KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. FERIMULYANI , M. Biomed
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1998 TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT
APOTEK TOKO OBAT TOKO OBAT TRADISIONAL TOKO KOSMETIKA
: 212 SARANA : 15 SARANA : 20 SARANA : 35 SARANA
IZIN SARANA
TENAGA KEFARMASIAN ADMINISTRASI
SIA YANG MASIH BERLAKU : PEMBARUAN SIA S/D AGUSTUS 2016: APOTEK SIA DENGAN MASA BERLAKU HABIS : TIDAK ADA SIA : (sudah diberi peringatan)
158 34 42 12
TENAGA KEFARMASIAN
TENAGA TEKHNIS KEFARMASIAN (SMF, D III dan S I Farmasi)
APOTEKER
SIPA
SIKA
DI UNIT PELAYANAN KEFARMASIAN
DI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
SIKTTK
(3)Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah
(1)Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau
(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan RS, bertujuan : 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kefarmasian 2. Menjamin Kepastian hukum bagi Tenaga Kefarmasian 3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan (patient safety)
A P O T E K
Tenaga KefarmasianTidak Ada Selama Jam Buka Apotek Surat Pesanan ditanda tangani APA lebih dari untuk keperluan Pengeluaran 1minggu obat terutama obat keras tanpa bukti yang jelas, PIO & KIE tidak dilakukan Administrasi tidak tertib : Kartu stok, SP, Faktur, Resep dll Laporan narkotika dan psikotroipika tidak dikirimkan ke DKK dan SIPNAP belum diregistrasikan Penyimpanan Obat Tidak Baik a.l.Beberapa Mutu vaksin tidak terjaga mutunya karena penyimpanan tidak sesuai, tanpa pallet untuk obat yang diletakkan di lantai, suhu penyimpanan tidak sesuai 10
T O K O O B A T
Masih banyak Toko Obat tanpa Izin dan penanggung jawab
Tenaga KefarmasianTidak Ada Selama Jam Buka Toko Obat
Menyediakan Obat Daftar G (Obat Keras) Tidak ada pencatatan Obat Prekursor Penyerahan obat tanpa informasi yang jelas Penyimpanan Obat Tidak Baik : obat oral diletakkan bersama dengan obat luar, tanpa menggunakan pallet/alas, atau obat yang diletakkan di lantai, bahkan ada yang kena sinar matahari secara langsung 11
Kosmetika mengandung Bahan Berbahaya
K O S M E T I K A
Kosmetika TIE (Tanpa Izin Edar) Kosmetika Racikan : Salon Penyimpanan Tidak sesuai KADALUARSA Pembelian secara online/tidak jelas 12
O B A T T R A D I S I O N A L
Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan cemaran mikroba cukup tinggi. Obat Tradisional yang TIE (Tanpa Izin Edar)
KADALUARSA (ED) Penyimpanan Tidak sesuai Penyerahan obat tanpa informasi yang jelas Pembelian obat tradisional secara online/tidak jelas 13
Pengadaan
Penerimaan
Penyimpanan
Penyaluran
RETUR
OPERASIONAL MELIPUTI: PENGADAAN, PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN DAN PENERIMAAN KEMBALI, DALAM PROSES OPERSIONAL AGAR TETAP MEMPERTAHANKAN MUTU SESUAI KETENTUAN
Minor (Ringan)
Mayor (Sedang)
Kritikal (Berat)
tidak menyebabkan kerusakan mutu obat, obat tradisional, dan kosmetika
menyebabkan potensi kerusakan mutu obat, obat tradisional, dan kosmetika
menyebabkan kerusakan mutu obat dan/atau bahan obat;
(sudah diberikan sanksi 19 saran)
1.
2.
3.
Rekomendasi Peringatan, jika: ◦ ditemukan pelanggaran sedang (mayor); atau ◦ ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi, atau Rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan, jika: ditemukan pelanggaran berat (kritikal); ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun; atau melakukan pelanggaran pidana. Rekomendasi Pencabutan Izin, jika: fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktivitas pelayanan kefarmasian pada alamat seperti tertuang dalam izin; atau ditemukan pelanggaran berat (kritikal) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
1.
2. 3.
4.
Pelanggaran pengelolaan sediaan farmasi di sarana pelayanan kesehatan pada umumnya karena faktor kompetensi (knowledge, skills dan attitude) Tenaga Kefarmasian harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya Peran aktif Penanggungjawab dan Pemilik Sarana diperlukan untuk menjamin keabsahan, mutu dan khasiat obat, obat tradisional dan kosmetika Diperlukan review regulasi dan implementasinya untuk peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan 17
Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padang
