Studi Kasus Perkembangan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
dr. Choirul Anwar, M.Kes Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 5 Maret 2011 1
Keadaan Sebelum Desentralisasi Perkembangan jumlah dan jenis yankes
Persaingan antar lembaga
Perlu Transformasi Peran DinKes Peningkatan Kesadaran masyarakat
Mutu Pelayanan, aspek perizinan belum banyak dipatuhi 2
Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2005 Jenis Sarana Kesehatan
Jumlah
Yang Sudah Berizin
Keterangan
RS Umum
7
7
RS Khusus
8
8
Balai Pengobatan
27
24
BKIA
5
5
Rumah Bersalin
13
10
Praktik Berkelompok
5
5
Laboratorium Klinik
7
7
Apotek
113
113
Toko Obat
40
40
Pest Kontrol
2
2
Optik
28
12
16 belum berizin
Dokter Umum
118
98
20 belum berizin
Dokter Gigi
254
182
72 belum berizin
Dokter Spesialis
69
25
44 belum berizin
Bidan
109
54
55 belum terdaftar
3 belum berizin
3
Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2006 Jenis Sarana Kesehatan
Jumlah
Yang Sudah Berizin
Keterangan
RS Umum
7
7
RS Khusus
8
8
Balai Pengobatan
28
28
BKIA
2
2
Rumah Bersalin
12
12
Praktik Berkelompok
6
6
Laboratorium Klinik
7
7
Apotek
114
114
Toko Obat
38
38
Pest Kontrol
2
2
Optik
28
20
8 belum berizin
Dokter Umum
239
231
8 belum berizin
Dokter Gigi
102
88
14 belum berizin
Dokter Spesialis
272
255
17 belum berizin
Dokter Gigi Spesialis
52
43
9 belum berizin
Bidan
158
123
35 belum berizin
4
Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2007 Jenis Sarana Kesehatan
Jumlah
Yang Sudah Berizin
Keterangan
RS Umum
9
9
RS Khusus
8
8
Balai Pengobatan
28
28
BKIA
2
2
Rumah Bersalin
12
12
Praktik Berkelompok
7
7
Laboratorium Klinik
8
8
Apotek
115
115
Toko Obat
36
36
Pest Kontrol
2
2
Optik
28
27
1 belum berizin
Dokter Umum
372
262
10 belum berizin
Dokter Gigi
102
88
14 belum berizin
Dokter Spesialis
290
271
19 belum berizin
Dokter Gigi Spesialis
52
43
9 belum berizin
Bidan
180
171
9 belum berizin
5
Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2008 Jenis Sarana Kesehatan
Jumlah
Yang Sudah Berizin
Keterangan
RS Umum
9
9
RS Khusus
8
8
Balai Pengobatan
28
28
BKIA
2
2
Rumah Bersalin
12
12
Praktik Berkelompok
8
8
Laboratorium Klinik
9
9
Apotek
117
117
Toko Obat
37
37
Pest Kontrol
2
2
Optik
28
25
3 belum berizin
Dokter Umum
370
362
8 belum berizin
Dokter Gigi
151
148
3 belum berizin
Dokter Spesialis
353
335
18 belum berizin
Dokter Gigi Spesialis
60
51
9 belum berizin
Bidan
203
198
5 belum berizin 6
Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2009 Jenis Sarana Kesehatan
Jumlah
Yang Sudah Berizin
Keterangan
RS Umum
9
9
RS Khusus
9
9
Balai Pengobatan
28
28
BKIA
2
2
Rumah Bersalin
12
12
Praktik Berkelompok
8
8
Laboratorium Klinik
9
9
Apotek
119
119
Toko Obat
32
32
Pest Kontrol
2
2
Optik
28
27
1 belum berizin
Dokter Umum
405
400
5 belum berizin
Dokter Gigi
168
166
2 belum berizin
Dokter Spesialis
389
373
16 belum berizin
Dokter Gigi Spesialis
67
60
7 belum berizin
Bidan
203
201
belum berizin 7
Permasalahan-Permasalahan • Penyimpangan-penyimpangan: ¾ praktik tanpa izin ¾ praktik tidak menggunakan peralatan sesuai standar ¾ praktik tidak sesuai dengan kewenangan ¾ tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar ¾ hygiene sanitasi kurang ¾ belum dapat menjamin patient safety 8
Suasana sebelum desentralisasi UKM
Ditjen Binkesmas
Dinas Kesehatan Propinsi
UKP
Ditjen Yan Med
RSUP RSD
Dinas Kesehatan Kab/Kota 9
Peran Pemerintah Sebelum Desentralisasi
Pengarah
Pelaksana Kegiatan
10
Peran Pemerintah Dalam Era Desentralisasi
Pengarah
Regulator
Kelemahan utama dalam desentralisasi (World Bank, 2003)
Pelaksana kegiatan
11
Transformasi DinKes Kota Yogyakarta
OPERATOR (penyedia pelayanan)
REGULATOR
12
Tujuan Penguatan Regulasi •1. Perbaikan mutu yang berkelanjutan
Pelayanan yang mengedepankan keamanan & keselamatan kepada masyarakat
2. Pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, perlindungan kepada masyarakat 13
Regulasi Mutu Pelayanan Kesehatan Perbaikan Mutu Pelayanan Kesehatan eksternal
internal Standarisasi internal
Perbaikan mutu berkelanjutan
Desain Ulang Proses
Regulasi
Lisensi
Akreditasi
Sertifikasi
14
Harapan setelah PP No.38/2007 dan PP No.41/2007 dijalankan Ditjen Binkesmas
Dinas Kesehatan Provinsi
UKM
UKP
Ditjen YanMed
Dinas Kesehatan Kab-Kota UKM
UKP 15
STRUKTUR ORGANISASI (Perda No 10 tahun 2008) KEPALA DINAS Sekretariat
Subag Keuangan
Bid Regulasi & pengelolaan SDM
Bid. Promosi & Bangkes
Subag Umum & Kepegawaian
Subag Adm Data Pelaporan
Bid. P2PL
Bid. Yankesmas
Sie P2
Sie Yankes
Kesehatan Sie Regulasi kesehatan
Sie Promosi & pengembangan
Kesehatan Sie pengelolaan SDM kes
Sie Surveilans & SIK
Sie PL UPT; pkm & jamkesda
Sie KIA & Gizi 16
Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem Kesehatan Wilayah Apa peran Dinas Kesehatan? • • • • •
Penyusun kebijakan Regulator Pemantau Mutu Pelayanan Pemberi dana pelayanan kesehatan Pemberi pelayanan umum, khususnya untuk preventif dan promotif (dengan kadar public goods yang tinggi) • Pengelola SDM Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan
17
Peran swasta dan masyarakat Masyarakat
Pemerintah
Lembaga Usaha
Berbagai pelaku utama kegiatan di masyarakat madani dalam konsep Good Governance
18
Pengembangan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan • Sejak tahun 2005 • Terdiri dari 3 fase: 1. Fase Diagnosis 2. Fase Intervensi 3. Fase Pelaksanaan
19
Fase Diagnosis
• • • • • •
Identifikasi SDM & tupoksi di DinKes Identifikasi standar dan pedoman Identifikasi produk hukum Pendataan jumlah sarana Identifikasi pembiayaan Eksplorasi persepsi peran dan kebutuhan pengembangan regulasi • Formulasi masalah dan rencana intervensi
• • Fase Intervensi • •
Menetapkan model implementasi Pelatihan bagi SDM Æ surveyor Identifikasi kebutuhan akan perda Merencanakan struktur kelembagaan di DinKes
• Lisensi Fase Pelaksana • Sertifikasi an
• Akreditasi 20
Pendekatan by design (top down)
Pedoman konseptual
Peraturan Perundangan
Peraturan teknis dari Kemenkes
Pola cetak biru
• Apakah bisa bottom up? • Pengalaman empirik ÆPeraturan bersifat top down namun mengakomodasi variasi daerah yang merupakan alternatif metode pengembangan sistem kesehatan 21
Peran Konsultan • Terlibat pada fase konseptualisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan terminasi • Membantu penyusunan konsep proyek yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan draf PP No.38/2007 • Perencanaan: penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, uraian tugas dan sumber daya, penyusunan tim •
•
Fase Terminasi Konsultan
penguatan komitmen
Pemda, masyarakat, dan swasta
• Kemitraan jangka panjang 22
Identifikasi struktur dan penyelenggaraan sistem kesehatan Æ untuk mengetahui pelaku-pelaku beserta peran-perannya (siapa regulator? Siapa operator?) Pemda harus mempunyai rasa memiliki sektor kesehatan
23
Peran Regulator • Lisensi, sertifikasi dan akreditasi • Tingkat sasaran: Sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan • Spektrum pelayanan: tradisional, komplementer sampai modern • Monitoring, pengawasan dan pembinaan mutu pelayanan kesehatan
24
Lisensi • Lisensi adalah suatu proses pemberian izin oleh pemerintah kepada praktisi individual atau lembaga pelayanan kesahatan untuk melaksanakan atau terlibat dalam suatu profesi/pekerjaan yang bersifat wajib, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
25
Akreditasi • Akreditasi adalah suatu proses pemberian dan pengakuan yang dilakukan oleh badan yang diakui yang menyatakan bahwa lembaga pelayanan kesehatan telah memenuhi standar optimal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan (sifat sukarela) yang diterapkan pada lembaga 26
Sertifikasi • Sertifikasi adalah suatu proses evaluasi dan pengakuan oleh pemerintah atau LSM bahwa seseorang atau lembaga telah memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu, bersifat sukarela, dan dapat ditetapkan pada lembaga atau individu. • Contoh: sertifikasi produk industri rumah tangga pangan 27
SISTEM REGULASI STANDART SARANA PELAYANAN KESEHATAN
General
(MINIMAL) Spesifik Standar Pelayanan Umum
REGULATOR Lisensi, Sertifikasi, Akreditasi SARANA PELAYANAN KESEHATAN CONTROLLING : Standar Internal ( Achievable) - Medical inflation Tenaga profesi - In Efficiency - Profider Driven Standar ( Eksternal ) Sistem Manajemen Mutu
STANDAR KLINIK (Profesional guideline Clinical Prosedur)
Standar Pelayanan Klinis Standar administrasi dan Manajemen
Organisasi Profesi 28
Permasalahan (hasil monitoring tahun 2006-2007)
Dokter
• praktik tanpa izin/SIP; praktik menggunakan nama, SIP, dan fasilitas dokter lain; dispensing obat; dokter bertindak sebagai penyalur obat
tidak sesuai kewenangan; dispensing Perawat, • Praktik obat, praktik di tempat yang lebih dari yang Bidan ditentukan 29
Permasalahan (hasil monitoring tahun 2006-2007)
Apotek
• Tidak ada tenaga farmasis; Medication Record tidak dibuat
Toko Obat
• Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab tidak pernah ada di tempat; menjual obat yang belum/tidak teregister; register obat tidak dibuat 30
Pemecahan Masalah • Law Enforcement Perda no. 2/2008: izin penyelenggaraan sarana & tenaga kesehatan Perwal No.13/2009: petunjuk pelaksanaan Perda No.2/2008
Monitoring dan Pembinaan oleh Tim
31
PEMECAHAN MASALAH • Standar mutu institusi pelayanan kesehatan • Instrumen monitoring • Labelisasi Apotek (Tahun 2010)Æ evaluasi secara berkala. • Meningkatkan infrastruktur dan pelatihan surveyor bagi SDM yang melaksanakan regulasi. • Meningkatkan koordinasi lintas SKPD dan elemen terkait seperti organisasi profesi, BB POM dll. • Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan 32
Substansi Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2008 • Persyaratan administrasi pemohon (salah satu diantaranya yaitu izin gangguan) • Ketentuan Umum • Ketentuan Khusus • Pembinaan dan Pengawasan • Sanksi
33
Substansi Perwal Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009 • Persyaratan Teknis bagi sarana dan tenaga yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan
34
Implementasi Perda No.2/2008 Pemohon izin gangguan ke Dinas Perizinan
Pencermatan persyaratan administrasi
Peninjauan lapangan bersama DinKes Memenuhi syarat
Izin Gangguan diterbitkan oleh DinZin
Pengajuan izin penyelenggaraan ke DinKes
Syarat administrasi lengkap
Peninjauan lapangan untuk menilai syarat teknis Memenuhi syarat
Izin Penyelenggaraan diterbitkan oleh DinKes
35
PELAKSANAAN PEMBINAAN TIM PEMBINAAN
DINAS KESEHATAN
laporan Pembinaan, dengan instrumen tertentu PENYELENGGARA YANKES
Tindak lanjut: Tind. Persuasif Tind. Represif •Teguran lisan oleh DinKes •denda •Teguran tertulis 1-3 oleh DinKes •Pencabutan izin operasional oleh DinKes Pencabutan izin gangguan ( HO) oleh Dinjin 36
Susunan Tim Perizinan & Pembinaan TIM TETAP ¾Dinas Kesehatan ¾Dinas Perijinan ¾Dinas Ketertiban
TIM TIDAK TETAP Balai Besar POM Organisasi profesi/ Asosiasi Badan Mutu Pelayanan Kesehatan Perindagkoptan
37
Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2010 JENIS PELAYANAN
JUMLAH
HASIL PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT
Dokter Umum
507
Belum semua memenuhi standar mutu
Pembinaan, peringatan dan pencabutan izin
Dokter gigi
194
Belum semua memenuhi standar mutu
pembinaan
Perawat
1667
Belum semua memenuhi standar mutu
-
Bidan
372
Belum semua memenuhi standar mutu
pembinaan
38
MEDIK DASAR JENIS PELAYANAN
JUMLAH
HASIL PEMANTAUAN
Balai Pengobatan
28
Belum semua memenuhi standar mutu
BKIA
2
semua memenuhi standar mutu
Rumah Bersalin
12
Belum semua memenuhi standar mutu
TINDAK LANJUT pembinaan
pembinaan
39
MEDIK SPESIALISTIK JENIS PELAYANAN
JUMLAH
HASIL PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT
Dokter Spesialis
422
Belum semua memenuhi standar mutu
pembinaan
Dokter gigi spesialistis
64
Belum semua memenuhi standar mutu
pembinaan
Rumah Sakit Umum Tipe C dan D
9
Belum semua memenuhi standar mutu
pembinaan
Rumah Sakit Khusus
8
semua memenuhi standar mutu
Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
4
semua memenuhi standar mutu
-
Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis
4
semua memenuhi standar mutu
Pembinaan
40
PENUNJANG MEDIK JENIS PELAYANAN
JUMLAH
HASIL PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT
Toko Obat
29
Belum semua memenuhi standar mutu
pembinaan
Apotek
122
Labelisasi Apotik
Pembinaan, Labelisasi dan peringatan
Laboratorium Klinik
9
Belum semua memenuhi standar mutu
Pembinaan dan peringatan
Pest Kontrol
2
semua memenuhi standar mutu
-
Belum semua memenuhi standar mutu
Pembinaan dan peringatan
Battra
102
Klinik Khusus
3
semua memenuhi standar mutu
Akupunktur Pendidikan DIII
2
semua memenuhi standar mutu
Toko Alat Kesehatan
1
semua memenuhi standar mutu
Salon/Klinik kecantikan
18
semua memenuhi standar mutu
-
PIRT
884
Belum semua memenuhi standar mutu
pembinaan
-
41
Hasil Kegiatan Labelisasi Apotek (Tahun 2010) 1. Labelisasi apotek di Kota Yogyakarta telah terlaksana, dari 119 apotek : kategori Cukup (*) sebanyak 105 apotek (88.24%); kategori Lebih dari Cukup (**) sebanyak 6 apotek (5.04%); kategori Baik (***) sebanyak 7 apotek (5.88%); dan kategori Sangat Baik (****) sebanyak 1 apotek (0.84%) . • Urutan skor penilaian apotek mulai dari aspek yang tertinggi adalah aspek pengelolaan, aspek sarana prasarana, aspek administratif, aspek pelayanan, aspek legal dan aspek sumber daya manusia.
42
SISTEM SURVEILANS & UMPAN BALIK Forum Bina Suasana Dinas Kesehatan: Umpan balik Sarana / tenaga penyelenggara pelayanan kesehatan: Langkah tindak lanjut
Dinas Kesehatan (analisis laporan)
Pusk sbg koordinator kesehatan wilayah (rekapitulasi & Kompilasi laporan)
Sarana / tenaga penyelenggara pelayanan kesehatan
Koordinasi Laporan Bertemu dlm forum bina suasana action 43
44
