KEBIJAKAN PENGAWASAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA Dr. Choirul Anwar, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
TUJUAN • Terwujudnya kondisi sehat bagi setiap anggota masyarakat Yogyakarta melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin keamanan dan keselamatannya
Pengertian: Masyarakat sehat Bermutu, Aman dan Selamat • Standar Pelayanan Umum • Standar Pelayanan Klinik • Standar Administrasi • Standar kompetensi tenaga • Body of knowledge
Yankes Modern
Yankes Tradisional
ASPEK REGULASI • Lisensi, sertifikasi dan akreditasi • Tingkat sasaran: lembaga pelayanan dan individu tenaga kesehatan • Spektrum pelayanan: tradisional, komplementer sampai modern • Supervisi, monitoring dan pengawasan mutu obidience/ complience • Gap analisis, identifikasi kesenjangan antara standar dan pelaksanaannya • Umpan balik dalam forum bina suasana
DASAR HUKUM PELAKSANAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Undang- Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang – Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 PP no.32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Dan Keputusan Menteri Kesehatan Peraturan Walikota No. 33 tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN ATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN
MEDIK DASAR Dokter umum/ dokter gigi
Izin perawat
Bidan
Dasar Pelaksanaan Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Praktik dokter dan dokter gigi Kepmenkes No 1239/Menkes/SK/XI /2001 tentang registrasi dan Praktek Perawat Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII /2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan
MEDIK SPESIALISTIK Dasar Pelaksanaan Dokter Spesialistis / dokter ¾ Permenkes No. gigi spesialistis 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Praktik dokter dan dokter gigi Rumah Sakit ¾ Permenkes No. Umum/Rumah sakit 920/Menkes/Per/XII/1986 Khusus tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bi dang medik
PENUNJANG MEDIK Toko Obat
Apotik
Laboratorium Klinik
Dasar pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas PerMenKes No.167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/ Menkes/Per/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan tatacara pemberian izin apotek Keputusan Menteri Kesehatan No.04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan
SALON KECANTIKAN Tata kecantikan rambut Tata kecantikan kulit Gabungan tata kecantikan kulit & rambut
Dasar Pelaksanaan : Depkes RI Tahun 1992 tentang Pedoman Bagi Pengelola Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan
PENGOBAT TRADISIONAL Dasar Pelaksanaan: Kepmenkes No 1076/Menkes/SK/VII /2003 tentang Penyelenggaran Pengobat Tradisional
AKTIFITAS REGULASI DI LEMBAGA PELAYANAN(contoh: Rumah sakit) STANDART INSTITUSI
General
YANKES (MINIMAL)
Spesifik Standar Pelayanan Umum
REGULATOR Lisensi, Sertifikasi, Akreditasi CONTROLLING : - Medical inflation - In Efficiency - Profider Driven Standar ( Eksternal ) Sistem Manajemen Mutu Pada Pelayanan Rumah Sakit ( Optima )
INSTITUSI YANKES Standar Internal ( Achievable) Tenaga profesi
STANDAR-STANDAR KLINIK (Profesional guideline Clinical Prosedur)
Standar Pelayanan Klinis Standar administrasi dan Manajemen
Organisasi Profesi
PELAKSANAAN PEMBINAAN TIM PEMBINAAN
DINAS KESEHATAN
laporan Pembinaan, dengan instrumen tertentu INSTITUSI YANKES SWASTA
Tindak lanjut: Tind. Persuasif
Tind. Represif
•Teguran lisan •Teguran tertulis 1-3 •Kurungan/ denda •Ijin dicabut/ tutup
SUSUNAN TIM TIM TETAP ¾Dinas Kesehatan ¾Dinas Perijinan ¾Dinas Ketertiban ¾Dinas lingkungan hidup
TIM TIDAK TETAP Dinas Kesehatan Propinsi Balai POM Organisasi profesi Badan Mutu Pelayanan Kesehatan Kejaksaan Perindagkop Depag Kepolisian
SISTEM SURVEILANS & UMPAN BALIK Forum Bina Suasana Dinas Kesehatan: Umpan balik Instiyankes Swasta: Langkah tindak lanjut
Dinas Kesehatan (analisis laporan)
PUSKESMAS (rekapitulasi & Kompilasi laporan)
Instiyankes Swasta
Koordinasi Laporan Bertemu dlm forum bina suasana action
CONTOH SURVEILANS & AUDIT DBD Dinkes Kota Yk
Tindak Lanjut H
Yankes Laporan (Pem & Swasta) Kematian
A Audit Klinis Kematian Kasus S DBD oleh I Panel Ahli/Konsultan L
Puskesmas Tindak Lanjut
Perbaikan Penatalaksanaan Yankes
Peningkatan & Pengetahuan Puskesmas
Penyediaan Darah di UTD PMI
PENANGANAN KELUHAN UPIK
Dinas Kesehatan (Mediator)
Action/ tanggapan Keluhan
Masyarakat pengguna jasa instiyankes Swasta
Instiyankes Swasta
Re-checking/ tindak lanjut
Kegiatan Supervisi Tahun 2006 Jenis Sarana
1. Dokter a. Umum b.Gigi c.Dokter Spesialis d.Dokter Gigi Spesialis 2. Perawat 3. Bidan 4. Pengobat Tradisional
Jumlah sarana yang disupervisi
Tegoran
Peringatan Jenis Tertulis Pelanggaran /Penyimpan gan
30 15 25
8 8 7
3 2 2
10
2
0
15 15 25
7 5 10
0 0 0
• Higyene sanitasi • Dispensing • Medical Record tidak terisi lengkap • Tidak mempunyai ijin • Ijin lebih dari 3 tempat praktek • • • •
Tidak berijin Tidak Berijin Tidak terdaftar Tidak ada sertifikat keahlian
PERMASALAHAN REGULA TOR •
•
•
Standar pelayanan/ kompetensi belum optimal Peraturan perundangan bidang kesehatan blm memuat sanksi yang tegas dan membuat Ada lembaga lain juga mengatur, mis komisi penyiaran untuk acara-2 pengobatan alternative di media cetak dan elektronik
DOKTER PERAWA T • •
• •
Praktek tanpa ijin/ SIP Tanpa SIP praktek dg menggunakan nama, SIP dan fasilitas dokter lain Dokter praktek dispensing obat Dokter bertindak sebagai penyalur obat
•
Praktek tidak sesuai kewenangan, tidak berijin, bahkan dispensing obat
BATTRA •
•
Praktek keliling, melakukan tindakan teknis medis, tidak terdaftar Indikator-2 keberhasilan pengobatan hanya mengandalkan testimoni / words of mouth saja.
PENGGUNA • Masyarakat lebih memilih berobat ke dokter yang praktek sekaligus menyediakan obat, • Masyarakat cenderung menyukai berobat ke pengobat tradisional • Masyarakat lebih menyukai beli obat di warung-warung, • kebutuhan” masarakat atas traditional medicine masih tinggi (social legitimation) • Kios menyeduh jamu ditambah obat kimia • Kios menjual obat keras dan obat bebas terbatas
TINDAK LANJUT Regulator
Menyusun Raperda: Perijinan Raperwal Perijinan Menyusun Raperda: SKD Menyusun Raperwal: SKD Menyusun standar mutu Instiyankes Menyusun instrumen pembinaan Outsourcing dg badan mutu yankes
Dokter
Peringatan
Perawat
Peringatan
Battra
Peringatan dan pencabutan ijin
Taraf pembahasan di DPRD
Tahun 2007
KESIMPULAN • Setiap pelaku yankes baik modern, tradisional, atau siapapun yang berpraktek atau memberi pertolongan pelayanan kesehatan harus memenuhi standar dan ethical consideration
• Penegakan hukum masih lemah (peraturan • •
perundangan out of date, tidak memuat sanksi) Jumlah SDM yang menangani regulasi terbatas Æpengawasan blm optimal Pemahaman masyarakat tentang kesehatan masih kurang
REKOMENDASI PEMERINTAH. Pusat
Daerah
Menyusun std Peningkatan law enforcement dg pelayanan scr perda Memperkuat fungsi umum regulasi
SWASTA
Institusi Pendidikan
Continuing ethical and medical education
Continuing education (ethic dan medic)
Collaborati ve study untuk pembinaan anggota
Collaborativ e study untuk pengembang an, perbaikan, peningkatan
Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan profesionalisme SDM dgn cara mengikuti diklat teknis maupun fungsional dan meningkatkan pendidikan berkelanjutan Revisi peraturan perundangan
Peningkatan net-working dan kolaborasi dg lembaga independen
Collaborative study dg institusi pendidikan/outsourcing
Masyarakat Public health education
T E R IM A KASI H
