RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR TAHUN 2014 - 2018

JL. BRIGJEN M. ISA, SH KOMPLEK PERKANTORAN PURWAHARJA TELP. (0265) 745272 KOTA BANJAR

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar periode Tahun 2014 s/d 2018 Dengan telah terwujudnya Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perindustrian

Perdagangan

dan

Koperasi

Kota

Banjar,

diharapkan

pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai staf, abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan kiranya menjadi pedoman dalam

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ( Renstra ) ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ( Renstra ) ini di masa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Banjar,

2014 Kepala

SONI HARISON, AP,S.Sos.,M.Si.

Pembina /IV a NIP. 19751106 199412 1 001


II- 2

DAFTAR ISI

HAL DAFTAR ISI......................................................................................................... BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN...........................................................................

i I-1

1.1

Latar Belakang ………………………………………………..

I-1

1.2

Landasan Hukum .................................................................

I-2

1.3

Maksud dan Tujuan .............................................................

I-5

1.4

Sistematika Penulisan .........................................................

I-5

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI ………………………….

II-1

2.1

Tugas,Fungsi dan Struktur OPD ………………………..

II-1

2.2

Sumberdaya OPD ………………………………………...

II-9

2.3

Kinerja Pelayanan OPD ………………………………….

II-12

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

II-17

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ………………………………………………………….

III-1

3.1

III-1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD ………………………………….

3.2

3.1.1 Permasalahan Bidang Perindustrian …………..

III-1

3.1.2 Permasalahan Bidang Perdagangan …………..

III-1

3.1.3 Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM ……

III-1

Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan

III-2

Wakil Kepala Daerah ……………………………………. 3.3

Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra

III-3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi …….

BAB IV

3.3.1 Renstra Kementrian Perindustrian ………………

III-3

3.3.2 Renstra Kementrian Perdagangan ………………

III-3

3.3.3 Renstra Kementrian Koperasi dan UKM ………..

III-4

3.3.4 Renstra Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat ….

III-4

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ………………

III-5

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis …………………………….

III-7

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................................... IV-1


II- 3

BAB V

4.1

Visi dan Misi ……………………………………………….

IV-1

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ………………

IV-2

4.3

Strategi dan Kebijakan

IV-6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK

SASARAN

DAN

PENDANAAN

INDIKATIF............................................................................. BAB VI

BAB VII

V-1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………..

VI-1

PENUTUP ………………………………………………………

VII-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN


II- 4

1 1.1

PENDAHULUAN Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan

dan Koperasi Tahun 2014-2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undangundang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang

ini

secara

substansi

mengamanatkan

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD. Rencana

Strategis

(Renstra)

OPD

merupakan

dokumen

perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra OPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Luas Wilayah Kota Banjar berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bajar di Provinsi Jawa Barat adalah kurang lebih 113,49 km2 atau 11,349 Ha. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 203.512 jiwa (BPS pada tahun 2012), dengan rincian 102,137 jiwa penduduk laki-laki dan101,375 jiwa penduduk perempuan. Peraturan Walikota Nomor : 30 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar, menyatakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar sebagai salah satu perangkat daerah Kota Banjar urusan

mengenai

perindustrian,

perdagangan,


dan

memiliki

perkoperasian. II- 5

Penyediaan fasilitasi alat perindustrian, Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, serta koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( KUKM ) yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan seyogyanya mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam kancah perekonomian guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Banjar. Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko

dengan

memanfaatkan

sebanyak-banyaknya

pengetahuan

antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur

hasil melalui umpan balik yang

terorganisasi dan rapi. Dengan

tersusunnya

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman

penyelenggaraan

pembangunan

di

bidang

Perindustrian

Perdagangan dan Perkoperasian. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Banjar dari bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. 1.2

Landasan Hukum Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan

pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah; 5. Undang-Undang

Nomor

:

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Koperasi


II- 6

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar; 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Kembali Naskah Perda No. 3 tahun 2004 Tentang Dinas Daerah Kota Banjar; 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjar Tahun 2009 – 2013; 20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 ; 21. Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor: 30 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar; Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 7

Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar; merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan. Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan yang antara lain meliputi : a. Bidang Perindustrian:  UU RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;  UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;  Peraturan Mentri Perindustrian No : 75/M-IND/Per 17/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan

b. Bidang Perdagangan:  UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;  UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan;  UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;  UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  PP RI No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;  PP RI

No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;  PP RI No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;  PERPRES RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;  PERMENDAGRI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ke Sektor Pertanian;  PERMENDAGRI No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa;  PERMENDAGRI No. 38/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standarisasi, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal, Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;


II- 8

 PERMENDAGRI No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PERMENDAGRI No. 36M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;  PERMENDAGRI

No.

43/M-DAG/PER/12/2011

tentang

Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bidang Sarana Perdagangan TA. 2012  PERMENDAGRI

No.

48/M-DAG/PER/8/2013

tentang

Pedoman

Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;  PERMENDAGRI No. 70/M-DAG/PER/8122013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

c. Bidang koperasi dan UKM:  UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;  UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1

Maksud Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selama 5 (lima) tahun ke depan. 1.3.2

Tujuan Tujuan

penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi: 1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Banjar secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi; 2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja; 3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi; Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 9

4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; 5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang efektif dan efisien.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Kota Banjar tahun 2014-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II

Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD; sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementrian Perdagangan,

Kementrian

Perindustrian

dan

kementrian

Perkoperasian; telaahan dokumen RTRW Kota Banjar; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.


II- 10

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjar.

Bab VII Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.

2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN

KOPERASI


II- 11

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar mengacu pada Peraturan Walikota Banjar nomor : 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar. Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi; b. Penyelenggaraan urusan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar berdasarkan Peraturan Walikota Banjar nomor : 30 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar. terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perdagangan; d. Bidang Perindustrian; e. Bidang Koperasi dan UKM f. UPTD Pasar g. UPTD Pasar Hewan Struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

2.1.1

Kepala Dinas


II- 12

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan Kewenangan Daerah

Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta

melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Walikota.

2.1.2 Sekretariat Sekretariat

dipimpin

oleh

sekretaris

berada

dibawah

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok

melaksanakan

Ketatausahaan,

Perencanaan,

meliputi

Pengelolaan

perencanaan,

pengelolaan

dan

evaluasi

dan

evaluasi

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pembinaan organisasi dan tata laksana serta pemberian layanan teknis administrasi kepada satuan organisasi Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi : a. Membuat Program Kerja Dinas; b. Pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas; d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; e. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban; f.

Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;

g. Evaluasi Program Kegiatan Dinas; h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas pokok

melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perjalanan Dinas, penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta

penyusunan

rencana

formasi,

mutasi

dan

pengembangan

karier,

pendayagunaan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan Surat menyurat, Pengetikan, Penggandaan, Kearsipan Dan Perjalanan Dinas;

b. Pengelolaan urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang inventaris; c. Pelaksanaan fasilitasi organisasi dan tata laksana usaha;


II- 13

d. Penyusunan tata laksana formasi, mutasi dan pengembangan karier pegawai; e. Pengelolaan administrasi kepegawaian; f. Pelakasanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban; g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan anggaran, Pengurusan pembukuan, melakukan verifikasi, perhitungan anggaran serta pembinaan perbendaharaan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja; b. Pengelolaan adminstrasi keuangan dan pembendaharaan; c. Perhitungan anggaran, verifikasi dan kebendaharaan; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan

laporan keuangan dan

perbendaharaan; e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

2.1.2.3 Sub Bagian Program dan Evaluasi Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan Dinas serta membuat laporan-laporan Dinas. Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Dinas; b. Pengumpulan dan pengolahan data; c.

Pelaksananan pengendalian dan evaluasi;

d. Penyusunan identifikasi, analisa dan pelaporan; e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

2.1.3 Bidang Perindustrian Bidang

Perindustrian mempunyai tugas pokok malaksanakan

penyusunan petunjuk teknis bidang industri serta melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi, pemberian rekomendasi teknis serta kerjasama antara lembaga termasuk pemantauan dan evaluasi. Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 14

a. Menyusun program bidang perindustrian; b. Faslitasi pengembangan sarana industri; c. Fasilitasi pengembangan usaha industri; d. Fasilitasi pengembangan produksi; e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi; f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan bidang tugasnya.

2.1.3.1 Seksi Bina Usaha Seksi Bina Usaha

mempunyai tugas pokok melaksanakan

peningkatan ketrampilan dan kemampuan pengusaha industri kecil dan menengah serta peningkatan kerjasama antar sub sektor industri dengan sub

sektor

lainnya.

Serta

merencanakan

penataan

bangunan

dan

lingkungannya. Seksi Bina Usaha mempuyai fungsi :

a. Menyusun program Seksi Bina Usaha; b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan keterkaitan antar sub sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya termasuk pengadaan barang modal dan HKI; c. Fasilitasi Kerjasama bidang usaha industri kecil menengah; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka promosi, pemasaran komoditi industri; e. Mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang tugasnya.

2.1.3.2 Seksi Bina Produksi Seksi Bina Produksi mempunyai tugas pokok pemberian bimbingan terhadap pengembangan produksi, inovasi dan penerapan teknologi. Seksi Bina Produksi mempunyai fungsi: a. Menyusun program Seksi Bina Produksi; b. Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan peningkatan mutu produk industri; c. Melaksanakan pengawasan mutu, pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia dan sistem manajemen mutu; d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta serta lembaga/assosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan bimbingan produksi; e. Fasilitasi penerapan mutu pada mutu produksi;


II- 15

f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksaaan di bidang tugasnya.

2.1.3.3 Seksi Bina Sarana Seksi Bina Sarana mempunyai tugas pokok menyiapkan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan perusahaan, pemilihan mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong. Seksi Bina Sarana mempunyai fungsi: a. Menyusun program Seksi Bina Sarana; b. Menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan dan pengembangan perusahaan bidang industri; c. Fasilitasi dunia usaha dalam penggunaan mesin dan peralatan, investasi, bahan baku dan bahan penolong dalam rangka pengembangan usaha di bidang industri; d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan di bidang industri; e. Memberikan

informasi

penggunaan

Bahan

baku

Tambahan

dan

bimbingan terhadap perusahaan yang menggunakan Bahan Beracun dan Berbahaya; f. Memantau perusahaan industri; g. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan di Bidang tugasnya.

2.1.4 Bidang Perdagangan Bidang

Perdagangan

mempunyai

tugas

pokok

malaksanakan

penyusunan petunjuk teknis bidang perdagangan serta melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis usaha pasar, perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi: a. Penyusunan Program pengembangan usaha pasar, perdagangan dalam dan luar negeri; b. Promosi dagang; c. Penyusunan petunjuk teknis serta pengembangan usaha, pengadaan penyaluran barang dan jasa; d. Pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting dan atau barang strategis lainnya; e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perijinan bidang usaha perdagangan; Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 16

f. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi WDP; g. Pelaksanaan Fasilitasi masalah-masalah perlindungan konsumen dan kemetrologian; h. Penyusunan laporan dibidang tugasnya.

2.1.4.1 Seksi Bina Pasar Seksi

Bina

Pasar

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

perencanaan, bimbingan, penataan sarana dan prasarana perdagangan. Seksi Bina Pasar mempunyai fungsi : a. Menyusun program Seksi Bina Pasar; b. Melaksanakan perencanaan ,bimbingan, penataan sarana dan prasarana perdagangan; c. Melaksanakan koordinasi, pengembangan dan penataan pasar; d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga Pemerintah / swasta serta lembaga /asosiasi lainnya dalam rangka kegiatan pengembangan sarana dan prasarana; e. Fasilitasi rekomendasi perijinan pasar; f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, penataan sarana dan prasarana perdagangan; g. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan di bidang tugasnya.

2.1.4.2 Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan bimbingan perdagangan

dalam

dan

luar

negeri,

promosi

dan

pengembangan

perdagangan. Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri mempunyai fungsi : a. Menyusun program Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri; b. Melaksanakan perencanaan usaha perdagangan dalam dan luar negeri; c. Memberikan bimbingan teknis (Bintek) dan pembinaan peningkatan usaha; d. Pengawasan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP); e. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta serta lembaga/assosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan perdagangan;


II- 17

f. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri; g. Fasilitasi rekomendasi Perizinan perdagangan dalam dan luar negeri; h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksaaan di bidang tugasnya.

2.1.4.3 Seksi Perlindungan Konsumen Seksi

Perlindungan

Konsumen

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pendampingan kemetrologian dan perlindungan konsumen, Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : a. Menyusun program Seksi Perlindungan Konsumen; b. Merencanakan pemantauan harga, persediaan

barang serta arus distribusi

bahan pokok dan barang penting / strategis lainnya; c. Pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting / strategis lainnya; d. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen; e. Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa konsumen; f.

Melaksanakan pendampingan kemetrologian;

g. Fasilitasi pembentukan LPKSM; h. Fasilitasi pembentukan BPSK i.

Pengawasan barang beredar;

j.

Mengevaluasi dan menyusun dibidang tugasnya;

2.1.5 Bidang Koperasi dan UKM Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pokok menyusun petunjuk teknis

mempunyai tugas

bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah serta fasilitasi dan pembinaan bidang kelembagaan koperasi, bina usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi: a. Melaksanakan penetapan kebijakan operasional di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; b. Mengadakan koordinasi dan meningkatkan

keterpaduan penyusunan

rencana strategis dan program kerja pembangunan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; c. Fasilitasi penyelenggaraan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; d. Melaksanakan pembinaan bidang kelembagaan koperasi, bina usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 18

e. Melaksanakan koordinasi dengan instans1 terkait; f. Penyusunan laporan dibidang tugasnya.

2.1.5.1 Seksi Kelembagaan Koperasi Seksi melaksanakan

kelembagaan

koperasi

mempunyai

tugas

pokok

penyusunan petunjuk teknis kelembagaan perkoperasian.

Seksi kelembagaan koperasi mempunyai fungsi : a. Menyusun bahan kebijakan operasional peningkatan dan optimalisasi manajemen koperasi di bidang kelembagaan koperasi; b. Menyusun program kerja seksi kelembagaan koperasi; c. Menyusun standar operasional dan prosedur kelembagaan koperasi; d. Fasilitasi di bidang kelembagaan koperasi; h. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dalam upaya pembinaan kelembagaan koperasi; i.

Mengevaluasi

dan

menyusun

laporan

pelaksaan

program

Seksi

Kelembagaan Koperasi.

2.1.5.2 Seksi Bina Usaha Koperasi Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bina usaha perkoperasian. Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi : a. Menyiapkan bahan kebijakan operasional dibidang usaha koperasi; b. Perumusan standarisasi operasional usaha koperasi ; c. Menetapkan standar operasional usaha koperasi; d. Membuat form isian penilaian kesehatan KSP/USP ; e. Membuat laporan pelaksanaan tugas; f.

Melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;

g. Memberikan pembinaan dibidang usaha koperasi; h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Bina Usaha Koperasi;

2.1.5.3 Seksi Usaha Kecil Menengah Seksi

Usaha

Kecil

Menengah

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang usaha kecil menengah. Seksi Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi : a. Menyusun bahan kebijakan operasional peningkatan dan optimalisasi kelembagaan Usaha Kecil Menengah; b. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Usaha Kecil Menengah; Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 19

c. Melaksanakan penyusunan standar operasional dan prosedur di bidang kelembagaan Usaha Kecil Menengah; d. Fasilitasi di Bidang Usaha Kecil Menengah; e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.

2.2 Sumber Daya OPD 2.2.1

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar terdiri

dari 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 3 kepala bidang (III.b), 14 kepala sub bagian dan seksi (terdiri dari 14 eselon IV.a. Personil keseluruhan berjumlah 126 orang, terdiri dari PNS 43 orang (34%) dan honorer 83 orang (66%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 104 orang (83%) dan perempuan 22 orang (17%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan I/d sejumlah 3 orang (2%), golongan II/b 10 orang (7,9%), golongan II/c 6 orang (4,7%), golongan II/d 2 orang (2%), golongan III/a 2 orang (2%), golongan III/b 8 orang (6,3%), golongan III/c 5 orang (3,9%), golongan III/d 4 orang (3,2%), golongan IV/a 3 orang (2.4%), honorer 83 orang (65,9%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1 TABEL 2.1 DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 20

BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

SEKRETARIAT

GOL./ RUANG

BIDANG PERINDUS TRIAN

BIDANG PERDAGA NGAN

BIDANG KOPERASI DAN UKM

JUMLAH

TOTAL

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I/b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I/c

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I/d

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

3

II/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II/b

1

2

-

-

7

-

-

-

8

2

10

II/c

-

2

-

1

2

-

1

-

3

3

6

II/d

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

2

III/a

1

-

-

-

-

-

1

-

2

-

2

III/b

1

1

2

-

1

-

2

1

6

2

8

III/c

-

-

1

1

1

1

1

-

3

2

5

III/d

-

1

-

-

1

1

1

-

2

2

4

IV/a

1

1

-

-

1

-

-

-

2

1

3

Pega wai Tidak Tetap

3

2

2

1

69

4

1

1

75

8

83

JML

7

8

5

3

79

7

8

2

107

20

126

TOTAL

29

26

4

66

126

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2014)

TABEL 2.2 DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN

SEKRETARIAT L

P

BIDANG PERINDUS TRIAN L P

BIDANG PERDAGA NGAN L P

BIDANG KOPERASI DAN UKM L P

JUMLAH L

P

TOTAL

SD/MI

-

1

-

-

20

-

-

-

20

1

21

SLTP/MTS

1

-

-

-

12

-

-

-

13

-

13

SLTA/MA

5

3

-

1

36

5

1

-

42

9

51

D1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

D2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D3

-

1

-

-

2

1

-

-

2

2

4

S1

3

4

3

1

8

3

5

2

19

10

29

S2

1

1

1

1

2

1

-

-

4

3

7

JUMLAH

10

10

5

3

80

10

6

2

101

25

126

TOTAL

20

8

90

8

126

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2014)

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

II- 21

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.3 berikut : TABEL 2.3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI TAHUN 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

JENIS SARANA DAN PRASARANA Mini bus (penumpang 14 orang ke bawah) Truck + attachement Mobil unit pameran Sepeda motor Perkakas bengkel lain-lain Perkakas bengkel konstruksi logam lain-lain Mesin ketik manual portable (11-13), Mesin ketik manual longewagen (18), Filling besi/metal Lemari kayu Papan nama instansi Papan nama pengumuman Papan tulis Overhead projektor Meja kayu/rotan Kursi besi/metal Meja rapat Meja tulis Kursi rapat Kursi tamu Kursi putar Kursi biasa Bangku tunggu Meja komputer Sofa Mebeuler lainnya Lemari Es AC unit Kipas angin Radio Televisi Stabilisator Camera Film Dinpenser Mimbar /podium Handy cam Alat rumah tangga lain-lain Alat pemadam portable PC unit Laptop Notebook Hard Disk Printer


JUMLAH 5 unit 1 unit 1 unit 15 unit 1 buah 5 buah 2 buah 1 buah 11 buah 21 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 5 buah 12 buah 3 buah 28 buah 4 buah 2 buah 10 buah 4 buah 2 buah 2 buah 5 buah 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4 buah 24 buah 6 buah 8 buah 4 buah 1 buah 4 buah

II- 22

NO. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

JENIS SARANA DAN PRASARANA Scanner Printer Peralatan jaringan lain-lain Meja Kerja Pejabat Esselon II Meja kerja pegawai non struktural Meja kerja pejabat lain-lain Kursi kerja pejabat esselon II, Lemari arsip untuk arsip dinamis Lemari dan arsip pejabat lain-lain Whiteboard Peta Kursi kayu/rotan/bambu Kursi lipat Kursi plastik Alat pembersih lain-lain Tiang bendera Kursi pegawai non struktural Pesawat telepon Brankas Bangunan gedung kantor permanen Bangunan gedung kantor lain-lain Bangunan gudang tertutup permanen Bangunan gudang lain-lain Bangunan gedung instalasi lain-lain Gedung pertokoan pasar permanen Bangunan gedung pertokoan lain-lain Bangunan kandang hewan/ternak permanen Bangunan kandang hewan lain-lain

JUMLAH 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 12 buah 1 buah 7 buah 57 buah 28 buah 100 buah 1 buah 15 buah 1 buah 1 buah 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Juli, 2013)

2.3 Kinerja Pelayanan 2.3.1. Pelayanan Bidang Industri Tahun 2009 terdapat unit usaha sebanyak 2.868 unit, dan hingga tahun 2013 mengalami penambahan menjadi 2949 unit. Dengan demikian terdapat peningkatan 2.74 %, penyerapan tenaga kerja 19.68 %, nilai investasi 53.09 %. Adapun perkembangan Industri tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4 Perkembangan IKM Tahun 2013 Uraian

2009

2010

2011


2012

2013

II- 23

Unit Usaha

2.868

2.919

2.941

2.944

2949

Tenaga Kerja

9.599

10.895

11.817

11.863

11952

Investasi (000)

37.276.001,00

44.996.844,00

Sentra IKM

20

20

20

20

20

IKM yang telah mendapat Fasilitasi alat Produksi

27

5

6

24

15

53.897.067,50 74.075.706,50

79.465.998,50

Tabel. 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Industri Tahun 2009 – 2012 Uraian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri

2008

2009

2010

2011

2012

11.90 %

11.76 %

11.64 %

11.91 %

12.23 %

0.89 %

1.78 %

0.75 %

0.10 %

0.16 %

2.3.2. Pelayanan Bidang Perdagangan Sarana perdagangan di Kota Banjar terdapat: 1 pasar semi Modern, 2 Pasar tradisional, 10 toko modern, 1 supermarket, dan 1 Dept Store. Pada tahun 2011 telah melakukan rehabilitasi 3 pasar tradisional, penataan rest area di 1 lokasi dan penataan pedagang kaki lima di alun-alun Lapang Bakti. Promosi produk Kota Banjar telah dilaksanakan 9 event pameran produk baik tingkat nasional maupun regional. Selain itu juga setiap tahun selalu melaksanakan pemantauan terhadap harga barang/produk. Dalam bidang perdagangan terdapat 2 UPTD Pasar, yaitu UPTD Pasar Banjar dan UPTD Pasar Hewan, yang masing-masing memiliki target PAD. Adapun Perkembangan PAD rata-rata mencapai 1,5 % dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel. 2.6 Perkembangan Capaian PAD Tahun 2013

Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah No.

Tahun

Target ( Rp )

Realisasi ( Rp )

Capaian ( % )

1 2 3 4 5

2009 2010 2011 2012 2013

313.083.750 241.837.000 359.287.000 399.937.000 1.108.597.875

347.028.460 344.977.730 395.983.400 445.188.200 1.265.306.400

110,84 142,65 110,21 111,31 114,14

Tabel. 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Perdagangan Tahun 2009 – 2014


II- 24

Uraian Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

2008

2009

2010

2011

2012

32.06 %

33.73 %

34.47 %

34.51 %

34,90%

-

$ 21.034.497,70

$ 32.907.612

$ 29.209.448,56

$ 31.269.055,83

Ekspor Bersih perdagangan

2.3.3. Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM Perkembangan jumlah Koperasi di Kota Banjar dapat di lihat pada tabel berkut : Tabel 2.8 Perkembangan Koperasi di Kota Banjar Tahun 2009 – 2013

No

Uraian

1

Jumlah

2

KUD

3

Non KUD

4

Anggota Koperasi

2009

2010

2011

2012

2013

131

152

156

159

163

3

3

3

3

3

128

149

153

156

160

19.993

22.021

22.819

23.874

24.982

Jika dilihat dari jumlah koperasi dan anggotanya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun jika dilihat koperasi yang aktif dan tidak aktif, terdapat penurunan. Ini disebabkan banyaknya koperasi-koperasi yang

tidak bisa melaksanakan RAT selama 3 Tahun

berturut – turut, sehingga perlu pembinaan dan sosialiasi yang lebih efektif untuk menggugah kesadaran dalam pelaksanaan berkoperasi. Tabel 2.9 Perkembangan Koperasi Aktif / Tidak Aktif Tahun 2013 Data Koperasi No.

Uraian

2009

2010

Tahun 2011

2012

2013

1

Koperasi Aktif

51

70

79

67

72

2

Koperasi Tidak Aktif

80

82

77

92

91

131

152

156

159

163

Jumlah Koperasi

Tabel 2.10 Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Banjar Tahun 2013


II- 25

No

Kecamatan

KUD

Non KUD

Jumlah

1

Banjar

1

64

65

2

Pataruman

1

43

44

3

Purwaharja

1

26

27

4

Langensari

0

23

23

3

156

163

Jumlah

Tabel 2.11 Perkembangan UMKM di Kota Banjar Tahun 2009 – 2013 No

Skala Usaha

2009

2010

2011

2012

2013

1

Mikro

3.907

4.259

4.833

4.833

6.736

2

Kecil

748

815

931

931

746

3

Menengah

48

53

60

63

75

4.703

5.127

5.824

5.827

7557

Jumlah

2.3.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. untuk membangun Kota Banjar. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar. Juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan ditampilkan

pada

Tabel


2.12

II- 26

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Uraian 2009 (2) 313.083.750

Anggaran pada Tahun ke2010 2011 2012 (3) (4) (5) 241.837.000 359.287.000 399.937.000

2013 (6) 1.108.597.875

2009 (7) 347.028.460

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2010 2011 2012 (8) (9) (10) 344.977.730 395.983.400 445.188.200

2013 (11) 1.265.306.400

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2009 2010 2011 2012 2013 (12) (13) (14) (15) (16) 110,84 142,65 110,21 111,31 114,14

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17) (18) 159.102.825 183.655.588

Asli

313.083.750

241.837.000

359.287.000

399.937.000

1.108.597.875

347.028.460

344.977.730

395.983.400

445.188.200

1.265.306.400

110,84

142,65

110,21

111,31

114,14

159.102.825

183.655.588

Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan DAK Lain-Lain Pendapatan yang Sah Banprov. Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

304.083.750

241.837.000

359.287.000

399.937.000

1.108.597.875

338.028.460

344.977.730

395.983.400

445.188.200

1.265.306.400

111,16

142,65

110,21

111,31

114,14

159.102.825

183.655.588

(1) Pendapatan Pendapatan Daerah

9.000.000

9.000.000

100

3.952.330.382 1.900.130.382

3.681.140.963 2.207.740.96

4.808.030.720 2.384.930.720

5.634.020.754 2.640.620.754

6.473.674.524,05 2.686.764.524,05

3.764.256.609 1.833.017.131

3.509.298.913 2.102.182.591

4.413.355.524 2.142.394.339

5.140.063.455 2.291.481.478

6.075.141.631 2.469.217.939

95,24 96,47

95,33 95,22

91,79 89,83

91,23 86,78

93,84 91,90

504.268.828 157.326.828

462.177.004,40 127.240.161,60

1.900.130.382 2.052.200.000 232.590.000 1.042.010.000

2.207.740.963 1.473.400.000 196.231.000 1.277.169.000

2.384.930.720 2.423.100.000 290.765.000 1.208.335.000

2.640.620.754 2.993.400.000 210.265.000 1.882.730.000

2.686.764.524,05 3.786.910.000 237.345.000 1.939.435.000

1.833.017.131 1.931.239.478 212.220.500 949.539.578

2.102.182.591 1.407.116..322 180.680.000 1.226.436.322

2.142.394.339 2.270.961.185 259.195.000 1.111.599.155

2.291.481.478 2.848.581.977 204.700.000 1.774.526.152

2.469.217.939 3.605.923.692 221.815.000 1.847.023.781

96,47 94,11 91,24 91,13

95,22 95,50 92,08 96,03

89,83 93,72 89,28 91,99

86,78 95,16 97,35 94,25

91,90 95,22 93,46 95,24

157.326.828 346.942.000 951.000 179.485.000

127.240.161,60 334.936.842,80 1.918.900 179.496.840,60

924.000.000

900.405.000

1.610.130.000

769.479.400

899.767.030

869.355.825

1.537.084.911

98,96

97,38

96,55

95,46

166.506.000

153.521.102,20

777.600.000

Untuk kolom (1), dapat dilihat contoh jenis uraian pada Tabel.T-IV.C.3 pada Lampiran IV Permendagri 54/2010.


II- 27

2.4.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar, meliputi: (1)

Pelayanan Bidang Perindustrian : a.

Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;

b.

Kuantitas dan kualitas Bahan baku yang masih belum memadai;

c.

Kuantitas dan kualitas produk

yang masih belum memadai

sehingga daya saingnya masih belum maksimal; d.

Masih perlunya analisis dampak lingkungan dari kegiatan perindustrian;

e.

Lemahnya jaringan pemasaran produk IKM;

f.

Kemasan/packaging produk IKM yang belum inovatif.

(2) Pelayanan Bidang Perdagangan a. Belum maksimalnya pemanfaatan Sumberdaya Alam b. Belum optimalnya kemampuan SDM pelaku usaha baik dalam manajemen, organisasi, kewirausahaan, teknologi, keuangan dan pemasaran. c.

Belum optimalnya pemahaman produsen dan konsumen dalam hal pemahaman aturan/regulasi dunia usaha.

d. Lemahnya jaringan pemasaran untuk penjualan produk. e. Keterbatasan Jaringan kerjasama dalam berusaha

(3) Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM : a.

Tuntutan Masyarakat terhadap produk UMKM yang berkualitas;

b.

Persaingan yang semakin ketat menghadapi pasar bebas yang menuntut produk Kota Banjar untuk memiliki daya saing yang tinggi;

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, meliputi: A. Pelayanan Bidang Perindustrian a. Posisi strategis Kota Banjar mempermudah dalam memasarkan produk-produk unggulan lokal; b. Terbukanya peluang pasar yang memasuki pasar bebas; Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

IV-28

c. Komitmen pemerintah untuk

lebih memberdayakan IKM

/KUKM; d. Tersedianya potensi usaha.

B. Pelayanan Bidang Perdagangan a. Letak geografis Kota Banjar yang Strategis dan semakin meningkatnya minat masyarakat luar Kota Banjar untuk bertransaksi di Kota Banjar; b. Adanya Perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha berupa pembinaan peningkatan SDM melalui diklat, fasilitasi peralatan, fasilitasi promosi dan sarana perdagangan; c. Iklim usaha yang relative kondusif; d. Masih terbukanya peluang usaha dan pengembangan Usaha skala kecil dan Menengah; e. Kebutuhan bahan baku yang tinggi.

C. Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM : a. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas /Kompetensi para pelaku usaha UMKM b. Adanya fasilitasi sarana/prasarana untuk perluasan pangsa pasar c. Pengembangan koperasi berbasis agro sebagai kelembagaan Agribisnis


IV-29

3 3.1.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.1.1. Permasalahan Bidang Perindustrian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perindustrian, sebagai berikut: 1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pembina masih perlu ditingkatkan; 2. Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan; 3. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kwalitas maupun kuantitas; 4. Sentra-sentra produksi Industri Kecil menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama; 5. Permodalan yang di miliki pelaku usaha relatif terbatas; 3.1.2. Permasalahan Bidang Perdagangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perdagangan, sebagai berikut: 1. Sarana perdagangan seperti rest area, showroom, outlet, pasar modern, pasar tradisional ditempat tempat stragtegis belum tertata dengan optimal; 2. Masih terbatasnya dana untuk pengembangan sarana perdagangan; 3.1.3. Permasalahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Koperasi dan UKM, sebagai berikut: 1. Kapasitas SDM Aparatur yang profesional masih relative rendah; Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

IV-30

2. Masih rendahnya SDM pengelola dalam manajemen koperasi; 3. Motivasi dan sikap mental wirausaha rendah; 4. Masih terbatasnya pemasaran Produk KUKM; 5. Kurangnya pengembangan usaha koperasi; 6. Masih terbatasnya kemampuan modal dan pengelolaan UKM; 7. Masih kurangnya daya saing Produk KUKM dalam pemasaran. 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Banjar

sehingga semua langkah-langkah yang disusun

dalam Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

sejalan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014 – 2018. Visi Kota Banjar:

”Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar Yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan” Misi Kota Banjar:

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Banjar

Yang

Mandiri dan Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjar 2014 – 2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM);

Misi 2 :

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);

Misi 3 :

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;

Misi 4 :

Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum serta Tata kelola Pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan good government.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi . Hal ini ditunjukkan melalui Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

IV-31

Pernyataan misi ke 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada misi ini jelas bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sangat berperan dalam upaya meningkatkan perkembangan dunia usaha sebagai pendukung perkonomian Kota Banjar.

3.3.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

3.3.1. Renstra Kementerian Perindustrian Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap

tugas

dan

fungsi

Kementerian

Perindustrian,

maka

visi

Kementerian Perindustrian adalah :

“

Pemantapan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang

Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan”. . Sesuai dengan Visi Tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri; 2. Mendorong

peningkatan

penguasaan

pasar

domestik

dan

internasional; 3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 5. Memfasilitasi penguatan struktur industri; 6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; 7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap

tugas

dan

fungsi

Kementerian

Perdagangan,

maka

visi

Kementerian Perdagangan adalah :


IV-32

“Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan”

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Perdagangan tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas. 2. Menguatkan pasar dalam negeri. 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional

3.3.3. Renstra Kementerian Koperasi Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM adalah : “Menjadi Lembaga Pemerintah yang Kredibel dan Efektif untuk Mendinamisasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian”

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; 2. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; 3. Serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.

3.3.4. Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat :


IV-33

“Menjadi Dinamisator Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing Tinggi Tahun 2018”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Daya saing industri Jawa Barat; 2. Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri dan mengendalikan stabilisasi sistem distribusi, pengawasan serta pengendalian pasar dalam negeri; 3. Meningkatkan Sumberdaya Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat.

Berdasarkan visi dan misi Kementerian dan lembaga terkait, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar menetapkan beberapa

hal

yang

harus

diperhatikan

dalam

menyelenggarakan

pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pelaku usaha b. Meningkatkan daya saing produk dan pengembangan usaha c. Mendorong peningkatan perdagangan dan mengendalikan stabilisasi sistem distribusi, pengawasan serta pengendalian pasar; d. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi dan perdagangan

Dari uraian diatas terdapat kesinambungan antara visi dan misi yang menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.4.1.Telaahan terhadap RTRW Kota Banjar

Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Kota Banjar, Kota Banjar memiliki rencana fungsi wilayah sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.


IV-34

Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, dalam sistem perwilayahan Kota Banjar, Wilayah Kota Banjar dibagi atas beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK) yang merupakan satu kesatuan fungsional pelayanan yang dilayani oleh pusat BWK yang bersangkutan dan dibatasi oleh batas-batas fisik dan fungsional.

Sistem pusat pelayanan

wilayah Kota Banjar terdiri atas pusat utama, yang membawahi pusat pelayanan bagian wilayah kota atau pusat BWK. Kawasan Pusat Kota atau Central Business District (CBD), yang bercirikan kegiatan jasa dan komersial pusat kota, dengan luas kurang lebih 61.715 Ha, terletak di Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, dan Kelurahan Hegarsari. Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di Kawasan Pusat Kota ini meliputi: 

Taman / ruang terbuka pusat kota.



Perniagaan / perbelanjaan.



Jasa-jasa.



Perkantoran.



Fasilitas Sosial / fasilitas Umum.



Stasiun Kereta Api.



Perumahan pusat kota (fungsi tunggal hunian maupun fungsi ganda seperti ruko).

Kawasan perdagangan dan jasa sub-pusat kota, dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan sub-pusat kota, dengan luas kurang lebih 22.530 Ha, terletak di 2 lokasi yaitu di Sinargalih desa Langensari dan Desa Muktisari dan di Langkaplancar Desa Bojongkantong. Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di kawasan perdagangan dan jasa sub-pusat kota ini meliputi : 

Pasar.



Toko / pertokoan.



Jasa-jasa.



Sub-terminal.



Fasilitas sosial / fasilitas umum.

Kawasan industri, dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan industry yang pengembangannya berupa Estat Industri dan atau Zona


IV-35

Industri, dengan luas kurang lebih 133.623 Ha, terletak di Desa Mulyasari. Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di kawasan industri ini meliputi : 

Pabrik / industri.



Pergudangan.



Perumahan pekerja industri.



Fasilitas sosial / fasilitas umum pendukung.

Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Kota Banjar yang mengatur penanganan lingkungan kawasan perdagangan dan industri adalah sebagai berikut : Rencana penanganan lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Sub-Pusat Kota meliputi : a. Pengembangan dengan pola pengembangan blok, dengan tujuan meratakan nilai lahan, menyediakan sarana parkir dan atau subterminal, menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima dan pedagang non-kios temporer sifatnya; b. Pengembangan

bangunan

bertingkat

untuk

meningkatkan

kapasitas tampung kawasan; c. Sebagai pusat BWK, pada kawasan ini dimungkinkan juga dikembangkan fasilitas atau kegiatan yang memberikan pelayanan tingkat BWK namun perletakannya harus ditata agar tidak berbaur dengan kegiatan perdagangan. Rencana penanganan lingkungan Kawasan Industri meliputi : a. Industri yang dikembangkan adalah industri pengolahan bahan baku dari hinterland Kota Banjar dan atau industri dengan bahan baku bukan dari hinterland Kota Banjar; b. Guna mendukung kawasan industri dikembangkan instalasi pengolah limbah industri, baik secara terpusat maupun secara individual, prasarana lingkungan lainnya yang meliputi jaringan jalan internal kawasan, saluran drainase, jaringan air bersih, penanganan sampah dan penanganan limbah padat, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi; c. Pengembangan sarana pergudangan baik secara individu industri maupun jasa pergudangan yang dikembangkan secara terpadu; d. Kepadatan bangunan industri atau bangunan pabrik ditetapkan dengan KDB maksimal sebesar 40%;


IV-36

e. Untuk mendukung kegiatan industri, dalam kawasan industri ini dikembangkan perumahan pekerja industri dengan penataan yang tidak saling mengganggu dengan kegiatan industri. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ; b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha, meliputi keahlian di bidang managemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran ; c. Peningkatan Iklim usaha perdagangan yang kondusif ; d. Peningkatan Pembinaan dan Peran serta Koperasi dan UMKM; e. Peningkatan daya saing dan Produk Unggulan;

4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi

4.1.1.

Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan, rumusan tersebut mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh potensi ( kekuatan dan kelemahan )serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2014-2018, maka visi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tahun Banjar 2014-2018 :


IV-37

“Terwujudnya Dunia Usaha yang Maju, Tangguh, Berdaya Saing dan Mandiri Dalam Mendukung Perekonomian Kota Banjar”

Dunia Usaha ; dimana dunia perdagangan masyarakat Kota Banjar dan bentuk-bentuk usaha yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan; Maju : kondisi dimana harapan kedepan dunia usaha Kota Banjar yang terus berkembang menjadi lebih baik. Tangguh : Kondisi dimana dunia usaha dan segenap pelaku usaha menjadi lebih kuat dan tidak mudah terkalahkan/tersisihkan; Berdaya saing : Kondisi dimana pelaku usaha yang memiliki kemampuan serta keunggulan sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam persaingan usaha; Mandiri :

Kondisi dimana pelaku usaha memiliki kekuatan untuk berdiri

sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Rumusan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4.1.2.

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta mengacu pada visi, maka misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014– 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Organisasi yang efektif dan Efesien 2. Meningkatkan Profesionalisme SDM Pelaku usaha; 3. Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif; 4. Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 5. Memberdayakan Potensi Lokal.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah


IV-38

4.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi

dan

permasalahan

serta

isu

utama

bidang

Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi di Kota Banjar. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 adalah : 1. Meningkatkan Tata Laksana Perkantoran Dan Sdm Yang Profesional Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: - Terlaksananya Operasional Kantor secara optimal - Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat

2. Meningkatkan Motivasi Dan Kompetensi Para Pelaku Usaha Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: - Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang dibina, dididik dan dilatih bidang teknologi ,managemen, pemasaran dan kewirausahaan.

3. Meningkatkan Iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: -

Kontribusi PDRB sektor Perdagangan (%)

4. Meningkatkan Pembinaan dan Peran Koperasi dan UMKM Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: -

Usaha Mikro dan Kecil (%)

-

Koperasi Aktif (%)

5. Meningkatkan Daya Saing Produk Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: -

Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

4.2.2. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

IV-39

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART-C”. Analisis SMART-C digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu spesifik (spesific), terukur

(measuable), dapat

dicapai (achievable), relevan(relevant), batas waktu (time bound) dan perbaikan berkelanjutan (continously improve) Sasaran

di

dalam

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018 adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: - Tersusunnya laporan keuangan,semester,tahunan dan capaian kinerja tepat waktu; - Prosentase Aparatur yang mengikuti Kursus, sosialisasi, Diklat dan Bintek

2. Meningkatnya Sumberdaya Manusia Para Pelaku Usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

-

Jumlah pengelola koperasi yang dilatih;

-

Jumlah pelaku usaha Ekport dan Import yang dilatih;

-

Terciptanya Pelaku usaha

UMKM yang berwawasan dan berjiwa

wirausaha; 3.

Jumlah UKM/IKM yang dilatih;

Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: -

4.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : -

Terbangunnya Sub Terminal Agro

-

Rehabilitasi Pasar Bojong kantong


IV-40

5.

-

Terbangunnya Pasar Muktisari

-

Tersedianya Tanah dan Bangunan Rest area

-

Tersedianya data Komoditi dan Jenis Usaha Perdagangan

-

Tersedianya Fasilitas parkir di UPTD Pasar Hewan

-

Tersedianya Tanah dan Bangunan UPTD Pasar Hewan

Terciptanya Perlindungan Konsumen maupun Pelaku Usaha Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: -

Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)

-

Pengawasan dan Pemantauan harga, distribusi bahan pokok dan barang/jasa penting lainnya.

6.

Berkembangnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

7.

-

Usaha Mikro dan Kecil

-

KSP/USP yang sehat

-

Koperasi Aktif

Meningkatnya Pemasaran dan Daya Saing Produk Industri. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

8.

-

Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

-

Pertumbuhan Industri Pengolahan

-

Produk Unggulan (Jenis)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: -

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Industri

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel IV.1.terlampir

4.3

Strategi dan Kebijakan


IV-41

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi

untuk

mencapai

visi

dan

misi

Dinas

Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (strengths – opportunities) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan

diambil

sebagai

arah

dalam

menentukan

bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka diperoleh strategi sebagai berikut :

1. Sasaran 1 Strategi

: Meningkatnya Kinerja Aparatur : Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung kerja serta pemahaman pengelolaan administrasi perkantoran.

Kebijakan

: 1.

Meningkatkan

Sarana

Prasarana

kerja

yang

representatif; 2.

Meningkatkan pemahaman pengelolaan administrasi perkantoran

3.

Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat, kursus dan bintek.

2

Sasaran 2

: Meningkatnya SDM para pelaku usaha Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Strategi

: Tingkatkan SDM para pelaku usaha

Kebijakan

: Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM para pelaku usaha Industri Perdagangan Koperasi dan


IV-42

UMKM

melalui

pendidikan

dan

pelatihan

kewirausahaan

3. Sasaran 3

: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB;

Strategi

: Tingkatkan Pemasaran dan penggunaan Produk dalam Negeri

Kebijakan

4. Sasaran 4 Strategi

: Meningkatkan Pangsa Pasar produk-produk UMKM

: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan : Tingkatkan Kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan

Kebijakan

5. Sasaran 5

: Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan

: Terciptanya Perlindungan

Konsumen Maupun Pelaku

Usaha.

Strategi

: Peningkatan Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Kebijakan

: 1.

Peningkatan pengawasan penggunaan alat UTTP (Ukut Takar Timbang dan Perlengkapannya).

2.

Pengendalian dan pengawasan pada peredaran barang, jasa dan barang strategis lainnya

6. Sasaran 6

: Berkembangnya Jumlah Usaha Kecil dan Koperasi

Strategi

: Kembangkan dan berdayakan Koperasi dan UMKM

Kebijakan

: Meningkatkan dan mengoptimalkan Peran Koperasi dan UMKM

7. Sasaran 7

: Meningkatnya Pemasaran dan Daya Saing Produk Industri

Strategi

: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk yang berdaya saing.


IV-43

Kebijakan

: Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas teknologi Industri

8. Sasaran 8

: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri

Strategi

: Tingkatkan sarana dan Prasarana Pendukung Industri

Kebijakan

: Meningkatkan

fasilitasi

sarana

dan

Prasarana

Perindustrian.


IV-44

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar yang direncanakan untuk Periode Tahun 2014 – 2018 meliputi: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop Kota Banjar. Arah pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi

perkantoran

dalam

adalah

peningkatan kualitas layanan

menunjang

operasional

kegiatan

dinas.Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terpenuhinya layanan administrasi perkantoran sehingga operasional kegiatan dinas dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi: a.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;

c.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional; d.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f.

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

h.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

i.

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;

j.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

k.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

l.

Penyediaan Makanan Dan Minuman ;

m. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah; n.

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah;


V- 45

o.

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop Kota Banjar. Arah pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah tersedianya

sarana dan prasarana

perkantoran yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

3.

a.

Pengadaan Kendaraan Dinas

b.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c.

Pengadaan Mebelieur

b.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

c.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

d.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

e.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

f.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelieur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya tingkat kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya masingmasing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pengadaan Pakaian bagi pegawai

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dilakukan untuk menciptakan suatu sistem pelaporan yang cepat, tepat, akurat dan komprehensif sehingga memudahkan suatu proses pengambilan keputusan.Outcome yang diharapkan dari program

ini adalah

terwujudnya keterpaduan dan konsistensi antara satu laporan dengan laporan yang lain, sedangkan indikator kinerja dari program ini adalah jumlah laporan yang terselesaikan dan ketepatan waktu penyusunan laporan.Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

b.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

c.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

d.

Penyusunan Laporan Asset

e.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran


V- 46

5.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Hasil (Outcome): Meningkatnya Sumberdaya Aparatur yang Indikator :Jumlah Sumberdaya Aparatur yang mengikuti Kursus, Sosialisasi , diklat dan bintek, Kegiatan : a) Bimbingan teknis/Worksof/kursus-kursus/latihan/seminar/sosilisasi b) Indikator

Keluaran

(Output):

Terlaksananya

Bimbingan

teknis/Workshop/kursus-kursus/latihan/seminar/sosilisasi Kelompok Sasaran : Sumberdaya Aparatur

6.

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport- Import Hasil (Outcome): Meningkatnya ekspor bersih Perdagangan Indikator Kinerja : Ekspor Bersih Perdagangan Kegiatan : Pelatihan Peningkatan SDM tentang pemenuhan Pasar Ekspor impor

Indikator Keluaran (Output): Terlatih dan terampilnya para pelaku usaha eksport dan import. Kelompok Sasaran : Para Pelaku Eksport dan Impor

7.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DN/LN Hasil (Outcome): Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB. Indikator : Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB. Kegiatan : a). Kelancaran Distribusi Produk Dalam Negeri, Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk/Fasilitasi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri. Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya Fasilitasi Promosi melalui Pameran Tingkat Regional, Nasional ataupun Internasional. Kelompok Sasaran : Para Pedagang, IKM dan KUKM b) Penyuluhan peningkatan disiplin

usaha bagi para Pelaku Usaha

Perdagangan di lingkungan Pasar Tradisional.

Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya Penyuluhan terhadap pelaku usaha perdagangan di pasar tradisional Kelompok Sasaran : pelaku usaha perdagangan di pasar tradisional c)

Pengembangan Pasar Lelang Daerah Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya Keikutsertaan Pasar Lelang Komoditi Agro (Pengusaha Agro).


V- 47

Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha agro d) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dan fasilitasi konsultasi usaha perdagangan. Indikator Keluaran (Output): Tersedianya Fasilitas jaringan internet sarana konsultasi bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan usaha (klinik bisnis) Kelompok sasaran : Para Pelaku Usaha f). Seminar Tentang Upaya Peningkatan dan Pengembangan Produk daerah dalam

upaya

menguasai

pangsa

pasar

dalam

perdagangan

bebas/globalsasi Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya Temu usaha antar pelaku usaha dalam upaya pegembangan produk daerah Kelompok Sasaran : Para Pelaku Usaha 8.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Hasil (Outcome): Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pedagang kaki Lima dan asongan Indikator Kinerja : 

Terfasilitasinya sarana dan prasarana tempat usaha para pedagang kaki lima (kuliner) dan asongan;

Kegiatan : a)

Pembinaan Organisasi/Kelompok Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Indikator

Keluaran

(Output):

Terbentuknya

Organisasi/Kelompok

Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Kelompok Sasaran : Para Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan asongan. b)

Fasilitasi Sarana dan Prasarana tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. Kelompok Sasaran : Para Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan asongan.

c)

Pendataan, Penertiban dan Penataan Lokasi pedagang kaki lima dan Asongan. Indikator Keluaran (Output): Terdata dan tertatanya pedagang kaki lima dan asongan. Kelompok Sasaran : Para Pedagang Kaki Lima dan asongan

9.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan


V- 48

Hasil

(Outcome):

Terwujudnya

sarana

dan

prasarana

usaha

dan

perdagangan yang layak dan memadai. Indikator Kinerja : 

Pasar Sub terminal Agro



Rehabilitasi Pasar Bojongkantong




Kegiatan : a)

Pengembangan

Pasar

dan

distribusi

barang/Produk

melalui

Pembangunan Pasar Sub Terminal Agro (STA). Indikator Keluaran (Output): Terwujudnya Bangunan Pasar Sub Terminal Agro ( STA). Kelompok Sasaran : Para Pelaku Usaha Agro b)

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk melalui Rehabilitasi Pasar Tradisional. Indikator Keluaran (Output): Terwujudnya fasilitas sarana perdagangan/ Pasar tradisional yang memadai (Pasar Bojongkantong ) Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum

c) Pembangunan Pasar Muktisari - Langensari Indikator Keluaran (Output): Terwujudnya fasilitas sarana perdagangan/ Pasar tradisional yang memadai (Terbangunnya Pasar MuktisariLangensari) Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum d)

Pengadaan lahan dan bangunan rest area Indikator Keluaran (Output): Tersedianya lahan dan bangunan rest area di perbatasan jabar-jateng Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum

e)

Penataan lahan Parkir Indikator Keluaran (Output): Tersedianya dan tertatanya lahan parkir di Pasar Hewan Kelompok Sasaran : UPTD Pasar Hewan

f)

Pengadaan UPTD Pasar Hewan Indikator Keluaran (Output): Tersedianya lahan dan bangunan UPTD Pasar Hewan Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum

h). Pembangunan Kandang Indikator

Keluaran

(Output):

Tersedianya

Kandang

penampungan

sementara hewan ternak Kelompok Sasaran : Pemilik ternak


V- 49

10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Hasil (Outcome): Terfasilitasinya Perlindungan Konsumen Indikator Kinerja : 

Terawasinya distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya



Pengawasan alat UTTP.

Kegiatan : a)

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Indikator Keluaran (Output); Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kelompok Sasaran : Para Pedagang barang/jasa

b)

Pemantauan dan Pengawasan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya Indikator Keluaran (Output); Terlaksananya

Pemantauan Pengawasan

harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya. Kelompok Sasaran : Para Pedagang barang/jasa c)

Sosialisasi

peraturan

Perundang-undangan/Sosialisasi

hak

Dan

Kewajiban Dunia Usaha Indikator Keluaran (Output): Tersosialisasikannya peraturan/ perundangundangan Tentang hak dan kewajiban dunia usaha Kelompok sasaran : Produsen dan Konsumen d)

Peningkatan dan Pengawasan terhadap Penggunaan Alat UTTP Indikator Keluaran (Output):Terawasinya Penggunaan Alat UTTP Kelompok Sasaran : Pedagang/Pengguna alat UTTP

e)

Pembentukan dan Fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Indikator Keluaran (Output): Terbentuk dan terfasilitasinya BPSK untuk penyelesaian kasus Sengketa Konsumen Kelompok Sasaran : Aparatur dan kasus sengketa Konsumen

f)

Pengamanan distribusi dan Pemenuhan Kebutuhan pokok menghadapi hari besar Keaagamaan Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya distribusi dan Pemenuhan Kebutuhan pokok menghadapi hari besar Keaagamaan di 4 Kecamatan Kelompok Sasaran : Masayarakat umum

g)

Koordinasi

dan

Kerjasama

dengan

instansi

terkait/Asosiasi/

lembaga/Badan skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen.


V- 50

Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait/Asosiasi/lembaga/Badan skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen . Kelompok Sasaran : instansi terkait/Asosiasi/lembaga/Badan skala daerah g). Pendataan dan pemetaan Klusterisasi komoditi dan Jenis Usaa Perdagangan per Kecamatan. Indikator Keluaran (Output): Tersedianya data peta tentang komoditi dan jenis usaha di setiap Kecamatan Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha g)

Fasilitasi Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang stategis lainnya melalui Media Elektronik/Cetak. Indikator Keluaran (Output): Tersedianya Fasilitas untuk Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan barang strategis lainnya melalui Media Elektronik/Cetak. Kelompok Sasaran : Masyarakat umum.

11. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Hasil (Outcome): meningkatnya Koperasi Aktif Indikator kinerja: 

Prosentase Koperasi Aktif

Kegiatan a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Indikator Keluaran (Output) : Terlatihnya pengawas, pengurus dan anggota koperasi. Kelompok sasaran : pengawas, pengurus dan anggota koperasi. b) Sosialisasi prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Indikator

Keluaran

(Output)

:

Meningkatnya

wawasan

dan

Pemahaman perkoperasian bagi pengawas, pengurus dan anggota koperasi. Kelompok sasaran : pengawas, pengurus dan anggota koperasi. c)

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi Indikator Keluaran (Output) : Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat Kelompok Sasaran : Pengawas, pengurus dan anggota koperasi Simpan Pinjam


V- 51

d) Peningkatan

dan

Pengembangan

jaringan

kerjasama

Usaha

Koperasi Indikator Keluaran (Output): Terjalinnya kerjasama antar koperasi Kelompok Sasaran : Koperasi se-Kota Banjar e) Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha Koperasi Indikator keluaran (Output) : Terciptanya Kelembagaan Koperasi yang Modern Kelompok sasaran : Koperasi se- Kota Banjar f)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kelembagaan koperasi aktif/tidak aktif Kelompok Sasaran : Koperasi se- Kota Banjar

g).

Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi Indikator Keluaran (Output) : Terciptanya Keragaman Koperasi Kelurahan di Kota Banjar Kelompok Sasaran : Koperasi Kelurahan se- Kota Banjar

12.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Hasil (Outcome): meningkatnya Usaha Mikro Kecil Indikator kinerja:  Jumlah Usaha Skala Mikro  Jumlah Usaha Skala Kecil  Jumlah Usaha Skala Menengah

Kegiatan a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Indikator Keluaran (Output) : Terlatihnya Pengurus, pengawas dan anggota koperasi Kelompok Sasaran : Pengurus, pengawas dan anggota koperasi b) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Indikator

Keluaran

(Output)

:

Terselenggaranya

Pelatihan

Kewirausahaan Kelompok Sasaran : UMKM c) Monitoring evaluasi dan Pelaporan


V- 52

Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan kwirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Kelompok Sasaran : UMKM

d) Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM Indikator Keluaran (Output) : Terjalinnya kerjasama antar UMKM Kelompok Sasaran : UMKM 13. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya sertifikasi Kesehatan dan Halal untuk Produk UMKM Indikator kinerja: 

Sertifikat PIRT dan Halal bagi UMKM

Kegiatan a) Perencanaan,

Koordinasi

dan

Pengembangan

Usaha

Kecil

Menengah Indikator Keluaran (Output): Tesedianya data UMKM Kelompok Sasaran : UMKM b) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan Menengah Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya Sertifikat PIRT dan Halal bagi UMKM Kelompok Sasaran : UMKM 14. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Hasil (Outcome): Tersedianya system pendukung usaha bagi UMKM Indikator kinerja: Tersedianya system pendukung usaha bagi UMKM Kegiatan : a) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya Promosi Produk KUMKM Kelompok Sasaran : KUMKM b) Sosialisasi dukungan informasi Penyediaan Permodalan Indikator Keluaran (Output) : Terfasilitasinya Informasi dukungan Penyediaan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM Kelompok Sasaran : Koperasi dan UMKM c) Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

V- 53

Indikator Keluaran (Output) : Terbinanya Usaha ekonomi kreatif local Kelompok sasaran : UMKM 15. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Hasil (Outcome): Tumbuhnya Industri Pengolahan

Indikator kinerja : 




Kontribusi sector Perindustrian Terhadap PDRB

Kegiatan: a) Fasilitasi

bagi

IKM

industri

Kecil

dan

Menengah

Terhadap

Pemanfaatan Sumberdaya/Pameran produk unggulan IKM. Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya Promosi Produk IKM Kota Banjar di tingkal regional. Kelompok sasaran: Para Pengusaha IKM b) Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri. Indikator Keluaran (Output): Terbinanya Indutri Kecil Menengah Gula Merah Kelompok sasaran : Industri Kecil dan Menengah Gula Merah c) Fasiliasi Kerjasama kemitraan industry mikro, kecil dan Menengah dengan Swasta. Indikator Keluaran (Output): Terjalinnya Kerjasama IKM dengan pihak Swasta. Kelompok Sasaran : IKM dan pengusaha Swasta d) Sosialisasi Peraturan Perindustrian

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman cara Produksi Pangan Olahan Kelompok Sasaran : SDM aparatur IKM 16. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi

Hasil (Outcome): Meningkatnya Kapasitas Iptek sistem produksi IKM Indikator kinerja:  Meningkatnya Kapasitas Iptek Sitem Produksi IKM  Tercantumnya Kandungan uji pangan pada produk IKM Kegiatan :


V- 54

a) Pengembangan

kapasitas

Pranata

Pengukuran,

Standarisasi,

Pengujian dan Kualitas Indikator Keluaran : Tercantumnya Kandungan uji pangan pada produk IKM makanan olahan Kelompok sasaran : IKM pengolahan pangan. b) Pengembangan sitem inovasi teknologi, industry,fasilitasi GMP(Good Manufacturing Practices) Indikator Keluaran (Output) : Terlatihnya IKM pengolahan Pangan Kelompok sasaran : IKM pengolahan Pangan c) Fasilitasi Proses Finishing Indikator Keluaran (Output) : Terlatihnya Industri Perkayuan Kelompok Sasaran : Industri Perkayuan

17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Hasil (Outcome) : Meningkatnya cakupan fasilitasi sarana produksi Industri Pengolahan. Indikator Sasaran : Jumlah IKM yang di fasilitasi sarana Produksi, Kegiatan : a) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri /fasilitasi alat/sarana prodksi IKM Indikator Keluaran (Output) : Terfasilitasinya Alat /sarana produksi bagi IKM Kelompok sasaran : IKM b) Monitoring Sarana Produksi Indikator Keluaran (Output) : Data IKM yang telah Menerima bantuan alat/sarana Produksi Kelompok Sasaran : IKM yang telah difasilitasi bantuan alat/sarana prouksi c) Kajian Ilmiah tentang Produk unggulan Kota Banjar Indikator Keluaran(Output) : Terlaksananya kajian ilmiah produk ungulan Kota Banjar Kelompok Sasaran : IKM, KUKM, pengusaha di Kota Banjar d) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Indikator Keluaran (Output) : - Terbinanya IMKM produk kayu dan hasil Hutan Kelompok Sasaran : IKM produk olahan dan IKM produk kayu dan hasil hutan e)

Fasilitasi Rumah Kemasan


V- 55

Indikator Keluaran(Output) : Tersedianya peralatan rumah kemasan Kelompok Sasaran : IMKM produk olahan f)

Fasilitasi Bangunan Rumah Kemasan Indikator Keluaran(Output) : Tersedianya bangunan rumah kemasan Kelompok Sasaran : IMKM produk olahan

g)

Fasilitasi Desain Kemasan IMKM Indikator Keluaran(Output) : Terciptanya desain kemasan Kelompok Sasaran : Pelaku usaha IMKM

h)

Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur Indikator Keluaran(Output) : Terfasilitasinya Pengujian keamanan pangan pada produk olahan Kelompok Sasaran : Pelaku usaha IMKM

18.

Program Penataan Struktur Industri

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya Pembentukan Asosiasi IKM dan pengadaan lahan untuk Kawasan Industri. Indikator :



Terbentuknya Asosiasi IKM



Lahan untuk kawasan Industri Kegiatan : a). Penataan Kelembagaan Usaha Sejenis. Indikator Keluaran (Output) : Terbentuknya kelompok/asosiasi IKM. Kelompok Sasaran :IMKM . b). Pengadaan Lahan Untuk Kawasan Industri Indikator Keluaran (Output) : Tersedianya Lahan Untuk Kawasan Industri Kelompok Sasaran : IMKM

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel


V- 56

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Misi II : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan daya beli Masyarakat.

Sasaran 1 : Berkembangnya jumlah UMKM dan Koperasi Indikator kinerja OPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Indikator 1: Usaha Mikro dan Kecil Jumlah UMKM skala mikro pada tahun 2013 menunjukkan angka 6736 (99,01). Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini. No

1

Indikator


Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

99,01

99,00

98,99

98,98

98,98

98,97

98,97

Indikator 2 : Koperasi Aktif Kondisi koperasi aktif pada tahun 2013 sebanyak 72 dan capaian di tahun 2018 ditargetkan naik 6% Adapun target indikator per tahun sebagai berikut: No

1

Indikator

Koperasi Aktif (%)




2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

44,17

44,17

45,40

46,63

47,85

50,31

50,31

Sasaran 2 : Terwujudnya Peningkatan Kontribusi dan Pertumbuhan Industri Pengolahan Indikator kinerja OPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018

V- 57

Indikator 1 : Jumlah Industri Pengolahan Jumlah Industri Kecil Menengah pegolahan pada tahun 2013 sebanyak 519 IKM formal dan capaian di tahun 2018 ditargetkan sebesar 5 % . Adapun target indikator per tahun sebagai berikut: No

1


Indikator

Jumlah Industri Pengolahan



2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

519

524

529

535

540

545

545

Indikator 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,42 %

dengan target indikator per tahun

sebagai berikut: No

1


Indikator

Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB (% )



2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

12.31

12.40

12.48

12.56

12.64

12.73

12.73

Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Indikator kinerja OPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Indikator 1 : Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kontribusi 2018

Sektor Perdagangan Terhadap PDRB pada tahun

ditargetkan sebesar 2.03%. dengan target indikator per

tahun sebagai berikut: No


Indikator

Kontribusi sector 1 perdagangan terhadap PDRB (% )

Sasaran 7 :



2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

35.30

35.71

36.12

36.52

36.93

37.33

37.33

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kota

Untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Banjar Dinas perindagkop menetapkan Indikator kinerja sasaran sebagai berikut :


V- 58

No

Indikator




2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

1

Pasar Sub Terminal Agro

-

-

1

-

-

-

1

2

Rehabilitasi pasar Bojong Kantong (%)

10

20

70

-

-

-

100

3

Terbangunnya Pasar Muktisari (Unit)

-

-

-

1

-

-

1

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikatorindikator kinerja lain dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banjar. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut, sebagai berikut: a)

Tatalaksana Perkantoran

b)

Jumlah aparatur yang mengikuti kursus,sosialisasi,diklat dan Bintek

c)

Jumlah Pengelola koperasi yang dilatih

d)

Jumlah pelaku usaha ekspor dan impor yang dilatih

e)

Terciptanya pelaku usaha UMKM yang berwawasan dan berjiwa wirausaha

f)

Jumlah IKM yang dilatih

g)

Kontribusi PDRB Sektor perdagangan

h)

Terwujudnya Pasar Sub Terminal Agro (STA)

i)

Rehabilitasi Pasar Bojongkantong

j)


k)

Tersedinya tanah dan Bangunan Rest Area (Paket)

l)

Tersedianya data komoditi dan jenis usaha perdagangan (dok)

m)

Tersedianya fasilitas Parkir di UPTD Pasar Hewan (Keg)

n)

Tersedinya tanah dan Bangunan UPTD Pasar Hewan (Paket)

o)

Terfasilitasinya BPSK (Kali)

p)

Meningkatnya Pengawasan terhadap Penggunaan Alat UTTP (Kali)

q)

Pengawasan distribusi bahan pokok dan barang penting (kali)

r)


s)

Jumlah KSP/USP yang sehat (%)

t)

Koperasi Aktif (%)

u)

Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

v)


w)

Produk Unggulan (jenis)

x)

Fasilitasi Sarana Prasarana industry


V- 59

7

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan, yang ditandai dengan kemajuan di bidang : a.

Kemajuan dalam mewujudkan Organisasi yang Efektif dan efisien yang ditandai dengan:

b.



Tatalaksana Perkantoran 99%



Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus,sosialisasi 15%

Kemajuan dalam Meningkatkan Profesionalisme SDM Pelaku Usaha , yang ditandai dengan: 

Jumlah pengelola koperasi yang dilatih 125 koperasi



Jumlah pelaku usaha ekspor dan impor yang dilatih 80 orang



Terciptanya pelaku usaha UMKM yang berwawasan dan berjiwa wirausaha 230 UKM

 c.

Jumlah UKM/IKM yang dilatih 772

Kemajuan dalam peningkatan Iklim Usaha yang kondusif, yang ditandai dengan: 

Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan 37,33% meningkat 2.02% dari tahun dasar (2013);



Memiliki sub terminal agro dan pasar-pasar yang representatif;



Terawasinya penggunaan alat UTTP dan distribusi bahan pokok dan barang/jasa penting lainnya;

d.

Kemajuan dalam peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang ditandai dengan: 

Koperasi aktif 50,31% meningkat 6% dari tahun dasar (2013) 44,17 %



Jumlah Usaha Skala Mikro menjadi 6.886 meningkat 2 % dari tahun dasar (2013)



Jumlah Usaha Skala Kecil menjadi 796 meningkat 6,7 % dari tahun dasar (2013)



Jumlah Usaha Skala Menengah menjadi 80 meningkat 6,5 % dari tahun dasar (2013)

e.

Kemajuan dalam peningkatan Pemberdayaan potensi Lokal, yang ditandai dengan:


V- 60



Kontribusi PDRB Sektor Industri 12,73% meningkat

0,42% dari tahun

dasar; 

Pertumbuhan Industri Pengolahan 5% dari tahun dasar (2013) 519 menjadi 540;

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Banjar Tahun 2014-2018 : ”Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar Yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”.


V- 61

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BANJAR TAHUN

Recommend Documents