RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………… 1.2 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………….….

1 3

1.3 Landasan Hukum …………………………………………………………………………………………...... 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Pembangunan Perencanaan Daerah .......................................................................................................... 1.5 Sistematika ………………………………………………………………………………………………………..

4 6 8

BAB II GAMBARAN UMUM 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD …………………………………………………….

10

2.2 2.3 2.4 2.5

16 21 38 103

Kondisi Geografis dan Demografis ................................................................. Sumber Daya Kesehatan ………………………………………………................................... Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar ………………………………………… Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……………………………….

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Identifikasi, Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD …… Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Telaah renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota………………………………… Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis……. Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………………………………………………

104 107 109 114 115

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. 2. 3. 4.

Visi ………………………………………………………………………………………………………………………. Misi …………………………………………………………………………………………………………………….. Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Denpasar…………… Strategi dan kebijakan ………………………………………………………………………………………..

117 117 118 127

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................................................

131

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM.............

166

BAB VII PENUTUP ...................................................................................................................

171

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021 1

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021). Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan Kesehatan di Kota Denpasar dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Denpasar, September 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes NIP. 196204191988032007


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021

OLEH DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2016 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021 3

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR NOMOR TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA DENPASARTAHUN 2016-2021 RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi /Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi : a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.


b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dengan

berpedoman

RPJP

Daerah

dan

memperhatikan

RPJM

Nasional. c.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 Renstra SKPD memuat memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar dengan pembangunan di Provinsi Bali

dan

Pembangunan Kesehatan Nasional,

penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu

pada Cita – cita luhur

bangsa Indonesia yaitu Tri Sakti dan kemudian cita – cita tersebut dijabarkan


dalam Nawacita yaitu sembilan tujuan pembangunan nasional yang berlaku sampai dengan 2019. Disamping

mengacu

pada

program

dan

kebijakan

pembangunan

kesehatan Provinsi Bali, yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana, dan

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Bali yaitu: Bali yang Aman, Maju, Damai dan Sejahtera “Bali Mandara”.

Renstra

Dinas

Kesehatan

Juga

mengacu

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Renstra tersebut

disusun untuk mendukung Visi pemerintah Kota Denpasar

Tahun 2016-2021 “ DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”. Ada lima Misi, delapan kebijakan (Padmaksara) dan 33 program prioritas Walikota Denpasar yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar terutama pada misi ke lima yaitu penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan sekalanya berlandaskan Tri Hita Karana, Padmaksara ke enam yaitu meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

(Welfare

society)

menuju

kebahagiaan, dan Program ke lima belas yaitu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya dan program ke dua puluh yaitu mewujudkan pelayanan prima berdasarkan sewaka darma Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara substasial memuat pokok–pokok kebijakan umum dibidang kesehatan dan arah serta strategi pembangunan kesehatan di Kota Denpasar.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 20162021 adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Renstra

Dinas

Pembangunan

Kesehatan Kesehatan

Kota Nasional

Denpasar dan

mensinergikan

Daerah

melalui

Perencanaan

program-program


kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 20162021 adalah : 1.

Merupakan pedoman resmi bagi Komponen Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan jaringannya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun.

2.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016 -2021 menyediakan target program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk

mengukur

dan

melakukan

evaluasi

kinerja

tahunan

pembangunan kesehatan di Kota Denpasar. 3.

Menggambarkan capaian pembangunan kesehatan saat ini di Kota Denpasar dan menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Denpasar dalam lima tahun kedepan

4.

Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional maupun daerah

sesuai dengan tujuan dan sasaran

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar.

1.3. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 berpedoman pada : a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; i. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; k. Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota; m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/V/ 2008 tentang Juknis SPM; n. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457/Menkes/SK/V/ 2008 tentang 17 Sasaran Departemen Kesehatan; o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/V/ 2008 tentang Juknis PP 38 Tahun 2007; p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1; k. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ............. tentang RPJMD Kota Denpasar Tahun .................


1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA SKPD DALAM PERENCANAAN DAERAH Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 (Perda Nomor 6 Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2013-2018 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar. Adapun keterkaitan RENSTRA Dinas Kesehatan

Kota Denpasar dengan

dokumen di atasnya seperti terlihat dalam gambar berikut :


Gambar 1. 1 Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Pedoman

RPJM-Nasional (5 Tahun)

RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan

Memperhatikan

Acuan

RPJP-Daerah Provinsi (20 Tahun)

RPJM- Daerah Provinsi/ Renstrada-Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal Memperhatikan

Acuan RPJP-Daerah Kab. (20 Tahun) Pedoman

Input

RPJM-Daerah Kab. (5 Tahun)

Penjabaran

Pedoman

Pedoman A. RKPD (1 Tahun)

Rancangan Renstra-SKPD

Renstra-SKPD (5 Tahun)

B. Acuan Acuan

Input

RKP Acuan

Pedoman

Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD (1 Tahun)

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan dokumen perencanaan nasional untuk kurun waktu 25 tahun yang disahkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 dan RPJP Nasional merupakan dasar pemerintah pusat dalam menyususn RPJM Nasional yaitu rencana dalam pembangunan selama lima tahun ke depan. Pemerintah provinsi dalam

menyusun

RPJM

daerah

harus

memperhatikan

kebijakan

kebijakan yang tercantum dalam RPJM Nasional maupun RPJP Nasional.


–

2. Penyusunan

RPJM

Kabupaten/Kota

yang

merupakan

dokumen

perencanaan selama lima tahun yaitu tahun 2016–2021 dilaksanakan setelah adanya pemilihan kepala daerah, dengan mengadopsi apa yang menjadi janji–janji Kepala Daerah terpilih dan tidak boleh terlepas dari apa yang menjadi tujuan RPJP maupun RPJM Provinsi, serta harus berpedoman pada kebijakan yang tertuang pada RPJM Provinsi dan RPJM Nasional 3. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama lima tahun yang penyusunan renstra tersebut mengacu pada program kerja RPJM Kota dan Renstra Kementrian Kesehatan RI. Renstra Kemenkes merupakan dokumen perencanaan teknis di bidang kesehatan, yang memuat arah dan kebijakan kesehatan dan indikator rencana program kegiatan bidang kesehatan. 4. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar

tahun 2016-2021 adalah

dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan

pembangunan

kesehatan

yang

disepakati

bersama

yang

memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan dan dilengkapi dengan formulir

kerangka

anggaran

dan

kerangka

regulasi

serta

indikasi

pendanaan lima tahun kedepan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 dijadikan acuan dalam penyusunan renja- SKPD selama lima tahun (2016-2021).

1.5 SISTEMATIKA Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan dokumen Perencanaan lainnya, dan Sistematika Penulisan


Bab II

GAMBARAN PELAYANAN Menggambarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas Kesehatan Kota Denpasar, sumberdaya, Kinerja Pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Bab III

ISU ISU STRATEGIS Pada bab ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan rencana tataruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isuisu strategis

Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat Visi, Misi, Tujuan jangka menengah, Strategi dan Kebijakan

Bab V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII

PENUTUP


GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

BAB II

2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 13 Tahun 2017

tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah, (1) Kepala Dinas memiliki tugas : a.

menetapkan Rencana

program

Strategis

kerja Dinas

Dinas

Kesehatan

Kesehatan

berdasarkan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas; b.

mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana; c.

membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d.

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e.

membuat perumusan kebijakan kesekretariatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

f.

membuat

perumusan

kebijakan

teknis

Bidang

Kesehatan

Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang

Pelayanan

Kesehatan,

dan

Bidang

Sumber

Daya


Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; g.

memberikan petunjuk dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h.

memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan perizinan;

i.

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

j.

membina dan melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan organisasi lain di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

k.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

l.

menyusun laporan pelaksanaan tugas

di lingkungan Dinas

Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; m.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sekretaris memiliki tugas : a.

menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;


c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.

mengoordinasikan penyelenggaraan

penyusunan tugas

–

tugas

rencana bidang

operasional serta

dan

memberikan

pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana; f.

mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;

g.

menyelenggarakan pengelolaan perencanaan program, data dan informasi kesehatan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h.

menyelenggarakan

pengelolaan

urusan

keuangan

sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya tertib pengelolaan keuangan yang akuntabel; i.

menyelenggarakan

pengelolaan urusan umum, kepegawaian,

penerimaan tamu dan Administrasi Perjalanan Dinas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; j.

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

Sekretariat

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; k.

membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas

yang

telah

dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

akuntabilitas Sekretariat; l.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;


(3) Subbag Perencanaan, Data dan Pelaporan memiliki tugas a.

merencanakan

kegiatan

Subbagian

Perencanaan,

Data

dan

Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Data dan Pelaporan; c.

membimbing

pelaksanaan

tugas

bawahan

di

lingkungan

Subbagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang perencanaan sesuai dengan kegiatan masing-masing bidang dan Sekretariat agar menjamin keakuratan informasi yang dihasilkan;

f.

mengoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan

program

kerja

Dinas

Kesehatan

berdasarkan

rencana

kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat serta ketentuan yang berlaku agar pelaksaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan; g.

menyiapkan bahan laporan kinerja, LKPJ, LPPD, dan SPM sesuai ketentuan

peraturan perundang – undangan yang berlaku

sebagai bahan pertanggungjawaban; h.

menyusun laporan kinerja Dinas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

i.

melaksanakan pengelolaan subdomain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas informasi;


j.

menghimpun dan menginventarisasi laporan hasil pengawasan internal dan eksternal di lingkungan Dinas Kesehatan

Kota

Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi; k.

menyiapkan administrasi dan rekomendasi penelitian bagi siswa dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;

l.

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Subbagian

Perencanaan, Data dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; m.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Program dan Informasi Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

n.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) Subbag Keuangan memiliki tugas a.

merencanakan

kegiatan

Subbagian

Keuangan

berdasarkan

rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; c.

membimbing

pelaksanaan

tugas

bawahan

di

lingkungan

Subbagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; d.

memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Subbagian

Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; e.

menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas;


f.

melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan agar terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel;

g.

membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan

yang

berlaku

sebagai

bahan

laporan

pertanggungjawaban yang akuntabel; h.

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Subbagian

Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; i.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

j.


(5) Subbag Umum dan Kepegawaian memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; c.

membimbing

pelaksanaan

tugas

bawahan

di

lingkungan

Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan lingkungan

Dinas

Kesehatan

sesuai

dengan

pegawai di

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar distribusi pegawai merata di setiap bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;


f.

melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

agar

tercipta

tertib

administrasi; g.

Melaksanakan urusan umum dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h.

merencanakan dan melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas dan penerimaan tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i.

menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian sesuai dengan

ketentuan

yang

berlaku

agar

terciptanya

tertib

administrasi kepegawaian; j.

melakukan upaya-upaya peningkatan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjadi peningkatan kualitas pegawai;

k.

melaksanakan pengelolaan barang daerah di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;

l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

m.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

n.


BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT (1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki tugas : a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan


tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien; c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan

peraturan

yang

berlaku

untuk

menurunkan

angka

kesakitan kematian ibu dan bayi serta menurunkan prevalensi gizi buruk; f.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat meningkatkan pemberdayaan dan derajat kesehatan masyarakat; g.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar meningkatkan

kesehatan

lingkungan,

kesehatan

kerja

dan

olahraga; h.

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

i.

membuat

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Kesehatan

Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesehatan Masyarakat; j.



(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektoral sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas; f.

merencanakan kesehatan dan

gizi

dan

mengoordinasikan

pelaksanaan

program

ibu, anak, remaja, Keluarga Berencana (KB), lansia sesuai

dengan

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. g.

melaksanakan

pembinaan

teknis,monitoring

dan

evaluasi

program kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan

remaja,

Keluarga Berencana, kesehatan lansia dan program gizi di masing-masing

Puskesmas

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku agar tertib administrasi; h.

memantau kasus risiko tinggi pada maternal dan neonatal, bayi dan anak balita, remaja, lansia dan gizi buruk sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian;

i.

meningkatkan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan ibu, anak dan remaja, lansia dan gizi sesuai dengan ketentuan yang


berlaku

agar

dapat

meningkatkan

kualitas

sumber

daya

kesehatan; j.

melaksanakan pembinaan tentang upaya peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, Keluarga Berencana, lansia dan gizi di masing-masing

Puskesmas

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku agar dapat menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan menurunkan prevalensi gizi buruk; k.

melaksanakan pembinaan bidan puskesmas/bidan puskesmas pembantu dan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu, bayi, dan penurunan prevalensi gizi buruk;

l.

melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penyebab kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi baru lahir dapat diketahui dengan jelas;

m.

mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan gizi masyarakat dan gizi institusi di puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku agar

pelaksanaan

penyuluhan

gizi

masyarakat

dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana; n.

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tersedia data kewaspadaan pangan dan gizi di suatu wilayah;

o.

mengoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

penanggulangan

kekurangan gizi, Kekurangan Vitamin A (KVA), Anemi Gizi Besi (AGB), dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodum (GAKY) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kasus kekurangan gizi dapat diturunkan dan terdokumentasi; p.

mensosialisasikan

program-program

kesehatan

ibu,

anak,

remaja, KB, lansia dan gizi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat; q.

melacak/mencari data persalinan, kematian bayi dan ibu di rumah sakit/klinik sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat diketahui data AKI dan AKB;


r.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

s.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; t.


(3) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas : a.

merencanakan

kegiatan

seksi

Promosi

dan

Pemberdayaan

Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; e.

melaksanakan advokasi, bina suasana program kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f.

melaksanakan gerakan masyarakat, kemitraan, kerjasama lintas program dan lintas sektoral sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terciptanya partisipasi masyarakat;

g.

merencanakan

dan

mengoordinasikan

pelaksanaan

program

Promosi Kesehatan (Promkes), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/Posyandu dan desa siaga sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)


dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; h.

melaksanakan

pembinaan

teknis,monitoring

dan

evaluasi

program promkes,UKS,UKBM (Posyandu) dan desa siaga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat meningkatkan peran serta

masyarakat

dan

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat; i.

meningkatkan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan program Promkes,UKS dan UKMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan;

j.

melaksanakan pembinaan tenaga fungsional Promosi kesehatan teladan sesuai dengan kriteria yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;

k.

mengoordinasikan

pelaksanaan

penyuluhan

dengan

mobil

keliling dan pameran pembangunan sesuai dengan tema yang ditetapkan agar pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dapat ditingkatkan; l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

m.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; n.


(4) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

agar

terhindar

dari

kesalahan; e.

melaksanakan bimbingan teknis/supervisi dan evaluasi program sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;

f.

melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan lingkungan;

g.

melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan surat keterangan laik sehat hotel;

h.

melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan kolam renang/pemandian umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan surat keterangan laik sehat kolam renang/pemandian umum;

i.

melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi terhadap tempat-tempat umum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya kesehatan lingkungan;

j.

mengadakan

pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi

pangan terhadap rumah makan dan restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikat laik hygiene sanitasi; k.

mengadakan

pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi

pangan terhadap jasa boga sesuai dengan peraturan yang


berlaku sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga; l.

mengadakan

pengawasan

dan

pembinaan

hygiene

sanitasi

pangan terhadap kantin sekolah sesuai peraturan yang berlaku untuk mewujudkan makanan yang sehat, aman dan bergizi; m.

mengadakan

pengawasan

dan

pembinaan

hygiene

sanitasi

pangan terhadap makanan jajanan dan sentra makanan sesuai peraturan yang berlaku agar terciptanya kesehatan masyarakat; n.

melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi terhadap sarana sanitasi dasar, air bersih dan air minum sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan masyarakat;

o.

melaksanakan

pengawasan,

pembinaan

dan

pemeriksaan

kualitas air, penyuluhan dan perbaikan kualitas air sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan masyarakat; p.

melaksanakan pendataan dan pembinaan pengelola pestisida serta

melaksanakan

pemeriksaan

cholenestrase

darah

bagi

pemakai dan pengelola pestisida sesuai peraturan yang berlaku agar diketahui derajat cholenestrase dalam darah; q.

melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program kesehatan kerja dan olahraga sesuai peraturan yang berlaku agar dapat meningkatkan kebugaran dan kinerja pegawai;

r.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan

Kerja

dan

Olahraga

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; s.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; t.


BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki tugas :


a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas; b.

mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; f.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku

untuk

menurunkan kasus penyakit menular; g.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan kasus penyakit tidak menular; h.

merumuskan, melaksanakan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit

tidak

menular,

serta

upaya

kesehatan

jiwa

dan

Narkotika, Psikotrofika, dan Zat adiktif lainnya (NAFSA), dan


kesehatan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i.

melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotrofika, dan Zat adiktif lainnya (NAFSA), dan kesehatan haji sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas; j.

menyebarluaskan

informasi cara-cara pengendalian sumber-

sumber penyakit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan edukasi kepada masyarakat; k.

merencanakan kegiatan penelitian pengendalian, pengawasan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan dampak KLB;

l.

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pencegahan

dan

Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; m.

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

dilaksanakan

secara

sesuai

berkala

dengan sebagai

tugas

yang

akuntabilitas

telah Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; n.


(2) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi memiliki tugas : a.

merencanakan berdasarkan

kegiatan rencana

Seksi

operasional

Surveilans Bidang

dan

Imunisasi

Pencegahan

dan

Pengendalian Penyakit dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi;


c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

melaksanakan kegiatan pengumpulan data penyakit di sarana pelayanan kesehatan dan masyarakat secara aktif maupun pasif sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

bahan

perencanaan kedepan; f.

melaksanakan kegiatan pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit, serta penyebaran informasi kepada lintas program maupun lintas sektor terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku

agar

terdokumentasi

penyakit

untuk

dilaksanakan

pencegahan; g.

melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit sesuai dengan peraturan yang berlaku agar diketahui pola penyakit;

h.

mengoordinasikan lintas program maupun lintas sektor sesuai dengan

peraturan

yang

berlaku

untuk

memperlancar

pelaksanaan tugas; i.

melaksanakan kegiatan surveilans kesehatan haji dan vaksinasi meningitis kepada calon jamaah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kesehatan haji dapat terpantau;

j.

melaksanakan investigasi dan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar

Biasa

(SKD

KLB)

Penyakit

berpotensi

wabah/KLB

berdasarkan faktor risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya KLB; k.

menyiapkan pengadaan dan mendistribusikan vaksin ke fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjamin ketersediaan vaksin;

l.

mengumpulkan pengolahan

dan

bahan

monitoring,

analisa

data

data

serta

sarana

evaluasi

vaksinasi,

pelaksanaan

vaksinasi rutin dan insidentil pada sarana pelayanan kesehatan


serta menganalisa

hasil penelitian penyakit sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; m.

mengoordinasikan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terjaminnya imunisasi anak sekolah;

n.

mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi kanker cervix sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjamin kesehatan remaja perempuan;

o.

melaksanakan pembinaan program ke UPT Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung program Dinas;

p.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Surveilans dan Imunisasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

q.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; r.


(3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan


tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

menyebarluaskan

informasi,

mengumpulkan

bahan

dan

penanggulangan penyakit menular langsung secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencegah penyakit menular langsung; f.

mengumpulkan

bahan

penyelenggaraan

pencegahan,

penanggulangan penyakit bersumber binatang sesuai dengan ketentuan

yang

berlaku

untuk

mengantisipasi

penyakit

bersumber binatang; g.

melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi Pencegahan dan

Pengendalian

kesehatan

sesuai

penyakit

menular

dengan

peraturan

ke

fasilitas

yang

pelayanan

berlaku

untuk

menurunkan kasus penyakit menular; h.

mendistribusikan penanggulangan

sarana penyakit

dan menular

prasarana langsung

program ke

fasilitas

pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelengkapan kebutuhan fasilitas; i.

menginventarisasi dan mensosialisasikan perkembangan kasus penyakit bersumber binatang yang terjadi ke instansi lintas sektor terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan umpan balik;

j.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

k.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;


l.


(4) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengambilan kebijakan;

e.

melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa dan nafza sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat;

f.

mengoordinasikan

lintas

program

maupun

lintas

sektor,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas; g.

melaksanakan pembinaan program ke UPT Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung program Dinas;

h.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;


i.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; j.


BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan memiliki tugas : a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.

merencanakan, mengevaluasi

melaksanakan, kegiatan

membina,

Pelayanan

monitoring

Kesehatan

Primer

dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan dengan baik; f.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan dengan baik;


g.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan dengan baik; h.

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

i.

membuat

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pelayanan

Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai pertanggungjawaban; j.


(2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer memiliki tugas : a.

merencanakan

kegiatan

Seksi

Pelayanan

Kesehatan

Primer

berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanakan manajemen

puskesmas

sesuai

dengan

perundang-undangan

yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi; f.

merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik di puskesmas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik;


g.

merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi puskesmas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar puskesmas dapat terakreditasi dengan baik;

h.

pembinaan dan pengawasan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta FKTP yang berkualitas;

i.

merencanakan,

menilai,

membina,

memonitoring,

dan

mengevaluasi pelaksanaan puskesmas berprestasi sesuai dengan perundang-undangan

yang

berlaku

agar

puskesmas

dapat

predikat berprestasi yang baik; j.

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

di

puskesmas

sesuai

dengan

perundang-

undangan yang berlaku agar pelaksanaan JKN dapat berjalan dengan baik dan dapat tercapai total coverage; k.

pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;

l.

mengkoordinir

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

luar

gedung/Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai kesehatan masyarakat yang mandiri dan berkualitas; m.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta FKTP yang berkualitas;

n.

merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan perundangundangan yang berlaku agar masyarakat sehat, mandiri, dan berkualitas ;

o.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

p.

menyusun

laporan

pelaksanaan

Pelayanan

Kesehatan

Primer

tugas

sesuai

di

lingkungan

dengan

prosedur

Seksi dan


peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; q.


(3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas;

f.

merencakan, medical

memonitoring,

check

up

pejabat

dan dan

mengevaluasi keluarga

pelaksanaan

sesuai

dengan

perundang-undangan yang berlaku agar terlaksana medical check up sesuai dengan rencana dan kebutuhan; g.

merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program indera puskesmas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar program keinderaan dapat dilaksanakan dengan baik ;

h.

menyiapkan,

memonitoring,

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

pelayanan P3K dan kebencanaan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku agar kegiatan P3K dan kebencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan;


i.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

j.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; k.


(4) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas sesuai dengan perundang-undangan

yang

berlaku

agar

tercipta

tertib

administrasi penyehat tradisional; f.

merencanakan, asuhan

mandiri

memonitoring, di

puskesmas

dan

mengevaluasi

sesuai

dengan

pelayanan perundang-

undangan yang berlaku agar pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;


g.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar

penyehat

tradisional

memenuhi

peraturan

perunfang-

undangan yang berlaku; h.

menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sesuai dengan

perundang-undangan

penyehat

tradisional

yang

dapat

berlaku

dilaksanakan

agar

dengan

pelayanan baik

dan

berkualitas; i.

menerbitkan

rekomendasi/

surat

ijin

tenaga

dan

sarana

kesehatan tradisional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi; j.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

k.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; l.


BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN (1) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas : a.

menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai peraturan dan


prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; d.

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan seksi Kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi; f.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi; g.

merencanakan,

melaksanakan,

membina,

monitoring

dan

mengevaluasi kegiatan seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi; h.

mengevaluasi Kesehatan

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

Bidang

membandingkan

Sumber antara

Daya

rencana

operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; i.

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Kesehatan;

j.


(2) Kepala Seksi Kefarmasian memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Kefarmasian berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber Daya Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian;


c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kefarmasian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kefarmasian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

mengevaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan obat puskesmas dengan baik;

f.

merencanakan dan menyusun kebutuhan obat di tingkat Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan kebutuhan obat yang diusulkan dari puskesmas;

g.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar masyarakat dapat menggunakan obat secara baik dan rasional;

h.

melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

Pemberian Informasi Obat (PIO) dan konseling obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar masyarakat dapat minum obat sesuai dengan indikasi; i.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat terciptanya tertib administrasi;

j.

melaksanakan pengadaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

agar

terpenuhinya

kebutuhan obat di seluruh puskesmas; k.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan tata laksana obat kedaluarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar obat kadaluarsa dapat dimusnahkan;

l.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat terciptanya tertib administrasi;

m.

melaksanaan pengawasan pencatatan dan pelaporan bidang kefarmasian puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;


n.

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Kefarmasian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; o.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Kefarmasian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; p.


(3) Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah

Tangga

(PKRT)

berdasarkan

rencana

operasional Bidang Sumber Daya Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.


tanggung

pelaksanaan

jawab

tugas

masing-masing

Seksi

Alat

untuk

Kesehatan

dan

kelancaran Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; e.

merencanakan dan mengadakan alat kesehatan puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhi alat kesehatan untuk puskesmas;

f.

melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

peredaran

alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;


g.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;

h.

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kalibrasi alat kesehatan

puskesmas

dan

UPT

Pengawasan

Farmasi

dan

Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar alat kesehatan

di

puskesmas

terkalibrasi

dengan

baik

dan

berkualitas; i.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

prasarana

agar

alat

puskesmas

kesehatan

dapat

dengan

baik

menyajikan dan

benar

sarana setiap

tahunnya; j.

melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

perawatan

alat

kesehatan di puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar alat kesehatan dapat terpelihara dengan baik; k.

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; l.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

m.


(4) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki tugas : a.

merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan Kesehatan

rencana dan

operasional

ketentuan

yang

Bidang

berlaku

Sumber

sebagai

Daya

pedoman

pelaksanaan tugas;


b.


tanggung

jawab

masing-masing

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.

merencanakan, menilai, membina, dan mengevaluasi

tenaga

kesehatan puskesmas teladan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memilih tenaga kesehatan teladan; f.

menerbikan

rekomendasi/perijinan

tenaga

kesehatan

sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar rekomendasi/perijinan tenaga kesehatan terdokumentasi; g.

menerbitkan rekomendasi/perijinan sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar rekomendasi/perijinan sarana kesehatan terdokumentasi;

h.

menerbitkan perijinan produk makanan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perijinan produk makanan rumah tangga terdokumentasi;

i.

mengevaluasi dan menyiapkan administrasi dan rekomendasi praktik lapangan dan magang di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan

yang

berlaku

agar

dapat

dilaksanakan

praktik

lapangan dan magang di puskesmas sesuai dengan rencana; j.

menindaklanjuti permohonan studi/kaji banding sesuai dengan ketentuan

yang

berlaku

agar

studi/kaji

banding

dapat

dilaksanakan dengan baik; k.

merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pendidikan dan pelatihan formal bidang kesehatan dapat dilaksanakan sesuai rencana ;


l.

merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan studi/kaji banding dan peningkatan wawasan petugas Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar wawasan petugas dapat berkualitas;

m.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

n.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Seksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; o.


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR SESUAI PP NO. 18 TAHUN 2016


2.2

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021 45

2.2.1 Geografi Kota Denpasar terletak pada posisi 08035’31” sampai 08044’49” Lintang Selatan dan 115000’23” sampai 115016’27” Bujur Timur, dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Batas wilayah Kota Denpasar di bagian Utara, Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung, sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar. Peta wilayah Kota Denpasar seperti tampak pada gambar berikut: Peta Wilayah Kota Kab. Badung Kab. Gianyar

Denpasar

Selat Badung

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km2 atau sebesar 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km2 (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km2 (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km2 (18,88 persen).Adapun


kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km2 (17,64 persen). Penggunaan lahan di Kota Denpasar sebagian kecil dimanfaatkan sebagai lahan sawah irigasi (21,26%), dan sisanya merupakan lahan kering (78,66%) dan lahan lainnya (0,08%). Sementara itu luas kawasan hutan rakyat hanya sebesar 0,59%, yang ditanami Tanaman Hutan Rakyat yang meliputi hutan mangrove yang berfungsi sebagai hutan pencegah abrasi terletak di kawasan Suwung, Benoa dan Serangan.

2.2.2 Topografi dan Iklim Topografi Kota Denpasar sebagian besar merupakan dataran rendah yang terbentang dari Selatan ke Utara. Panjang pantai ± 11 Km, berupa perairan laut yang meliputi pantai Padang Galak, pantai Sanur, serta pantai Pulau Serangan. Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis Kota Denpasar memiliki musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim panca roba, dengan curah hujan berkisar antara 1 – 437 mm. Curah hujan yang paling rendah terjadi pada Bulan September

yaitu sebesar 1 mm, sedangkan curah hujan yang paling tinggi

terjadi pada Bulan Januari sebesar 437 mm. Suhu maksimum berkisar antara 29,90C – 33,90C dan suhu minimum berkisar antara 22,70C – 25,60C. Temperatur tertinggi terjadi di Bulan Desember dan terendah terjadi pada Bulan September dengan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 82 persen .

2.2.3 Pemerintahan Pemerintahan

Kota

Denpasar

secara

adminnistratif

terdiri

dari

4

kecamatan dan 43 Desa/Kelurahan. Dari 43 Desa/ Kelurahan yang ada 16 buah berstatus Kelurahan dan 27 berstatus Desa. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 6 kelurahan dan 4 desa, Denpasar Timur 4 Kelurahan dan 7 Desa, Denpasar Barat 3 Kelurahan dan 8 Desa dan Kecamatan Denpasar Utara 3 Kelurahan dan 8 Desa.


2.2.4 Demografis Berdasarkan hasil perhitungan geometris berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk 2010 yang dibantu oleh BPS Provinsi Bali, pencerminan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2015 berjumlah 880.600 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 449.700 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 430.900 jiwa.

Pada gambar 2.1 terlihat peningkatan jumah penduduk di Kota Denpasar dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Laju pertumbuhan penduduk mencapai angka 4,28%. Laju pertumbuhan di Kota Denpasar cukup tinggi, hal ini kemungkinan disebabkan karena tingginya mobilisasi penduduk dari luar wilayah denpasar. Gambar 2.1 JUMLAH PENDUDUK KOTA DENPASAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011-2015

Sex ratio adalah perbandingan penduduk laki –laki dan penduduk perempuan di suatu wilayah. Sex ratio penduduk Denpasar pada tahun 2015 adalah 104,36 artinya terdapat 104 laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk dapat disusun sebuah piramida penduduk Kota Denpasar Tahun 2015. Badan piramida


bagian kiri menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, sedangkan badan piramida sebelah

kanan

menunjukkan

jumlah

penduduk

perempuan.

Piramida

ini

memberikan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa dan tua.

Grafik 2.2 PIRAMIDA PENDUDUK KOTA DENPASAR TAHUN 2015 >75 70-74

Perempuan Laki-Laki

65-69 60-64 55-59 50-54 45-49

40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Pada Grafik 2.1 terlihat bahwa jumlah balita adalah sebesar 8,6% dari seluruh total penduduk dan jumlah usila 2,9% dari seluruh total penduduk, sedangkan persentase balita dan anak anak adalah 24,36% dari seluruh total penduduk Denpasar. Berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk usia produktif (dewasa) lebih besar dibandingkan usia non produktif (anak-anak dan usia lanjut). Indikator penting yang terkait dengan distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktifitas penduduk adalah ratio beban ketergantungan atau dependency ratio. Ratio beban

ketergantungan


adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun) dengan banyaknya umur produktif (umur 15-64 tahun). Ratio beban ketergantungan di Kota Denpasar sebesar 38,14, angka ini menunjukkan setiap 100 orang yang masih produktif akan menanggung 38 orang yang belum/sudah tidak produktif lagi.

Laju

pertumbuhan

penduduk

di

Kota

Denpasar

tahun

2010-2014

mengalami fluktuatif, tahun 2010 mencapai 7,60%, tahun 2011 turun menjadi 2,83% tahun 2012 turun menjadi 2,22% dan tahun 2014 turun lagi menjadi 2,06%. Kepadatan penduduk memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk per 1 km persegi. Semakin besar angka kepadatan berarti semakin padat penduduk yang mendiami suatu wilayah. Kepadatan Penduduk Kota Denpasar adalah 6.892 per KM2, meningkat bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 6.790 per km persegi. Sedangkan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kota Denpasar tahun 2015 mencapai umur 73.71 tahun.

2.3

SUMBER DAYA KESEHATAN

1. SARANA KESEHATAN Faslitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat (UU No.36 tahun 2009). 2.3.1 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

upaya

kesehatan

masyarakat

dan

upaya

kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif

untuk

mencapai

derajat

tingginyadi wilayah kerjanya.

kesehatan

masyarakat

yang

setinggi

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan


kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas juga memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2015). Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat dan 3 Puskesmas mampu PONED serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Tabel 2.1 Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang Diwilayahi PUSKESMAS No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan Puskesmas I Denpasar Utara

Puskesmas II Denpasar Utara 1.

Denpasar Utara Puskesmas III Denpasar Utara

Puskesmas I Denpasar Timur

2.

Denpasar Timur Puskesmas II Denpasar Timur

3.

Denpasar

Puskesmas I Denpasar Selatan

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Desa Dangin Puri Kaja Desa Dangin Puri Kangin Kel. Tonja Desa dangin Puri Kauh Desa Pemecutan Kaja Kel Ubung Desa. Ubung Kaja Desa Dauh Puri Kaja Kel Peguyangan Desa Peguyangan Kaja Desa Peguyangan Kangin Kel. Dangin Puri Ds. Dangin Puri Kelod Kel. Sumerta Desa Sumerta kelod Desa Sumerta Kauh Desa Sumerta Kaja Kel. Penatih Desa Kesiman Kertalangu Desa penatih Dangin Puri Desa Kesiman Petilan Kel Kesiman Kel Sesetan Desa Sidakarya Kel Panjer


Selatan Puskesmas II Denpasar Selatan Puskesmas III Dnpasar Selatan Puskesmas IV Denpasar Selatan

1. 2. 3. 4. 1. 2. 1.

1. 2. 3. 4. Denpasar 4. Puskesmas Denpasar Barat I 5. Barat 6. 1. 2. Puskesmas II Denpasar Barat 3. 4. 5. Sumber: Sub Bag Perencanaan dan Infokes Dikes Kota Denpasar

Kel Sanur Kel Renon Desa Sanur Kauh Desa Sanur Kaja Desa Pemogan Kel. Serangan Kelurahan Pedungan Desa Padang sambian kelod Desa Dauh Puri Kauh Desa Dauh Puri Kangin Desa Dauh Puri Kelod Desa Dauh Puri Desa Pemecutan Kelod Desa Padang sambian kaja Desa Tegal Kertha Desa Tegal Harum Kel Padang sambian Kel Pemecutan

PETA SEBARAN PUSKESMAS DI KOTA DENPASAR

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat digambarkan dengan indikator rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2015 sebesar 0,3. Angka ini


lebih rendah dari rasio puskesmas per 30.000 penduduk secara nasional tahun 2014 sebesar 1,16. Walaupun rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk termasuk rendah hal ini belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar karena adanya dukungan pelayanan kesehatan dasar dari sektor swasta di Kota Denpasar. Dari

11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar, 2 Puskesmas sudah

dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat inap yaitu Puskesmas I Denpasar Timur dengan 10 tempat tidur dan Puskesmas IV Denpasar Selatan dengan 10 tempat tidur. Sejak tahun 2009 di Kota Denpasar sudah melaksanakan peningkatan mutu pelayanan puskesmas dengan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas melalui ISO 9001 : 2008. Sampai dengan tahun 2014

Kegiatan ISO di Puskesmas

di Kota Denpasar sudah terlaksana pada 4 (empat) Puskesmas diantaranya : - Puskesmas II Denpasar Selatan tahun 2009 - Puskesmas III Denpasar Selatan tahun 2011 - Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2013 - Puskesmas II Denpasar Barat tahun 2014 Badan puskesmas (PONED)

Kesehatan

Dunia

dengan Pelayanan

di

tiap

pengembangan

(WHO)

Obstretrik

kabupaten/kota

puskesmas.

menargetkan

yang

Upaya

dan

minimal

terdapat

Neonatal Emergensi

merupakan

kesehatan

salah

PONED

4

Dasar

satu

upaya

dilakukan

untuk

mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan Obstetric dan Neonatal Dasar. Akses

masyarakat yang semakin

mudah terhadap

pelayanan kegawatdaruratan diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan AKI dan AKB (kemenkes,2014). Di Kota Denpasar terdapat tiga puskesmas PONED yaitu Puskesmas II Denpasar Barat, Puskesmas IV Denpasar Selatan dan Puskesmas I Denpasar Timur. Jumah kunjungan rawat jalan selama tahun 2015 di puskesmas sekota Denpasar

sebanyak

408.862

orang,

sedikit

mengalami

penurunan

bila

dibandingkan tahun 2014 sebanyak 474.878 orang.


Grafik 2.2 Tren kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar Tahun 2010-2015

Sumber: Sub Bag Perencanaan dan Informasi Kesehatan Dikes Kota Denpasar Tahun 2014 Sepuluh penyakit terbanyak yang ditemukan di Puskesmas se-Kota Denpasar adalah: Tabel 2.2 Pola sepuluh penyakit terbanyak di Puskesmas tahun 2015 No

ICD

1

J00

2

Diagnosa

L

P

Total

24.141

24.878

49.019

I10

headache (Cepalgia + Sakit Kepala) Essential (primary) hypertension (HT Primer / HT Saja)

14.996

17.536

32.532

3

J02

Acute pharyngitis (Faringitis)

12.713

12.163

24.876

4

R50.9

Fever, unspecified

5.527

5.329

10.856

5

K30

Dyspepsia

3.247

5.037

8.284

6

R51

Headache (Cepalgia + Sakit Kepala)

3.148

5.013

8.161

7

M13

3.348

4.546

7.894

8

E11

Others Arthritis (Atritis Lainnya) Non-insulin-dependent diabetes mellitus / DM Type II (Usia > 40 Th)

3.772

3.780

7.552


9

L23

Allergic contact dermatitis

2.490

3.403

5.893

10

K04.1

Necrosis of pulp

2.480

3.257

5.737

2.3.2 RUMAH SAKIT Selain upaya promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif merupakan

upaya

yang

penting

dalam

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat. Upaya kuratif dan rehabilitative dapat diperoleh di rumah sakit. Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya yaitu 5 buah Rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Kementrian kesehatan, Pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Denpasar dan TNI/POLRI dan 13 rumah sakit swasta. Rumah sakit yang dikelola pemerintah dan badan hukum yang bersifat nirlaba sedangkan Rumah sakit swasta dikelola oleh badan hukum dengan tujuan provit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero (Kemenkes 2015). Tabel 2.3 Distribusi rumah sakit Pemerintah dan swasta di Kota Denpasar NO

RUMAH SAKIT

PENGELOLA

JML TEMPAT TIDUR

1

RS Pusat Sanglah Denpasar

Kementrian Kesehatan

765

2

Rumah sakit Indera Bali Mandara

Pemerintah Provinsi Bali

10

3

RSU Wangaya

Pemerintah Kota Denpasar

200

4

RS Polda Bali

Kepolisian RI

58

5

RS TK II Udayana

TNI

120

6

RS Manuaba

Swasta

45

7

RS Surya Husada

Swasta

100

8

RS Puri Raharja

Swasta

102

9

RS Darma Yadnya

Swasta

50

10

RS Kasih Ibu denpasar

Swasta

92

11

RS Bhakti Rahayu

Swasta

81

12

RSB Harapan Bunda

Swasta

25

13

RS Prima Medika

Swasta

114

14

RS Bali Med

Swasta

135


15

RS Surya Husada Ubung

Swasta

48

16

RS BROS

Swasta

102

17

RS Puri Bunda

Swasta

71

Sumber: Seksi kesehatan khusus bidang bina Yankes Dikes Kota Denpasar Rumah sakit dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit sedangkan rumah sakit khusus hanya memberikan pelayanan pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya (Kemenkes RI, 2015). Di Kota Denpasar terdapat 15 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur rumah sakit di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 2,3 per 1.000 penduduk. Rasio ini relative sama bila dibandingkan tahun 2014. Secara nasional pada tahun 2014 rasio rumah sakit di Indonesia sebesar 1,07 per 1000 penduduk. Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain : a. Angka Kematian Netto (Net Death Rate/NDR) Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati.

Indikator ini

digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya sudah kami terima pada tahun 2015 : 1) RSUP Sanglah

: 62,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

2) RSUD Wangaya


3) RSUD Puri Raharja



4) RS Kasih ibu denpasar


5) RS Bros


b. Angka Kematian Umum (Gross Death Rate/GDR) Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi dibeberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya kami terima pada tahun 2015 adalah : 1) RSUP Sanglah


2) RSUD Wangaya


3) RSUD Puri Raharja


4) RS Kasih ibu denpasar


5) RS Bros


c. Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate/BOR) BOR

merupakan

indikator

yang

dapat

menggambarkan

tinggi

rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya kami terima pada pada tahun 2014 adalah : 1) RSUP Sanglah


2) RSUD Wangaya

: 79,44per 1000 pasien keluar hidup dan mati

3) RS Bros


4) RSUD Bakti rahayu


5) RS Puri Bunda


d. Rata-rata Lama Dirawat (Length Of Stay/LOS) Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2015 adalah 3 hari.


2.3.3 UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan melalui UKBM seperti pos pelayanan terpadu (Posyandu Balita, Posyandu Lansia), Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), pos kesehatan desa (Poskesdes) dan desa siaga aktif. 1) Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) Posyandu merupakan salah satu UKBM yang paling aktif. Keberadaan posyandu sampai saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan balita. Posyandu memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota denpasar adalah 1 posyandu melayani 100 balita. Tabel: 2.4 Jumlah Posyandu Aktif dan Tingkatan Posyandu Di Kota Denpasar Tahun 2015 N O

KAB/KOTA

TINGKATAN POSYANDU

POSYANDU

JUMLAH POSYANDU

PRATAMA

MADYA

PURNAMA

MANDIRI

AKTIF

1

PUSK I DB

63

9

21

33

0

63

2

PUSK II DB

69

11

43

14

1

69

3

PUSK I DS

35

5

6

23

1

35

4

PUSK II DS

34

0

3

28

3

34

5

PUSK III DS

25

0

6

17

2

25

6

PUSK IV DS

14

0

2

12

0

14

7 8 9 10 11

PUSK I DT PUSK II DT PUSK I DU PUSK II DU PUSK III DU

43 60 31 35 51

2 0 0 0 0

16 34 19 10 34

24 26 12 16 17

1 0 0 9 0

43 60 31 35 51


TOTAL

460

27

194

222

17

460

Sumber : Laporan Promkes Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Tingkat perkembangan posyandu di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini : Grafik 2.3 Persentase Posyandu di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

60 50 40

% Pratama

30

% Madya % Purnama

20

% Mandiri

10 0 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa

perkembangan

posyandu di Kota Denpasar terutama untuk posyandu mandiri sudah kembali mengalami

peningkatan

pada

tahun

2015,

setelah

sempat

mengalami

penurunan di tahun 2014. Dari 460 posyandu yang ada di Kota Denpasar baru 237 posyandu (51,52%) merupakan Posyandu Aktif. Grafik 2.4 PERSENTASE POSYANDU BERDASARKAN STRATA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2015


3,7

6,09

47,83

Pratama Madya Purnama Mandiri

42,39

Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota denpasar Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu purnama

dan

proporsi

terendah

adalah

posyandu

mandiri.

Lambatnya

perkembangan posyandu ke arah posyandu mandiri tidak terlepas dari kurang berperan sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu terutama dalam hal dukungan dana untuk operasional kegiatan posyandu. Saat ini dana operasional posyandu sebagian besar masih berasal dari bantuan pemerintah. Kedepannya perlu upaya intensif untuk meningkatkan jumlah posyandu mandiri. 2) Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM ) Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan

deteksi

dini

dan

pemantauan

faktor

risiko

PTM

Utama

yang

dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Kelompok PTM Utama adalah diabetes melitus (DM), kanker,penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Tujuan Posbindu adalah Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sedangkan sasaran utama


Posbindu adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas. Wadah pelaksanaan posbindu adalah Posbindu PTM dapat dilaksanakan terintegrasi dengan upaya kesehatan bersumber masyarakat yang sudah ada, di tempat kerja atau di klinik perusahaan, di lembaga pendidikan, tempat lain di mana masyarakat dalam jumlah tertentu berkumpul/beraktivitas secara rutin, misalnya di mesjid, gereja, klub olah raga, pertemuan organisasi politik maupun kemasyarakatan.

Pengintegrasian

yang

dimaksud

adalah

memadukan

pelaksanaan Posbindu PTM dengan kegiatan yang sudah dilakukan meliputi kesesuaian waktu dan tempat, serta memanfaatkan sarana dan tenaga yang ada. Jumlah Posbindu di Kota Denpasar tahun 2015 sebanyak 45 buah meningkat bila dibandingkan tahun 2014 (14 buah). 3) Desa siaga aktif Desa/kelurahan

siaga

aktif

adalah

Desa/kelurahan

yang

memiliki

poskesdes atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi

pelayanan

kesehatan

dasar,

penanggulangan

bencana

dan

kegawatdaruratan, surveylans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), Penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Kemenkes RI, 2015). Dari 43 desa/kelurahan yang ada di Kota denpasar seluruhnya sudah merupakan desa siaga aktif. Lima puluh satu (51%) desa siaga tergolong pratama, 39,5% madya, 9,3 purnama dan belum ada desa siaga yang mandiri. Pembinaan / bimbingan Teknis Desa Siaga dilaksanakan oleh Tim Desa Siaga

Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota No. 188.45/477 /Hk/2015

yang terdiri dari Unsur : Bappeda Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pendidikan dan Olah Raga , Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bidang Kesmas, Bidang P2P, Bidang PL, Bidang Yankes. Pembinaan Desa Siaga dilaksanakan 43 kali di 43 desa / Kelurahan

dengan

harapan masyarakat desa / kelurahan dengan harapan masyarakat yang sadar,


mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa ( KLB) bencana, kecelakaan , pendataan ibu hamil dan lain–lain dengan memanfaatkan

potensi setempat

secara gotong royong

Grafik 2.5 PERSENTASE DESA SIAGA AKTIF BERDASARKAN STRATA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2015 0 39,5

Purnama 51

Mandiri Madya Purnama

9,3

Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota denpasar 2.3.4 Sumber Daya Manusia Tabel 2.5 Data Tenaga Kesehatan di dinas kesehatan dan puskesmas Tahun 2015 JUMLAH N O

UNIT KERJA

Puskesmas I Denpasar Selatan Puskesmas II Denpasar 2 Selatan Puskesmas III Denpasar 3 Selatan Puskesmas IV Denpasar 4 Selatan 1

Medis

Peraw at & Bidan

Gizi

Tekni si Medis

Sani tasi

Kes mas

2

14

1

1

1

1

7

23

2

1

0

2

3

3

12

2

2

1

1

1

9

25

3

2

0

1

2

Farm asi 2


Puskesmas I Denpasar Timur Puskesmas II Denpasar 6 Timur Puskesmas I Denpasar 7 Utara Puskesmas II Denpasar 8 Utara Puskesmas III Denpasar 9 Utara Puskesmas I Denpasar 10 Barat Puskesmas II Denpasar 11 Barat SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 5

4

25

3

1

1

1

1

2

20

3

2

1

1

2

3

15

2

1

1

1

1

3

16

3

1

1

1

1

2

19

2

1

0

3

4

3

19

2

1

1

2

3

3

32

1

1

1

1

1

32

212

25

13

10

15

19

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 Tabel 2.6 REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DI DINAS DAN PUSKESMAS SE KOTA DENPASAR TAHUN 2015

GOLONGAN

DKK

UPT PFM

DS I

DS II

DS III

DS IV

DT I

DT II

DU I

DU II

DU III

DB I

DB II

1

I/c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

I/d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

II/a

2

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

4

II/b

3

1

0

1

1

2

2

2

1

1

0

0

1

5

II/c

3

1

2

0

2

0

2

1

2

1

2

1

3

6

II/d

10

2

5

9

6

13

103

7

1

5

2

4

4

7

III/a

7

0

1

2

2

1

3

0

2

0

1

1

3

8

III/b

23

1

2

3

2

4

6

7

8

5

7

6

5

9

III/c

12

1

5

5

6

8

13

5

4

6

5

6

5

10

III/d

14

1

13

12

5

7

2

11

9

8

13

16

18

11

IV/a

4

1

1

4

2

2

1

1

2

1

1

2

4

12

IV/b

3

0

0

1

1

1

0

1

1

2

0

0

1

13

IV/c

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

3

0

1


14

IV/d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH SELURUH

82

8

30

37

28

39

43

36

32

30

34

36

45

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas minimal terdiri dari dokter, dokter gigi,

perawat,

bidan,

tenaga

kesehatan

masyarakat,

tenaga

kesehatan

lingkungan, ahli teknologi laboratorium medic, tenaga gizi dan kefarmasian. Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja (Kemenkes RI, 2015). Standar

ketenagaan

puskesmas

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Kesehatan Nomor 75 tahun 2014, jumlah dokter puskesmas rawat inap minimal dua dokter sedangkan non rawat inap minimal 1 dokter. Di Kota Denpasar rasio dokter per puskesmas di puskesmas rawat inap adalah 5 dokter sedangkan di puskesmas non rawat inap rasionya 3 per puskesmas, Sehingga rasio dokter per puskesmas untuk tahun 2015 di Kota Denpasar sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Ketersediaan tenaga perawat di Puskesmas dapat diketahui dengan menghitung rasio perawat per puskesmas. Tahun 2015 rasio perawat di puskesmas berdasarkan jumlah puskesmas di Kota Denpasar sebesar 9 perawat per puskesmas. Untuk puskesmas rawat inap distandarkan minimal ada delapan perawat sedangkan di puskesmas non rawat inap minimal ada 5 perawat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014). Untuk tahun 2015 standar ini telah terpenuhi.


Berdasarkan

Permenkes

75

tahun

2014

jumlah

minimal bidan

di

Puskesmas rawat inap adalah tujuh orang sedangkan di puskesmas non rawat inap minimal empat

orang. Untuk tahun 2015 persyaratan ini telah di penuhi

pada puskesmas di Kota Denpasar. Rasio bidan per puskesmas di Kota Denpasar adalah delapan.

2.3.5 PEMBIAYAAN KESEHATAN Pembiayaan kesehatan menurut UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan. Jumlah anggaran sektor kesehatan

yang bersumber APBD di Kota Denpasar

(untuk dinas kesehatan dan RSU Wangaya) tahun 2015 sebesar 267.579.382.379 seluruhnya

Rp.

atau sekitar 13,15% dari APBD Kota Denpasar yang

berjumlah

Rp.

2.035.203.119.006,45.

Prosentase

angaran

kesehatan lima tahun terakhir seperti tampak pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.6 Anggaran Kesehatan Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015


16 14,1

14

13,15

12,49

12 10

14,64

10,42

8

6 4 2 0 2011

2012

2013

2014

2015

Anggaran Kesehatan

Grafik di atas menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai menyadari bahwa kesehatan itu mahal dan merupakan investasi. Hal ini dapat dilihat persentase alokasi anggaran untuk kesehatan termasuk gaji sudah diatas 10%.

Untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar, maka

Dinas

Kesehatan beserta jajarannya masih perlu melakukan negosiasi dan advokasi untuk membiayai program-program kesehatan yang ada sehingga anggaran kesehatan diluar gaji bisa lebih dari 10% dari APBD Kota Denpasar. Sedangkan alokasi anggaran kesehatan menurut sumber anggaran Kota Denpasar tahun 2015 seperti pada grafik berikut :


Tabel 2.7 Perentase Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Denpasar Tahun 2015 99,6 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

0,4 APBD

APBN

Dari total anggaran kesehatan yang ada, maka sumber anggaran

dari

APBD Kota Denpasar paling besar

yaitu Rp. 267.579.382.379,00 (99,69%).

APBN memberikan dana sebesar

841.000.000 (0,4%) dari total anggaran

kesehatan

kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupa dana DAK, dana

dekonsentrasi (BOK) dan dana askeskin. Anggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar dialokasikan untuk belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal) dan belanja tidak langsung (gaji).

2.3.4 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah. Pada tahun 2015


jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 880.600 jiwa. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 499.681 orang terdiri dari: Penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 69.584 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 287.973 orang, Pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri sebanyak 115.744 orang dan Bukan pekerja (BP) sebanyak 26.380 orang. Sisanya sebanyak 380.919 terlindungi jaminan kesehatan daerah (JKBM) Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.584 jiwa, seluruhnya (100%)

sudah tercakup dalam

Jaminan Kesehatan nasional sebagai Penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Bimbingan Teknis JKBM dan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan ke 11 puskesmas Se- Kota Denpasar dan ke-43 Desa/Kelurahan tentang jaminan Kesehatan Nasional khususnya mengenai kepesertaan dan penanganan

Keluhan

JKN

dengan

melibatkan

unsur

dari

BPJS

sebagai

narasumber.

2.4

KINERJA PELAYANAN

2.4.1 Kesehatan Ibu dan Anak serta KB. 2.4.1.1 Pemeriksaan Ibu hamil : a. Pelayanan selama kehamilan (ANC) terpadu diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan pemeriksaan 10 T dan pemeriksaan penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA) yang merupakan program integrasi

dengan

HIV/AIDS,

Stiker

Perencanaan

Persalinan

dan

Pencegahan Komplikasi (P4K). ANC minimal 4 kali selama kehamilan (1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga). b. Kelas Ibu Hamil dengan Brain Booster c. Pelayanan Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Neonatal pada

3 Puskesmas

Mampu Pelayanan Obsetri Neonatal Emergensi Dasar ( PONED) yaitu


Puskesmas II Denpasar Barat (Pustu Pekambingan),Puskesmas IV Denpasar Selatan dan Puskesmas 1 Denpasar Timur d. Rujukan Maternal Neonatal Indikator penting yang dapat dipakai untuk menilai kesehatan ibu adalah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) karena AKI dan AKB merupakan indikator yang peka terhadap kualitas dan aksebilitas fasilitas kesehatan. AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan

penyabab

kematian

yang

terkait

gangguan

kehamilan

atau

penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. AKB

adalah

jumlah

kematian

penduduk

yang

berusia

dibawah

1

tahun/1000 KH pada tahun tertentu di suatu daerah. Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. AKI dan AKB di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini : Indikator

2011

2012

2013

2014

2015

AKI

39,05

59,7

21,8

16,1

56

AKB

1,8

0,7

0,5

0,6

0,56


Grafik 2.9 Angka Kematian Ibu Maternal Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

70

target restra dikes th 2015 AKI= 85/100.000 KH

AKI per 100000 KH

60

59,7

50

56

46

40 30 21,8

20

16,1

10 0 2011

2012

2013

2014

2015

Pada grafik diatas terlihat AKI di Kota Denpasar berfluktuasi secara cukup signifikan, Sampai dengan tahun 2014 AKI sudah dapat ditekan sampai 16,1 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) namun meningkat kembali pada tahun 2015. Meskipun ada peningkatan di tahun 2015 (56 per 100.000 KH) masih lebih rendah dari target Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2015 (85 per 100.000 KH) juga lebih rendah dari target AKI Provinsi Bali (83,4/100.000 KH) dan target MDGs tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 KH. Meskipun demikian untuk kedepannya perlu terus dilakukan upaya-upaya untuk menekan AKI di Kota Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi. Tabel: 2.7 Waktu,Tempat dan Penyebab AKI Tahun 2015 di Kota Denpasar Waktu

Tempat

Penyebab

Hamil

4

Bersalin

2

Nifas

3

RS

8

Dalam Perjalanan

1

Non Obsetri (3 jantung, 2 Pneumoni, 1 tdk 6 jelas) Obsetri (1perdarahan,1exclamsi,1Infeksi)

3

Sumber data:Laporan Kesga Dinkes Kota Denpasar 2015


Selama tahun 2015 di Kota Denpasar terjadi 9 kematian ibu yang terdiri dari 4 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu bersalin dan 3 orang ibu nifas. Delapan Ibu meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) sedangkan 1 orang meninggal di perjalanan menuju RS. Enam kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstertri yaitu 3 orang karena kelainan jantung, 2 orang dengan pneumonia dan 1 orang tidak jelas diagnosisnya karena sudah meninggal diperjalanan. Tiga kematian ibu disebabkan oleh kelainan Obstetri yaitu 1 orang karena perdarahan, 1 orang karena exlamsi dan 1 orang karena infeksi. Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah peningkatan kompetensi dengan pelatihan dan sosialisasi bagi bidan Puskesmas, Pustu dan Bidan praktek Mandiri (BPM), melibatkan lintas sektor dalam Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB). Diharapkan masyarakat bersama–sama ikut memantau ibu hamil, melahirkan dan masa nifas. Distribusi AKI Di 4 Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, seperti terlihat pada grafik di bawah ini : Grafik 2.10 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH berdasarkan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2015

Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar 2015


Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa kematian maternal tertinggi di kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar selatan. Rencana tindak lanjutnya akan meningkatkan pembinaan lintas program dan lintas sekltoral kedua kecamatan diatas. Beberapa Indikator penting dalam Pemantauan Wilayah Setempat PWS) ibu hamil adalah sebagai berikut : Tabel 2.8 : Gambaran PWS Pelayanan Ibu Hamil di Kota Denpasar 2015 No

Kegiatan Pelayanan

sasaran

Target

Hasil Pencapaian

1

Cakupan Ibu Hamil Baru

19.532

100

99,99

K1 2

Cakupan K4

19532

98

98,23

3

Cakupan Bumil Berisiko

3.906

40

38,50

3.906

60

56,50

18.612

98

97,7

Oleh Tenaga Kesehatan 4

Cakupan Bumil Berisiko Oleh Masyarakat

5

Cakupan Kunjungan Neonatus

6

Cakupan Persalinan

18.624

100

100

7

Cakupan Ibu nifas

18.612

98

98,79

8

Penanganan Komplikasi

3.906

80

68,40

2.660

80

83,75

Obstetri 9

Penanganan Komplikasi Neonatal

Sumber : Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 Cakupan K1 menggambarkan besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Cakupan K4 menggambarkan besaran ibu hamil mendapatkan pelayanan

yang

antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali

kunjungan yaitu sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.


Gambar 4.1 memperlihatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 pada ibu hamil selama lima tahun terakhir : Grafik 2.11 Cakupan K1 dan K4 Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015

Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka droup out K1-K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka hampir semua ibu

hamil

yang

meneruskan

melakukan

hingga

kunjungan

kunjungan

keempat

pertama pada

pelayanan triwulan

3,

antenatal sehingga

kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan. Pada tahun 2015 kesenjangan antara K1 dan K4 sebesar 2,4% hal ini berarti terdapat 2,4% ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan K1 pada trimester I, namun tidak melakukan pemeriksaan sampai K4. Bila kita bandingkan dengan target standar pelayanan minimal (K1=95% dan K4=80%) maka cakupan K1 dan K4 di Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan. Beberapa

faktor

yang

diduga

berpengaruh

terhadap

pemeriksaan

kehamilan K4 adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial ekonomi (Dep Kes, 2009).


Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil merupakan upaya untuk menekan anemia pada ibu hamil. Selama ini upaya penanggulangan anemia gizi difokuskan kepada sasaran ibu hamil dengan suplementasi tablet besi folat (200 mg feSO4 dan 0,25 mg asam folat) dengan memberikan setiap hari 1 tablet selama minimal 90 hari berturut-turut. Cakupan pemberian tablet besi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terutama pada ibu hamil seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.12 Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Fe 1 & Fe 3 Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ditetapkan target Fe1 dan Fe 3 sebesar 95%. Data pada grafik 4.4 di atas menunjukkan bahwa cakupan Fe 1 dan Fe 3 pada tahun 2015 sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

2.4.1.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dengan penyelenggaraan upaya kesehatan ibu bersalin diharapkan dapat mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melali indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan

yang

aman

yang

dilakukan

oleh

tenaga

kesehatan

dengan

kompetensi kebidanan.


Grafik 2.13 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Kota Denpasar Tahun 2011 sampai Tahun 2015

100 99,98 99,96 99,94 99,92 99,9 99,88 99,86 99,84

100

100

100

100

99,9

2011

2012

2013

2014

2015

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes

Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2015 telah mencapai 99,9%, Bila dibandingkan dengan target renstra persalinan oleh nakes tahun 2015 sebesar 99% maka pencapaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai target yang ditetapkan. Demikian pula bila dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 diharapkan 90% persalinan ditolong oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan, maka pencapaian dikes kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan. Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Kematian saat bersalin dalam 1 minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh kematian ibu. Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan risiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.


2.4.1.3 Pelayanan Ibu Nifas Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas

kesehatan

(termasuk

bidan

di

desa/

polindes/

poskesdes)

dan

kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri; 3) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervagina lainnya; 4) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB pasca persalinan Grafik 2.14 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar Tahun 2011 sampai dengan 2015

99,1 99,1 99 98,9 98,8 98,7 98,6 98,5 98,4 98,3 98,2

98,8

98,8

2014

2015

98,6 98,5

2011

2012

2013

Cakupan pelayanan ibu nifas

Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf-3). Indikator ini menilai kemampuan Negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.


Cakupan

pelayanan

ibu

nifas

pada

tahun

2015

adalah

98,8%.

Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2015 adalah 90%. Jadi capaian pelayanan ibu nifas Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan. Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan ibu nifas adalah pemberian vitamin A. Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A selama tahun 2015 sebesar 98,79%. Grafik 2.15 Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2015

KOTA DENPASAR

98.79

Pusk II Den Bar

98.24

Pusk I Den Bar

98.66

Pusk IV Den Sel

108.46

Pusk III Den Sel

98.63

Pusk II Den Sel

100

Pusk I Den Sel

98.93

Pusk I Den Tim

95.12

Pusk II Den Tim

98.18

Pusk III Den Ut

100

Pusk II Den Ut

97.61

Pusk I Den Ut

98.21

85

90

95

100

105

110

Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

2.4.1.4 Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal Komplikasi kebidanan adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Komplikasi kebidanan antara lain ketuban pecah dini, perdarahan per vagina, hipertensi dalam kehamilan (sistole > 140 mm Hg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan premature, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju), dan infeksi masa nifas (Depkes, 2010).


Jumlah sasaran bumil risti/ komplikasi diperoleh dari proyeksi supas yaitu sebesar 20% dari seluruh sasaran ibu hamil. Jumlah seluruh ibu hamil di Kota Denpasar berdasarkan data proyeksi supas sebesar 16.855 orang, sehingga jumlah bumil risti/komplikasinya diprediksi sebesar 3.371 orang. Selama periode tahun 2015 ditemukan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 2.426 orang dan seluruhnya sudah ditangani. Namun bila hasil penanganan ibu hamil dengan komplikasi ini dibandingkan dengan target berdasarkan hasil supas maka pencapaian Kota di Denpasar baru sebesar 71,97%. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menetapkan pada tahun 2015 sebanyak 80% ibu hamil dengan risti/komplikasi harus tertangani. Grafik 2.16 Cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2015

Kota Denpasar

71.97

Pusk II Den Bar

65.44

Pusk I Den Bar

84.26

Pusk IV Den Sel

97.36

Pusk III Den Sel

80.75

Pusk II Den Sel

75.63

Pusk I Den Sel

77.06

Pusk II Den Tim

79.86

Pusk I Den Tim

45.33

Pusk III Den Ut

80.51

Pusk II Den Ut

63.13

Pusk I Den Ut

75.52 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Tiga Puskesmas dengan pencapaian terendah adalah

Puskesmas I

Denpasar Timur, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas II Denpasar Barat. Kedepannnya perlu ditingkatkan upaya penemuan dini ibu hamil


risti/komplikasi oleh Puskesmas melalui system surveilans aktif sehingga Puskesmas tidak hanya bersikap pasif menunggu pasien datang berkunjung. 2.4.1.5 Program Kesehatan Neonatal, Bayi dan Anak 1) Pelayanan Kesehatan Neonatal Bayi baru lahir (0-28 hari) atau neonatus merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan yang paling tinggi.

Hasil Riskesdas 2007

menyebutkan bahwa 78,5% kematian neonatus terjadi pada minggu pertama kehidupan (0-6 hari). Mengingat besarnya risiko kematian pada minggu pertama ini, setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar untuk mendetaksi adanya penyakit atau tanda bahaya sehingga dapat dilakukan intervensi sedini mungkin untuk mencegah kematian. Pelayanan pada kunjungan neonatus sesuai dengan standar mengacu pada pedoman Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) yang meliputi pemeriksaan tanda vital, konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Ekslusif, injeksi Vit.K1, Imunisasi (Jika belum diberikan saat lahir, penanganan dan rujukan kasus, serta penyuluhan perawatan neonatus di rumah dengan menggunakan buku KIA (Depkes, 2010). Grafik 2.17 Cakupan Kunjungan Neonatus Dibandingkan Target Renstra Di Kota Denpasar Tahun 2015

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Sejak tahun 2008 terjadi perubahan kebijakan waktu pelaksanaan kunjungan dari semula minimal 2 kali kunjungan menjadi 3 kali kunjungan, yang mulai disosialisasikan pada tahun 2008. Kecenderungan cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat


pada gambar 4.6. Tahun 2015 angka rata-rata cakupan kunjungan neonatal lengkap mencapai 97,1% Grafik 2.18 Tren Cakupan KN Lengkap Di Kota Denpasar Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Sumber: Laporan Anak Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 2) Penanganan Komplikasi Neonatal Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit atau kelaianan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguang pernafasan dan kelainan congenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan manajemen terpadu balita muda (MTBM). Cakupan penanganan komplikasi neonatal tahun 2015 sebesar 81,2% meningkat dibandingkan tahun 2014 (77,7%).

Capaian tahun 2015 sudah

melebihi target yang ditetapkan restra dinas kesehatan dikes kota Denpasar sebesar 80%.

4) Berat Badan Lahir Rerndah (BBLR) BBLR adalah bayi baru lahir yang beratnya saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR umumnya terjadi pada bayi bayi premature namun dapat pula


terjadi pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Bayi dengan BBLR mempunyai kecenderungan kearah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi. Persentase Bayi dengan BBLR di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 1,2% meningkat 0,1% bila dibandingkan tahun 2014 (1,1%) 5) Pelayanan Kesehatan Bayi Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, dan campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang penilaian terhadap upaya peningkatan akses bayi memperolah pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar pada tahun 2015 sebesar 85,5% mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 (92,0%), sedangkan target pelayanan kesehatan bayi pada renstra Kota Denpasar untuk tahun 2015 adalah 90%. Dengan demikian target cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar belum terpenuhi, kedepannya perlu kerja keras semua pihak

dalam

meningkatkan

cakupan

pelayanan

kesehatan

bayi

di

Kota

Denpasar.

Grafik 2.18 Cakupan Pelayan Kesehatan bayi Di Kota Denpasar Menurut Puskesmas Tahun 2015


Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Puskesmas dengan cakupan kunjungan bayi tertinggi adalah Puskesmas II Denpasar

Utara

sedangkan

terendah

di

Puskesmas

II

Denpasar

Barat.

Terpenuhinya target cakupan kunjungan bayi sangat dipengaruhi oleh keaktifan posyandu tiap bulannya, peran kader dan partisipasi keluarga untuk membawa bayi ke posyandu serta keaktifan tenaga puskesmas dalam membina posyandu. 6) Pelayanan utuk anak balita Adalah cakupan anak balita ( 12- 59 bln ) yg mendapat pelayanan sesuai standar : Pemantauan pertumbuhan minimal 8x/th, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini dan Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal

2x/th, Pemberian Vit A dosis

tinggi (2000.000 IU), 2 x/th, Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA, Pelayanan anak balita sakit dengan

Manajemen Terpadu Balita sakit

(MTBS) adalah

cakupan anak balita (12- 59 bl) yang berobat ke Puskesmas dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar MTBS di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Grafik 2.19


Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2015

95.9 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78

93.1 90.5

93.9 91.9

85.3

94.8

94.3

91.2

90.2 84.93

84.9

Sumber:Laporan Gizi Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 Capaian cakupan pelayanan kesehatan anak Balita (1-4 tahun) Pada tahun 2015 sebesar 90,2%. Tiga Puskesmas dengan capaian cakupan pelayanan kesehatan anak Balita terendah adalah Puskesmas I Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Barat, dan Puskesmas I Denpasar Utara. Target cakupan pelayanan kesehatan anak Balita yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan untuk tahun 2015 adalah 90%, sehingga capaian untuk Kota Denpasar sudah melebihi target yang ditetapkan. 2.4.1.6 Program Kesehatan Remaja Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) dengan tujuan

agar remaja

yang bermasalah bisa mendapat pelayanan dan penanganan yang cepat dan tepat. Kader sebaya yang telah di bentuk mampu memberikan konsling

dan

merujuk

sesuai

standar

pelayanan

PKPR.

Adapun

kegiatannya meliputi : Sosialisasi PKPR ke SMP dan SMA, Pembentukan kader sebaya, Pembinaan dan penyegaran kader sebaya PKPR 2.4.1.7 Program Keluarga Berencana ( KB ) Program keluarga berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah


Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS). Wanita usia subur adalah wanita yang berusia antara 15-49 tahun. Untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran wanita usia

subur

atau

pasangannya

diprioritaskan

untuk

menggunakan

alat

kontrasepsi.Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari cakupan peserta KB aktif (peserta KB yang sedang menggunakan alat/metode kontrasepsi),

cakupan

peserta

KB

yang

baru

menggunakan

alat/metode

kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor.

Tabel 2.10 : Gambaran Pelayanan KB di Kota Denpasar Tahun 2015 NO

KEGIATAN

JUMLAH

1

Akseptor Baru

7654

2

Akseptor KB Aktif

69686

3

Akseptor metode kontrasepsi jangka panjang ( MKJP )

35646

4

Akseptor non MKJP

69786

Sumber data : Laporan KB

Grafik 2.30 Persentase KB Aktif dan KB Baru Menurut Puskesmas Tahun 2015


100 90 80

79.6

80.9

82.4

78.5

83.6

83.4

81.6

87.2

84.5

79.3

80.9

71.3

70

60 50 40

30.7

30 20

10

7

12.2 5.7

15.7

12.1

7.4

2.9

15.4

2.6

4.8

8.9

0

KB Aktif KB Baru

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Jumlah PUS di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 86.175, dari jumlah ini 8,9 % merupakan peserta KB baru dan 80,98% merupakan peserta KB Aktif. Rata-rata cakupan peserta KB aktif pada tahun 2015 adalah 80,9%, mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (83,8%). Target SPM bidang kesehatan dan Target Renstra Kota Denpasar untuk persentase

peserta KB aktif pada tahun 2015 adalah 80% sehingga capaian

Kota Denpasar sudah memenuhi target. Pada Tahun 2015,

peserta KB aktif yang menggunakan metode

kontrasespi jangka panjang (MKJP) sebesar 51% dan peserta KB aktif yang menggunakan

non

MKJP

49%.

Ada

kecenderungan

persamaan

pilihan

penggunaan metode kontrasepsi antara peserta KB aktif dengan peserta KB baru. PUS peserta KB Aktif lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD, MOP, MOW, dan Implan, demikian pula halnya dengan peserta KB baru.

Grafik 2.31


Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat/Metode Kontrasepsi Tahun 2015

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Sebagian besar peserta KB Aktif adalah wanita (95,2%), hanya 4,8% peserta KB aktif berjenis kelamin laki-laki. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi penggunaan alat KB. Untuk itu perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki terhadap penggunaan metode/alat KB.

2.4.1.7 Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) Masyarakat yang tergolong pra lansia adalah mereka yang telah menjalani lebih dari setengah dari masa hidupnya dan berumur antara 45–59 tahun. Sedangkan mereka yang tergolong Lansia adalah mereka yang telah mencapai umur di atas 60 tahun. Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk menjaga agar kondisi para pra lansia dan lansia tetap sehat dan produktif di masyarakat dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Upaya tersebut telah terintegrasi melalui program posyandu lansia. Jumlah masyarakat lansia di Kota Denpasar pada tahun 2015 sebanyak 17.154 Jiwa. Pelayanan kesehatan pada kelompok pra lansia dan lansia di Kota Denpasar terintegrasi dalam posyandu lansia yang berjumlah 86 buah. Pelayanan yang diberikan posyandu lansia meliputi senam lansia, pemberian paket obat, PMT dan pemeriksaan kesehatan.


Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok pra lansia dan lansia seperti pada grafik di bawah ini. Grafik 2.32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015 80.59

82 80

80.59

80.1

76.93

78 76 71.69

74

72 70 68

66 2011

2012

2013

2014

2015 % Pelayanan Usila

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Bidang bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok pra lansia dan lansia di Kota Denpasar

sebagaimana

tergambar

pada

grafik

2.32

di

atas

meningkat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika mengacu pad Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, maka hasil pelayanan kesehatan terhadap penduduk usia lanjut (80,10%) sudah diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 75% pada tahun 2015. 2.4.2 PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang

Nomor

36

Tahun

2009

Tentang

Kesehatan,

bertujuan

untuk

meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.


Penyebab langsung masalah gizi adalah ketidakseimbangan antara asupan makanan (jumlah dan mutu) serta zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena adanya gangguan penyerapan sebagai akibat adanya penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung masalah gizi adalah tidak cukup tersedianya pangan di rumah tangga, kurang baiknya pola asuh anak terutama dalam pola pemberian makan pada anak serta kurang memadainya saanitasi, kesehatan lingkungan dan kurang baiknya pelayanan kesehatan. Semua keadaan di atas berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan social ekonomi. Untuk menurunkan prevalensi balita gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 15% dan menurunkan prevalensi balita pendek menjadi setinggi-tingginya 32% telah ditetapkan 8 indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat. Berikut adalah hasil kinerja program Gizi Tabel 2.11 Indikator Kinerja dan pencapaian program Gizi Tahun 2015 No

Indikator

Sasaran

Target

Pencapaian

1

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

10

100%

100%

2

Persentase bayi usia mendapat ASI Eksklusif

3

Cakupan RT yang garam beryodium

4

0-6

bulan 3233

mengkonsumsi 300 KK

77%

75,47%

84%

93,67%

Persentase 6-59 bulan dapat kapsul 35216 vit.A

97,5%

99,62%

5

Persentase ibu hamil mendapatka Fe 90 tablet

yang 16855

98%

97,99

6

Persentase puskesmas melaksanakan surveilans gizi

yang 11 Puskesma s

100%

100%

7

Persentase balita badannya (D/S)

Berat

82%

83,52%

8

Persentase penyediaan bufferstock 43 MP-ASI untuk balita umur 6-24 bln ga kin

100%

100%

ditimbang

29505

Sumber: Laporan Gizi Dikes kota Denpasar Tahun 2015


Adapun kegiatan program gizi antara lain : 2.4.2.1 Konseling dan Penyuluhan Kelompok / Masyarakat dengan materi : Makanan pada ibu hamil, KEK pada ibu hamil, Manajemen laktasi, ASI Dini, Makanan

ibu

menyusui,

Hambatan

bila

anak

tidak

mau

menyusui,

Complementary feeding, Makanan balita, Gizi seimbang, Anemia, Aneka ragam makanan, Gizi pada penyakit : HIV,TB ,jantung, hipertensi, diabetes, gizi buruk dan obesitas. 2.4.2.1 Surveilans Gizi Kegiatan surveilans gizi meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian serta desiminasi informasi bagi pemangku kepentingan, untuk melakukan tindakan segera maupun untuk perencanaan program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang serta untuk perumusan kebijakan. Kegiatan rutin yaitu pelaporan kasus gizi buruk, penimbangan balita (D/S), balita kurus, balita N, balita T, balita 2T, balita BGM, pemberian ASI Eksklusif, balita mempunyai buku KIA/KMS, pendistribusian kapsul vitamin A pada balita dan ibu nifas, pemantauan dan pendistribusian TTD ibu hamil, dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Kegiatan survei khusus yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, seperti : konsumsi garam beryodium, pemantauan status gizi (PSG). Tabel 2.12 Hasil kegiatan penimbangan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No

TOLOK UKUR

PENCAPAIAN

1

Jumlah balita yang ada (S)

29.505

2

Jumlah balita yang punya KMS (K)

28.409

3

Jumlah balita yang ditimbang (D’)

19.882

4

Jumlah balita yang ditimbang (D)

24.692

5

Jumlah balita yang naik BB nya (N)

16.933

6

Jumlah balita yang turun BB nya (T)

2.946

7

Jumlah balita yang Baru (B)

1.736

TARGET (%)

83,52


Jumlah balita yang tidak nimbang bln lalu (O) 5

Jumlah balita di bawah garis merah (BGM)

6

Tingkat pencapaian :

3.100 26

a. K/S (%)

96,29

b. D/S (%)

83,69

c. N/D’ (%)

85,17

d. BGM/D (%)

0,1

Sumber data : laporan bulanan SKDN (data riil bukan proyeksi) S

: Jumlah balita yang ada di wilayah kerja

K

: Jumlah balita yang memiliki KMS

D

: Jumlah balita yang ditimbang

N

: Jumlah balita yang naik timbangannya

K/S

: Tingkat partisipasi masyarakat

N/D’

: Tingkat pencapaian program

Jumlah balita yang ada di Kota Denpasar tahun 2015 tercatat sebanyak 29.505 orang balita, dengan balita yang mempunyai KMS/buku KIA sebanyak 28.409 orang, dari hasil penimbangan setiap bulan rata-rata balita yang datang ke posyandu (D) sebanyak 24.692 orang dengan tingkat kenaikan berat badan (N) sebanyak 16.933 orang. Cakupan Program penimbangan (K/S) di Kota Denpasar sudah mencapai 96,29 % dan sudah melebihi target yang ditetapkan oleh propinsi.

Tingkat

partisipasi masyarakat (D/S) terhadap penimbangan balita mencapai 83,69%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh propinsi sebesar 85 % belum mencapai target. Tingkat keberhasilan program penimbangan (N/D’) di Kota Denpasar baru mencapai 85,17 % dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,24% (85,41% menjadi 85,17%). Ini berarti masih banyak balita yang berat badannya tidak naik setiap penimbangan. Hal ini sangat terkait dengan keadaan balita yang mana biasanya setelah balita berusia 1 tahun ke


atas (setelah mulai bisa belajar berjalan), biasanya nafsu makannya menurun atau sulit makan. Dalam hal ini kesabaran dari orang tua ataupun pengasuhnya sangat diperlukan di samping juga kita ketahui masa balita merupakan masa yang sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Sebagai masa emas (Gold age) dalam kehidupan manusia, anak balita sangat perlu perhatian khusus terutama untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan otaknya. 2.4.2.2

Pemantauan Pola Konsumsi

Pengamatan pola konsumsi dilakukan terhadap rumah tangga pra sejahtera di semua desa di kecamatan yang menghadapi ancaman krisis pangan dan gizi. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengamatan pola konsumsi pangan adalah sebagai berikut : 

Pengamatan dilakukan terhadap 20 keluarga pra sejahtera yang dipilih dan pengamatan dilakukan terhadap KK yang sama sepanjang tahun



Perubahan-perubahan yang diamati dalam pemantauan pola konsumsi

adalah : Berkurangnya frekuensi makan dari kebiasaan sehari-hari misalnya dari 3 atau 2 kali menjadi 1 kali, perubahan jenis makanan pokok dari yang biasa dimakan ke makanan yang tidak lazim dimakan dan berkurangnya jumlah makanan dimasak/dimakan Di Kota Denpasar pengamatan pola konsumsi sampai dengan Desember 2015, dari 860 KK yang diamati baik frekwensi makan rata-rata 3 kali makan,

jenis

makanan

pokok

tetap

yaitu

beras

dan

jumlah

yang

dimasak/dimakan biasa. 2.4.2.3

Pemantauan Status Gizi (PSG)

PSG sebagai kegiatan penilaian status gizi untuk memperoleh besar dan luasnya masalah gizi, baik akut maupun kronis. Kegiatan PSG merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan gizi untuk pengambilan keputusan

dan

tindakan,

penentuan

kebijakan

dan

penyusunan

PSG

dilaksanakan sekali dalam setahun. Status gizi balita berdasarkan BB/U di Kota Denpasar dari

29.493 balita yang diukur terdapat 29 balita gizi buruk (0,10%),

gizi kurang sebanyak 111 balita (0,38%), gizi lebih sebanyak 237 balita (0,8%)


dan gizi baik sebanyak 29.116 balita (98,72%).

Sedangkan status gizi

berdasarkan BB/TB, terdapat 10 orang balita yang tergolong kurus sekali terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Penyebab Balita Gizi buruk ini bervariasi sebagian besar disebabkan karena adanya penyakit penyerta, seperti: kelainan jantung, microchepali dan pneumonia. Dibandingkan

ditahun

2014 terjadi penurunan persentase balita gizi

buruk. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar menargetkan maksimal ada 3,6% Balita gizi buruk di Kota Denpasar, bila kita bandingkan hasil penemuan gizi buruk tahun 2014 dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar maka persentase gizi buruk di Kota Denpasar sudah lebih rendah dari target Renstra. Seluruh Balita Gizi buruk yang ditemukan dikota Denpasar sudah mendapatkan penanganan dan perawatan. 2.4.2.4

Monitoring Garam Beryodium

Masalah GAKY merupakan salah satu masalah gizi yang cukup serius. Kekurangan

zat

iodium

dalam

jangka

waktu

tertentu

akan

dapat

menimbulkan gangguan bagi perkembangan fisik dan keterbelakangan mental, penurunan kecerdasan yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka upaya penanngulangan masalah tersebut maka program yang digalakkan adalah pemasyarakatan konsumsi garam beryodium secara berkelanjutan dan menyeluruh.Tujuan pemberian kapsul minyak beryodium adalah untuk mencegah timbulnya bayi lahir kretin yang diakibatkan kekurangan yodium. Lokasi yang menjadi prioritas pemberian adalah seluruh desa di kecamatan yang tergolong dalam endemis berat (Total Goiter Rate /TGR > 30%) dan endemis sedang (TGR 20-29,9%). Satu kapsul minyak beryodium mengandung kadar yodium 200 mg, dengan sasaran selektif hanya pada penderita gondok dan dosis pemberian sebagai berikut: Wanita usia subur Ibu menyusui

2 kapsul/tahun, Ibu hamil 1 kapsul/masa hamil,

1 kapsul selama masa menyusui dan Anak SD/MI (Kelas 1-6)

1 kapsul/tahun. Penanggulangan GAKY jangka panjang adalah dengan meningkatkan KIE (di posyandu, puskesmas maupun di sekolah dasar), penggunaan garam beryodium dalam konsumsi makanan sehari-hari. Pengumpulan data yang


dilaksanakan pada tiap-tiap desa/kelurahan dengan menilai 1 SD secara acak sample di desa/kelurahan yang bersangkutan, masing-masing SD diambil 26 murid kelas 4 dan 5 dengan metode LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) disuruh membawa garam yang digunakan di rumah ±

2

sendok

dan

membawa

pembungkus

garamnya.

Pemantauan

dilakukan 2 kali setahun yaitu bulan Pebruari dan Agustus. Kegiatan dalam pemantauan garam beryodium akan dapat ditentukan suatu desa baik atau tidak baik adalah sebagai berikut :  Desa dengan garam baik yaitu bila terdapat paling banyak 1 sampel yang diperiksa tidak memenuhi syarat (tidak mengandung yodium dengan kadar cukup atau tidak mengandung yodium sama sekali)  Desa dengan garam tidak baik yaitu bila terdapat lebih dari 2 sampel yang diperiksa tidak memenuhi syarat. Dari 43 desa/kelurahan yang ada, berdasarkan hasil pemeriksaan pada bulan Pebruari, 37 desa tergolong dalam desa baik (86,05%) dan 6 desa (13,95%) tergolong dalam desa tidak baik dalam penggunaan garam beryodium. Pada bulan Agustus dilakukan survey garam beryodium untuk tingkat rumah tangga, dengan hasil 93,67% Rumah tangga di Kota Denpasar sudah mengkonsumsi garam beryodium. Bila dibandingkan dengan target nasional yaitu 84%, Kota Denpasar sudah mencapai target. 2.4.2.5

Pemantauan ASI Eksklusif

Pemberian ASI secara ekslusif dapat mempercepat penurunan angka kematian bayi dan sekaligus meningkatkan status gizi balita yang pada akhirnya akan meningkatkan status gizi masyarakat menuju tercapainya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Hasil pencapaian Program ASI ekslusif yang dilaksanakan sudah mencapai 75,47%, masih kurang dari target yang ditetapkan propinsi yaitu 77%, Dibandingkan tahun lalu sudah mengalami peningkatan sebanyak 2,1% (dari 73,37% menjadi 75,47%).


Beberapa hal yang menyebabkan bayi tidak lulus ASI Ekslusif adalah keadaan sosial ekonomi keluarga yang tidak mendukung sehingga ibu-ibu ikut

mencari

nafkah

untuk

membantu

kebutuhan

ekonomi

keluarga.

Sehingga tidak mungkin ibu-ibu yang melahirkan diberikan cuti bersalin lebih dari 3 bulan, kecuali harus berhenti bekerja.

Di samping itu pula tidak

banyak instansi baik negeri maupun swasta yang mempunyai TPA (Tempat Penitipan Anak), sehingga seorang ibu bisa setiap saat menyusui bayinya sambil bekerja di kantornya.

Grafik 2.33 Cakupan ASI Ekslusif Tahun 2011 s.d 2015

Data di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir cakupan ASI eksklusif di Kota Denpasar belum bisa mencapai target yang ditetapkan secara nasional (80%). Dari tahun ketahun terlihat peningkatan persentase cakupan ASI Ekslusif secara cukup bermakna. Pada tahun 2015 cakupan ASI Eksklusif meningkat 2,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun capaian ini masih lebih rendah dari target Renstra Dikes Kota Denpasar untuk tahun 2014 sebesar 80%. Gambaran cakupan ASI Eksklusif berdasarkan Puskesmas di Kota Denpasar tahun 2015 seperti pada grafik 2.34 di bawah ini :


Grafik 2.34 Persentase cakupan ASI Ekslusif berdasarkan Puskesmas Tahun 2015

Sumber: Seksi Gizi Bidang Bina Kesehatan Keluarga Dikes Kota Denpasar Meskipun secara umum di Kota Denpasar terjadi peningkatan cakupan ASI Eksklusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hasil tersebut masih perlu ditingkatkan. Cakupan ASI Ekslusif terendah di Puskesmas I Denpasar Barat dan Puskesmas I Denpasar Timur, perlu adanya berbagai upaya yang mampu meningkatkan capaian ASI Ekslusif di Kota Denpasar sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan.. Rendahnya

cakupan

ASI

Eksklusif

disebabkan

oleh

beberapa

faktor

diantaranya karena kebanyakan ibu-ibu yang memiliki bayi bekerja mencari nafkah untuk menunjang kebutuhan keluarga sehingga tidak ada kesempatan untuk memberikan ASI secara eksklusif mulai sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan dan lebih banyak memberikan susu formula pada bayinya. Langkah yang telah dilakukan

meningkatkan cakupan ASI Ekslusif di Kota Denpasar adalah

meningkatkan promosi tentang pentingnya ASI Ekslusif dan teknik penyimpanan ASI yang dapat dilakukan oleh ibu bekerja sehingga ASI nya tetap bisa dinikmati bayi dan ibu tidak perlu berhenti bekerja. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi ke


instansi pemerintah dan swasta tentang pentingnya menyiapkan ruangan sebagai pojok ASI. 2.4.2.6

Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk

Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi pemantauan pertumbuhan dan identifikasi faktor resiko yang erat dengan kejadian KLB Gizi Buruk seperti campak dan diare.

Menteri Kesehatan

melalui suratnya Nomor : 1209 tanggal 19 Oktober 1998 mengintruksikan agar memperlakukan kasus kurang gizi berat sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga setiap kasus baru harus dilaporkan dalam 1 x 24 jam. Penanganan kasus gizi buruk merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh petugas puskesmas dan rumah sakit pada saat KLB terjadi. Kegiatan penanganan kasus gizi buruk adalah sebagai berikut: a. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tanda-tanda gizi buruk, cara merujuk, upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat b. Mendekatkan pelayanan dengan cara menyiapkan pos baru/therapeutic feeding centre (bila memungkinkan) c. Melakukan pelayanan gizi dan pengobatan berdasarkan ADIME (Pedoman Tata Laksana Penanganan Gizi Buruk rawat inap/rawat jalan) d. Menyediakan sarana, suplemen gizi, makanan formula dan lain-lain e. Upaya pencegahan meningkatnya jumlah kasus gizi buruk dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan imunisasi, makanan tambahan, perbaikan kondisi lingkungan dan lain-lain Upaya pencegahan dilakukan untuk melindungi penduduk yang beresiko menderita gizi buruk, upaya ini dilakukan secara lintas program/sektor seperti : Pemberian imunisasi, Peningkatan cakupan kapsul vitamin A terutama pada daerah

kasus campak, Peningkatan cakupan pemantauan

pertumbuhan, Penyuluhan kepada masyarakat dan konseling pada anak-anak yang mengalami gagal tumbuh, Manajemen faktor resiko gizi buruk dan koordinasi dengan program terkait. Jika faktor resikonya di luar kemampuan sektor kesehatan maka dikoordinasikan dengan sektor lain, Memperhatikan kondisi lingkungan dan ekonomi


Tabel 2.13 Jumlah rata-rata gizi buruk (BB/TB) tiap bulan yang ada di Kota Denpasar Tahun 2015 No

Nama Puskesmas

Jumlah Gizi Buruk

1

I Denbar

3

2

II Denbar

2

Denbar

5

3

I Dentim

1

4

II Dentim

0

Dentim

1

5

I Denut

2

6

II Denut

0

7

III Denut

0

Denut

2

8

I Densel

0

9

II Densel

1

10

III Densel

1

11

IV Densel

0

Densel

2

Kota Denpasar

10

Sumber data : Laporan Gizi Dikes Kota denpasar Jumlah gizi buruk berdasarkan BB/TB yang ada di Kota Denpasar tahun 2015 sebanyak 10 balita dari 11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar. Semua kasus sudah tertangani dan mendapat bantuan berupa susu dan biskuit selama 3 bulan bersumber dana dari APBD II dan 4 bulan dari CSR. Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Secara garis besar penyebab anak kekurangan Gizi disebabkan karena adanya penyakit penyerta dan di akhir tahun masih tersisa 1 orang kasus gizi buruk yang masih dirawat.


2.4.2.7 Penanggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA) Kekurangan kebutaan,

vitamin

yang

Penanggulangan

A

berawal

pada dari

Kekurangan

tubuh gejala

Vitamin

manusia klinis

A

dapat

rabun

adalah

mengakibatkan

ayam/buta

kegiatan

senja.

menurunkan

prevalensi kekurangan vitamin A melalui upaya meningkatkan konsumsi vitamin A melalui makanan sumber vitamin A dosis tinggi. Cara pelaksanaan : a. Menentukan sasaran dan dosis kapsul yang diberikan yaitu : -

Bayi umur 6 – 11 bulan diberikan kapsul vitamin A 100.000 IU (warna biru) pada bulan Pebruari dan Agustus

-

Balita 12-59 bulan diberikan kapsul vitamin A 200.000 warna merah diberikan 2 kali setahun yaitu bulan Pebruari dan Agustus

-

Bayi dan anak balita sakit (menderita campak, diare, gizi buruk atau xeroptalmia) diberikan kapsul vitamin A dosis sesuai umur sesuai tatalaksana kasus.

Pada wilayah yang terkena KLB campak, seluruh

balita diberikan kapsul vitamin A pada seluruh desa. -

Ibu nifas (0-42 hari) setelah melahirkan segera 1 kapsul vitamin A 200.000 SI warna merah dan 1 kapsul lagi diberikan dengan selang waktu 24 jam

b. Metode yang digunakan dalam pemberian kapsul untuk mencapai target cakupan adalah : -

Metode serentak yaitu bulan Pebruari dan Agustus

-

Metode sweeping atau kunjungan rumah dilakukan paling lambat selama sebulan setelah pemberian serentak dilakukan

-

Untuk sasaran ibu nifas dilakukan segera setelah bersalin atau pada kunjungan pertama neonatal atau pada kunjungan kedua neonatal


Tabel 2.14 Hasil Cakupan Vitamin A Bayi dan Anak Balita di Kota Denpasar Tahun 2015 Pencapaian Hasil No

Tolok Ukur n

1

2

3

Target (%)

Sumber

%

Vitamin A bayi 6 – 11 bulan Februari Agustus Vitamin A Anak Balita Februari Agustus Vitamin A Ibu Nifas

5.147 4.482

100 97,5 100 97,5

Lap.6 bln Lap.6 bln

27.378 27.647 16.045

99,53 97,5 99,63 97,5 99,76

Lap.6 bln Lap.6 bln PWS

Hasil pencapaian pendistribusian vitamin A sudah melebihi target yang ditetapkan Provinsi yaitu 97,5%. Keberhasilan ini disebabkan oleh tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dan kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi akan arti penting vitamin A untuk balita mereka. Disamping itu juga dilakukan sweeping vitamin A bagi balita. Sweeping dilaksanakan pada bulan Maret dan September untuk meningkatkan cakupan. Segala kegaiatan pemberian vitamin A ini akan tetap berhasil apabila kerjasama yang baik antara petugas puskesmas dengan institusi yang lain seperti bidan swasta, rumah sakit, klinik bersalin dan lain-lain agar tetap dipertahankan. Grafik 2.34 Cakupan Pemberian Vitamin A Di Kota Denpasar Tahun 2011 s.d 2015

Sumber: Laporan Gizi Dikes Kota Denpasar


Pada gambar diatas terlihat cakupan pemberian Vitamin A dosis tinggi sudah baik dengan pencapaian diatas target renstra (90%). 2.4.2.7

Penanggulangan Anemia Gizi Besi (AGB)

Anemia Gizi Besi adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal, sesuai dengan kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. Kekurangan zat besi dalam tubuh disebabkan karena : Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia adalah : -

Mempraktekkan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan termasuk sumber pangan hewani yang kaya zat besi, dalam jumlah yang proporsional. Makanan yang kaya sumber zat besi contohnya

:

hati,

ikan,

daging,

unggas,

dan

buah-buahan

yang

mengandung vitamin C tinggi. -

Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut, contohnya tepung terigu sejak tahun 2000 sudah diperkaya zat besi.

-

Pada keadaan dimana zat besi dari makanan tidak tersedia atau sangat sedikit, maka kebutuhan terhadap zat besi perlu didapat dari suplemen (tablet tambah darah)

Kegiatannya berupa : -

Pemberian tablet/sirup besi pada kelompok sasaran

-

Penyuluhan kepada masyarakat dengan pendekatan pemasaran sosial untuk mengkonsumsi makanan alami sumber zat besi

-

Pemanfaatan pekarangan dengan tanaman sumber zat besi Tenaga pelaksana distribusi yaitu petugas Puskesmas, Bidan di desa,

kader dan tenaga lainnya.

Untuk mengembangkan kemandirian distribusi

tablet/sirup besi dapat dilakukan melalui bidan praktek swasta, rumah sakit swasta, poliklinik, rumah bersalin, dokter swasta dan apotek. Tablet tambah darah (TTD) adalah suplemen zat gizi yang mengandung 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat (sesuai rekomendasi WHO).


Program suplementasi TTD, dengan dosis pemberian : Anak usia sekolah (10 tahun/mandiri), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri 1 tablet TTD secara rutin dengan 1 dosis tablet setiap minggu dan 1 tablet setiap hari pada masa haid, Ibu hamil dan ibu nifas minum TTD dengan dosis 1 tablet setiap hari selama masa kehamilannya dan 40 hari setelah melahirkan. Tabel 2.15 Cakupan pemberian Fe pada Ibu Hamil di Kota Denpasar Tahun 2015 No

Tolok Ukur

Pencapaian/hasil N

Target

Sumber

%

1

Fe I

Bumil

16.926

100,42

98 PWS KIA

2

Fe III Bumil

16.516

97,99

98 PWS KIA

Catatan : Prosentase di dapat dari pencapaian Fe I dan Fe III dibandingkan dengan jumlah Sasaran ibu hamil Hasil pencapaian pendistribusian tablet Fe I pada ibu hamil yang ada sudah mencapai

16.926

bumil (100,42% ), dan pendistribusian tablet

tablet Fe III pada ibu hamil mencapai 16.516 bumil (97,99%). Pecapaian Fe III belum mencapai target yatu 98% disebabkan karena: TTD yang diberikan mengeluarkan aroma / bau khas besi dan warna hitam pada feses. 2.4.2.8

Lomba Balita Indonesia (LBI)

Tujuan LBI adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui upaya pembinaan dan pengembangan kesehatan dan kesejahteraan balita yang dimulai sejak dini, sehingga tercipta proses tumbuh kembang anak secara optimal. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kesehatan balita melalui upaya proaktif dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan LBI yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan dan kemandirian para orang tua dan masyarakat.


2.4.3 Promosi Kesehatan Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat merupakan salah satu program unggulan dimana sejak diberlakukannya PP 41 tahun 2007 promosi kesehatan menjadi salah satu seksi pada Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Sebagai mana tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan No 114/ MenKes/ SK /7 / 2005

, tentang Pedoman

Pelaksanaan Promosi Kesehatan di daerah. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dan , oleh, untuk, dan bersama mastyrakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mngembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat , sesuai dengan kondisi social budaya setempat dan didukung oleh kebijakan public yang berwawasan kesehatan.Adapun kegiatan promosi kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat adalah penyebar luasan informasi kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat berperilaku hidup bersih dan sehat . dengan demikian akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan Promkes dan PSM di Kota Denpasar Tahun 2015 dilaksanakan oleh segenap petugas kesehatan di tingkat Kota Denpasar, Puskesmas

dan kader

kesehatan yang tersebar di 4 Kecamatan , di 43 Desa / Kelurahan di wilayah Kota Denpasar.

Kegiatan Promosi kesehatan dan PSM

di Tahun 2015 dapat

diuraikan sebagai berikut : 2.4.3.1 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pembinaan PHBS dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahundan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei PHBS di rumag tangga yang dilakukan oleh 11 Puskesmas di Kota Denpasar. Pembinaan PHBS dilaksanakan oleh

Tim

Pembina

PHBS

Kota

Denpasar

dengan

Keputusan

Walikota

No.188.45/375/HK/2015 yang terdiri dari unsur : Bappeda, PKK, Dinas Kebesihan

dan

Pertamanan,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa , Bagian Kesra , Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olahraga,PD Pasar Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Keuangan, bagian Hukum, Bidang bina Kesmas,Bidang Bina P2P, Bidang PL, Bidang Yankes .


Pelaksanaan perilaku bersih dan sehat sejak dini dalam keluarga dapat menciptakan keluarga yang sehat dan aktif dalam setiap upaya kesehatan masyarakat (Profil Kes Indonesia, 2012). Untuk menanggulangi rumah tangga yang rawan terhadap penyakit infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah tangga yang ada perlu diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah tangga di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini : Grafik 2.35 Tren persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Data pada grafik 2.35 di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah rumah tangga yang ber PHBS sudah cenderung mengalami peningkatan walaupun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2014 namun sudah dapat ditingkatkan kembali pada tahun 2015. Capaian ini sangat baik mengingat peran PHBS yang begitu penting dalam membantu menumbuhkan budaya hidup yang baik dibidang kesehatan. Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota dicantumkan target rumah tangga ber PHBS untuk tahun 2015 sebesar 79%. Pencapaian Kota Denpasar sebesar 81,5%%, hal ini menunjukkan pencapaian Rumah tangga ber PHBS di tahun 2015 sudah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra,


untuk

tahun

selanjutnya

perlu

terus

digalakkan

meningkatkan cakupan rumah tangga ber PHBS pembinaan

PHBS

di

rumah

tangga

upaya

untuk

dengan meningkatkan

dengan

menggerakkan

dan

memberdayakan keluarga atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat melalui penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok agar setiap orang, kelompok atau keluarga tahu, mau dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan. Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS terdapat 10 perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu: 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 2) Memberi ASI ekslusif, 3) Menimbang balita setiap bulan, 4) Menggunakan air bersih, 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 6) Menggunakan jamban sehat, 7) Memberantas jentik di rumah seminggu sekali, 8) Makan buah dan sayur setiap hari, 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari, 10) Tidak merokok di dalam rumah Tabel :2.36 Survei PHBS di Rumah Tangga Kota Denpasar Tahun 2015 N0

Puskesmas

JUMLAH RUMAH TANGGA

JUMLAH RUMAH TANGGA YG DIPANTAU

RUMAH TANGGA BER-PHBS

CAPAIAN (%)

1

PUSK I DB

36.910

1.050

789

75,1

2

PUSK II DB

21263

1260

1178

93,5

3

PUSK I DS

15655

630

475

75,4

4

PUSK II DS

8787

840

727

86,5

5

PUSK III DS

6514

420

370

88,1

6

PUSK IV DS

210

210

165

78,6

7

PUSK I DT

10646

1260

1090

86,5

8

PUSK II DT

14070

1200

953

79,4

9

PUSK I DU

10923

2875

2270

79,0

10

PUSK II DU

15846

630

454

72,1

11

PUSK III DU

3920

980

781

79,7

TOTAL

144.744

11.355

9252

81,5

Sumber: Laporan Promkes Dikes Kota Denpasar Tahun 2015


Bila kita lihat data per puskesmas persentase rumah tangga ber PHBS tertingi di wilayah kerja Puskesmas Denpasar II Barat (93,5%) sedangkan terendah di Puskesmas II Denpasar Utara (72,1%). Grafik 2.36 Persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar Berdasarkan Puskesmas Tahun 2015

Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Bila dilihat berdasarkan kecamatan, Rumah tangga ber PHBS tertinggi terdapat di Kecamatan Denpasar Barat (84,3%) dan terendah di kecamatan Denpasar Utara( 76,9%) .

2.4.3.2 Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pembinaan dan Evaluasi UKS dilaksanakan pada tingkat Taman Kanakkanak (TK),SD,SMP dan SMA/SMK. Pembinan dan Evaluasi UKS dilakukan oleh Tim Pembina UKS Kota Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar

dengan

Nomor

188.45/376/Hk/2015

yang

terdiri

dari

unsure

Disdikpora, Kantor Agama, Bagian Kesra, PMI, TP PKK, Bina PL, Bina P2P, Bina Kesga. Adapun variable yang di evaluasi seperti 1. Fisik Sekolah: Ruang, Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Kelas, Perpustakaan,Ruang laboratorium Proses


belajar mengajar, 2. Ruang UKS,

Administrasi UKS, Pelayanan kesehatan di

sekolah, 3. Halaman, Pagar Sekolah, kebun sekolah, pengelolaan sampah, KM,WC,SPAL,Air Bersih, dan Kantin sekolah, 5. Tempat Ibadah,

4.

6. organisasi

dan manejemen UKS, 7. Dokter kecil (untuk TK dan SD), Kader Kesehatan Remaja (untuk SMP dan SMA/SMK), sekretariat UKS Kecamatan. Untuk tahun 2014 telah membina 16 sekolah yang terdiri dari TK Candra Kasih,SDN 13 Kesiman, SMKN 3 Denpasar untuk yang lomba tingkat Propinsi Bali , untuk tahun 2015 telah membina 12 sekolah yang terdiri dari : SD 29 Pemecutan, SD 6 Pedungan, SD 29 Dangri Kelod, SD 2 Padang sambian ,SMP Wisata Sanur, SMP Santo Yoseph, SMP PGRI 9 Denpasar, SMP Widya Sakti,SMKN 2 Denpasar, SMAN 1 Denpasar, SMK 2 Saraswati,SMA Muhammdyah. Disetiap Sekolah diharapkan menerapkan TRIAS UKS yaitu : Pendidikan Kesehatan, Pembinaan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan. Pendidikan kesehatan yang diberikan berupa penyuluhan berbagai materi sesuai dengan buku standar Kemenkes dengan pelatihan dokter kecil. Pembinaan Kesehatan dilakukan untuk guru dan murid dalam administrasi dan lingkungan sekolah sehat. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan pada tingkat TK dilakukan Stimulasi deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK), untuk tingkat SD sampai SMA dilakukan penjaringan dan juga dilakukan imunisasi mengikutin jadwal Nasional. Khusus untuk immunisasi canker Cervik sudah tiga tahun ini diberikan pada murid perempuan kelas 1 SMP secara gratis dari dana APBD Kota Denpasar. Kegiatan Trias UKS dilaksanakan Oleh 11 Puskesmas di tambah dengan Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit, kuku), Pemeriksaan status gizi

melalui

pengukuran

antropometri,

Pemeriksaan

ketajaman

indera

(Pengelihatan dan pendengaran), Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, Pemeriksaan

laboratorium

untuk

anemia

dan

kecacingan,

Pengukuran

Kebugaran jasmani dan Deteksi dini masalah mental emosional. Melalui kegiatan penjaringan kesehatan diharapkan siswa SD/sederajat kelas 1 yang memiliki masalah kesehatan mendapatkan penanganan sedini mungkin sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak usia sekolah.


Untuk tahun 2015 persentase murid kelas I SD dan setingkat yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 100%. Di tingkat sekolah dasar, pelayanan dasar gigi dilaksanakan melalui Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS). Pelayanan dasar gigi ini dilaksanakan pada murid kelas I dan VI sekolah dasar. Cakupan pemeriksaan murid SD/MI tahun 2015 sebasar 60,6% atau dari 72.698 anak SD/MI

yang

ada, 48.669 anak

Hasil

pemeriksaan

mendapatkan pelayanan pemeriksaan dasar gigi.

menunjukkan

bahwa

terdapat

15.119

anak

memerlukan

perawatan dan dari jumlah tersebut 60,6% sudah mendapatkan perawatan. Ada beberapa permasalahan dalam UKS yaitu : Ada beberapa guru UKS yang belum memahami Program UKS karena belum pernah dilatih, Kurangnya Sarana Penunjang diruang UKS. Dan sebagai tindak lanjut sudah diusulkan dana untuk mengadakan pelatihan guru UKS dan dana untuk pembelian sarana penunjang UKS. 2.4.3.3 Program Pengobat Tradisinal (Battra) Program Pengobat Tradisinal (Battra) yang saat ini dirubah menjadi penyehat tradisional (Hattra). Pembinaan battra dilakukan oleh Tim Battra Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar N0. 188.45/

/HK/2015 ,

dimana anggotanya terdiri dari : unsure Dinas Kesehatan , Bagian Sosial, Tim penggerak PKK,PHDI, Poltabes dan trantib. Di Kota Denpasar terdapat 362 battra yang tersebar di 4 kecamatan yang terdiri dari battra berdasarkan ketrampilan sebanyak 194, battra ramuan 61 orang, battra supranatural 29 orang , battra agama 85 orang. Untuk tahun 2015 telah dibina 33 battra dengan 11 kali pembinaan.

2.4.3.4

Program Taman Obat Keluarga ( Toga)

Toga yang dimaksud adalah taman dimana ada tanaman obat keluarga. Dari 43 desa / kelurahan yang ada semuanya merupakan desa Toga, karena setiap tahun Toga dilombakan ditingkat Propinsi. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina Toga Kota Denpasar dengan keputusan Walikota no. 188.45/312/HK/2015 yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, bagian Sosial,Bangdes,Tim Penggerak PKK, dan


DKP Kota Denpasar, BPM PD, Bagian Kesra Setda Kota Denpasar,PHDI, dan unsur PPT Untuk Tahun 2015 pembinaan TOGA dilakukan sebanyak 10 kali di Desa sanur Kauh, Kelurahan Panjer, Desa Peguyangan Kaja, Kelurahan Peguyangan,

Desa

Penatih

Dangri,

Padangsambian, Desa Pemecutan Kelod.

Kelurahan

Penatih,

Kelurahan

Di samping pembinaan , tim juga

memberikan bantuan tanaman obat keluarga sebanyak 10 jenis tanaman sebanyak 1.600 pohon untuk desa binaan dan buku saku toga masing–masing di setiap desa binaan. 2.4.3.5 Program Kesehatan Olah Raga ( Kesorga) Program yang dilaksanakan Pada tahun 2015 telah adalah sosialisasi ke Puskesmas Se–Kota Denpasar untuk persiapan melaksanakan tes kesegaran jasmani untuk murid sekolah dan PNS. 2.4.3.6 Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan sesuai tentang kawasan Tanpa Rokok yang mana sasaran dari kawasan ini adalah institusi pendidikan dan institusi kesehatan, Perwali KTR N0.25A Tahun 2010 sudah menjadi Perda KTR Kota Denpasar N0.7 Tahun 2013

sosialisasi dilakukan melalui media

elektronik yaitu Bali TV dan melalui penyuluhan kesekolah–sekolah.

2.4.4 Penyakit Menular 2.4.4.1 TB Paru Penyakit TB Paru merupakan penyakit re emerging masih terus ditemukan di Provinsi Bali. Secara nasional TB Paru merupakan penyakit tropis yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. TB Paru merupakan penyakit

yang masih

tinggi angka kejadiannya bahkan merupakan yang tertinggi ketiga di dunia. MDGs menetapkan penyakit TB Paru sebagai salah satu target penyakit yang harus diturunkan selain HIV AIDS dan Malaria. Pada tahun 2015 ditemukan jumlah kasus baru BTA + sebanyak 471 kasus menurun bila dibandingkan dengan kasus BTA + yang ditemukan tahun 2014 yaitu sebanyak 490 kasus. Menurut jenis kelamin kasus BTA+ lebih banyak


terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan yaitu 304 laki-laki (65%), dan 167 (35%) perempuan. 1) Kasus Baru BTA Positif (BTA+) Proporsi pasien baru BTA positif diantara semua kasus TB menggambarkan prioritas penemuan pasien TB menular diantara seluruh pasien TB paru yang diobati. Angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65%. Apabila proporsi pasien baru BTA+ dibawah 65% maka hal ini menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular/ pasien BTA+ (Kemenkes,2015). Proporsi pasien baru BTA positif diantara semua kasus TB di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 61%. Capaian tahun 2015 ini sudah lebih baik dari capaian 2014 (46%). Hasil capaian ini masih lebih rendah dari target yang ditetapkan (65%), kedepannya perlu strategi yang lebih baik untuk meningkatkan Proporsi pasien baru BTA positif diantara semua kasus TB. Grafik 2.37 PROPORSI BTA POSITIF DIANTARA SELURUH KASUS TB PARU DI KOTA DENPASAR TAHUN 2011-2015

120

Target minimal 65%

100

98

80 61

60 40

46

46

20

16

0 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber Seksi P2ML Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar 2) Angka notifikasi kasus (CNR) Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu.

Angka

ini

apabila

dikumpulkan

serial

akan

menggambarkan

kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka


ini

berguna

untuk

menunjukkan

kecenderungan/trend

meningkat

atau

menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut( kemenkes,2015). CNR kasus baru TB BTA+ tahun 2015 (148/100.000 pddk) menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 (133/100.000 pddk) sedangkan CNR seluruh kasus TB tahun 2015 (148/100.000 pdkk) meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 (133/100.000 pddk) 3) Angka keberhasilan pengobatan Hasil pengobatan penderita TB Paru dipakai indikator succses rate, dimana indikator ini dapat dievaluasi setahun kemudian setelah penderita ditemukan dan

diobati.

Sukses

rate

akan

meningkat

bila

pasien

TB

Paru

dapat

menyelesaikan pengobatan dengan baik tanpa atau dengan pemeriksaan dahak. Pada tahun 2014 angka sukses rate pengobatan penderita TB di Kota Denpasar sebesar 90%.

Gambaran

penyakit

TB Paru

di

Kota

Denpasar

seperti terlihat pada

grafik dibawah ini : Grafik 2.38 Succes Rate TB di Kota Denpasar tahun 2011 s/d 2015 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82

Sucses Rate TB

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber seksi P2ML Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar


Data pada grafik 3.7 di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir

sucses rate kasus TB Paru di Kota Denpasar terlihat meningkat.

Renstra dinas kesehatan kota denpasar menetapkan target sucses rate kasus TB Paru untuk tahun 2015 sebesar 85%. CNR TB Paru pada tahun 2015 sebesar 90 per 100.000 penduduk, dengan jumlah kematian akibat TB Paru sebesar 4 per 100.000 penduduk. Peningkatan

angka penemuan ini

disebabkan karena semakin ditingkatkannya jangkauan pelayanan yang mengacu pada manajemen DOTS baik dari puskesmas, RS Pemerintah, RS Swasta maupun praktisi swasta sehingga semakin banyak kasus yang bisa terdeteksi di masyarakat. Upaya

yang

perlu

dilakukan

untuk

menurunkan

Case

Rate

dan

meningkatkan Success Rate adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi penanggulangan TB Paru dengan manajemen DOTS melalui jejaring internal maupun eksternal rumah sakit serta sektor terkait lainnya. Disamping meningkatkan jangkauan pelayanan, upaya yang tidak kalah penting dan perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan penyakit TB Paru adalah meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Kasus TB Paru sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan kemiskinan, karena penularan TB Paru adalah melalui

kontak langsung

dengan penderita. Status gizi juga mempengaruhi kasus TB Paru terutama angka kesembuhannya, dengan status gizi yang baik penderita TB Paru akan lebih cepat pulih. 2.4.4.2

Pneumonia Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit infeksi akut

yang menyerang pernapasan mulai dari hidung hingga alveoli. Penyakit ISPA yang menjadi masalah dan masuk dalam program penanggulangan penyakit adalah pneumonia karena merupakan salah satu penyebab kematian anak. Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang jaringan paru (alveoli). Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, virus atau kecelakaan karena menghirup

cairan

atau

bahan

kimia.

Populasi

rentan

yang

terserang

pneumonia adalah anak umur < 2 tahun. Penemuan dan tatalaksana kasus adalah salah satu kegiatan program penanggulangan.


Jumlah kasus pneumonia pada balita yang dilaporkan berobat di sarana pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun RSU dalam lima tahun terakhir di Kota Denpasar seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Persentase

Grafik 2.39 Prevalensi Kasus Pneumonia Pada Balita Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

% Kasus

Tahun 2011 8,2

Tahun 2012 16,8

2013

2014

2015

7

8,8

1,54

Sumber seksi P2ML Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar Penderita pneumonia yang ditemukan dan ditangani di Kota Denpasar terlihat berflutuaktif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2014 ditemukan 8,8% penderita pneumonia Balita dari jumlah perkiraan penderita sebesar 8.438 orang, sedangkan tahun 2015 ditemukan dan ditangani 1,5% penderita pneumonia balita dari perkiraan 72.926 penderita. Perlu diterus ditingkatkan upaya penemuan penderita penemonia terutama pada Balita sehingga segera dapat ditangani. Pneumonia pada balita lebih banyak disebabkan karena faktor seperti kurang gizi, status imunisasi yang tidak lengkap, terlalu sering membedung anak, kurang diberikan ASI, riwayat penyakit kronis pada orang tua bayi/balita, sanitasi lingkungan tempat tinggal yang kurang memenuhi syarat kesehatan, orang tua perokok dan lain sebagainya. Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kasus pneumonia pada bayi/balita adalah menghilangkan faktor

penyebab

itu

sendiri

melalui

peningkatan

status

gizi

bayi/balita,

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan sanitasi lingkungan tempat tinggal serta peningkatan status imunisasi bayi/balita.


2.4.4.3

Aquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)

HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.40 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015 800

Kasus

600

400 200 0

HIV

2011 221

2012 294

2013 290

2014 332

2015 638

AIDS

221

310

326

379

601



Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 ditemukan 221 kasus HIV baru. Pada tahun 2012 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 294 orang (119 penderita laki-laki dan 175 perempuan) dan AIDS sebanyak 310 orang (208 penderita laki-laki dan 102 penderita perempuan). Sedangkan pada tahun 2013 dengan penambahan 1 puskesmas yang mampu melakukan VCT jumlah kasus HIV sedikit menurun menjadi 290 kasus (144 laki-laki dan 146 perempuan), sedangkan AIDS ditemukan 326 orang (228 laki-laki dan 98 perempuan). Sedangkan pada tahun 2014 ditemukan 332 penderita HIV positif (161 lakilaki dan 171 perempuan) dan AIDS ditemukan 379 orang (239 laki-laki dan 140 perempuan). Selama tahun 2014 ditemukan 13 kematian akibat AIDS (10 laki-laki dan 3 perempuan). Tahun 2015 terjadi 638 kasus HIV dan 601 kematian AIDS, dengan 10 kematian akibat AIDS. Data diatas menunjukkan terjadi peningkatan kasus yang signifikan pada tahun 2015 hal ini disebabkan karena data diatas adalah data seluruh penderita yang mengakses layanan di Kota Denpasar tanpa melihat asal penderita. Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV positif. Berbagai upaya telah dilakukan

untuk

menanggulangi

Denpasar. Salah satunya adalah

penyebaran

kasus

HIV-AIDS

di

Kota

melakukan skrining terhadap pendonor

darah. Pada tahun 2015 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 3.800 pendonor darah (2.947 laki-laki dan 853 perempuan). Dari jumlah tersebut sebanyak

15 sampel darah (0,39%) positif terinfeksi HIV-

AIDS. Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.


Pada tahun 2015 terdapat 3.800 pendonor yang mendonorkan darahnya di PMI Kota Denpasar. Seluruh pendonor diperiksa sampel darahnya untuk skrining terhadap HIV-AIDS dengan hasil 0,39% pendonor dinyatakan positif HIV. 2.4.4.4

Diare Diare dapat didefinisikan sebagai kejadian buang air besar berair lebih

dari tiga kali namun tidak berdarah dalam 24 jam, bila disertai dengan darah disebut disentri. CFR diare secara nasional adalah 2,48% sedangkan di Kota Denpasar CFR nya 0. Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan di Kota Denpasar, karena IR nya cukup tinggi. Penyakit gastroenteritis lain seperti diare berdarah dan tifus perut klinis juga termasuk ke dalam sepuluh besar penyakit baik di Puskesmas maupun catatan rawat inap di rumah sakit. Meskipun jumlah kasus diare cukup tinggi, namun angka kematiannya relative rendah. Serangan penyakit yang bersifat akut mendorong penderitanya untuk segera mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan. Dalam perjalanan alamiahnya sebagian besar penderita sembuh sempurna. Pada tahun 2015 di Kota Denpasar ditemukan dan ditangani 12.999 penderita diare atau sebesar 69 % dari jumlah perkiraan kasus yang ada. Gejala diare yang terkesan ringan dan dapat diobati sendiri oleh penderitanya menyebabkan penderita enggan mendatangi sarana pelayanan kesehatan. Penanggulangan diare dititikberatkan pada penanganan penderita untuk mencegah kematian dan promosi kesehatan tentang hiegyne sanitasi dan makanan

untuk

mencegah

penyebarluasan

kasus

(KLB).

Upaya

yang

dilakukan oleh jajaran kesehatan baik oleh puskesmas maupun dinas kesehatan adalah meningkatkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, kaporitisasi air minum dan peningkatan sanitasi lingkungan.


2.4.4.5

Malaria

Angka kesakitan malaria untuk Jawa dan Bali diukur dengan Annual Parasite Rate Incidence (API). Pada tahun 2015 tidak terdapat kasus penyakit malaria positif dari hasil pemeriksan secara klinis terhadap 226 sampel darah di Kota Denpasar. Penyakit malaria bukan merupakan penyakit endemis tetapi merupakan kasus-kasus import dari penduduk yang berasal dari daerah endemis malaria atau orang Bali khususnya yang berasal dari Kota Denpasar yang pernah tinggal di daerah endemis

malaria seperti NTT, Maluku dan

Papua.

2.4.4.6

Kusta Kusta

adalah

penyakit

kulit

infeksi

yang

disebabkan

oleh

mycobacterium leprae. Bila penyakit kusta tidak ditangani maka dapat menjadi progresif menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, mata dan anggota gerak. Strategi global WHO menetapkan indikator eliminasi kusta adalah angka penemuan penderita/ new case detection rate (NCDR). Dengan NCDR 0,1 per 10.000 penduduk berarti Denpasar sudah dapat dikatagorikan sebagai daerah rendah kusta dengan mengacu pada indicator pusat bahwa daerah dengan NCDR 0,50 per 10.000 penduduk sudah dapat dikatakan sebagai daerah rendah kusta. Gambaran Penyakit kusta dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini :


Grafik 2.41 Prevalensi Penyakit Kusta Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015 0,25 0,2

Kasus

0,15 0,1 0,05

0 Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

0,1

0,2

0,1

0,1

0,07

Kasus/10.000 pddk

Keberhasilan penanganan kasus kusta di Kota Denpasar tidak terlepas dari upaya intensif dari dinas kesehatan, puskesmas dan jajarannya serta adanya kemauan penderita untuk sembuh dari penyakit kusta. Prevalensi kusta dalam lima tahun terakhir di Kota Denpasar sudah bisa ditekan menjadi < 1 per 100.000 penduduk. Indikator yang dipakai dalam menilai keberhasilan program kusta adalah angka proporsi cacat tingkat II (cacat yang dapat dilihat oleh mata). Angka ini dapat dipakai untuk menilai kinerja petugas, bila angka proporsi kecacatan tingkat II tinggi berarti terjadi keterlambatan penemuan penderita akibat rendahnya kinerja petugas dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang

tanda/gejala

penyakit

kusta.

Tahun

2015

Di

Kota

Denpasar

ditemukan 1 orang dengan cacat tingkat II (16,67%). Indikator lain yang dipakai menilai keberhasilan program adalah adanya penderita anak diantara kasus baru, yang mengindikasikan bahwa masih terjadi penularan kasus di masyarakat. Proporsi kasus anak di Kota Denpasar sebesar 0%. Dalam lima tahun terakhir prevalensi kusta tidak mengalami penurunan yang signifikan, akan tetapi masih berada pada posisi eliminasi kusta.


2.4.5 Imunisasi dan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 2.4.5.1 Pelayanan Imunisasi Pelayanan imunisasi baik yang sifatnya rutin maupun gebrakan dari pemerintah merupakan upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi baik pada bayi, anak sekolah maupun Wanita Usia Subur. 2.4.5.1.1

Imunisasi Dasar Pada Bayi

Bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan, seperti: Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang Selaput Otak, Radang Paru-Paru. Salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko ini terlindungi adalah melalui imunisasi. Tujuan

program

imunisasi

adalah

menurunkan

morbiditas

dan

mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) yaitu 80% sasaran mendapatkan imunisasi lengkap. Target keberhasilan program imunisasi adalah minimal 80% desa mencapai UCI. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar pada tahun 2015 sudah mencapai 100%. Program imunisasi dasar lengkap (LIL/Lima Imunisasi dasar lengkap) pada bayi yang dicanangkan pemerintah meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak. Campak merupakan penyebab utama kematian pada balita. Oleh karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Di Indonesia imunisasi campak diberikan pada usia 9 bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi diantara imunisasi wajib lainnya.


Grafik 2.42 Persentase Capaian Imunisasi Di Kota Denpasar Tahun 2015

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar Idealnya seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal. Setiap bayi diharapkan agar mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap diukur dengan imunisasi dasar lengkap. Tahun

2015

sebanyak

94,69%

mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

bayi

(surviving

infant)

sudah

Data capaian imunisasi dasar

lengkap berdasarkan puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


Gambar 2.43 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2015

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar.

2.4.5.1.2

Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT HB1 – Campak Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada pemberian awal

imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT HB1 – Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi campak terhadap cakupan imunisasi DPT HB1. Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT HB1 – Campak di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 8,7%. Hal ini menunjukkan ada 8,7% Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada pemberian awal imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak. Angka DO Campak di Kota Denpasar meningkat 2,3% bila dibandingkan tahun 2014 (6,37%)


2.4.5.1.3

Desa/ Kelurahan UCI (Universal Child Imunization) UCI desa/kel adalah gambaran suatu desa/ kel dimana ≥80% dari

jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kel tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Seluruh Desa/kel yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2015 sudah mencapai Desa/kel UCI 2.4.5.1.4

Imunisasi pada Ibu Hamil

Dalam upaya eliminasi tetanus pada ibu dan bayi (Maternal dan Neonatal Tetanus Elimination/MNTE), maka diperlukan pemberian imunisasi Tetanus Toksoid pada wanita usia subur (WUS) termasuk ibu hamil. Sejak tahun 1998 dengan mulai diperkenalkan kebijakan TT 5 dosis, maka pemberian imunisasi pada ibu hamil dilakukan berdasarkan hasil skrining, yang artinya tidak selalu harus mendapat suntikan imunisasi TT pada saat pemeriksaan antenatal. Cakupan imunisasi pada Ibu Hamil di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini : Grafik 2.44 Persentase Cakupan Imunisasi TT2+ Pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2015

Pusk II Den Bar Pusk I Den bar Pusk IV Den Sel Pusk III Den Sel Pusk II Den Sel Pusk I Den Sel Pusk II Den Tim Pusk I Den Tim Pusk III Den Ut Pusk II Den Ut Pusk I Den Ut

10.7 11.9 37.9 31.3 23.8 15.1 18.3 14.4 19.6 16.7 21.2 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar


Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ibu hamil di Kota Denpasar yang sudah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 16,7%. Beberapa permasalahan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada wanita usia subur yaitu pelaksanaan skrining yang belum optimal, pencatatan yang dimulai dari kohort WUS (baik kohort ibu maupun WUS tidak hamil) belum seragam, dan cakupan imunisasi TT2 bumil jauh lebih rendah dari cakupan K4. 2.4.5.2 Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 2.4.5.2.1 Poliomyelitis dan Acute Flaccid Paralysis (AFP)/ Lumpuh Layuh Akut Penyakit poliomyelitis merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi.

Penyebab

penyakit

tersebut

adalah

virus

polio

yang

menyerang system syaraf hingga penderita mengalami kelumpuhan. Kelompok umur 0-3 tahun merupakan kelompok umur yang paling sering diserang penyakit ini, dengan gejala demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher dan sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas dan kemudian berakhir dengan kelumpuhan. Ditjen PP&PL Kementrian Kesehatan RI menetapkan indicator surveilans AFP yaitu ditemukannya Non Polio AFP Rate minimal sebesar 2/100.000 anak usia < 15 tahun. Hasil surveilens aktif pada tahun 2011 s/d 2015 di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.45 Kasus AFP Pada Umur < 15 Tahun Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015 7 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 AFP/100.000 Pddk < 15 Thn

6.24

2.49

3.19

1.03

2015 1.19

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar


Data pada grafik

di atas menunjukkan selama empat tahun terakhir

AFP rate tetap dapat dipertahankan diatas 2 per 100.000 anak < 15 tahun. Namun Non Polio AFP Rate di Kota Denpasar tahun 2014 adalah sebesar 1,03 per 100.000 anak < 15 tahun dan meningkat kembali menjadi 1,19 per 100.000 anak < 15 tahun pada tahun 2015. Kedepannya perlu ditingkatkan kinerja surveilans untuk penyakit AFP dengan meningkatkan kerjasama dengan RS baik RS pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Denpasar.

2.4.5.2.2

Campak

Penyakit campak adalah penyakit akut yang mudah menular baik pada balita, anak-anak maupun orang dewasa yang disebabkan oleh virus campak. Penularan campak dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi dan secret orang yang terinfeksi. Dalam lima tahun terakhir penyakit campak pada balita seperti pada grafik di bawah ini :

Persentase

Grafik 2.46 Prevalensi Penyakit Campak Pada Balita Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015 4 3

2 1 0

% Kasus

Tahun 2010

tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

0

0,39

0

0,03

0,01

0,08



Prevalensi penyakit campak di masyarakat dalam lima tahun terakhir sudah bisa ditekan. Pada tahun 2014 kasus campak sebanyak 88 orang (0,01%).

Kasus campak dikota denpasar ditegakkan berdasarkan klinis

campak dan ditunjang konfirmasi lab. Keberhasilan menekan kasus campak tidak terlepas dari pelaksanaan imunisasi campak secara rutin baik di tingkat puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu serta sarana kesehatan lainnya, penyediaan sarana vaksin yang sudah memadai, tenaga yang mencukupi serta kesadaran masyarakat untuk mendapatkan imunisasi campak bagi bayi/balitanya.

2.4.5.3

Penyakit berpotensi KLB/Wabah Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus

Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia merupakan negara tropis yang

secara umum mempunyai risiko terjangkit

penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Serangan penyakit DBD berimplikasi luas terhadap kerugian material dan moral berupa biaya rumah sakit dan pengobatan pasien, kehilangan produktivitas kerja dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Perjalanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia. Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya


Jumlah kasus DBD pada tahun 2015 adalah 1.574 kasus, terdiri dari 869 penderita laki-laki dan 705 perempuan. Incidence rate DBD pada tahun 2015 adalah sebesar 178,7 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan IR DBD tahun 2014 adalah sebesar 211,7 per 100.000 penduduk maka terjadi penurunan IR DBD yang cukup bermakna. Kematian akibat DBD pada tahun 2015 sebanyak 14 orang (CFR=0,9%). Grafik 2.46 IR DBD di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

Sumber seksi P2B2 Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Tingginya kasus DBD di Kota Denpasar disebabkan oleh lingkungan dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai, tingkat kepadatan penduduk serta tingkat kepadatan populasi nyamuk aedes aegypty yang tinggi, serta masih

rendahnya

peran

serta

masyarakat

dalam

pemberantasan

sarang

nyamuk. Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah melalui Fogging massal maupun fokus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)


melalui program 3 M plus, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta peningkatan sanitasi lingkungan. Disamping melalui upaya tersebut di atas, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara rutin melaksanakan Lomba Kebersihan Lingkungan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk serentak di seluruh wilayah Kota Denpasar yang meliputi 4 Kecamatan, 43 Desa/Kelurahan yang didalamnya termasuk 399 Banjar Dinas/Lingkungan. Lomba ini merupakan upaya yang sifatnya promotif/preventif dan sekaligus sebagai motivator bagi masyarakat agar berperan aktif dalam memberantas penyakit Demam Berdarah Dengue melalui peningkatan kebersihan lingkungan masing-masing rumah tangga. Kebijakan lain yang telah ditempuh pemerintah Kota Denpasar dalam upaya menurunkan IR DBD adalah dengan mengangkat 430 petugas Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) yang ditempatkan di masing – masing banjar serta 43 orang koordinator Jumantik yang ditempatkan di masing – masing Desa/ Kelurahan, dimana setiap hari mereka melaksanakan pemantauan jentik ke rumah – rumah penduduk. Berbagai upaya yang telah dilakukan diharapkan dapat menurunkan kasus DBD sampai dibawah target yang ditetapkan secara Nasional yaitu sebesar 55/100.000 penduduk dan kejadian luar biasa yang lebih besar dapat dicegah. 2.4.5.4

Penyakit Tidak Menular

Pada tahun 2015 dilaksanakan 5.635 pemeriksaan leher rahim dan payudara dari 86.175 perempuan usia 30-50 tahun yang ada di Kota Denpasar (6,54%). Dari pemeriksaan tersebut 28 orang IVA positif (0,50%). Untuk pemeriksaan obesitas dilakukan terhadap 58.831

orang yang

berusia >15 tahun dengan hasil 3.134 orang (5,33%) dideteksi penderita obesitas


2.4.6 Keadaan Lingkungan Kondisi lingkungan di Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh perilaku hidup manusia dalam menata rumah dan alam sekitarnya. Data di awal tahun 2015 menunjukkan dari 140.675 rumah yang ada di Kota Denpasar, 131.353 (93,37%) sudah termasuk dalam katagori rumah sehat. Untuk tahun 2015 dibina 9.322 rumah yang masih masuk dalam katagori rumah tidak sehat, dengan hasil 7.846 (84,17) sudah masuk katagori rumah sehat. Sampai akhir tahun 2015 dari 140.675 rumah, 139.199 (98,95%) rumah yang ada dikota Denpasar sudah merupakan rumah sehat. Grafik 2.47 Persentase Rumah Sehat di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

Sumber seksi PLP dan Kualitas air bidang bina PL Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa cakupan rumah sehat di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir sudah diatas target Renstra Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 sebesar 85%.

2.4.6.1 Air Bersih Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih di Kota Denpasar pada tahun 2015 mencapai 86,53% meningkat sebesar 17,53% bila dibandingkan tahun 2014 (69%). Dengan meningkatnya jumlah

masyarakat yang sudah bisa

mengakses air bersih di Kota Denpasar, diharapkan penyakit-penyakit menular


melalui air (water borne desease) seperti diare, dapat dicegah atau sedapat mungkin diturunkan kasusnya. Berdasarkan hasil uji pertik pengambilan sampel air bersih sebanyak 230 sampel dengan hasil 106 positif coliform (46%). Penyelenggara air minum di Kota Denpasar adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar (PDAM Kota Denpasar), tahun 2015 sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap kualitas air minum (fisik, bakteriologi dan kimia) dengan hasil memenuhi syarat. Sedangkan hasil uji petik pengambilan sampel air minum untuk Depot Air minum sebanyak 146 sampel, hasilnya 48 sampel yang positif coliform ini berarti tidak memenuhi syarat kesehatan 2.4.6.2 Jamban Kepemilikan jamban bagi keluarga merupakan sesuatu yang vital karena dengan adanya jamban di masing-masing rumah tangga berbagai penyakit yang penularannya melalui kotoran manusia seperti kecacingan, diare dan sebagainya dapat dicegah sedini mungkin. Persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 83,3% meningkat sebesar 9,8% bila dibandingkan tahun 2014 (73,5%).

2.4.6.3 Sanitasi Total Berbasisi Masyarakat (STBM) Sanitasi total berbasisi masyarakat adalah suatu pendekatan yang menekankan

pada

perubahan

perilaku

hidup

bersih

dan

sehat

dengan

melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan STBM adalah terciptanya suatu kondisi sanitasi total dalam upaya mengurangi penyakit berbasis lingkungan. Indikator STBM antara lain: menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Lima pilar perubahan perilaku antara lain: 1. Stop buang air besar sembarangan (Stop BABS) 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) 3. Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga (PAMM-RT) 4. Pengelolaan sampah rumah tangga 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga


Hasil verivikasi STBM di Kota Denpasar, 43 Desa (100%) dari 43 Desa / kelurahan yang ada di Kota Denpasar sudah melaksanakan STBM. Dari 43 Desa yang melaksanakan STBM 30 desa (69,76%) sudah merupakan desa stop BABS (buang air besar sembarangan). Sampai tahun 2015 belum ada desa yang merupakan Desa STBM di Kota Denpasar. 2.4.6.4 Penyehatan tempat-tempat Umum (TTU) Pemeriksaan terhadap tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan (TPM) secara berkala meliputi hotel, restoran/rumah makan, pasar serta TUPM lainnya. Pemeriksaan bertujuan untuk menjamin agar tetap terjaganya kesehatan lingkungan di tempat-tempat yang bersangkutan dan lingkungan sekitarnya. Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa di Kota Denpasar terdapat 34 hotel berbintang dan 251 non bintang, sarana pendidikan (SD 218 buah, SLTP 57 buah dan SLTA 55 buah), dan sarana kesehatan (11 pusk dan 25 pustu serta 17 RS Pemerintah dan swasta). Pemeriksaan kesehatan hotel

dilakukan pada 271 buah hotel (34 hotel

berbintang dan 237 hotel non bintang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 100% hotel berbintang termasuk dalam katagori memenuhi syarat kesehatan, sedangkan hotel non bintang 94,4%. termasuk dalam kategori sehat. Disamping pemeriksaan terhadap Hotel tersebut juga dilaksanakan pembinaan terhadap institusi meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah dan perkantoran.

Pembinaan

pada

sarana

kesehatan

yang

meliputi

sarana

puskesmas, puskesmas pembantu beserta jejaringnya sudah dilaksanakan secara rutin (100%). Pembinaan pada sarana pendidikan mencakup 317 buah sarana pendidikan dengan hasil SD memenuhi syarat 95,4%, SMP memenuhi syarat 94,7% dan SMA memenuhi syarat 100%. Secara keseluruhan 95,96% Tempat-tempat umum yang ada di kota Denpasar sudah memenuhi syarat kesehatan


2.4.6.5 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Tahun 2014 dikota Denpasar terdapat 4.708 Tempat pengolahan makanan yang terdiri dari jasa boga sebanyak 51 buah, rumah makanan/restoran sebanyak 399 buah, depot air minum sebanyak 140 buah, dan makanan jajanan sebanyak 555 buah dengan

hasil pemeriksaan 24,32% memenuhi syarat

hiegine sanitasi. TPM yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3.183 TPM (67,61%) dari seluruh TPM yang ada dilanjutkan dengan pembinaan. Rendahnya persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan di tahun 2015 disebabkan karena adanya peraturan baru bahwa TPM dapat dikatagorikan memenuhi syarat kesehatan apabila sudah memiliki sertifikat laik sehat, sedangkan tahun sebelumnya hanya berdasarkan penilaian / form yang ada sehingga terjadi penurunan persentase TPM yang memenuhi syarat pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan capaian 2014. 2.4.7 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2011-2015 dapat diukur dari pencapaian kinerja kegiatan standar pelayanan minimal sebagai berikut :


NO

A.

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Pelayanan Kesehatan dasar:

1.

Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 95% pada tahun 2015

95%

98,4%

95%

98,1%

95%

2.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% pada tahun 2015

80%

100%

80%

68,9%

80%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015

90%

4.

Cakupan pelayanan nifas 90% pada tahun 2015

90%

98,5%

90%

98,5%

90%

99,1%

90%

98,78%

90%

98,8%

5.

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada tahun 2010

80%

100%

80%

77,6%

80%

83,5%

80%

81,58%

80%

81,2%

3.

98,1%

95%

80% 70,2%

100%

90%

90% 100%

98,3%

95%

80% 68,4%

90% 100%

98%

71,97% 90%

100%

99,9%


6.

Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2010

90%

84,3%

90%

91%

90%

93,6%

90%

92,04%

90%

85,5%

7.

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada tahun 2010

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8.

Cakupan pelayanan anak balita 90% pada tahun 2010

90%

80,1%

90%

80%

90%

94,8%

90%

91,12%

90%

90,2%

9.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin 100% pada tahun 2010

100%

100%

0

100%

0

100%

100%

100%

100%

10.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2010

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada tahun 2010

100%

100%

100%

96,6%

100%

96%

100%

97,72%

100%

100%

12.

Cakupan peserta KB Aktif 70% pada tahun 2010

70%

84,4%

70%

80%

70%

82,9%

70%

82,69%

70%

80,9%

0


13.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada 2010

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14.

Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada tahun 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B

Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada tahun 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100% pada tahun 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

C

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada tahun 2015

D

Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dan


Cakupan Desa siaga aktif 80% pada tahun 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


2.5 PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.5.1 Peluang 1. Komitmen pemerintah baik pusat dan daerah serta legislatif dalam bidang kesehatan semakin baik 2. Sarana dan prasarana kesehatan mencukupi secara kualitas dan kuantitas 3. Tersedia standar operational prosedur (SOP) 4. Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi 5. Letak yang strategis sehingga akses masyarakat ke sarana kesehatan semakin mudah 6. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan pembangunan kesehatan 7. Struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban 8. Sebagian

besar

tenaga

sudah

memenuhi

kualifikasi

minimal

pendidikan yang dipersyaratkan 9.

Ketersediaan obat dan peralatan kesehatan cukup

10. Kemitraan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan berbagai pihak termasuk swasta dan LSM sangat terbuka dan terjalin cukup baik 11. Partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan masih tinggi 12. Perekonomian masyarakat Denpasar relative baik 13. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi dilihat dari rata-rata lama sekolah yang sudah mencapai 10,96 tahun sehingga memudahkan sosialisasi program-program kesehatan RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

135

2.5.2 Tantangan 1. Mobilisasi dan urbanisasi penduduk yang sangat tinggi 2. Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar yang cukup tinggi 3. Sosial ekonomi masyarakatKota Denpasar yang cukup baik menyebabkan meningkatnya biaya hidup dan biaya kesehatan 4. Tuntutan pelayanan kesehatan yang bermutu 5. Upaya pencapaian target SDGs 6. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara baik dan data yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya 7. Kapasitas, komitmen dan profesionalisme sumberdaya kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

136

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB III

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar Permasalahan kesehatan di Kota Denpasar akan diuraikan perbidang sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanannya: 3.1.1 Sekretariat 3.1.1.2 Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di puskesmas dan dinas masih kurang 3.1.1.3 Masih ada kualisifikasi tenaga yang tidak sesuai tupoksinya 3.1.1.4 Masih kurangnya jumlah puskesmas bila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk 3.1.1.5 Sistem pelaporan masih manual sehingga pelaporan tidak tepat waktu 3.1.1.6 Jumlah dan jenis pelatihan untuk meningkankan kualitas SDM di puskesmas dan dinas masih kurang 3.1.2

Bidang Pelayanan Kesehatan:

3.1.2 .1 Belum semua puskesmas memiliki pos UKK 3.1.2.2 Jumlah permintaan P3K melampaui jumlah petugas 3.1.2.3 Jumlah kasus ODGJ sulit diprediksi 3.1.2.4 Masih adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan kalibrasi alkes 3.1.2.5 Masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas


137

3.1.2.6 Masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan pengadaan obat, alkes dan perbekes terutama yang dilaksanakan melalui sistem e-purchasing 3.1.3 3.1.3.1

Bidang Binas Kesehatan Masyarakat Kematian ibu di Kota Denpasar masih berfluktuasi dan cenderung mengalami

peningkatan

pada

tahun

2015

walaupun

masih

dibawah target yang ditetapkan secara nasional 3.1.3.2

Belum tersedianya manual rujukan di Kota Denpasar

3.1.3.3

Masih rendahnya kesadaran ibu untuk mengikuti kelas ibu

3.1.3.4

Peran serta masyarakat untuk hadir di Posyandu dan Posyandu lansia masih rendah

3.1.3.5

Masih rendahnya tingkat kunjungan remaja ke puskesmas

3.1.3.6

Pengetahun masyarakat tentang PHBS masih rendah

3.1.3.7

Partisipasi masyarakat dalam desa siaga masih kurang

3.1.3.8

Kurangnya pemanfaatan tanaman obat untuk kesehatan

3.1.3.9

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan olah raga

3.1.3.10 Belum optimalnya pelaksanaan program UKS di Sekolah 3.1.3.11 Kepesertaan JKN masih rendah 3.1.3.12 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan posyandu dalam pemantauan tumbuh kembang anak 3.1.3.13 Masih adanya kasus balita gizi kurang, balita gizi buruk dan bumil KEK 3.1.3.14 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan garam beryodium 3.1.3.15 Masih rendahnya kesadaran ibu melahirkan dalam memberikan asi eklusif dan melaksanakan IMD 3.1.4

Bidang Bina Pencegahan Penanggulangan Penyakit RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

138

3.1.4.1 Masih rendahnya angka bebas jentik di Kota Denpasar (93,46%) sementara target Nasional dan Provinsi Bali sebesar 95% 3.1.4.2 Insiden Rate DBD masih tinggi sebesar 216,1/100.000 penduduk sedangkan target Nasional sebesar 55/100.000 penduduk 3.1.4.3 Rendahnya tingkat pengetahuan komprehenship tentang HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun sebesar 19,1% sementara targetnya sebesar 95%. 3.1.4.4 Prevalensi HIV/AIDS di Kota Denpasar sebesar 0,43% 3.1.4.5 Tingginya angka kasus gigitan hewan penular rabies yaitu sebesar 0,57% pada tahun 2015 3.1.4.6 Mulai meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti Diabetes, Kanker, Tekanan darah tinggi dan jantung 3.1.5

Bidang Bina Penyehatan Lingkungan

3.1.5.1

Akses sanitasi dasar masih rendah

3.1.5.2

Masih rendahnya persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

3.1.5.3

Perlu upaya untuk meningkatkan Tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

3.1.5.4

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih kurang

3.1.5.5

Kegiatan untuk mewujudkan kota sehat harus terus dilakukan pembinaan

3.2 Telaah Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:”DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”. Visi Pemerintah Kota Denpasar yang menekankan RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

139

wawasan budaya sesuai dengan visi RPJMPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 yaitu ”Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”.

Sesuai dengan arah kebijakan RPJPD yang mengisyaratkan fokus RPJMD periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah maka disusun misi antara lain: i.

Penguatan

jati

diri

masyarakat

Kota

Denpasar

berlandaskan

kebudayaan Bali ii.

Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal

iii.

Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good Governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement).

iv.

Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan

v.

Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana Strategi

pembangunan

daerah

Kota

Denpasar

Mengacu

pada

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan ini dijalankan

dengan

“Padmaksara

Langkah

Baru

Dharmanegara

Demi

Denpasar” / delapan dimensi pembangunan, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tiga puluh tiga agenda pembangunan Denpasar yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Terutama pada misi ke tiga

yaitu Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

140

pemerintahan

yang

baik

(good

govermance)

berdasarkan

penegakan

supremasi hukum (low enforcement), sesuai dengan Padmaksara ke enam yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Welfare society) menuju kebahagiaan, dan Program ke lima belas yaitu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya dan program ke dua puluh yaitu mewujudkan pelayanan prima berdasarkan sewaka darma.

Kebijakan pelayanan dasar bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial Pemerintah Kota Denpasar adalah: 1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigm sehat, yang memberikan prioritas pada upaya promotif dan preventif dengan tidak meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif 2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana kesehatan 3. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya 4. Meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban bencana alam dan para tuna sosial lainnya

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan

Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Bali


141

3.3.1 Renstra Kemenkes RI Kementerian Kesehatan menyusun Renstra mengacu pada Visi, Misi dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Pembangunan kesehatan pada periode 20152019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif dan preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi system rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan. Pilar Jaminan Kesehatan dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Terdapat dua tujuan Kementrian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yaitu: meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan financial di bidang kesehatan. Indikator kinerja utama Kementrian Kesehatan RI adalah: 1) AKI, 2) AKB, 3) AKABA, 4) Persentase bumil KEK, 5) Persentase balita malnutrisi dan gizi kurang, 6) Angka kematian penyakit menular, 7) Persentase puskesmas yang malaksanakan deteksi dini factor risiko PTM dan 8)

persentase

fasilitas

kesehatan

yang

memiliki

standar

pelayanan

(akreditasi). RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

142

Arah kebijakan dan Strategi Kementrian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan kementrn kesehatan mengacu pada 3 hal penting yaitu: 2. Penguatan pelayanan kesehatan Primer, dengan fokus pada lima hal yaitu peningkatan SDM, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas, peningkatan pembiayaan, peningkatan system informasi puskesmas (SIP) dan pelaksanaan akreditasi puskesmas

3. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (Continium Of Care), pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. 4. Intervensi berbasis risiko kesehatan, program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan: 1)

Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

2)

Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur kementrian kesehatan

3)

Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi

4)

Meningkatkan sinergitas antar kementrian/lembaga

5)

Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri)

6)

Meningkatkan

integrasi

perencanaan,

bimbingan

teknis

dan

pemantauan evaluasi RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

143

7)

Meningkatkan efektifitas penelitian dan pengambangan kesehatan

8)

Meningkatkan kesehatan masyarakat

9)

Meningkatnya pengendalian penyakit

10) Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan 11) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 12) Meningkatkan

jumlah,

jenis,

kualitas

dan

pemerataan

tenaga

kesehatan 13) Meningkatnya sinergitas antar kementrian /lembaga 14) Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negari 15) Meningkatnya

integrasi

perencanaan,

bimbingan

teknis

dan

pemantauan evaluasi 16) Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan 17) Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih 18) Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementrian Kesehatan 19) Meningkatnya system informasi kesehatan integrasi

3.3.2 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Visi Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah: “ Bali Sehat Menuju Bali

Mandara”

dengan

misi:

1)

Memelihara,

meningkatkan

dan

mengembangkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali. 2) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya Kesehatan, 3)Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu: 1)Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan yang RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

144

paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan serta terjangkau bagi seluruh masyarkat Bali, 2)Tersedianya sumber daya kesehatan yang merata di seluruh sarana pelayanan kesehatan, 3)Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan 24 sasaran strategis yaitu: 1. Meningkatnya kepesertaan JKBM, 2. Meningkatnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 4. Meningkatnya desa UCI 5. Pelayanan Keshatan pada bayi, balita, prasekolah, sekolah, remaja sesuai standar 6. Meningkatnya status gizi masyarakat 7. Terukurnya Kebugaran Jasmani pada masyarakat 8. Meningkatnya KLB yang tertangani < 24 jam 9. Meningkatnya penemuan kasus AFP non polio pada anak < 15 tahun, 10. Meningkatnya surveilans faktor resiko Penyakit Tidak Menular ( PTM ), 11. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular 12. Meningkatnya kelompok beresiko terdeteksi HIV 13. Meningkatnya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular 14. Meningkatnya Kab/kota yang telah melaksanakan Kab/kota sehat, 15. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, 16. Meningkatnya pelayanan pemeriksaan sampel/parameter laboratorium, 17. Meningkatnya penggunaan obat rasional, 18. Tersedianya informasi dibidang kesehatan, 19. Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin, 20. Meningkatnya mutu keamanan pangan dan bahan berbahaya 21. Meningkatnya jumlah TT kelas III di RS Pemerintah dan Swasta di Provinsi Bali 22. Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan rujukan, RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

145

23. Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan dasar 24. Meningkatnya pelayanan kesehatan wisata,

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Faktor No

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan Pelayanan PD

Penghambat

Pendorong

1

Fasilitas pengelolaan limbah medis di Puskesmas masih kurang.

Limbah medis belum terkelola dengan baik, kerjasama pengelolaan limbah medis antar puskesmas dan rumah sakit perlu ditingkatkan.

Fasilitas kurang lengkap, pengawasan belum optimal.

Standarisasi pengelolaan sudah ada.

2

Ketersediaan pelayanan kesehatan masih kurang.

Tenaga medis di puskesmas pembantu masih kurang, fasilitas kesehatan puskesmas belum lengkap.

Pembiayaan

Jaminan Kesehatan Bali Mandara, Jaminan Kesehatan Nasional, Sistem Informasi Kesehatan online.

3

Penanggulangan kasus Sulitnya pendataan dan pendeteksian, pendanaan HIV/AIDS yang belum optimal. (biaya pencegahan dan perawatan mahal).

Pemahaman masyarakat tentang dampak dari HIV/AIDS masih rendah.

Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS

4

Kurangnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap puskesmas.

Kurang kesadaran akan bahaya limbah medis.

Tuntutan masyarakat akan lingkungan hidup yang lebih sehat.

Keterbatasan dana.


146

5

Insinerator di puskesmas tidak ada

Keterbatasan alokasi dana.

Harga insenerator mahal, gas beracun sebagai efek samping.

Tuntutan masyarakat akan lingkungan hidup yang lebih sehat.

6

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih di perkotaan dan pedesaan.

Distribusi air bersih tidak merata, ketidakseimbangan suplai dengan permintaan.

Penduduk bertambah namun sumber daya air tetap, ekonomi membaik meningkatkan pemakaian.

Teknologi pengolahan dan distribusi air bersih semakin maju.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil rapat tanggal 13-15 September 2016 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, sekretaris dan kabid di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Kepala Puskesmas se-Kota Denpasar, UPT Gudang Farmasi, Organisasi Profesi dan kasi/kasubbang di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar maka ditentukan isu strategis sebagai berikut: 1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Puskesmas dan Dinas kesehatan

2.

Peningkatan

kualitas

data

kesehatan

melalui

sistem

informasi

kesehatan yang terintegrasi 3.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

4.

Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan dan kualitas farmasi dan alkes RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

147

5.

Peningkatan Pengawasan obat dan makanan

6.

Peningkatan jumlah puskesmas agar terjadi rasio ideal antara sarana dengan jumlah penduduk

7.

Peningkatan status gizi

8.

Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia

9.

Angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita

10. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 11. Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan 12. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD, HIV, dan TBC 13. Mulai

meningkatnya

prevalensi

penyakit

tidak

menular

seperti

Diabetes, Kanker, Tekanan darah tinggi dan jantung 14. Pencapaian standar minimal di bidang kesehatan


148

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV 4.1 VISI

Visi Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 adalah:

”DENPASAR SEHAT YANG KREATIF, MANDIRI DAN BERKEADILAN” Yaitu suatu kondisi yang merupakan gambaran masyarakat Kota Denpasar di masa depan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, memiliki

derajat

kesehatan

yang

setinggi-tingginya

sehingga

mampu

meningkatkan kualitas dirinya, menjaga keseimbangan hubungan dengan lingkungan hidupnya serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan bathin.

4.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan Denpasar Sehat yang kreatif, mandiri dan berkeadilan , dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

149

selama 5 tahun sebelumnya, maka misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat dirumuskan sbb: 1. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik . 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan. 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. 4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat. 5. Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan dan berperan aktif menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berskala nasional.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016 2021 serta memperhatikan agenda pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isuisu strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar selama lima tahun kedepan. i.

Tujuan: 4.3.1.1 Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan indikator tujuan: RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

150

1) Terwujudnya

pengadaan,

peningkatan,

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana di dinas, puskesmas dan jaringannya 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 3) Peningkatan

kualitas

data

kesehatan

melalui

system

informasi

kesehatan yang terintegrasi 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator tujuan: 1) 100% Puskesmas terakreditasi pada 2021 2) Persentase ketersediaan obat di puskesmas 95% pada tahun 2021 3) Penggunaan obat rasional (POR) 100% di Puskesmas 4) 100% Penduduk miskin terlayani 5) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) 100% pada tahun 2021

2.

Meningkatkan status kesehatan ibu anak dan lansia dengan indikator

tujuan: 1) Menurunkan angka kematian ibu menjadi 90 per 100.000 KH pada tahun 2021 2) Menurunkan angka kematian bayi menjadi 8 per 1000 KH 3) Menurunkan persentase bayi BBLR menjadi < 5 % pada 2021 4) Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan 100% pada 2021 5) Persentase KB Aktif 70% pada 2021 6) Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% pada 2021 3.

Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator tujuan: 4) 100% balita gizi buruk mendapatkan perawatan 5) Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4% pada 2021 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

151

6) 99% Bumil KEK memperoleh tablet tambah darah 7) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eklusif

4.3.1.5 Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan indikator tujuan: 1) Meningkatnya posyandu aktif menjadi 75% pada 2021 2) Meningkatnya

promosi

kesehatan

di

satuan

pendidikan

dasar,

puskesmas dan pustu menjadi 100% pada 2021 3) Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS menjadi 85% pada 2021 4) Persentase siswa SD dan remaja (15-19 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 4.3.1.6 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan indikator tujuan: 1) Menurunkan IR penyakit DBD menjadi 195/100.000 penduduk 2) Menurunkan prevalensi HIV/AIDS menjadi < 0,5% Meningkatnya kewaspadaan dan penanggulangan wabah 3) Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 100% pada 2021 4) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar 4.3.1.7 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan indikator tujuan: RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

152

1) Persentase desa/kelurahan STBM 80% pada 2020 2) Meningkatnya akses masyarakat terhapat sanitasi dasar sebesar 75% pada 2021 3) Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan (45%) 4) Persentase

desa/kelurahan

menyelenggarakan

tatanan

kawasan

sehat

4.3.2

Sasaran Strategis Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah:

4.3.2.1

Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasana di

dinas dan puskesmas dengan indikator sasaran: 1)

Penyediaan jasa komunisasi, sumberdaya air, listrik dan alat tulis kantor

2)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan gedung kantor

3)

Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas

4)

Terpenuhinya mobil puskesmas keliling

5)

Pembangunan puskesmas rawat inap terakreditasi

4.3.2.2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan

indikator sasaran: 1) Pelaksanaan kursus singkat/ pelatihan 2) Persentase terpenuhinya usulan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di puskesmas dan puskesmas pembantu 3) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi tepat waktu. RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

153

4.3.2.3 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan

terhadap

capaian

sasaran

strategis

tersebut

ditetapkan

indikator sasaran: 1) Persentase puskesmas terakreditasi 2) Persentase puskesmas dengan nilai indeks kepuasan Konsumen > 80 3) Puskesmas berprestasi 4) Tenaga kesehatan teladan 5) Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak 4.3.2.4 Persentase ketersediaan obat dan alkes di puskesmas. Indikator sasaran yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah: 1) Persentase ketersediaan obat di puskesmas 2) Terpenuhinya

kebutuhan

alat–alat

kesehatan

untuk

pelayanan

kesehatan dasar di puskesmas 3) Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas 4.3.2.5 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan indikator sasaran: 1) Terlayaninya penduduk miskin melalui JKBM dan JKN 2) Persentase penduduk dengan gangguan jiwa dirujuk 4.3.2.6 Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama/puskesmas dengan indikator sasaran: 1) Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama/puskesmas 2) Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)


154

4.3.2.7 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak, remaja dan lansia. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sassaran strategis ini adalah: 1) Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil 2) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1 3) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4 4) Persentase puskesmas melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 5) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

6) Persentase ibu bersalin dan nifas mendapatkan pelayanan 7) Persalinan dan nifas sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 8) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani 9) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan 10) Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1) 11) Cakupan pelayanan ibu nifas ketiga (KF3) 12) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan 13) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 14) Persentase bayi dengan BBLR 15) Cakupan kunjungan neonates pertama kali (KN1) 16) Cakupan kunjungan neonates lengkap (KN3) 17) Cakupan kunjungan neonatal dengan komplikasi ditangani 18) Cakupan pelayanan bayi 19) Menurunkan angka kematian bayi 20) Persentase KB aktif 21) Cakupan pelayanan balita RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

155

22) Persentase usia balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 23) cakupan kunjungan balita 24) Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap anak (KTA) 25) Persentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita 26) Persentase anak balita di stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) 27) Persentase puskesmas melaksanakan manajemen terpadu balita sakit (MTBS dan manajemen terpadu balita muda (MTBM) 28) Menurunkan angka kematian balita 29) Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan 30) Persentase puskesmas ramah lansia 31) Persentase usia 60 tahun keatas memdapatkan skrining kesehatan sesuai standar 4.3.2.8 Meningkatnya status gizi bayi, balita dan ibu hamil (bumil) dengan indikator sasaran: 1) Cakupan gizi buruk mendapat perawatan 2) Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang 3) Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah 4) Persentase bumil dengan kurang energy kronik mendapat makanan tambahan 5) Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan 6) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI ekslusif 7) Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A 8) Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD) 9) Persentase puskesmas melaksanakan surveylans gizi RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

156

10) Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu 4.3.2.9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan dengan indikator: 1) Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat 2) Persentase desa/kelurahan TOGA memenuhi syarat 3) Persentase desa siaga aktif 4) Persentase posyandu aktif 4.3.2.10 Meningkatnya upaya promosi kesehatan di tingkat pendidikan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan indikator kinerja: 1) Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan 2) Persentase

puskesmas

dan

puskesmas

pembantu

melaksanakan

promosi kesehatan

3) Persentase promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 4.3.2.11 Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS 1) persentase rumah tangga ber PHBS 4.3.2.12 Persentase anak dan remaja mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 1) Persentase

siswa

satuan

pendidikan

dasar

mendapatkan

skrining

kesehatan sesuai standar 2) Persentase usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 3) Persentase puskesmas melaksanakan upaya kesehatan kerja RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

157

4) Persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga 4.3.2.13 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular. Terdapat 7 indikator kinerja yang dipakai untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini yaitu: 1)

Incidence rate penyakit DBD

2)

CFR penyakit DBD

3)

Prevalensi HIV/AIDS

4)

Persentase angka kasus HIV yang diobati

5)

Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan sesuai standar

6)

Angka kesembuhan penderita TB

7) Persentase terduga TB mendapatkan pemeriksaan TB sesuai standar 8)

Persentase

kasus

gigitan

hewan

penular

rabies

mendapatkan

penanganan sesuai standar

4.3.2.14 Meningkatnya upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular 1) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos Bindu) PTM 2) Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok 3) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar 4) jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks 5) Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan PKPR (Pelayanan kesehatan peduli remaja) 6) Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

158

4.3.12.15 Meningkatnya kewaspadaan dini dan penanggulangan wabah 1) Persentase respon verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 jam 2) Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam 4.3.2.16 Meningkatnya persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 1) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2) Persentase desa yang mencapai universal child imunisation (UCI) 4.3.2.17 Meningkatnya kualitas lingkungan 1) Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan 2) Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis 3) persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan 4) Persentase desa/kel STBM 5) Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida memenuhi syarat 6) Persentase tempat pengelolaan pestidida memenuhi syarat 7) Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS 4.3.2.18 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar 1) Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat 2) Persentase rumah sehat 3) Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

159

4.3.2.19

Persentase

tempat

pengelolaan

makanan

memenuhi

syarat

kesehatan 1) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 2) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

4.3.2.20 Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 1) Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 2) Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN Tingkat Kota Denpasar

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam menangani masalah kesehatan di Kota Denpasar mengacu pada strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan bidang urusan kesehatan periode 2016-2021 antara lain: 1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di Puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit yang meliputi pemerataan

mutu

pelayanan

dan

akses

pelayanan

keperawatan,


160

kebidanan dan ketekhnisian, penunjang medic, sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui: a. Optimalisasi sumberdaya manusia melalui kerjasama pelatihan dan pendidikan pada bidang kesehatan b. Menciptakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) untuk menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat c. Menciptakan iklim budaya sehat melalui paradigma sehat dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bidang kesehatan 2. Meningkatkan mutu system informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini

masalah

kesehatan,

pemberdayaan

masyarakat,

pemantauan,

penyehatan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan. 3. Meningkatkan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita remaja, usia kerja dan usia lanjut, kesehatan kerja dan olahraga, pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer 4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan meningkatkan dan meningkatkan kualitas lingkungan, menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance, karantina kesehatan, dan kesehatan matra,

meningkatkan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

bersumber binatang


161

5. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan melalui pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan, persediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang

bermutu,

merata

dan

terjangkau

di

pelayanan

kesehatan

pemerintah, meningkatkan pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan PKRT 6. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan 7. Meningkatkan pemberdayaan kesehatan masyarakat bidang kesehatan

melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.


162

BAB VI NO

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA

CARA PERHITUNGAN

UTAMA 1

TARGET 2016

2017

2018

2019

2010

2021

50

70

85

100

100

100

Optimalisasi sumberdaya manusia

Persentase SDM sesuai

Jml SDM sesuai kompetensi/

melalui kerjasama pelatihan dan

kompetensi

jumlah seluruh SDM yang ada x 100%

Menciptakan jaminan pemeliharaan

Persentase kepesertaan

Jml kepesertaan masyarakat dalam JKN/ jumlah

kesehatan masyarakat (JPKM) untuk

masyarakat dalam JKN

penduduk x 100%

Persentase RT ber PHBS

Jml RT ber PHBS/ jml rumah dipantau x 100%

79

80

81

82

85

85

peran serta masyarakat dalam

Persentase satuan

Jml satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi

100

100

100

100

100

100

pengambilan keputusan bidang

pendidikan dasar

kesehatan/ seluruh satuan pendidikan dasar yang ada x

kesehatan

mendapatkan promosi

100%

pendidikan pada bidang kesehatan 2

menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat 3

Menciptakan iklim budaya sehat melalui paradigma sehat dan pelibatan

kesehatan


Persentase puskesmas

Jml

dan puskesmas pembantu

melaksanakan promosi kesehatan/

puskesmas

dan

puskesmas

pembantu

melaksanakan promosi

puskesmas dan puskesmas pembantu x 100%

100

100

100

100

100

100

Jml seluruh

kesehatan 4

Meningkatkan mutu system informasi

Nilai LKIP

Hasil penilaian dari inspektorat

B

B

B

B

B

B

kesehatan, mutu perencanaan di

Cakupan pelayanan

Jumlah Puskesmas yang menggunakan sistem informasi

90

100

100

100

100

100

tingkat puskesmas dan kemampuan

system informasi

terintegrasi dengan dinas kesehatan/ jumlah seluruh

teknis untuk pelaksanaan deteksi dini

terintegrasi

puskemas yang ada x 100 %

masalah kesehatan, pemberdayaan

Persentase siswa

Jml siswa pendidikan dasar mendapatkan promosi

100

100

100

100

100

100

masyarakat, pemantauan, penyehatan

pendidikan dasar

kesehatan/ Jml seluruh siswa pendidikan dasar x 100%

dan pengawasan kualitas kesehatan

mendapatkan promosi

lingkungan.

kesehatan Jml Desa/kel memiliki Posbindu/ Jml desa/kel yang ada

17

24

31

38

43

43

Persentase Usia 20 – 59

Jml Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining

100

100

100

100

100

100

Tahun Mendapatkan

Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Skrining Kesehatan dan

Sesuai Standar/ Penduduk Usia 20 – 59 Tahun

75

80

80

80

80

80

75

75

75

75

75

75

Jumlah Desa/kel memiliki Posbindu

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar Jml desa/ kelurahan

Jml desa/ kelurahan melaksanakan STBM/ Jml desa/

melaksanakan STBM

kelurahan yang ada

Persentase sarana air

Jml sarana air minum dilaksanakan pengawasan/Jml

minum dilaksanakan

sarana air minum


pengawasan Persentase tempat-tempat

Jml tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan/

umum memenuhi syarat

Jumlah tempat-tempat umum yang ada

95

95

95

95

95

95

25

30

35

40

45

45

Jumlah Desa/ kel melaksanakan tatanan kawasan sehat

43

43

43

43

43

43

98

98

98

98

98

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah puskesmas terakreditasi

2

5

4

0

0

0

Angka kematian

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan

100

98

96

94

92

90

ibu/100.000 KH

nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ jumlah

15

12

10

8

8

8

kesehatan Persentase TPM

Jml TPM memenuhi syarat kesehatan/ Jumlah TPM yang

memenuhi syarat

ada x 100

kesehatan Jumlah Desa/ kel melaksanakan tatanan kawasan sehat 5

Meningkatkan cakupan, mutu, dan

Cakupan ibu hamil

Jml ibu hamil mendapatkan pelayanan K4/jml seluruh ibu

keberlangsungan upaya pencegahan

mendapatkan pelayanan

hamil x 100

penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,

K4

bayi, balita remaja, usia kerja dan usia

Persentase persalinan di

Jml persalinan di fasilitas kesehatan/jml seluruh

lanjut, kesehatan kerja dan olahraga,

fasilitas kesehatan

persalinan

pembinaan, pengembangan dan

Persentase ibu nifas

Jml ibu nifas mendapatkan pelayanan kes/jml ibu nifas x

pengawasan upaya kesehatan

mendapatkan pelayanan

100

tradisional dan komplementer

kes Jumlah puskesmas terakreditasi

kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 KH Angka kematian bayi/1000

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu

KH

wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah

kelahiran


hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1000 Angka kematian

Jumlah anak usia 12-59 bulan yang meninggal di suatu

balita/1000 KH

wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah

15

12

10

8

8

8

50

65

70

75

80

80

kelahiran

hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1000 Persentase bumil KEK

Jumlah bumil KEK mendapatkan PMT/Jumlah bumil x

mendapatkan PMT

100%

Persentase balita gizi

Jml balita gizi kurang/jumlah balita x 100

8

8

6

5

4

4

Persentase puskesmas

Jml puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga/ jml

10

10

20

20

20

20

melaksanakan kesehatan

seluruh Puskesmas x 100% 10

10

20

20

20

20

Jml kasus DBD/Jml penduduk x 100%

215

210

205

200

195

195

Jumlah penderita HIV/jml penduduk x 100%

<0,5%

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

%

%

%

%

%

76

77

78

79

79

kurang

olah raga Persentase puskesmas

Jml puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan

melaksanakan pelayanan

tradisional/ jml seluruh Puskesmas x 100%

kesehatan tradisional 6

Meningkatkan mutu penyelenggaraan

IR DBD per 100.000

penanggulangan penyakit menular dan

penduduk

tidak menular untuk upaya cegah

Prevalensi HIV/AIDS

tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan

Angka kesembuhan

Jumlah pasien TB Paru BTA + yang sembuh di suatu

kedaruratan kesehatan masyarakat

penderita TB

wilayah selama periode tertentu/ Jumlaj Pasien TB Paru

dan meningkatkan dan meningkatkan

BTA + yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu

kualitas lingkungan, menurunkan

yang sama x 100%

75


angka kesakitan akibat penyakit yang

Persentase Respons

Jumlah signal kewaspadaan dini yang direspon oleh

dapat dicegah dengan imunisasi,

Verifikasi terhadap SKDR

dinas kesehatan dalam waktu kurang dari 24 jam/jumlah

peningkatan surveillance, karantina

dalam Waktu Kurang dari

signal kewaspadaan dini yang muncul x 100%

kesehatan, dan kesehatan matra,

24 Jam

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

91

92

93

94

95

95

100

100

100

100

100

100

0

25

30

35

40

45

meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber

Persentase bayi usia 0-11

Jumlah bayi yang mendapat satu kali imunisasi hepatitis

binatang

bulan

B, satu kali imunisasi BCG, Tiga kali imunisasi DPT,HB

yang

mendapat

imunisasi dasar lengkap

dan Hib, empat kali imunisasi polio dan satu kali imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun / jumlah bayi dalam kurun waktu yang sama x 100%

Persentase

desa

yang

mencapai universal child

Jumlah desa yang mencapai universal child imunisation (UCI)/jumlah seluruh desa yg ada x 100%

imunisation (UCI) 7

Meningkatkan akses, kemandirian dan

Persentase ketersediaan

Jumlah obat/vaksin sesuai satuannya di suatu wilayah

mutu sediaan farmasi dan alat

obat, vaksin dan alkes di

pada kurun waktu tertentu/jumlah kebutuhan di wilayah

kesehatan melalui pelayanan

puskesmas

yang sama

kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan,

Persentase

persediaan obat, vaksin dan

obat rasional (POR) di

ispa non penumonia

perbekalan kesehatan yang bermutu,

puskesmas

P(A) Diare Persentase penggunaan antibiotik pada diare

penggunaan

P(A)ISPA: Persentase penggunaan antibiotik pada kasus

merata dan terjangkaU di pelayanan

non spesifik

kesehatan pemerintah, meningkatkan

P(A) Myalgia: Persentase penggunaan injeksi pada

pengendalian pra dan pasca

kasus Myalgia

pemasaran alat kesehatan dan PKRT

R(T) Rerata item jenis obat perlembar resep pada tiga kasus Persentase

pengawasan

produk alkes dan PKRT

Jumlah pengawasan produk alkes dan PKRT/Jumlah Produk alkes dan PKRT yang ada


Persentase

8

Meningkatkan pemberdayaan

tenaga

Jumlah tenaga kesehatan memiliki STR/ Jumlah Seluruh

kesehatan memiliki STR

Tenaga yang seharusnya memiliki STR x 100%

Persentase posyandu aktif

Jumlah posyandu Purnama + Mandiri /jumlah seluruh

kesehatan masyarakat bidang

70

70

75

75

80

85

65

68

70

72

75

75

Posyandu yang ada x 100%

kesehatan melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan

Jumlah

dunia usaha

berperan aktif di bidang

LSM

yang

Jumlah LSM yang berperan aktif di bidang kesehatan

kesehatan


INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar disusun untuk dapat menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar dan sebagai upaya untuk memfokuskan

upaya

Dinas

Kesehatan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

kesehatan. Renstra ini mengacu pada Visi dan Misi Walikota Denpasar Tahun 2016-2021. Diharapkan Renstra Dinas Kesehatan

Kota Denpasar ini menjadi

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan jajarannya. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dedikasi dan kerjakerasnya. Semoga Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ini dapat diemplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya

173

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

Recommend Documents