DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

DISAHKAN OLEH

…………………. 2017

13 JANUARI 20117 13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT SUBAG UMUM DASAR HUKUM : 1. PP No. 5 Tahun 2014

2. Peraturan Ka.BKN No.1 Tahun 2013; 3. Surat Edaran Sekda.

KETERKAITAN : 1. BKD

PERINGATAN : Hadir 10 menit sebelum apel pagi

NAMA SOP

dr. Ferimulyani H, M.Biomed NIP. 19670219 200212 2 001

REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI DKK

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan

2. Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi

4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Aplikasi Absensi

2. Komputer 3. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data

2. Surat sakit, izin dan keterangan lain-lain

PROSEDUR Pelaksana No.

Kegiatan BKD

1 Melakukan scan finger

Kadis

Sekretaris

Kasubag Umum

Mutu Baku Pengelola Kepegawaian

Keterangan PNS

Kelengkapan

Waktu

Output

PNS Setiap jam kerja datang dan pulang scan finger

1 menit

kehadiran

15 menit

data scan

2

Pengelola Absensi PNS meng-update Finger Print setiap hari

data scan finger PNS

3

Pengelola absensi merekap absensi berdasarkan finger print setiap akhir bulan setiap bulannya;

data scan

4

Pengelola absensi merekapitulasi absen untuk diparaf oleh Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian;

rekapitulasi absen 5 menit

rekapitulasi absen yang sudah diparaf

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf 5 rekapitulasi absensi dan diteruskan ke Sekretaris untuk ditanda tangani atas nama Kepala Dinas

rekapitulasi absen 5 menit yang sudah diparaf

rekapitulasi absen ditanda tangani sekretaris

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian mengirim 6 rekapitulasi absen ke BKD Kota padang yang dibuktikan dengan tanda terima;

rekaputulasi absen 5 menit dikirim ke BKD

tanda terima

tanda terima

arsip

7

Pengelola Absensi mengarsipkan rekapitulasi absensi PNS.

45 menit

5 menit

rekapitulasi absen

Ya

Tdk

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUBAG UMUM DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

KETERKAITAN : 1. Pengusul cuti

PERINGATAN : Pengajuan cuti minimal 15 hari sebelum tmt cuti

NAMA SOP


PROSES PENGAJUAN CUTI


2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Surat usulan cuti

2. Surat pengantar cuti 3. Buku tanda terima

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data 2. Arsip cuti


Kegiatan Kadis

Kasubag Umum

Pengelola Kepegawai an

Pengusul Cuti

Keterangan Kelengkapan

Waktu

Berkas permohonan cuti

2 Menit

Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap

5 Menit

Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap

5 Menit

Berkas kelengkapan cuti yang telah didisposisi Kadis

Surat cuti yang telah didisposisi Kadis

5 Menit

Berkas cuti yang telah di verfikasi

Kertas, komputer, ATK

2 Menit

Surat izi cuti

Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag

2 Menit


7 Sekretaris memaraf dan diajukan ke Kepala Dinas;


2 Menit

Surat izin cuti yang sudah diparaf Sekretaris

Kepala Dinas menandatangani surat izin cuti PNS yang bersangkutan dan diserahkan ke Sekretariat;


2 Menit

Surat izin cuti yang sudah ditanda tangani oleh Kadis

1

Permintaan cuti

2

Kapala Dinas mendisposisikan surat permohonan cuti ke Sekretaris Dinas;

3

Sekretaris Dinas Mendisposisikan ke Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian untuk di proses;

4

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian melakukan verifikasi atas permohonan cuti PNS;

Staf Umum dan Kepegawaian membuat surat izin cuti 5 untuk diajukan ke Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian untik diparaf;

6

8

Ka.Su.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf surat izin cuti dan diajukan ke Sekretaris Dinas

Pengadministrasi surat meregistrasi, memberi nomor 9 dan member stempel;

10

Pengadministrasi surat menyerahkan surat izin cuti ke PNS yang bersangkutan.

11 Pengadministrasi surat mengarsipkan surat cuti

Sekretaris

Mutu Baku

Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap Berkas kelengkapan cuti

Output

Surat izin cuti yang sudah di tdd Kadis, stempel dan 2 menit dicatat dibuku registrasi

Surat izin cuti yang sudah diregister dan distempel

Surat izin cuti yang sudah diregister 2 menit dan distempel

Pengusul cuti menerima surat cuti yang sudah di ttd dan diregister dan distempel

Map Surat cuti

Surat izin cuti terarsipkan dengan baik

1 menit

Ya

Tdk

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : Pengendalian dan dan Evaluasi Evaluasi Rencana Rencana 1. Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Kerja Pembangunan Daerah

NAMA SOP


EVALUASI RENCANA KERJA

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi KETERKAITAN : 1. 2.

PERINGATAN : Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

dengan baik dalam tim.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Komputer PC/Laptop Alat tulis kantor Jaringan Internet Lemari arsip Outline Laporan Tahunan Ceklist Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2. Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program

PROSEDUR Mutu Baku No.

Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Staf Program


Menerima surat permintaan penyusunan laporan 1 evaluasi Renja

Surat permintaan penyusunan laporanevaluasi renja

Menugaskan staf untuk mengkoordinir penyusunan 2 laporan evaluasi Renja

Surat permintaan penyusunan laporan evaluasi renja

Waktu

3 menit

15 menit

Output Surat permintaan penyusunan laporanevaluasi renja

Disposisi

3

Meminta data yang diperlukan ke Seksi dan Subag terkait

Buku ekspedisi

4

Menerima laporan evaluasi Renja dari seluruh Seksi dan Subag

Ceklist

4 hari

Laporan pelaksanaan Renja Seksi dan Subag

5

Memeriksa kesesuaian dengan format lampiran dan memeriksa kesesuaian isinya

Laporan pelaksanaan Renja 1 hari Seksi dan Subag, Renja

Hasil koreksi laporan pelaksanaan Renja Seksi dan Subag

Menyusun laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan kepada Kasubag Penyusunan Program

Komputer/ laptop, ATK, Renja, hasil koreksi laporan 2 hari pelaksanaan Renja Seksi dan Subag

Draft laporan evaluasi renja



6

Ya 7 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja

Tdk

Ya

1 jam

30 menit

Format evaluasi Renja Triwulan

Tdk ATK, Draft laporan 5 menit evaluasi renja

Draft laporan evaluasi renja yang telah diparaf Kasubag

ATK, Draft laporan evaluasi renja yang 15 menit telah diparaf Kasubag

Hasil koreksi draft evaluasi renja

ATK, Hasil koreksi 5 menit draft evaluasi renja

Drafr evaluasi renja yang telah diparag Sekretaris

ATK, draft laporan 30 menit evaluasi renja

Hasil koreksi draft evaluasi renja

Menandatangani laporan evaluasi Renja, kemudian 12 diserahkan kepada Sekretariat

Laporan evaluasi Renja

15 menit


13 Menggandakan sesuai kebutuhan


15 menit


Buku ekspedisi

30 menit

Bukti tanda terima

Lemari arsip

10 menit

Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan 8 kepada Sekretaris untuk dikoreksi

Ya

9 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja

Tdk 10

Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas

Ya 11 Memeriksa laporan evaluasi Renja

Tdk

14

Mendistribusikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

15 Mengarsipkan laporan evaluasi Renja

Evaluasi Renja tersusun rapi

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUBAG UMUM DASAR HUKUM : 1. DPA Dinas Kesehatan Kota Padang

KETERKAITAN : 1. Pengguna kendaraan dinas

PERINGATAN : Pengajuan servis kendaraan

NAMA SOP


PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS


2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan kendaraan

4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Surat permohonan servis

2. Surat memo 3. Daftar kendaraan dinas

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data 2. Arsip


Kegiatan Kadis

Sekretari s

Kabid Kesmas

Kabid Yankes

Kabid SDK

Mutu Baku Kabid PP Penyakit

Kasubag Umum

Koordinato r Kendaraan


Waktu

Output

Kabid/Kasi/Kasubag dan UPT mengajukan surat permohon servis ke Kepala Dinas Kesehatan Kota 1 Padang, dan mendisposisikanya ke Ka,Sub bag Umum

Surat permohonan servis

Surat permohonan servis yang sah di disposisi

Kasubag Umum dan Kepegawaian melakukan 2 evaluasi kendaraan tersebut bersama dengan koordinator kendaraan

Surat permohonan servis

Surat permohonan servis yang sah di disposisi

3

Jika kendaraan belum waktunya untuk diservis atau tidak ada kerusakan proses berhenti

-

-

-

Koordinator kendaraan membuat memo service kendaraan ke bengkel yang sudah ditunjuk kemudian 4 diajukan ke Ka,Sub,Bag Umum dan Kepegawaian untuk ditanda tangani

Surat memo ke bengkel Servis

5 menit

Memo servis yang sudah ditanda tangani

Ka.Sub.Bag Umum dan kepegawaian 5 menandatangani memo service kendaraan kemudian diserahkan ke koordinator untuk ditindak lanjuti

Memo servis yang sudah ditanda 2 menit tangani

Memo servis yang sudah ditanda tangani

Bengkel

6

Koordinator kendaraan menyerahkan memo service kendaraan ke sopir untuk dibawa ke bengkel

Bengkel

7

Sopir melakukan perbaiakan kendaraan di bengkel yang sudah ditunjuk

Memo Servis, Kendaraan yang akan diservis

8

Koordinator menerima bukti servis dari bengkel yang ditunjuk

Bukti Servis

2 menit

Kendaraan yang sudah di servis

Faktur, Kuitansi

10 Menit

Kelengkapan Kuitansi servis

Berkas kuitansi Servis

5 Menit

Berkas kuitansi Servis

Koordinator membuat kuitansi pembayaran sesuai 9 dengan buktik servis dari bengkel dan kemudian diserahkan ke Bendahara untuk proses pembayaran

10

Koordinator kendaraan mengarsipkan kuitansi pembayaran

2 menit

Kendaraan yang akan diservis

Ya

Tdk

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUBAG UMUM DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

2. Kepmenpan.tentang Jabatan Fungsional. 3. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

KETERKAITAN : 1. Tim Penilai

2. JFU Kesehatan

PERINGATAN : berkas DUPAK/ PAK diterima sesuai periode penilaian maksimal 2 periode agar tidak terjadi keterlambatan penilaian PAK

NAMA SOP


PENERBITAN PENETAPAN ANGKA KREDIT


2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin


PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Surat pengantar penilaian kredit poin

2. Berkas penilaian kredit poin 3. Buku tanda terima 4. DUPAK/ PAK


2. Pada proses pegusulan penilaian PAK agar berkas dihimpun dan diterima tepat waktu oleh sekretariat PAK

3.1. Berkas Kredit Point terdiri dari : a. DUPAK harian; b. DUPAK bulanan; c. DUPAK Semester; d. Buku BCP; e. Rekapitulasi Absensi, f. SK Pangkat terakhir; g. SK PAK terakhir; h. Bahan penunjang ( bila diperlukan); i. Surat pengantar.

Berkas penilaian kredit poin


Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Umum

Mutu Baku Keterangan

Tim Penilai Sekretariat

Pengusul

Kelengkapan

Waktu

Output

dupak harian, dupak bulanan, dupak semester,buku BCP, rekap absen, SK pangkat terakhir, SK PAK terakhir

2 menit

tanda terima

dupak harian, dupak bulanan, dupak semester,buku BCP, rekap absen, SK pangkat terakhir, SK PAK terakhir

5 menit

berkas lengkap

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point mendistribusikan 3 berkas kredit point ke masing-masing Tim Penilai Kredit Point PNS;

berkas Dupak

10 menit

tanda terima

Tim Penilai Kredit Point PNS menilai Dupak yang 4 diajukan oleh masing-masing PNS untuk diserahkan ke Sektetariat Tim Penilai Kredit Point;

Dupak PNS yang akan dinilai

15 menit

Dupak PNS yang sudah dinilai

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerbitkan SK 5 PAK untuk diserahkan ke Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian;

Dupak PNS yang sudah dinilai

5 menit

SK PAK

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerima berkas 1 kredit point dari masing-masing PNS sesuai periode;

2

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point memeriksa kelengkapan berkas PNS

Ya

6

Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian memeriksa SK PAK

SK PAK

5 menit

SK PAK yang sudah dikoreksi

7

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf SK PAK, kemudian diserahkan ke Sekretaris;

SK PAK yang sudah diparaf Kasub.Bag

5 menit

SK PAK yang sudah diparaf Kasubag

8

Sekretaris memaraf SK PAK, kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani;

SK PAK yang sudah diparaf Kasubag

5 menit

SK PAK diparaf Sekretaris

SK PAK diparaf Sekretaris

5 menit

SK PAK ditanda tangani Kepala Dinas

Kepala Dinas menandatangani SK PAK kemudian 9 menyerahkan kepada Sekretariat Tim Penilai Kredit Point

10

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point meminta nomor SK PAK ke bagian umum dan memberi stempel dan dicatat pada buku register surat keluar dan dikembalikan masing-masing PNS;

SK PAK ditanda tangani Kepala 5 menit Dinas

SK PAK sudah dinomori dan distempel

11

Sekretariat Tim Penilai Kredit point menyerahkan SK PAK kepada PNS yang bersangkutan;

SK PAK sudah dinomori dan distempel

5 menit

SK PAK diserahkan ke PNS

SK PAK

2 menit

Arsip SK PAK

12 Sekterariat Tim Penilai Kredit Point

mengarsipkan SK PAK

Ya

Tdk

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Daerah

3. Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Permendagri No.13 No.13 Tahun Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

NAMA SOP


LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN





PERINGATAN :



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Walikota 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual Padang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, maka 2. Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan oleh Subag Program

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Walikota Padang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan

Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program


Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Staf Program


Waktu

Output

1

Menerima laporan fisik dan keuangan bulanan dari seluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan

Ceklist

2

Mengkoreksi laporan fisik dan keuangan bulanan dari seluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan

RFK seksi dan subag

1 hari

Hasil koreksi RFK seksi dan subag

Komputer/laptop, RFK seksi dan subag, laporan fungsional keuangan

2 hari

Draft RFK DKK

ATK, Draft RFK DKK

3 jam

Hasil koreksi draft RFK DKK

Mengentry dan mengolah dan mencetak hasil RFK bulanan DKK secara elektroniik dengan format RFK 3 yang telah ditentukan dari Bagian Pembangunan Sekretariat Kota Padang, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program

Tdk 4 Mengkoreksi hasil RFK bulanan

3 hari

RFK seksi dan subag

Ya

5 Memparaf hasil RFK bulanan

ATK, Hasil koreksi 5 menit draft RFK DKK

Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag

6 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke Sekretaris

Draft RFK DKK yang telah diparaf 5 menit Kasubag

Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag

ATK, Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag

15 menit

Hasil koreksi draft RFK DKK

Jaringan internet, hasil koreksi draft RFK DKK

5 jam

RFK hasil entrian SIMBANGDA

Tdk

7 Mengkoreksi RFK bulanan

8

Ya

Entri ke sistem SIMBANGDA kemudian mencetak laporan RFK

Tdk Ya

9 Memeriksa laporan RFK bulanan DKK

Tdk Ya

10

Menandatangani laporan realisasi anggaran bulanan DKK dan menyerahkannya ke Sekretariat

Memberi cap Dinas Kesehatan pada tanda tangan 11 Kepala Dinas Kesehatan di RFK bulanan dan menggandakan hard copy RFK bulanan DKK

RFK hasil entrian SIMBANGDA

3 jam

Hasil koreksi entrian SIMBANGDA

ATK, hasil koreksi entrian RFK 15 menit SIMBANGDA

RFK DKK Padang

RFK DKK Padang 10 menit

RFK DKK Padang

12

Menyerahkan RFK bulanan DKK ke Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang

Buku ekspedisi

15 menit

Bukti tanda terima

13

Mengarsipkan RFK dari Bagian Pembangunan Sekretariat Kota Padang dan arsip bulanan DKK

Lemari arsip

5 menit

RFK DKK Padang tersusun rapi

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

NAMA SOP


PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN





PERINGATAN : Penyusunan Laporan Tahunan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.




2. Pada proses penyusunan laporan tahunan, data agar dihimpun dan diterima tepat

waktu oleh Dinkes Provinsi Sumbar


Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Staf Program

Menyurati seluruh seksi dan subag pada Dinas 1 Kesehatan Kota Padang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

2

Komputer/ laptop, ATK

Menerima laporan tahunan dari seluruh seksi dan subag

Ceklist

Waktu

1 hari

4 bulan

ATK, jaringan internet, komputer/ laptop, file laporan 1 minggu tahunan subag seksi

Memeriksa kesesuaian dengan sistematika laporan 3 tahunan, memverifikasi data laporan tahunan dengan profil kesehatan

Jaringan internet, komputer/ laptop, file laporan 3 minggu tahunan subag seksi Outline laporan tahunan, jaringan internet, komputer/ 1 bulan laptop, file laporan tahunan subag seksi

Mengolah laporan tahunan dari seluruh seksi dan 4 subag di Dinas

Menyusun laporan tahunan seluruh seksi dan subag 5 untuk menjadi laporan tahunan Dinas Kesehatan, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program

6 Mengkoreksi laporan tahunan

7


Tdk Ya

Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi

Tdk

8 Mengkoreksi laporan tahunan

Ya

Tdk

Output

Surat permintaan laporan tahunan Laporan tahunan dari subag dan seksi

Hasil koreksi laporan tahunan dari subag dan seksi

Draft laporan tahunan


ATK, draft laporan 1 minggu tahunan

Hasil koreksi draft laporan tahunan


Draft laporan tahunan yang telah diparaf Kasubag

10 menit

ATK, draft laporan tahunan yang telah 2 hari diparaf Kasubag


Ya

ATK, hasil koreksi 5 menit laporan tahunan

Draft laporan tahunan yang telah diparaf Sekretaris

ATK, draft laporan tahunan yang telah 1 minggu diparaf Sekretaris


Draft Laporan tahunan

15 menit

Laporan tahunan

Laporan tahunan

2 hari

Laporan tahunan

13 Mendistribusikan laporan tahunan

Buku ekspedisi

2 hari

Bukti tanda terima

14 Mengarsipkan laporan tahunan

Lemari arsip

15 menit

Laporan tahunan tersusun rapi

9

Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas

Tdk

10 Memeriksa laporan tahunan

Ya Menandatangani laporan tahunan, kemudian 11 diserahkan kepada Sekretariat

12

Menggandakan sesuai kebutuhan untuk didistribusikan


Kegiatan BKD

Kadis

Sekretaris

Kasubag Umum


Pengusul

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikan pangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT

Surat Edaran dari Sekda

5 menit

Surat edaran

2

Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikan pangkat

Berkas kenaikan pangkat

5 menit


3

Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusun kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS;

Berkas usulan 10 menit Kenaikan Pangkat

Tanda Terima

Ceklis

Berkas usulan Kenaikan Pangkat disusun sesuai dengan format BKD

4

Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkap dan benar lanjut

Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidak 5 lengkap dan tdak benar kembali ke PNS yang bersangkutan.

6

Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksi daftar usulan kenaikan pangkat PNS

7 Jika tidak ada koreksi lanjut ke butir 5

1 hari

Berkas usulan Kenaikan Pangkat 1 bulan dileges

Berkas usulan Kenaikan Pangkat ditandatangani

Berkas usulan 1 hari Kenaikan Pangkat

Pemberitahuan lisan/ tertulis

Ceklis

1 hari

Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke Pengelola Kepegawaian

Ceklis

1 hari

Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar (lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNS 9 yang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudian diserahkan ke pengadministrasian surat.

Ceklis

1 bulan

Pengadministrasi surat mengagendakan, memberi nomor dan memberi stempel, kemudian dikirim ke 10 BKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tanda terima surat;

ATK, Komputer

7 hari

8

Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerima koreksi atas kekurangan atau kesalahan yang 11 terdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang;

Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat

2 bulan

Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkan 12 hasil koreksi ke masing-masing Pengelola Kepegawaian sesuai dengan wilayah kerja;


2 hari


1 hari

Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksi 14 melengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dan diserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis

2 hari

Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi ke 15 BKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tanda terima;

Ceklis

1 hari

Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SK 16 Kenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudian diserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis

5 hari

1 hari

13

Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasil koreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi;

17

Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima;

SK Naik Pangkat

18

Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan.

Buku Tanda terima 1 hari

19

Lemari data

1 hari

Keterangan

5.3.1. Jika berkas usulan 5.3.2. kenaika Jika berkas usulan kenaika 5.4. Ka.Sub Bag.Um um dan 5.4.1. Jika tidak ada 5.4.2. Jika ada koreksi dikemba 5.5. Pengelol a Kepega 5.6. Pengad ministra si surat

Ya

Tdk

5.7. Ka.Sub Bag Umum 5.8. Ka.Sub Bag. Umum 5.9. Pengelol a Kepega 5.10. Masingmasing pegawai 5.11. Pengelol a Kepega 5.12. Ka.Sub Bag.Um um dan 5.13. Pengelol a Kepega 5.14. Pengelol a Kepega

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUBAG UMUM DASAR HUKUM : 1. PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 tahun 2002;

2. Peraturan Ka.BKN No.18 Tahun 2010; 3. Surat Edaran Sekda.

KETERKAITAN : 1. BKD

2. BKN

NAMA SOP

berkas kenaikan pangkat diajukan sesuai dengan surat edaran agar tidak terjadi keterlambatan pengusulan naik pangkat

KENAIKAN PANGKAT


2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan



1. Surat edaran kenaikan pangkat;

2. Berkas kenaikan pangkat; 3. Daftar usulan kenaikan pangkat 4. Surat pengantar kenaikan pangkat ke BKD; 5. Tanda terima surat dari BKD Kota Padang; 6.

PERINGATAN :


7 8 9

Daftar hasil koreksi usulan kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang; Tanda terima hasil koreksi; Tanda terima SK kenaikan pangkat; SK Kenaikan Pangkat PNS.


2. Pada proses pegusulan naik pangkat agar berkas dihimpun dan diterima tepat waktu oleh pengelola kepegawaian


Kegiatan BKD

Kadis

Sekretaris

Kasubag Umum


Keterangan Pengusul

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikan pangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT

Surat Edaran dari Sekda

5 menit

Surat edaran

2

Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikan pangkat


5 menit


3

Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusun kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS;

Berkas usulan 10 menit Kenaikan Pangkat

Berkas Lengkap

Berkas Lengkap

Berkas usulan Kenaikan Pangkat disusun sesuai dengan format BKD

4

Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkap dan benar lanjut ke nomor 6

Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidak 5 lengkap dan tidak benar kembali ke PNS yang bersangkutan.

1 hari

Berkas usulan Kenaikan Pangkat 1 bulan dileges


5.3.1. Jika berkas usulan 5.3.2. kenaika Jika berkas usulan kenaika 5.4. Ka.Sub Bag.Um um dan 5.4.1. Jika tidak ada 5.4.2.

6

Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksi daftar usulan kenaikan pangkat PNS

Berkas usulan 1 hari Kenaikan Pangkat

Berkas usulan kenaikan pangkat telah dikoreksi

7

Jika tidak ada koreksi lanjut Ka.Sub.Bag untuk dikoreksi

Ceklis

1 hari

Berkas kenaikan pangkat di legalisir

8

Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke Pengelola Kepegawaian

Ceklis

1 hari


9

Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar (lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNS yang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudian diserahkan ke pengadministrasian surat.

Ceklis

1 bulan

Daftar nama usulan kenaikan pangkat

ATK, Komputer

7 hari

Surat pengantar kenaikan pangkat

Pengad ministra si surat 5.7.


2 bulan

Tanda terima berkas kenaikan pangkat

Ka.Sub Bag Umum 5.8.


2 hari

berkas kenaikan pangkat yang dikoreksi

Ka.Sub Bag. Umum

Pengadministrasi surat mengagendakan, memberi nomor dan memberi stempel, kemudian dikirim ke BKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tanda terima surat; Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerima koreksi atas kekurangan atau kesalahan yang 11 terdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang; 10

Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkan 12 hasil koreksi ke masing-masing Pengelola Kepegawaian sesuai dengan wilayah kerja;

Jika ada koreksi dikemba 5.5. Pengelol a Kepega 5.6.

1 hari


5.9. Pengelol a Kepega 5.10.

Ceklis

2 hari


Masingmasing pegawai 5.11.

Ceklis

1 hari

Kelengkapan berkas kenaikan pangkat

Pengelol a Kepega 5.12.


Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksi 14 melengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dan diserahkan ke Pengelola Kepegawaian; Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi ke 15 BKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tanda terima;

13

Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasil koreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi;

Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SK 16 Kenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudian diserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis

5 hari

1 hari

17

Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima;

SK Naik Pangkat

18

Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan.


SK kenaikan pangkat yang sudah di tanda taangani pejabat yang berwenang

Ka.Sub Bag.Um um dan 5.13.

Tanda terima SK

Pengelol a Kepega 5.14.

Arsip SK

Pengelol a Kepega

Ya

Tdk

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1.

NAMA SOP


PEMBUATAN DPA








2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.








Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Pejabat Struktural DKK

Staf Program

Admin SIPKD

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda dan mendisposikannya kepada Sekretaris

Surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda

Disposisi

2

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan RKA kepada Kasubag PP

Surat yang telah didisposisi

Disposisi

Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKA 3 ke masing-masing Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas

Surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda yang telah didisposisi

Bukti tanda terima

Mengusulkan RKA kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Penyusunan Program. RKA dibuat 4 berdasarkan Renja DKK yang telah disusun pada tahun n-1 dan Renstra DKK

Renja perubahan DKK, RFK dan Renstra DKK

Usulan RKA

5

Memeriksa kesesuaian usulan RKA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas

Usulan RKA, renja perubahan DKK, RFK, Renstra DKK, pedoman standar penyusunan DPA atau perubahan Perwako pedoman standar biaya penyusunan DPA, standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Padang, Perwako perjalanan dinas Kota Padang

6

Membuat rekapitulasi RKA dan mengajukan kepada Kepala Dinas

Komputer/laptop, usulan RKA

draft Rekap 2.2

ATK, rekap 2.2

Hasil koreksi rekap 2.2

Hasil perbaikan rekap 2.2

Rekap 2.2

Menyerahkan rekapotulasi RKA yang di tandatangani 9 oleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yang ditentukan Bappeda

Rekap 2.2, buku ekspedisi

Tanda terima rekap

10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKA

RKA

Hasil koreksi RKA

7 Memeriksa rekapitulasi RKA

Ya 8 Menandatangani rekapitulasi RKA

Tdk

Ya

Koreksi usulan RKA

Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda dan 11 meneruskannya kepada Kasubag PP untuk ditindaklanjuti Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukan 12 Seksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftar KUA PPAS

Ya

Tdk Mengentri RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA13 PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak serta diajukan kepada Kepala Dinas

Daftar KUA PPAS

Disposisi

Usulan RKA, daftar KUA-PPAS

Hasil koreksi RKA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas

RKA dari seksi, subag, GFK dan Puskesmas, jaringan internet, komputer/ laptop, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas

Draft RKA hasil entrian ke aplikasi

14

Menandatangani RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS

Draft RKA hasil entrian ke aplikasi

RKA yang telah disetujui Kadis

15

Mengajukan hasil entry RKA sesuai daftar KUA-PPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepada Bappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD

RKA, buku ekspedisi

Tanda terima RKA

16

Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD

RKA

Hasil koreksi RKA oleh TAPD

RKA, buku ekspedisi

Tanda terima RKA

RKA

Hasil koreksi RKA oleh DPRD

RKA, buku ekspedisi

Tanda terima RKA

Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan daftar 17 KUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPRD Kota

18

Mengikuti pembahasan RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota

Ya

Tdk

Ya Tdk

Menyerahkan RKA hasil pembahasan dengan DPRD 19 Kota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur

20

Mengukuti pembahasan RKA hasil evaluasi Gubernur bersama TAPD

RKA

Memperbaiki entry RKA sesuai dengan hasil 21 pembahasan hasil evaluasi Gubernur

22

Mencetah RKA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas

Menandatangani RKA yang sesuai dengan hasil 23 evaluasi Gubernur

Ya

Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinas 24 ke Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atau Bagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfer menjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA 25 Transfer RKA menjadi DPA

Tdk

Hasil koreksi RKA hasil evaluasi Gubernur, komputer/ laptop, jaringan internet,

Draft RKA hasil entrian

Draft RKA hasil entrian

Hasil koreksi draft RKA

Draft RKA yang telah diperbaiki atau yang sudah oke

RKA Dinas

RKA Dinas, buku ekspedisi

Tanda terima RKA

Komputer/laptop, jaringan internet

DPA di dalam aplikasi

Mencetak DPA dan mengajukan kepada Kepala Dinas 26 dan TAPD untuk diparaf dan atau ditandatangani

DPA Dinas

Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikan DPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani oleh 27 Kepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas, Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaran yang dibuktikan dengan tanda terima

DPA

28

Mengarsipkan DPA yang diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan atau TAPD

Hasil koreksi RKA hasil evaluasi Gubernur

Lemari arsip

DPA yang telah diparaf dan atau ditandangani Kadis dan TAPD

DPA

Arsip tersusun rapi

Keterangan

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017




NAMA SOP


PEMBUATAN DPA








2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.








Kegiatan Kadis

Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKPA 1 dari Bappeda dan mendisposikannya kepada Sekretaris

Kasubag Program

Pejabat Struktural DKK

Staf Program

Admin SIPKD

Kelengkapan

Surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda

Waktu

Output

Disposisi

Surat yang telah didisposisi

Disposisi

Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKPA 3 ke masing-masing Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas

Surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda yang telah didisposisi

Bukti tanda terima

Mengusulkan RKPA dari seksi, subag, GFK dan 4 Puskesmas kepada Kepala Dinas melalui Subag Program

Renja perubahan DKK, RFK dan Renstra DKK

Usulan RKPA

Usulan RKPA, renja perubahan DKK, RFK, Renstra DKK, pedoman standar penyusunan DPA atau perubahan Perwako pedoman standar biaya penyusunan DPA, standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Padang, Perwako perjalanan dinas Kota Padang

Koreksi usulan RKPA

2

5

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan RKPA kepada Kasubag Program

Sekretaris

Memeriksa kesesuaian usulan RKPA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas dengan dokumen terkait

Komputer/laptop, usulan RKPA

draft Rekap 2.2

ATK, rekap 2.2

Hasil koreksi rekap 2.2

Hasil perbaikan rekap 2.2

Rekap 2.2

Rekap 2.2, buku ekspedisi

Tanda terima rekap

10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKPA

RKPA

Hasil koreksi RKPA

Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda dan 11 meneruskannya kepada Kasubag Program untuk ditindaklanjuti

Daftar KUA PPAS

Disposisi

Usulan RKPA, daftar KUA-PPAS

Hasil koreksi RKPA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas

RKPA dari seksi, subag, GFK dan Puskesmas, jaringan internet, komputer/ laptop, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas

Draft RKPA hasil entrian ke aplikasi

Draft RKPA hasil entrian ke aplikasi

RKPA yang telah disetujui Kadis

6

Membuat rekapitulasi RPKA dan mengajukan kepada Kepala Dinas

Ya 7 Memeriksa rekapitulasi RKPA

Tdk 8 Menandatangani rekapitulasi RKPA

Tdk

Menyerahkan rekapitulasi RKPA yang di tandatangani 9 oleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yang ditentukan Bappeda

Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukan 12 Seksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftar KUA PPAS

Ya

Tdk

Mengentri RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA13 PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak serta diajukan kepada Kepala Dinas

14

Menandatangani RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS

15

Mengajukan hasil entry RKPA sesuai daftar KUAPPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepada Bappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD

16

Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD

Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan daftar 17 KUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPRD Kota

18

Mengikuti pembahasan RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota

RKPA, buku ekspedisi

Ya RKPA

Tanda terima RKPA

Hasil koreksi RKPA oleh TAPD

Tdk RKPA, buku ekspedisi

Ya RKPA

Tanda terima RKPA

Hasil koreksi RKPA oleh DPRD

Tdk Menyerahkan RKPA hasil pembahasan dengan DPRD 19 Kota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur

RKPA, buku ekspedisi

Tanda terima RKPA

Hasil koreksi RKPA hasil evaluasi Gubernur

Mengikuti pembahasan RKPA hasil evaluasi Gubernur bersama TAPD

RKPA

21

Memperbaiki entry RKPA sesuai dengan hasil pembahasan hasil evaluasi Gubernur

Hasil koreksi RKPA hasil evaluasi Gubernur, komputer/ laptop, jaringan internet, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas

Draft RKPA hasil entrian

22

Mencetak RKPA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas

Draft RKPA hasil entrian

Hasil koreksi draft RKPA

23

Menandatangani RKPA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur

20

Ya

Draft RKPA yang telah diperbaiki atau yang sudah oke

RKPA Dinas

Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinas 24 ke Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atau Bagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfer menjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA 25 Transfer RKPA menjadi DPPA

RKPA Dinas, buku ekspedisi

Tdk

Komputer/laptop, jaringan internet

Mencetak DPPA dan mengajukan kepada Kepala 26 Dinas dan TAPD untuk diparaf dan atau ditandatangani

DPPA Dinas

Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikan DPPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani oleh 27 Kepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas, Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaran yang dibuktikan dengan tanda terima

DPPA

28

Mengarsipkan DPPA yang diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan atau TAPD

Lemari arsip

Tanda terima RKPA

DPPA di dalam aplikasi DPPA yang terlah diparaf dan atau ditandatangani Kadis dan TAPD

DPPA

Arsip tersusun rapi

Keterangan

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017




NAMA SOP


PEMBUATAN EKPPD








2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.








Kegiatan

Bag. Pemerintah an

Kadis

Sekretaris

Mutu Baku Kasubag Program

Staf Program


Waktu

Output

Menerima surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota 1 Padang dan mendisposisikannya kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti

Surat pemberitahuan

Disposisi

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari bagian pemerintahan 2 sekretaris daerah Kota Padang kepada Kasubag Program untuk ditindaklanjuti

Surat yang didisposisi Kadis

Disposisi

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari bagian pemerintahan 3 sekretaris daerah Kota Padang kepada koordinator untuk ditindaklanjuti

Surat yang didisposi Sekretaris

Tanda terima surat

EKPPD dari seksi dan subag

Draft EKPPD

4

Mengumpulkan data dan bukti fisik pendukung dalam penyusunan EKPPD dari seksi dan subag

Tataran pengambilan kebijakan (format II.2), pelaksanaan kebijakan (8 aspek) administrasi umum (format II.2), aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan (format II.3)

5

Menyusun dan mencetak EKPPD sesuai dengan format dari bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang dan mengajukannya kepada Kasubag Program

Komputer/ laptop, EKPPD dari subag dan subag

Ya

Tdk

Ya Draft EKPPD

Hasil koreksi draft EKPPD

Hasil perbaikan draft EKPPD

Draft EKPPD diparaf Kasubag

Draft EKPPD diparaf Kasubag


Memaraf dan menyerahkan kembali EKPPD kepada 9 Kasubag Program dan atau koordinator untuk diajukan kepada Kepala Dinas


Draft EKPPD diparaf Sekretaris

10 Mengajukan EKPPD kepada Kepala Dinas






EKPPD

EKPPD, buku ekspedisi

Tanda terima EKPPD

EKPPD Dinas

Hasil koreksi EKPPD Dinas

6 Memeriksa EKPPD

Tdk

7 Memaraf dan mengajukan EKPPD kepada Sekretaris

Ya

8 Menerima dan memeriksa EKPPD

Tdk

Ya 11 Menerima dan memeriksa EKPPD

Tdk

12

Menandatangani dan menyerahkan kembali EKPPD kepada Kasubag PP dan atau koordinator

Menyerahkan EKPPD yang telah ditandatangani Kepala Dinas ke bagian pemerintahan sekretaris 13 daerah Kota Padang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang

Ya

14 Memeriksa EKPPD

Tdk

Tdk 15 Mengajukan ke BPKP


16 Mengikuti konsultasi EKPPD dengan BPKP

EKPPD Dinas

EKPPD final

Lemari arsip

EKKPD tersusun rapi

17

Mengarsipkan EKPPD yang telah dikonsultasikan dengan BPKP


NOMOR SOP

…………………. 2017

TANGGAL EFEKTIF

13 JANUARI 20117



DISAHKAN OLEH

13 JANUARI 20117 KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas atas Laporan Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah

NAMA SOP


PEMBUATAN LAKIP


2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

KETERKAITAN : 1. SOP Renstra

PERINGATAN : LAKIP merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi indikator kinerja yang berpedoman pada Renstra dan SPM, sehingga indikator tersebut harus benar karena penyusunan LAKIP bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang



1. Surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Padang

2. Komputer PC/Laptop 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Lemari arsip 6. Format LAKIP 7. Ceklist 8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2. Pada proses penyusunan LAKIP, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program dan selanjutnya diteruskan ke bagian organisasi


Kegiatan

Bag. Organisasi

Kadis

Sekretaris

Kabid, Kasi, Kasubag, Ka.GFK

Kasubag Program

Staf Program

Kelengkapan

Waktu

Output

Menerima suart pemberitahuan penyusunan LAKIP dari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota 1 Padang dan mendisposisikannya kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti

Surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari bagian Organisasi

Disposisi ke Sekretaris

Menerima dan mndisposisikan surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretaris 2 daerah Kota Padang kepada Kasubag PP untuk ditindaklanjuti

Surat yang didisposisi

Disposisi ke Kasubag

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan LAKIP dari bagian organisasi sekretaris 3 daerah Kota Padang kepada koordinator untuk ditindaklanjuti

Surat pemberitahuan penyusunan LAKIP

Buku ekspedisi

Mengumpulkan data capaian kinerja dari Seksi, 4 Subag, GFK dan RFK program kegiatan dari Subag Keuangan.

Ceklist

Data LAKIP dari Subag, Seksi dan GFK

Komputer/ laptop, ATK, Renstra, DPPA, Renja, SPM, laporan profil, Lakip tahun n-1, RFK

Draft LAKIP

Draft LAKIP

Draft LAKIP

ATK, Draft LAKIP

Hasil koreksi

5

Menyusun LAKIP sesuai dengan format dari bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang

Menkonfirmasi LAKIP yang telah disusun dengan 6 Kabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai dengan program kegiatan masing-masing

7

Ya

Memeriksa LAKIP sesuai dengan program kegiatan masing-masing Tdk

Mengajukan LAKIP yang telah dikonfirmasi dengan Kabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai 8 dengan program kegiatan masing-masing kepada Kasubag PP

Tdk

Draft LAKIP

Draft LAKIP

ATK, Draft LAKIP

Draft LAKIP hasil koreksi

10 Memaraf dan mengajukan LAKIP kepada Sekretaris

ATK, draft LAKIP hasil koreksi

Draft LAKIP yang telah diparaf Kasubag

11 Menerima dan memeriksa LAKIP

ATK, Draft LAKIP yang telah diparaf Kasubag

Hasil koreksi draft LAKIP

ATK, hasil koreksi draft LAKIP dari Kasubag

Draft LAKIP yang telah diparaf Sekretaris

ATK, Draft LAKIP yang telah diparaf Sekretaris

Hasil koreksi draft LAKIP

LAKIP

LAKIP

Buku ekspedisi

Tanda terima

LAKIP

Hasil koreksi LAKIP

Hasil koreksi LAKIP dari bagian Organisasi

Hasil koreksi LAKIP dari bagian Organisasi

Memeriksa LAKIP yang telah dikonfirmasi dengan 9 Kabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai dengan program kegiatan masing-masing

Ya Tdk

Ya Tdk

Memaraf dan menyerahkan kembali LAKIP kepada 12 Kasubag PP dan atau Koordinator untuk diajukan kepada Kepala Dinas

13 Menerima dan memeriksa LAKIP Ya

14

Tdk

Menandatangani dan menyerahkan kembali LAKIP kepada Kasubag PP atau koordinator

Menyerahkan LAKIP yang telah ditandatangani Kepala Dinas ke bagian organisasi sekretaris daerah Kota 15 Padang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh bagian organisasi sekretaris daerah Kota Padang

16 Memeriksa LAKIP

Ya Tdk

17 Menyerahkan kembali LAKIP kepada koordinator

Memperbanyak LAKIP sesuai kebutuhan dan membagikan LAKIP kepada bagian organisasi 18 sekretaris daerah Kota Padang, Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid

LAKIP final

LAKIP final

19 Mengarsipkan LAKIP

Lemari arsip

LAKIP tersusun rapi

Keterangan

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Daerah kepada kepada Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

KETERKAITAN : 1. 2.

PERINGATAN : LKPj Walikota berasal dari LKPj OPD, jika terlambat dari OPD maka penyampaian LKPj Walikota kepada DPRD Kota Padang akan terlambat, berdampak pada penilaian kinerja Walikota

NAMA SOP


PENYUSUNAN LKPj WALIKOTA






2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Komputer PC/Laptop Alat tulis kantor Jaringan Internet Lemari arsip Format LKPj Ceklist Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.



2. Pada proses penyusunan LKPj, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan diteruskan ke bagian pemerintahan

LKPj Walikota berasal dari LKPj OPD, jika terlambat dari OPD maka penyampaian LKPj Walikota kepada DPRD Kota Padang akan terlambat, berdampak pada penilaian kinerja Walikota

Pada proses penyusunan LKPj, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan diteruskan ke bagian pemerintahan


Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Staf Program


Surat permintaan penyusunan LKPj

1 Menerima surat permintaan penyusunan LKPj

Waktu

15 menit

Output

Disposisi

2

Menugaskan koordinator untuk mengkoordinir penyusunan LKPj

Agenda kerja

3

Meminta data yang diperlukan ke seksi dan subag terkait dan menyusun LKPj

Format isian, buku 1 jam ekspedisi

Daftar tanda terima format

Jaringan internet, bahan LKPj

1 jam

SPM tahun lalu, RFK, DIPA TP

Ceklis

5 hari

Data target, capaian, permasalahan dan solusi

ATK, komputer/laptop, jaringan internet, data, data dari subag dan seksi, SPM, RFK, DIPA TP

5 hari

Draft LKPj

ATK, draft LKPj

1 hari

Hasil koreksi draft LKPj

ATK, Draft LKPj

3 menit

Draft LKPj telah diparaf Kasubag

4 Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan LKPj

5

Menerima data yang diberikan seksi dan subag dan melakukan analisa

Menyusun LKPj, kemudian diajukan ke Kasubag 6 Penyusunan Program yang disertai dengan surat pengantar

5 menit

Ya 7 Mengkoreksi LKPj

Disposisi

Tdk

Memaraf surat pengantar LKPj, kemudian diajukan 8 kepada Sekretaris untuk dikoreksi

Ya

Tdk

Ya

9 Mengkoreksi LKPj

ATK, draft LKPj yang telah diparaf 1 hari Kasubag


ATK, hasil koreksi 3 menit LKPj

Draft Renja yang telah diparaf Sekretaris

ATK, Draft Renja yang telah diparaf 1 hari Sekretaris


ATK, hasil koreksi 3 menit LKPj

LKPj

Tdk Memaraf surat pengantar LKPj, kemudian diajukan 10 kepada Kepala Dinas

Ya

11 Memeriksa LKPj Tdk

12 Menandatangani surat pengantar LKPj

13

Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikan ke Bagian Pemerintahan

LKPj

1 jam

LKPj

14

Menditribusikan LKPj kepada Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Buku ekspedisi

1 jam

Tanda terima

Lemari arsip

10 menit

Dokumen tersusun rapi

15 Mengarsipkan LKPj

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas atas Laporan Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah

NAMA SOP


PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA




KETERKAITAN : 1. SOP Renstra

PERINGATAN : Perjanjian Kinerja merupakan komitmen/ janji kinerja yang diwujudkan oleh Kepala Daerah yang dihimpun dari semua OPD untuk satu tahun berjalan. Oleh karena itu penyusunannya tidak boleh terlambat.



1. Surat permintaan penyusunan perkin dari bagian organisasi

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Komputer PC/Laptop Alat tulis kantor Jaringan Internet Lemari arsip Outline Perjanjian Kinerja Ceklist Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.



2. Pada proses penyusunan perjanjian kinerja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian Organisasi

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen/ janji kinerja yang diwujudkan oleh Kepala Daerah yang dihimpun dari semua OPD untuk satu tahun berjalan. Oleh karena itu penyusunannya tidak boleh terlambat.

Pada proses penyusunan perjanjian kinerja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Program untuk selanjutnya diteruskan ke Bagian Organisasi


Kegiatan Walikota

Bag. Organisasi

Kadis

Sekretaris

Mutu Baku Kabid, Kasi, Kasubag, Ka.GFK

Kasubag Program

Staf Program

Kelengkapan

Menerima surat permintaan penyusunan perjanjian kinerja (perkin) dari bagian organisasi sekretariat 1 daerah Kota Padang dan mendisposisikannya kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti

Surat permintaan penyusunan perkin dari bagian organisasi

Menerima dan mndisposisikan surat pemberitahuan penyusunan perjanjian kinerja dari bagian organisasi 2 sekretaris daerah Kota Padang kepada Kasubag PP untuk ditindaklanjuti

Surat permintaan yang telah didisposisi

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan perjanjian kinerja dari bagian organisasi 3 sekretaris daerah Kota Padang kepada koordinator untuk ditindaklanjuti

Surat permintaan yang telah didisposisi

Menyusun perjanjian kinerja DKK Padang sesuai 4 dengan format dari bagian organisasi sekretariat daerah Kota Padang

Komputer/ laptop, ATK, Renstra, Renja, DPA, SPM, data perkin dari Subag, seksi dan GFK

5

Ya

Memeriksa perjanjian kinerja sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing

ATK, draft Perkin, DPA

Tdk

6

Mencetak perjanjian kinerja dan mengajukan kepada Kasubag Program

Printer, komputer/ latop

Ya 7 Memeriksa perjanjian kinerja

Draft Perkin

Tdk

Waktu

Tdk Memaraf dan memajukan perjanjian kinerja kepada 8 Sekretaris

Hasil koreksi draft Perkin

Menerima, memaraf dan menyerahkan kembali 9 perjanjian kinerja kepada Kasubag PP dan atau koordinator untuk diajukan kepada Kepala Dinas

ATK, Draft Perkin yang telah diparaf Kasubag

Ya Menerima, menandatangani dan menyerahkan 10 kembali perjanjian kinerja kepada Kasubag Program atau koordinator

ATK, Draft Perkin yang telah diparaf Sekretaris

Menyerahkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas ke Bagian Organisasi 11 Sekretaris Daerah Kota Padang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Padang

Buku ekspedisi

12 Memeriksa perjanjian kinerja

Tdk

Perkin DKK

Ya

13

Mengajukan perjanjian kinerja DKK Padang kepada Walikota

Perkin DKK

14

Mengambil perjanjian kinerja dan menyerahkan ke DKK Padang

SDM

Menerima perjanjian kinerja yang telah ditandatangani 15 Walikota Padang dari Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Padang

Surat distribusi/ buku ekspedisi/ daftar tanda terima

Mendisposisikan perjanjian kinerja yang telah 16 ditandatangani Walikota Padang kepada Kasubag Program

Disposisi

17

Mendisposisikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang kepada koordinator

Disposisi

Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid dan atau Kasi, Kasubag dan Kepala GFK sesuai program 18 dan kegiatan masing-masing, yang dibuktikan dengan tanda terima pembagian perjanjian kinerja'Mengarsipkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang

19

Mengarsipkan perjanjian jinerja yang telah ditandatangani Walikota Padang

Buku perjanjian kinerja Kota Padang

Lemari arsip

Mutu Baku Keterangan Output

Disposisi surat ke Sekretaris

Disposisi surat ke Kasubag Program

Disposisi surat ke koordinator (staf)

Draft Perkin


Draft Perkin


Draft Perkin yang telah diparaf Kasubag Draft Perkin yang telah diparaf Sekretaris

Perkin DKK

Tanda terima

Perkin DKK

Perkin DKK

Buku perjanjian kinerja Kota Padang Buku perjanjian kinerja Kota Padang Buku perjanjian kinerja Kota Padang Buku perjanjian kinerja Kota Padang

Buku perjanjian kinerja Kota Padang

Perkin tersusun rapi

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM :

NAMA SOP


PENYUSUNAN POA





PERINGATAN : Penyusunan POA memiliki batas waktu, bila terlambat akan berdampak pada terlambatnya pengesahan DPA


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Surat permintaan penyusunan POA

2. 3. 4. 5. 6.

Komputer PC/Laptop Alat tulis kantor Jaringan Internet Lemari arsip Ceklist

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2. Pada proses penyusunan POA, data agar dihimpun dan diterima tepat

waktu oleh Subag Program Kota Padang.


Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Staf Program

Menyurati seluruh seksi dan subag pada Dinas 1 Kesehatan Kota Padang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan menyertakan format POA


Waktu

Output

Komputer/ Laptop

30 menit

Surat permintaan POA

14 bulan

POA dari seksi dan subag

2

Menerima usulan POA dari seluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan Kota Padang

Ceklist

3

Memeriksa kesesuaian dengan format yang telah dibagikan

POA dari seksi dan subag, DPA

3 hari

Hasil koreksi POA seksi dan subag

Menyusun POA seluruh seksi dan subag untuk 4 menjadi POA Dinas Kesehatan Kesehatan, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program

Komputer/ laptop, ATK, Permenkes RI Nomor 741/Menkes/PER/ VII/2008, POA tahun lalu dan Renstra

14 hari

Draft POA

ATK, Draft POA

1 hari

Hasil koreksi draft POA

Ya 5 Mengkoreksi POA

Tdk Memaraf POA, kemudian diajukan kepada Sekretaris 6 untuk dikoreksi

Ya

7 Mengkoreksi POA

Tdk

Memaraf POA, kemudian diajukan kepada Kepala 8 Dinas

Ya

9 Memeriksa POA

Tdk

ATK, hasil koreksi draft POA

5 menit

ATK, draft POA yang telah diparaf Kasubag

1 hari

ATK, hasil koreksi draft POA

5 menit

ATK, Draft POA yang telah diparaf Sekretaris

1 hari

Draft POA yang telah diparaf Kasubag

Hasil koreksi draft POA Draft POA yang telah diparaf Sekretaris Hasil koreksi draft POA

Menandatangani POA, kemudian diserahkan kepada 10 Sekretariat

Tdk POA

5 menit

POA

POA

1 jam

POA

12 Mendistribusikan POA

Buku ekspedisi

1 jam

Bukti tanda terima

13 Mengarsipkan POA

Lemari arsip

10 menit

POA tersusun rapi

11

Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disdistribusikan

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1. PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

NAMA SOP


PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN





PERINGATAN : Pelaporan Profil Kesehatan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan, jika terjadi keterlambatan akan berdampak pada luncuran dana DAK



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Komputer PC/Laptop Alat tulis kantor Jaringan Internet Lemari arsip Format Lampiran Profil Ceklist Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.



2. Pada proses penyusunan Profil Kesehatan, data agar dihimpun dan diterima tepat

waktu oleh Dinkes Provinsi Sumbar


Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Staf Program


Waktu

Output

1

Menerima surat permintaan penyusunan Profil Kesehatan

Surat permintaan penyusunan Profil Kesehatan

15 menit

Disposisi

2

Menugaskan koordinator untuk mengkoordinir penyusunan Profil Kesehatan

Agenda kerja

5 menit

Disposisi

Menyurati seluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Kota Padang yang ditandatangani oleh 3 Kepala Dinas dengan menyertakan format lampiran Profil Kesehatan

4

Menerima data dari seluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan Kota Padang

Memeriksa kesesuaian dengan format dan memeriksa 5 keterisian tabel

6

Menyusun Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepada Kasubag Penyusunan Program

7 Mengkoreksi Profil Kesehatan

Tdk

Ya

Disposisi, surat permintaan dari dinkes prov, buku ekpedisi, format tabel lampiran profil

1 jam

Surat permintaan profil ke subag dan seksi, daftar tanda terima surat permintaan dan format ke subag dan seksi

Ceklis

40 hari

Tabel lampiran profil kesehatan

ATK, laporan komdat, tabel lampiran profil kesehatan

7 hari

Hasil koreksi tabel lampiran profil

ATK, Hasil koreksi tabel lampiran LKPj, komputer/ laptop

30 hari

Draft Profil Kesehatan

ATK, Draft Profil Kesehatan

1 hari

Hasil koreksi draft Profil Kesehatan

ATK, hasil koreksi draft Profil Kesehatan

Memaraf Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepada 8 Sekretaris untuk dikoreksi

Tdk Ya

5 menit

Draft Profil Kesehatan yang telah diparaf Kasubag

9 Mengkoreksi Profil Kesehatan

Tdk Ya

ATK, Draft Profil Kesehatan yang telah diparaf Kasubag

Memaraf Profil Kesehatan, kemudian diajukan kepada 10 Kepala Dinas

ATK, Hasil koreksi draft Profil Kesehatan

11 Memeriksa Profil Kesehatan

ATK, Draft Profil Kesehatan yang telah diparaf Sekretaris

Tdk Ya

12 Menandatangani Profil Kesehatan

Draft Profil Kesehatan

1 hari

5 menit

1 hari

Hasil koreksi draft Profil Kesehatan Draft Profil Kesehatan yang telah diparaf Sekretaris Draft Profil Kesehatan

5 menit

Profil Kesehatan

Profil Kesehatan

7 hari

Profil Kesehatan

Buku ekspedisi

30 hari

Bukti tanda terima

15 Mengarsipkan Profil Kesehatan

Lemari arsip

5 menit

Profil Kesehatan tersusun rapi

16 Mempublikasikan Profil Kesehatan di website dinas

File pdf Profil Kesehatan, jaringan internet, komputer/laptop

13

Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar

14 Mendistribusikan Profil Kesehatan

1 jam

Print screen upload profil

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Renstra SKPD

NAMA SOP


PENYUSUNAN RENJA OPD





PERINGATAN : Pelaporan Renja memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan.


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Surat permintaan dari Bappeda

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Komputer PC/Laptop Alat tulis kantor Jaringan Internet Lemari arsip Outline dan tabel lampiran Renja Ceklist Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.



2. Pada proses penyusunan Renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Progran untuk diteruskan ke Bappeda Kota Padang

Pada proses penyusunan Renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Subag Progran untuk diteruskan ke Bappeda Kota Padang


Kegiatan Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Staf Program

1 Menerima surat permintaan penyusunan Renja OPD


Waktu

Output

Surat permintaan penyusunan renja

15 menit

Disposisi

5 menit

Disposisi

2

Menugaskan staf untuk menyusun Renja OPD untuk mengkoordinir penyusunan Renja OPD

Agenda kerja

3

Meminta data yang diperlukan ke seksi dan subag terkait dan menyusun Renja OPD

Format lampiran Renja, buku ekspedisi

1 hari

Daftar tanda terima format

4

Mengumpulkan dokumen terkait penyusunan Renja OPD

Jaringan internet, bahan Renja

1 hari

Peraturan, RFK, SPM

Ceklis

5 hari

Data isian lampiran Renja

ATK

1 hari

Hasil koreksi data isian

2 hari

Lampiran Renja OPD hasil entrian

3 hari

Draft Renja

1 jam

Hasil koreksi draft Renja

5 Menerima data yang diberikan seksi dan subag

6

Memeriksa kesesuaian dengan format yang telah dibagikan dan melakukan analisa

Jaringan internet, aplikasi e-planning, hasil koreksi data isian, ATK, komputer/laptop Komputer/ laptop,

Mengentri usulan Renja OPD ke dalam aplikasi e7 planning

8

Menyusun analisa Renja OPD, kemudian diajukan kepada Kasubag Penyusunan Program

Outline Renja, Lampiran Renja OPD, RFK, SPM

9 Mengkoreksi Renja OPD

Ya Tdk

Ya

Draft Renja

Tdk

Memaraf Renja OPD, kemudian diajukan kepada 10 Sekretaris untuk dikoreksi

Ya

11 Mengkoreksi Renja OPD

ATK, hasil koreksi draft Renja

5 menit

Draft Renja yang telah diparaf Kasubag

ATK, Draft Renja yang telah diparaf Kasubag

1 jam



5 menit

Draft Renja yang telah diparaf Sekretaris

ATK, Draft Renja yang telah diparaf Sekretaris

1 jam


5 menit

Renja OPD

1 jam

Renja OPD

Tdk

Memaraf Renja OPD, kemudian diajukan kepada 12 Kepala Dinas

Ya

13 Memeriksa Renja OPD Tdk

14

Menandatangani Renja OPD, kemudian diserahkan kepada Sekretariat


15

Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikan ke Bappeda Kota Padang

Renja OPD

16

Mendistribusikan Renja OPD kepada Bappeda Kota Padang

Buku ekspedisi

30 menit

Tanda terima

Lemari arsip

5 menit

Renja OPD tersusun rapi

17 Mengarsipkan Renja OPD

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DASAR HUKUM : 1. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. RPJP Kota Padang

3. RPJMD Kota Padang 4. SPM

NAMA SOP


PENYUSUNAN RENSTRA





PERINGATAN : Pelaporan Renstra memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan.


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Surat permintaan dari Bappeda

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Komputer PC/Laptop Alat tulis kantor Jaringan Internet Lemari arsip Outline dan Tabel lampiran Renstra Ceklist Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.



2. Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda

Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda


Kegiatan

Tim Penyusun RPJMD

Kadis

Sekretaris

Kasubag Program

Mutu Baku Seluruh Kabid

1 Menerima surat permintaan penyusunan Renstra

Seluruh Kasubag/ Kasi

Staf Program

Kelengkapan

Waktu

Surat permintaan penyusunan Renstra dari Bappeda

5 menit

Output

Disposisi

2

Menugaskan koordinator untuk membuat SK Penyusunan Renstra dan merancang draft awal

Agenda kerja

10 menit

Disposisi, SK tim penyusunan Renstra

3

Membagikan format lampiran Renstra kepada seluruh Subag/Seksi

Format lampiran Renstra

1 hari

Tanda terima format

Menyusun pendahuluan, gambaran pelayanan dinas 4 kesehatan, idekntifikasi permasalahan dan melakukan telaahan visi misi dan program kepala daerah

Laporan tahunan, LKPj Walikota, 1 bulan Renstra periode lalu, Lapotop, ATK

Konsep

5

Menentukan jadwal rapat penyusuan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan

Agenda

1 hari

Pemberitahuan tertulis

6

Rapat perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijkan

Format daftar hadir 1 hari

Daftar hadir, Konsep Bab IV Renstra

7 Menghimpun hasil rapat

Laptop, ATK

1 hari

Notulen

8 Menerima data yang diberikan oleh seksi dan subag

Ceklis

1 bulan

Data isian tabel lampiran Renstra

ATK

7 hari

Hasil koreksi data isian

Laptop, ATK dan hasil koreksi data isian, outline Renstra, jaringan internet

2 bulan

Draft awal Renstra

9

Memeriksa kesesuaian dengan format yang telah dibagikan dan melakukan analisa

Menyusun draft awal Renstra, kemudian mengajukan 10 kepada Kasubag Penyusunan Program

Tdk Ya

11 Mengkoreksi draft awal Renstra

Tdk

Draf awal Renstra, 2 hari ATK

Hasil koreksi draft awal Renstra

Draf awal Renstra 1 hari

Draft awal Renstra yang telah di paraf

Draf awal Renstra yang sudah diparaf 2 hari Kasubag


Draf awal Renstra 1 hari

Draft awal Renstra yang telah di paraf

Draft awal Renstra yang sudah di 5 hari paraf Sekretaris


Ya 12

Memaraf draft awal Renstra, kemudian mengajukan kepada Sekretaris

Tdk

13 Mengkoreksi draft awal Renstra

Ya 14

Memaraf draft awal Renstra, kemudian mengajukan kepada Kepala Dinas

Tdk

15 Memeriksa draft awal Renstra

Ya 16

Menandatangani draft awal Renstra, kemudian menyerahkan kepada Sekretaris

Draft awal Renstra yang sudah di 1 hari paraf Kasubag dan Sekretaris

Draft awal Renstra

17

Menggandakan sesuai kebutuhan untuk disampaikan ke Bappeda Kota Padang

Draft awal Renstra 1 hari

Draft awal Renstra


Daftrar tanda terima

Lemari arsip

5 menit

Draft awal tersusun rapi

Surat permintaan penyusunan Renstra dari Bappeda

2 bulan

Renstra definitif

18 Mendistribusikan draft awal Renstra

Ya 19 Mengarsipkan draft awal Renstra

20

Menyusun Renstra definitif bila telah dilakukan pembahasan dengan tim penyusunan RPJMD

21 Mendistribusikan Renstra definitif

Tdk


Daftrar tanda terima

Keterangan

Tdk

Ya Ya

Tdk

Ya Ya Ya

Ya

Tdk

Ya Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Ya Tdk

Ya Ya Ya

Tdk

Ya Ya Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya Tdk

Ya Ya Ya Ya

Ya

Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya Ya

Tdk

Ya Ya Ya

Ya

Tdk

Ya Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Ya Tdk

Ya Ya Ya Ya

Ya

Tdk

Ya Ya Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya Tdk

Ya Ya Ya Ya

Ya

Ya Ya

Ya

Ya

Ya

NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN

DINAS KESEHATAN KOTA SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

DASAR HUKUM : 1. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. 2. Perda tentang DPA Tahun berjalan. 3. Perwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. 4. DPA- SKPD Tahun berjalan. 5. Satuan Anggaran Biaya.

KETERKAITAN :

PERINGATAN : Pencairan Dana memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang/Sekretariat.

TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH

…………………. 2017 6 Januari 2017 6 Januari 2017

KEPALA DINAS…..

………………………………. NIP .. PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - GU

NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.

PROSEDUR Pelaksana Kasubag Sekretaris Keuangan dan Aset

Mutu Baku

No.

Kegiatan

1

Mengajukan SPP UP kepada PA melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan yang akan direalisasikan oleh PPTK.

ATK, Laptop, Internet

30 menit

2

Menyiapkan dokumen SPJ kegiatan yang dilaksanakan yang diajukan kepada Bendahara Pengeluaran berupa SPP GU.

ATK, Laptop

1 hari

3

Melakukan kegiata berupa pertemuan mengajukan panjar dari jumlah dana kegiatan yang dicatat dalam buku panjar dan SPJ

ATK, Laptop

1 bulan

4

Memasukkan SPJ serta bukti setor pajak setelah pelaksanaan kegiatan kepada Verifikator yang sudah dibagi untuk masingmasing bidang..

ATK, Laptop, Internet

5

Memeriksa kelengkapan dokumen SPJ yang disampaikan oleh PPTK serta kebenaran dari dokumen tersebut.

15 menit

6

Memeriksa dokumen SPJ

15 menit

7

memaraf dokumen SPJ dan diserahkan ke PPK untuk di periksa.

5 menit

9

Memeriksa dokumen SPJ

15 menit

Memaraf dokumen SPJ dan diajukan ke 10 Kepala Dinas/PA 11 Memeriksa dokumen SPJ Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkan 12 ke Bendahara Pengeluaran Memeriksa dokumen SPJ untuk pengecekan 13 terakhir Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkan 14 ke Pembantu Bendahara Pengeluaran Membukukan SPJ dan memberi nomor untuk bisa di cairkan dan memberitahukan ke PUMC 15 Bidang/Sekretariat 16 Mengambil uang ke Bendahara Pengeluaran Membayar uang kepada PUMC 17 Bidang/Sekretariat.

Kadis

Bendahara Verifikator Pengeluaran

PPTK

PUMC

Kelengkap an

Waktu

Output

Dokumen

5 menit 15 menit 5 menit 15 menit 5 menit 15 menit Dokumen

uang

Keterangan



DASAR HUKUM : 1. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. 2. Perda tentang DPA Tahun berjalan. 3. Perwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. 4. DPA- SKPD Tahun berjalan. Satuan Anggaran Biaya. 5.

KETERKAITAN :

PERINGATAN : Pencairan Dana secara LS atau Kontrak memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan baik oleh pengelola keuangan maupun rekanan agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.


…………………. 2017 6 Januari 2017 6 Januari 2017

KEPALA DINAS…..

………………………………. NIP .. PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - LS

NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor Jaringan Internet 3. Lembar Kerja, Rencana Kerja 4. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. 5. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.

PROSEDUR No.

Kegiatan

1

Menyiapkan dokumen SPP LS untuk kegiatan yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak/Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku dan menyerahkan kepada verifikator masing-masing bidang/Sekretariat

2

Memerisa kelengkapan dokumen SPP-LS

Kadis

Pelaksana Kasubag Sekretaris Keuangan dan Aset

Mutu Baku Bendahara Pengeluaran

Verifikator

PPTK

PUMC

Kelengka pan

Waktu

ATK, Laptop

Dokumen

10 menit

4

Mengajukan SPP-LS setelah dokumen ditanda tangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA melalui PPK-SKPD Membuat SPM dan diserahkan ke Pembantu PPK

5

Memeriksa SPM

15 menit

6

Memaraf SPM dan diserahkan ke PPK

5 menit

7

Memeriksa SPM

15 menit

9

Memaraf SPM dan diajukan ke Kepala Dinas

5 menit

3

10 Memeriksa SPM Menanda tangani SPM dan dikembalikan ke Bendahara 11 Pengeluaran Menandatangani SPM dan mengajukan ke Kuasa 12 BUD(Bendara Umum Daerah) 13 Mengarsipkan

Output

ATK, Laptop ATK, Laptop

15 menit

15 menit 5 menit 5 menit

Dokumen

Keterang an



DASAR HUKUM : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik Daerah 2. Dokumen Pengadaan Barang 3. Berita Acara Penerimaan Barang

KETERKAITAN : 1. SOP Penerimaan Barang Persediaan SOP Pengeluaran Barang 2. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. SOP Penghapusan Barang 4.

PERINGATAN : Perencanaan Kebutuhan Barang memerlukan batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan barang..


…………………. 2017 6 Januari 2017 6 Januari 2017

KEPALA DINAS…..

………………………………. NIP .. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG

NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor Jaringan Internet 3. Lembar Kerja, Rencana Kerja 4. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang. 5. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Barang, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Pengurus Barang DKK Padang.

PROSEDUR No.

Kegiatan

Kadis


Mutu Baku Pengurus Barang

Kelengkapan

1

Menerima surat dari BPKA perihal penyampaian RKBMD dan membuat surat permintaan kebutuhan barang dan mengedarkannya ke tiap-tiap Bidang/Sekretariat

Laptop,ATK

2

Menyusun RKBMDberdasarkan permintaan kebutuhan barang dari masing-masing Bidang/Sekretariat dengan memperhatikan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Laptop,ATK

3

Menyerahkan RKBMD ke Kasubag Keuangan dan Aset

4

Memeriksa RKBMD

6

Menerima dan memeriksa RKBMD

7

Memaraf RKBMD kemudian diajukan kepada Kepala Dinas

9

Memeriksa RKBMD

11.

Menerima dan mengirim ke BPKA dan diarsipkan

1 minggu

1 hari

Berkas

1 jam

Tdk

Memaraf RKBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris

Menandatangani RKBMD dan diserahkan kembali ke Pengurus Barang

Output

5 menit

5

10.

Waktu

Ya

ATK

Ya

5 menit

Berkas

1 jam ATK

5 menit

Berkas

1 jam Berkas ATK

5 menit Berkas

Keterangan



DASAR HUKUM : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Daerah 2. Surat permintaan kebutuhan barang Bidang/Sekretariat 3. RKBMD 4. Surat permintaan RKBMD dari BPKA

KETERKAITAN : 1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 2. SOP Pengeluaran Barang 3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 4. SOP Penghapusan Barang

PERINGATAN : Penerimaan Barang Persediaan memiliki ketelitian yang harus diperhatikan kalau terjadi ketidak sesuaian antara perencanaan dg barang yang diterima akan menghambat kegiatan bidang/sekretariat yang mengusulkan.


…………………. 2017 6 Januari 2017 6 Januari 2017

KEPALA DINAS….. ………………………………. NIP ..

NAMA SOP PENERIMAAN BARANG KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang. PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses Penerimaan Barang, data agar dihimpun secara baik oleh Pengurus Barang.

PROSEDUR No.

Kegiatan

Kadis



Kelengkapan

1

Menerima Barang dan memeriksa fisik barang disertai dokumen yang jelas menyatakan jenis, jumlah dan harga barang.

ATK, Barang

2

Mencatat kedalam buku persediaan antara laian nama barang, jumlah, harga barang dan tanggal terima barang.

Laptop,ATK

3

Menyimpan barang kedalam gudang penyimpanan barang

4

Membuat Berita Acara Penerimaan Barang.

5

Menandatangani Acara Penerimaan Barang.

6

Menyerahkan Berita Acara Penerimaan Barang.

7

Memeriksa Berita Acara Penerimaan Barang.

9

Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang

10

Mengarsipkan Berita Acara Penerimaan Barang

Waktu

Output

1 hari

Barang, berkas

1 hari

Berkas

1 hari ATK, Laptop

Tdk

Ya

ATK

Ya

1 jam

Berkas

5 menit

Berkas

5 menit

Ya

ATK

1 jam

Berkas

ATK

5 menit

Berkas

ATK

5 menit

Berkas

Keterangan



DASAR HUKUM : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Daerah 2. Surat Permintaan barang dari Bidang/Sekretariat 3. Daftar Distribusi barang 4. Buku persediaan barang

KETERKAITAN : 1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 4. SOP Penghapusan Barang

PERINGATAN : Pengeluaran barang harus memiliki batas waktu yang tepat, kalau terjadi keterlambatan dalam pengeluaran / pendistribusian barang akan menghambat kegiatan dari bidang/ Sekretariat yang membutuhkan.


…………………. 2017 6 Januari 2017 6 Januari 2017

KEPALA DINAS….. ………………………………. NIP ..

NAMA SOP PENGELUARAN BARANG KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses Pengeluaran Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baik oleh Pengurus Barang DKK Padang.

PROSEDUR No.

Kegiatan

1

Menerima surat permintaan barang dari Bidang/Sekretariat dan memeriksa barang persediaan digudang penyimpanan.

2

Membuat daftar distribusi barang.

3

Menyerahkan daftar distribusi barang ke Kasubag Keuangan dan Aset.

4

Memeriksa Daftar distribusi barang.

5

Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudian diserahkan ke Sekretaris.

6

Memeriksa daftar distribusi barang.

7

Memaraf Daftar Distribusi barang, kemudian diajukan ke Kepala Dinas.

8

Memeriksa Daftar distribusi barang.

Kadis



Kelengkapan

Waktu

Output

Ya 1 hari

ATK, Laptop

Tdk

Ya Ya Ya

ATK

Ya ATK

Ya

1 jam

Berkas

5 menit

Berkas

5 menit

Berkas

5 menit

Berkas

5 menit

Berkas

5 menit

Berkas

1 jam

9

Menandatangani Daftar distribusi barang, dan menyerahkan kembali ke Pengurus Barang.

ATK

10

Mencatat seluruh pengeluaran barang ke dalam buku persediaan barang.

ATK

11

Mendistribusikan barang beserta daftar distribusi barang ke Bidang/Sekretariat yang dibuktikan dengan tanda terima dan mengarsipkan daftar distribusi barang.

5 menit

Berkas

2 jam

Berkas Barang

2 jam

Keterangan



DASAR HUKUM : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Daerah 2. Surat Permintaan RKPBMD dari BPKA 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) 4. Buku riwayat pemeliharaan barang

KETERKAITAN : 1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 3. SOP Pengeluaran Barang 4. SOP Penghapusan Barang

PERINGATAN : Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang harus bertujuan sebagai pedoman untuk memelihara sarana dan prasarana kesehatan, karena jika barang tidak terpelihara dengan baik akan menghambat terhadap pelayanan.


…………………. 2017 6 Januari 2017 6 Januari 2017

KEPALA DINAS…..

………………………………. NIP .. PERENCANAAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG

NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baik oleh Pengurus Barang DKK Padang.

PROSEDUR No.

Kegiatan

1

Menerima surat dari BPKA perihal penyampaian RKPBMD

2

Menyusun RKPBMD berdasarkan KIB

3

Menyerahkan RKPBMD ke Kasubag Keuangan dan Aset

4

Memeriksa RKPBMD

5

Memaraf RKPBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris

6

Memeriksa RKPBMD

7

Memaraf RKPBMD kemudian diajukan ke Kepala Dinas

9

Memeriksa RKPBMD

10

Ya Menandatangani RKPBMD, diserahkan kembali ke Pengurus Barang.

11

Mengirim RKPBMD ke BPKA Pemko Padang yang dibuktikan dengan tanda terima.dan mengarsipkan.

Kadis



Kelengkapan

Ya

1 hari ATK, Laptop

Tdk

5 menit

Ya Ya

5 menit ATK

Ya

Ya

ATK

Berkas

Berkas

5 menit 5 menit

ATK

Output

5 menit

Ya

Ya Ya

Waktu

Berkas

1 jam 5 menit

Berkas

3 Jam

Berkas

Keterangan



DASAR HUKUM : 1. Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah. Daerah 2. Daftar Usulan Penghapusan Barang 3. Surat Pengusulan Penghapusan Barang

KETERKAITAN : 1. SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 2. SOP Penerimaan Barang Persediaan 3. SOP Pengeluaran Barang 4. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang.

PERINGATAN : Penghapusan Barang harus memiliki daftar dan ketentuan batas waktu yang tepat, karena barang yang tidak ekonomis masih di manfaatkan akan memerlukan biaya yang besar dalam perawatan sehingga terjadi pemborosan keuangan negara


…………………. 2017 6 Januari 2017 6 Januari 2017

KEPALA DINAS…..

………………………………. NIP .. PENGHAPUSAN BARANG.

NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer. 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual 2. Pada proses Penghapusan Barang, data agar dihimpun dan disimpan dengan baik oleh Pengurus Barang DKK Padang.

PROSEDUR No.

Kegiatan

Kadis



Kelengkapan

Waktu

Output

1

Membuat surat pengusulan penghapusan barang dan mengdarkan ke Puskesmas

ATK, Laptop

1 hari

Berkas

2

Membuat daftar Usulan penghapusan barang dan foto barang usulan penghapusan .

ATK, Laptop

1 hari

Berkas

3

Menyerahkan Daftar usulan penghapusan barang ke Kasubag Keuangan dan Aset

5 menit

4

Memeriksa daftar usulan penghapusan barang

15 menit

5

Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudian diserahkan ke Sekretaris

6


7

Memaraf daftar usulan penghapusan barang kemudian diajukan ke Kepala Dinas

9


10

Menandatangani Daftar usulan penghapusan barang, diserahkan kembali ke Pengurus Barang.

11

Mengirim daftar usulan penghapusan barang ke BPKA Pemko Padang yang dibuktikan dengan tanda terima.dan mengarsipkan.

ATK

5 menit

Berkas

15 menit ATK

5 menit

Berkas

15 menit ATK

5 menit

Berkas

3 Jam

Berkas

Keterangan

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUBAG UMUM DASAR HUKUM : 1. Perwako Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah

2. Perwako Nomor 02 Tahun 2015 3. Buku Indeks

4. SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan;

KETERKAITAN : 1. Bidang-bidang 2. Puskesmas 3 Lintas Sektor

PERINGATAN :

NAMA SOP


SURAT KELUAR


2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk

4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pengarsipan


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Surat keluar

2. Kertas Disposisi 3. ATK/ amplop 4. Komputer

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. FC, scanning

2. Map arsip, Box file, Lemari arsip


Kegiatan Kadis

Kasi membuat dan memaraf surat keluar 1 sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan untuk diserahkan kepada Kabid;

Sekretaris

Kabid Kesmas

Kabid Yankes

Kabid PP Penyakit

Kabid SDK

Kasubag/ Kasi

Staf Subbag Umum


Waktu

Output

Surat keluar

5 menit

Surat keluar yang sudah diparaf kasi

5 menit

Surat yang sudah dikoreksi

2

Kabid melakukan koreksi terhadap surat keluar yang diterima:

Surat keluar yang sudah diparaf kasi

3

Kabid memaraf surat keluar untuk diajukan kepada Sekretaris

Surat yang sudah dikoreksi di paraf Kabid

4

Sekretaris melakukan koreksi terhadap surat keluar yang diterima:

Surat yang sudah dikoreksi dan paraf Kabid

10 menit

Surat yang sudah dikoreksi dan paraf Kabid

5 menit

Surat yang sudah dikoreksi oleh Sekretaris

Sekretaris memaraf surat keluar untuk 5 diajukan kepada Kepala Dinas

Surat yang sudah diparaf kabid

5 menit

Surat yang sudah di paraf Sekretaris

Kepala Dinas menandatangani dan 6 menyerahkan surat keluar kepada staf Subag Umum dan Kepegawaian;

Surat yang sudah diparaf sekretaris

5 menit

Surat ditanda tangani Kadis

Staf Subag Umum dan kepegawaian 7 meregister surat keluar di Buku Register Surat keluar

Surat yang sudah ditanda tangani Kadis

5 menit

Surat diregister dibuku surat keluar

8

Staf Subag Umum dan Kepegawaian menyerahkan surat keluar ke Bidang terkait;

Surat diregister dibuku surat keluar

5 menit

surat diserahkan ke bidang terkait

9

Kabid terkait menyerahkan surat keluar ke kasi terkait

surat diserahkan ke bidang terkait

5 menit

Surat diserahkan ke ka.Sie terkait

Kasi terkait menyerahkan surat keluar kepada Staf seksi terkait untuk 10 menggandakan surat keluar sesuai kebutuhan, yang asli diserahkan ke tujuan dibuktikan dengan buku tanda terima;

Surat diserahkan ke ka.Sie terkait

5 menit

Surat diserahkan ke Staf terkait

Staf seksi terkait mengarsipkan salinan surat keluar.

Surat diserahkan ke Staf terkait

11

1 menit

Surat diarsipkan

1.1. Kasi membu 1.2. Kabid melakuk an 5.2.1. Jika tidak ada 5.2.2. Jika ada koreksi, kembali ke butir 1.3. Kabid memara f surat

Ya

Tdk

NOMOR SOP


TANGGAL EFEKTIF


DISAHKAN OLEH

…………………. 2017



SEKRETARIAT SUBAG UMUM DASAR HUKUM : 1. Perwako Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah

2. Perwako Nomor 02 Tahun 2015 3. Buku Indeks

4. SK Mendagri No. 30 Th 1979 tentang Klasifikasi Kearsipan;

KETERKAITAN : 1. Bidang-bidang 2. Puskesmas

PERINGATAN :

NAMA SOP

SURAT MASUK



2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi surat masuk

4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pengarsipan


PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Surat masuk

2. Kertas Disposisi 3. ATK 4. Komputer

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. FC, scanning

2. Map arsip, Box file, Lemari arsip


Kegiatan Kadis

Kabid Kesmas

Kabid Yankes

Kabid PP Penyakit

Pengadmin istrasi Umum

Keterangan Waktu

Surat masuk dari luar

5 menit

Disposisi

Mencatat surat masuk di Buku Register 2 Surat Masuk

Surat masuk yang sudah diberi nomor/register dan lembar disposisi

5 menit

surat edaran

Menyerahkan surat masuk ke Sekretaris dengan dilampiri Lembar Disposisi;

Surat masuk yang sudah diberi nomor/register dan lembar disposisi

10 menit

Tanda Terima

Sekretaris membaca dan 4 menginformasikan surat dan diserahkan kepada Kepala Dinas

Surat masuk dan lembar disposisi

10 menit

surat masuk yang telah di disposisi dan diregistrasi

Kepala Dinas mendisposisikan surat sesuai 5 dengan perihal surat dan menyerahkan kepada Sekretaris;

Surat masuk dan lembar disposisi

5 menit

Surat masuk yang telah di disposisi oleh Kadis


5 menit


Kabid terkait menyerahkan surat masuk tersebut kepada fungsi terkait, dan 7 mengambil lembar kedua Disposisi setelah diparaf oleh fungsi terkait sebagai tanda terima;


5 menit


Fungsi terkait menindaklanjuti surat sesuai 8 dengan isi surat dan mengarsipkan surat tersebut;

Surat masuk yang telah di disposisi oleh 1 hari Kadis

3

6

Menerima surat masuk dari luar DKK Padang;

Sekretaris menginstruksikan surat kepada Bidang terkait;

Kabid SDK

Kasubag Umum

Kelengkapan

1

Sekretaris

Output

Surat ditindak lanjuti dan diarsipkan

1.1. Staf Subag Umum 1.2. Staf Subag Umum dan 1.3. Staf Subag Umum 1.4. dan Sekretar is membac a dan 1.5. Kepala Dinas mendisp 1.6. Sekretar is mengins truksika 1.7. n surat Kabid terkait menyer ahkan

Ya

Tdk

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Recommend Documents