku pembanguan kesehatan lainnya. Selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini bila dipandang penting dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Rencana Strategis ini hanya dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras oleh para pelaku pembangunan kesehatan terutama semua aparatur kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Semoga upaya Dinas Kesehatan Kota Kupang sampai dengan tahun 2017 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang 2013-2017 ini akan dievaluasi setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang 2013-2017 melibatkan stakeholder terkait. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Tentunya Renstra Dinas Kesehatan Kota Kupang 2013-2017 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan jajarannya baik di Pusat maupun Daerah, serta masyarakat. Demikian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Kupang ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, dalam melaksanakan kegiatan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Kota Kupang. Selain itu Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan juga untuk perbaikan dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Kupang.
56
RENCANA TARGET KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG & PUSKESMAS SE - WILAYAH KOTA KUPANG INDIKATOR WAJIB, PENGEMBANGAN DAN PENUNJANG BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013 - 2017 No
I
Sasaran
Target 2017
Indikator Kinerja
Meningkatkan jumlah dan Indikator Kinerja Sumber Daya Kesehatan Kota Kupang (Input) kemampuan tenaga kesehatan a. Ketersediaan sarana kesehatan (Rasio sarana kesehatan per penduduk) dalam pelayanan kesehatan 1 Rasio Puskesmas rawat Inap termasuk peningkatan penyediaan 2 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap per penduduk sarana, prasarana dan peralatan 3 Rasio Pustu per penduduk atau rasio Pustu per Kelurahan kesehatan serta ketersediaan 4 Rasio Posyandu per balita penganggaran yang memadai 5 Rasio Klinik Bersalin per penduduk 6 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Type C 7 Rasio Tempat Tidur Puskesmas Rawat Inap b. Ketersediaan tenaga kesehatan (Rasio tenaga kesehatan per penduduk) 1 Rasio Dokter 2 Rasio Dokter Gigi 3 Rasio Apoteker 4 Rasio Asisten Apoteker 5 Rasio Analis 6 Rasio Bidan 7 Rasio Perawat 8 Rasio Perawat gigi 9 Rasio Ahli Gizi 10 Rasio Ahli Sanitasi 11 Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat 12 Rasio Tenaga Kesehatan Rumah Sakit terhadap Tempat Tidur Rumah sakit 13 Rasio Tenaga Non kesehatan Terlatih (Kader, Jumantik, dll) c. Ketersediaan Anggaran Kesehatan 1 Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPKM/Askes/Dana Sehat) 2 Rata – Rata Persentase Anggaran Kesehatan Dalam APBD 3 Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah Per-Kapita Per-Tahun (Dalam Ribuan Rupiah)
2013
1 per Kecamatan 1 per 20.000 penduduk 1 per 10.000 penduduk atau 1 per kel 1 per 50 balita 1 per 5.000 penduduk 200TT 10 TT
1 per 10.000 penduduk 1 per 10.000 penduduk 1 per 10.000 penduduk 2 per 10.000 penduduk 2 per 10.000 penduduk 1 per 1.000 penduduk 1 per 1.000 penduduk 2 per 10.000 penduduk 1 per 5.000 penduduk atau 1 per kel 1 per 5.000 penduduk 1 per 10.000 penduduk 1 per TT 5 orang per posyandu
100 % 15 % (DAU) Rp. 5.000 perkapita
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
2017
1 1 1 1 1 100 10
1 1 1 1 1 100 10
1 1 1 1 1 100 10
1 1 1 1 1 100 10
1 1 1 1 1 100 10
1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5
1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5
1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5
1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5
1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5
50
50
75
100
100
6
8
12
14
15
5000
5000
5000
5000
5000
57
No
Sasaran
Target 2017
Indikator Kinerja
2013
Tersedianya Laporan Akuntabilitas d. Manajemen Kesehatan kinerja SKPD 1 Dokumen Yankes (RKA-SKPD, DPA-SKPD, Profil Kesehatan, LAKIP, Renstra, Laporan Tahunan) 2 Persentase Monev Program 3 Persentase SIK On Line (SIK Terpadu) II
Meningkatkan kesehatan ibu dan Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Kota Kupang (Proses & Output) anak, serta Menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi penanganan maupun pengobatan 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ke 1 yang adekuat dan rasional, 2 Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil ke 4 perbaikan gizi masyarakat serta 3 Cakupan Deteksi Bumil Resti oleh : pemantapan kegiatan a. Nakes penanggulangan KLB b. Masyarakat 4 Cakupan Ibu Hamil Risti : a. Yang ditangani b. Yang dirujuk 5 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh : a. Nakes b. Non Nakes 6 Cakupan Kunjungan Nifas a. KF 1 b. KF 2 c. KF 3 Cakupan pemeriksaan Bumil dengan Anemia 7 Cakupan Bumil dengan Anemia yang ditangani 8 Cakupan peserta KB Aktif 9 Cakupan Bumil KEK 10 Cakupan Kunjungan Bayi a. KN 1 b. KN 2 11 Cakupan BBLR a. Yang ditanggani (sesuai kemampuan) b. Yang dirujuk (sesuai indikasi)
6 Dokumen
<10
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
2017
6
6
6
6
6
100 % 100 %
100 60
100 70
100 80
100 90
100 100
100 % 95 %
100 88
100 90
100 92
100 94
100 95
15 % 85 %
85 60
88 70
25 75
20 80
15 85
90 % 10 %
85 10
86 10
88 10
89 10
90 10
97 % 3%
85 5
88 4.5
90 4
94 3.4
97 3
97 % 90 % 90 % 35 % 100 % 70 % % 95 100 % 90 %
88 73 70 31 100 65 <10 83 80 85
90 75 75 32 100 66 <10 85 85 86
92 80 80 33 100 8 <10 87 90 88
95 85 85 34 100 69 <10 90 95 89
97 90 90 35 100 70 <10 95 100 90
100 % 80 %
100 40
100 50
100 60
100 70
100 80
58
No
Sasaran
Target 2017
Indikator Kinerja
12 Cakupan Neonatal Resti yang Ditanggani (sesuai kemampuan) 13 Rujukan kasus Resti Neonatal 14 Cakupan kunjungan bayi b. Pelayanan Obstetri & Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 1 Cakupan penanganan komplikasi : a. Obstetri b. Neonatal c. Pelayanan Gizi 1 Cakupan Balita Mendapat kapsul Vit. A - 1-5 Bulan - 6-59 Bulan 2 Cakupan Bufas mendapat kapsul Vit A 3 Cakupan Bumil yg mendapat 90 tablet Fe 4 Bayi yg mendapat ASI Eksklusif 5 Cakupan pemberian MPASI anak Usia 6 - 24 bln kelg. Miskin 6 Cakupan Balita gizi buruk yg mendapat perawatan 7 Desa dengan garam beryodium baik 8 Kecamatan bebas rawan gizi d. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah & Usia Sekolah 1 Cakupan DDTK anak Balita & Prasekolah 2 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD/TK, SMP dan SMA oleh nakes 3 Cakupan pelayanan kesehatan remaja a. Jalur dalam sekolah b. Jalur Luar sekolah/ Kunjungan ke Klinik 4 Prevalensi anemia pada remaja e. Pelayanan Usia Lanjut 1 Cakupan pelayanan kesehatan usila
2013
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
2017
100 % 100 % 90
100 100 82
100 100 84
100 100 86
100 100 88
100 100 90
80 % 80 %
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 % 90 % 90 % 90 % 80 % 100 %
80 80 70 85 80 100
80 80 70 85 80 100
85 85 70 85 80 100
85 85 80 90 80 100
90 90 90 90 80 100
100 %
100
100
100
100
100
90 % 80 %
75 50
79 50
84 60
87 70
90 80
45 % 80 %
20 60
30 65
35 70
40 75
45 80
72 12 12
74 14 14
76 16 16
78 18 18
80 20 20
15
18
21
25
30
80 % 20 % 20 %
30 %
59
No
Sasaran
Target 2017
Indikator Kinerja
f.
Pelayanan Imunisasi 1 Cakupan bumil mendapat : a. TT 1 b. TT 2 Plus 2 Cakupan Bayi mendapat : a. BCG b. HB. 0 c. DPT - HB 1 DPT - HB 2 DPT - HB 3 d. Campak e. Polio 1 Polio 2 Polio 3 Polio 4
g. Pemantauan Pertumbuhan Balita 1 Cakupan Balita dgn KMS 2 Cakupan Balita ditimbang 3 Cakupan Balita yang naik BB 4 Cakupan Balita dgn BGM d. Pelayanan Imunisasi 1 Persentase Kelurahan UCI (DPT - HB 1, DPT - HB3, Polio 4, BCG, Campak, HB 0) e. Pelayanan Kesehatan Jiwa a. Pelayanan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Umum b. Pelayanan Gangguan Jiwa dirujuk i.
Pelayanan Gawat Darurat 1 Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Yang Dapat Diakses Masyarakat
2013
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
2017
70 % 80 %
50 80
55 80
60 80
65 80
70 80
95 % 90 % 95 % 95 % 85 % 90 % 95 % 90 % 90 % 85 %
95 90 95 95 85 90 95 90 90 85
95 90 95 95 85 90 95 90 90 85
95 90 95 95 85 90 95 90 90 85
95 90 95 95 85 90 95 90 90 85
95 90 95 95 85 90 95 90 90 85
80 % 75 % 70 % 5%
70 65 60 5
75 70 64 5
75 70 66 5
75 75 68 5
80 75 70 5
85 %
70
75
80
85
85
15 % 100 %
15 100
15 100
15 100
15 100
15 100
50 %
10
20
30
40
50
60
No
Sasaran
Target 2017
Indikator Kinerja
Meningkatakan derajat kesehatan j. masyarakat melalui upaya pencegahan dan pemberantasan
Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB dan Gizi Buruk Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Berpotensi Wabah 1 pada saat peningkatan kasus, KLB dan wabah 2 Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam 3 Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi Penyakit PD3I dan AFP Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun sebesar ≥ 42
k. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru 1 Case Notification Rate (CFR) 2 Succes Rate 3 Angka Konversi (Conversion Rate) 4 Angka Kesalahan Laboratorium (ER = Error Rate) 5 Angka Proporsi Suspek Yang Diperiksa Dahaknya 6 Angka Proporsi Penderita BTA Positif Diantara Suspek 7 Angka Proporsi Penderita BTA Positif Diantara Semua Penderita TB Paru Tercatat l.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA 1 Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita yang ditangani
m. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV - AIDS 1 Klien Yang Mendapat Penanganan HIV – AIDS 2 Infeksi Menular Seksual Yang Diobati n. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 1 Penderita DBD Yang Ditangani
2013
100 % 100 % 100 %
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
2017
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
2/1000000 < 15 Tahun
2/1000000 < 15 Tahun
2/1000000 < 15 Tahun
181/100.000 Penduduk >85 % 80 % <5 % 100 % 10 % <65 %
165 >85 80 <5 100 10 <65
173 >85 80 <5 100 10 <65
181 >85 80 <5 100 10 <65
189 >85 80 <5 100 10 <65
197 >85 80 <5 100 10 <65
100 %
100
100
100
100
100
100 % 100 %
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
80 %
60
65
70
75
80
>2/100000 penduduk < 15 thn 2/1000000 < 2/1000000 < 15 15 Tahun Tahun
61
No
Sasaran
Target 2017
Indikator Kinerja
2013
o. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria 1 Angka Penderita Malaria Yang Diobati 2 Annual Parasite Insidens (API) 3 Slide Positive Rate (SPR)
100 % <1 ‰ 90 %
p. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta 1 Penderita Kusta Yang Selesai Berobat/RFT 2 Cakupan penemuan penderita kusta (CDR) 3 Prevalensi penemuan kusta q. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare 1 Balita Dengan Diare Yang Ditangani r.
Pengendalian Vektor 1 Angka Bebas Jentik 2 Cakupan Kelurahan dilakukan abatesasi 3 Cakupan Kelurahan dilakukan fogging fokus (sesuai kasus dan hasil PE)
Meningkatkan ketersediaan sarana s. Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan prasarana pelayanan, melalui 1 Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan penyediaan obat dan perbekalan 2 Penyediaan Obat Esensial kesehatan 3 Penyediaan Obat Generik Berlogo 4 Penulisan Resep Obat Generik t.
Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan KK Miskin 1 Cakupan JPKM KK Miskin
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
2017
90 <1 90
90 <1 90
100 <1 90
100 <1 90
100 <1 90
>80 % <14 /100.000pddk <2 /100.000pddk
>80 <18 <3
>80 <17 <3
>80 <16 <2
>80 <15 <2
>80 <14 <2
100 %
100
100
100
100
100
95 % 100 % 100 %
65 44 31
70 58 49
75 72 66
80 86 83
95 100 100
% % % %
90 100 100 100
90 100 100 100
90 100 100 100
90 100 100 100
90 100 100 100
100 %
50
75
100
100
100
75 1 50 25 Kali 3 Hari 2 Hari
75 1 50 25 Kali 3 Hari 2 Hari
75 1 50 25 Kali 3 Hari 2 Hari
75 1 50 25 Kali 3 Hari 2 Hari
75 1 50 25 Kali 3 Hari 2 Hari
90 100 100 100
u. Angka Cakupan Pelayanan Medik 1 Angka Perawatan di Puskesmas (BOR) 75 2 Angka Kematian Netto Puskesmas RI 1 3 Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR = Ded Occupacy Rate) di Puskesmas RRI 50 4 Frekuensi Penggunaan Tempat Tidur (BTO = Bed Turn Over) di Puskesmas RRI 25 5 Angka Rata - Rata Lama Perawatan (LOS = Average Length Of Stay) di Puskesmas RRI3 6 Angka Interval Penggunanaan Tempat Tidur (TOI = Turn Over Interval) di puskesmas RRI2
% TT % Penderita % kali hari hari
62
No
Sasaran
Target 2017
Indikator Kinerja
v. Angka Sarana Kemitraan (Pemberdayaan Masyarakat) 1 Pembinaan LSM Kesehatan per Kota 2 Posyandu Aktif 3 Kemandirian Posyandu a. Persentase Posyandu Pratama b. Persentase Posyandu Madya c. Persentase Posyandu Purnama d. Persentase Posyandu Mandiri 4 Kelurahan Siaga Aktif Meningkatkan upaya penyehatan w. Angka Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan lingkungan, melalui ketersediaan 1 Cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih sanitasi perorangan, dan 2 Cakupan pemeriksaan kualitas air bersih lingkungan yang sehat 3 Cakupan penyuluhan air bersih 4 Cakupan rumah yang di inspeksi sanitasi 5 Cakupan inspeksi sanitasi jamban keluarga 7 Cakupan inspeksi sanitasi SPAL 8 Cakupan inspeksi sanitasi TPS 9 Cakupan inspeksi sanitasi TSK 10 Cakupan TPM yang terdaftar 11 Cakupan inspeksi sanitasi TPM 12 Cakupan TTU yang terdaftar 13 Cakupan inspeksi sanitasi TTU 14 Cakupan TP2 yang terdaftar 15 Cakupan inspeksi sanitasi TP2 16 Cakupan industri kecil dan rumah tangga yang terdaftar 17 Cakupan inspeksi sanitasi industri kecil dan rumah tangga 18 Cakupan inspeksi sanitasi kawasan/lingkungan industri/permukiman 19 Cakupan RS/Klinik/Tempat praktek Kesehatan yang terdaftar 20 Cakupan inspeksi sanitasi RS/Klinik/Tempat praktek Kesehatan x. Kontribusi Sektor Terkait 1 Kontribusi Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih 2 Persentase Pasangan Usia Subur / PUS Yang Menjadi Akseptor KB
2013
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
2017
80 % 50 %
30 30
30 35
40 40
60 45
80 50
5 45 38 12 60
% % % % %
10 55 23 7 20
10 55 25 10 30
8 52 30 10 40
8 52 33 12 50
5 45 38 12 60
90 25 90 90 90 90 75 75 95 95 80 75 75 90 65 95 60 90 75
% % % % % % % % % % % % % % % % % % %
85 22 85 85 85 85 60 60 87.5 87.5 72.5 60 60 85 62.5 87.5 55 85 60
85 22 85 85 85 85 60 60 87.5 87.5 72.5 60 60 85 62.5 87.5 55 85 60
85 23 85 85 85 85 65 65 90 90 75 65 65 85 62.5 90 55 85 65
85 24 85 85 85 85 70 70 92.5 92.5 77.5 70 70 85 65 92.5 60 85 70
90 25 90 90 90 90 75 75 95 95 80 75 75 90 65 95 60 90 75
75 % 70 %
50 30
60 40
65 50
70 60
75 70
63
No
3
Sasaran
Indikator Hasil Antara (Outcome & Benefit) a. Kualitas Lingkungan 1 Cakupan akses keluarga terhadap air bersih 2 Cakupan kualitas air bersih (ms) 3 Cakupan keluarga yang menggunakan jamban keluarga sehat 4 Cakupan keluarga yang menempati rumah sehat 5 Cakupan keluarga yang mempunyai SPAL sehat 6 Cakupan keluraga yang mempunyai TSK sehat 7 Cakupan kawasan/lingkungan industri dan permukiman sehat 8 Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan 9 Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan 10 Cakupan TP2 yang memenuhi syarat kesehatan 11 Cakupan RS/Klinik/Tempat praktek Kesehatan memenuhi syarat kesehatan b.
c.
4
Target 2017
Indikator Kinerja
Promosi Kesehatan Masyarakat 1 Persentase Rumah Tangga PHBS 2 Penyuluhan kesehatan oleh petugas. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1 Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Puskesmas : Cakupan Kunjungan Puskesmas/Cakupan Rawat Jalan Cakupan Rawat Inap 2 Persentase Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan (puskesmas) 3 Persentase Perawatan dan Pengobatan/Tata Laksana Kasus Sesuai Protap
Indikator Derajat Kesehatan (Impact): a. Angka Kematian 1 Angka Kematian Kasar 2 Angka Kematian Bayi 3 Angka Kematian Balita 4 Angka Kematian Ibu 5 Angka Usia Harapan Hidup a. Laki - Laki b. Perempuan 6 Angka Kematian Di Puskesmas (GDR = Gross Death Rate) 7 Angka Kematian Netto Di puskesmas (NDR = Netto Death Rate)
2013
90 75 75 85 75 75 75 75 65 75 80
% % % % % % % % % % %
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
2017
85 60 65 80 60 60 60 60 62.5 60 70
85 60 65 80 60 60 60 60 62.5 60 70
85 65 70 80 65 65 65 65 62.5 65 75
85 70 70 80 70 70 70 70 62.5 70 75
90 75 75 85 75 75 75 75 65 75 80
40
50
55
60
65
15 % 1,5 % 100 %
15 1.5 100
15 1.5 100
15 1.5 100
15 1.5 100
15 1.5 100
100 %
100
100
100
100
100
7,2 per 10.000 penduduk 1 per 1000 kel. hidup 0 per 1000 balita 30 per 100.000 kel. Hidup
5 4 70
4 3 60
3 2 50
2 1 40
1 0 30
dari 64,5 tahun menjadi 65 tahun dari 64,5 tahun menjadi 65 tahun 3,1 ‰ 1,2 ‰
70 70 3.1 1.2
68 68 3.1 1.2
67 67 3.1 1.2
66 66 3.1 1.2
65 65 3.1 1.2
65 % RT
64
No
Sasaran
Target 2017
Indikator Kinerja
b. Angka Kesakitan 1 Angka Gizi Buruk Balita 2 Angka Balita Dibawah Garis Merah (BGM) 3 Angka Gizi Kurang Balita 4 Angka Gizi Lebih Balita 5 Angka Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 6 Angka Kesakitan Tetanus Neonatorum 7 Angka Kesakitan Difteri 8 Angka Kesakitan Pertusis 9 Angka Kesakitan Campak 10 Angka Kesakitan TB Paru 11 Angka Kesakitan AFP 12 Angka Kesakitan DBD 13 Angka Kesakitan Diare 14 Angka Kesakitan Kusta 15 Angka Kesakitan Kasar
2013
<1 % 5% 25 % 1% 8% 0 Kss 0 Kss 0 Kss 0 Kss 210 per 100.000 penduduk 0 Kss 51 per 100.000 penduduk 250 per 1000 penduduk 13 per 100.000 penduduk 1 per 100.000 penduduk
<1 5 25 1 10 0 0 0 0 210 0 75 285 18
2014
Target (Dalam %) 2015 2016
<1 5 25 1 9.5 0 0 0 0 210 0 70 280 16
<1 5 25 1 9 0 0 0 0 210 0 65 275 15
<1 5 25 1 8.5 0 0 0 0 210 0 60 260 14
2017
<1 5 25 1 8 0 0 0 0 210 0 51 250 13
65
