DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0711-350651 Fax. 0711-350523 E-mail: [email protected], website :www.dinkes,palembang.go.id PALEMBANG

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAHG (LPPD) KATA PENGANTAR .......................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... Dasar Hukum........................................................................................................ A. Bidang Sekretariat ............................................................................................... 1 Bidang Pelayanan Kesehatan .............................................................................. 2 Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan ........................................................... 3 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ................................................... 4 Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan .……………………………………....... 5 BAB II RENCANA STRATEGIS ...................................................................................... Visi Misi Dinas Kesehatan ………………………….......................................... A. Visi …………….................................................................................................. 1 .2. Misi …………………………….......................................................................... Strategi dan kebijakan .......................................................................................... B. 1. Strategi ……......................................................................................................... 2. Kebijakan .............................................................................................................. C. Program ……………............................................................................................ BAB III URUSAN DESENTRALISASI. …………………………………………......... A. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib................................ 1. Program dan Kegiatan ......................................................................................... 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ……………………………….. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ……………………………………............... 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran ……………………………………….............. .5. Proses Perencana Pembangunan ……………………………………………...... .6. Kondisi Sarana dan Prasarana ………………………………………………….. B. Indikator Kinerja Kunci ………………………………………………………... 1. Tataran Pengambilan Kebijakan ………………………………………………... 2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum …………………. 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan ………………………………………………………………………….. BAB IV PENUTUP …………………………………………......... LAMPIRAN A DPA Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 B PROSEDUR KERJA dan INSTRUKSI KERJA C RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 D RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2008 – 2013 E JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL dan STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG F CAKUPAN IMUNISASI PER KELURAHAN DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 G SASARAN MUTU PROGRAM P2. TUBERKULOSI : -Pencapaian Angka CDR Tuberkulosis (+) di Kota Palembang (Penemuan dan Penanganan Penderita Baru Tuberkulosis BTA (+) ) tahun 2013

H DISTRIBUSI PENDERITA DEMAM BERDARAH DENGUE DAN SYNDROME SHOCK DENGUE (+) PERKECAMATAN SE-KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 I ELEMEN DATA IKK dan PENDUKUNG DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB dan PILIHAN J LAPORAN BULANAN PELAYANANAN PERSALINAN dan NIFAS K LAPORAN CAKUPAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA L ELEMEN DATA IKK dan DATA PENDUKUNG DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB dan PILIHAN M REKAPITUALASI DATA BALITA GIZI BURUK PASCA PERAWATAN TAHUN 2013 N LAPORAN CAKUPAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA O RUMAH TANGGA SEHAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 P JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA, KECAMATAN dan PUSKESMAS KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 LAMPIRAN FOTO SURVEY TERHADAP KEPUASAN ATAS PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam

pembangunan

nasional.

Tujuan

diselenggarakannya

pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

1

Palembang Tahun 2008 – 2013, yang berisi visi, misi serta tahapantahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. Tahap-tahap kegiatan pembangunan kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi. Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palembang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota Palembang yaitu “PALEMBANG EMAS 2018 (Elok Madani Aman dan Sejahtera) dan Misi Kota Palembang sebagai berikut : 1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan. 2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat 3. Meningkatkan

ekonomi

kerakyatan

dengan

pemberdayaan

masyarakat kelurahan. 4. Meningkatkan

pembangunan

bidang

keagamaan

sehingga

terciptanya masyarakat yang Religius. 5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di setiap sektor 6. Melanjutkan

pembangunan

Kota

Palembang

sebagai

kota

metropolitan bertaraf internasional, Beradat dan Sejahtera Dari 6 misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan sektor kesehatan adalah misi ke 2 (dua) dan misi ke 6 (Enam)

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

2

1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara; 4. Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008. 6. Undang-undang

Nomor

7

tahun

2005

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 7. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 8. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor ….. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018. 18. Keputusan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013-2018.

1.3

Maksud dan Tujuan Dinas Kesehatan Kota Palembang merupakan lembaga Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Palembang EMAS 2018, Dinas Kesehatan . mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Kesehatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.


4

Adapun

tujuan

disusunnya

Rencana

Strategis

Dinas

Kesehatan Kota Palembang adalah : 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan

yang

berkelanjutan,

terukur,

dapat

dipertanggungjawabkan, masuk akal dan tepat waktu (SMART). 2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, terukur

rinci dan

dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna

efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kota Palembang tahun 2013-2018 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. 3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi. 4. Sebagai

upaya

mengakomodasikan

kebijakan

perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi yang baik antara program, sektor dan instansi yang terkait.


5

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan, yaitu : BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan, walikota

dan

wakil

telaahan visi, misi dan program

walikota

terpilih,

telaahan

renstra

kementrian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok

sasaran,

dan

pendanaan

indikatif

Dinas

Kesehatan. untuk periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya.


6

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG Berisikan uraian indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan.


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN.

Dinas Kesehatan Kota Palembang merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palembang. Dinas

Kesehatan

Kota

Palembang

dibentuk

berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan unsur

pelaksana

urusan

daerah

dibidang

kesehatan

berdasarkan

kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memimpin kegiatan Dinas dari urusan kesekretariatan serta bidang yang ada dalam lingkungan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota. Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

8

b. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Dinas. c.

Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah di bidang kesehatan.

d. Penyelenggaraan

usaha-usaha

pembinaan

terhadap

pelaksanaan

bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta e.

Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.

f.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang terdiri dari : a.

Kepala Dinas

b.

Sekretariat, membawahi :

c.

d.

e.

1.

Sub Bagian Penyusunan Program

2.

Sub Bagian Tata Usaha

3.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : 1.

Seksi Kesehatan Dasar

2.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

3.

Seksi Kesehatan Khusus

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi : 1.

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

2.

Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana

3.

Seksi Penyehatan Lingkungan

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi : 1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan, Pendidikan dan Pelatihan 2. Seksi Registrasi, Perizinan dan Akreditasi 3. Seksi Data dan Informasi Kesehatan


9

f.

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi : 1.

Seksi Jaminan Kesehatan

2.

Seksi Kefarmasian

3.

Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

g.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

h.

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut:


10

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

SUBBAG

SUBBAG KEUANGAN & PERLENGKAPAN

TATA USAHA

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG JAMINAN SARANA KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN DASAR

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI PERENCANAAN, PENDAYAGUNAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

SEKSI PENGENDALIAN WABAH DAN BENCANA

SEKSI REGISTRASI PERIZINAN DAN AKREDITASI

SEKSI SARANA DAN PERALATAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN KHUSUS

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI DATA DAN IFORMASI KESEHATAN

SEKSI KEFARMASIAN

KEL. JABFUNG

KEL. JABFUNG Dokter; Dokter Gigi; Epidemiolog; Nutrisionist; Bidan; Entomolog; Perawat; Gigi Laboratorian; Sanitarian; Renstra DinasPerawat Kesehatan Palembang 2013 - 2018 Penyuluh Kesehatan

UPTD UPTD Puskesmas

KEL. JABFUNG Administrator Kesehatan Perekam Medis11

KEL. JABFUNG

Apoteker; Administrator Kesehatan

KEL. JABFUNG

Perekam Medis; Administrator Kesehatan

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain : 1. Bidang Sekretariat a.

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Penerapan ISO Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

b.

Pembangunan gedung Dinas Kesehatan

c.

Pembangunan Puskesmas Perawatan di kecamatan

d.

Rehabiliitasi Puskesmas dan Pustu

e.

Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas

f.

Puskesmas Keliling

g.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

h.

Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat

i.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

j.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

k.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

l.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

m.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

n.

Penyediaan

Alat

Tulis

Kantor,

Barang

Instalasi

Listrik

Cetakan

dan

Penggandaan o.

Penyediaan

Komponen

/

Penerangan

Bangunan Kantor. Peralatan dan Perlengkapan Kantor p.

Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

undangan q.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

r.

Memfasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

s.

Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor


12

t.

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Peralatan Kerja

u.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

v.

Pelaksanaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian

w.

Pengadaan

pakaian

dinas

dan

perlengkapannya

serta

pakaian khusus x.

Pengembangan Budaya Kerja untuk mendukung Reformasi Birokrasi

y.

Penyusunan laporan keuangan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan SAKIP (Renstra, Rencana Kinerja Tahunan/RKT, Tapkin, LPPD dan EKPPD).

2. Bidang Pelayanan Kesehatan. a. Peningkatan

dan

pelayanan

kesehatan

ibu

hamil

dan

melahirkan b. Peningkatan dan pelayanan kesehatan WUS dan Ibu Nifas c. Peningkatan dan pelayanan kesehatan bayi dan balita d. Audit Maternal Perinatal e. Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi f. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin g. Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang Yodium ( GAKY ), kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya h. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi i. Penanggulangan Gizi Lebih. j. Reorientasi Puskesmas Brain Boster k. Pelayanan kesehatan Intelegensia pada balita, lansia, faktor resiko vaskulair di Puskesmas


13

l. Bimbingan Teknis dan Supervisi ke Puskesmas beserta jaringannya m. Pemantauan kasus rujukan Puskesmas ke RS n. Pemantuan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi o. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan p. Pendampingan pembentukan Bank Darah di Rumah Sakit q. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) r. Deteksi dini gangguan jiwa, katarak dan gangguan THT s. Pengembangan upaya kesehatan kerja dan olah raga t. Pengembangan

Standarisasi

tanaman

obat

bahan

alam

Indonesia u. Pengembangan Pengobatan Tradisional di Puskesmas

3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan a. Pemantauan

Pelaksanaan

Pencegahan

dan

Pengendalian

Infeksi b. Pembentukan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) c. Penyuluhan Lingkungan Sehat d. Pengendalian Dampak Kesehatan e. Pengembangan Kota Sehat f. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga dan Restaurant g. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk h. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah dan ibu hamil i. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit : i. Pneumonia, ii. TB-Paru, Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

14

iii. diare, iv. Rabies, v. Kusta, vi. ISPA, vii. Penyakit Kelamin dan HIV AIDS j. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik k. Diseminasi Informasi Penyakit Tidak Menular l. Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular m. Surveilans epidemiologi n. Siap dan tanggap darurat kejadian luar biasa dan bencana o. Pengendalian kesehatan Matra (Surveilens Kesehatan Haji dan Hiperbarik) p. Pelayanan Kesehatan Lapangan (P3K, Pengobatan Massal, Segel jenazah, pelayanan kesehatan bencana)

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Penempatan SDM sesuai kompetensi c. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis d. Pembangunan dan Pemutahiran Data Standar Pelayanan Kesehatan e. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik dan mobil informasi f.

Penyediaan sarana penyebaran informasi

g. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas h. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan i.

Penyusunan Profil Kesehatan

j.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (LAKIP)

k. Monitoring evaluasi data dan cakupan program


15

5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat b. Pembinaan Kelurahan Siaga c. Sosialisasi Program JKN d. Revitalisasi Posyandu e. Pembinaan Sekolah Sehat f.

Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren

g. Pembinaan Dokter Kecil h. Pembinaan Kader Kesehatan i.

Pembinaan Pramuka Saka Bhakti Husada

j.

Peningkatan Puskesmas

k. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap l.

Peningkatan Puskesmas

m. Reorientasi Puskesmas menjadi Puskesmas PONED n. Pengawasan bahan pangan dan obat berbahaya o. Pelayanan Masyarakat Miskin i. Jaminan Masyakat Miskin ii. Jaminan Persalinan iii. Jaminan Kesehatan Daerah p. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan i. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar ii. Regensia iii. Larvasida iv. Pendistribusian obat q. Pembinaan dan Pemantauan sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta (Puskesmas, RS, BP, Klinik, Apotik Laboratorium) r.

Monitoring obat perbekalan kesehatan di sarana kesehatan


16

s. Kemitraan dengan RSM, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Daerah, Lembaga Pendidikan

2.2.

Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan

Sumber daya aparatur Dinas Kesehatan Kota Palembang sebanyak 1.281 orang dengan tingkat pendidikan yang beragam mulai SD sampai dengan Spesialis/ Magister.

Kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Palembang berdasarkan jenis pegawai, pendidikan formal, pangkat/golongan dan esselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2013

NO

Jenis Kepegawaian

Jumlah

1

Pegawai Negeri Sipil

998

2

Calon Pegawai Negeri Sipil

3

Non PNS

0 283

Jumlah


1281

17

Tabel 2.2 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2013

No.

Golongan

A

B

C

D

E

Jumlah

1.

IV

26

21

15

3

-

65

2.

III

140

-

776

3.

II

7

6

56

85

-

154

4.

I

-

-

3

-

-

3

5.

Non PNS

-

-

-

-

-

283

250 187 199

Jumlah

1281

Tabel 2.3 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

No. Pendidikan

Jumlah

1.

S2/Spesialis

2.

S1/D IV

238

3.

D I/D III

426

4.

SMA

9

5.

SMP

9

6.

SD

Jumlah


36

998

18

Tabel 2.4 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang Berdasarkan Jabatan Tahun 2013

No

Jabatan

Jumlah

1

Struktural

21

2

Jabatan Fungsional

3

Tenaga Teknis Lainnya

4

Arsiparis

5

Staf Administrasi / Tata Usaha

24

Jumlah

998

937 15 1

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang Berdasarkan Jenis Tenaga Tahun 2013

No

Jenis Tenaga

Jumlah

1

Dokter

2

Dokter Spesialis

3

Dokter Gigi

4

Apoteker

5

Bidan

227

6

Perawat

265

7

Perawat Gigi

81

8

Ahli Madya Gizi

35

9

Sanitarian

38

10

Analis

29

11

Asisten Apoteker

64

12

Kesehatan Masyarakat ( S1 )

33

13

Tenaga Non Kesehatan

93


72 9 30 2

19

2.3. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2008 - 2013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Capaian

kinerja

pelayanan

Dinas

Kesehatan

Kota

Palembang

tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7.


20

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang No (1) 1

Indi ka tor Ki ne rja s e s ua i Tuga s da n Fungs i SKPD (2) Angka Us i a Ha ra pa n Hi dup (UHH)

Sa tua n (3)

pe r 1000 ke l a hi ra n hi dup

26.00

3

Ca kupa n ke l ura ha n s i a ga a kti f

%

4

Ca kupa n Pos ya ndu Ma ndi ri

%

7 8 9

10

Ca kupa n pe nja ri nga n % ke s e ha ta n s i s wa SD da n s e ti ngka tnya Oba t Es s e ns i a l ge ne ri k US $ pe r di s a ra na ke s e ha ta n pnddk Ra s i o pus ke s ma s pe r pe r 30.000 s a tua n pe nduduk pnddk Ca kupa n Si s te m % Informa s i Ke s e ha ta n Ca kupa n pe l a ya na n % ke s e ha ta n da s a r ma s ya ra ka t mi s ki n Ca kupa n ke l ura ha n Uni ve rs a l Chi l d % Immuni za ti on (UCI)

11

AFP ra te 2/100.000 pe nduduk

12

Ca kupa n pe ne mua n pe nde ri ta pne umoni a ba l i ta

13 14 15 16 17

Ca kupa n Pe ne mua n pa s i e n ba ru BTA pos i ti f Ca kupa n Pe ne mua n da n Pe na nga na n TB Pa ru Ca kupa n Pe nde ri ta DBD ya ng di ta nga ni Ca kupa n pe ne mua n pe nde ri ta di a re Angka Pre va l e ns i Pe nya ki t HIV

(5) 70.60

2

6

(4)

ta hun

Angka Ke ma ti a n Ba yi (AKB)

5

Ta rge t Ta rge t Ta rge t Indi ka tor SPM IKK La i nnya (6)

Ta rge t Re ns tra SKPD Ta hun 2008

2009

2010

2011

2012

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Re a l i s a s i Ca pa i a n Ta hun Tra ns 2013 (12)

Ra s i o Ca pa i a n pa da Ta hun

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Tra ns 2013 (18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Tra ns 2013 (24)

70

70.00

70.00

70.60

70.60

70.60

-

-

-

-

-

-

3.14

2.00

3.00

2.00

3.08

3.08

-

-

-

-

-

-

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

45.5

50

55

60

70

70

44.9

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.68

200.00

181.82

166.67

142.86

142.86

40

40

40

40

40

40

38.8

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

97.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100

100

100

100

100

50

100

100.00

100.00

100.00

100.00

24.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

48.00

1.2

1

1

1

1.1

1.2

1.2

0.32

0.39

1.04

1.14

0.94

-

32.00

39.00

104.00

103.64

78.33

-

0.94

0.76

0.8

0.84

0.88

0.94

0.94

0.77

0.83

0.80

0.80

0.80

0.80

101.32

103.75

95.24

90.91

85.11

85.11

70

70

70

70

70

70

70

40.54

69.23

69.23

100.00

71.80

71.80

57.91

98.90

98.90

142.86

102.57

102.57

100.00

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100.00

179.87

168.69

100.00

100.00

100.00

100.00

179.87

168.69

100.00

100.00

99

100

100

100

100

100

99

100.00

94.40

100.00

100.00

96.10

100.00

100.00

94.40

100.00

100.00

96.10

8

8

8

8

10

5

8

8.00

8.00

8.00

10.00

5.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100

100

100

100

100

50

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

200.00

80.00 40

100.00

2 2 /100.000 /100.00 pddk 0 pddk %

100.00

%

100.00

%

100

70

70

70

70

70

50

86

70.50

71.22

71.84

72.04

50.00

122.86

100.71

101.74

102.63

102.91

100.00

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

200.00

%

92.00

75

78

82

85

88

50

78

84.90

99.10

87.14

93.66

50.00

104.00

108.85

120.85

102.52

106.43

100.00

%

100.00

100

100

100

100

100

50

100

100.00

100.00

100.00

100.00

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

%

0.5

0.1

0.2

0.3

0.4

<0,5

<0.5

1.28

1.90

-

1.10

-

<0.5

-

-

-

-

-

-

18

Angka Ke ma ti a n ka re na Pe nya ki t Ma l a ri a

pe r 100.000

-

-

-

-

-

-

-

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

19

Ca kupa n ke l ura ha n me nga l a mi KLB di l a kuka n pe nye l i di ka n e pi de mi ol ogi kura ng < 24 ja m

%

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


21

No (1)

20

21

22 23

24

25

Indi ka tor Ki nerja s es ua i Tuga s da n Fungs i SKPD

Sa tua n

(2)

(3)

Tempa t-tempa t umum memenuhi s ya ra t kes eha tan Tempa t pengol a ha n ma ka na n (TPM) memenuhi s ya ra t kes eha tan Kel ua rga mengguna ka n a i r bers i h Ca kupa n pel a ya na n a na k ba l i ta Ca kupa n pemberi a n ma ka na n penda mpi ng ASI pa da a na k us i a 6-24 bul a n kel ua rga mi s ki n Ca kupa n ba l i ta gi zi buruk menda pa tka n pera wa tan

Ta rget Ta rget Ta rget Indi ka tor SPM IKK La i nnya

Ta rget Rens tra SKPD Ta hun

Rea l i s a s i Ca pa i a n Ta hun

2008

2009

2010

2011

2012

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tra ns 2013 (12)

%

95

80

83

85

90

95

%

95

80

83

85

90

%

95

80

85

87

(4)

(5)

Ra s i o Ca pa i a n pa da Ta hun

2008

2009

2010

2011

2012

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Tra ns 2013 (18)

2008

2009

2010

2011

2012

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Tra ns 2013 (24)

50

78

84.20

89.60

90.79

95.39

51.32

97.50

101.45

105.41

100.88

100.41

102.64

95

50

78

84.00

88.66

90.37

95.04

50.62

97.50

101.20

104.31

100.41

100.04

101.24

90

95

100

80.2

89.00

86.69

92.04

95.02

95.59

100.25 104.71

99.64

102.27

100.02

95.59

%

90.00

90

90

90

90

90

50

94.6

79.30

98.99

102.00

90.00

48.97

105.11

88.11

109.99

113.33

100.00

97.94

%

100.00

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100.00

106.10

100.00

100.00

100.00 100.00

100.00

106.10

100.00

100.00

%

100.00

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

0.01

0.023

0.016

0.011

0.012

0.013

-

-

-

-

26

Pros entas e Ba l i ta Gi zi Buruk

%

27

Ca kupa n kunjunga n i bu ha mi l K4

%

95.00

87

90

91

92

93

50

91.1

94.80

95.00

94.50

95.33

49.23

104.71 105.33

104.40

102.72

102.51

98.46

%

90.00

70

75

80

80

80

50

97

100.00

63.00

92.80

84.29

50.44

138.57 133.33

78.75

116.00

105.36

100.88

%

90.00

84.5

87

90

92

94

50

91.3

92.60

93.90

95.83

94.05

49.08

108.05 106.44

104.33

104.16

100.05

98.16

%

90.00

90

90

90

90

90

50

99.2

89.20

93.60

91.60

90.02

48.36

110.22

99.11

104.00

101.78

100.02

96.72

%

80.00

80

80

80

80

80

40

93.6

100.00

83.60

95.39

81.46

46.25

117.00 125.00

104.50

119.24

101.83

115.63

32 Ca kupa n kunjunga n ba yi

%

90.00

90

90

90

90

90

50

104

107.00

100.00

102.60

90.72

48.55

115.56 118.89

111.11

114.00

100.80

97.10

33 Ca kupa n PHBS

%

40

45

50

55

90

50

52.3

60.00

88.00

70.03

78.69

52.56

130.75 133.33

176.00

127.33

87.43

105.12

Ca kupa n kompl i ka s i 28 kebi da na n ya ng di tanga ni Ca kupa n pertol onga n pers a l i na n ol eh na kes 29 ya ng memi l i ki kompetens i kebi da na n Ca kupa n pel a ya na n 30 ni fa s Ca kupa n neona tus 31 denga n kompl i ka s i ya ng di tanga ni

<5%

60

Catatan: Sumber : LAKIP


-

-

Kepala Dinas Kesehatan,

22

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang

Belanja 1. Belanja Tidak langsung a. Belanja Pegawai

34,169,757,636

39,962,843,000

42,810,603,000

45,188,305,000

51,125,013,000 60,791,340,000 33,382,299,147

39,385,185,726 42,013,029,766

44,024,105,107

48,635,423,641 ############

0.977

0.986

0.981

0.974

0.951

3,391,051,073 3,050,624,899

b. Belanja Brg/jasa 2. Belanja langsung a. Belanja Pegawai

4,194,067,500

4,090,445,000

1,252,467,500

1,712,111,000

b. Belanja Brg/jasa

13,924,056,500

12,388,850,840

21,322,932,100

36,634,729,184

4,338,156,000

12,969,546,000

4,639,448,000

8,653,930,500

c. Belanja Modal

1,128,170,500

1,480,906,000

1,106,593,500 509,281,000

0.791

0.643

0.901

0.865

0.908

-595,035,800

41,144,886,405 ############ 11,984,268,804

1,218,888,500 1,149,552,000

3,315,755,020

10,216,221,947 20,751,963,797

36,016,198,842

39,907,389,663 ############

0.861

0.825

0.973

0.983

0.970

5,444,165,981 5,584,624,172

14,508,556,910 8,956,642,500

10,316,598,501

8,447,440,800

14,423,786,210 3,288,259,815

0.972

0.795

0.973

0.976

0.994

2,034,080,182 2,041,252,517

4,217,523,626

2,631,752,500

4,514,128,013

Pembiayaan

Catatan: Matrik ini digunakan untuk menunjukkan pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes PEMBINA TK I NIP. 195705271986121001


23

-441,832,304

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Palembang memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembagan selama lima tahun ke depan.

Salah satu metode yang dipergunakan untuk

melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah Metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Dengan metode SWOT ini, identifikasi lingkungan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah sebagai berikut:

KEKUATAN (S/Strength ) : 1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD) Kota Palembang 2013–2018 3. Pelayanan kepada masyarakat telah tersertifikasi ISO 9001 : 2008 (Dinas Kesehatan dan 4 puskesmas) 4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang telah cukup memadai 5. Sarana dan Prasarana yang memadai di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskeskel 6. Dana APBD Kota yang tersedia 7. Adanya komitmen pimpinan (Eksekutif dan Legislatif) 8. Adanya pembagian wilayan kerja Puskesmas

KELEMAHAN (W/ Weaknesses) : 1. Belum adanya dokumen Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat belum optimal 3. Dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan tenaga kesehatan masih kurang 4. Belum adanya data yang akurat Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

24

5. Program PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) belum optimal dilaksanakan masyarakat 6. Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Paramedis yang belum memadai karena banyaknya tenaga yang pension

PELUANG-PELUANG (O/Opportunities) : 1. Prioritas Pembangunan Kota Palembang pada pendidikan dan kesehatan 2. Dukungan dari media massa dan terbentuknya badan-badan penunjang progran kesehatan (Kelompok Kerja operasional DBD, GERTAK PSN DBD, Komite penanggulangan HIV/AIDS, Pokjanal Posyandu dan Kawasan Tanpa Rokok) 3. Institusi pendidikan kesehatan berada di Kota Palembang 4. Tersedianya dana APBN 5. Adanya kemitraan (RSMH, RSUD BARI, RS Muhammadyah, RS Siti Khadijah) 6. Adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 7. Dukungan dari TP PKK 8. Adanya puskesmas Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) dan Posbindu PTM

TANTANGAN (T/Treaths) : 1. Bertambahnya

sarana

pelayanan

berorientasi hanya kuratif

kesehatan

swasta

yang

dan hanya bersifat bisnis, kurang

memperhatikan standart pelayanan kesehatan yang diatur dalam undang undang 2. Masih adanya penyakit-penyakit Triple Burdden (infeksi klasik, infeksi canggih dan penyakit-penyakit akibat perilaku dan perubahan gaya hidup) Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

25

3. Meningkatnya

tingkat

pencemaran

lingkungan

yang

mempengaruhi status kesehatan 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular 5. Tingginya arus urbanisasi dan Mobilisasi Penduduk 6. Bertambahnya sarana hiburan dan lainnya yang berfungsi ganda


26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Kesehatan Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Anggaran

kesehatan

masih

rendah

(<

5

%)

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum maksimal 3. Endemis terhadap kasus DBD 4. Tingginya kasus penyakit menular khususnya Infeksi Menular Seksual (IMS) dan stigma HIV/AIDS 5. Pola Hidup Bersih dan Sehat dimasyarakat yang masih rendah 6. Program

pembinaan

Rumah

Sakit

masih

kurang

maksimal,

akibatnya RS menjadi kurang kooperatif. 7. Masih ada sarana kesehatan belum memenuhi syarat perizinan 8. Penggunaan obat rasional di puskesmas dan pustu masih rendah 9. Kegiatan lintas sektor masih belum berjalan dengan baik

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Walikota Pemerintahan

Kota

Palembang

dalam

melaksanakan

pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuranukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kota yaitu “PALEMBANG EMAS TAHUN 2018”. Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

27

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Palembang merumuskannya dalam

enam Misi Kota Palembang Tahun 2013-

2018, yaitu : 1.

Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan.

2.

Menciptakan

tata

kelola

pemerintahan

yang

bersih

dan

berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat 3.

Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

4.

Meningkatkan

pembangunan

bidang

keagamaan

sehingga

terciptanya masyarakat yang Religius. 5.

Meningkatkan

pembangunan

yang

adil

dan

berwawasan

lingkungan di setiap sektor 6.

Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Palembang,

maka Dinas Kesehatan Kota Palembang berkaitan

langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke 2 dan Misi ke 6 yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

peningkatan

pelayanan

masyarakat

dan

Melanjutkan

pembangunan Kota Palembang sebagai kota metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera

Beberapa permasalahan pelayanan Kesehatan yang dapat mempengaruhi

pencapaian

Misi

Kota

Palembang

yang

ke

2

“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

peningkatan

pelayanan


masyarakat”

dan

Misi

ke

6 28

“Melanjutkan

pembangunan

Kota

Palembang

sebagai

kota

metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera” adalah sebagai berikut. 1. Kinerja aparatur yang belum optimal 2. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal 3. Sumber Daya Manusia bidang kesehatan yang masih kurang

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 1. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementrian Kesehatan, maka ditetapkan Visi Kementrian Kesehatan, yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan". Misi Kementrian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut: a. Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. b. Melindungi tersedianya

kesehatan upaya

masyarakat

kesehatan

yang

dengan paripurna,

menjamin merata,

bermutu dan berkeadilan c. Menjamin

ketersediaan

dan

pemerataan

sumber

daya

kesehatan d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kementrian Kesehatan, teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, antara lain : Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

29

a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui dana APBN dan DAK b. Progranm Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) c. Penguatan program

/ kegiatan peningkatan kesehatan

masyarakat di Kota Palembang

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kendala internal Kementrian Kesehatan yang harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang antara lain : a. Petunjuk pelaksanaan teknis dan Sosialisasi Program JKN terhadap lintas sektor yang belum optimal b. Masih terbatasnya penyediaan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. c. Dukungan pembiayaan yang masih kurang

2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan,

maka

ditetapkan

Visi

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Sumatera Selatan, yaitu “Masyarakat Sumatera Selatan yang Sehat

untuk

Membangun

Bangsa

dan

Negara

dengan

Mengoptimalkan Anggaran Kesehatan dan Seluruh Potensi untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas”. Untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

Dinas

Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Misi sebagai berikut : 1) Menjamin pelayanan kesehatan yang Berkualitas bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan.


30

2) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui

pendidikan

kesehatan

kepada

masyarakat

dan

pemberdayaan masyarakat. 3) Meningkatkan profesionalitas SDM Kesehatan. 4) Mengutamakan upaya peningkatan tidak

mengabaikan

upaya

dan pencegahan dengan

pengobatan

dan

pemulihan

kesehatan. Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, antara lain : a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertekad untuk mencegah, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani terhadap kebutuhan

pelayanan

kesehatan

melalui

Jaminan

Sosial

Kesehatan Semesta. b. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat akan berdampak positif terhadap penurunan beban anggaran kesehatan untuk biaya pengobatan (kuratif). c. Pemerintah

Provinsi

Sumatera

Selatan

akan

mendorong

peningkatan jumlah SDM Kesehatan professional yang berakhlakul karimah; jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif; dengan cara perbaikan mutu kurikulum pendidikan Kesehatan yang memadukan

aspek

ilmiah

dan

spiritual,

serta

melakukan

pembinaan yang berkelanjutan d. Paradigma baru pembangunan kesehatan menempatkan pelayanan kesehatan bukan hanya di Rumah Sakit dan Poliklinik atau pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi menyembuhkan dan memulihkan,

tetapi

mencakup


dan

mengutamakan

upaya

31

peningkatan (promotif) dan upaya pencegahan (preventif) dengan sasaran utama kelompok atau masyarakat yang sehat. e. Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kelemahan internal Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang harus

ditekan

serendah

mungkin,

dan

diminimasi

oleh

Dinas

Kesehatan Kota Palembang antara lain: a. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan dari segi kuantiítas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan terus. Perlu adanya analisa SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang akan menduduki struktur baru Dinas yang sesuai dengan PP No. 38/2007, PP No. 41/2007 dan Kepmenkes No. 267/2008 b. Sistem Manajemen Database masih lemah, sehingga informasi tentang pencapaian hasil pembangunan kesehatan masih sulit didapatkan, sehingga kesulitan dalam menetapkan pencapaian indikator kesehatan. c. kurang

optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan

meningkatnya prevalensi kurang gizi, yang dapat membahayakan kelangsungan

dan

kualitas

SDM

masa

mendatang

yang

diakibatkan jumlah penduduk miskin yang bertambah, angka pengangguran

bertambah,

Kultur

dan

perilaku

serta

tingkat

pendidikan masyarakat yang rendah,

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kota

Palembang

mengembangkan rencana Penyediaan sarana kesehatan didasarkan Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

32

pada kebutuhan jumlah penduduk yang akan dilayani, disertai dengan

upaya-upaya

peningkatan

pelayanan

kesehatan

dan

pemerataan kesempatan memperoleh layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Berdasarkan penelaahan aspek-aspek RTRW, yang meliputi: 1. Struktur tata ruang saat ini; 2. Rencana struktur tata ruang; 3. Pola ruang saat ini; 4. Rencana pola ruang; dan 5. Rencana Indikasi program pemanfaatan ruang.

Memberikan kesempatan dan peluang kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk melaksanakan hal hal sebagai berikut :

(1)

Kawasan tempat bangunan fasilitas kesehatan berada antara lain kawasan RS. Muhammad Husein, RSUD Palembang BARI, RS. RK. Charitas, RS Siti Khodijah, kawasan puskesmas dan lainnya.

(2)

Pengembangan

puskesmas

dan

puskesmas

pembantu

dilakukan secara merata ke seluruh wilayah kota.

(3)

Pengembangan Puskesmas non perawatan menjadi puskesmas perawatan atau rumah sakit tingkat pratama.

Telaahan

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

(KLHS)

ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan

Ruang

yang


direncanakan

diharapkan

dapat 33

mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan. Maka Dinas Kota Palembang melaksanakan : (1)

Pengawasan terhadap lingkungan / sarana dan prasana umum seperti pasar, terminal dll

(2)

Penyediaan sarana pengolahan limbah medis (insenerator) dibeberapa puskesmas

(3)

Pemantauan terhadap penyediaan air minum ? Depot air minum yang ada di Kota Palembang secara berkala

(4)

Mengatasi

danpak

lingkungan

pembuangan

samaph

/

melakukan penyemprotan TPA dan TPS yang ada di Kota Palembang

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan, adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Jaminan Kesehatan masyarakat

2.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang optimal dan bermutu

3.

Pengentasan masalah penyakit menular dan tidak menular

4.

Peningkatan mutu layanan kesehatan

5.

Peningkatan

kesehatan

ibu

dan

anak

serta

kesehatan

reproduksi 6.

Perbaikan gizi masyarakat

7.

Peningkatan kemitraan pada lintas sektor dan Pemberdayaan masyarakat


34

8.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

9.

Penguatan sistem informasi kesehatan

10. Peningkatan kualitas lingkungan 11. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus


35

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isuisu

strategis

yang

masih

harus

diselesaikan

Pemerintah

Kota

Palembang, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (stakeholders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu

4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Palembang Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang “Palembang EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018 sebagai berikut: “Tercapainya Palembang Sehat ”. Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas Kesehatan

bertanggung

jawab

untuk

mengemban

amanah

yang

diberikan Walikota Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang

baik

dan

masyarakat, “Terwujudnya

sesuai

seperti

standar

yang

masyarakat

Departemen

dinyatakan Indonesia

dalam yang

Kesehatan visi damai,

RI

pada

GBHN

yaitu

demokratis,

berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air


36

berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin”.

4.1.1 Misi Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Kesehatan Kota Palembang, dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Masyarakat; 3. Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan serta Sarana dan Prasarana yang bermutu Prima; 4. Menurunkan Risiko Kesakitan dan Kematian.

Penetapan misi tersebut, dilatarbelakangi oleh hal sebagai berikut: Misi Pertama ditetapkan untuk merespon tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya tanggung jawab pemerintah beserta masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta dapat hidup sehat sehingga dapat bekerja untuk mencari nafkah/produktif. Oleh masyarakat

karena untuk

itu

diperlukan

berpartisipasi

kerja dalam

sama

pemerintah

melaksanakan

dan

program

kesehatan agar mendapatkan manusia yang berkualitas sehingga mampu mandiri. Melihat luasnya wilayah dan besarnya sasaran yang dihadapi serta keterbatasan sumber daya (resources) yang ada perlu dikembangkannya kerja sama dalam pembangunan kesehatan Kota Palembang antara lain: 1. Kemitraan dalam pendanaan Dalam

pelaksanaan

kerjasama

dalam

hal

pembangunan pembiayaan

kesehatan

perlu

dibina

kesehatan.

Penggalangan

kemitraan yang dilakukan baik yang bersifat lintas sektor antar Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018

37

instansi

pemerintah

maupun

dengan

BUMN,

swasta

dan

masyarakat. 2. Kemitraan dalam kegiatan Luasnya

wilayah

kota

Palembang

dengan

tidak

meratanya

pemukiman penduduk serta kurangnya jumlah tenaga kesehatan merupakan keterbatasan yang mengharuskan Dinas Kesehatan membangun kemitraan. Kemitraan ini baik lintas program maupun lintas sektor yang berbentuk suatu kegiatan dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kemitraan dengan unsur pemerintah / lintas sektoral dalam hal pembangunan kesehatan seperti pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Misi kedua dilandasi pemikiran bahwa peningkatan profesionalitas sumber daya manusia bidang kesehatan termasuk penyelenggara pelayanan kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan, puskesmas, dan puskesmas pembantu adalah hal yang mutlak seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan bekerja sesuai dengan Standard Of Procedure (SOP) yang ditetapkan.

Misi

ketiga

merupakan

suatu

upaya

agar

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan masyarakat di Kota Palembang dapat dilaksanakan dengan baik serta

dapat

memberikan

pelayanan

kesehatan

dengan

sarana

dan

prasarana yang prima kepada masyarakat yang memerlukan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat dan nyaman. Isu pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu prima adalah krusial. Pelayanan kesehatan seharusnya didapatkan secara merata dan adil kepada seluruh kelompok target. Masyarakat kaya, masyarakat miskin, masyarakat tengah kota, dan masyarakat pinggiran kota semuanya memiliki akses kepada pelayanan kesehatan yang prima.


38

Misi keempat Menurunkan risiko kesakitan dan kematian upaya

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

merupakan

masyarakat

dengan

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) serta meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Balita Kurang Gizi.

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1


39

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Renstra 2013 - 2018 Dinas Kesehatan Kota Palembang

Kota Palembang

VISI : PALEMBANG EMAS 2018 MISI : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNATIONAL BERADAT DAN SEJAHTERA

Dinas Kesehatan

VISI : TERCAPAINYA PALEMBANG SEHAT MISI : 1. MENINGKATKAN KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. MENINGKATKAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA KESEHATA 3. MENINGKATKAN DAN MEMELIHARA PELAYANAN KESEHATAN SERTA SARANA DAN PRASARANA YANG BERMUTU PRIMA 4. MENURUNKAN RESIKO KESAKITAN DAN KEMATIAN

MISI I 1.1.

: Meningkatkan kemitraan dan Tujuan Meningkatkan Umur 1.1.1. Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.

pemberdayaan masyarakat Sasaran Meningkatnya 1.1.1.1. kemitraan pada lintas 1.1.1.2. sektor dan pemberdayaan masyarakat

1.1.2. Meningkatkan 1.1.2.1. kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat 1.1.1.3.

Strategi Meningkatkan Cakupan kelurahan siaga aktif Meningkatkan Cakupan Posyandu Mandiri

Arah Kebijakan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan strategi pemberdayaan/penggeraka n masyarakat melalui UKBM, yg didukung oleh bina suasana dan advokasi , mengembnagkan jejaring promosi kesehatan bagi

Program Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (19)

Kegiatan 19.01. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1. Pembinaan Kelurahan Siaga 2. Sosialisasi Program JSN 3. Revitalisasi Posyandu 4. Pembinaan Sekolah Sehat /UKS 5. Pembinaan Pos. Kes.Pesantren 6. Pembinaan Dokter Kecil 7. Penjaringan Kesehatan siswa 8. Pertemuan lintas sektor / program

Meningkatkan Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Pembinaan Pramuka saka Bhakti Husada

Meningkatkan Cakupan penjaringan kesehatan SD dan tingkatnya

19.04. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan


40

MISI II : Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia Tujuan Sasaran 2.1. Meningkatkan Umur 2.1.1. Meningkatkanya 2.1.1.1. Harapan Hidup (UHH), Kualitas Pelayanan Menurunkan Angka Kantor Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.

Strategi Meningkatkan Tingkat Pelayanan Administrasi perkantoran

Arah Kebijakan Program Meningkatkan sumberdaya Program Pelayanan kesehatan untuk Administrasi Perkantoran mengembangkan sistem perencanaan dan pendayagunaann SDM kesehatan

diarahkan untuk menunjang kegiatan dan kinerja sumberdaya kesehatan diarahkan untuk mengembangkan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan serta manajemen SDM Kesehatan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

2.1.1.2.

Meningkatkan Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Senam Kesegaran Jasmani Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.1.1.3.

Meningkatkan Tingkat Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.1.1.4.

Meningkatkan Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten Meningkatkan Rasio dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pengembangan Sistem dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaporan Capaiana Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2.1.1.5.


41

MISI III : Meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 3.1. Meningkatkan Umur 3.1.1. Meningkatnya sarana 3.1.1.1 Meningkatkan Penggunaan diarahkan untuk Harapan Hidup (UHH), prasarana dan Obat Generik di sarana meningkatkan fisik, kinerja Menurunkan Angka kualitas pelayanan kesehatan dan fungsi Puskesmas Kematian Ibu Melahirkan, kesehatan serta jaringannya. Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang. 3.1.1.2 Meningkatkan Rasio diarahkan untuk Puskesmas per satuan meningkatkan manajemen penduduk dan pemanfaatan data Puskesmas serta fasilitas kesehatan masyarakat 3.1.1.3 Meningkatkan Cakupan Sistem Informasi Kesehatan

Program Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Upaya Kesehatan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Upaya Kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan Puskesmas

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Perairan

3.1.2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus

3.1.1.4

Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar Program Upaya Kesehatan Pemeliharaan dan Pemulihan yang konferehensif, Masyarakat Kesehatan terintegrasi dan bermutu terutama bagi bayi , anak, ibu hamil, kelompok madsyarakat risiko tinggi Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (JSN. BLUD, Dokter PTT dan Tenaga Medis dan Paramedis)


42

3.1.1.5

3.1.3. Meningkatnya status Gizi masyarakat

3.1.1.6

Meningkatkan Cakupan Pelayanan Rujukan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin

Meningkatkan Cakupan pelayanan anak balita

3.1.1.7

Meningkatkan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

3.1.1.8

Meningkatkan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

3.1.4. Meningkatnya Kualitas 3.1.1.9 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Reproduksi

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Meningkatnya gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan gerakan kadarzi, promosi ASI ekslusif, suplemen zat gizi dan menerapkan sistem kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa masalah gizi secara

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Program Pengawasan Obat Peningkatan Pengawasan Obat Dan dan Makanan Makanan Pengembangan Standarisasi Program Pengembangan Tanaman Obat dan Bahan Alam Obat Asli Indonesia Indonesia Program Kemitraan Kemitraan Peningkatan Kualitas Peningkatan Pelayanan Dokter dan Paramedis Kesehatan Pengembangan Pengobatan Tradisional di Puskesmas Program Perbaikan Gizi Penyusunnan Peta Informasi Masyarakat Masyarakat Kurang Gizi

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Penanggulangan KEP, GAKY, Kurang Vitamin A dan Zat Gizi Lainnya

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

3.1.1.10

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Program Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

3.1.1.11

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas

Program peningkatan Pelayanan Anak Balita

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

3.1.1.12

3.1.1.13


Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

43

Tabel 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Target Kinerja Sasaran pada Tahun TUJUAN

1

2

3

4

(1) Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH)

SASARAN (2) Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat

Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan Menurunkan Angka Kematian Bayi

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

(3)

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Trans 2018 (10)

1

Cakupan desa siaga aktif

%

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

80.00

2

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3

Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

%

60.00

61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

US $ per pnddk

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

pkm

3

5

7

8

10

12

%

0.00

50.00

75.00

100.00

100.00

100.00

pkm

39

39

40

40

41

42

%

100

100

100

100

100

100

4

5

6

7 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus

2013

8

Obat essensial generik di sarana kesehatan Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin


44


SASARAN

(1)

(2)

INDIKATOR SASARAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Trans 2018 (10)

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

11

Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan peyakit tidak menular

pkm

7

8

9

10

11

12

12

Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek

80

90

100

110

120

120

13

Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm

1

1

2

4

6

8

14

Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik

8

12

14

16

18

20

15

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

90

100

100

100

100

100

16

AFP rate 2/100.000 penduduk

%

100

100

100

100

100

100

9

10

Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

SATUAN

(3) Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin


45


SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

(1)

(2)

(3) 17

18

19

20

21

Meningkatnya kualitas lingkungan

22

23

24

Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

25

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif Cakupan Penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan diare Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang < 24 jam Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan Keluarga menggunakan air bersih Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin


2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Trans 2018 (10)

%

85

100

100

100

100

100

%

85

100

100

100

100

100

/100.000 pddk

53

52

51

50

49

49

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

80

81

82

83

84

85

%

80

81

82

83

84

85

%

90

91

92

93

94

95

%

100

100

100

100

100

100

46


SASARAN

(1)

(2)

INDIKATOR SASARAN

26 Meingkatnya kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan Reproduks

27 28 29 30

31

32

Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor

(3) Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan pelayanan kesehatan Lansia Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas

SATUAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Trans 2018 (10)

%

100

100

100

100

100

100

%

90.00

90,5

91.00

91,5

92.00

92,5

%

70

71

72

73

74

75

%

93

94

94,5

95

95

95

%

80

80

80

80

80

80

%

90

90

90

90

90

90

%

90

90,5

91

91,5

92

93

33

Cakupan KB Aktif

%

70

71

71

72

73

74

34

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

80

80

80

80

80

80

35

Cakupan kunjungan bayi

%

90

90

90

90

90

90

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

36

37

Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur


47


SASARAN

(1)

(2)

INDIKATOR SASARAN

38 39

40

(3) Tingkat Disiplin Aparatur Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

SATUAN

2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Trans 2018 (10)

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100


Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes PEMBINA TK I NIP. 195705271986121001


48

MOTTO Motto yang terus menerus dikumandangkan oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Palembang dapat berkontribusi positif dalam menanamkan mental kerja yang sesuai dengan motto yang dipegang dan selanjutnya dapat membantu efektifitas dan efisiensi organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang secara umum. Motto yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah;

BEKERJA DAN MELAYANI DENGAN IKHLAS

KEBIJAKAN MUTU Kebijakan Mutu adalah komitmen untuk memenuhi persyaratan dan terus menerus memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu yang juga berisi pernyataan resmi Top Management mengenai tujuan dan arah kinerja yang akan dicapai dan terdokumentasi dengan baik di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kebijakan Mutu Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang Bertekad Melaksanakan Pelayanan yang Bermutu Prima dan Bermitra dengan Semua Pihak Demi Tercapainya Palembang Sehat.

BUDAYA KERJA Budaya kerja merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh insan kesehatan serta anggota organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugas. Budaya Kerja yang berkembang dalam suatu organisasi menjadi semangat bagi anggota organisasi dalam berkarya. Budaya Kerja yang ada dan disepakati di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah

SMART

(Sustainable, Measureable, Accountable,

Reasonable, Timely) yang diterjemahkan sebagai berikut : 49

1. Berkelanjutan 2. Terukur 3. Dapat dipertanggungjawabkan 4. Masuk Akal 5. Tepat Waktu

Budaya kerja pertama menyiratkan bahwa seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dilakukan

dan

diupayakan secara terus-menerus sehingga derajat kesehatan masyarakat Kota Palembang dapat ditingkatkan.

Budaya kerja kedua merupakan landasan bahwa seluruh kegiatan dan upaya pelayanan kesehatan mempunyai latar belakang dan tujuan yang jelas dan dapat diukur.

Budaya kerja ketiga, keempat dan kelima dilandasi pemikiran bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Palembang dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilaksanakan dengan tepat, cepat, nyaman dan masuk akal.

4.2. Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Dinas

Kesehatan

Kota

Palembang Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Kota Palembang, maka tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran 50

sampai tahun 2015, namun sesuai dengan periode pemerintahan terpilih sampai dengan 2013 – 2018, maka tujuan

pembangunan kesehatan

ditetapkan sampai tahun 2018, yaitu : 1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup dari 69,9 tahun menjadi 70,6 tahun; 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup. 3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 307 menjadi 266 per 100.000 kelahiran hidup. 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita sampai dengan < 5%.

Misi Pertama mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan : Meningkatkan

Umur

Harapan

Hidup

(UHH),

Menurunkan

Angka

Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang. Sasaran : 1.1.1. Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat 1.1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Misi kedua mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut: Tujuan : Meningkatkan

Umur

Harapan

Hidup

(UHH),

Menurunkan

Angka

Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang. Sasaran: 2.1.1. Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor

51

Misi ketiga mempunyai tujuan sebagai berikut: Tujuan : Meningkatkan

Umur

Harapan

Hidup

(UHH),

Menurunkan

Angka

Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang Tujuan: Sasaran: 3.1.1. Meningkatnya

sarana

prasarana

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan 3.1.2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus 3.1.3. Meningkatnya status Gizi masyarakat 3.1.4.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Reproduksi

Misi keempat mempunyai tujuan sebagai berikut: Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan 4.1.1. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 4.1.2. Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi 4.1.3.

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang

4.3. Strategi dan Kebijakan Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut: A. Strategi 1.

Meningkatkan cakupan kelurahan siaga aktif

2.

Meningkatkan Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 52

3.

Meningkatkan

Cakupan

penjaringan

kesehatan

SD

dan

tingkatnya 4.

Meningkatkan Penggunaan Obat Generik di sarana kesehatan

5.

Meningkatkan puskesmas berstandar manajemen Mutu ISO

6.

Meningkatkan cakupan alat kesehatan essensial puskesmaas yang terkaliberasi

7.

Meningkatkan jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

8.

Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

9.

Meningkatkan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

sarana

kesehatan

rumah

sakit

(RS)

di

kabupaten/kota 10.

Meningkatkan Cakupan Pelayanan Rujukan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin

11.

Meningkatkan cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular

12.

Meningkatkan

cakupan

sarana

yang

diperiksa

makanan

kadaluarsa 13.

Meningkatkan puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

14.

Meningkatkan

jumlah

klinik

upaya

kesehatan

kerja

di

perusahaan 15.

Meningkatkan Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita TB Paru positif

16.

Meningkatkan Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita DBD (Demam Berdarah Dengue)

17.

Meningkatkan penemuan dan penanggulangan penderita diare

18.

Meningkatkan cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita

19.

Meningkatkan cakupan penanggulangan AFP rate per 100.000 penduduk yang berusia < 15 tahun 53

20.

Meningkatkan

cakupan

Kelurahan

UCI

(Universal

Child

Immunization) 21.

Meningkatkan cakupan Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

22.

Meningkatkan cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

23.

Meningkatkan cakupan penggunaan Air Bersih Rumah Tangga

24.

Meningkatkan cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

25.

Meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

26.

Meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

27.

Meningkatkan cakupan pelayanan anak balita

28.

Meningkatkan cakupanan pelayanan kesehatan lansia

29.

Meningkatkan cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

30.

Meningkatkan cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

31.

Meningkatkan cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

32.

Meningkatkan cakupan Pelayanan Nifas

33.

Meningkatkan cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

34.

Meningkatkan cakupan Kunjungan Bayi

35.

Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif

36.

Meningkatkan ketersediaan rumah sakit pratama

37.

Meningkatkan ketersediaan alat kesehatan untuk rumah sakit pratama

38.

Meningkatkan Tingkat Pelayanan Administrasi perkantoran

39.

Meningkatkan Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

40.

Meningkatkan Tingkat Disiplin Aparatur

41.

Meningkatkan Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten 54

42.

Meningkatkan Rasio dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu

B. Kebijakan 1.

Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan

2.

Menyediakan

perlengkapan

Puskemas

dan

Puskesmas

Pembantu. 3.

Meningkatkan pelayanan keseshatan masyarakat

4.

Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat

5.

Promosi

kesehatan

dilaksanakan

dan

dengan

pemberdayaan

strategi

masyarakat

pemberdayaan/penggerakan

masyarakat melalui UKBM, yg didukung oleh bina suasana dan advokasi, mengembangkan jejaring promosi kesehatan bagi petugas kesehatan dan masyarakat 6.

Meningkatkan sumberdaya kesehatan untuk mengembangkan sistem perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan

7.

Menunjang kegiatan dan kinerja sumberdaya kesehatan

8.

Mengembangkan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan serta manajemen SDM Kesehatan.

9.

Meningkatkan

fisik,

kinerja

dan

fungsi

Puskesmas

serta

jaringannya. 10. Meningkatkan manajemen dan pemanfaatan data Puskesmas serta fasilitas kesehatan masyarakat lainnya 11. Upaya Kesehatan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 12. Upaya Kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat 13. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang konfrehensif, terintegrasi dan 55

bermutu terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat risiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut. 14. Meningkatnya gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan gerakan kadarzi, promosi ASI Ekslusif, suplemen zat gizi dan menerapkan sistem kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa masalah gizi secara berhasil dan berdaya guna. 15. Mendorong peran, membangun komitmen dan menjadi bagian integral

pembangunan

kesehatan

dalam

mewujudkan

Palembang sehat dan produktif terutama bagi masyarakat rentan dan miskin. 16. Mengembangkan

dan

memperkuat

jejaring

surveilans

epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit maupun KLB. 17. Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit sehingga mampu menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat hingga tingkat kelurahan, 18. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat di setiap tatanan.

56

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai tugas pokok dan

bidang Kesehatan, maka dalam menetapkan program

kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018. Untuk mencapai visi dan misi

Dinas Kesehatan Kota Palembang dan

mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

5.1 Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f) Penyediaan Alat tulis kantor g) Penyediaan

Barang

Cetakan

dan

Penggandaan

(Cetakan

/

Penggandaan / Ponsen karcis) h) Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan

kantor i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 57

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan k) Penyediaan makanan dan minuman l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah m) Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional b) Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor e) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (pakaian seragam) b) Pengadaan pakaian kegiatan khusus c) Senam Kesegaran Jasmani 4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan pelatihan formal b) Pendidikan dan pelatihan informal

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), LPPD / EKPPD. b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran c) Penyusunan pelaporan keuangam akhir tahun

6.

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kendaraan pusling dan pembangunan puskesmas serta pustu b) DAK Pelayanan Farmasi c) DAK Pelayanan Dasar - Pengadaan mobil puskesmas keliling/ambulance - Pembangunan gedung Puskesmas Pembantu 58

7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Larvasida dan Reagensia)

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a)

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

b) Peningkatan Kesehatan Masyarakat c)

Peningkatan

Pelayanan

dan

Penanggulangan

Masalah

Kesehatan d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 9. Program Pengawasan Obat dan Makanan a)

Peningkatan

Pengawasan

keamanan

pangan

dan

obat

bahan

bahan

berbahaya 10.

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia a) Pengembangan

Standarisasi

tanaman

alam

Indonesia 11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat a)

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

b)

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

c)

Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada

12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a)

Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi

b)

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

c)

Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang Yodium ( GAKY ), kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

d)

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

e)

Penanggulangan Gizi Lebih

59

13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a)

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

b)

Penyuluhan Lingkungan Sehat

c)

Pengendalian dampak kesehatan lingkungan

d)

Pengembangan Kota Sehat

14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a)

Penyemprotan / fogging sarang nyamuk

b)

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

c)

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

d)

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a)

Penyusunan Standarisasi pelayanan Kesehatan

b)

Evaluasi dan Pengembanggan Standar Pelayanan Kesehatan

c)

Pembangunan dan Pemutahiran Data Standar Pelayanan Kesehatan

16. Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

&

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan a)

Pembangunan Puskesmas

b) Pembangunan Puskesmas Pembantu c)

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

d) Pengadaan puskesmas keliling e)

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

f)

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

17. Program pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Ruah sakit Mata a)

Pembangunan rumah sakit

b) Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit 18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan a)

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic

b) Kemitraan pengobatan lanjutan agi pasien rujukan 60

19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak a)

Penyuluhan kesehatan anak balita

b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita c)

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan b) Pendidikan dan pelatihan perawatan lansia 21. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan a) Pengawasan

dan

Pengendalian

Keamanan

dan

Kesehatan

dan

Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga b) Pengawasan

dan

Pengendalian

Keamanan

Makanan Restaurant 22. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Malahirkan Dan Anak a)

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu c)

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

5.2 Pendanaan Indikatif Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Palembang selama 5 tahun dari APBD Kota Palembang Tahun 2013-2018 ditargetkan sebesar Rp. 310.000.000.000,- (Tiga ratus sepuluh milyar rupiah)

Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator

kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.2.

61

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator

kinerja

merupakan

alat

untuk

mengukur

tingkat

keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertangungjawaban dan

merupakan komponen yang

sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai berikut: 1. Cakupan desa siaga aktif 2. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya 3. Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat 4. Obat essensial generik di sarana kesehatan 5. Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO 6. Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi 7. Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan 8. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 9. Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota 10 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 11 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan peyakit tidak menular Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018

Page 71

12. Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) AFP rate 2/100.000 penduduk Cakupan penemuan penderita pneumonia balita Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif Cakupan Penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan diare Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang < 24 jam 22. Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan 23. Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan 24. Keluarga menggunakan air bersih 25. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 26. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 27. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 28. Cakupan pelayanan kesehatan Lansia 29. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 30. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 31. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 32. Cakupan pelayanan nifas 33. Cakupan KB Aktif 34. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 35. Cakupan kunjungan bayi 36. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 37. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur 38. Tingkat Disiplin Aparatur 39. Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten 40. Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Secara rinci Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018

yang

Mengacu

pada

tujuan

dan

sasaran

RPJMD

Kota

Palembang sebagaimana tersebut pada tabel 6.1. Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018

Page 72

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

(1) 1 2

3

4

Indikator

Satuan

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Realisasi Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2013

2014

2015

2016

2017

Trans 2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Cakupan desa siaga aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

%

100

70

70

70

70

70

80

80

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

78,69

60

61

62

63

64

65

65

Obat essensial generik di sarana kesehatan

US $ per pnddk

0,94

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

pkm

1

3

5

7

8

10

12

12

Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

%

0

0.00

50.00

75.00

100.00

100.00

Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan

pkm

39

39

39

40

40

41

42

42

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

100

100

100

100

100

100

100

100

5 Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO 6

7

8 9

10

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018

100.00

Page 73

No

11

12

13

14

15

16

Indikator

Satuan



2013

2014

2015

2016

2017

Trans 2018


Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm

0

7

8

9

10

11

12

12

Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek

80

80

90

100

110

120

120

120

Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm

0

1

1

2

4

6

8

8

klinik

0

8

12

14

16

18

20

20

%

100

90

100

100

100

100

100

100

%

180

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) AFP rate 2/100.000 penduduk

17

Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

%

100

85

100

100

100

100

100

100

18

Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif

%

72,04

85

100

100

100

100

100

100

19

Cakupan Penderita DBD yang ditangani

/100.000 pddk

92,76

53

52

51

50

49

49

49

20

Cakupan penemuan dan penanganan diare

%

100

100

100

100

100

100

100

100

21

Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang < 24 jam

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

%

95,39

80

81

82

83

84

85

85

22


Page 74

No

23

Indikator

Satuan



2013

2014

2015

2016

2017

Trans 2018


Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

%

95,04

80

81

82

83

84

85

85

24

Keluarga menggunakan air bersih

%

95,02

90

91

92

93

94

95

95

25

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

%

100

100

100

100

100

100

100

100

26

Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

%

100

100

100

100

100

100

100

100

27

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

%

90

90.00

90,5

91.00

91,5

92.00

92,5

92,5

28

Cakupan pelayanan kesehatan Lansia

%

72,6

70

71

72

73

74

75

75

29

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

95,33

93

94

94,5

95

95

95

95

30

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

84,29

80

80

80

80

80

80

80

31

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

%

94,05

90

90

90

90

90

90

90

32

Cakupan pelayanan nifas

%

90,02

90

90,5

91

91,5

92

93

93

33

Cakupan KB Aktif

%

77,8

70

71

71

72

73

74

74

34

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

81,46

80

80

80

80

80

80

80

35

Cakupan kunjungan bayi

%

90,72

90

90

90

90

90

90

90

36

Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

100

100

100

100

100

100


Page 75

No

Indikator

Satuan



2013

2014

2015

2016

2017

Trans 2018


37

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur

%

100

100

100

100

100

100

100

100

38

Tingkat Disiplin Aparatur

%

100

100

100

100

100

100

100

100

39

Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten

%

100

100

100

100

100

100

100

100

40

Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

%

100

100

100

100

100

100

100

100


Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes


Page 76

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang. Pencapaian visi “Tercapainya Palembang Sehat“ tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kota Palembang. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Palembang.


Page 81

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: VI MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018 POKOK BAHASAN: MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK, PALEMBANG KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL

Materi: TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 -2018

VISI : PALEMBANG ELOK, MADANI, AMAN, DAN SEJAHTERA 2018 MISI VI : Meningkatkan pembangunan Kota Palembang yang elok, Palembang Kota Metropolitan bertaraf internasional Tujuan

Sasaran

Strategi Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Pengembangan pendidikan berstandar nasional dan internasional

Mengembangkan pendidikan berstandar nasional dan internasional

Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat

Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat

Arah kebijakan

Meningkatnya jangkauan dan pemerataan layanan kesehatan dasar

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, mandiri dan berdaya saing tinggi

Meningkatkan cakupan tenaga dokter, bidan dan perawat di Puskesmas, RSUD dan Puskesmas Pembantu (Tenaga Kesehatan) Menyediakan perlengkapan Puskemas Pembantu, Puskesmas dan RSUD Meningkatkan status gizi masyarakat Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas alat dan obat kontrasepsi Meningkatkan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi

Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera

Peningkatan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga berencana

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Meningkatnya pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olahraga

Meningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu

Meningkatnya perlindungan budaya lokal

Peningkatan aktualisasi budaya lokal

Berkembangnya kepariwisataan berbasis sungai

Pengembangan objek dan daya tarik wisata terutama di kawasan strategis sepanjang tepian Sungai Musi

Peningkatan kualitas perpustakaan dan promosi budaya baca Peningkatan upaya jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat

Mewujudkan perlindungan sosial kemasyarakatan

Mewujudkan kota metropolitan yang tertata

Mewujudkan pelesatrian budaya dan kepariwisataan

Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak Meningkatkan prestasi olahraga di forum regional, nasional dan internasional Meningkatkan pelayanan kepustakaan umum Meningkatkan upaya penguatan kelembagaan dalam menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat misnin dan kaum rentan sosial Meningkatkan layanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak Sinkronisasi perencanaan lintas sektor pembangunan Mengembangkan kearifan budaya yang berkarakter dan berkepribadian Meningkatkan revitalisasi kawasan bersejarah dan konservasi cagar budaya Meningkatkan pengelolaan dan kerjasama kemitraan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD NOMOR : TANGGAL :

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: VI MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018 POKOK BAHASAN: MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK, PALEMBANG KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL

Materi: TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 -2018

VISI : PALEMBANG ELOK, MADANI, AMAN, DAN SEJAHTERA 2018 MISI VI : Meningkatkan pembangunan Kota Palembang yang elok, Palembang Kota Metropolitan bertaraf internasional Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Pengembangan pendidikan berstandar nasional dan internasional

Mengembangkan pendidikan berstandar nasional dan internasional

Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat

Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat

Menyediakan perlengkapan Puskemas Meningkatnya jangkauan dan pemerataan layanan kesehatan dasar Pembantu, Puskesmas Meningkatkan pelayanan keseshatan masyarakat Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, mandiri dan berdaya saing tinggi

Meningkatkan kualitas alat dan obat kontrasepsi Meningkatkan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

Peningkatan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga berencana

Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olahraga Peningkatan kualitas perpustakaan dan promosi budaya baca

Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak Meningkatkan prestasi olahraga di forum regional, nasional dan internasional Meningkatkan pelayanan kepustakaan umum

Meningkatnya pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Peningkatan upaya jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat

Meningkatkan upaya penguatan kelembagaan dalam menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat misnin dan kaum rentan sosial

Meningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu

Meningkatnya perlindungan budaya lokal

Peningkatan aktualisasi budaya lokal

Berkembangnya kepariwisataan berbasis sungai

Pengembangan objek dan daya tarik wisata terutama di kawasan strategis sepanjang tepian Sungai Musi

Meningkatkan layanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak Sinkronisasi perencanaan lintas sektor pembangunan Mengembangkan kearifan budaya yang berkarakter dan berkepribadian Meningkatkan revitalisasi kawasan bersejarah dan konservasi cagar budaya Meningkatkan pengelolaan dan kerjasama kemitraan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata

Mewujudkan perlindungan sosial kemasyarakatan

Mewujudkan kota metropolitan yang tertata

Mewujudkan pelesatrian budaya dan kepariwisataan

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018 POKOK BAHASAN: MISI II "MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA SERTA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT

Materi: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan Pokok Bahasan Misi I

No

1

2

3

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Strategi

Penegakan tertib administrasi kependudukan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu

Meningkatnya keandalan Penyediaan data statistik yang data statistik dan kualitas akurat dan sesuai kebutuhan pengelolaan perencanaan pembangunan arsip/dokementasi daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan adminstrasi pemerintahan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan penataan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan prosedur yang efektif dan efisien

Arah Kebijakan

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti tertib administrasi kependudukan

Meningkatkan kualitas data statistik dan pengelolaan arsip daerah

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan kelembagaan

Indikator Kinerja (Outcome)

1

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

2 3 4 5 6 1

Cakupan penerbitan KK* Cakupan penerbitan KPT* Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran* Cakupan penerbitan kutipan akta kematian* Rasio pasangan berakte nikah Penerapan pengelolaan arsip secara baku

2

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

3

Buku ”Kab/kota dala

a gka”

4


a gka”

4

Terwujudnya kemandirian Pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah keuangan daerah secara efektif dan efisien

Kondisi Akhir

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggungjawab

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Dinas Kependudukan Dan catatan sipil Pencatatan Sipil

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Kearsipan

Badan Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Kearsipan


ada

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Kearsipan


ada

Program peningkatan kualitas pelayanan Kearsipan informasi


Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi PROGRAM KOORDINASI, FASILITASI, KONSULTASI DAN SUPERVISI PEMBANGUNAN DAERAH Program Peningkatan kualitas dan produktifitas perizinan dan non perizinan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Inspektorat

100.00% 52.10% 49.60% 10.80% 5.00%

100.00% 100.00% 90.00% 100.00% 0.58%

8

1

Rasio perda yang ditetapkan

15

2

Rasio perda dibatalkan

0

3

Terlayanninya masyarakat dlm pengurusan IMB*

100%

4

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari setelah persyaratan lengkap *

7 hari

5

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM selalui PTSP* Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

100%

6

Melakukan optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan administrasi pemerintah Melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Tidak ada

Ada

7

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada

Ada

1

Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemda

Ada

Ada

2

Laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu

Tepat

Tepat

3

Sistim Informasi Manajemen Aset/Barang Pemda

Ada

Ada

Statistik Otonomi Daerah Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

Sekretariat Daerah

Otonomi Daerah

Sekretariat Daerah

Otonomi Daerah

Sekretariat Daerah

Otonomi Daerah

Sekretariat Daerah, Kecamatan, Sekretariat KORPRI Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan

Otonomi Daerah

Program peningkatan dan Otonomi Daerah Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi Otonomi Daerah pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Badan Pengelola Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah

Program peningkatan dan Otonomi Daerah Pengembangan Pengelolaan Pendapatan daerah

Dinas Pendapatan Daerah

Pengembangan pola hidup sehat Meningkatkan penyuluhan pola dan bersih hidup bersih dan sehat

21

Meningkatnya kualitas Pembangunan infrastruktur jalan sarana dan prasarana jalan strategis sesuai dengan rencana dan PSDA struktur ruang wilayah Kota Palembang

Meningkatkan aksesibilitas kota melalui penambahan kapasitas dan peningkatan kinerja jalan dan jembatan

7 8 9 10 1

Rumah Tangga ber Sanitasi Penanganan sampah Kebersihan PASAR Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk Tersedianya jalan yg menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota*

2

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan* Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat* Tersedianya jln yg menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman* Tersedianya jl yg menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana* Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari*

3 4 5 6

7

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik

8

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan emukiman penduduk (mimal dilalui roda4) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

9

22

Terpenuhinya perumahan Meningkatnya ketersediaan sehat dan terjangkau rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Meningkatkan kerjasama baik dengan swasta maupun antar pemerintah dalam penyediaan rumah murah dan sehat bagi masyarakat.

Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

23

Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana Mengembangkan sistem angkutan umum yang layak dan transportasi yang terpadu dan terintegrasi antar moda berbasis angkutan massal

78.90% 1.7 100%

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pekerjaan Umum

Dinas Pubm & Psda

100%

Program Pembangunan turap/talud/brojong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Pekerjaan Umum

Dinas Pubm & Psda

Pekerjaan Umum

Dinas Pubm & Psda

Pekerjaan Umum

Dinas Pubm & Psda

Pekerjaan Umum

Dinas Pubm & Psda

Pekerjaan Umum

Dinas Pubm & Psda

Program peningkatan sarana dan Pekerjaan Umum prasarana kebinamargaan Program penyediaan dan pengolahan air Pekerjaan Umum baku Program pengembangan, pengelolaan Pekerjaan Umum dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Dinas Pubm & Psda

60% 60% 60% 100%

Dinas Pubm & Psda Dinas Pubm & Psda

10 11 12

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau Bangunan rumah liar Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

13 1

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Cakupan ketersediaan rumah layak huni*

Program Pengembangan Perumahan

Perumahan Rakyat

Dinas Pu Ckp & Perumahan

2

Cakupan layanan rumah layak huni yg terjangkau*

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Perumahan Rakyat


3

Cakupan lingk yg sehat dan aman yg didukung PSU*

Perumahan Rakyat


4

Rumah tangga pengguna air bersih

Perumahan Rakyat


5

Lingkungan pemukiman kumuh

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Perumahan Rakyat

6

Rumah tangga pengguna listrik

7

Cakupan pelayanan bencana kebakaran*

50%

80%

8 9 10 11

Tingkat waktu tanggap* % aparatur damkar yg memenuhi std kualifikasi* Jumlah mobil damkar diatar 3000-5000 liter pada WMK* Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan*

48% 4% 34%

75% 85% 90% 10%

12

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Kawasan Kumuh Tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jalan kota* Tersedianya angkutan umum yg melayani jaringan trayek yang

83.90%

84.00%

100.00%

100.00%

13 1 2

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Pekerjaan Umum

Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan Dan Pemakaman Dinas Pu Ckp & Perumahan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program pengelolaan areal pemakaman Perumahan Rakyat

MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018 POKOK BAHASAN: MISI VI "MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL, BERADAT DAN SEJAHTERA Materi: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan Pokok Bahasan Misi VI MISI VI No

27

Sasaran

Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan jangkauan dan Meningkatkan ketersediaan pemerataan layanan dan mutu sumber daya kesehatan dasar manusia kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja (Outcome)

Bidang Urusan

SKPD Penanggungjawab

Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani*

80.00%

83.00% Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan * Cakupan pelayanan nifas *

90.00%

93.00% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan

90.00%

93.00% Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani *

80.00%

83.00% Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Kesehatan

Dinas Kesehatan

5

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit*

Program Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan

5a

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

85.00%

90.00% Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan

5b

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

53 per 100.000 pddk

49 per Program Pengembangan 100.000 Lingkungan Sehat pddk

Kesehatan

Dinas Kesehatan

5.c

Cakupan Penemuan Penderita Diare * Cakupan Penemuan Penderita Pnumonia Balita *

100%

100%

85%

90%

1

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota*

100

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2

Cakupan Desa/ Kelurahan 100.00% 100.00% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan mengalami KLB yang dilakukan Kesehatan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*

Dinas Kesehatan

1

93.00%

Dinas Kesehatan

2

Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 * Cakupan kunjungan bayi *

3

Cakupan kelurahan UCI *

95.00%

4

Cakupan pelayanan anak balita*

90.00%

5d

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

Program Pembangunan Daerah

1

3

Menyediakan perlengkapan Puskemas Pembantu, Puskesmas

Capaian Kinerja Kondisi Kondisi Awal Akhir

90.00%

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

98.00% Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penduduk Miskin 93.00% Program Pengadaan, Kesehatan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 100.00% Program Kemitraan Peningkatan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 92,5%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Anak Balita

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat

5

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan yang kurang gizi keluarga miskin*

100.00% 100.00% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Lansia

Dinas Kesehatan

6

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan*

Dinas Kesehatan

7

Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat* Cakupan peserta KB aktif * Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin*

100.00% 100.00% Program Pengawasan Dan Kesehatan Pengendalian Kesehatan Makanan 100.00% 100.00% Program Peningkatan Kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 85.00% 100.00% 100.00%

8 1

2

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin*

100.00% 100.00%

3

Cakupan Desa Siaga Aktif *

70.00%

70.00%

Dinas Kesehatan

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018 POKOK BAHASAN: MISI I MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA SERTA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi I CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNAN

KODE

IK PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD

2013 TARGET 5

4

1

1

1

1

1

1

10

24

24

24

24

23

15

15

16

17

18

15

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

KEARSIPAN Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah

2014 RP 6

TARGET 7

RP 8

1

1

1

800,000,000 sudah

1

1

1

20

20

20

15

16

25

1

20

26

1

20

xx

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan PROGRAM KOORDINASI, FASILITASI, KONSULTASI DAN SUPERVISI PEMBANGUNAN DAERAH

1

8

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

1

1 1

Rasio perda dibatalkan Cakupan kegiatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah** Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang dikuatkan dengan MoU** Rasio Peraturan/Keputusan Walikota yang ditetapkan Cakupan pemenuhan koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan supervisi pembangunan daerah**

RP 14

TARGET 15

1,000,000,000 sudah

1,100,000,000 sudah

1,210,000,000 sudah

25,200,000

1

100,000,000

1

110,000,000

1

121,000,000

1

1

242,120,000

1

266,332,000

1

292,965,200

1

322,261,720

1

1

30,000,000

1

33,000,000

1

36,300,000

1

39,930,000

1

8

-

8

50,000,000

8

55,000,000

8

60,500,000

8

ada

8

ada

15

- ada

0

700,000,000 ada

770,000,000 ada

847,000,000 ada

15

15 2 1

TARGET 13

100.00%

Sarana dan prasarana kerasipan yang berfungsi dengan baik**

Rasio perda yang ditetapkan

RP 12

1

ada

OTONOMI DAERAH Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

TARGET 11

KONDISI KINERJ

100.00%

SKPD yang telah melaksanakan pengarsipan digital **

a gka”

RP 10

2017

100.00%

Penerapan pengelolaan arsip secara baku


TARGET 9

2016

sudah

sudah

1

2015

0

9,294,484,800

-

15

9,298,359,800

-

15

9,302,234,800

-

15

9,306,109,800

-

15 -

100.00%

1

9,047,600,000

1

9,510,750,376

1

9,973,900,751

1

10,437,051,127

1

1

705,000,000

1

743,028,564

1

781,057,128

1

819,085,691

1

100.00%

60,000,000

200,000,000

220,000,000

242,000,000

100.00%

1

2,005,000,000

1

2,228,512,250

1

2,452,024,500

1

2,675,536,750

1

1

20

xx

Program Peningkatan kualitas dan produktifitas perizinan dan non perizinan

1

100.00%

Terlayaninya masyarakat dlm pengurusan IMB*

1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

xx

17

xx

20

21

22

1

20

24

1

09

16

1

1

1

20

20

20

XX

XX

XX

Program Peningkatan kualitas dan produktifitas perizinan dan non perizinan OTONOMI DAERAH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2

1

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat PERTANAHAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1

OTONOMI DAERAH Program Pendidikan Kedinasan

1

1

Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan** Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani

1

Luas lahan bersertifikat

2

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

1

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan Formal sesuai dengan bidangnya**

1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Ada

Ada

WTP

WTP

1

605,000,000

1

665,500,000

1

2,400,000,000 7 hari

2,640,000,000 7 hari

7,620,670,000 Ada

9,331,161,250 Ada

6,349,638,500

6,772,899,500

7,808,801,686

8,538,383,279

Belum

Belum

2,330,000,000 WTP

2,563,000,000 WTP

2,819,300,000 WTP

3,101,230,000 WTP

3,194,400,000 7 hari

11,041,652,500 Ada

12,752,143,750 Ada

100.00%

100.00%

100.00%

61.30%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

85.00%

500,000,000

550,000,000

605,000,000

800,000,000 Sudah

880,000,000 Belum

968,000,000 Sudah

Sudah

30,000,000 Belum

Ada

2,904,000,000 7 hari

WTP

120,000,000

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Keberadaan sistem informasi kepegawaian

550,000,000

Ada

Rasio Pejabat Fungsional Auditor & P2UPD terhadap jumlah pengawas**

1

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

7 hari

Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

1

7 hari

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari setelah persyaratan lengkap *

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemda

500,000,000

1,500,000,000

1

1,697,138,750

1

1,894,277,500

1

2,091,416,250

1

15,025,000,000

1

16,527,500,000

1

18,180,250,000

1

19,998,275,000

1

1

1

1

1

3,646,104,500

1

3,786,091,500

1

3,926,078,500

1

4,066,065,500

1

10,148,256,822

1

11,051,606,697

1

11,954,956,572

1

12,858,306,447

1

100.00%

Ada

Ada

4,192,212,000 Ada

4,750,069,763 Ada

5,307,927,525 Ada

5,865,785,288 Ada

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: II MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018 POKOK BAHASAN: MISI II "MENCIPTAKAN KOTA PALEMBANG LEBIH AMAN UNTUK BERINVESTASI DAN MANDIRI DALAM PEMBANGUNAN" Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi II CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNAN

KODE



2013 TARGET 5

4

1

16

15

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 1 sektor/bidang usaha/tahun*

-

2014 RP 6

-

TARGET 7

1,532,000,000 1 sektor pariwisata

2015 RP 8

TARGET 9

1,511,000,000 1 sektor perdagangan

2016 RP 10

TARGET 11

1,954,000,000 2 sektor (perdagangan

2017 RP 12

TARGET 13

2,066,000,000 2 sektor (perdagangan

KONDISI KINERJ RP 14

TARGET 15

2,106,000,000 4 sektor

Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama UMKMKpengusaha provinsi/nasional Terselenggaranya promosi peluang investasi / penanaman modal Kota Palembang Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)

1

16

16

2

06

15

2

06

17

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

PEERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

-

-

1 kali/tahun

1 kali/tahun

2 kali/tahun

2 kali/tahun

6 kali/tahun

2 kali/tahun

1 kali/tahun

2 kali/tahun

2 kali/tahun

3 kali/tahun

3 kali/tahun

11 kali/tahun

-

-

1 kali/tahun

2 kali/tahun

2 kali/tahun

3 kali/tahun

8 kali/tahun

18 perusahaan

18 perusahaan

10 perusahaan

10 perusahaan

10 perusahaan

10 perusahaan

58 perusahaan

1,703,892,000,000

2,503,220,700,000

2,503,220,700,000

2,503,220,700,000

2,753,542,800,000

3,028,897,000,000

Rasio daya serap tenaga kerja

18%

20%

30%

35%

40%

40%

33%

Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi

4,5%

4,5%

5%

5%

7%

7%

7%

0%

0%

100%

1

Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dam perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)*

1

Tingkat penanganan perlindungan pelaku usaha dan konsumen**

1

Tingkat Kerjasama Perdagangan Internasional**

1

Ekspor Bersih Perdagangan (juta dollar)

1

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

1

1

165,000,000

100%

326,000,000

100%

550,000,000

100%

550,300,000

100%

600,300,000

100%

100.00%

100.00%

510,000,000

100%

513,794,500

100%

517,589,000

100%

521,383,500

100%

96.00%

100.00%

100.00%

100%

40,000,000

100%

44,000,000

100%

48,400,000

100%

3289.921

3220

3250

510,000,000

19.27%

15.00%

15.50%

565,000,000

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

4.62%

4.00%

4.50%

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

41.9%

42.00%

44.00%

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

28.4% RANGKA PENDANAAN

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 2

06

16

2

06

18

2

06

19

2

07

15

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Peningkatan kemampuan teknologi industri

29.3%

3,275

617,787,500

3,300

725,575,000

16%

621,500,000

16.50%

683,650,000

17%

752,015,000

17%

80,000,000

5%

300,000,000

5.50%

330,000,000

6%

363,000,000

6%

210,000,000

45%

299,541,750

46%

29.5

30

3,325

389,083,500 47.7%

833,362,500

3,350

478,625,250 48.2%

31

32

5.00%

5%

5%

550,000,000

5%

577,896,250

5%

605,792,500

5%

633,688,750

Persentase industri yang telah tertata**

15.00%

16.50%

17.00%

-

18%

50,000,000

19.40%

55,000,000

21%

60,500,000

1

Cakupan bina kelompok pengrajin

26.60%

33.00%

37.50%

20,000,000

38%

500,000,000

41%

550,000,000

43%

605,000,000

1

1

Besaran tenaker yg mendptkan pelatihan berbasis kompetensi*

1,951,488,000

1

2

07

16

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

1

Pertumbuhan industri

2

07

18

Program Penataan Struktur Industri

1

2

07

19

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

1

14

15

1

14

16

1

14

17

1

19

15

KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1

1

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan 1 kenyamanan lingkungan

1,318,723,500

1,529,645,000

1

1,740,566,500

1

5%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat*

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan*

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan*

100.00%

100.00%

Besaran kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)* Besaran pekerja/buruh yg menjadi peserta program jamsostek*

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Besaran pemeriksaan perusahaan*

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Besaran pengujian peralatan di perusahaan* Besaran kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

500,000,000

1,148,000,000

100.00%

Cakupan penegakan perda dan perkada*

100.00%

3 kali patroli sehari



Cakupan rasio petugas linmas*

1 petugas setiap RT

1 petugas setiap RT

1 petugas setiap RT

8 patroli

10 patroli

8 patroli Cakupan patroli petugas Satpol PP Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3*

1,331,481,625

100.00%

Cakupan patroli siaga tantibmas*

100.00%

1,000,000,000

1

100.00%

100.00%

1,100,000,000

1,514,963,250

1

100.00%

100.00%

1,210,000,000

1,698,444,875

1

100.00%

100.00%

3 kali patroli sehari 1 petugas setiap RT

3 kali patroli sehari 1 petugas setiap RT



1 petugas setiap RT

1 petugas setiap RT

12patroli

14 patroli

16 patroli

18 patroli

1.85

3.98

4%

4%

4%

4%

4%

10.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

32.00%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

70%

72%

75%

78%

82%

87%

100%

1

19

16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja**

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

1

19

19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1

Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat** (Kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat se-Kota Palembang)

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

1

19

21

Program pendidikan politik masyarakat

1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

20 kegiatan

20 kegiatan

21 kegiatan

22 kegiatan

23 kegiatan

24 kegiatan

25 kegiatan

Kegiatan pembinaan politik daerah

8 kegiatan

8 kegiatan

13 kegiatan

14 kegiatan

15 kegiatan

16 kegiatan

17 kegiatan

1

19

22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1

100%

Cakupan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**

100%

130,424,688 14 kegiatan

1

1

1

25

25

25

15

17

18

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

250,000,000 15 kegiatan

275,000,000 16 kegiatan

1 1

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1

Program kerjasama informsi dan media massa

1

100

Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional* - media massa seperti majalah, radio, dan 12 yang kali/tahun Rasiotelevisi pegawai telah mengikuti

100

0

0

100

1

1

100%

951,950,000

100

1,111,790,950

100

1,297,131,900

40,000,000

10

70,000,000

12

90,000,000

1,806,770,000

100

2,000,000,000

100

2,000,000,000

1,482,472,850

100

13

120,000,000

15

100

2,500,000,000

100

7%

diklat bidang kominfo**

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tk kecamatan 50%*

1

302,500,000 17 kegiatan

100

100%

MISI III MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNAN

KODE



2013 TARGET

4

1

15

15

KOPERASI DAN UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1

15

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1

15

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2014 RP

5

TARGET 6

RP

TARGET

7

8 270,000,000

1

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

0.00%

30.41%

32.02%

2 1

Jumlah BPR/LKM Cakupan bina UKM**

0.00%

10.00%

10.00%

1

Usaha Mikro dan Kecil

85.22%

85,22 %

2015

87.00%

2016 RP

9

TARGET 10

2017 RP

11

TARGET

KONDISI KINERJ RP

TARGET

12

13

14

15

400,000,000

440,000,000

32.91%

484,000,000

32.91%

621,050,000

683,155,000

751,470,500

10.00%

826,617,550

10.00%

820,000,000

898,394,425

976,788,850

1,055,183,275

1

1

15

22

18

15

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1

Koperasi aktif

1

LPM Berprestasi

2

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Pelatihan ketrampilan usaha bagi lembaga ekonomi desa**

75.00%

75, 23 %

75, 28%

1

22

16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1

1

22

17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1

Musrenbang Kelurahan**

1

22

18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa/kelurahan **

1

22

19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1

PKK aktif

100.00%

100.00%

100.00%

2 3

Posyandu Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

98.44%

100.00%

100.00%

1

Ketersediaan energi dan protein perkapita*

2 3

Penguatan cadangan pangan* Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah*

4

Stabilitas harga dan pasokan pangan*

5

7

Pencapaian skor pola pangan harapan (PHH)* Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan* Penanganan daerah rawan pangan*

8 9

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

1

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

1

21

01

KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

6

2

01

15

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Ada

Ada

Ada

653,950,000

703,734,325

753,518,650

14,749,777,500

15,246,000,000

16,050,600,000

18,065,600,000

222,717,500

400,000,000

440,000,000

484,000,000

5,280,660,000

5,966,883,250

6,653,106,500

7,339,329,750

201,485,000

13,865,000

0.57%

Ada

187,570,500

Ada

50,000,000

100.00%

919,710,000

Tidak ada

Ada

100.00%

173,656,000

Ada

55,000,000

100.00%

973,329,375

94.00%

100.00%

803,302,975

159,741,500

100.00%

100.00%

1,080,568,125

Ada

453,400,000

492,175,000

530,950,000

Ada

60,500,000

100.00%

1,026,948,750

96.00%

569,725,000

100.00%

2 3 4

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Pasar produksi hasil pertanian/perkebunan di setiap kecamatan**

695,740,000

90%

764,322,700

90%

832,905,400

90%

901,488,100

90%

553,787,500

60%

582,468,875

60%

611,150,250

60%

639,831,625

60%

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

688,100,000

90%

868,964,250

90%

1,049,828,500

90%

1,230,692,750

90%

1

Cakupan bina kelompok petani

161,752,500

90%

173,990,000

90%

186,227,500

90%

198,465,000

90%

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1

Rasio penyakit ternak ditemukan terhadap penyakit ternak yang tertanggulangi**

150,000,000

90%

181,447,500

90%

212,895,000

90%

244,342,500

90%

22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

1

Cakupan kegiatan peningkatan produksi hasil peternakan**

350,000,000

80%

436,152,938

80%

522,305,875

80%

608,458,813

80%

01

23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1

Pasar hewan di setiap kecamatan**

284,925,000

60%

279,942,750

60%

274,960,500

60%

269,978,250

60%

2

01

24

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

1

Cakupan kegiatan peningkatan penerapan teknologi peternakan**

553,787,500

100%

582,468,875

100%

611,150,250

100%

639,831,625

100%

1

03

24

1

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada*

2

Luas irigasi Kota dalam kondisi baik

3

Rasio Jaringan Irigasi

1

Rasio kelompok ekonomi masyarakat pesisir terbina**

1

Produksi perikanan

2

01

17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

1

2

01

18

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1

Cakupan kegiatan peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**

2

01

19

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

1

2

01

20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2

01

21

2

01

2

2

05

19

2

05

20

PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

Program pengembangan budidaya perikanan

100%

100%

100%

59,98 TON

100%

100%

100%

96,108,000,000

95,085,600,613

94,063,201,225

93,040,801,838

75,000,000

96,750,000

118,500,000

140,250,000

1,083,000,000

1,191,300,000

1,310,430,000

1,441,473,000

2

05

21

Program pengembangan perikanan tangkap

1

Produksi perikanan kelompoknelayan

0

300,000,000

330,000,000

363,000,000

2

05

22

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

1

Cakupan bina kelompok nelayan

0

300,000,000

330,000,000

363,000,000

2

05

23

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1

Konsumsi ikan

100,000,000

300,000,000

330,000,000

363,000,000

2

05

24

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

1

Kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar**

0

400,000,000

440,000,000

484,000,000

98,28 Kg

MISI IV MENDORONG KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT SEHINGGA TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNAN

KODE



4

1

19

17

1

19

18

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pengembangan wawasan 1 kebangsaan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1

20

XX

OTONOMI DAERAH Program peningkatan kegiatan kegamaan

1

20

XX

Program peningkatan kegiatan kegamaan

2013 TARGET 5

2014 RP 6

TARGET 7

Forum komunikasi antar umat beragama

1

1

Cakupan pemenuhan koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan supervisi pembangunan daerah Cakupan pemenuhan koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan supervisi pembangunan daerah

RP 8

Ada

Ada

Ada

119,697,000

100.00%

100.00%

100.00%

11,885,000,000

100.00%

100.00%

100.00%

1,120,000,000

2016

TARGET 9

RP 10

1,213,131,000

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

1

2015 TARGET 11

RP 12

550,000,000

Ada

255,963,000

1,232,000,000

TARGET 13

605,000,000

Ada

281,559,300

12,677,033,250

100.00%

2017

1,355,200,000

RP 14

TARGET 15

665,500,000

Ada

13,469,066,500

100.00%

KONDISI KINERJ

309,715,230

Ada

14,261,099,750

100.00%

1,490,720,000

100.00%

MISI V MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SETIAP SEKTOR


KODE



4

1

03

29

PEKERJAAN UMUM Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

2

Ruang publik yang berubah peruntukannya

1

Cakupan kegiatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**

2013 TARGET 5

100%

2014 RP 6

TARGET 7

2015 RP 8

100%

TARGET 9

RP 10

100% 2,650,000,000

2016

2,912,312,500

2017

KONDISI KINERJ

TARGET 11

RP 12

TARGET 13

RP 14

TARGET 15

100%

3,174,625,000

100.00%

3,436,937,500

100%

1

03

27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1

2 3

1

1

03

08

28

15

Program pengendalian banjir

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4 1

1 2 3 4 5

1

02

19

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1

03

15

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

100%

Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan terlindungi*

100% 4,034,210,000

100%

22,631,003,500

100%

15,929,400,250

100%

14,332,606,750

Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai * Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota* Rumah Tangga ber Sanitasi Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan*

60%

60%

60%

60%

60%

5%

5%

5%

5%

5%

50%

50%

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan* Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan* Penanganan sampah Kebersihan PASAR Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk

20%

Cakupan kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**

56,200,200,000

50%

46,200,200

50%

47,200,200,000

50%

6,800,000,000

69,685,932,950

70%

20%

77,897,033,800

70%

20%

86,108,134,650

70%

20%

94,319,235,500

70%

20% 70%

78.90% 1.7

100%

100%

402,772,000,000

100%

950,000,000

100%

1,045,000,000

100%

1,149,500,000

100%

1

Tersedianya jalan yg menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota*

100%

100%

100%

100%

100%

2

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan*

100%

100%

100%

100%

100%

3

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat* Tersedianya jalan yg menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman* Tersedianya jalan yg menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana* Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan Pemukiman penduduk (mimal dilalui roda4)

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

4

5

6

1

03

16

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1

2

1

1 1

03

03 03

17

18 19

Program Pembangunan turap/talud/brojong

1

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1

1

03

20

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

1

1

03

22

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

1

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1

Program penyediaan dan pengolahan air baku

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

03

03

03

04

04

04 04

03

04

04

23

25

26

15

16

17 18

30

20

19

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Perumahan

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Rasio panjang turap/talud/brojong terhadap panjang Jalan rawan longsor** Panjang jalan Kota dalam kondisi baik

39,398,963,000

48,400,000,000

8,800,000,000

9,680,000,000

40,000,000,000

40,000,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

550,000,000

605,000,000

200,000,000

200,000,000

3,680,000,000

3,680,000,000

40,000,000,000

8,000,000,000

6,750,000,000

97,900,394,000

50,000,000,000

6,750,000,000

3,000,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

Talud/bronjong dalam kondisi baik** Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau Bangunan rumah Sistem liar informasi/data base jalan dan jembatan**

1

44,000,000,000

Rasio pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan **

3,680,000,000 10%

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari* Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

3,680,000,000 10%

200,000,000

10%

1,100,000,000

1,100,000,000 1,000,000,000

Cakupan ketersediaan rumah layak huni*

27,077,026,500

29,678,254,000

32,279,481,500

3,039,066,000

5,000,000,000

5,500,000,000

2

Rumah tangga pengguna listrik Cakupan lingk yg sehat dan aman yg didukung PSU* Rumah tangga pengguna air bersih

3

Lingkungan pemukiman kumuh

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

1

Cakupan layanan rumah layak huni yg terjangkau*

550,000,000

3,092,500,000

5,635,000,000

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

1

Rasio perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial**

500,000,000

1,000,000,000

1,100,000,000

Program Lingkungan Sehat Perumahan

PEKERJAAN UMUM Program pembangunan infrastruktur perdesaaan PERUMAHAN RAKYAT Program pengelolaan areal pemakaman

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2 1

1

Kawasan Kumuh

1

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

1 2

Cakupan pelayanan bencana kebakaran* Tingkat waktu tanggap*

10%

1,210,000,000

34,880,709,000

6,050,000,000

8,177,500,000

1,210,000,000

100%

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan*

2

1,210,000,000

1,000,000,000

200,000,000

1

10%

100%

100%

100%

100%

38,630,000,000

44,062,337,933

49,494,675,865

54,927,013,798

10,661,532,500

12,408,601,594

14,155,670,688

15,902,739,781

50.00%

76.00%

65.00%

47.73%

76.00%

65.00%

75.00%

75.00%

75.00%

75.00%

9,630,000,000

80.00%

9,572,216,006

80.00%

9,514,432,013

80.00%

9,456,648,019

80.00%

3

% aparatur damkar yg memenuhi std kualifikasi*

4.35%

17.25%

40.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

4

Jumlah mobil damkar diatar 30005000 liter pada WMK*

34.00%

50.00%

60.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

1

1

1

07

07

07

15

16

17

PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2

Program peningkatan pelayanan angkutan

1

1

07

20

3,537,670,775

3,833,341,550

84.00%

84.00%

84.00% 2,377,660,000

84.00%

2,310,914,000

70.00%

4,129,012,325

84.00%

2,277,541,000

84.00%

2,344,287,000

40.00%

40.00%

44.00%

48.00%

52.00%

56.00%

60.00%

89.45%

95.00%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya kapal sungai untuk rnelayani jaringan trayek dalarn Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai yang dapat dilayari* Tersedianya kapal sungai yang rnelayani trayek dalam Kota yang rnenghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkernbang pada wilayah yang tersedia alur sungai yang dapat dilayari* Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam Kota* Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kota*

40.00%

40.00%

40.00%

60.00%

60.00%

80.00%

80.00%

20.00%

20.00%

25.00%

55.00%

75.00%

95.00%

100%

75.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

50.00%

50.00%

52.00%

54.00%

56.00%

58.00%

60.00%

Angkutan darat Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Tersedianya terminal angkutan umum penumpang pada wil yg telah dilayani angkutan umum dlm trayek*

13.13% 29.89%

13.00% 29.83%

12.80% 29.77%

12.60% 29.71%

12.40% 29.65%

12.20% 29.60%

12.00% 29.54%

0.16% 36.00%

0.16% 36.00%

0.15% 36.00%

0.15% 36.00%

0.15% 36.00%

2

Tersedianya halte pada wil yg telah dilayani angkutan umum dlm trayek*

71.75%

72.50%

78.00%

83.50%

89.00%

94.50%

100.00%

3

Tersedianya SDM bidang terminal*

46.15%

46.00%

47.50%

49.00%

50.50%

52.00%

53.50%

4

Tersedianya pelabuhan sungai untuk melayani kapal sungai yang beroperasi pada trayek dalam Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai * Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis/Dermaga

54.55%

55.00%

70.00%

80.00%

90.00%

95.00%

100.00%

1/1/9/12

1/1/9/12

1/1/9/16

1/1/9/18

1/1/9/20

1/1/9/21

1/1/9/22

1

Pemasangan Rambu-rambu

63.57%

65.00%

66.00%

1

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor*

68.00%

70.00%

72.00%

8 10

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

3,242,000,000

1,815,000,000

100%

8

19

1,500,000,000

67.50%

100%

7

07

666,000,000

1,650,000,000

100%

6

1

65.00%

100%

5

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

83.90%

62.50%

60.00%

100%

4

18

Tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jalan kota* Tersedianya angkutan umum yg melayani jaringan trayek yang menghubungkan derah tertinggal/terpencil dg wil yang telah berkembang pd wil telah tersedia jaringan jl kota* Tesedianya SDM bidang MRLL, evaluasi andalalin, pengelolaan parkir* Terpenuhinya standar keselarnatan bagi angkutan urnurn yang rnelayani trayek di dalarn Kabupaten/Kota*

57.50%

100.00%

3

07

57.50%

100.00%

2

1

Tersedianya fasilitas perlengkaan jalan dan penerangan jalan umum pd jln kota* Rasio Prasarana dan Fasilitas LLAJ terpelihara**

11 1

100%

7,350,000,000

1,967,957,000 -

7,481,287,900

0.14% 36.00%

7,546,931,850

0.14% 40.00%

7,415,643,950

67.00% 74.00%

2,435,006,375 500,000,000

68.00%

2,902,055,750

69.00%

3,369,105,125

70.00%

76.00%

550,000,000

78.00%

605,000,000

80.00%

2 3

Tersedianya SDM bidang pengujian kendaraan bermotor* Tersedianya SDM yg berkopetensi sbg pengawas kelaikan kendaraan pd setiap perusahaan angkutan umum*

66.70%

66.70%

73.30%

80.00%

86.70%

93.30%

100.00%

83.30%

83.30%

86.70%

90.00%

93.30%

96.70%

100.00%

4 5 6 7 1

1 1

1

1

08

08 08

08

08

16

17 19

20

24

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1

Penegakan hukum lingkungan

3

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti* Pencemaran status mutu air

1

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1

65,264 26 menit

68,527 26 menit

71,953 26 menit

Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.000 1.44%

1.42%

75,551 26 menit

79,329 26 menit

83,295 26 menit

87,460 26 menit

Rp41.000/Rp42.000

Rp41.000/Rp42.00 0

Rp41.000/Rp42.00 0

Rp41.000/Rp42.000

Rp41.000/Rp42.000

1.40%

1.38%

1.36%

1.34%

1.32%

90.00%

90.00%

90.00%

60.00%

80.00%

100.00%

60.00%

80.00%

100.00%

60.00%

80.00%

100.00%

100%

100%

100%

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

2

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Jumlah uji kir angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum

2,130,000,000

2,375,782,203

100.00% 90.00%

90.00%

90.00%

1,015,000,000

Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya*

100.00%

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air*

58.82%

2

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara*

65.63%

1

Rasio pengelolaan RTH terhadap Luasan RTH tersedia**

100.00%

20.00%

1,097,334,113 40.00%

1,073,000,000

100.00%

20.00%

1,283,447,305

40.00% 375,000,000

100.00%

20.00%

1,000,000,000

40.00%

100,000,000

2

02

15

2

02

16

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

1

Cakupan kegiatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2

Kerusakan Kawasan Hutan

100%

100%

700,000,000

100%

1.86%

93.29%

-

500,000,000

6,900,000,000

6,945,116,250

550,000,000

605,000,000

6,990,232,500

7,035,348,750

2016

2017

MISI VI


KODE



4 1

01

15

PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2013 TARGET 5

RP 6

2014 TARGET 7

RP 8

2015 TARGET 9

RP 10

TARGET 11

RP 12

24.50%

TARGET 13

RP 14 1,210,000,000

309,664,000

1,000,000,000

1,100,000,000

KONDISI KINE TARGET 15


KODE



2013 TARGET

1

01

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

2

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil* Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis*

3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.*

4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.*

5

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.* Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.* Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.*

6

7

8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%*

9

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan*

10

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik.*

11

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.*

RP

2014 TARGET

RP

112,290,705,200

2015 TARGET

RP

117,469,847,275

2016 TARGET

RP

122,648,989,350

2017 TARGET

RP 127,828,131,425

KONDISI KINE TARGET


KODE



2013 TARGET

12

Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.*

13

Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik.*

14

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.*

15

Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.*

16

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

17 18 19 20 21 22 1

1

1

01

01

01

17

18

20

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

100% 93.19%

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.*

3

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.*

4

Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku*

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

98.22%

3 4

2

TARGET

2017

0% 0% 99.61% 99.95% 99.48%

0.03%

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.*

RP

2016

100%

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1

TARGET

2015

100%

2

1

RP

2014

8,850,321,000

29,807,042,250

50,763,763,500

71,720,484,750

599,640,000

1,000,000,000

680,357,625

720,716,438

3,583,615,000

3,865,499,235

4,147,383,470

4,429,267,705

100%

KONDISI KINE TARGET


KODE



2013 TARGET

5

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan*

6

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:* Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV – VI : 27 ja per i ggu Kelas VII – IX : 27 ja per i ggu Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya*

7

8

9 1

01

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

1

02

15

1

02

16

KESEHATAN Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.* Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampai-kan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester*

1

Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan

1

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin*

91.00%

2

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin*

100.00%

100.00%

100.00%

1

02

18

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1

1

02

19

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

1`

TARGET

RP

2016 TARGET

1,981,674,225

$1.4/penduduk

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

70.00%

100.00%

100.00%

990,000,000

100.00% 15,517,900,000

90.00%

1

900,000,000

100.00%

90.00%

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

168.69%

$1.4/penduduk

Cakupan pelayanan anak balita*

17

20

100.00%

$1.4/penduduk

1

02

02

$1.40

2

1

RP

1,524,900,000

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota* Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin* Cakupan penemuan dan penanganan obat dan makanan berbahaya** Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia** Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat* Cakupan Desa Siaga Aktif *

3

1

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)* Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester*

2

TARGET

2015

RP

2017 TARGET

RP

KONDISI KINE TARGET

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.* Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2

4

RP

2014

100.00%

1,089,000,000 14,935,341,021

100.00%

40,000,000

300,000,000

50,000,000

400,000,000 100.00%

1,000,000,000

100.00%

799,250,000

$1.4/penduduk

2,895,222,675

$1.4/penduduk 100.00%

1,197,900,000 14,644,061,532

$1.4/penduduk 100.00%

15,226,620,511

100.00%

506,000,000

2,438,448,450

92.00% 100.00%

100.00%

100.00% 330,000,000

363,000,000

440,000,000

484,000,000

1,100,000,000

100.00%

935,580,838

93.00% 100.00%

100.00%

100.00%

1,210,000,000

100.00% 1,071,911,675

94.00% 100.00%

100.00% 100.00%

1,208,242,513

94.00% 100.00%


KODE


3 1

02

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1

1

02

22


1 2 3 4

5

1

02

23


1

1

02

25

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

1

1

02

28

1

02

29

1

02

30

1

02

31

1

02

32

1 1 1 1 1 2 3

4 5

1

1

1

02

12

12

XX

15

16

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud KELUARGA BERENCANA DAN KS Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

6 7 1

1

1

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan* Calukan kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat** Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan desa/kelurahan UCI * Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit*


100.00%

2013 TARGET 100.00%

RP

2014 TARGET 100.00%

TARGET 100.00%

TARGET 100.00%

1,100,000,000

1,000,000,000

1,210,000,000

93.66%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1,067,000,000

1,169,855,250

9,348,700,000

9,552,498,921

120,000,000

500,000,000

165,000,000

500,000,000

110,000,000

500,000,000

100.00%

696,317,125

1,272,710,500

1,375,565,750

9,756,297,841

9,960,096,762

550,000,000

605,000,000

550,000,000

605,000,000

550,000,000

605,000,000

100.00%

100.00%

100.00%

93.00%

95.33%

95.00%

80.00%

85.00%

85.00%

85.00%

90.00%

90.00%

90.00%

94.00%

94.05%

95.00%

96.00%

97.00%

98.00%

98.00%

90.00% 80.00%

90.00% 81.00%

90.00% 85.00%

90.00% 85.00%

95.00% 90.00%

95.00% 90.00%

95.00% 90.00%

90.00%

90.00% 70.00%

90.00% 75.00%

90.00% 75.00%

95.00% 80.00%

95.00% 80.00%

95.00% 85.00%

80,000,000 166,000,000

100.00%

763,044,750

TARGET 100.00%

88.00%

829,772,375

100.00%

RP

KONDISI KINE

100.00%

896,500,000

100.00%

RP

2017

100.00%

96.00%

500,000,000 500,000,000

100.00%

550,000,000

100.00%

605,000,000

100.00%

97.00%

550,000,000

98.00%

605,000,000

98.00%

65,428,936,078 58,949,928,000

30.00%

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun *

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%*

RP

2016

100.00%

Kerjasama kemitraan pelayanan kesehatan** Cakupan pelayanan kesehatan Anak Balita** Cakupan pelayanan kesehatan lansia**

Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani* Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan * Cakupan pelayanan nifas * Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani * Cakupan kunjungan bayi * Cakupan peserta KB aktif * Penyediaan 21 jenis layanan RS sesuai Standar Pelayanan Minimal RS*

TARGET 100.00%

260,525,000

Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO** Terpenuhinya kebutuhan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya**

Cakupan kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan** Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 *

RP

2015

30.00%

68,668,440,117

62,189,432,039

30.00%

1,555,207,375

30.00%

1,598,479,750

30.00%

1,641,752,125

30.00%

7.00%

56,250,000

5.00%

56,500,000

4.00%

56,750,000

3.50%

76.00%

1,023,442,100

77.00%

994,134,200

77.00%

964,826,300

78.00%

1,511,935,000

8.59%

9.00%

8.00% 56,000,000

1

12

17

Program pelayanan kontrasepsi

1

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif 65% *

75.00%

75.00% 1,052,750,000

2

3 4

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed) 5%* Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%* Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB 87%*

14.00%

12.00%

11.00%

9.00%

7.00%

5.00%

50.00%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

70.00%

71.00%

73.00%

78.00%

83.00%

87.00%


KODE

1

12

18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri


1

2

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

19

20

21

22

23

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1


Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Penyuluh Keluarga Berencana PLKB/PKB) 1 petugas di setiap dua desa/kelurahan*

100.00%

Ratio Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana PPKBD 1 petugas di setiap desa * Jumlah kecamatan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak **

100.00%

2013 TARGET 100.00%

RP

2014 TARGET 100.00%

RP

2015 TARGET 100.00%

RP 300,000,000

2016 TARGET 100.00%

RP 22,687,000

2017 TARGET 100.00%

RP 24,030,500

KONDISI KINE TARGET 100.00%

20,000,000

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

111,300,000

116,900,000

122,500,000

52,525,000

54,650,000

56,775,000

400,000,000

29,035,000

27,902,500

105,700,000

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

1

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1

Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah**

50,400,000

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS** Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun*

31,300,000 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

500,000,000

100.00%

550,000,000

100.00%

605,000,000

100.00%

125,000,000

Tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan**

500,000,000

500,000,000

500,000,000

800,000,000

880,000,000

968,000,000

100,000,000

1

12

24

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1

kajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU** 210,200,000

1

1

1

1

1

1

1

18

18

18

18

18

18

18

15

16

17

19

20

21

18

PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

PERPUSTAKAAN

Cakupan kegiatan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**

100%

100%

100% 1,370,177,300

100%

1,840,242,800

100%

2,075,275,550

100%

1,605,210,050

Jumlah kegiatan kepemudaan 633,375,000

1,039,965,500

1,243,260,750

275,000,000

302,500,000

550,000,000

605,000,000

1,129,577,000

1,119,494,500

825,000,000

907,500,000

836,670,250

Jumlah organisasi pemuda -

250,000,000

Jumlah kegiatan olahraga 500,000,000 Jumlah organisasi olahraga 1,149,742,000

2 1

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

0

Lapangan olahraga Cakupan kegiatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**

0.013

1,139,659,500

190,140,000

100%

750,000,000

100%

100% 1,179,600,000

100% 1,147,300,000

1,115,000,000

100%

1,082,700,000

100%


KODE



2013 TARGET

1

1

1

1

1

1

1

26

13

13

13

13

13

13

01

16

17

18

19

20

21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1

Pengunjung perpustakaan

SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

Program pembinaan anak terlantar

2

Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar* Persentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya *

3

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

4

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5

6

7

8 9

10 11

1

11

15

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1

TARGET

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

RP

2014

Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial* Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial* Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat* Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap* Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial* Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Percentase penyandang cacat baik fisik dan mental,serta lanjut usia yg tdk potensial yg telah menerima jaminan sosial PMKS yg memperoleh bantuan sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

RP

2015 TARGET

865,117,000

85.00%

85.00%

85.00%

865,117,000

1

1

11

11

16

17

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu*

1

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

1

11

18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Partisipasi angkatan kerja perempuan

3

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat kan layanan bantuan hukum* Cakupan peran serta lembaga berbasis gender dalam pembangunan

1

TARGET

865,117,000

RP

TARGET

865,117,000

1,429,581,500

85.00%

1,523,014,000

85.00%

1,616,446,500

85.00%

50.00%

70.00%

80.00%

80.00%

800,000,000

80.00%

880,000,000

80.00%

968,000,000

80.00%

80.00%

750,000,000

85.00%

825,000,000

85.00%

907,500,000

85.00%

45.00%

2,515,248,750

45.00%

2,711,072,500

45.00%

2,906,896,250

45.00%

100.00%

500,000,000

100.00%

550,000,000

100.00%

605,000,000

100.00%

100.00%

603,937,833

100.00%

651,090,667

100.00%

698,243,500

100.00%

186,325,000

80.00%

80.00% 178,960,000

40.00%

45.00% 2,319,425,000

100.00%

100.00% 100,960,000

100.00%

100.00% 556,785,000

60.00%

70.00%

70.00%

70.00%

70.00%

80.00%

91 buah

91 buah

91 buah

91 buah

91 buah

91 buah

15.00%

17.00%

23.00%

25.00%

688,805,000

27.00%

792,130,000

30.00%

80.00%

330,000,000

90.00%

363,000,000

100.00%

99.00%

440,000,000

99.00%

484,000,000

99.00%

83.02%

83.02% 95 buah

50.00%

60.00%

585,480,000

70.00% 10,000,000

99.00%

99.00%

300,000,000

99.00%

99.00% 185,000,000

2

RP

KONDISI KINE

85.00%

482,155,000

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

TARGET

2017

1,336,149,000

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2

RP

2016

15.20%

400,000,000

15.00%

17.00%

23.00%

25.00%

27.00%

30.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

330,000,000 103,100,000

300,000,000

363,000,000


KODE



2013 TARGET

1

1

1

1

1

1

06

06

06

06

06

06

15

16

18

19

20

21

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan data/informasi

Program Kerjasama Pembangunan

1

1

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

1

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar

1

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1

Program perencanaan pembangunan daerah

1

2 3 4 1

1

1

06

06

03

22

23

XX

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1

Program perencanaan sosial budaya

1

PEKERJAAN UMUM Program penataan bangunan dan lingkungan

1

2

RP

2014 TARGET

Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**

RP

2015 TARGET

RP

2016 TARGET

RP

2017 TARGET

RP

2,000,000,000

2,200,000,000

2,420,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

3,693,199,875

3,686,399,750

3,679,599,625

600,000,000

660,000,000

726,000,000

500,000,000

550,000,000

605,000,000

KONDISI KINE TARGET

1,199,515,000

Kerersediakan MuO Kerjasama Pembangunan**

662,000,000

Ketersediaan buku masterplan dan DED Kawasan Terpadu**

3,700,000,000

Ketersediaan buku masterplan dan DED Kota Palembang**

-

Rasio Aparat Perencana mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**

Ada

Ada

Ada

2,290,630,625

Ada

1,946,261,250

Ada

1,601,891,875

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,635,000,000

Tersedianya Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi**

500,000,000

450,000,000

500,000,000

673,412,500

786,825,000

900,237,500

185,000,000

Tersedianya Dokumen Perencanaan pembangunan sosbud**

560,000,000

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara*

100%

Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun*

100%

100% -

100%

550,000,000

100%

605,000,000

100%

500,000,000 100%

100%

100%

100%


KODE



2013 TARGET

1

17

15

KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

1

Misi Kesenian 100%*

RP

2014 TARGET 100% 100%

RP

2015 TARGET 100% 100%

100%

RP

2016

700,000,000

TARGET 100% 100%

750,000,000

100%

RP

2017 RP

KONDISI KINE

770,000,000

TARGET 100% 100%

847,000,000

TARGET 100% 100%

825,000,000

100%

907,500,000

100%

644,297,000 1

1

17

17

16

17

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1

Cakupan SDM Kesenian 25%*

100%

2 3 4

Cakupan tempat 100%* Cakupan organisasi 34%* Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

100% 100%

100% 100%

1

Cakupan kajian seni 50%*

100%

100%

145,680,000

100% 100%

100% 100%

100% 100%

95 buah 4,097,232,250

100%

4,563,939,500

100%

5,030,646,750

100%

3,630,525,000

KEPARIWISATAAN Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2 3 4

Cakupan gelar seni 75%* Cakupan fasilitasi seni 30%* Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100%

1

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2.60%

2

04

15

2

04

16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1

Kunjungan wisatawan

2

04

17

Program Pengembangan Kemitraan

1

Jumlah kerjasama kemitraan bidang pariwisata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 kali

2,046,922

100%

6,120,724,000

5,951,114,571

5,781,505,142

5,611,895,713

5,165,000,000

6,000,000,000

6,003,177,100

6,422,265,650

60,000,000

500,000,000

550,000,000

605,000,000

INERJA AKHIR RPJMD RP 16

TARGET 17

354,487,892

43,923,000

66,550,000

SKPD Penanggungj awab

RP 18

Kependudu Dinas Kependuduk catatan an Dan

1,331,000,000 sudah

133,100,000

Bidang Urusan

2018 (TRANSISI)

1,331,000,000 kan dan

Kearsipan

Badan Arsip, Perpustakaa n Dan Dokumentasi

Kearsipan


Kearsipan


Kearsipan


Statistik

Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Otonomi Daerah

Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah

1

Otonomi 10,900,201,502 Daerah

1

Otonomi 857,114,255 Daerah

Sekretariat Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah

1

1

1

8

931,700,000 ada

133,100,000

354,487,892

43,923,000

66,550,000

931,700,000

15

9,309,984,800

10,900,201,502

857,114,255 266,200,000

2,899,049,000

266,200,000

1

2,899,049,000

Otonomi Daerah Otonomi Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah, Kecamatan, Sekretariat KORPRI

732,050,000

1

3,513,840,000 7 hari

Otonomi Daerah

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,

Otonomi

Kecamatan

732,050,000

3,513,840,000 Daerah

Otonomi Daerah

14,462,635,000 Ada

14,462,635,000


9,267,964,872

3,411,353,000 WTP

3,411,353,000

Otonomi Daerah

Otonomi

665,500,000

Badan Pengelola Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Inspektorat

Inspektorat

665,500,000 Daerah

1,064,800,000 Sudah 2,288,555,000

1

21,998,102,500

1


Inspektorat

Otonomi Daerah

Inspektorat

2,288,555,000

Pertanahan Sekretariat Daerah 21,998,102,500

1

4,206,052,500

1

13,761,656,322

1

6,423,643,050 Ada

13,761,656,322

6,423,643,050

INERJA AKHIR RPJMD RP 16

4,206,052,500

8,785,600,000 4 sektor

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

Bidang Urusan

2018 (TRANSISI) TARGET 17

Otonomi Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat


RP 18

2,106,000,000 Penanaman Badan Modal Koordinasi Penanaman Modal Daerah

6 kali/tahun

4 kali/tahun

3 kali/tahun

10 perusahaan 13,292,101,900,000

3,331,786,800,000

40%

7%

2,191,400,000

100%

600,300,000 Penanaman Badan Modal Koordinasi Penanaman Modal Daerah

525,178,000

100%

525,178,000 Perdaganga Dinas n Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi

53,240,000

100%

53,240,000 Perdaganga Dinas n Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi 941,150,000 Perdaganga Dinas n Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi 827,216,500 Perdaganga Dinas n Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi 399,300,000 Perdaganga Dinas n Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi

941,150,000

3,350

827,216,500

17%

399,300,000

6%

568,167,000 48.2%

568,167,000 Perindustri Dinas an Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi 32

661,585,000

5%

661,585,000 Perindustri Dinas an Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi

66,550,000

23%


665,500,000

46%


2,162,409,500

1

2,162,409,500 Ketenagake Dinas Tenaga rjaan Kerja

100.00%

100.00%

100.00%

1,331,000,000

1,331,000,000 Ktenagaker Dinas Tenaga jaan Kerja

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

1,881,926,500

1

100.00%

3 kali patroli sehari 1 petugas setiap RT 20 patroli

4% 35.00% 50% 100%

1,881,926,500 Ketenagake Dinas Tenaga rjaan Kerja

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi PP dan Linmas

Ada

Kesatuan Satuan Polisi bangsa dan PP dan politik Linmas 16,658,000,000 dalam negeri

4 kali

Kesatuan bangsa dan politik 199,650,000 dalam negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi PP dan Linmas Kesatuan Badan bangsa dan Kesatuan politik Bangsa dan 3,849,830,500 dalam Politik negeri

25 kegiatan

17 kegiatan

Kesatuan bangsa dan politik 332,750,000 dalam negeri

332,750,000 17 kegiatan

Badan Penanggulan gan Bencana Dan Pemadam Kebakaran

1 1,667,813,800

100

150,000,000

15

3,000,000,000

100

INERJA AKHIR RPJMD

Komunikasi Dinas Komunikasi 1,667,813,800 dan Informatika Dan Komunikasi Informatika Dinas dan Komunikasi Informatika Dan Informatika Komunikasi Dinas dan Komunikasi 3,000,000,000 Informatika Dan Informatika

150,000,000

Bidang Urusan

2018 (TRANSISI)

RP

TARGET

RP

16

17

532,400,000

33.57%

18 532,400,000 Koperasi

dan UKM

909,279,305

10.00%

909,279,305 Koperasi

dan UKM

1,133,577,700


1,133,577,700 Koperasi

dan UKM

Dinas Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi

Dinas Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi

853,087,300

96.00%

853,087,300 Koperasi

dan UKM

18,670,600,000

Dinas Perindustrian , Perdagangan Dan Koperasi

18,670,600,000 Pemberday Badan

aan Pemberdaya Masyarakat an Desa Masyarakat Dan Kelurahan

532,400,000

532,400,000 Pemberday Badan

8,025,553,000

145,827,000

Ada

66,550,000

aan Pemberdaya Masyarakat an Desa Masyarakat Dan Kelurahan 8,025,553,000 Pemberday Badan aan Pemberdaya Masyarakat an Desa Masyarakat Dan Kelurahan 145,827,000 Pemberday Badan aan Pemberdaya Masyarakat an Desa Masyarakat Dan Kelurahan 66,550,000 Pemberday Badan aan Pemberdaya Masyarakat an Desa Masyarakat Dan Kelurahan

100.00%

1,134,187,500

100.00%

1,134,187,500 Ketahanan Dinas

Pangan

608,500,000

608,500,000 Pertanian

Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

970,070,800

90%


668,513,000

60%


1,411,557,000

90%

1,411,557,000 Pertanian

210,702,500

90%


275,790,000

90%


694,611,750

80%


264,996,000

60%


668,513,000

100%


92,018,402,450

92,018,402,450 Pekerjaan

Umum

162,000,000

162,000,000 Kelautan

dan Perikanan

1,585,620,300

1,585,620,300 Kelautan

dan Perikanan

Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Psda

Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

399,300,000


dan Perikanan

399,300,000


dan Perikanan

399,300,000


dan Perikanan

532,400,000


dan Perikanan

Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INERJA AKHIR RPJMD

Bidang Urusan

2018 (TRANSISI) RP 16

TARGET 17

RP 18

732,050,000

340,686,753

732,050,000 Kesatuan

Badan bangsa dan Kesatuan politik Bangsa dan dalam Politik negeri

Ada

15,053,133,000

340,686,753 Kesatuan

Badan bangsa dan Kesatuan politik Bangsa dan dalam Politik negeri

15,053,133,000 Otonomi

Daerah 1,639,792,000


100.00%

1,639,792,000 Otonomi

Sekretariat Daerah Kecamatan

Daerah

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INERJA AKHIR RPJMD

Bidang Urusan

2018 (TRANSISI) RP 16

TARGET 17

3,699,250,000

100%


RP 18

3,699,250,000 Pekerjaan Umum

Dinas PU Cipta Karya & Perumahan

16,227,797,000

100%




Dinas PU Bina Marga & PSDA

60% 5%

7,240,200,000

102,530,336,350

50%

20%

102,530,336,350

Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan

70%

1,264,450,000

100%

100%

100%

60%

60%

60%

1,264,450,000 Kesehatan

Dinas Kesehatan

53,240,000,000



10,648,000,000



40,000,000,000



2,500,000,000



665,500,000

665,500,000 Pekerjaan Umum


200,000,000



3,680,000,000







Perumahan 37,481,936,500 Rakyat


Perumahan Rakyat


10,720,000,000


1,331,000,000


Dinas PU Cipta Karya & Perumahan Dinas PU Cipta Karya & Perumahan

1,331,000,000

10%

1,331,000,000

37,481,936,500

6,655,000,000

6,655,000,000

100% 60,359,351,730

Pekerjaan 60,359,351,730 Umum

Perumahan Rakyat 17,649,808,875

9,398,864,025

17,649,808,875

80.00% 75.00% 85.00% 90.00%

9,398,864,025

Perumahan Rakyat


Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan Dan Pemakaman Badan Penanggulang an Bencana

1,996,500,000

70.00%

4,424,683,100

2,244,168,000

1,996,500,000 Perhubunga Dinas n Perhubungan 4,424,683,100 Perhubunga Dinas n Perhubungan

84.00%

2,244,168,000 Perhubunga Dinas n Perhubungan

100%

60.00%

100%

80.00%

100%

100.00%

60.00%

12.00% 29.54%

7,612,575,800

0.14% 40.00%


100.00%

53.50% 100.00%

1/1/9/22 3,836,154,500

70.00%


665,500,000

80.00%

665,500,000 Perhubunga Dinas n Perhubungan

100.00% 100.00%

87,460 26 menit Rp41.000/Rp42.000 1.32% Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

90.00%

100.00%

Lingkungan Hidup

100.00%

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan Dan Pemakaman

Kehutanan


665,500,000

665,500,000 Kehutanan


7,080,465,000

7,080,465,000

100.00%

100%

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD RP 16 1,331,000,000

2018 (TRANSISI) TARGET 17

Bidang Urusan

SKPD Penanggu ngjawab

RP 18 1,331,000,000 Pendidikan

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga


NDISI KINERJA AKHIR RPJMD RP 133,007,273,500

2018 (TRANSISI) TARGET

Bidang Urusan

RP 133,007,273,500 Pendidikan

SKPD Penanggu ngjawab Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga


NDISI KINERJA AKHIR RPJMD RP

92,677,206,000

761,075,250


Bidang Urusan

RP

Pendidikan


Pendidikan

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

92,677,206,000

761,075,250 Pendidikan

4,711,151,940


4,711,151,940




Bidang Urusan

RP

Pendidikan 3,351,996,900

1,317,690,000 14,352,782,042

3,351,996,900

$1.4/penduduk 100.00%


1,317,690,000 Kesehatan 14,352,782,042 Kesehatan


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

100.00% 399,300,000

399,300,000 Kesehatan

532,400,000


1,331,000,000

100.00%

1,331,000,000 Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

100.00% 1,344,573,350

94.00% 100.00%

1,344,573,350 Kesehatan

Dinas Kesehatan



2018 (TRANSISI) TARGET 100.00%

1,331,000,000 629,589,500

Bidang Urusan

RP

1,331,000,000 Kesehatan 100.00%




100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 1,478,421,000

1,478,421,000 Kesehatan

10,163,895,682

10,163,895,682 Kesehatan

665,500,000


665,500,000


665,500,000


665,500,000

100.00%


665,500,000

98.00%



Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

90.00% 98.00%

95.00% 90.00% 95.00% 85.00% 71,907,944,156

71,907,944,156 Kesehatan

RSUD Palembang BARI

1,685,024,500

30.00%

1,685,024,500 KB dan KS

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

57,000,000

3.50%

57,000,000 KB dan KS


935,518,400

78.00%

935,518,400 KB dan KS


5.00%

70.00% 87.00%


NDISI KINERJA AKHIR RPJMD RP 25,374,000

2018 (TRANSISI) TARGET 100.00%

Bidang Urusan

RP 25,374,000 KB dan KS

SKPD Penanggu ngjawab Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

100.00%

128,100,000

128,100,000 KB dan KS


58,900,000

58,900,000 KB dan KS


26,770,000

26,770,000 KB dan KS

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

665,500,000

100.00%

665,500,000 KB dan KS

500,000,000

500,000,000 KB dan KS


1,064,800,000

1,064,800,000 KB dan KS


2,310,308,300

100%

1,446,556,000

332,750,000

665,500,000

1,109,412,000

998,250,000

1,050,400,000

100%

2,310,308,300 Kepemudaan Dinas dan Olah Pendidikan, Raga Pemuda Dan Olahraga 1,446,556,000 Kepemudaan Dinas dan Olah Pendidikan, Raga Pemuda Dan Olahraga 332,750,000 Kepemudaan Dinas dan Olah Pendidikan, Raga Pemuda Dan Olahraga 665,500,000 Kepemudaan Dinas dan Olah Pendidikan, Raga Pemuda Dan Olahraga 1,109,412,000 Kepemudaan Dinas dan Olah Pendidikan, Raga Pemuda Dan Olahraga 998,250,000 Kepemudaan Dinas dan Olah Pendidikan, Raga Pemuda Dan Olahraga 1,050,400,000 Kepemudaan Badan dan Olah Narkotika Kota Raga Palembang




Bidang Urusan


RP Perpustakaa Badan Arsip, Perpustakaan 865,117,000 n Dan Dokumentasi

865,117,000

1,709,879,000

85.00%

1,709,879,000 Sosial

Dinas Sosial

1,064,800,000

80.00%

1,064,800,000 Sosial

Dinas Sosial

998,250,000

85.00%

998,250,000 Sosial

Dinas Sosial

3,102,720,000

45.00%

3,102,720,000 Sosial

Dinas Sosial

665,500,000

100.00%

665,500,000 Sosial

Dinas Sosial

745,396,333

100.00%

745,396,333 Sosial

Dinas Sosial

80.00%

91 buah

895,455,000

30.00%

895,455,000 Pemberdaya an Perembuan dan Perlindunga n Anak


399,300,000

100.00%


532,400,000

99.00%

399,300,000 Pemberdaya an Perembuan dan Perlindunga n Anak 532,400,000 Pemberdaya an Perembuan dan Perlindunga n Anak

399,300,000 Pemberdaya an Perembuan dan Perlindunga n Anak


30.00%


100.00%

399,300,000




2,662,000,000

500,000,000

3,672,799,500

798,600,000

665,500,000

1,257,522,500

Ada

Bidang Urusan


RP 2,662,000,000 Perencanaan Badan Pembanguna Perencanaan n Pembangunan Daerah 500,000,000 Perencanaan Badan Pembanguna Perencanaan n Pembangunan Daerah 3,672,799,500 Perencanaan Badan Pembanguna Perencanaan n Pembangunan Daerah 798,600,000 Perencanaan Badan Pembanguna Perencanaan n Pembangunan Daerah 665,500,000 Perencanaan Badan Pembanguna Perencanaan n Pembangunan Daerah 1,257,522,500 Perencanaan Badan Pembanguna Perencanaan n Pembangunan Daerah

Ada Ada 100% 500,000,000

500,000,000 Perencanaan Badan Pembanguna Perencanaan n Pembangunan Daerah 1,013,650,000 Perencanaan Badan Pembanguna Perencanaan n Pembangunan Daerah

1,013,650,000

665,500,000

100%

100%


Dinas PUCK dan Perumahan



2018 (TRANSISI)

931,700,000

TARGET 100% 100%

998,250,000

100% 100% 100%

5,497,354,000

100%

Bidang Urusan


RP 931,700,000 Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 998,250,000 Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

5,497,354,000 Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

100% 100%

100%

5,442,286,284

5,442,286,284 Kepariwisata Dinas an Kebudayaan Dan Pariwisata

6,841,354,200

6,841,354,200 Kepariwisata Dinas an Kebudayaan Dan Pariwisata

665,500,000

665,500,000 Kepariwisata Dinas an Kebudayaan Dan Pariwisata

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018 POKOK BAHASAN: MISI VI : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL, BERADAT DAN SEJAHTERA Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi VI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

KODE

1

02

15

1

02

16

KESEHATAN Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat


1 1

2

3 4 1

02

17

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

1

1

02

18

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1

1

02

19

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

1` 2 3

1

02

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

2 1

02

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 2

1

02

22


1


1

02

02

25

26

1

02

28

1

02

29

1

02

30

1

02

31

1

02

32

TARGET 5

Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan ** Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin*

$1.40 /penduduk

$1.4/penduduk

569,307,000

100%

100%

18,149,535,000

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota* Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin* (BPJS) Cakupan Puskesmas Pengembangan Penyakit Tidak Menular Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa ** Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia** Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat* Cakupan Desa Siaga Aktif * Cakupan Rumah Tangga yang menerapkan PHBS ** Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan kurang gizi keluarga miskin*

100%

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan* Cakupan Tempat Tempat Umum Yang memenuhi syarat kesehatan ** Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih ** Cakupan penderita penyakit TB Paru BTA Positif yang ditangani *

RP 6

TARGET 7 $1.4/penduduk

RP 8 900,000,000

TARGET 9 $1.4/penduduk

18,517,900,000

100% 7 puskesmas 80 objek 1 pkm


25,160,000

100%

100%

70% 60% 100%

100%

20,352,782,042

100%

100.00%

100%

100%

90 objek 1 pkm

9 puskesmas 40,000,000 50,000,000

100 objek 2 pkm 100%

706,000,000

70% 62%

506,000.00

86%

400,000,000

110 objek 4 pkm

75,000,000 440,000,000

100%

1,000,000,000

120 objek 6 pkm

1,100,000,000

100.00%

70% 63% 100%

950,000,000

100% 82%

334,000,000

91% 925,239,000

60,000,000

11 puskesmas

12 puskesmas 90,000,000 484,000,000

120 objek 8 pkm

1,317,690,000 Kesehatan 20,352,782,042 Kesehatan

100%

1,045,000,000

70.00% 64.00%

1,071,911,675

100.00%

100%

110,000,000

120 objek 10 pkm

120,000,000 Kesehatan 532,400,000 Kesehatan

1,331,000,000

100%

1,331,000,000 Kesehatan

1,149,500,000

70% 65%

1,264,450,000

70% 65%

1,264,450,000 Kesehatan

1,208,242,513

100%

1,344,573,350

100%

1,344,573,350 Kesehatan

83%

368,000,000

92% 87%

960,000,000

100.00% 430,000,000

93% 88%

1,000,000,000

84.00%

100% 450,000,000

85%

94.00% 1,100,000,000

89.00%

90%


100% 480,000,000

85%

95% 1,150,000,000


12 puskesmas

532,400,000

1,210,000,000


RP 18

935,580,838

100% 81%

10 puskesmas

100% 799,250,000

302,522,000

Bidang Urusan

19,226,620,511

100%

100%

85%

19,644,061,532

1,317,690,000 $1.4/penduduk

100%

824,386,000

85%

$1.4/penduduk

TARGET 17

100%

90%

90%

100.00%

RP 16

100%

687,792,000

90%

19,935,341,021

1,197,900,000

TARGET 15

100%

70% 61%

80%

100%

1,089,000,000 $1.4/penduduk

RP 14

100.00%

70% 60%

80%

$1.4/penduduk

TARGET 13

2018 (TRANSISI)

100%

100%

100%

RP 12

KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD

100%

603,986,000

100%

990,000,000

TARGET 11

2017

100%

8 puskesmas 19,570,000

RP 10

100%

100%

100%

2016


Dinas Kesehatan

90%

1,250,000,000 Kesehatan

Dinas Kesehatan

95% 1,200,000,000

53 per 100.000 pddk

52 per 100.000 pddk

51 per 100.000 pddk

50 per 100.000 pddk

49 per 100.000 pddk

49 per 100.000 pddk

49 per 100.000 pddk

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3

Cakupan Penemuan Penderita Diare *

100%

100%

100%

100%

100%

100%

g

100%

Kesehatan

4

Cakupan Penemuan Penderita Pnumonia Balita * AFP Rate per 100.000 penduduk yang < 15 tahun Cakupan desa/kelurahan UCI *

85%

85%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kesehatan


1 2

1

4

2015

53 per 100.000 pddk

7

23

2014

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD*

6

02

2013

2

5

1


Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

1

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru - paru / rumah sakit mata

1

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

1

Melahirkan dan anak

2

2

2

1 1 1

3

4 5 6 7

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam* Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO** Cakupan alat kesehatan esensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah Puskesmas yang memenunuhi standar pelayanan kesehatan ** Puskesmas yang memenunuhi standar pelayanan kesehatan ** Jumlah rumah sakit pratama yang di bangun** Tersedianya sarana RS Pratama sesuai standar** Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan ** Cakupan pelayanan kesehatan Anak Balita* Cakupan pelayanan kesehatan lansia**

95%

95%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

Kesehatan

3

3

512,120,000

0% 39 puskesmas

0% 39 puskesmas

5

1,067,000,000

7

50% 4,634,254,000

1,169,855,250 75%

39 puskesmas

1 RS

0%

80% 12 klinik

120,000,000

40 puskesmas

10

1,375,565,750

12

100.00% 9,756,297,841

41 puskesmas

9,960,096,762

1,478,421,000

14

100%

100%

42 puskesmas

10,163,895,682 42 puskesmas

3,000,000,000

15,000,000,000 100%

14 klinik

500,000,000

1 RS

16,000,000,000

80%

16 klinik

550,000,000

18 klinik

2 RS

38,000,000,000

100% 605,000,000

20 klinik

665,500,000

20 klinik

100,405,000

90.5%

70%

70%

108,180,000

71%

Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat kesehatan** Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 *

80%

80%

81,440,000

81%

93%

95%

Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani* Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan * Cakupan pelayanan nifas * Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani * Cakupan kunjungan bayi * Cakupan peserta KB aktif *

80%

80%

80.5%

81%

81.5%

82.00%

83%

83%

90%

90%

90.5%

91%

91.5%

92.00%

93%

93%

90% 80%

90% 80%

90.5% 80.5%

91% 81%

91.5% 81.5%

92.00% 82.00%

93% 83%

93% 83%

90% 70%

90% 70%

90.5% 71%

91% 71%

91.5% 72%

92.00% 73.00%

93% 74%

93% 75%

91% 72%

95%

180,000,000 130,000,000

82% 100,000,000

183,325,000

180,000,000

10,163,895,682 Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

100%

90%

110,000,000

Dinas Kesehatan

3,000,000,000

90%

165,000,000

1,478,421,000 Kesehatan

9,552,498,921

0

8 klinik

1,272,710,500 100%

40 puskesmas 9,348,700,000

8 klinik

8

91.5%

195,000,000

92.00%

210,000,000

92.5%

225,000,000

92.5%


73%

150,000,000

74.00%

180,000,000

75%

190,000,000

75%


83%

140,000,000

84.00%

160,000,000

85%

180,000,000

85%


97%

220,000,000

97.50%

240,000,000

98%

250,000,000

98%


120,000,000 96%

200,000,000

Dinas Kesehatan


2013 TARGET

4

NO

INDIKATOR KINERJA

1 2

Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan ** Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin* Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota* Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin* (BPJS) Cakupan Puskesmas Pengembangan Penyakit Tidak Menular Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa ** Puskesmas yang merekomendasi obat asli Indonesia** Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat* Cakupan Desa Siaga Aktif * Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan kurang gizi keluarga miskin* Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan*

3

4 5 6 7 8 9 10

11 12


2013

$1.40 /penduduk 100%

$1.4/penduduk 100%

100%

100%


80 objek 1 pkm

70% 100%

70% 90%

100%

100%

80%

80%

90%

90%

85%

85%

18

AFP Rate per 100.000 penduduk yang < 15 tahun

100%

19 20

Cakupan desa/kelurahan UCI * Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*

95% 100%

15

7 puskesmas

100%

16 17

14

100%

100%

Cakupan Tempat Tempat Umum Yang memenuhi syarat kesehatan ** Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih ** Cakupan penderita penyakit TB Paru BTA Positif yang ditangani * Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD* Cakupan Penemuan Penderita Diare * Cakupan Penemuan Penderita Pnumonia Balita *

13

5

53 per 100.000 pddk 53 per 100.000 pddk 100% 100% 85% 85% 100% 95% 100%

21

Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO**

22

Cakupan alat kesehatan esensial puskesmas yang terkalibrasi Jumlah Puskesmas yang memenunuhi standar pelayanan kesehatan ** Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan ** Cakupan pelayanan kesehatan Anak Balita* Cakupan pelayanan kesehatan lansia** Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat kesehatan** Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 * Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani*

23 24 25 26 27 28 29

3

3

0% 39 puskesmas 8 klinik

0% 39 puskesmas 8 klinik

90% 70% 80%

90% 70% 80%

93% 80%

95% 80%

30

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan *

90%

90%

31 32

Cakupan pelayanan nifas * Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani * Cakupan kunjungan bayi * Cakupan peserta KB aktif * Cakupan Rumah Tangga dengan perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) *

90% 80%

90% 80%

90% 70% 70%

90% 70% 70%

33 34 35

2014 TARGET

2015 TARGET 7

9

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA 2016 2017 2018 (TRANSISI) AKHIR RPJMD TARGET TARGET TARGET TARGET 11 13 15 17

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA 2014 2015 2016 2017 2018 (TRANSISI) AKHIR RPJMD $1.4/penduduk $1.4/penduduk 100% 100%

$1.4/penduduk $1.4/penduduk 100% 100.00%

$1.4/penduduk $1.4/penduduk 100% 100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

8 puskesmas 90 objek 1 pkm






100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

70% 100%

70% 100%

70% 100%

70.00% 100.00%

70% 100%

70% 100%

100%

100%

100%

100.00%

100%

100%

81%

82%

83%

84.00%

85%

85%

91%

92%

93%

94.00%

95%

95%

86%

87%

88%

89.00%

90%

90%

52 per 100.000 51 per 100.000 pddk pddk 100% 100% 85% 86% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

50 per 100.000 pddk 100% 87%

49 per 100.000 pddk 100% 88%

49 per 100.000 pddk g 89%

49 per 100.000 pddk 100% 90%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100.00% 100.00%

100% 100%

100% 100%

5

7 50%

8

10

75%

100%

100.00%

39 puskesmas 40 puskesmas

40 puskesmas

41 puskesmas

12 klinik

14 klinik

16 klinik

18 klinik

12

14 100%

100%

42 puskesmas 42 puskesmas 20 klinik

20 klinik

90.5% 71% 81%

91% 72% 82%

91.5% 73% 83%

92.00% 74.00% 84.00%

92.5% 75% 85%

92.5% 75% 85%

95% 80.5%

96% 81%

97% 81.5%

97.50% 82.00%

98% 83%

98% 83%

90.5%

91%

91.5%

92.00%

93%

93%

90.5% 80.5%

91% 81%

91.5% 81.5%

92.00% 82.00%

93% 83%

93% 83%

90.5% 71% 71%

91% 71% 71%

91.5% 72% 72%

92.00% 73.00% 73.00%

93% 74% 74%

93% 75% 75%

NSISI)

NSISI)

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Recommend Documents