RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2010 – 2015
Semarang, Desember 2010
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia dan bimbingan yang diberikan kepada kita semua. Ditengah-tengah kesibukan pekerjaan rutin di Dinas Pendidikan Kota Semarang, sebagai bentuk amanah regulasi kami harus menyusun dokumen Renstra ini. Didasarkan pada beberapa pertimbangan dan analisis, sehingga gagasan pemikiran yang dikemas dalam Visi, Misi, Strategi dan program prioritas pembangunan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 dapat terselesaikan. Disusunnya Visi, Misi, Strategi dan Program pembangunan Pendidikan Kota Semarang
ini,
diharapkan
pembangunan
Pendidikan
kedepan
dapat
berkesinambungan dengan apa yang telah dicapai selama ini. Disadari bahwa penuangan gagasan dan materi pemikiran renstra ini telah mengajak berbagai pemangku kepentingan pembangunan Pendidikan di Kota Semarang, maka kami berharap renstra ini dapat menjadi acuan atau pedoman untuk membawa Pendidikan Kota Semarang lebih berkualitas dan berbudaya. Apa Yang telah kita capai mari kita mantap dan tingkatkan, apa yang selama ini dirasa masih kurang mari kita sempurnakan, senantiasa demi kemajuan Pendidikan di Kota Semarang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen renstra ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi niat baik kita semua dalam berpartisipasi mengembangkan Pendidikan di Kota Semarang. Amin.
Semarang, Desember 2010 Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Drs. H. AKHMAT ZAENURI, SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19611201 198503 1 011
3
DAFTAR ISI Halaman Judul ………………………………………………………………………………………
1
Kata Pengantar ........................................................................................
2
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………
3
Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………. BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………………………..
8
A. Latar Belakang ……………………………………………..………......
8
B. Maksud dan Tujuan ………………………………….…………………
10
C. Landasan Penyusunan………………………………………..………
10
D. Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang
BAB II
BAB III
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya …………………………
13
E. Sistematika Renstra ………………………………………….…………
13
GAMBARAN PELAYANAN ………………………………………………………
15
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ……………………….
15
B. Sumber Daya ………………………..………………………………....
19
C. Kinerja Pelayanan ……………………………………………………..
29
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan ………………………
38
E. Pelayanan ……………………………………………….………………..
39
ISU-ISU STRATEGIS ……………………………………………………………
41
A. Identifikasi Permasalahan Pelayanan ……………………….….
41
B. Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota …………………………………………………………..
41
C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi …………..…………
43
D. Telaah
BAB IV
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ………………………………………..
44
E. Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………………….
46
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……
47
A. Visi dan Misi ……………………….…………………………………....
47
B. Tujuan …………………………………………………………………….
48
C. Sasaran………………. ……………………………………………….….
48
D. Strategi dan Kebijakan……………………………………………….
49
3
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………..
BAB VI
BAB VII
51
A. Rencana Program …………………………………………………….
51
B. IndikatorKinerja ……………………………………………………….
53
C. Kelompok Sasaran ……………………………………………………
56
D. Pendanaan Indikatif …………………………………………………
57
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………..
58
PENUTUP ……………………………………………………………………………
59
Lampiran-lampiran …………………………………………………………………………………
3
DAFTAR TABEL
Tabel Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang tiga tahun terakhir........... Tabel Jumlah Tenaga Administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang..... Tabel Tingkat Pendidikan SDM Tahun 2010................................................. Tabel Rincian Jumlah dan Status Sekolah di Kota Semarang......................... Tabel Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan......................................... Tabel Jumlah Tenaga Pengawas dan Penilik................................................. Tabel Jumlah Siswa Sesuai Jenjang dan Usia Sekolah................................... Tabel Siswa tiap jenjang.............................................................................. Tabel Jumlah Penyelenggara Kejar Paket...................................................... Tabel Anggaran Biaya Operasional SD dan SMP Negeri Kota Semarang........... Tabel Capaian APK, APM rata-rata tiap kecamatan........................................ Tabel Capaian APK, APM ............................................................................ Tabel Sekolah SSN dan RSBI....................................................................... Tabel Kelulusan.......................................................................................... Tabel Prestasi............................................................................................. Tabel Rencana dan Program Kegiatan.......................................................... Tabel Rencana, Program Indikator Kinerja.................................................... Tabel Pendanaan Program Indikatif.............................................................. Tabel Indikator Kinerja Utama.....................................................................
3
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Bagan Hubungan Renstra Dinas Pendidikan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya...............................................................
Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi……………………………………………………..
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran1 ………………………….. Lampiran 2
…………………………..
3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan pendidikan di daerah merupakan masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Perlu disadari pula bahwa pendidikan merupakan bagian integral dari suatu sistem sosial yang lebih besar, yaitu terkait budaya, kependudukan, ketenagakerjaan, politik dan lain sebagainya. Sejalan dengan desentralisasi pendidikan, maka pembangunan pendidikan di Kota Semarang diupayakan dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis dan terkoordinasi. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pembangunan Pendidikan di Kota Semarang harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan ef isiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pada hakekatnya pendidikan
dalam konteks pembangunan
daerah
berfungsi sebagai pemerataan kesempatan dan pengembangan potensi diri masyarakat. Pendidikan diharapkan dapat memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Oleh karenanya pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun
2005
tentang
Standar
Nasional
Pendidikan.Namun
demikian
kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas masih menghadapi permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu belum semua atau belum secara merata sekolah memiliki komponen sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Semarang
dibutuhkan
perencanaan
pendidikan
yang
dapat
diimplementasikan secara nyata.Didalam perencanaan pendidikan tersebut harus disertai proyeksi pendidikan 5 tahun kedepan, sehingga dapat menuntut aspek-aspek lain yang erat pengaruhnya terhadap komponen komponen internal pendidikan. Persoalan-persoalan internal pendidikan mulai dari prasarana, sarana, pendidik, tenaga kependidikan dan hal -hal 3
yang berkaitan dengan pembelajaran, akan menjadi tanggungjawab yang harus dipecahkan dalam waktu yang bersamaan pada era otonomi daerah. Sehingga hal tersebut menjadi tanggungjawab yang harus diemban oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan di Kota Semarang, agar nantinya dapat meningkatkan standar pendidikan kota. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan perencanaan pembangunan pendidikan
yang
terintegrasi,
tersinkronisasi
dan
terkoordinasi
dengan
perencanaan pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional maupun perencanaan pendidikan
Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
serta bidang-bidang
pembangunan daerah lainnya. Dimana dalam rencana pengembangan pendidikan lima tahun kedepan tersebut selayaknya telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mana didalamnya juga mengatur tentang kewenangan Kabupaten/Kota pada bidang atau urusan Pendidikan yang menyangkut sub bidang kebijakan, sub bidang pembiayaan, sub bidang kurikulum, sub bidang sarana dan prasarana.sub bidang pendidik dan tenaga kependidikan dan sub bidang pengendalian mutu Pendidikan. Sebagai bentuk perwujudan penyusunan perencanaan pendidikan dengan memperhatikan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai kewajiban menyusun Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 khususnya urusan pendidikan, serta memperhatikan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan Rentra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009-2014. Pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang juga tertuang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas serta kegiatan yang penyusunannya berpedoman pada capaian
3
program-program urusan pendidikan yang tertera pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 diharapkan dapat menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam melaksanakan prioritas pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan. Sehingga dokumen ini merupakan payung bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pembangunan tahunan bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik pembiayaan dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Semarang. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 dimaksudkan sebagai landasan kebijakan dalam melaksanakan agenda pembangunan
pendidikan
lima
tahun
kedepan
berdasarkan
kerangka
pencapaian visi, misi dan program. 2. Tujuan Tujuan tersedianya dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah : a. Sebagai arah pembangunan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Semarang. b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. c. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Semarang. d. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan pembangunan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan Kota Semarang. C. Landasan Penyusunan 1. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 31, Amandemen Keempat Yang Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2002. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
3
22.Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembiayaan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara Dibebankan Pada, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Sumber Lain Yang Tidak Mengikat. 23.Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 24.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar
Pengelolaan
Pendidikan
Oleh
Satuan
Pendidikan
Dasar
Dan
Menengah. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar
Biaya
Operasi
Nonpersonalia
Tahun
2009
Untuk
Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). 27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 TentangRencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. 28.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 29.Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Semarang. 30.Peraturan
Daerah
Kota
Semarang
Nomor
4
Tahun
2008
Tentang
Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang. 31.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008TentangOrganisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. 32.Peraturan Daerah Nomor ............ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015. 33.Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013.
3
D. Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hirarki perencanaan pembangunan pendidikan Kota Semarang dimulai dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 untuk kurun waktu 5 tahun, yang selanjutnya pada urusan pendidikan pada RPJMD tersebut terdapat indikator capaian program yang akan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk kurun waktu 5 tahun (Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015). Gambar berikut adalah hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya.
Gambar: Bagan Hubungan Renstra Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014
Renstra Dinas Pendidikan Prov. Jateng Tahun 2008-2013
Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015
Renja Dinas Pendidikan Dari Tahun 2011 s/d 2015
Dari bagan diatas dijelaskan bahwa RPJMD Kota Semarang Tahun 20102015 adalah dokumen perencanaan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan
Renstra
Dinas
Pendidikan
Tahun
2010-2015
dengan
tetap
memperhatikan Renstra Kemendiknas Tahun 2009-2014 dan Renstra Dinas Pendidikan
Provinsi
Jateng
Tahun
2008-2013.
Kemudian
Renstra
Dinas
Pendidikan Tahun 2010-2015 digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan tiap tahunnya, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. E. Sistematika Renstra Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:
3
BAB I
PENDAHULUAN berisi tentang: Latar Belakang; Maksud dan Tujuan; Landasan Hukum; Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya; dan Sistematika Renstra.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN berisi tentang: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan; Sumber Daya Dinas Pendidikan; Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS berisi tentang: Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan; Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota; Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota; Telaah Rancana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan IsuIsu Strategis.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN berisi tentang: Visi dan Misi Dinas Pendidikan; Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Dinas Pendidikan; serta Strategi dan Kebijakan.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF berisi tentang: Rencana Program beserta sasaran dan kegiatan pada setiap program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD berisi tentang: Indikator Kinerja Dinas Pendidikan
BAB VII PENUTUP
3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.Sebelum era otonomi daerah, Dinas Pendidikan Kota Semarang masih dibawah kewenangan Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka diikuti pula dengan otonomi pendidikan, sehingga urusan pendidikan yang tadinya sentralistik saat itu sudah menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001. Salah satu dinas daerah yang dibentuk adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjut nya ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang didalamnya juga menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sehingga terjadi perubahan struktur dan tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang yang diatur melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang. 1. Tugas Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkankan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Fungsi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bidang Pendidikan Formal dan Informal, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Bidang Monitoring dan Pengembangan; 3
b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pendidikan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan; d. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan; f. Pelaksanaan pemberian kajian teknis perijinan dan/atau rekomendasi pendirian
serta pencabutan
izin
satuan
pendidikan
dasar, satuan
pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal; g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan internasional sesuai dengan kewenangannya; h. Pelaksanaan penyediaan sistem infomasi manajemen pendidikan kota; i. Pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan; j. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; k. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; l. Pelaksanaan
evaluasi pengelola, satuan,
jalur, jenjang, dan
jenis
pendidikan skala kota; m. Pelaksanaan internasional
supervisi dalam
dan
fasilitasi
penjaminan
mutu
satuan
pendidikan
bertaraf
memenuhi
standar
untuk
internasional; n. Pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi; o. Pelaksanaan
pertanggungjawaban
terhadap
kajian
teknis
atau
rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang Pendidikan; p. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD; q. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan; r. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan; s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
3
3. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari: 1) Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan 3) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari: 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan; dan 3) Seksi Ketrampilan dan Kecakapan Hidup. e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari: 1) Seksi Tenaga Pendidik; 2) Seksi Tenaga Kependidikan; dan 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. f.
Bidang Monitoring dan Pengembangan, terdiri dari : 1) Seksi Monitoring dan Pelaporan; 2) Seksi Data dan Informasi; dan 3) Seksi Analisa dan Pengembangan.
g. UPTD, terdiri dari : 1) UPTD Pendidikan Kecamatan; 2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar; dan 3) UPTD TU Sekolah (SMP, SMA dan SMK). h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3
Gambar : Bagan Struktur Organisasi
3
B. Sumber Daya Dinas Pendidikan 1. Keadaan Dinas Pendidikan Secara umum kondisi urusan pendidikan di kota Semarang dilihat dari 3P (personil, pembiayaan dan peralatan) cukup baik dan dibanding daerah lain (terutama kabupaten dan kota di Jawa Tengah) relatif lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan : Personil : pendidik dan tenaga kependidikan secara umum yang berkualifikasi S1 dan S2 dan telah bersertifikasi telah cukup banyak. Pembiayaan : anggaran pendidikan telah melampaui regulasi yaitu lebih dari 20 persen. Peralatan : sarpras sekolah secara riil banyak yang sudah baik. a. Manajerial Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pada era desentralisasi pendidikan ini pada Dinas Pendidikan diperlukan manajerial yang
tinggi,
karena
beban
kerja
yang
ada
serta
kompleksitas
permasalahan yang dihadapi. Melihat kedudukan Dinas Pendidikan berdasarkankan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang, maka Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Manajemen Dinas Pendidikan yang mengelola manajerial pendidikan tingkat kota sesuai struktur organisasi dipimpin Kepala Dinas yang membawahi satu sekretaris dibantu tiga kasubag dan lima kepala bidang yang masing-masing dibantu tiga kepala seksi. Selain manajemen tersebut, masih didukung oleh beberapa manajemen operasional di UPTD, terdiri dari : 16 UPTD Pendidikan Kecamatan, 1 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, dan 40 UPTD Tata Usaha Sekolah SMP, 16 UPTD Tata Usaha Sekolah SMA dan 11 UPTD Tata Usaha Sekolah SMK. 1) Aset Jumlah aset yang dikelola Dinas Pendidikan cukup banyak dan tersebar di berbagai tempat. Selain yang ada pada Kantor Dinas juga berada pada : Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, dan UPTD Tata Usaha Sekolah. Aset yang dikelola Dinas Pendidikan sebagai mana berikut ini : 3
Luas Tanah 6.578 M2 senilai Rp. 16.860.700.000, Peralatan & Mesin 1.978 Buah senilai Rp. 4.125.019.256, Bangunan gedung & Monumen 15 Buah senilai Rp.5.662.321.000,Tugas pengelolaan asset menjadi tanggung jawab Sekretariat, dalam hal ini diampu atau dikelola oleh Sub Bagian Umum sebagai pelaksana pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor; serta pelaksana urusan rumah tangga dan perlengkapan. Dalam pengelolaan asset ini pada Dinas terdapat 3 Orang sebagai tenaga administrasi/pendataan asset dan di tiap UPTD terdapat 1 Orang sebagai tenaga pendataan asset pada 16 UPTD Pendidikan Kecamatan. 2) Keuangan Anggaran Dinas Pendidikan sejak keluarnya regulasi yang menyatakan
anggaran
Pendidikan
minimal
20
persen,
maka
pengelolaan keuangan bebannya lebih tinggi karena pada tahun 2010 ini mengelola sekitar 36 persen dari anggaran APBD Kota Semarang. Besar anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp. 691.016.250.400 yang sumber dananya berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN. Tugas
pengelolaan
keuangan
menjadi
tanggung
jawab
Sekretariat, dalam hal ini diampu atau dikelola oleh Sub Bagian Keuangan. Dimana Sekretariat dalam keuangan bertugas: Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian; Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi,bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian; dan Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat. Sedangkan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan tersebut dikelola dan dikoordinir oleh Sub Bagian Keuangan dengan personil sebanyak 14 orang terdiri dari 1 orang bendahara pengeluaran, 1. orang bendahara gaji, 12 orang pembantu bendahara sebagai personil pendukung. Selanjutnya pada tiap kegiatan di Bidang dan pada UPTD juga ditunjuk satu orang sebagai bendahara pembantu pengeluaran. Apabila diperlukan maka pada kegiatan tertentu juga ditunjuk Pembantu Bendahara Pembantu Pengeluaran. 3
Sub Bagian Keuangan dalam pengelolaan keuangan secara umum pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; c. Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran Dinas Pendidikan; d. Menyiapkan
bahan
verifikasi
pelaksanaan
anggaran
Dinas
Pendidikan; e. Menyiapkan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran; f. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; g. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan; h. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan; i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
TAHUN ANGGARAN RP % GAJI BANDING GAJI ANGGARAN PENDIDIKAN BELANJA LANGSUNG (BL) BELANJA TIDAK LANGSUNG (BANSOS/ HIBAH) JUMLAH BL+BTL % BTL BANDING ANGGARAN PENDIDIKAN JUMLAH ANGGARAN PENDIDIKAN TOTAL APBD KOTA % ANGGARAN BANDING APBD ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN DILUAR GAJI & TUNJANGAN
ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN
Tabel : Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tiga Tahun terkahir 2008 378.726.415.000 75%
2009 417.111.998.000
2010 539.886.781.400
74%
78%
90.332.963.000
78.256.998.000
99.596.315.000
36.927.526.400
65.735.024.000
51.533.154.000
127.260.489.400
143.992.022.000
151.129.469.000
25%
26%
22%
505.986.904.400 1.501.549.313.179 34%
561.104.020.000 1.731.100.342.291 32%
691.016.250.400 1.898.877.510.618 36%
mewujudkan
pendidikan
b. Perencana Dalam
rangka
yang
berkualitas
dibutuhkan perencanaan pendidikan yang dapat diimplementasikan secara
nyata.Didalam
perencanaan
pendidikan
tersebut
harus
disertai proyeksi pendidikan kedepan, sehingga dapat menuntut aspek-aspek lain yang erat pengaruhnya terhadap komponen komponen
internal
pendidikan.
Persoalan-persoalan
internal 3
pendidikan mulai dari prasarana, sarana, tenaga pendidik dan hal hal
yang
berkaitan
tanggungjawab
yang
dengan harus
pembelajaran, dipecahkan
dalam
akan
menjadi
waktu
yang
bersamaan pada era otonomi daerah. Sehingga hal tersebut menjadi tanggungjawab yang harus diemban oleh Dinas Pendidikan agar nantinya dapat meningkatkan standar pendidikan. Perencanaan Dinas Pendidikan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku.Oleh karena itu beberapa dokumen perencanaan baik yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang disusun Dinas Pendidikan
dan
menjadi
tanggung
jawab
Sekretariat
untuk
penyusunannya. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari : RKA, DPA, Renja, Renstra dan RAPBS. Disamping dokumen dimaksud Dinas Pendidikan juga mempunyai tugas membantu menyusun dokumen perencanaan bidang atau urusan Pendidikan untuk dokumen tingkat kota seperti RKPD, RPJMD dan RPJPD. Khusus untuk dokumen perencanaan RAPBS, dokumen ini menjadi tanggungjawab masing-masing sekolah. Namun dokumen tersebut tetap harus disahkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya sub bagian perencanaan dan evaluasi didukung oleh 6 personil (1 kasubag dan 5 staf). Perencanaanperencanaan pada Dinas Pendidikan dikoordinir atau ditangani oleh Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi yang mempunyai tugas: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi; c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi; d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi; e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Dinas Pendidikan; f. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Pendidikan; g. Menyiapkan
bahan
penyajian
data
dan
informasi
di
bidang
perencanaan dan evaluasi;
3
c.
Tenaga Administrasi Dalam sebuah organisasi besar seperti Dinas Pendidikan Kota Semarang, maka tenaga administrasi sangat mendukung operasionalisasi pelayanan yang dilakukan. Terdapat dua jenis pelayanan yang dilakukan, yaitu kepada internal pegawai dinas (termasuk pegawai UPTD dan Jabatan Fungsional) serta kepada eksternal yaitu masyarakat atau institusi di luar dinas (sekolah swasta, lembaga Pendidikan non formal dan unit kerja lainnya baik tingkat kota, provinsi maupun kementerian). Tenaga administrasi pada Dinas Pendidikan
Kota Semarang
sejumlah 134 Orang terbagi pada beberapa bagian, yaitu administrasi pelayanan pada bagian umum, administrasi pelayanan pada bidangbidang, administrasi pelayanan pada UPTD Pendidikan Kecamatan dan SKB. Berikut jumlah tenaga administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tabel : Jumlah Tenaga Administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang No
Bagian
Jumlah
1
Sekretariat
46
2
Bidang
88
3
UPTD Pendidikan Kec
4
SKB
275 4 Total
413
d. Tingkat Pendidikan Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitasnya saja, tetapi tingkat pendidikan dapat dijadikan salah satu parameter. Data karakteristik SDM yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Semarang sebanyak 134 orang berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel :Tingkat Pendidikan SDM Tahun 2010 Pendidikan
No
Jabatan
1.
Kepala Dinas
2. 3. 4. 5.
Sekretaris Bidang Dikdasmen Bidang PTK Bidang PNFI
6.
Bidang Monbang Jumlah
SMP
1
SMA
1
20 5 3 2
2
2 32
D-I
2
2
D-III
S-1
S-2
S-3
Jumlah
1
1 46 31 17 18
4 1 1 1
14 20 13 13
5 5
2 9
14 74
3 14
1 1 1
22 134
3
Berdasarkan tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa dari 134 pegawai yang terbanyak adalah berlatar belakang pendidikan S1 dan paling sedikit berpendidikan SMP dan S3. 2. Keadaan Sekolah a. Jumlah Sekolah dan Status Sekolah Kota Semarang memiliki 1.713 sekolah termasuk didalamnya Pendidikan Luar Biasa (PLB). Jumlah tersebut dibagi untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK/RA) sejumlah 720, SD/MI 586, SMP/MTs 206 SMA/MA 95, SMK 88 dan PLB 42 Sekolah. Tabel : Rincian Jumlah dan Status Sekolah di Kota Semarang JENJANG
JML. SEKOLAH
NO SEKOLAH 1
2
NEG. 3
SWAS 4
JML 5
1
TK
3
615
618
2
RA
-
102
102
3
SD
347
164
511
4
MI
3
72
75
5
SLB
1
41
42
6
SMP
40
136
176
7
MTs
2
28
30
8
SMA
16
63
79
9
MA
2
14
16
10
SMK
11
77
88
425
1.312
1.737
JUMLAH
3
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Guru keseluruhan ada 22.123 orang, yang mengajar pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK/RA) sebanyak 2.697 orang, SD/MI sebanyak 8.127 orang, SMP/MTs sebanyak 5.005 orang, SMA/MA 3.251 orang SMK sebanyak 2.757 orang dan PLB 143 orang. Kepala Sekolah di Kota Semarang ada 1.713 orang, yang ada pada jenjang Taman Kana-kanak (TK/RA) sebanyak 641 orang, SD/MI sebanyak 586 orang, SMP/MTs sebanyak 206 orang, SMA/MA 95 orang SMK sebanyak 88 orang dan PLB 21 orang. Jumlah tenaga administrasi termasuk penjaga/pesuruh menurut status tetap dan tidak tetap dapat kita lihat menurut jenjang pendidikan, jenjang TK/RA memiliki 154 orang tenaga administrasi tetap dan 74 orang tidak tetap, SD/MI 581 orang tenaga tetap dan 588 orang tidak tetap, SMP/MTs 637 orang tenaga tetap dan 717 orang tidak tetap, SMA/MA 514 orang tenaga tetap dan 437 orang tenaga tidak tetap, SMK 342 orang tenaga tetap dan 370 orang tenaga tidak tetap dan PLB memiliki 14 orang tenaga tetap dan 20 orang tenaga tidak tetap. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada table berikut. Tabel : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan JUMLAH GURU JENJANG NO SEKOLAH
GTT
JML SWAS (A)
NEG
PTT GTY
JML (A+B)
SWASTA
NEG.
8
(B)
1
TK
5
759
764
1.215
1.979
278
2
RA
-
171
171
96
267
35
3
SD
862
796
1.658
1.110
2.768
187
4
MI
12
328
340
225
565
74
5
SLB
24
144
168
35
203
24
6
SMP
180
1.273
1.453
819
2.272
672
7
MTs
8
492
500
56
556
92
8
SMA
147
717
864
605
1.469
399
9
MA
10
224
234
28
262
67
10
SMK
144
1.389
1.533
369
1.902
326
JUMLAH
1.392 6.293
7.685
4.558
12.243
2.154
347
339
244
217 1.155 3
c.
Pengawas dan Penilik Dalam pengelolaan satuan pendidikan di Kota Semarang terdapat 129 tenaga pengawas dan 11 Tenaga
penilik. Tugas pokok pengawas
sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni: 1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah; 2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, 3. Melakukan
penilaian
terhadap
proses
dan
hasil
program
pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Sedangkan tugas pokok penilik sekolah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal serta bertanggung jawab : 1. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal; 2. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan; 3. melaksanakan
pemantauan
dan
bimbingan
pada
lembaga
penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi: a. program pengembangan anak usia dini; b. program keaksaraan fungsional; c.
program paket A setara SD;
d. program paket B setara SMP; e. program paket C setara SMA; f.
program kelompok belajar usaha;
g. pembinaan
kursus-kursus
yang
diselenggarakan
oleh
masyarakat; h. program pembinaan generasi muda; i.
program keolahragaan; dan
j.
program taman baca masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
3
Jumlah tenaga pengawas dan penilik sekolah dapat dilihat dalam tabel di bawah. Tabel : Jumlah tenaga pengawas dan penilik sekolah NO
JENJANG
JUMLAH
1
Pengawas TK/SD
88
2
Pengawas SMP
11
3
Pengawas SMA
12
4
Pengawas SMK
8
5
Penilik Sekolah
11
d. Kelompok Usia Sekolah Berdasarkankan jenjang sekolah pada Usia Sekolah, maka dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu : Tabel : Jumlah Siswa Sesuai Kelompok Usia No
Jenjang
Kelompok Usia
Jumlah
1
TK/PAUD
4-6 Tahun
39.953
2
SD/MI
7-12 Tahun
132.178
3
SMP
13-15 Tahun
51.595
4
SMA/SMK
16-18 Tahun
49.095
Jumlah anak usia sekolah yang menempuh pendidikan pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK/RA) sebanyak 39.953 anak, SD/MI sebanyak 132.178 anak, SLTP (SMP/MTs) sebanyak 51.595 anak dan SLTA (SMA/MA, SMK) sebanyak 49.095 anak dan PLB 1.000 anak (dari semua Jenjang) Sehingga kalau di jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan mulai dari TK sampai dengan SLTA sebanyak 339.274 anak. e. Keadaan Siswa Data APK dan APM Kota Semarang pada beberapa jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa banyaknya siswa di Semarang yang berasal dari luar daerah. Daya tampung di sekolah tiap ajaran baru untuk semua
3
jenjang bisa tertampung di sekolah baik negeri maupun swasta. Berikut data siswa tahun 2010. Tabel : Data Siswa tiap Jenjang Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5
JENJANG TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA SMK Total
Status Negeri 612 105.729 33.236 17.127 13.254 169.958
Swasta 39.341 49.553 38.464 19.353 21.304 168.015
Jumlah 39.953 155.282 71.703 36.480 34.558 337.973
Jumlah-jumlah tersebut diatas dibagi menjadi rombongan belajar sesuai jenjangnya. TK/RA ada 1.878 rombongan belajar, SD/MI 5.075 rombongan belajar, SMP/MTs 2.066 rombongan belajar, SMA/MA 1.091 rombongan belajar, SMK 1.039 dan PLB 205 rombongan belajar. f. Kejar Paket Pendidikan Non Formal tercatat ada 80 POS PAUD dengan peserta didik mencapai 3.092 anak dan jumlah pamong 105 orang, Tempat Penitipan anak ada 11 lembaga dengan peserta didik sebanyak 151 anak dan pamong sebanyak 28 orang, Play Group ada 129 lembaga dengan peserta didik sebanyak 3.608 dan jumlah pamong 575 orang, Paket A tercatat ada 16 Kelompok penyelenggara dengan warga belajar mencapai 321 orang dan Tutor sebanyak 40 orang, Paket B tercatat 21 Kelompok penyelenggara dengan jumlah warga belajar sebanyak 1.098 orang dan Tutor sebanyak 150 orang, Paket
C
tercatat 25 Kelompok penyelenggara dengan jumlah warga belajar sebanyak 1.036 orang dan Tutor 211 orang, Kelpompok belajar usaha tercatan 27 tempat penyelenggaraan dengan warga belajar sebanyak 441 orang dan nara sumber sebanyak 33 orang, Pendidikan keaksaraan tercatat 25 tempat penyelenggaraan dengan warga belajar mencapai 517 orang dan tutor sebanyak 118 orang. Kegiatan Kerjar paket baik A, B maupun C di wadahi dalam PKBM dengan jumlah 32 PKBM dengan siswa sebanyak 4.068 Siswa.
3
Tabel : Jumlah Penyelenggara Kejar Paket NO 1 2 3
SATPEND
JUMLAH
Paket A Paket B Paket C Jumlah
321 1.098 71.481 72.900
C. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dilihat dari tahun terakhir Renstra 2005-2010 diketahui beberapa hal telah mengalami peningkatan. Aspek-aspek yang diuraikan dalam kenerja pelayanan Pendidikan berikut terdiri dari : 1. Penguatan Kelembagaan Secara politis kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang populis, sehingga hal-hal yang terkait pengembangan dan pembangunan pendidikan akan mendapat dukungan pemangku kepentingan pembangunan pendidikan. Terkait hal tersebut pada berbagai kesempatan dalam merumuskan kebijakan bidang Pendidikan, maka Dinas Pendidikan Kota Semarang selalu mengajak pemangku kepentingan pembangunan Pendidikan untuk berperan dalam pembahasan
atau
penyusunan
rancangan
kebijakan
Pendidikan
dan
pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan Pendidikan. Hal tersebut melalui kemitraan dengan legislatif, Dewan Pendidikan Kota Semarang, Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Sehingga dalam mewujudkan pengembangan Pendidikan di Kota Semarang berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pendidikan akan terus meningkatkan kemitraan. 2. Pembiayaan Selanjutnya dalam hal pembiayaan Pendidikan telah didukung dengan anggaran yang cukup besar bagi pembangunan Pendidikan. Penetapan besarnya anggaran Pendidikan ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota dan DPRD dalam menetapkan anggaran tersebut Secara keseluruhan
anggaran Dinas Pendidikan
pada tahun 2007
sebesar Rp. 411.113.967.864,- , yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp.300.622.149.000,-
Rp.110.491.818.864,-. Dari
dan
belanja
langsung
sebesar
alokasi anggaran Belanja tersebut belanja
3
langsung yang akan digunakan untuk belanja Program/kegiatan. Sedangkan pada tahun 2008 belanja langsung naik, namun belanja tidak langsung turun. Hal ini disebabkan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk sekolah swasta maupun dibawah naungan Depag serta anggaran pendidikan bagi masyarakat, dipindah pos rekeningnya di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.36.927.526.400,-. Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran posisi anggaran pendidikan dengan Anggaran Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan amanah Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2706/SJ Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 yang dinyatakan bahwa anggaran pendidikan diwajibkan 20 persen dari APBD. Apabila merunut regulasi tersebut maka anggaran pendidikan Kota Semarang sudah mencapai 32 persen. Perhitungan tersebut berasal dari belanja fungsi pendidikan pada APBD Kota Semarang dibagi belanja daerah. Berdasarkan Buku Panduan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 terjadi perubahan beberapa kebijakan baru dari pemerintah, antara lain mencakup perubahan biaya satuan BOS, kebijakan buku murah, perubahan penggunaan dana BOS dan struktur organisasi pelaksanaan BOS. Sehingga pada tahun 2009 dana BOS yang dialokasikan pada SD dan SMP atau sederajat (selain MI/Mts) di Kota Semarang sebesar Rp.92.350.925.000,- yang diperuntukan pada : a. SD negeri/swasta dan sederajat : Rp.55.898.800.000,b. SMP negeri/swasta dan sederajat : Rp.36.452.125.000,Sebagai catatan bahwa dana BOS tersebut tidak termasuk pendidikan dasar (MI dan MTs) yang ada dibawah kewenangan Departemen Agama, untuk MI dan MTs di kota Semarang dikelola langsung oleh Kantor Depag Kota Semarang. Sejalan dengan hal-hal diatas, maka konsekuensi dari amanat peraturan-peraturan tersebut Pemerintah Kota Semarang wajib memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Sehingga sejak Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan anggaran pendidikan yang cukup besar pada pendidikan dasar, dan mulai Tahun Anggaran 2008 anggaran pendidikan di luar gaji pegawai telah mencapai dua puluh persen (20 %) dimana sebagian besar digunakan untuk pendidikan 3
dasar. Kemudian pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kota Semarang menyediakan
pendampingan
dana
BOS
Tahun
2009
sebesar
Rp.59.985.282.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu) yang terdiri dari Anggaran : a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk SD dan atau SMP Swasta serta MI dan atau SDLB dan atau MTs dan atau SMPLB Negeri maupun Swasta sebesar Rp.22.491.204.000,-; b. Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan (BPPP) SD dan atau SMP Negeri sebesar Rp.29.619.510.000,-; dan c. Dana Operasional SD dan SMP Negeri (listrik, telepon, air dan ATK) sebesar Rp.7.874.568.000,-. Dalam rangka mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang kembali memberikan pendampingan
dana
operasional
pendidikan
dasar
yang
merupakan
pendampingan dana BOS pada tahun keempat melalui : a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). b. Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan (BPPP). c. Dana Operasional Kantor (DOK). d. Bantuan Subsidi Peserta didik Miskin (BSSM). Hal tersebut sebagai perwujudan pemenuhan anggaran pendidikan dasar sesuai arahan buku panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, bahwa apabila dana BOS belum mencukupi maka Pemerintah Daerah memberikan tambahan. Berkenaan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 juga telah memberikan dana pendampingan BOS bagi SD dan SMP atau sederajat se Jawa Tengah. Perhitungan dana pendampingan BOS dari APBD Kota Semarang jauh diatas
perhitungan
yang
dibutuhkan
atau
memenuhi
standar
biaya
operasional. Berikut akan diuraikan dana-dana untuk mendukung standar biaya operasi, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Semarang dalam rangka pemenuhan anggaran Biaya Operasional SD dan SMP Negeri di Kota Semarang.
3
Tabel : Anggaran biaya operasional SD dan SMP Negeri Kota Semarang No 1 2 3
Sumber Biaya APBN APBD Prov APBD Kota
4
APBD Kota
Jenis Anggaran BOS BOS Prov BPPP Jumlah DOK
SD / peserta didik Per bulan Per tahun Rp.33.333 Rp.400.000 Rp.2.500 Rp.30.000 Rp.13.000 Rp.156.000 Rp 48.833 Rp 586.000 *B *T
SMP / peserta didik Per bulan Per tahun Rp.47.917 Rp.575.000 Rp.4.166 Rp.50.000 Rp.33.500 Rp.402.000 Rp 85.583 Rp 1.027.000 *B *T
*B = Sesuai kebutuhan riil biaya listrik, air, telepon dan ATK sekolah per bulan *T = Sesuai kebutuhan riil biaya listrik, air, telepon dan ATK sekolah per tahun
3. Pencapaian APK dan APM Hasil APK per kecamatan di Kota Semarang menunjukkan bahwa nilai APK banyak yang capaiannya lebih dari 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak didik yang berasal dari daerah bukan kecamatan atau wilayah tersebut. Sedangkan untuk APM, capaian rata-rata sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Capaian APK dan APM untuk masing-masing kecamatan serta rata-rata Kota Semarang dapat lihat pada table dibawah. Tabel : Capaian APK PAUD Rata-rata Tiap Kecamatan No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan
L
Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg. Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Smg. Timur Smg. Tengah Smg. Utara Smg. Barat Tugu Ngaliyan Rata-rata
30,36 28,61 33,99 30,38 37,13 29,62 33,81 34,47 32,07 23,86 27,66 45,77 21,49 35,75 23,09 25,56 31,16
APK PAUD P 31,25 30,66 33,85 26,95 39,74 29,32 36,28 34,56 30,67 24,70 26,20 49,88 21,51 37,19 22,35 26,30 31,76
Rata-rata 30,79 29,59 33,93 28,76 38,40 29,48 35,01 34,51 31,39 24,27 26,96 47,76 21,50 36,45 22,74 25,92 31,45
Tabel : Capaian APK TK/RA Rata-rata Tiap Kecamatan No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Kecamatan Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg. Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk
L 57,39 44,07 52,25 58,79 61,13 51,07 47,27 57,39 53,89
APK TK/RA P 58,67 44,64 54,40 54,18 58,18 52,85 49,93 56,86 51,70
Rata-rata 58,02 44,35 53,27 56,66 59,68 51,92 48,56 57,13 52,83
3
10 11 12 13 14 15 16
Gayamsari Smg. Timur Smg. Tengah Smg. Utara Smg. Barat Tugu Ngaliyan Rata-rata
47,05 51,33 78,34 42,18 55,54 39,08 44,01 57,39
47,25 48,97 87,65 42,78 56,40 41,95 45,15 58,67
47,15 50,19 82,74 42,47 55,96 40,39 44,56 58,02
Tabel : Capaian APK SD Rata-rata Tiap Kecamatan No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg. Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Smg. Timur Smg. Tengah Smg. Utara Smg. Barat Tugu Ngaliyan Rata-rata
APK SD Termasuk Paket A L P Rata-rata 118,49 116,46 117,50 98,16 94,37 96,32 101,60 101,10 101,36 103,06 108,07 105,43 127,05 129,06 128,01 102,44 101,85 102,16 92,35 90,75 91,58 99,61 99,04 99,34 112,27 111,10 111,70 98,44 97,72 98,09 128,53 127,45 128,00 146,34 156,95 151,44 86,70 87,26 86,97 104,22 104,52 104,37 120,29 114,75 117,67 101,59 104,23 102,85 105,68 105,86 105,77
Tabel : Capaian APM SD Rata-rata Tiap Kecamatan No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg. Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Smg. Timur Smg. Tengah Smg. Utara Smg. Barat Tugu Ngaliyan Rata-rata
APM SD Termasuk Paket A L P Rata-rata 100,11 97,54 98,86 82,60 78,93 80,82 87,44 85,86 86,68 86,49 91,34 88,78 107,73 108,41 108,05 86,58 85,12 85,88 80,31 78,20 79,30 85,60 85,12 85,37 95,85 95,30 95,58 85,16 83,60 84,40 107,09 107,81 107,44 122,65 130,45 126,40 74,08 75,06 74,55 87,98 88,46 88,21 99,16 94,50 96,96 87,29 88,04 87,65 89,95 89,76 89,85
Tabel : Capaian APK SMP Rata-rata Tiap Kecamatan 3
No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg. Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Smg. Timur Smg. Tengah Smg. Utara Smg. Barat Tugu Ngaliyan Rata-rata
APK SMP Termasuk Paket B L P Rata-rata 132,55 117,28 125,17 128,28 129,72 129,00 91,92 91,25 91,59 103,64 98,47 101,10 176,94 185,25 181,01 92,42 90,09 91,25 81,30 85,91 83,52 86,31 91,93 89,04 93,34 104,36 98,60 119,26 119,29 119,28 141,94 150,42 146,00 258,35 265,09 261,62 43,86 46,33 45,08 107,24 112,39 109,74 133,49 135,36 134,40 83,25 91,39 87,15 110,18 113,63 111,85
Tabel : Capaian APM SMP Rata-rata Tiap Kecamatan No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg. Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Smg. Timur Smg. Tengah Smg. Utara Smg. Barat Tugu Ngaliyan Rata-rata
APM SMP Termasuk Paket B L P Rata-rata 98,34 87,37 93,30 89,99 86,46 86,35 60,55 64,39 64,51 73,90 66,94 68,80 152,05 125,39 122,20 97,12 63,58 64,47 51,47 58,75 57,34 60,65 71,79 69,42 86,54 72,06 67,93 137,17 80,51 80,44 127,26 106,45 103,15 230,66 182,18 179,31 34,22 35,38 34,42 99,99 78,69 76,86 156,44 110,21 107,92 48,43 72,47 69,06 90,84 80,88 79,53
Tabel : Capaian APK SM Rata-rata Tiap Kecamatan No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Kecamatan Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg. Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari
APK SM Termasuk Paket C L P Rata-rata 135,93 72,44 104,14 62,48 83,85 72,73 108,31 98,27 103,52 126,69 114,00 120,58 358,14 319,50 339,38 130,82 76,22 104,35 42,52 34,96 38,84 61,62 74,39 67,79 76,39 113,01 94,19 150,70 217,22 181,87
3
11 12 13 14 15 16
Smg. Timur Smg. Tengah Smg. Utara Smg. Barat Tugu Ngaliyan Rata-rata
226,56 199,12 80,49 80,89 154,41 51,62 114,56
254,85 279,01 35,45 105,18 113,89 71,54 119,01
240,09 237,13 59,42 92,86 135,79 61,28 116,71
Tabel : Capaian APM SM Rata-rata Tiap Kecamatan No.
Kecamatan
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg. Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Smg. Timur Smg. Tengah Smg. Utara Smg. Barat Tugu Ngaliyan Rata-rata
APM SM Termasuk Paket C P Rata-rata 88,59 51,74 70,14 39,65 58,07 48,49 78,79 75,93 77,43 88,32 80,79 84,69 243,50 219,97 232,07 99,34 57,17 78,89 22,79 16,79 19,87 44,94 49,66 47,22 45,52 78,27 61,44 103,54 151,82 126,16 150,22 178,49 163,74 130,91 187,01 157,61 48,94 25,44 37,95 53,07 72,10 62,45 113,68 80,19 98,29 32,36 49,34 40,59 77,04 82,22 79,54
L
Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah dicapai dalam 5 (lima) tahun terakhir antara lain sebagai berikut: Angka partisipasi pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri dari Angka Partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dengan kondisi saat ini sebagai berikut : Tabel: Capaian APK, APM NO 1 2 3 4 5
INDIKATOR KINERJA APK PAUD Mempertahankan APK,APM SD APK , APM SMP APK SM 116,96%, dan meningkatkan APM SM 79,97% Mempertahankan Capaian APK Ratarata
INDIKATOR CAPAIAN SAAT INI 52,29% 108,53%; 92,20% 111,85%; 79,53% 116,96%; 79,97% 114%
3
4. Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan kegiatan proses belajar Jenjang TK/RA memiliki ruang kelas sebanyak 1.460 ruang, 1.229 dalam kondisi baik, 28 ruang dalam kondisi rusak ringan, 104 ruang dalam kondisi rusak berat dan 99 ruang kelas statusnya bukan milik. SD/MI memiliki ruang kelas sebanyak 3.494 ruang, 2.590 dalam kondisi baik, 1.391 ruang dalam kondisi rusak ringan, 413 ruang dalam kondisi rusak berat dan 74 ruang kelas statusnya bukan milik. SMP/MTs memiliki ruang kelas sebanyak 2.117 ruang, 1.943 dalam kondisi baik, 152 ruang dalam kondisi rusak ringan, 22 ruang dalam kondisi rusak berat dan 12 ruang kelas statusnya bukan milik. SMA/MA memiliki ruang kelas sebanyak 1.037 ruang, 971 dalam kondisi baik, 60 ruang dalam kondisi rusak ringan, 6 ruang dalam kondisi rusak berat dan 7 ruang kelas statusnya bukan milik. SMK memiliki ruang kelas sebanyak 887 ruang, 835 dalam kondisi baik, 46 ruang dalam kondisi rusak ringan, 3 ruang dalam kondisi rusak berat dan 3 ruang kelas statusnya bukan milik
dan PLB
memiliki ruang kelas sebanyak 185 ruang, 151 dalam kondisi baik, 20 ruang dalam kondisi rusan ringan, 0 ruang dalam kondisi rusak berat dan 14 ruang kelas statusnya bukan milik. Sehingga kalau dilihat ketersediaan ruang kelas menurut kondisi dan status kepemilikan secara keseluruhan dapat diketahui bahwa jumlah ruang kelas 10.411, dalam kondisi baik sebanyak 7.957 ruang, dalam konsisi rusak ringan 1.684 ruang, dalam kondisi rusak berat 564 dan sebanyak 206 ruang kelas statusnya adalah bukan milik. Dari data diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan ruang kelas belum
mampu
menampung
keseluruhan
jumlah
rombongan
belajar
sehingga harus mengoptimalkan ruang kelas yang ada dengan melakukan kombinasi penyelenggaraan belajar mengajar. Fasilitas penunjang pembelajaran berupa perpustakaan menurut data tahun 2009/2010 untuk jenjang TK/RA baru 268 Taman Kanak-kanak, SD/MI 447 sekolah, SMP/MTs 177 sekolah, SMA/MA 99 sekolah dan SMK 74 sekolah. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan ruang perpustakaan khususnya di TK/RA, dan SD/MI masih sangat kurang.
3
5. Kualifikasi Sekolah Dari sekolah yang ada di kota Semarang beberapa telah memiliki status Sekolah Standar Nasional (SSN) dan sebagian lagi sudah menjadi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Sesuatu yang cukup menggembirakan bahwa untuk SSN dan RSBI di kota Semarang tidak hanya sekolah negeri tetapi terdapat beberapa sekolah swasta. Sekolah yang telah berstatus SSN dan RSBI tersebut ada di semua jenjang Pendidikan. Tabel : Sekolah yang berstatus SSN serta RSBI
SSN
NO JENJANG
N
S
Jumlah
RSBI N
S
Jumlah
1
TK/RA
2
SD/MI
15
3
18
1
3
SMP/MTs
30
2
32
3
1
4
4
SMA
13
2
15
3
1
4
5
SMK
4
-
4
11
2
13
Total 58
7
65
1
6. Prestasi Pendidikan a. UASBN dan UN
Tabel: Kelulusan
JENJANG
LULUS 2009
LULUS 2010
1. SD + MI 2. SMP/MTS
94.72
96.48
3. SMA/MA
95.58
98.01
PERINGKAT 2009
PERINGKAT 2010
TARGET PERINGKAT 2011
28
15
10
10
10
8
IPA
98.91
98.62
13
8
6
IPS
93.07
97.64
15
6
5
BHS
91.87
96.30
15
26
15
AGAMA
0
93.59 3
4. SMK
99.21
99.91
4
7
3
b. Prestasi Kejuaraaan / Lomba Tabel : Prestasi N O 1
JENIS LOMB A
JENJANG PENDIDI KAN
OSN
SMP/MTS
PROVINSI
PRESTASI NASIONAL
INTERNASI ONAL
2 EMAS
1 EMAS
1EMAS
2 PERAK
2 PERAK
1 PERAK
2 PERUNGGU
KETERANG AN
1 PERUNGGU
2
OOSN
SMP/MTS
3 EMAS
1 EMAS
JUARA
2 PERAK
2 PERAK
UMUM
1 PERUNGGU
1 PERUNGGU
3
FLSSN
SMP/MTS
1 EMAS
4
LCC
SMP/MTS
1 PERAK
5
LSS
SMP/MTS
1 EMAS
6
Vocal Group
1 PERAK
1 PERAK
1 PERAK
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Berdasarkan analisis faktor eksternal, Internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangantantangan 1. Tantangan a.
Tidak meratanya hasil prestasi pendidikan anak didik di setiap sekolah dan antar wilayah, serta antara sekolah negeri dan swasta.
b.
Penerapan program rintisan wajib belajar 12 tahun belum optimal.
c.
Implementasi program sekolah murah berkualitas pada pendidikan dasar masih banyak hambatan.
d.
Masih banyaknya ruang kelas atau bangunan sekolah yang belum layak.
e.
Faktor tidak meratanya kualitas tenaga pendidik di tiap sekolah, baik disparitas antarasekolah negeri dan swasta serta sekolah di tengah kota 3
dan di wilayah pinggiran kota. f.
Pendidikan yang diharapkan terutama kejuruan belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja.
g.
Kebutuhan data pendidikan yang up-to date, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pendidikan tiap tahunnya.
2. Peluang a. Adanya semangat yang kuat dari pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan kinerja pendidikan Kota Semarang. b. Adanya semangat dari kalangan masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan, bahkan muncul banyak LSM atau lembaga non-pemerintah
yang
merelakan
diri
memonitor
dan
mengawasi
pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. c. Adanya
MOU
antara
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah Kota dalam pembiayaan pendidikan di daerah. d. Masih terdapat peluang-peluang untuk penggalian dana pendidikan yang tidak berasal dari anak didik. e. Banyaknya kegiatan Diklat atau Bintek bagi pengembangan tenaga pendidik. f. Adanya kemajuan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. E. Pelayanan Luas wilayah Kota Semarang mencapai 372.52 Km2, yang dibagi menjadi 16 Kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.720.624 jiwa, dan dari jumlah tersebut yang berusia 0-6 tahun adalah 148.754 jiwa, 4-5 tahun 50.501 jiwa, 4-6 tahun 76.413 jiwa, berusia 6-7 tahun 53.102 jiwa, 7-12 tahun 147.129 jiwa, berusia 13-15 tahun 65.087 jiwa dan berusia 16-18 tahun 62.030 jiwa.Jumlah penduduk diatas adalah masyarakat yang harus dilayani dalam bidang Pendidikan. Dimana pada masing-masing usia tersebut, membutuhkan pelayanan Pendidikan yang berbeda antara satu dengan lainnya.Pelayanan penyelenggaraan Pendidikan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam bentuk pelayanan administrasi umum dan perijinan baik yang dibutuhkan internal dinas maupun eksternal dari luar dinas. Untuk pengelolaan Pendidikan kegiatan pelayanan yang dilakukan terdiri dari : 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Pelayanan pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan. 3
3. Pelayanan tenaga fungsional. 4. Pelayanan keuangan. 5. Pelayanan informasi data. 6. Pelayanan pada masyarakat, lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. 7. Pelayanan penanganan pengaduan. Sedangkan pelayanan administrasi umum dan perijinan yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Semarang terdiri dari : 1. Legalisir Ijazah/Penghargaan. 2. Legalisir Piagam Penghargaan. 3. Surat Keterangan Ralat Ijazah. 4. Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang. 5. Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang Rusak. 6. Ijin Melaksanakan Penelitian. 7. Ijin Pendirian TK, SD, SMP, SMA,dan SMK. 8. Ijin Pendirian Kelompok Bermain Play Group. 9. Perijinan Kursus.
3
BAB III ISU-ISU STRATEGIS A. Identifikasi Permasalahan Dinas Pendidikan Permasalahan Pendidikan yang dialami oleh Kota Semarang, tidak jauh berbeda dengan kota-kota besar lainnya. Namun dengan dukungan pemangku kepentingan Pendidikan, permasalahan Pendidikan tersebut akan di eliminir dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Hasil identifikasi permasalahan Pendidikan Kota Semarang secara makro dapat dirumuskan seperti berikut : 1. Belum optimalnya kemampuan dan kesiapan SDM dalam menjalankan kebijakan desentralisasi Pendidikan, mengingat sejak otonomi daerah regulasi Pendidikan bergulir terus dan sering berganti. 2. Kurang
optimalnya
sekolah
untuk
mengatur
sendiri
penyelenggaraan
Pendidikan sesuai dengan semangat daerah atau kearifan local berdasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 3. Ranking kelulusan siswa dibanding daerah lain di Jawa Tengah masih tertinggal atau belum memuaskan, padahal berdasar input yang ada lebih baik dari daerah lain di Jawa Tengah. 4. Masih rendahnya pemahaman dan pengalaman pengelolaan keuangan sekolah sesuai regulasi (PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan). 5. Masih
sedikitnya
sekolah
yang
bertaraf
nasional
dan
internasional,
berdasarkan proporsi jumlah sekolah yang ada di Kota Semarang. 6. Disparitas kualitas sekolah dan pendidik, antara sekolah di tengah kota dengan di wilayah pinggiran kota. 7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat berpartisipasi dalam pendanaan Pendidikan. 8. Sarana dan prasarana sekolah masih ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan sesuai Standar Nasional Pendidikan. B. Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Visi lima tahun kedepan (2010-2015) dari Walikota dan Wakil Walikota Semarang
adalah
“TERWUJUDNYA
SEMARANG
SEBAGAI
KOTA
PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”. untuk mencapai visi tersebut telah dijabarkan dalam 5 Misi yaitu : 1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Dan Masyarakat Kota Semarang Yang Berkualitas. 3
2. Mewujudkan Pemerintahan Kota Yang Efektif Dan Efisien, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum. 3. Mewujudkan Kemandirian Dan Daya Saing Daerah. 4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan. 5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Melihat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang tersebut mengandung keinginan untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera. Namun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut salah satunya melalui dukungan misi yang pertama yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Dan Masyarakat Kota Semarang Yang
Berkualitas. Misi inilah yang bersentuhan
langsung dengan aspek pendidikan, yaitu untuk mendapatkan SDM dan masyarakat yang berkualitas tentunya seseorang harus mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Selanjutnya agar misi tersebut dapat tercapai, langkah konkrit yang dilakukan dengan memprioritaskan “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari : 1. Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan pengangguran 2. Rob dan banjir 3. Pelayanan publik 4. Tata ruang dan infrastruktur 5. Kesetaraan dan keadilan gender 6. Pendidikan 7. Kesehatan Dari Sapta Program ini semakin menguatkan keinginan Walikota dan Wakil Walikota untuk meningkatkan kualitas Pendidikan kota Semarang, dengan masuknya Pendidikan sebagai salah satu program prioritas. Melalui Sapta Program tersebut, harapannya akan mendudukan Kota Semarang sejajar dengan Kota Metropolitan di Indonesia akan lebih cepat tercapai. Sehingga Walikota dan Wakil Walikota meluncurkan slogan “Waktunya Semarang Setara”. Slogan ini untuk mempermudah implementasi dalam mencapai visi Kota Semarang 2010 2015 Secara gramatikal definisi tentang setara yaitu sejajar / sama tingginya, setingkat / sama dalam kedudukan, sepadan / seimbang antara input dengan output. Melihat kenyataan tersebut, maka di bidang pendidikan diperlukan upaya peningkatan optimalisasi pembangunan Pendidikan di Kota Semarang untuk membangun
sebuah
komitmen
dari
segenap
pemangku
kepentingan
pembangunan pendidikan untuk bersama membangun, mengejar ketinggalan dan 3
minimal
mensejajarkan
pendidikan
kota
Semarang
dengan
Kota-kota
metropolitan lainnya, dengan semangat dan Motivasi “Waktunya Pendidikan Semarang Setara”. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun. C. Telaah Renstra 1. Kementerian Pendidikan Nasional Visi Kementerian Pendidikan Nasional pada renstra Tahun 2009-2014 adalah
“Terselenggaranya
Layanan
Prima
Pendidikan
Nasional
untuk
membentk Insan Indonesia Cerdas Komperenhensif”. Visi tersebut merupakan visi untuk mencapai recana pembangunan pendidikan jangka panjang dan merupakan mile stone kedua atau tahap lima tahun kedua. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yaitu : 1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan. 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan. 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan. 4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan. 5. Meningkatkan Kepastian/ Keterjaminan memperoleh Layanan Pendidikan. Melihat misi yang disampaikan dalam Renstra Kemendiknas tersebut kata layanan pendidikan menjadi kata kunci dalam setiap misi. Sehingga untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan kota Semarang dengan Pemerintah Pusat, tentu layanan Pendidikan ini akan diadobsi menjadi visi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendiknas bertumpu pada peningkatan mutu, Pendidikan karakter, Penguatan TIK, pendanaan Pendidikan dan penguatan Pendidikan non forma / informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang. 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah, tentu sebagai kota utama yang akan menunjang keberhasilan visi Pendidikan Jawa Tengah. Dimana visi pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun
3
2008-2013 adalah “Pendidikan Jawa Tengah Bermoral, Kompetitif dan Cinta Tanah Air”. Visi ini dijabarkan dalam 5 misi sebagai berikut : 1. Membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara pendidikan. 2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan. 3. Mewujudkan insan pendidikan berkepribadian patriotis. 4. Mengupayakan
pengelolaan
manajemen
layanan
pendidikan
yang
transparan, efektif dan efisien. 5. Membudayakan kepedulian
dan
peran
serta masyarakat terhadap
pembangunan pendidikan. D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Semarang terletak antara garis 6º 50’ - 7º 10’ LS dan garis 109º 50’ 110º 35’ BT. Letak Geografis Kota Semarang tersebut secara administratif Kota Semarang dibatasi sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Batas wilayah Kota Semarang yang langsung berbatasan dengan tiga kabupaten, tentu akan berdampak pada banyaknya anak usia sekolah di daerah berbatasan kota dan yang memang berkeinginan bersekolah di Semarang. Hal ini akan mempengaruhi APK jenjang Pendidikan di Kota Semarang. Sedangkan ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 – 348 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah adalah 373,70 Km2. Berdasarkan hal tersebut maka Kota Semarang memiliki karakteristik topografi berupa daerah pantai dan daerah perbukitan. Pada ketinggian 0,75 meter termasuk dalam kawasan Pusat Kota Semarang (Dataran Rendah Semarang Bagian Utara) yang diwakili oleh titik tinggi di daerah Pantai Pelabuhan Tanjung Mas sampai Simpang Lima. Dataran pesisir panta terdapat 1 % dari luas wilayah total dengan ketinggian wilayah 0 – 0,75 meter dpl. Kondisi ketinggian dari permukaan air laut tersebut menyebabkan beberapa sekolah yang ada di wilayah tersebut rawan banjir dan terkena rob. Selain itu beberapa wilayah mengalami permasalahan hidrologi yaitu debit saluran dan sungai di kota bagian bawah tidak sebanding dengan volume air. Semakin banyak daerah terbangun pada daerah tangkapan air, dan semakin 3
banyak curah hujan akan mempengaruhi kecepatan aliran air (run off) sehingga debit air pada sungai-sungai tersebut semakin besar. Kesesuaian debit dengan dimensi saluran berpengaruh terhadap luasnya daerah genangan di Kota Semarang bagian bawah. Adanya sungai yang mengalami penyempitan dan sedimentasi serta kurangnya drainase dibandingkan dengan lahan terbangun merupakan faktor penyebab terjadinya banjir ataupun genangan di Kota Semarang bagian bawah di musim penghujan. Berdasarkan kondisi tersebut beberapa sekolah yang berdekatan dengan sungai besar seperti Sungai Banjirkanal Barat, Sungai Banjir Kanal Timur dan Sungai Beringin sering mengalami banjir. Selanjutnya ketinggian 90,5 – 348 meter terletak pada daerah pinggir Kota Semarang, yang terbesar di sepanjang arah mata angin yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen dan Gunungpati. Dataran tinggi terdapat 66% dari luas wilayah total dengan ketinggian wilayah 5 – 348 meter dpl.Pada wilayah ini banyak sekolah yang mengalami kerusakan,disebakan adanya pergerakan tanah dan akibat berada di dekat daerah lereng. Secara umum kriteria kemiringan lereng di Kota Semarang wilayahnya memiliki tingkat kemiringan lereng yang curam seluas 1138,80 Ha (3,05%) dan terjal/sangat curam seluas 960,50 Ha (2,57%). Terutama sekolah yang ada padawilayah Lereng III (15-40 %), meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah Kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon), sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Candisari dengan luas keseluruhan sebesar 7050,8 Ha (18 %). Serta sebagian lagi pada wilayah lereng IV (> 40 %) meliputi sebagian wilayah Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah kecamatan Gunungpati, terutama disekitar kali Garang dan Kali Kripik yang memiliki keseluruhan luasan sebesar 766,7 Ha (2%). Sehingga ketinggian dan lereng yang bervariasi ini menjadikan pemanfaatan wilayah tersebut untuk sekolah harus berhati-hati. Selain kondisi diatas, melihat struktur geologi Kota Semarang terdiri tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Berdasarkan kondisi tersebut maka sekolah yang berada pada daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, sehingga tanah mudah bergerak atau longsor serta mengancam bangunan sekolah. Pada daearah aliran sungai Kaligarang merupakan patahan Kaligarang yang membujur arah utara sampai selatan di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan bukit Gombel.Patahan 3
ini bermula dari Ondorante ke arah utara hingga Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kaligarang serta beberapa mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang kondisi Pendidikan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diinventarisasi isu-isu strategis pendidikan di Kota Semarang meliputi : 1. Akses Pendidikan • Strategi Pengembangan Pendidikan dasar dan menengah belum berjalan optimal. • Program sekolah murah berkualitas masih terjadi hambatan dalam implementasinya. • Akses pelayanan pendidikan non formal belum merata pada seluruh wilayah. 2. Mutu Pendidikan • Kualitas sarana prasarana sekolah untuk pendidikan dasar masih belum merata di semua wilayah. • Kualitas Sumber Daya Manusia pendidik masih belum merata. • Banyak sekolah yang kekurangan tenaga kependidikan. • Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah. • Relevansi Pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja. • Penerapan e-learning pada pembelajaran di sekolah masih belum optimal. 3. Tata Kelola atau Akuntabilitas •
Manajemen sekolah dan Komite sekolah belum berfungsi optimal, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
•
Masih rendahnya pencitraan publik bidang pendidikan.
•
Masih banyaknya keluhan pengaduan masyarakat di bidang Pendidikan.
•
Kesadaran sekolah dalam mengumpulkan data sekolah dan laporan kegiatan masih belum optimal.
•
Belum semua sekolah transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
3
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Semarang dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010-2015 pada urusan Pendidikan, utamanya dalam mendukung misi pertama yaitu “Mewujudkan Sumberdaya Manusia Dan Masyarakat Kota Semarang Yang Berkualitas”. Dalam
rangka
mendukung
terwujudnya
misi
tersebut
dengan
memperhatikan isu-isu strategis pendidikan di Kota Semarang, maka melalui keselarasan dengan visi pendidikan nasional dan visi pendidikan Jawa Tengah ditetapkan Visi Pendidikan Kota Semarang berikut :
“Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berbudaya” Perwujudan visi tersebut mengandung makna bahwa pendidikan sebagai sarana pengembangan SDM merupakan suatu struktur inti dalam merubah dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan agar menjadi manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas hanya dapat dicapai apabila pendidikan
yang
diberikan
juga
berkualitas.
Sesungguhnya
tidak
hanya
berkualitas tetapi SDM yang merupakan organ masyarakat dalam melaksanakan proses kehidupan sehari-hari juga harus berbudaya, dalam arti bahwa pengetahuan, kemampuan dan ketrampilannya harus tetap memegang nilai-nilai norma-norma yang ada dimasyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Secara khusus makna dari penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut: Pendidikan Berkualitas : memiliki nilai lebih dari standar Pendidikan yang ada atau setara dengan Pendidikan kota besar lainnya di Indonesia, serta masyarakat dapat merasakan pelayanan Pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang
atau
jenis Pendidikan
yang
dibutuhkannya sehingga mampu
menghasilkan SDM yang menguasai imtaq dan iptek. Pendidikan Berbudaya: suatu kondisi dimana Pendidikan yang diimplentasikan tetap menjunjung tinggi nilai agama, moral/etika, hukum, dan budaya yang didukung oleh imtaq dan iptek.
3
Berdasarkan visi diatas, maka untuk mewujudkannya dijabarkan dalam beberapa misi berikut : a. Memperluas pemerataan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh akses Pendidikan. b. Meningkatan, pemerataan mutu dan relevansi layanan Pendidikan formal dan non formal. c. Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan. d. Meningkatkan tata kelola Pendidikan secara transparan dan Akuntabel. e. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan. f. Memantapkan kerjasama kelembagaan bidang Pendidikan. B. Tujuan Tujuan
adalah
pernyataan-pernyataan
tentang
hal-hal
yang
perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis pendidikan dan permasalahan pembangunan pendidikan di Kota Semarang. Rumusan tujuan renstra Pendidikan ini merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah : 1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun. 2. Meningkatkan sarana/prasarana yang memadai 3. Tenaga pendidikan yang profesional 4. Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala berstandar nasional
C. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan renstra yang diformulasikan secara spesifik dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah : 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan mencapai 90% 2. Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI mencapai 40 %, SMP/MTs 60%, SMA/SMK/MA 40% dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat
3
3. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 75% 4. Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus.
D. Strategi Beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi adalah: 1) Strategi Akselerasi Strategi ini memfokuskan pada percepatan pembangunan bidang pendidikan pada hal-hal yang dianggap mendesak dan perlu penanganan khusus, serta dalam rangka mengikuti perkembangan regulasi baru dan globalisasi. 2) Strategi Pemerataan Strategi ini menonjolkan persamaan pembangunan pendidikan pada beberapa aspek dilihat dari wilayah, anak usia sekolah dan jenjang yang bertujuan mengurangi
kesenjangan
dan
menjaga
keseimbangan
pembangunan
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Utamanyanya pada pemerataan
akses
mendapatkan
pelayanan
pendidikan
dasar
bagi
masyarakat. 3) Strategi Kesinambungan Strategi ini bertujuan mewujudkan serangkaian kegiatan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, dengan jalan mengantisipasi segala gejala dan dampak perkembangan penyelenggaraan pendidikan melalui tugas dan fungsi yang terkoordinasi, tersinkronisasi serta terintegrasi secara proporsional. Hal ini dikarenakan beberapa program dan kegiatan bidang pendidikan yang selalu teranggarkan tahunan. 4) Strategi Interkoneksitas Strategi ini bertujuan memaduserasikan serangkaian kegiatan pembangunan pendidikan pada pendidikan kejuruan dan dengan pemangku kepentingan pembangunan pendidikan serta kegiatan yang bersumber dana dan berasal dari pemerintah dan pemerintah propinsi maupun instansi negeri lainnya, melalui pengembangan dan penyempurnaan berbagai mekanisme dan prosedur pengelolaan pembangunan pendidikan.
3
5) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Strategi ini mendorong
masyarakat agar ikut aktif mengembangkan dan
pengelolaan pendidikan secara profesional yang dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Serta membangun kerjasama antar lembaga pendidikan, institusi pasangan dan stake holder lainnya, sehingga tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. E.
Kebijakan Kebijakan untuk mewujudkan agar tujuan dan sasaran Pendidikan Kota Semarang 2010-2015 dapat tercapai adalah sebagai berikut: a. Memujudkan anggaran Pendidikan lebih dari 20 persen dari APBD. b. Mempertahankan Wajar 9 tahun dan merintis Wajar 12 tahun; c. Meningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran di sekolah; e. Merehabilitasi, membangun dan pengadaan sarana prasarana pendidikan; f. Meningkatkan prestasi siswa, baik prestasi akademik maupun non akademik; g. Mendorong lembaga pendidikan non formal untuk menciptakan iklim pembelajaran yang lebih kompetitif.
3
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: Tabel: Rencana dan Program Kegiatan No 1
MISI Memperluas pemerataan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh akses Pendidikan.
PROGRAM 1. PAUD 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah 4. PNF 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2
Meningkatan, 1. PAUD Pemerataan mutu dan Relevansi layanan Pendidikan formal dan non formal. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3.
Program
Pendidikan
KEGIATAN 1. Pembangunan saranan dan prasarana PAUD Formal 1. Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD dan SMP 2. Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Sekolah 3. Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas 4. BOS 5. Pendampingan BOS 1. Pembangunan RKB 2. Rehabilitasi 3. Fasilitasi pendanaan pendidikan 1. Kursus ketrampilan 2. Desa Vokasi 1. Pengelolaan BOS dan Pendampingan BOS 2. Pengelolaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, model pembelajaran dan pelaksanaan ajang kreatifitas 2. Kegiatan ujian kesetaraan Paket A,B,C 1. Penjaminan Mutu Sekolah Berstandar Internasional 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana 3. Lomba-lomba dan ajang kreatifitas 1. Penjaminan Mutu 3
Menengah
4. PNF
5.
3 Memperkuat SDM pendidik dan tenaga kependidikan
1.
2. 3. 4.
Sekolah Menengah 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana 3. Lomba-lomba dan ajang Kreatifitas 1. Fasilitasi Akreditasi dan Penilaian Kinerja Lembaga PNFI dan Pembinaan Kursus Kelembagaan 2. Penyusunan KTSP Pendidikan kesetaraan
Program Manajemen 1. Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaran UN, UASBN dan UNPK 2. Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat 3. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan 4. Pengembangan Kepribadian siswa 5. Penyusunan dokumen perencanaan pendidikan 6. Monitoring, Akreditasi dan Ijin Pendirian Sekolah 7. Penyuluhan P4GN bagi Pelajar SMP, SMA dan SMK 8. Sertifikasi ISO untuk pelayanan pendidikan Program PAUD 1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, model pembelajaran dan pelaksanaan ajang kreatifitas 2. Sosialisasi Bahaya Merokok Program Wajib Belajar 1. Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Dasar Kemampuan Bhs Sembilan Tahun Inggris Guru RSBI SMA Program Pendidikan 2. Fasilitasi Peningkatan Menengah Kemampuan Bhs Inggris Guru RSBI SMA Program Peningkatan 1. Pelaksanaan sertifikasi Mutu Pendidik dan pendidik Tenaga Kependidikan 2. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik 3
3.
4. 5. 6. 7. 4 Meningkatkan tata 1. Manajemen Pelayanan 1. kelola Pendidikan Pendidikan secara transparansi dan akuntabel 2.
3. 5 Meningkatkan 1. Manajemen Pelayanan 1. Pelayanan Publik di Pendidikan bidang Pendidikan 2.
dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Seleksi Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Pembinaan guru TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB Inpassing Jabatan Guru Non PNS ( GTY ) Pengelolaan Profil Pendidikan (PadatiWeb) Pelaksanaan penerimaan peserta didik dengan teknologi informasi (PPD TI) Manajemen Pendataan Pendidikan Sertifikasi ISO untuk Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan penerimaan peserta didik dengan teknologi informasi (PPD TI)
6 Memantapkan 1. Manajemen Pelayanan 1. Pelaksanaan Sosialisasi Kelembagaan bidang Pendidikan dan Kerjasama Pendidikan Kelembagaan Bidang Pendidikan
B. Indikator Kinerja Pembangunan pendidikan yang dilakukan tidak mempunyai makna yang berarti manakala pada akhir tahun pelaksanaan tidak memiliki tolok ukur untuk pencapaiannya. Untuk itu tolok ukur dibawah ini merupakan tolok ukur pencapaian dari Pendidikan yang diharapkan pada tahun 2015, sehingga untuk mengetahui sampai sejauh mana tahapan kemajuan pendidikan dasar dan menengah pada tiap tahun sudah tercapai dan bagaimana pada akhir dari perencanaan pendidikan yang telah ditetapkan apakah dapat tercapai dapat dilihat pada tabel berikut. 3
Tabel : Rencana, Program Indikator Kinerja NO 1 1
Program dan Kegiatan 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Indikator Kinerja
Capaian Indikator Kinerja
3
4
meningkatkan APK PAUD
62%
mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong menjadi TK Bertaraf Internasional Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter 2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Mempertahankan APK,APM SD Mempertahankan APK , APM SMP Meningkatkan kualitas Peserta didik dan kelulusan SD 99,99%, SMP 94 %
Meningkatkan kualitas ruang kelas SD Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP
108,53%; 92,20% 111,85%; 79,53% 99,99%; 94%
100 Ruang
25 Ruang 40%
capaian 60% pelaksanaan epembelajaran
60%
meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi minimal B mempertahankan jumlah SD RSBI dan mendorong menjadi SBI
Program Pendidikan Menengah
100%
capaian 40% SD pelaksanaan e-pembelajaran
meningkatkan jumlah sekolah terakreditasi 95%
3
1
mempertahankan jumlah SMP SBI dan mendorong menjadi SBI Mempertahankan APK SM 116,96%, dan meningkatkan APM 79,97%
95%;95% 90%
Tetap
4 116,96%; 79,97%
Meningkatkan kualitas Peserta didik dan kelulusan SMA/SMK 96%
96%
meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar 90%
90%
3
meningkatkan jumlah SMK berkreditasi B sebesar 90%
4
5
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
mepertahankan Jumlah Sekolah SBI atau RSBI SMA dan mendorong menjadi SBI
4
mepertahankan Jumlah Sekolah SBI atau RSBI SMK dan mendorong menjadi SBI
4
Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008 meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi sebesar 50%
50% 114%
meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi 20% dan kecakapan hidup bagi penduduk di kelurahan/desa
20%
Meningkatkan kualitas kepala sekolah dan Pengawas SMA/SMK
-
Jumlah Guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 90%
91
meningkatkan Jumlah SMA melaksanakan e-pembelajaran sebesar 60 % meningkatkan Jumlah SMK melaksanakan e-pembelajaran sebesar 65% Kualifikasi S-1 80% Pendidik TK, Kualifikasi Pendidik PAUD Nonformal 70% telah dilatih meningkatkan persentase guru berkualifikasi S-1 88% dan 98% meningkatnya guru bersertifikat Meningkatkan kualitas kepala sekolah dan Pengawas SD/SMP
Program manajemen Pelayanan Pendidikan
11
Mempertahankan Capaian APK Rata-rata
Jumlah Guru SMA/SMK bersertifikat 90%
6
90%
90%; 90%
60%
65%
60%; 70%
88%; 98% 80%; 90% 100%
mempertahankan rasio pendidik dan peserta didik
1:20
mempertahankan rasio pendidik dan peserta didik meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
1:14 90%
3
C. Kelompok Sasaran Berdasarkan tujuan diatas, maka dapat disebutkan sasaran yang ingin dicapaii : a. Persamaan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan dasar menengah yang layak; b. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah; c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dasar dan menengah; e. Peningkatan
hubungan
sinergi
antara
satuan
pendidikan
dengan
pemangku kepentingan pendidikan; f. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3
D. Pendanaan Indikatif Tabel : Pendanaan Program Indikatif NO
Program dan Kegiatan
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
1
1 01 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
1 01 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
1 01 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4
1 01 1 06
5
1 01 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
6
7
8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.444.422.000
1.366.775.000
10.704.453.738
1.400.944.682
10.972.065.081
11.246.366.708
11.527.525.876
1.435.968.300
1.471.867.507
1.508.664.195
80.000.000
165.163.000
169.292.075
173.524.377
177.862.486
182.309.048
137.470.000
140.906.750
144.429.419
148.040.154
151.741.158
158.651.383.000
162.618.746.080
166.684.214.732
7.810.940.000
8.006.213.500
8.206.368.838
1 01 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 169.184.477.954 171.722.245.122
1 01 1 17 Program Pendidikan Menengah
1 01 1 18 Program Pendidikan Non Formal
8.411.528.058
8.621.816.260
9
10
1 01 1 20
614.810.000
630.180.250
645.934.756
662.083.125
678.635.203
715.310.000
733.192.750
751.522.569
770.310.633
789.568.399
4.055.906.000
4.157.303.650
4.261.236.240
4.367.767.147
4.476.961.326
193.275.264.312
196.440.303.772
199.659.466.587
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 1 22 Program manajemen Pelayanan Pendidikan
JUMLAH TOTAL
184.042.179.000
188.561.233.475
3
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel : Tabel Indikator Kinerja Utama NO 1. I.
URUSAN 2 WAJIB Bidang Pendidikan
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3 a. Pendidikan Anak Usia Dini
4 1. Jumlah anak usia 4-6 tahun mengikuti TK/RA/BA 2. Jumlah peserta didik per kelas/ rombongan belajar TK.RA/BA 1. Jumlah anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI/SDLN 2. Jumlah anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs/SMPLB 3. Jumlah peserta didik per kelas/rombongan belajar Pendidikan Dasar 4. Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Pendidikan Dasar 5. Persentase angka kelulusan siswa Pendidikan Dasar 6. Persentase Angka Transisi (melanjutkan) 1. Jumlah anak usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA/SMK/SMALB 2. Jumlah peserta didik per kelas/rombongan belajar pendidikan Menengah 3. Persentase angka putus sekolah (APS) Pendidikan Menengah 4. Persentase angka kelulusan siswa Pendidikan Menengah 1. Jumlah penduduk usia produktif (usia 1544 tahun) bisa membaca dan menulis 2. Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun 3. Jumlah penduduk buta aksara lebih dari 44 tahun 4. Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan 5. Persentase angka kelulusan ujian kesetaraan 6. Persentase anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam pendidikan ketrampilan/ pelatihan/kelompok belajar usaha/ magang, dan pendidikan pemberdaya perempuan 7. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
b. Pendidikan Dasar
c.
Pendidikan Menegah
d. Pendidikan non formal
58
e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Persentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan 2. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perjenjang 3. Jumlah Pendidik yang disertifikasi.
3
BAB VII PENUTUP Perkembangan dunia pendidikan lima tahun kedepan sangatlah cepat dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah sebagai dasar acuan pelaksanaan pengembangan Pendidikan di Kota Semarang. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya akan ada pembaharuan dan penambahan yang akan membawa perkembangan ke arah yang lebih baik bagi kemajuan dunia pendidikan di Kota Semarang. Dalam Renstra ini hanya termuat perencanaan-perencanaan bagi pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan PNFI.Dasar yang dijadikan sebagai bahan acuan adalah beberapa regulasi, kebijakandan dokumen perencanaan lainnya, yang dibahas bersama pemangku kepentingan pembangunan yang berkompeten di bidang pendidikan sehingga bisa terselesaikannya renstra ini sesuai dengan harapan bersama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah dengan penekanan pada 3 (tiga) aspek, yaitu : pemerataan kesempatan
pendidikan,
peningkatan
mutu
pendidikan
dan
tata
kelola
serta
akuntabilitas pendidikan dasar dan menengah. Agar semua program dan kegiatan bisa berjalan lancar diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dinas pendidikan, sekolah-sekolah serta lembaga atau instansi lainnya yang berkompeten terhadap pembangunan pendidikan demi kemajuan dunia pendidikan di Kota Semarang.
3
