RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019 DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
i
i
- 1-
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2014-2019 Pada hari Rabu tanggal 26 bulan November tahun 2014 bertempat di Hotel Diniya Suaso, Jl. Asahan Komplek GOR Agus Salim Padang, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verifikasi Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. Memastikan rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. 2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang diterapkan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Dinas Kesehatan Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019 2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. 3. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang, telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Padang, tanggal 26 November 2014 Yang Menerima Hasil Verifikasi, KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
( Drg. Hj. EKA LUSTI, MM ) NIP. 19630710 199003 2 001
KETUA TIM VERIFIKASI BIDANG.......................................................
(...............................................................)
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG
(Ir. H. HERVAN BAHAR, MM) Pembina Utama / Nip. 19581218 199108 1 001
PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KESEHATAN Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Air Pacah Padang
Telp.( 0751) 462619
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG NOMOR Tahun 2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 2014-2019 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG Menimbang
:
a.
b.
c.
d.
Mengingat
:
1.
bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019; bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada mayarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
20.
Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
KETIGA
:
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6). MEMUTUSKAN :
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Padang pada tanggal 17 Desember 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
EKA LUSTI
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah, SWT karena telah selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019. Dokumen ini memuat informasi mengenai rencana pembangunan bidang kesehatan selama lima tahun, disusun sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Padang. Renstra Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Padang ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber baik sumber daya data maupun sumber daya manusia. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan saran demi penyempunaannya dimasa mendatang. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.
Padang,
Desember 2014
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
Drg. Hj. Eka Lusti, MM NIP. 19630710 199003 2 001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1
Latar Belakang ............................................................... 1
1.2
Landasan Hukum ............................................................ 3
1.3
Maksud dan Tujuan.......................................................... 4
1.4
Sistematika Penulisan ....................................................... 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG ...... 6 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ........................... 6
2.2
Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Padang ........................... 10
2.3
Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang ...................... 12
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang ................................................................. 15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....... 18 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang ............................................ 18
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .............................................................. 21
3.3
Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ...................................... 25
3.4
Penentuan Isu-isu Strategis ............................................... 27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................................................ 28 4.1
Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Padang ............................. 28
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD........................... 29
4.3
Strategi dan Kebijakan ..................................................... 31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................ 36
ii
5.1
Rencana Program ........................................................... 36
5.2
Rencana Kegiatan........................................................... 37
5.3
Indikator Kinerja ............................................................ 40
5.4
Kelompok Sasaran .......................................................... 41
5.5
Pendanaan indikatif......................................................... 42
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .............................................................................. 43 BAB VII PENUTUP .......................................................................................... 48
iii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1.
Kebutuhan tenaga medis dan paramedis
10
Tabel 2.2.
Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan
11
Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun
13
2009-2013
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Desentralisasi membawa implikasi perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, sehingga terjadi juga perubahan peran dan fungsi birokrasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.Perubahan yang mendasar itu memerlukan juga pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan kesehatan sesuai kebutuhan Daerah dan diselenggarakan secara efisien, efektif dan berkualitas. Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Dalam
kerangka
desentralisasi,
pembangunan
bidang
kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2020 dan jangka panjang pada tahun 2025.
1
Selain hal-hal di atas, berbagai perubahan dan perkembangan dalam skala luas turut mempengaruhi perubahan arah pembangunan kesehatan di masa yang akan datang, sebagai berikut : 1. Perubahan-perubahan mendasar pada dinamika kependudukan yang mendorong lahirnya transisi demografis dan epidemiologis. 2. Temuan-temuan substantial dalam ilmu dan teknologi kedokteran yang membuka cakrawala baru dalam memandang proses hidup sehat, sakit dan mati. 3. Tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas, serta pesatnya
revolusi
dalam
bidang
informasi,
telekomunikasi
dan
transportasi. 4. Perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap derajat dan upaya kesehatan. 5. Demokratisasi disegala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan. 6. Jaminan
Kesehatan
Nasional
dengan
sasaran
semua
penduduk
mendapat jaminan kesehatan (total caverage) pada tahun 2019. Untuk
dapat
meningkatkan
daya
tangkal
dan
daya
juang
pembangunan kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan nasional, tinjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan kesehatan merupakan suatu keharusan. Perubahan pemahaman akan konsep sehat dan sakit serta makin kayanya khasanah ilmu pengetahuan dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit yang multifaktorial, telah menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Pentingnya penerapan
PARADIGMA
SEHAT
merupakan
upaya
untuk
lebih
meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif. Paradigma sehat tersebut merupakan model pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri, melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif .
2
1.2 Landasan Hukum Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kota Padang Tahun 2015 - 2019, yaitu : 1.
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
2.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7.
Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. 8.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9.
Kepmenkes RI No.32/Menkes/SK/I/2013 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
10. Kepmenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 11. Peraturan Daerah Kota Padang No. 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009 - 2014. 12. Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019
3
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019 bertujuan menguraikan langkah terpilih untuk mencapai tujuantujuan Program Pembangunan Daerah sub sektor kesehatan. Langkah terpilih tersebut diformulasikan sebagai Strategi Program Intervensi untuk menjadi acuan dalam penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, rencana pembangunan tahunan daerah sub sektor kesehatan yang akan disusun, mencerminkan prioritas pembangunan kesehatan daerah yang sejalan dengan visi Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hkum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Padang 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang
4
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Padang 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Perwako Padang Nomor 54 Tahun 2012, Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 1.
Menyusun kebijakan teknis Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
demi
terwujudnya
pengelolaan
kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna 2.
Merumuskan sasaran strategis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan Dinas Kesehatan demi terwujudnya pengelolaan kesehatan yang akuntabel
3.
Merumuskan
program
kerja
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan dapat terukur secara tepat dan optimal 4.
Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
urusan
pengelolaan
Dinas
Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan dinas kesehatan dapat terukur secara tepat dan optimal 5.
Menyelenggarakan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
demi
terwujudnya
kesehatan daerah 6.
Mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugastugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran
6
7.
Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif
8.
Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
demi
tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran 9.
Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
guna
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif 10. Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja 11. Pengguna anggaran dinas 12. Pengguna barang dinas diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Aset b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak c. Seksi Gizi 4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit b. Seksi Wabah dan Bencana c. Seksi Kesehatan Lingkungan
7
5. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM dan Diklat b. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat c. Seksi Registrasi dan Akreditasi 6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari : a. Seksi Jaminan Kesehatan b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan c. Seksi Kefarmasian
8
9
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Padang 1. Dana Dana
untuk pembiayaan program kesehatan pada tahun 2014 adalah
Rp. 133.347.449.942,35 atau 16% dari total dana APBD Belanja Langsung tahun 2014 (Rp. 830.839.415.009,60), jumlah ini telah melebihi minimal 10% dari dana APBD di luar gaji (UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 2. Sumber daya manusia (Tenaga) Jumlah tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2014 sebesar 1.005 orang dengan perbandingan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum masing-masing 84% dan 16%. Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional, maka tenaga yang ada belum mencukupi untuk melakukan pelayanan kesehatan yang optimal Kurangnya jumlah tenaga yang tersedia untuk beberapa jenis tenaga kesehatan seperti pada tabel berikut : Tabel 2.1. Kebutuhan tenaga medis dan paramedis No
Jenis Tenaga
Kebutuhan
1 Dokter 100 3 Apoteker 7 4 Perawat 300 5 Bidan 300 6 Perawat Gigi 44 7 Sanitarian 44 8 Petugas Gizi 44 9 Rekam Medis 22 Sumber : Subag Kepegawaian Tahun 2014
Yang Kekurangan tersedia 47 53 3 4 207 93 240 60 32 8 41 3 39 5 11 11
3. Sarana dan Prasarana Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :
10
Tabel 2.2. Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan No
Sarana dan Prasarana
2012
2013
1
Puskesmas
22
22
2
Puskesmas Pembantu
62
63
3
Puskesmas Keliling roda 4
22
22
5
Posyandu
864
867
6
Poskeskel
29
29
7
Desa Siaga
104
104
Sarana dan Prasarana Lain : 1. Rumah Sakit Umum Kemenkes :
1 buah
2. Rumah Sakit Umum Kota
:
1 buah
3. Rumah Sakit Umum TNI/POLRI :
2 buah
4. Rumah Sakit Umum BUMN
:
1 buah
5. Rumah Sakit Umum Swasta
:
7 buah
6. Rumah Sakit Jiwa
:
1 buah
7. Rumah Sakit Jiwa Swasta
:
1 buah
8. Rumah Sakit Bersalin
:
10 buah.
9. Rumah sakit Khusus Lainnya
:
5 buah
10. Rumah Bersalin
:
28 buah
11. Balai Pengobatan/ Klinik
:
44 buah
12. Praktek Dokter Perorangan
: 592 buah
13. Praktek Pengobatan Tradisional :
46 buah
14. Posyandu
: 864 buah
15. Apotek
: 151 buah.
16. Toko Obat
: 29 buah.
17. GFK
:
1 buah
11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang Berdasarkan Kepmenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, terdapat 18 indikator yang wajib dipenuhi seperti terlihat pada tabel 1. Beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya : 1.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
2.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
3.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
4.
Cakupan kunjungan bayi
5.
Capaian cakupan kelurahan UCI
6.
Capaian cakupan pelayanan anak Balita
7.
Capaian cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
8.
Capaian cakupan peserta KB aktif
9.
Capaian penemuan pasien baru BTA positif
10. Capaian cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
12
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2009-2013
2009
Realisasi Capaian 2010 2011 2012
2013
2009
Rasio Capaian 2010 2011 2012
2013
93
89,26
90,30
94,04
92,23
92,15
94,96
100,33
103,34
101,35
99,09
67
72
50,30
77,81
100,00
97,97
37,17
55,89
129,68
158,73
146,22
51,63
90
91
92
90,57
93,10
92,25
91,42
98,69
102,92
103,44
101,37
99,37
84
86
88
90
54,88
90,57
86,38
88,32
88,45
109,76
107,82
100,44
100,36
98,28
85
89
89
89
89
88,46
97,30
82,68
100,00
21,59
104,07
109,33
92,90
112,36
24,26
Cakupan kunjungan bayi
89
90
91
92
93
89,77
96,75
77,37
81,44
91,67
100,87
107,50
85,02
88,52
98,57
7
Ckupan desa/ kelurahan Universal Child
90
87
90
92
95
86,54
100,00
95,19
75,00
69,23
96,16
114,94
105,77
81,52
72,87
8
Cakupan pelayanan anak balita
60
78
80
82
84
53,19
79,71
63,18
63,42
81,33
88,65
102,19
78,98
77,34
96,82
9
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln
100
100
100
100
100
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100
100
100
100
100
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
11
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100
100
100
100
100
2,31
92,88
94,53
93,51
92,80
92,31
92,88
94,53
93,51
92,80
No
Indikator Kinerja
Target SPM 2011 2012
2009
2010
1
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
94
90
91
91
2
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
90
60
63
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
88
4
Cakupan pelayanan nifas
50
5
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
6
89
2013
87,83
13
12
Cakupan peserta KB aktif
13
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
14
15
16
17
18
70
1
72,94
75,84
66,73
81,66
66,21
104,20
103,89
90,18
108,88
88,28
100
120
100,00
270,50
120,00
350
12000
100,00
270,50
120,00
350,00
73
74
75
75
100
100
100
b. Penemuan penderita pneumonia balita
90
60
70
80
90
9,47
9,71
6,76
4,02
1,26
10,52
16,18
9,66
5,03
1,40
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif
85
70
70
70
70
56,54
61,99
70,13
65,68
64,69
66,52
88,56
100,19
93,83
92,41
d. Penderita DBD yang ditangani
80
100
100
100
100
100
100,00
100,00
100,00
100,00
125,00
100,00
100,00
100,00
100,00
e. Penemuan penderita diare
100
100
100
100
100
123
35,16
35,74
48,80
23,53
123,00
35,16
35,74
48,80
23,53
100
100
100
100
100
100
121,91
91,37
52,24
58,56
100,00
121,91
91,37
52,24
58,56
100
100
100
100
100
100
0,92
11,34
8,95
15,80
100,00
0,92
11,34
8,95
15,80
85
100
100
100
100
100,00
27,71
112,50
100,00
117,65
100,00
27,71
112,50
100,00
97
97
98
99
100
100,00
96,00
100,00
100,00
103,09
103,09
97,96
101,01
100,00
40
50
55
80
65
23,08
27,88
100,00
100,00
96,15
46,16
50,69
125,00
153,85
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberiakn sarana kesehatan RS di kab/kota Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif
100
100
38,46
14
2.4 Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Dinas
Kesehatan Kota Padang 1.
Tantangan a.
Jaminan Kesehatan Nasional Sejak 1 Januari 2014 Pemerintah memberlakukan sistem Jaminan
Kesehatan Nasional
bekerja sama dengan
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk memberikan pelayanan kesehatan, Dinas kesehatan sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kesehatan harus lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
dengan
melengkapi
sarana
dan
prasarana
di
Puskesmas. Kualitas dan kuantitas SDM juga perlu diperhatikan sehingga pelayanan yang diberikan lebih bermutu dan proporsi antara jumlah penduduk dengan tenaga kesehatan terpenuhi. b.
Target MDG’s 2015 Masih tersisa satu tahun lagi untuk mencapat target MDG’s, sementara hingga tahun 2013 masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target. Bukan hanya tugas dinas kesehatan semata tetapi butuh keterlibatan banyak pihak dalam upaya percepatan pencapaian target MDG’s.
c.
Puskesmas terakreditasi Pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi terakreditasi, rencana tersebut dapat dipahami karena dengan menjadi akreditasi, Puskesmas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Masalahnya adalah bagaimana mempercepat proses pengusulan Puskesmas untuk memperoleh izin untuk mengelola keuangannya.
15
d.
Puskesmas ISO Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/2004 dijelaskan bahwa Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan kabupaten/kota, Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kab/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam menghadapi tuntutan pelayanan bagi pasien, dinas kesehatan kota terus berusaha untuk dapat meningkatkan pelayanan
guna
memuaskan
pasien
dan
membangun
kesetiaannya, salah satu dengan menjadikan Puskesmas ISO. Sertifikat ISO seakan sudah menjadi kebutuhan bagi institusi yang memberikan
pelayanan langsung kepada masyarakat,
termasuk pelayanan kesehatan publik. Sebenarnya fungsi utama eksistensi puskesmas sebagai unit public servise adalah upaya promotif dan preventif terhadap resiko kesakitan di tengah masyarakat
yang
dilayaninya.
Sedangkan
sertifikat
ISO
berhubungan dengan fungsi kuratif Puskesmas. Bila fungsi kuratif berhubungan dengan upaya kesehatan perorangan (UKP), maka fungsi promotif dan preventif berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Jadi, relevansi sertifikat ISO lebih ditujukan pada Puskesmas plus yakni puskesmas yang menjalankan fungsi kuratif berupa rawat inap dan rawat jalan secara simultan 2. Peluang Yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan adalah adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN dimulai secara serempak di seluruh Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam pelayanannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, JKN sudah
16
menggunakan
Sistem
Informasi
Manajemen
(SIM)
pada
saat
pendaftaran. SIM JKN dijalankan secara online yang mengharuskan penggunaan provider internet. Aplikasi ini jelas memberikan manfaat bagi
Puskesmas
dalam
menjalankan
manajemen
program
dan
manajemen pasien. BPJS memberikan kapitasi kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di wilayah kerja Puskesmas. Besaran kapitasi yang diterima diperuntukan 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi peluang bagi Puskesmas untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya, beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya : a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menurun dari 89,26% di tahun 2009 menjadi 37,17% di tahun 2013, sementara target yang harus dicapai adalah 72%. Perbedaan ini disebabkan karena penyebut yang berbeda, dimana pata tahun 2012 sasarannya adalah ibu hamil komplikasi yang datang berkunjung ke sarana kesehatan, sementara sasaran pada tahun 2013 adalah estimasi 20% dari total ibu hamil. Masalah dalam pencapaian target ini adalah : - Pemantauan wilayah setempat belum berjalan dengan baik di setiap Puskesmas - Defenisi operasional tentang komplikasi kebidanan belum dipahami oleh petugas pengelola KIA di Puskesmas b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 adalah 91,42%, masih di bawah target 92%.
Masalah dalam
pencapaian target ini adalah : - Masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun - Masih ada persalinan pada suku tertentu ditolong oleh keluarga sendiri - PWS yang belum berjalan maksimal pada setiap Puskesmas c. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2013 adalah 21,59 % jauh di bawah target 89%, capaian ini turun dari tahun 2009 karena perbedaan sasaran. Tahun 2009 sasaran adalah semua kasus yang ditemukan, sementara tahun 2013 sasaran yang digunakan adalah sasaran estimasi 15% dari bayi baru lahir. Masalah dalam
18
pencapaian target ini adalah : - Pemantauan kohort bayi belum berjalan dengan baik di tiap Puskesmas - Pemantauan petugas KIA tentang definisi operasional cakupan neonatus komplikasi masih kurang d. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 adalah 91,67%, cakupan ini sedikit di bawah target 93%, terjadi peningkatan cakupan sebesar 1,9% dari tahun 2009. Masalah yang ditemukan dalam pencapaian target ini adalah : - Dari 4 indikator pelayanan kesehatan bayi, jika ada salah satu tidak terlaksana maka tidak bisa di catat sebagai kunjungan bayi - Petugas ada yang belum paham tentang teknik dan cara SDIDTK - Peran serta masyarakat masih rendah untuk membawa bayi imunisasi dan penimbangan pada bayi e. Capaian cakupan kelurahan UCI menurun dari 86,54% di tahun 2009, menjadi 69,23% di tahun 2013, sementara target yang harus dicapai adalah 95%. Masalah dalam pencapaian target ini adalah : - Tingkat partisipasi masyarakat untuk imunisasi anak masih rendah - Untuk tahun 2013 ada tambahan jenis imunisasi bayi sehingga jika imunisasi tersebut tidak lengkap maka kelurahan belum bisa dikategorikan UCI f. Capaian cakupan pelayanan anak Balita tahun 2013 meningkat dari 53,19% di tahun 2009 menjadi 81,33% di tahun 2013, tetapi masih rendah dari target yaitu 84%. Masalah dalam pencapaian target ini adalah : - Jika salah satu indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, maka tidak bisa dicatat sebagai kunjungan balita - Petugas ada yang belum paham tentang teknik dan cara SDIDTK - Peran serta masyarakat masih rendah untuk membawa Balita ke sarana pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Pustu atau ke Puskesmas
untuk
melakukan
pemantauan
pertumbuhan
dan
perkembangan Balita nya
19
g. Capaian cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat meningkat dari 92,31% di tahun 2009, menjadi 92,80% di tahun 2013. Sementara target yang dicapai adalah 100%. Masalah dalam pencapaian target ini adalah : - Sekolah kurang perhatian terhadap program UKS - Tenaga pengelola UKS di Puskesmas sering berganti - Minimnya UKS KIT - Dukungan dana operasional yang kurang memadai h. Capaian cakupan peserta KB aktif menurun dari 72,94% di tahun 2009 menjadi 66,21% di tahun 2013, sementara target yang harus dicapai adalah 75%. Masalah dalam pencapaian target ini adalah : - Pemantauan dan pelaksanaan kohort KB belum berjalan maksimal - Pendataan akseptor KB belum dilakukan secara baik oleh petugas KB Puskesmas - Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi masih rendah i. Capaian penemuan pasien baru BTA positif meningkat dari 56,54% di tahun 2009 menjadi 64,69% di tahun 2013, sementara target yang harus dicapai adalah 70%. Masalah dalam pencapaian target ini adalah : - Penjaringan kasus masih rendah - Penderita lalai minum obat OAT j. Capaian cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin menurun dari 100% di tahun 2009 menjadi 58,56% di tahun 2013. Namun capaian ini masih di bawah target 100%. Masalah yang ditemukan adalah kurangnya kesadaran masyarakat miskin untuk membawa kartu sehat berobat ke Puskesmas sehingga pasien yang seharusnya tercatat sebagai kunjungan maskin menjadi kunjungan umum.
20
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi dan peran cukup penting sebagai pusat pemerintahan, pusat jasa dan perdagangan serta pusat pelayanan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dan perbankan. Sebagai Kota yang sedang berkembang, Kota Padang dengan dinamika pembangunan yang cukup dinamis terus berpacu untuk meningkatkan fungsi dan peran tersebut. Pembangunan di semua sektor terus diupayakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “masyarakat adil dan makmur” Gempa bumi tanggal 30 September 2009 di Kota Padang yang berkekuatan 7,6 SR menyebabkan permasalahan di berbagai bidang, mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, pariwisata. Disamping itu juga mengahambat jalannya sektor pemerintahan. Berbagai upaya telah dilakukan, rehabilitasi dilakukan di berbagai sektor, bantuan terus mengalir. Di bidang ekonomi dan perdagangan, pemerintah telah membangun Pasar Raya Inpres II yang ditujukan untuk kenyamanan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tetapi hingga saat ini masih belum difungsikan dengan baik. Di bidang pemerintahan, Pemerintah Kota Padang telah berhasil memindahkan pusat pemerintahan ke komplek Air Pacah Padang sehingga urusan pemerintahan lebih kondusif. Di bidang pendidikan, pembangunan gedung sekolah mulai tingkat SD hingga SMA telah dilakukan
melalui
kerjasama
Pemko
Padang
dengan
JICA
(Japan
International Cooperation Agency). Pembangunan SMA 1 Negeri Padang (bantuan Budha Suci) di kawasan belanti dilengkapi dengan Shelter yang berfungsi untuk tempat evakuasi masyarakat bila terjadi tsunami. Di bidang agama, pemerintah Kota Padang mewajibkan anak sekolah untuk mengikuti pesantren ramadhan se bulan penuh dan program keagamaan lainnya bagi penganut agama lain. Di bidang sosial telah menganggarkan bantuan kematian sebesar 1 juta rupiah per orang dan
21
ambulan jenazah bagi masyarakat miskin, selain itu pemberian zakat yang dikelola oleh Bazda Kota Padang. Di bidang pariwisata, pemerintah kota Padang telah melakukan rehabilitasi pantai Purus dan rekontruksi pantai Air Manis. Di bidang infrastruktur, pemerintah telah membuat jalan jalur evakuasi, termasuk yang dibangun tahun 2013 jalur evakuasi dari Alai ke By Pass. Di bidang kesehatan, pemerintah menyediakan program Jamkesmas dan Jamkesda yang pelaksanaannya bekerja sama dengan PT. Askes. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2008. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Namun, dalam upaya peningkatan fungsi dan peran Kota Padang, berbagai masalah timbul dan harus dihadapi. Hal ini menuntut peran dan kapasitas pemerintah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota beserta segenap aparaturnya sebagai pelaksana dan penyelenggara pembangunan. Kapasitas kelembagaan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang berorientasi kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) sangat diperlukan sehingga akuntabilitas layanan publik sesuai harapan masyarakat Dalam rangka menjawab peran dan tugas pemerintah tersebut maka Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014 - 2019 menetapkan visi dan
misi
yang
akan
menjadi
landasan
bagi
pencapaian
tujuan
pembangunan Kota Padang yaitu : Visi “ Mewujudkan Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya ”
22
Misi tersebut dijabarkan dalam enam misi : 1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing 2) Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera 3) Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan 5) Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan local 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Dalam visi walikota terdapat kata “sejahtera”. Menurut kesehatan sejahtera adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial. Dari enam misi walikota Padang terpilih terdapat 2 misi yang terkait dengan Dinas Kesehatan yakni misi nomor 4 dan misi nomor 6. Dalam mendukung pelaksanaan misi nomor 4 yakni “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan”, sudah semua usulan program dan kegiatan mencakup misi 4.
Usulan
tersebut terdiri dari 20 program dan 56 kegiatan untuk lima tahun mendatang baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan baru yang mendukung isu strategis bidang kesehatan (Bab V). Misi 6 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani” berkaitan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan, ada satu bidang membawahi Seksi Sumber Daya Manusia (SDM). Program dan kegiatan di seksi ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM baik di lingkungan Dinas Kesehatan dan jajarannya maupun SDM pada institusi pendidikan kesehatan.
23
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan dan Puskesmas menaikkan status menjadi instansi yang teraktreditasi dalam bentuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas ISO. Pada tahap awal ini di tahun 2015 diusulkan ISO untuk Dinas Kesehatan dan 2 buah Puskesmas. Sedangkan 10 program unggulannya adalah : 1)
Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air
2)
Menyelenggarakan
pendidikan,
pesantren
ramadhan,
kegiatan
keagamaan, seni, olahraga dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/ mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. 3)
Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik
4)
Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin
5)
Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu
6)
Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla menjadi 200%
7)
Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota Padang
8)
Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan
9)
Merevitalisasi objek wisata kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah
10) Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS Program yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah program unggulan nomor 4 “Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni per tahun
24
dan
pelayanan kesehatan gratis
di
Puskesmas/RSUD serta
ambulan gratis bagi warga miskin”. Namun harus ada aturan yang jelas terhadap program ini, misalnya dengan membatasi masyarakat miskin yang mempunyai KTP Padang. Dilihat dari kunjungan Puskesmas di daerah perbatasan, kunjungan pada Puskesmas Bungus dan Lubuk Buaya banyak yang berasal dari luar wilayah (kabupaten tetangga). Oleh sebab itu perlu dikaji kembali agar ada batasan yang jelas untuk pemanfaatan ambulan tersebut. Selain itu, program ini berdampak pada penurunan pendapatan dari ambulan, sehingga Perda Kota Padang tentang retribusi perlu direvisi. Untuk meningkatkan jangkauan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dibutuhkan Puskesmas sebanyak 31 unit karena 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Kota Padang menurut estimasi Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 sebanyak 876.880 jiwa. Sementara Puskesmas yang telah ada hingga tahun 2013 sebanyak 22 unit. Oleh karena itu, direncanakan penambahan Puskesmas terutama untuk di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur. Khusus di Padang Barat, diusulkan kantor DKK lama di jalan Diponegoro dapat dibangun menjadi Puskesmas baru. 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang mengacu pada RPJMN Kementerian Kesehatan dan RPJMD Propinsi Sumatera Barat. Dalam draft RPJMN kementerian kesehatan 2014-2019 tertuang visi “derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Sasaran dari visi tersebut adalah Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Gizi. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi yaitu : a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak dan keluarga berencana serta lanjut usia Pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan
25
b. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan c. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperkuat upaya promotif preventif d. Peningkatan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan obat dan makanan e. Penguatan status gizi masyarakat f. Penguatan pemberdayaan masyarakat g. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional h. Penguatan manajemen kesehatan Misi tersebut sekaligus menjadi rancangan arah kebijakan pembangunan kesehatan 2014-2019. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak
hanya
menjadi
tanggung
jawab
sektor
kesehatan,
melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya; disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Masyarakat masih ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan sangat diharapkan mampu merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) perlu ditingkatkan, begitu pula peningkatan upaya kesehatan sehingga angka kesakitan yang diserita oleh masyarakat bisa ditekan. Masih
kurangnya
tenaga
kesehatan,
baik
jumlah,
jenis
dan
distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, disamping itu juga menimbulkan permasalahan pada kasus tertentu. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan menuntut kesiapan pelayanan kesehatan seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dukungan obat dan vaksin, sistem rujukan serta sistem informasi.
26
Di dalam draft Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019 tertuang visi “Terwujudnya Masyarakat Sumbar Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan” dengan empat misi yaitu 1) Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat melalui
pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang
paripurna,
merata,
bermutu
dan
berkeadilan,
3)
Menjamin
ketersediaan dan pemerataan sumber dana kesehatan, 4) Menciptakan tata kelola kepemrintahan yang baik. Dengan melihat visi dan misi Renstra Kemenkes dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, jelas pembangunan kesehatan lebih mengarah pada upaya promotif dan preventif. 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada bulan Maret 2014, pemerintah menetapkan isu-isu strategis di bidang kesehatan yang meliputi : a. Mempercepat status kesehatan masyarakat (upaya-upaya kesehatan sesuai tahapan kehidupan (life cycle) secara berkesinambungan b. Peningkatan status gizi masyarakat c. Percepatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan d. Penguatan
implemementasi
Sistem
Kesehatan
Nasional
untuk
mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya e. Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dengan penekanan pada layanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas
27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Padang 1. Visi Visi Pembangunan kesehatan Kota Padang yakni ” Mewujudkan Mayarakat Kota Padang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2019” yang mengacu pada RPJP-K Tahun 20052025 dan rancangan awal RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Pernyataan visi tersebut, mengandung empat point yaitu sehat, mandiri, berkualitas dan berkeadilan. Masyarakat kota Padang yang sehat adalah gambaran masyarakat kota Padang masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut selaras dengan pengertian kesehatan menurut UU Kesehatan No 36 tahun 2009, yang menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Hampir sama sehat menurut Badan Kesehatan Dunia/ World Health Organization (WHO), yang menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit maupun cacat. Dari definisi sehat diatas, dpat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang terbebas dari suatu penyakit sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
28
Mandiri dalam hal ini adalah masyarakat yang menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan. Berkualitas yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender dan antar tingkat sosial ekonomi. Sedangkan berkeadilan mengandung pengertian diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang yang merupakan hak azazi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. 2. Misi Visi ini dituangkan menjadi empat misi yaitu : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan yang berkualitas d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1. Tujuan Sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
29
2. Sasaran Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati diatas adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 1) Meningkatnya umur harapan hidup 2) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 3) Menurunnya angka kematian bayi 4) Menurunnya angka kematian neonatal 5) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita 6) Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) 7) Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 2) Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular, dengan : 1) Menurunnya prevalensi Tuberculosis 2) Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API) 3) Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa 4) Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan 5) Menurunnya angka kesakitan DBD dan penyakit menular lainnya 3) Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular 4) Meningkatnya
surveilance
penyakit
berpotensi
wabah
dan
penanggulangan bencana 5) Meningkatnya
penyehatan
lingkungan
dan
sanitasi
dasar
masyarakat 1) Pengembangan lingkungan sehat 2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 6) Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender
30
7) Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin 8) Meningkatnya
Perilaku
Hidup
Bersih
dan
Sehat
(PHBS)
di
masyarakat 9) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 1) Cakupan kelurahan siaga aktif 2) Cakupan Posyandu aktif 3) Cakupan UKBM aktif 4.3 Strategi dan Kebijakan Berkaitan dengan isu strategis pada Bab III, maka perlu ditetapkan Strategi dan Kebijakan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunitis dan Treats). Analisis SWOT merupakan metode untuk menentukan perencanaan strategi. Dengan mengidentifikasi beberapa aspek, Internal (Strenghts/Kekuatan dan Weakness/Kelemahan) dan Ekternal (Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman), analisis SWOT akan menghasilkan empat strategi utama : -
SO yaitu menggunakan kekuatan internal untuk mengambil peluang yang ada diluar WO yaitu menggunakan peluang eksternal yang ada untuk memaksimalkan kesempatan yang ada ST yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari ancaman yang ada di luar WT yaitu meminimalkan kelemahan dan ancaman yang mungkin ada
31
1. Strategi Matrik SWOT Internal
Kekuatan (S) 1. 2. 3. 4.
Kelemahan (W)
Jumlah tenaga kesehatan cukup Akses terhadap pelayanan mudah dijangkau Dana pengembalian jasa JKN meningkat Komitmen Pemko tinggi
Eksternal Peluang (O)
Strategi SO
1. 2.
Ibu kota Propinsi Komitmen Pemda 3. LSM banyak 4. BUMN banyak 5. Institusi kesehatan banyak Ancaman (T)
1.
1. 2.
Mobilitas tinggi 1. Tingkat urbanisasi tinggi Pintu masuk 2. penyakit baru tinggi (pelabuhan) Daerah rawan bencana
3.
4.
1.
Beberapa jenis tenaga kesehatan masih kurang 2. Distribusi tenaga kesehatan tidak merata 3. Sarana masih kurang 4. Dana pendukung operasional masih kurang 5. Besarnya jumlah penduduk usia muda 6. Masih kurangnya kerjasama lintas sektor Strategi WO
Pendistribusian tenaga 1. Penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan pemetaan yang merata sesuai kebutuhan dan kebutuhan 2. Meningkatkan pembiayaan 2. Pelayanan yang pembangunan kesehatan terakreditasi 3. Peningkatan koordinasi lintas 3. Melaksanakan Sistem sektor Informasi JKN 4. Adanya dukungan dana Strategi ST Strategi WT Memanfaatkan teknologi 1. dalam peningkatan kualitas SDm Pemerataan distribusi 2. tenaga kesehatan
Dinas Kesehatan
Memanfaatkan tenaga kesehatan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Pengadaan sarana dan prasarana dengan dana JKN
sebagai unit kerja Pemerintah Kota Padang
memiliki arah kebijakan pembangunan kesehatan untuk mencapai visi dan misi dalam upaya mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan
peluang-
peluang
yang
ada,
mengatasi
berbagai
kelemahan dan meminimalkan faktor-faktor yang mengancam. Beberapa strategis yang dihasilkan adalah :
a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global
32
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif–preventif.
c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.
d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung-jawab. 2. Kebijakan Untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan arah kebijakan pembangunan yang
meliputi pengembangan Jaminan Kesehatan
Masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan di daerah yang kurang diminati,
ketersediaan,
kesehatan,
pelaksanaan
operasional
kesehatan
keterjangkauan reformasi (BOK),
obat
birokrasi,
penanganan
di
seluruh
pemenuhan daerah
fasilitas biaya
bermasalah
kesehatan. Arah kebijakan pembangunan kesehatan mempunyai tema prioritas “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan” melalui delapan fokus prioritas, yaitu: a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, Balita dan Keluarga Berencana (KB); b. Perbaikan status gizi masyarakat; c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; d. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan; e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
33
f. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); g. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana & krisis kesehatan; h. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
34
Tabel 4.1. Matriks hubungan strategi dan kebijakan TUJUAN
SASARAN
Terwujudnya a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi kesejahteraan masyarakat masyarakat 1) Meningkatnya umur harapan hidup melalui 2) Menurunnya angka kematian ibu peningkatan melahirkan upaya 3) Menurunnya angka kematian bayi kesehatan 4) Menurunnya angka kematian neonatal masyarakat 5) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi yang dapat (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk menjangkau pada anak balita semua lapisan 6) Menurunnya prevalensi anak balita masyarakat. yang pendek (stunting) 7) Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) b. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular, dengan : 1) Menurunnya prevalensi Tuberculosis 2) Menurunnya kasus Malaria ( Annual Paracite Index-API) 3) Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa 4) Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan 5) Menurunnya angka kesakitan DBD dan penyakit menular lainnya c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular d. Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan penanggulangan bencana e. Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat 1) Pengembangan lingkungan sehat 2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat f. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender g. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin h. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat i. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 1) Cakupan kelurahan siaga aktif 2) Cakupan Posyandu aktif 3) Cakupan UKBM aktif
STRATEGI a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif– preventif. c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
a.
b. c.
d.
e.
f.
g.
h.
ARAH KEBIJAKAN Peningkatan kesehatan ibu, bayi, Balita dan Keluarga Berencana(KB) ; Perbaikan status gizi masyarakat; Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; Pemenuhan, pengembangan , dan pemberdayaan SDM kesehatan; Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan , pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); Pemberdayaan masyarakat dan penanggulanga n bencana & krisis kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
35
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Perencanaan yang baik harus mempunyai program prioritas yang jelas sehingga kegiatan pembangunan daerah khususnya kesehatan dapat difokuskan pada sasaran yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar dampaknya terhadap pembangunan Kota Padang akan menjadi lebih optimal, meskipun ketersediaan dana sangat terbatas. Kriteria program prioritas mencakup 10 program unggulan yang terkait langsung dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Untuk keberhasilan program prioritas, perlu adanya perencanaan program pendukung yang dituangkan ke dalam beberapa kegiatan. 5.1 Rencana Program 1.
Program Prioritas a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Pengawasan Obat dan Makanan d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular h. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia n. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
36
p. Program Asuransi Kesehatan 2.
Program Pendukung a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.2 Rencana Kegiatan 1. Kegiatan Prioritas a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan b. Pengadaan bahan logistik (bahan habis pakai medis) c. Peningkatan kesehatan masyarakat d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan e. Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat f. Penilaian tenaga kesehatan berprestasi g. P3K h. Peningkatan kesehatan olahraga dan kesehatan kerja i. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular j. Skrining narkoba k. Peningkatan pengawasan keamanan obat, pangan dan bahan berbahaya l. Pengawasan peredaran obat, obat tradisional dan Kosmetik m. Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan n. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat o. Peningkatan fungsi pokjanal posyandu p. Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (UKBM) q. Penerapan kawasan tanpa rokok dan penanggulangan bahaya rokok r. Pembinaan pengobatan tradisional s. Hari Kesehatan Nasional (HKN)
37
t.
Penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
u.
Pendataan balita kurang gizi
v.
Pemberdayaan untuk mencapai keluarga sadar gizi
w. Penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK x.
Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap
y.
Pembentukan klinik laktasi di sarana kesehatan
z.
Pengawasan kualitas air dan lingkungan
aa. Pengawasan
Tempat-Tempat
Umum/
Tempat
Pengolahan
Sanitasi
Berbasis
Masyarakat
Makanan (TTU/TPM) bb. Penyehatan Lingkungan cc. Program Studi EHRA dd. Penyediaan
Air
Minum
dan
(Pemicuan) ee. Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk ff. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging gg. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular hh. Peningkatan imunisasi ii.
Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah serta akibat bencana
jj.
Pelayanan kesehatan jemaah haji
kk. Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik ll.
Evaluasi, pembangunan dan pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan
mm.Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan nn. Rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) oo. Akreditasi Puskesmas pp. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu qq. Rehabilitasi sedang Puskesmas Pembantu rr. Pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium ss. Pembangunan Puskesmas Pembantu
38
tt. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas uu. Pembangunan Puskesmas vv. Pengadaan kendaraan roda 4 ww. Pembangunan rumah dinas xx. Rehabilitasi sedang Puskesmas yy. Rehabilitasi rumah dinas paramedis zz. Pengadaan obat-obatan aaa. Penunjang Gudang Farmasi Kota bbb. Penyediaan farmasi dan perlengkapannya ccc. Pembangunan Pos Kesehatan Pedesaan ddd. Rehabilitasi Poskeskel eee. Kemitraan asuransi jamkes sumbar sakato fff. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ggg. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia hhh.Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP iii. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan anak sekolah jjj. Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS 2. Kegiatan Pendukung a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah k. Penyediaan alat kebersihan l. Penyediaan jasa pelayanan publik m. Penyediaan jasa pengamanan kantor
39
n. Pengadaan meubiler o. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor p. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional q. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor r. Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon s. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor t. Penyediaan jasa perkantoran u. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional v. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya w. Pembinaan aset dan manajemen keuangan di Puskesmas x. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesehatan y. Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan z. Pembinaan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka peningkatan kinerja aa. Workshop pelayanan kesehatan prima bb. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 5.3 Indikator Kinerja Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, adapun yang menjadi indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang adalah : 1.
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
2.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
a.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
b.
Cakupan pelayanan nifas
c.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
d.
Cakupan kunjungan bayi
e.
Cakupan desa/ kelurahan Universal Child
f.
Cakupan pelayanan anak balita
g.
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
40
h.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
i.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
j.
Cakupan peserta KB aktif
k.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA positif d. Penemuan penderita diare
l.
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
m. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin n.
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS di kab/kota
o.
Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
p.
Cakupan desa siaga aktif
5.4 Kelompok Sasaran Yang menjadi kelompok sasaran pada kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang mencakup kelompok umur semua tahapan kehidupan meliputi bayi, balita, usia sekolah, remaja, usia produktif, ibu hamil dan lansia : a. Bayi
: 17.564 jiwa
b. Balita
: 89.793 jiwa
c. Baduta
: 37.713 jiwa
d. Anak Balita
: 70.501 jiwa
e. Batita
: 55.594 jiwa
f. Apras
: 33.058 jiwa
g. Remaja
: 155.208 jiwa
h. WUS
: 256. 794 jiwa
i.
PUS
: 172.055 jiwa
j.
Bumil
: 19.320 jiwa
k. Bulin
: 18.442 jiwa
l.
: 18.442 jiwa
Bufas dan Busui
m. Usia Produkti
: 571.375 jiwa
41
n. Lansia
: 73.307 jiwa
o. Lansia Resti
: 28.499 jiwa
5.5 Pendanaan indikatif Pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel C.28
42
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Adapun yang menjadi indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2019 adalah : 1.
Jumlah
kegiatan
pembinaan
tenaga
puskesmas
dalam
pengelolaan
administrasi puskesmas 2.
Persentase kegiatan pembinaan dan pertemuan sumber daya aparatur kesehatan
3.
Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan pembinaan ASN
4.
Persentase penilaian angka kredit jabatan fungsional
5.
Jumlah SDM kesehatan yang telah mengikuti workshop
6.
Persentase ketersediaan obat esensial
7.
Persentase pendistribusian obat
8.
Jumlah pengadaan bahan habis pakai medis
9.
Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan mempunyai Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja
10. Persentase sarana pelayanan kesehatan mempunyai Surat Izin Operasional 11. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dibina 12. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS di kab/kota 13. Jumlah KK yang dilakukan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) 14. Jumlah Puskesmas berprestasi 15. Jumlah tenaga kesehatan berprestasi 16. Cakupan pelayanan P3K 17. Persentase pemeriksanaan kebugaran masyarakat 18. Persentase perusahaan yang mempunyai pos UKK 19. Persentase faktor resiko PTM
43
20. Persentase pembentukan Posbindu PTM 21. Jumlah masyarakat yang dilakukan skrining narkoba 22. Jumlah sarana distribusi pangan tidak memenuhi syarat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 23. Jumlah sarana pelayanan farmasi dan sarana kosmetik yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 24. Persentase obat dan perbekalan kesehatan yang dimusnahkan 25. Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat 26. Persentase kunjungan Posyandu (D/S) 27. Cakupan kelurahan siaga aktif (purnama dan mandiri) 28. Cakupan UKBM aktif lainnya 29. Jumlah kawasan yang dibina KTR 30. Persentase kegiatan penanggulangan akibat rokok 31. Persentase Battra yang dibina 32. Terlaksananya kegiatan dalam rangka HKN 33. Cakupan balita kurang gizi 34. Persentase kasus gizi buruk 35. Persentase bumil KEK 36. Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 37. Cakupan balita yang ditimbang berat badan (D/S) 38. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan 39. Jumlah dokumen pemetaan rawan gizi 40. Jumlah dokumen pendataan keluarga sadar gizi 41. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 42. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 43. Jumlah klinik sanitasi yang dibentuk 44. Cakupan sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 45. Jumlah lokasi pemicuan yang dibina 46. Cakupan TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan 47. Cakupan rumah sehat 48. Terlaksananya survey studi EHRA 49. Jumlah lokasi Pemicuan yang dibina
44
50. Cakupan fogging focus 51. Tersedianya bahan fogging focus 52. AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun 53. Penemuan penderita pneumonia balita 54. Penemuan pasien baru TB BTA positif 55. Penderita DBD yang ditangani 56. Penemuan penderita diare 57. Indeks parasit 58. Prevalensi HIV 59. Cakupan kelurahan Universal Child 60. Cakupan
kelurahan
mengalami
KLB
yang
dilakukan
penyelidikan
epidemiologi <24 jam 61. Jumlah tim kesiapsiagaan bencana yang dibentuk 62. Persentase angka kematian pada jemaah haji 63. Terlaksanya kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 64. Jumlah dokumen informasi kesehatan 65. Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan 66. Jumlah dokumen koordinasi lintas sektor dan lintas program 67. Jumlah Puskesmas ISO 68. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu 69. Jumlah Pustu yang direhab 70. Jumlah pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium 71. Jumlah Pustu yang dibangun 72. Jumlah Pustu yang dijadikan Puskesmas 73. Jumlah Puskesmas yang dibangun 74. Jumlah pengadaan kendaraan roda empat 75. Jumlah rumah dinas dokter yang dibangun 76. Jumlah Puskesmas yang direhab 77. Jumlah rumah dinas paramedis yang direhab 78. Jumlah pengadaan obat-obatan 79. Jumlah pengadaan penunjang gudang farmasi kota 80. Jumlah penyediaan farmasi dan perlengkapannya
45
81. Jumlah gudang farmasi kota yang dibangun 82. Jumlah Poskeskel yang dibangun 83. Jumlah Poskeskel yang direhab 84. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 85. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 86. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 87. Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap) K19 88. Cakupan penanganan neonatal komplikasi 89. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 90. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 91. Persentase kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam tata laksana bayi muda dan anak sakit sesuai MTBS/MTBM 92. Umur harapan hidup 93. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 94. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 95. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 96. Cakupan pelayanan nifas 97. Cakupan peserta KB aktif 98. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 99. Persentase kematian ibu dan anak dilaksanakan audit kematian dan pengkajian 100.
Cakupan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED
101.
Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) terpadu
102.
Puskesmas
mampu
tatalaksana
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Kekerasan terhadap Perempuan (PPKtp) termasuk korban Pemberantasan Tindak Pidana dan Perdagangan Orang (PTPPO) 103.
Pelayanan terhadap ibu dengan kebutuhan penanganan jiwa khusus (depresi pasca persalinan)
46
104.
Cakupan SD/MI, SMP, SMA dan sederajat melaksanakan penjaringan siswa kelas 1
105.
Persentase minimal 2 Puskesmas yang mampu tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
106.
Cakupan pelayanan terhadap anak dengan kebutuhan penanganan khusus
107.
Puskesmas mampu tata laksana PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
108.
Cakupan pelayanan peserta JKN
47
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan
oleh
kesiapan
SKPD,
ketatalaksanaan,
SDM
dan
sumber
pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Kota Padang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra 2014 – 2019, setiap tahun akan dievaluasi dan bila diperlukan akan dilakukan perubahan/ revisi
muatan
Renstra
termasuk
indikator-indikator
kinerjanya
yang
pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tidak mengubah tujuan yang mengacu pada RPJMD. Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang 2014 – 2019 harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja ( better performance) Dinas Kesehatan dan kinerja pegawai.
48
Tabel C.28
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Padang Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat
(2)
(3)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Pengelolaa n dan pelayanan administrasi perkantoran meningkat
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan DKK Padang
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai dan perangko untuk surat menyurat di lingkungan DKK Padang
270 lbr
250 lbr
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan operasional kantor di lingkungan DKK Padang
100%
100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya pengurusan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional di lignkungan DKK Padang
80 unit
70 unit
Penyediaan jasa Tersedianya jasa kebersihan kantor kebersihan kantor di lingkungan DKK Padang
100%
100%
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8)
3,143,559,773
Rp (9)
36,000,000 70 unit
307,000,000 100%
Target (10)
2,172,691,900
1,050,000 250 lbr
707,220,273 100%
Tahun 2016
892,500 350 lbr
707,220,000 100%
36,000,000 80 unit
307,000,000 100%
Page 1
Tahun 2017
Rp (11)
Target (12)
2,281,000,000
920,000 500 lbr
722,128,000 100%
45,000,000 80 unit
327,000,000 100%
Rp (13)
Tahun 2018 Target (14)
2,395,400,000
1,650,000
Rp (15)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21)
3,854,890,000
750 lbr
741,910,000 100%
50,000,000 80 unit
340,000,000 100%
2,677,500 1500 lbr
5,011,360,000
5,355,000
DKK Padang
DKK Padang
1,500,000,000
DKK Padang
DKK, Pusk
110,000,000 80 unit
150,000,000
DKK Padang
DKK, Pusk
600,000,000 100%
700,000,000
DKK Padang
DKK Padang
1,000,000,000 100%
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5) Penyediaan alat tulis kantor
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Target Perencana (6) (7) (8) (9) (8) Tersedianya alat 1 pkt 1 pkt 118,024,000 1 pkt tulis kantor di lingkungan DKK Padang dan Puskesmas
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun 2015 Rp Target (9) (10) 100,320,400 1 pkt
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Lokasi 2019 Penanggun g jawab Rp Target Rp Target Rp Target Rp (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21) 150,000,000 1 pkt 160,000,000 1 pkt 250,000,000 1 pkt 356,205,000 DKK DKK Padang Padang
Penyediaan barang Tersedianya cetakan dan barang cetakan penggandaan dan penggandaan untuk DKK Padang dan Puskesmas
100%
100%
115,000,000 100%
97,750,000 100%
100,000,000 100%
120,000,000 100%
250,000,000 100%
350,000,000
DKK Padang
DKK Padang
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor di lingkungan DKK Padang
100%
100%
15,000,000 100%
12,750,000 100%
17,500,000 100%
20,000,000 100%
90,000,000 100%
150,000,000
DKK Padang
DKK, Pusk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan DKK Padang
DKK Padang
DKK, Pusk
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
100%
100%
75,000,000 100%
40,040,000 100%
45,000,000 100%
65,000,000 100%
150,000,000 100%
200,000,000
DKK Padang
DKK Padang
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat dan tamu di lingkungan DKK Padang
100%
100%
39,000,000 100%
36,890,000 100%
36,890,000 100%
40,000,000 100%
200,000,000 100%
250,000,000
DKK Padang
DKK Padang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya 100% kebutuhan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di lingkungan DKK Padang tersedianya 1 paket peralatan dan bahan kebersihan di lingkungan DKK Padang
100%
127,250,000 100%
157,266,500 100%
160,000,000 100%
180,000,000 100%
400,000,000 100%
500,000,000
DKK Padang
152,412,500 1 paket
200,000,000
DKK Padang
DKK Padang
Terlaksananya 31 org pembayaran jasa pegawai honorer/tidak tetap
31 org
449,700,000 31 org
449,700,000
DKK Padang
DKK Padang
Penyediaan alat kebersihan
Peningkatan jasa pelayanan publik
100%
100%
1 paket
720,315,500
51,250,000 1 paket
449,700,000 31 org
43,562,500 1 paket
432,900,000 31 org
Page 2
43,562,000 1 paket
432,900,000 31 org
43,840,000 1 paket
432,900,000 31 org
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran penyelengg araan urusan perencanaa n pembangun an daerah
Kode
(4)
Data Indikator Kinerja Capaian Program dan Program (outcome) pada Tahun 2014 Kegiatan dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (5) (6) (7) (8) (9) Peresmian gedung Peresmian gedung 100% 100% 181,650,000 pemerintahan pemerintahan
1 paket
1 paket
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8)
200,100,000 1 paket
Tahun 2016
Rp (9)
Target (10)
Rp (11)
Target (12)
Rp (13)
Target (14)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
Pengadaan perlengkapan kantor
Persentase pengadaan perlengkapan kantor
100%
100%
200,276,000
Pengadaan meubiler
Tersedianya meubiler untuk kantor DKK Padang
100%
100%
198,000,000 100%
- 100%
-
100%
-
100%
200,000,000
100%
Pemeliharaan rutin/ Terlaksananya berkala gedung pemeliharaan kantor halaman dan gedung kantor DKK Padang
100%
100%
123,000,000 100%
50,000,000 100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
100,000,000
Pemeliharaan rutin/ Tersedianya 100% berkala kendaraan pemeliharaan dinas/operasional rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di lingkungan DKK Padang
100%
1,904,850,000 100%
1,619,122,500 100%
1,619,122,000
100%
1,650,000,000
100%
2,000,000,000
1 pkt
1,808,000,000
200,100,000 1 paket
Rp (15)
Tersedianya jasa pengamanan kantor untuk gedung kantor DKK Padang
1,808,310,000
200,100,000 1 paket
Tahun 2018
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4,188,862,000
200,100,000 1 paket
Tahun 2017
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21)
1,993,660,000
200,100,000 1 paket
DKK Padang
DKK Padang
200,000,000
DKK Padang
DKK Padang
100%
100,000,000
DKK Padang
DKK Padang
100%
2,389,660,000
DKK Padang
DKK, Pusk
3,207,620,000
200,100,000
4,169,910,000
200,000,000
Page 3
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
(4)
Data Indikator Kinerja Capaian Program dan Program (outcome) pada Tahun 2014 Kegiatan dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Target Perencana (5) (6) (7) (8) (9) (8) Pemeliharaan rutin/ Tersedianya 121 unit 121 unit 151,250,000 121 unit berkala peralatan pemeliharaan gedung kantor peralatan gedung kantor di lingkungan DKK Padang Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon
Tersedianya 100% instalasi dan daya listrik di lingkungan DKK Padang sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan DKK Padang
100%
Penyediaan jasa perkantoran
Terlaksananya pindah kantor di lingkungan DKK Padang
1 paket
Pembuatan Jumlah lanscape Landscape Kantor yang dibuat Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya mobil angkut jenazah
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tercapainya peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Jumlah pengadaan Pakaian Dinas pakaian dinas dan beserta perlengkapannya perlengkapannya Meningkatnya status kesehatan masyarakat
ROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pembinaan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas
Jumlah kegiatan pembinaan tenaga puskesmas dalam pengelolaan administrasi puskesmas
100%
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun 2015 Rp Target (9) (10) 100,937,500 121 unit
65,000,000 100%
38,250,000 100%
38,250,000
100%
40,000,000
100%
80,000,000
100%
140,000,000
DKK Padang
DKK, Pusk
100%
- 100%
-
100%
133,660,000
100%
264,120,000
100%
570,000,000
DKK Padang
DKK, Pusk
-
-
DKK Padang
GFK
DKK Padang
Kota Padang
DKK Padang
Kota Padang
DKK Padang
Kota Padang
1 paket
146,486,000
1 paket
1,200,000,000
-
526,250,000
1044 stel
25,000,000 22 Pusk
-
-
-
-
526,250,000
526,250,000
153,459,000
22 Pusk 22 Pusk
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Lokasi 2019 Penanggun g jawab Rp Target Rp Target Rp Target Rp (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21) 100,628,000 121 unit 120,000,000 121 unit 160,000,000 121 unit 165,000,000 DKK DKK, Padang Pusk
1044 stel
131,750,000
21,250,000 22 Pusk
Page 4
526,250,000
138,340,000
21,250,000
-
- 2 paket
1189 stel
-
403,500,000 3 paket
605,250,000
718,330,000
933,830,000
1,213,970,000
718,330,000 1334 stel
933,830,000 1479 stel
1,213,970,000
-
-
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesehatan
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) Persentase 100% 100% 70,000,000 kegiatan pembinaan dan pertemuan sumber daya aparatur kesehatan
Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan
Persentase penilaian angka kredit jabatan fungsional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DKK Padang
Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Tercapainya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat esensial
100%
1 buku
58,459,000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015
Perencanaan serta Persentase Pendistribusian pendistribusian Obat dan obat Perbekalan Kesehatan
100%
Pengadaan Bahan Persentase Logistik (Bahan pengadaan bahan Habis Pakai Medis) habis pakai medis
100%
100%
100%
Tahun 2017
Target (8) 100%
Rp (9) 59,500,000
Target (10) 100%
Rp (11) 66,090,000
Target (12) 100%
100%
51,000,000
100%
51,000,000
100%
Rp (13)
Tahun 2018 Target (14) 100%
Rp (15)
100%
100%
10,000,000
8,500,000
8,900,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000 1 buku
8,500,000 1 buku
8,900,000 1 buku
10,000,000 1 buku
10,000,000 1 buku
10,000,000
190,000,000
100%
Tahun 2016
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 100% DKK Kota Padang Padang
130,000,000
60,000,000
263,500,000
263,500,000
377,730,000
509,930,000
DKK Padang
662,910,000
100%
127,500,000
100%
127,500,000
100%
127,500,000
100%
188,000,000
100%
250,000,000
DKK Padang
Kota Padang
100%
85,000,000
100%
85,000,000
100%
120,000,000
100%
150,000,000
100%
182,910,000
DKK Padang
Kota Padang
100%
51,000,000
100%
51,000,000
100%
130,230,000
100%
171,930,000
100%
230,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Page 5
Tujuan
Sasaran
(1)
(2) Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Program dan Kegiatan (5) PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) Tercapainya 385,000,000 peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Tahun 2015 Target (8)
Rp (9) 463,250,000
Tahun 2016 Target (10)
Rp (11) 463,250,000
Tahun 2017 Target (12)
Rp (13) 602,230,000
Tahun 2018 Target (14)
Rp (15) 813,000,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 1,056,900,000
70,000,000
Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan mempunyai Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja
70%
70%
Persentase sarana pelayanan kesehatan mempunyai Surat Izin Operasional
70%
70%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
90,000,000
85,000,000
85,000,000
85,000,000
143,000,000
Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dibina
102 sarana
102 sarana
102 sarana
102 sarana
102 sarana
102 sarana
102 sarana
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS di kab/kota
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)
22 Pusk 22 Pusk
25,000,000 22 Pusk
34,500,000 22 Pusk
Page 6
34,500,000 22 Pusk
50,000,000 22 Pusk
100,000,000 22 Pusk
DKK Padang
Kota Padang
166,900,000
DKK Padang
Kota Padang
100,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5) Penilaian Puskesmas dan tenaga kesehatan berprestasi
Pelaksanaan kegiatan/ pelayanan P3K
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) 20,000,000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8)
Rp (9) 50,500,000
Tahun 2016 Target (10)
Rp (11) 50,500,000
Tahun 2017 Target (12)
Rp (13) 50,500,000
Tahun 2018 Target (14)
Rp (15) 75,000,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 80,000,000 DKK Kota Padang Padang
Jumlah Puskesmas berprestasi
3
3
3
3
3
3
Jumlah tenaga kesehatan berprestasi
12
12
12
12
12
12
Cakupan pelayanan P3K
100%
100%
25,000,000
100%
Sosialisasi dan Pembinaan perizinan bidang kesehatan
50,500,000
100%
59,500,000
50,500,000
100%
59,500,000
86,730,000
100%
65,000,000
125,000,000
100%
65,000,000
Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan mempunyai Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja
70%
75%
75%
80%
85%
85%
85%
Persentase sarana pelayanan kesehatan mempunyai Surat Izin Operasional
70%
75%
75%
80%
85%
85%
85%
Peningkatan Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja
34,500,000
34,500,000
50,000,000
65,000,000
Persentase pemeriksaan kebugaran masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase perusahaan yang mempunyai pos UKK
20%
20%
25%
30%
35%
40%
Page 7
150,000,000
DKK Padang
Kota Padang
130,000,000
DKK Padang
Kota Padang
75,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Tujuan
Sasaran
(1)
(2) Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Program dan Kegiatan (5) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) 80,000,000
Persentase faktor resiko PTM
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8)
Rp (9) 85,000,000
Tahun 2016 Target (10)
Rp (11) 85,000,000
Tahun 2017 Target (12)
Rp (13) 140,000,000
Tahun 2018 Target (14)
Rp (15) 160,000,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 200,000,000 DKK Kota Padang Padang
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase pembentukan Posbindu PTM
21%
38%
38%
77%
100%
100%
100%
Skrining Narkoba
Jumlah masyarakat yang dilakukan skrining
1000 orang
1000 orang
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Tercapaianya peningkatan pengawasan obat dan makanan
Jumlah sarana kesehatan & kosmetik yang dilakukan pembinaan dan pengawasan
Pemusnahan obat Jumlah obat dan dan perbekalan perbekalan kesehatan kesehatan yang dimusnahkan
1000 orang
30,000,000
Peningkatan 40 sarana 300 srn pengawasan (2,67%) (10%) Pembinaan & keamanan obat, pangan dan bahan pengawasan pada sarana distribusi berbahaya pangan yang tidak memenuhi syarat dan penerbitan sertifikat PKP serta registrasi P-IRT Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan
75,000,000
30 sarana 148 srn (7,77%) (38,3%)
0
1 pkt
63,750,000
1000 orang
102,000,000
63,750,000
1000 orang
102,000,000
75,000,000
1000 orang
132,600,000
80,000,000
1000 orang
179,010,000
155,000,000
DKK Padang
Kota Padang
232,710,000
30,000,000 300 srn (10%)
42,500,000
200 srn (13,3%)
42,500,000
175 srn (16,67%)
45,000,000
200 srn (20%)
70,000,000
200 srn (23,3%)
90,000,000
DKK Padang
Kota Padang
148 srn (38,3%)
34,000,000
60 srn (15,54%)
34,000,000
60 srn (15,54% )
50,000,000
60 srn (15,54%)
70,000,000
60 srn (15,54%)
90,000,000
DKK Padang
Kota Padang
1 pkt
25,500,000
25,500,000
1 pkt
37,600,000
39,010,000
1 pkt
52,710,000
DKK Padang
Kota Padang
Page 8
Tujuan
Sasaran
(1)
(2) Meningkatnya pemberdayaa n masyarakat di bidang kesehatan Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Data Indikator Kinerja Capaian Program dan Program (outcome) pada Tahun 2014 Kegiatan dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Target Perencana (5) (6) (7) (8) (9) (8) PROGRAM Meningkatnya 280,583,334 PROMOSI pengetahuan, KESEHATAN DAN kemauan, PEMBERDAYAAN kesadaran dan MASYARAKAT pemberdayaan masyarakat Kota Padang untuk Pengembangan Jumlah tema 4 tema 5 tema 40,000,000 5 tema Media Promosi dan dalam komunikasi, Informasi Sadar informasi dan Hidup Sehat edukasi kepada masyarakat Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu
Persentase kunjungan Posyandu (D/S)
60%
85%
Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan (UKBM)
85%
25,000,000
Peresentase kelurahan siaga aktif (purnama dan mandiri) Cakupan UKBM aktif lainnya
Tahun 2015
Tahun 2016
Rp (9) 315,083,334
Target (10)
42,500,000
5 tema
42,500,000
85%
42,500,000
Rp (11) 315,083,334
Tahun 2017
Tahun 2018
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 718,860,000
Target (12)
Rp (13) 409,610,000
Target (14)
Rp (15) 552,970,000
42,500,000 5 tema
42,500,000
5 tema
72,970,000
5 tema
90,000,000
DKK Padang
Kota Padang
42,500,000
42,500,000
85%
65,000,000
85%
75,000,000
DKK Padang
Kota Padang
80,000,000
DKK Padang
Kota Padang
253,860,000
DKK Padang
Kota Padang
85%
42,500,000
42,500,000
65,000,000
10.58%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
40%
50%
50%
60%
70%
75%
80%
Penerapan kawasan tanpa rokok
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
30,000,000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
170,583,334
170,583,334
100,000,000
172,110,000
200,000,000
Jumlah kawasan yang dibina KTR
39 lokasi
50 lokasi
50 lokasi
50 lokasi
50 lokasi
50 lokasi
50 lokasi
Persentase kegiatan penanggulangan akibat rokok
20%
40%
40%
50%
60%
70%
80%
Pembinaan Pengobatan Tradisional
Persentase Battra yang dibina
10%
20%
Hari Kesehatan Nasional (HKN)
Terlaksananya kegiatan dalam rangka HKN
PROGRAM Menurunnya PERBAIKAN GIZI prevalensi gizi MASYARAKAT buruk di Kota Padang
15,000,000
100%
340,000,000
20%
17,000,000
30%
17,000,000
40%
20,000,000
50%
50,000,000
60%
70,000,000
DKK Padang
Kota Padang
100%
-
100%
70,583,334
100%
90,000,000
100%
100,000,000
100%
150,000,000
DKK Padang
Kota Padang
964,750,000
Page 9
714,750,000
1,004,180,000
1,443,140,000
1,951,080,000
Tujuan
Sasaran
(1)
(2) Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi dan gender
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Program dan Kegiatan (5) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) 190,000,000
Cakupan balita kurang gizi Persentase kasus gizi buruk
Tahun 2015 Target (8)
Rp (9) 170,000,000
Tahun 2016 Target (10)
Rp (11) 170,000,000
Tahun 2017 Target (12)
Rp (13) 300,000,000
Tahun 2018 Target (14)
Rp (15) 350,000,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 400,000,000 DKK Kota Padang Padang
14%
<15%
<15%
<15%
<15%
<15%
<15%
0.80%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
<5%
88.39%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
60.20%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
64.34%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
0
1 bh
1 bh
170,000,000
1 bh
54,750,000
1 bh
100,000,000
1 bh
100,000,000
1 bh
281,080,000
DKK Padang
Kota Padang
0
1 bh
1 bh
242,250,000
1 bh
150,000,000
1 bh
150,000,000
1 bh
200,000,000
1 bh
350,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Persentase bumil KEK Cakupan rumah rangga yang mengkonsumsi garamyang beryodium Balita
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
ditimbang berat badan (D/S) Pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan Pendataan balita kurang gizi
Jumlah dokumen pemetaan rawan gizi
Pemberdayaan Jumlah dokumen untuk mencapai pendataan keluarga sadar gizi keluarga sadar gizi Penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan
100%
100%
100%
127,500,000
100%
127,500,000
100%
150,000,000
100%
393,140,000
100%
450,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100%
100%
100%
170,000,000
100%
170,000,000
100%
219,180,000
100%
230,000,000
100%
300,000,000
DKK Padang
Kota Padang
1 bh
1 bh
100,000,000 2 buah
85,000,000
1 buah
42,500,000 2 buah
85,000,000
3 buah
170,000,000
3 buah
170,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Pembentukan klinik Jumlah klinik gizi gizi buruk buruk yang dibentuk Pembentukan klinik Jumlah klinik laktasi di sarana sanitasi yang kesehatan dibentuk
2 buah
50,000,000
Page 10
Tujuan
Sasaran
(1)
(2) Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat
Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Data Indikator Kinerja Capaian Program dan Program (outcome) pada Tahun 2014 Kegiatan dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (5) (6) (7) (8) (9) PROGRAM Tercapainya 119,500,000 PENGEMBANGA pengembangan N LINGKUNGAN lingkungan sehat SEHAT
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8)
Rp (9) 385,810,750
Tahun 2016 Target (10)
Rp (11) 385,810,750
Tahun 2017
Tahun 2018
Target (12)
Rp (13) 501,550,000
Target (14)
Rp (15) 677,100,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 880,230,000
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan
Cakupan sarana air bersih (SAB) yang memenuhi syarat kesehatan
82%
84%
31,500,000
84%
32,890,750
86%
32,890,750
88%
121,550,000
90%
150,000,000
92%
210,230,000
DKK Padang
Kota Padang
Pengemban gan lingkungan sehat
Pengawasan Tempat-tempat Umum/tempat Pengolahan Makanan (TTU/TPM) Sosialisasi dan Pembinaan Penyehatan Lingkungan
Cakupan TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan
78.50%
80%
31,500,000
80%
26,775,000
82%
26,775,000
84%
100,000,000
86%
152,100,000
88%
210,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Cakupan rumah sehat
77.80%
80%
31,500,000
80%
28,645,000
82%
28,645,000
84%
130,000,000
86%
175,000,000
88%
210,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Review Studi EHRA
Terlaksananya survey studi EHRA
70%
255,000,000
70%
255,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Pembinaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
Jumlah lokasi Pemicuan yang dibina
63 bh
42,500,000
73 bh
42,500,000
DKK Padang
Kota Padang
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANG AN PENYAKIT MENULAR
Tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
Cakupan fogging focus
100%
100%
216,000,000
100%
187,000,000
100%
187,000,000
100%
250,000,000
100%
400,000,000
100%
450,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Tersedianya bahan fogging focus
100%
100%
60,000,000
100%
69,806,250
100%
69,807,000
100%
100,000,000
100%
156,370,000
100%
175,000,000
DKK Padang
Kota Padang
281,630,000
DKK Padang
Kota Padang
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
52 bh
58 bh
25,000,000
605,750,000
99,750,000
704,203,750
106,250,000
Page 11
83 bh
704,210,000
106,250,000
150,000,000
93 bh
915,460,000
165,460,000
200,000,000
104 bh
1,235,870,000
199,500,000
250,000,000
1,606,630,000
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8) 100%
Penemuan penderita pneumonia balita
12.60%
100%
100%
Menurunny a prevalensi Tuberculosi s
Penemuan pasien baru TB BTA positif
64.60%
80%
80%
Menurunny a angka kesakitan DBD
Penderita DBD yang ditangani
100%
100%
Penemuan penderita diare
100%
Indeks parasit Prevalensi HIV
Peningkatan Imunisasi
Cakupan kelurahan Universal Child
Peningkatan Surveilance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
Terkendalin ya prevalensi HIV pada populasi dewasa Meningkatn ya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 011 bulan Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan penanggulang an bencana
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) AFP Rate per 100% 100.000 penduduk <15 tahun
Jumlah tim kesiapsiagaan bencana yang dibentuk
Rp (9)
Tahun 2016 Target (10) 100%
Rp (11)
Tahun 2017 Target (12) 100%
Rp (13)
Tahun 2018 Target (14) 100%
Rp (15)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0.15 0.20%
<1 <0,5%
<1 <0,5%
<1 <0,5%
<1 <0,5%
<1 <0,5%
<1 <0,5%
69.20%
100%
25,000,000
100%
37,697,500
100%
37,703,000
100%
100%
100,000,000
100%
170,000,000
100%
170,000,000
115 tim TRC, RHA, Bankes, Logistik, Informas i
Pelayanan Persentase angka CFR < 2% CFR < Kesehatan Jemaah kematian pada 2% Haji jemaah haji
115 tim TRC, RHA, Bankes, Logistik, Informas i 80,000,000
CFR < 2%
115 tim TRC, RHA, Bankes, Logistik, Informasi 68,000,000
Page 12
CFR < 2%
50,000,000
100%
160,000,000
115 tim TRC, RHA, Bankes, Logistik, Informas i 68,000,000
CFR < 2%
55,000,000
100%
200,000,000
115 tim TRC, RHA, Bankes, Logistik, Informasi 90,000,000
CFR < 2%
100%
100,000,000
DKK Padang
Kota Padang
300,000,000
DKK Padang
Kota Padang
100,000,000
DKK Padang
Kota Padang
115 tim TRC, RHA, Bankes, Logistik, Informasi 100,000,000
CFR < 2%
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
(4)
Data Indikator Kinerja Capaian Program dan Program (outcome) pada Tahun 2014 Kegiatan dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Target Perencana (5) (6) (7) (8) (9) (8) Pencegahan Terlaksananya Mikrofilaria Mikrofila 25,000,000 Mikrofila penularan penyakit kegiatan rate 1,2% ria rate ria rate endemik/ epidemik pencegahan <1% <1% penularan penyakit endemik/ epidemik
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat miskin
Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Tercapainya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Evaluasi dan Jumlah dokumen Pengembangan informasi Standar Pelayanan kesehatan Kesehatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
9
9
155,000,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Lokasi 2019 Penanggun g jawab Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21) 65,450,000 Mikrofilar 65,450,000 Mikrofila 100,000,000 Mikrofilari 125,000,000 Mikrofilari 200,000,000 DKK Kota ia rate ria rate a rate a rate Padang Padang <1% <1% <1% <1%
969,000,000
9
131,750,000
Terlasksanya pengelolaan sistem informasi kesehatan
Rapat kerja Jumlah dokumen kesehatan daerah koordinasi lintas (RAKERKESDA) sektor dan lintas program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas
238,250,000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Jumlah Puskesmas BLUD
Penyusunan Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Standar Pelayanan Kesehatan Minimal (SPM)
9
- 22 Pusk
1 bh
1 bh
83,250,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
1,069,000,000
1,359,700,000
1,800,600,000
2,310,770,000
172,420,500
9
70,000,000 22 Pusk
250,000,000
9
163,750,000 22 Pusk
270,000,000
9
400,000,000
204,650,000 22 Pusk
254,820,000
DKK Padang
Kota Padang
1 bh
45,719,500
1 bh
50,000,000
1 bh
90,000,000
1 bh
170,000,000
1 bh
200,000,000
DKK Padang
Sumbar
3 bh
3 bh
70,629,500
2 bh
70,629,500
2 bh
150,000,000
2 bh
450,000,000
2 bh
750,000,000
DKK Padang
Kota Padang
1 bh
1 bh
14,951,000
DKK Padang
Kota Padang
Page 13
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya status kesehatan
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5) The International Organization of Standarization (ISO) Puskesmas
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) Jumlah 3 bh Puskesmas ISO
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARAN PUSKESMAS / PUSTU DAN JARINGANNYA
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan dasar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Pustu
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu
Tahun 2015 Target (8) 3 bh
21,661,508,824.35
1 paket
Rehablitasi Sedang Jumlah Pustu yang Puskesmas direhab Pembantu Pengadaan Alat Jumlah pengadaan Kedokteran dan alat kedokteran Alat Laboratorium dan alat laboratorium
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1 paket
4 unit
1 paket
1 paket
Target (10) 2 bh
2,975,062,500
1,010,479,996 1 paket
2,919,068,550
Rp (9) 705,950,000
Tahun 2016
3 unit
1,296,381,000 1 paket
1 unit
1,020,000,000
Rp (11) 705,950,000
Tahun 2017 Target (12) 2 bh
2,975,062,500
1 paket
691,050,000
3 unit
900,000,000
1 paket
364,012,500
1 unit
Tahun 2018
Rp (13) 705,950,000
Target (14) 2 bh
3,867,580,000
1,020,000,000 1 paket
691,050,000
900,000,000
-
900,000,000 1 paket
797,580,000
Rp (15) 705,950,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 2 bh 705,950,000 DKK Kota Padang Padang
5,221,330,000
1 paket
1,000,000,000
6,787,600,000
1 paket
1 unit
200,000,000
1 unit
1 paket
921,330,000
1 paket
1,087,600,000
DKK Padang
Kota Padang
200,000,000
DKK Padang
Kota Padang
1,000,000,000
DKK Padang
Kota Padang
DKK Padang
Kota Padang
DKK Padang
Kota Padang
DKK Padang
Kota Padang
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Jumlah Pustu yang dibangun
Pembangunan Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang dibangun
Pengadaan kendaraan roda 4
Jumlah pengadaan kendaraan roda 4
1 unit
270,000,000
Pembangunan Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas dokter yang dibangun
1 unit
500,000,000
1 unit
500,000,000
1 unit
600,000,000
DKK Padang
Kota Padang
Rehabilitasi Sedang Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhab
1 unit
200,000,000
1 unit
200,000,000
1 unit
200,000,000
DKK Padang
Kota Padang
1 unit
200,000,000
1 unit
200,000,000
1 unit
200,000,000
DKK Padang
Kota Padang
22 unit
1 unit
12 unit
1,106,868,800
364,012,500
1 unit
2,583,552,700
Rehabilitasi Rumah Jumlah rumah Dinas Paramedis dinas paramedis yang direhab
Page 14
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
(4)
Data Indikator Kinerja Capaian Program dan Program (outcome) pada Tahun 2014 Kegiatan dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (5) (6) (7) (8) (9) Pengadaan Obat- Jumlah pengadaan 1 paket Obatan obat-obatan Pembangunan Pos Jumlah Poskesdes Kesehatan yang dibangun Pedesaan Rehabilitasi Poskeskel
Tahun 2015 Target (8)
Rp (9)
Tahun 2016 Target (10)
Rp (11)
Tahun 2017 Target (12) 1 paket
Rp (13) 1,000,000,000
29 unit
Jumlah Poskeskel yang direhab
5 pkt
1,106,709,800
1 pkt
1,334,331,000
1 pkt
3,783,750,328.35
3 unit
683,956,500
1 pkt
3,918,653,500
Rehabilitasi rumah dinas medis dan paramedis Puskesmas (DAK)
3 pkt
683,956,500
Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis
6 pkt
1,233,800,150
Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Laboratorium (DAK) Pembangunan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1 paket
Tahun 2018 Target (14) 1 paket
Rp (15) 1,000,000,000
1 unit
600,000,000
3 unit
600,000,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 1 paket 3,000,000,000 DKK Kota Padang Padang 1 unit
500,000,000
Gudang Farmasi Kota (Luncuran DAK 2013) Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu Penyediaan(DAK) Farmasi dan perlengkapannya (DAK)
Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Tercapainya kemitraan asuransi kesehatan Jamkes Sumbar Sakato
12,961,235,160
13,609,735,160
Page 15
11,568,280,000
15,038,400,000
20,301,840,000
26,392,390,000
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5) Kemitraan Asuransi Jamkes Sumbar Sakato
Menurunny a angka kematian bayi dari 23 menjadi 19 per 1000 kelahiran hidup
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Menurunny a angka kematian neonatal
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) 100% 12,961,235,160
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8) 100%
Rp (9) 13,609,735,160
Tahun 2016 Target (10) 100%
Rp (11) 11,568,280,000
Tahun 2017 Target (12) 100%
Rp (13) 15,038,400,000
Tahun 2018 Target (14) 100%
Rp (15) 20,301,840,000
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 100% 26,392,390,000 DKK Kota Padang Padang
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
58.56%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
15.80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tercapainya pelayanan kesehatan anak balita yang bermutu dan terpantaunya kasus kematian neonatus/bayi/ anak balita
74,800,000
102,000,000
102,000,000
132,600,000
179,010,000
232,710,000
74,800,000
102,000,000
102,000,000
132,600,000
179,010,000
232,710,000
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
97%
97.20%
97.20%
97.50%
97.70%
97.70%
98%
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)
89.80%
89%
89%
89.5%
89.70%
90%
90%
Cakupan penanganan neonatal komplikasi
21.60%
75%
75%
76%
77%
78%
79%
Cakupan pelayanan kesehatan bayi
94.80%
95%
95%
96%
96.50%
96.50%
97%
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
84.10%
84%
84%
84.50%
85%
85%
85%
Page 16
DKK Padang
Kota Padang
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Meningkatnya status kesehatan masyarakat
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) Persentase 10% 60% kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam tata laksana bayi muda dan anak sakit sesuai Meningkatnya 56,000,000 derajat kesehatan lansia di Kota Padang
Meningkatn ya umur harapan hidup
Peningkatan Umur harapan Pelayanan hidup Kesehatan Lansia
Menurunny a angka kematian ibu
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Menurunny a angka kematian ibu melahirkan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP
Meningkatn ya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)
72 tahun
Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8) 60%
56,000,000 72 tahun
Rp (9)
Tahun 2016 Target (10) 65%
Rp (11)
Tahun 2017 Target (12) 70%
Rp (13)
Tahun 2018 Target (14) 75%
Rp (15)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 75%
51,000,000
51,000,000
66,300,000
89,510,000
116,360,000
51,000,000 73 tahun
51,000,000
66,300,000
89,510,000
116,360,000
768,400,000
653,140,000
653,140,000
849,080,000
1,146,260,000
1,490,140,000
768,400,000
653,140,000
653,140,000
849,080,000
1,146,260,000
1,490,140,000
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
92.10%
93%
93%
95%
95%
96%
96%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
37.20%
65%
65%
65%
70%
70%
75%
Page 17
DKK Padang
Kota Padang
DKK Padang
Kota Padang
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) Cakupan 72.60% 75% pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8) 75%
Rp (9)
Tahun 2016 Target (10) 80%
Rp (11)
Tahun 2017 Target (12) 85%
Rp (13)
Tahun 2018 Target (14) 90%
Rp (15)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 95%
Cakupan pelayanan nifas
88.30%
90%
90%
90%
91%
92%
93%
Cakupan peserta KB aktif
59.80%
60%
60%
62%
63%
64%
65%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
65%
70%
70%
70%
75%
75%
75%
Persentase kematian ibu dan anak dilaksanakan audit kematian dan pengkajian
70%
90%
90%
90%
95%
95%
100%
Cakupan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED
60%
70%
70%
80%
90%
100%
100%
Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) terpadu
50%
60%
60%
65%
70%
75%
80%
Puskesmas mampu tatalaksana Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan ( PPKtP) termasuk korban Pemberantasan Tindak Pidana dan Perdagangan Orang (PTPPO)
40%
50%
50%
60%
60%
65%
65%
Page 18
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
(5)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) Pelayanan 40% 60% terhadap ibu dengan kebutuhan penanganan jiwa khusus (depresi pasca persalinan) Tercapainya peningkatan derajat kesehatan anak sekolah
Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8) 60%
Rp (9)
Tahun 2016 Target (10) 70%
Rp (11)
Tahun 2017 Target (12) 80%
Rp (13)
Tahun 2018 Target (14) 90%
Rp (15)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 100%
67,600,000
66,955,350
66,955,350
87,040,000
117,510,000
152,760,000
67,600,000
66,955,350
66,955,350
87,040,000
117,510,000
152,760,000
Cakupan SD/MI, SMP, SMA dan sederjat melaksanakan penjaringan siswa kelas 1
86.60%
90%
90%
92%
93%
94%
95%
Persentase minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA)
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan pelayanan terhadap anak dengan kebutuhan penanganan khusus
0
70%
70%
70%
72%
73%
74%
Puskesmas mampu laksana PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
0
60%
60%
65%
70%
80%
90%
Page 19
DKK Padang
Kota Padang
Tujuan
Sasaran
(1)
(2) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Program dan Kegiatan (5) PROGRAM ASURANSI KESEHATAN
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) Tercapainya 36,316,000,000 asuransi kesehatan BPJS/JKN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015 Target (8)
Rp (9) 43,268,107,000
36,316,000,000
Tahun 2016 Target (10)
Rp (11) 43,268,107,000
100%
Tahun 2017 Target (12)
Rp (13) 58,248,400,000
Target (14)
Rp (15) 73,122,920,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS
Cakupan pelayanan peserta JKN
100%
100%
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Padang Pasir
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Padang Pasir
100%
100%
100%
4,629,143,970
100%
4,629,143,970
100%
5,310,020,925
100%
5,986,135,470
100%
6,983,266,379
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ulak Karang
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Ulak Karang
100%
100%
100%
1,034,580,000
100%
1,034,580,000
100%
1,715,456,955
100%
2,391,571,500
100%
3,388,702,409
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Alai
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Alai
100%
100%
100%
1,382,208,400
100%
1,382,208,400
100%
2,064,085,355
100%
2,740,199,900
100%
3,737,330,809
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Air Tawar
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Air Tawar
100%
100%
100%
1,920,471,400
100%
1,920,471,400
100%
2,601,348,355
100%
3,277,462,900
100%
4,274,593,809
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Seberang Padang
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Seberang Padang
100%
100%
100%
1,238,190,000
100%
1,238,190,000
100%
1,919,066,955
100%
2,595,181,500
100%
3,592,312,409
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pemancungan
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Pemancungan
100%
100%
100%
996,752,000
100%
996,752,000
100%
1,677,628,955
100%
2,353,743,500
100%
3,350,874,409
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Rawang Barat
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Rawang Barat
100%
100%
100%
992,296,000
100%
992,296,000
100%
1,673,172,955
100%
2,349,287,500
100%
3,346,418,409
DKK Padang
Kota Padang
Page 20
100%
Tahun 2018
100%
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 95,059,800,000
100%
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Kode
(4)
Data Indikator Kinerja Capaian Program dan Program (outcome) pada Tahun 2014 Kegiatan dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (5) (6) (7) (8) (9) Jaminan Cakupan 100% 100% Kesehatan pelayanan peserta Nasional (JKN) JKN Puskesmas Puskesmas Lubuk Lubuk Begalung Begalung
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target (8) 100%
Rp (9) 2,532,168,000
Target (10) 100%
Rp (11) 2,532,168,000
Target (12) 100%
Rp (13) 3,213,044,955
Target (14) 100%
Rp (15) 3,889,159,500
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 100% 4,886,290,409 DKK Kota Padang Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pagambiran
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Pagambiran
100%
100%
100%
1,977,684,000
100%
1,977,684,000
100%
2,658,560,955
100%
3,334,675,500
100%
4,331,806,409
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Andalas
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Andalas
100%
100%
100%
3,408,713,358
100%
3,408,713,358
100%
4,089,590,313
100%
4,765,704,858
100%
5,762,835,767
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Buaya
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Lubuk Buaya
100%
100%
100%
3,725,394,040
100%
3,725,394,040
100%
4,406,270,995
100%
5,082,385,540
100%
6,079,516,449
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Air Dingin
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Air Dingin
100%
100%
100%
1,943,203,400
100%
1,943,203,400
100%
2,624,080,355
100%
3,300,194,900
100%
4,297,325,809
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Nanggalo
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Nanggalo
100%
100%
100%
1,504,000,000
100%
1,504,000,000
100%
2,184,876,955
100%
2,860,991,500
100%
3,858,122,409
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lapai
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Lapai
100%
100%
100%
1,411,523,120
100%
1,411,523,120
100%
2,092,400,075
100%
2,768,514,620
100%
3,765,645,529
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Kuranji
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Kuranji
100%
100%
100%
1,704,610,000
100%
1,704,610,000
100%
2,385,486,955
100%
3,061,601,500
100%
4,058,732,409
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Belimbing
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Belimbing
100%
100%
100%
1,922,092,469
100%
1,922,092,469
100%
2,602,969,424
100%
3,279,083,969
100%
4,276,214,878
DKK Padang
Kota Padang
Page 21
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
Jumlah
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ambacang
Data Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) pada Tahun 2014 dan Kegiatan Tahun (output) Awal Target Rp Perencana (6) (7) (8) (9) Cakupan 100% 100% pelayanan peserta JKN Puskesmas Ambacang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target (8) 100%
Rp (9) 2,052,046,000
Target (10) 100%
Rp (11) 2,052,046,000
Target (12) 100%
Rp (13) 2,732,922,955
Target (14) 100%
Rp (15) 3,409,037,500
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada Tahun SKPD Lokasi 2019 Penanggun g jawab Target Rp (16) (17) (20) (21) 100% 4,406,168,409 DKK Kota Padang Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pauh
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Pauh
100%
100%
100%
2,596,900,000
100%
2,596,900,000
100%
3,277,776,955
100%
3,953,891,500
100%
4,951,022,409
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bungus Teluk Kabung
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Bungus Teluk Kabung
100%
100%
100%
1,537,012,000
100%
1,537,012,000
100%
2,217,888,955
100%
2,894,003,500
100%
3,891,134,409
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Kilangan
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Lubuk Kilangan
100%
100%
100%
2,179,612,643
100%
2,179,612,643
100%
2,860,489,598
100%
3,536,604,143
100%
4,533,735,052
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Anak Air
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Anak Air
100%
100%
100%
1,179,131,200
100%
1,179,131,200
100%
1,860,008,155
100%
2,536,122,700
100%
3,533,253,609
DKK Padang
Kota Padang
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ikur Koto
Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas Ikur Koto
100%
100%
100%
1,400,375,000
100%
1,400,375,000
100%
2,081,251,955
100%
2,757,366,500
100%
3,754,497,409
DKK Padang
Kota Padang
82,116,758,091
69,014,849,744 -
Page 22
67,614,638,934
88,859,850,000
115,546,340,000
150,207,090,000
