RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO TAHUN

0

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 - 2019

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Memperhatikan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih 2014-2019 yang visinya adalah mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta dan Lingkungan dengan misi : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi 3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai 4. Menciptakan lingkungan aman, nyaman dan tentram Kesemua misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Dengan demikian berpedoman pada visi, misi kepala daerah terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka diperlukan penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat diselaraskan keterkaitan antara misi kepala daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019.

1.3 Landasan Hukum 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

1

2

7.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

8.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas nKinerja Instansi Pemerintah 11. Permendagri No 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal 12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RENSTRA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2019 dapat tercapai 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 yaitu : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan 5. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 disusun sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

3

Bab II

Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Bab ini berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisikan Visi dan Misi, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab ini berisikan perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja.

Bab VI

Penutup Bab ini berisi Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dasar

Hukum

Pembentukan

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kota Mojokerto : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah termasuk didalamnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Mojokerto 6. Peraturan

Daerah

Kota

Mojokerto

Nomor

4

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah termasuk di dalamnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto termasuk di dalamnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto terdiri dari : a) Kepala Dinas b) Sekretariat Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c) Bidang Bina Koperasi Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Seksi Bina Usaha Koperasi ; b. Seksi Bina Organisasi, Ketatalaksanaan dan SDM Koperasi; c. Seksi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi d) Bidang Perindustrian Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : 1. Seksi Pengembangan Teknologi Industri 2. Seksi Pengembangan Usaha Industri

4

5

3. Seksi Iklim Usaha e) Bidang Perdagangan Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : 1. Seksi Pembinaan Perdagangan 2. Seksi Usaha Perdagangan 3. Seksi Informasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. f)

Bidang Bina UKM dan Fasilitasi pembiayaan Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : 1. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah (UKM) 2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 3. Seksi Pengendalian dan Bina Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

g) UPTD Pasar

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2010

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah : a. Kedudukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan. b. Tugas Pokok

6

Menyelenggarakan

sebagian

urusan

daerah

di

bidang

koperasi,

perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto mempunyai fungsi : a) Perumusan

kebijakan

perindustrian

dan

teknis

sesuai

dengan

lingkup

yang

meliputi

Perindustrian

perdagangan

koperasi, dan

Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Metrologi Legal Usaha Industri, Informasi Industri dan Pengawasan Industri. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup koperasi, perindustrian dan perdagangan c) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas lingkup koperasi, perindustrian dan perdagangan d) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana d. Pengelolaan administrasi kepegawaia, keuangan dan perlengkapan e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi g. Pelaksanaan

koordinasi

terhadap

kegiatan

yang

dilaksanakan

di

lingkungan dinas Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;

7

b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas; d. Menyiapkan bahan pendataan dan melakukan usulan penetapan serta membuat nota perhitungan retribusi daerah; e. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas; f. Melaksanakan koordinator dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; g. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja; h. Melaksanakan tugas lain yag diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas; c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya termasuk pengelolaan keuangan dari hasil retribusi d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian; b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pngembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, Kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat; d. Mengadakan, menerima dan mencatat penerimaan dan pengeluaran benda berharga beserta tanda buktinya serta melakukan pengesahannya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; e. Menyusun rencana kebutuhan dan melakukan pengelolaan barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Bina Koperasi mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang bina usaha koperasi, kelembagan koperasi, advokasi dan penyuluhan koperasi,

melaksanakan upaya pengembangan sumber daya

manusia dibidang koperasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8

Bidang Bina Koperasi terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu : a. Seksi Bina Usaha Koperasi ; b. Seksi Bina Organisasi, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi; c. Seksi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas : a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka

rencana

kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi; b. Melakukan pembinaan dan bimbingan tehnis usaha koperasi; c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap usaha dan manajemen

koperasi; d. Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi

dan Koperasi dengan Badan Usaha lain. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

Koperasi

Seksi Bina Organisasi, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan

bahan

pengembangan

dalam

sumber

rangka

daya

penyusunan

manusia

rencana

koperasi

dan

kegiatan

pembinaan

organisasi dan tata laksana koperasi; b. Melaksanaan kegiatan pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi

serta pemeringkatan koperasi; c. Memberikan bimbingan tehnis serta pendidikan dan pelatihan kepada

sumber daya manusia koperasi. d. Memproses

permohonan

pendirian

badan

hukum

koperasi

dan

pengesahannya; e. Mengumpulkan

bahan

dalam

rangka

pengesahan,

pembentukan,

penggabungan, peleburan , pembagian serta pembubaran koperasi; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

Koperasi.

Seksi Advokasi dan Penyuluhan koperasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan advokasi

dan penyuluhan koperasi; b. Menyiapkan bahan dan referensi tentang peraturan perundang-undangan

di bidang koperasi dalam rangka penyusunan pedoman/juklak/juknis; c. Menyusun pedoman dan pembinaan tentang kedudukan hukum dalam

penyelesaian permasalahan hukum koperasi; d. Melakukan

masyarakat

pembinaan

dan

dalam

usaha

bimbingan

serta

penyuluhan

memasyarakatkan

koperasi

mengkoperasikan masyarakat. e. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan koperasi

kepada dan

9

f. Memberikan sosialisasi tentang kedudukan hukum koperasi dalam

kerjasama

usaha

dan

advokasi

penyelesaian

permasalahan-

permasalahan hukum koperasi; g. Mengidentifikasi

kasus/pengaduan yang berkaitan dengan masalah

koperasi; h. Menyiapkan

bahan bantuan advokasi, penyelesaian dan pertimbangan

hukum terhadap masalah koperasi. i. Menfasilitasi/melakukan

mediasi

penyelesaian

permasalahan/kasus

perkoperasian; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

Koperasi.

3. Bidang Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, aspek manajemen, permodalan dan pemasaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri baik industri besar, menengah maupun kecil serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. Penyusunan

petunjuk

bimbingan teknis

dan

penyiapan

pedoman

pembinaan kegiatan usaha di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil; b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang industri kecil; c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi; d. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil; e. Pelaksanaan analisis iklim di bidang industri dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil; f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan, penganggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan yang disebabkan kegiatan industri. Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu : a. Seksi Pengembangan Teknologi Industri; b. Seksi Pengembangan Usaha Industri; c. Seksi Iklim Usaha. Seksi Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja atau kegiatan pembinaan dan pengembangan serta penerapan teknologi di bidang industri; b. Melaksanakan fasilitasi di bidang penggunaan teknologi proses produksi;

10

c. Melaksankan

fasilitasi

dan

pengawasan

penerapan

standarisasi

pengunaan teknologi dalam proses produksi; d. Melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan penggunaan bahan baku; e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi di bidang permodalan dan pemasaran kepada industri kecil, menengah dan besar; f. Melaksanakan fasilitasi di bidang pengembangan dan diversifikasi produk industri; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja atau kegiatan dibidang usaha industri; b. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengendalian kegiatan penataan struktur dan wilayah peruntukan industri; c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pembina serta pelaku usaha industri terhadap peningkatan ketrampilan dan kemampuan sumber daya manusia serta manajemen usaha; d. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan maupun kebijaksanaan Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan industri; e. Melakukan

pengawasan

preventif

terhadap

usaha

industri

yang

menimbulkan pencemaran lingkungan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya; Seksi Iklim Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun rancana kegiatan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil menengah; b. Menyiapkan bahan rencana kegiatan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri; c. Menyiapkan pedoman teknis fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan penataan struktur dan wilayah peruntukan industri ; e. Melaksanakan

penyusunan

pedoman

pedoman,

pemeriksaan

dan

pengawasan usaha industri kecil, menengah dan besar ; f. Menyiapkan dan menyusun data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan usaha industri kecil, menengah dan besar ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang

Perdagangan,

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

pembinaan, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan pengembangan usaha dan sarana usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, persaingan usaha, pengedaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, kegiatan metrologi legal, promosi dan pendaftaran perusahaan

11

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. Penyiapan pembinaan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan dan monitoring barang-barang beredar dan jasa serta kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; b. Pembinaan, sosialisasi, informasi, publikasi, evaluasi, implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen serta pengangan penyelesaian sengketa konsumen; c. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor; d. Penyiapan promosi produksi dalam negeri, fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri; e. Pelaksanaan Fasilitasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kegiatan metrologi legal; f. Penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan perijinan, pendaftaran perusahaan maupun jenis kegiatan usaha perdagangan lainnya termasuk barang kategori dalam pengawasan; g. Pelaksanaan koordinator pengawasan barang beredar dan jasa dengan instansi terkait. Bidang Perdagangan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu : a. Seksi Pembinaan Perdagangan; b. Seksi Usaha Perdagangan; c. Seksi Informasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. Seksi Pembinaan Perdagangan mempunyai tugas : a. Melakukan

penyiapan

bahan

pembinaan

dan

pengembangan

perdagangan dalam negeri dan luar negeri; b. Mengumpulkan dan mengola data untuk penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga ; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pengembangan ekspor di Kota; d. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha dibidang pengadaan dan penyaluran; e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai bidang tugasnya.

12

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan; b. Menyiapkan bahan Pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan kemitraan usaha; c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin atau pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi; d. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberi izin usaha perdagangan dan pedagangan barang kategori dalam pengawasan; e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha perdagangan, promosi dan bimbingan usaha; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Informasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas ; a. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan memberikan salinan daftar perusahaan kepada dunia usaha atau masyarakat yang memerlukan; b. Mempersiapkan aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib daftar perusahaan dan melaksankan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan wajib daftar perusahaan; c. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, informasi, publikasi, evaluasi, implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen serta pengangan penyelesaian sengketa konsumen; d. Menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan, pelaksanaan pelayanan dan pengawasan kegiatan metrologi legal; e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan barang beredar dan jasa dengan lembaga dan instansi terkait; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Bina Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis dan melakukan pembinaan , pengembangan dan pengendalian kegiatan usaha kecil menengah di bidang simpan pinjam, fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Bina Usaha Kecil Menengah terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu : a. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah (UKM);

13

b. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; c. Seksi Pengendalian dan Bina Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Seksi Bina Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas : a. Melakukan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha kecil menengah; b. Melakukan kegiatan pembinaan bimbingan dan promosi kepada usaha

kecil menengah; c. Melakukan monitorang, evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan

manajemen usaha kecil menengah; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi Pembiayaan.

Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dalam rangka

memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan, koperasi dan usaha kecil menengah; b. Melakukan kegiatan pembinaan dan upaya memfasilitasi permodalan jasa

keuangan koperasi dan usaha kecil menengah; c. Menyiapkan petunjuk dalam membangun jaringan usaha dan kemitraan

antara lembaga keuangan bank atau non bank dengan lembaga jasa keuangan koperasi dan usaha kecil menengah; d. Melakukan koordinasi dalam upaya memfasilitasi pembiayaan dan jasa

keuangan koperasi dan usaha kecil menengah; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi Pembiayaan

Seksi Pengendalian dan Bina Usaha Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis dalam

rangka pengembangan organisasi dan usaha simpan pinjam koperasi; b. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan lembaga keuangan

masyarakat; c. Melakukan pengendalian internal lembaga dan usaha simpan pinjam

koperasi; d. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi manajemen lembaga usaha

simpan pinjam koperasi; e. Melakukan koordinasi dalam upaya pengembangan usaha pengendalian,

penilaian kinerja lembaga usaha simpan pinjam koperasi; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi Pembiayaan.

14

6. UPTD Pasar, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pasar yang meliputi penagihan dan penerimaan retribusi maupun sewa tempat penjualan, membina dan membantu kelancaran, ketertiban dan keamanan pasar, melaksanakan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan sarana fisik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pasar mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pemantauan retribusi dan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan lainnya yang ada di lingkungan pasar sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan pasar serta melaksanakan tindakan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka menegakkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan pasar; c. Pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik di lingkungan pasar; d. Pengelolaan Tata Usaha UPTD.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan perlengkapan; b. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; c. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

15

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto a. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebanyak 83 orang yang terdiri dari 61 personil laki-laki dan 22 personil perempuan, dengan penggolongan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Jabatan No

Golongan

Struktural

Jumlah

Fungsional Khusus

Umum

1.

IV/d

-

-

-

-

2.

IV/c

-

-

-

-

3.

IV/b

3

-

-

3

4.

IV/a

5

-

-

5

5.

III/d

7

-

-

7

6.

III/c

5

-

-

5

7.

III/b

1

-

3

4

8.

III/a

-

-

6

6

9.

II/d

-

-

1

1

10.

II/c

-

-

13

13

11.

II/b

-

-

13

13

12.

II/a

-

-

11

11

13.

I/d

-

-

2

2

14.

I/c

-

-

1

1

15.

I/b

-

-

9

9

80

-

-

80

Jumlah

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Eselon Eselon II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V.a V.b Non Eselon Jumlah

Jumlah 0 1 1 4 15 1 0 0 58 80

16

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.

Golongan

Pendidikan SD

SLTP

SMU

D1/2/3

S1

S2

S3

SMPS 1.

IV/d

-

-

-

-

-

-

-

2.

IV/c

-

-

-

-

-

-

-

3.

IV/b

-

-

-

1

1

2

-

4.

IV/a

-

-

-

-

1

3

-

5.

III/d

-

-

3

-

4

-

-

6.

III/c

-

-

-

-

6

-

-

7.

III/b

-

-

1

-

1

1

-

8.

III/a

-

-

2

-

4

-

-

9.

II/d

-

-

1

-

-

-

-

10.

II/c

-

2

8

2

-

-

-

11.

II/b

-

-

13

-

-

-

-

12.

II/a

1

9

3

-

-

-

-

13.

I/d

-

2

-

-

-

-

-

14.

I/c

1

-

-

-

-

-

-

15.

I/b

8

1

-

-

-

-

-

10

14

31

2

17

6

-

Sub Jumlah Jumlah

80

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain : 1. Kelembagaan 2. Hasil Kinerja Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan fungsinya,

Dinas

Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah melaksanakan kegiatan utama dalam menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan 3. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia yang masih terbatas jumlah dalam kapasitas maupun kapabilitasnya.

17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan antara lain :  Belum adanya ketentuan peraturan tentang keberadaan kelompok jabatan fungsional di bidang Industri dan Perdagangan, kedepan diperlukan peraturan yang mendukung kelompok jabatan fungsional  Koordinasi dengan Instansi / Institusi terkait belum optimal.  Profesionalisme aparat pembina masih terbatas  Data base tentang potensi industri dan perdagangan masih kurang cukup tersedia (kurang mutakhir)  Adanya tumpang tindih pembinaan dengan Unit Kerja lain  Terbatasnya kemampuan usaha kecil menengah dalam pengelolaan usahanya

meliputi

lemahnya

kemampuan

sumber

daya

manusia,

pemasaran, produksi, manajemen dan permodalan dimana kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha nonformal sehingga mereka seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek legal formal, padahal sektor ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu pilar ekonomi Kota Mojokerto  Hasil industri yang diekspor dan pangsa/segmentasi pasar di berbagai negara tujuan ekspor serta kemampuan ekspor secara langsung sangat terbatas  Masih lemahnya Koordinasi antara Instansi terkait di dalam menangani Ekspor.  Kesempatan untuk mengetahui Perkembangan Industri dan Perdagangan Internasional terbatas.  Kurang optimalnya fungsi asosiasi-asosiasi di bidang industri maupun perdagangan  Wilayah Kota Mojokerto terbatas untuk pemukiman tidak memungkinkan investor yang bergerak di bidang industri yang berpolusi  Koordinas internal antar bidang terkadang masih terkendala kepentingan sektoral partial job, belum mengarah pada kesatuan tugas, pokok, fungsi lembaga.  Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pembinaan belum mencapai kebutuhan maksimal dalam pembinaan teknis perkoperasian sehingga berdampak pada berbagai persoalan koperasi.

17

18

 Partisipasi stake holder dalam merespon pembinaan masih sangat rendah sehingga hubungan antara instansi pembinaan dengan stake holder baik horisontal maupun vertikal masih tersendat.  Koordinasi antar instansi terkait masih terkendala kepentingan sektoral khususnya berhubungan dengan stake holder yang sama dan timbul over laping di tata pelaksanaan.  Terbatasnya penguasaan teknologi informasi berdampak pada rendahnya efisiensi pelaporan dan pelaksanaan program. 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2014-2019 sebagaiman tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah : Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral Visi tersebut dirumuskan dalam misi pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi 3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai 4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan

telaah

tersebut

di

atas

dapat

diidentifikasikan

beberapa

permasalahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Dalam penentuan isu-isu strategis langkah awal dilakukan identifikasi penilaian factor internal dan eksternal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Identifikasi terhadap factor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman adalah sebagai berikut : Faktor Eksternal 1. Peluang 

Terbukanya Pasar Internasional.



Adanya

komitmen

pemerintah

untuk

penguatan

usaha

kecil

menengah antara lain melalui skema kredit mikro 

Kebijakan Nasioanal yang berpihak pada Industri Kecil Menengah dan Perdagangan.



Terbukanya peluang untuk melakukan akses informasi mengenai industri dan perdagangan



Diversifikasi produk unggulan semakin berkembang akibat dari pasar yang semakin terbuka dan luas



Tersedianya masyarakat

ruang

pamer

hasil-hasil

industri

dan

kerajinan

19



Sumber Daya Manusia yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan keunggulan Kompetitif.



Terbukanya investasi pembangunan dengan pengelolaan pasar modern



Kemauan pengusaha yang semakin kuat untuk mengembangkan usahanya



Adanya deregulasi dan debirokratisasi di bidang perindustrian dan perdagangan

2. Ancaman 

Kebijakan pasar bebas akan memukul dunia usaha, khusunya para pelaku home industri. Hal tersebut antara lain tampak dari serbuan sepatu sandal murah dari Cina yang mempengaruhi omset penjualan sepatu sandal produk Kota Mojokerto



Permasalahan UKM INDAG yang semakin komplek, Multi Dimensi, Multi Sektor dan Multi Disiplin.



Diberlakukannya

standarisasi

internasional tentang

manajemen

kualitas produk sebagai persyaratan untuk ekspor sehingga produk yang dihasilkan di dalam negeri harus memenuhi ketentuan standard 

Belum termotivasinya pelaku usaha untuk menghasilkan produk berorientasi pasar yang berdaya saing tinggi



Kondisi pasar di negara tujuan ekspor, yang disamping pesaingnya semakin ketat juga sering mengkaitkan isu-isu diluar perdagangan misalnya isu HAKI, HAM, Lingkungan Hidup (Eco Libeling), upah buruh, dumping, dan subsidi untuk membendung masuknya barang impor



Perilaku masyarakat masih cenderung mengandalkan produk luar negeri



Semakin tingginya tingkat persaingan atau kompetisi hasil industri



Semakin selektifnya persaingan penataan pasar modern dan pasar tradisional, dimana pasar tradisional akan menjadi ancaman apabila tidak mengikuti perkembangan penataan dan pengelolaan secara modern



Diberlakukannya Liberalisasi Perdagangan pada suatu kawasan tertentu dan atau dunia.



Daya beli masyarakat yang semakin menurun



Krisis ekonomi yang belum teratasi.



Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian masih sangat kurang sehingga kesadaran untuk berkoperasi juga rendah, hal ini dapat terlihat dari total jumlah penduduk Kota Mojokerto usia potensial yang menjadi anggota koperasi secara kuantitas jumlahnya masih sangat kecil.

20



Munculnya kepentingan-kepentingan sesaat (Pragmatisme koperasi) dari kelompok-kelompok masyarakat ternetntu dan individu-individu (pemilik modal besar) terhadap koperasi yang memanfaatkan koperasi untuk mengambil keuntungan tanpa memperhatikan ramburambu jati diri dan ideologi koperasi.



Munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro dan ataupun pra koperasi sebagai representasi dari potensi-potensi masyarakat untuk secara bersama-sama membangun kekuatan ekonominya.



Adanya pembatasan masa jabatan pengurus dan minimnya upaya kaderisasi anggoat oleh koperasi, ditambah intrik-intrik yang terjadi di internal koperasi yang tujuannya adalah perebutan kekuasaan, menyebabkan terjadinya

stagnasi kepemimpinan,

apabila

ada

pergantian pengurus tidak diikuti peng-kaderan yang baik. 

Minimnya minat belajar pengelola koperasi dalam mengelola koperasi yang bersandikan pada prinsip-prinsip koperasi dan kepentingan yang berorientasi bisnis semata, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah koperasi yang ada, sehingga terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan koperasinya.



Dengan banyaknya fasilitas bantuan-bantuan ke koperasi baik fisik (fasilitas permodalan, sarana/prasarana) maupun non fisik yang bersumber dari APBN dan ataupun APBD berpeluang bagi koperasi berhadapan dengan masalah-masalah hukum/aparat hukum.



Persaingan pasar yang tidak jelas antara pelaku Bisnis Finance dengan koperasi yang cenderung terjadi over laping pangsa pasar khususnya usaha simpan pinjam koperasi, yang memungkinkan timbulnya gesekan pasar dan keresahan di kalangan pelaku koperasi.



Informasi akses permodalan untuk koperasi yang diperlukan bagi pengelola koperasi guna mengakses permodalan tersebut masih sangat minim.



Kekuatan modal sendiri koperasi dalam menunjang pengembangan usahanya sangat kurang dan untuk ini sebagaimana struktur permodalan koperasi, sangat diperlukan kekuatan modal dari luar khususnya yang cost of fund nya ringan bahkan nihil sama sekali.



Pengelolaan dana Pemerintah ( bergulir / sarana prasarana ) baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dirasa oleh pelaku koperasi penerima fasilitasi ini kurang mendapatkan perhatian dalam pembinaan, monitoring maupun evaluasinya.



Pemanfaatan

pemeringkatan

koperasi

belum

optimal

bahkan

cenderung tidak berguna khususnya dalam keikut sertaannya pada tender-tender proyek Pemerintah dan akses lainnya. 

Masih berkembangnya sikap apriori sebagian masyarakat terhadap koperasi yang seringkali menjadikan koperasi tersendat dalam segala aktifitasnya.

21



Kebijakan Pemerintah yang berubah-ubah ( inkonsistensi ) khususnya di tingkat supra struktur, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang pada gilirannya justru dimanfaatkan celah-celahnya untuk kepentingan sesaat pengelola koperasi terutama dalam pengelolaan dana-dana bergulir dan dana-dana Pemerintah lainnya serta aktifitas kelembagaan dan usahanya cenderung melanggar jati diri dan ideologi.



Kemandirian

sebagai

refleksi

prinsip-prinsip

koperasi

sangat

diperlukan bagi pembentukan koperasi yang kuat, tangguh dan mandiri serta mempunyai daya saing yang kuat. Faktor Internal 1. Kekuatan 

Kebijakan Nasional dan Daerah yang berpihak kepada Pembangunan Industri dan Perdagangan.



Terjalinnya Hubungan kerja yang harmonis antara Unit,Instansi / Institusi dan Dunia Usaha.



Adanya Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung.



Keputusan Walikota Mojokerto Nomor Tahun tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto



Sarana dan prasarana yang cukup memadai



Sumber daya manusia yang memadai dan berpotensi untuk dikembangkan



Banyaknya Instansi Pemerintah yang terlibat dalam Penanganan UKM INDAG.



Tersedianya Komoditi Eksport yang Potensial untuk memasuki pasar Global / Dunia.



Hasil Kerajinan Industri Kecil dan Home Industri memiliki nilai Kompetitif.



Berkembangnya industri kecil dan home industri kecil serta nilai-nilai kewirausahaan dalam masyarakat.



Tersedianya aneka barang dan jasa untuk kegiatan perdagangan



Memiliki aneka produk-produk unggulan



Posisi Kota Mojokerto yang dekat dengan Surabaya akan memacu perkembangan perdagangan



Ekonomi tumbuh rata-rata lebih dari 5% pertahun (di atas rata-rata Jawa Timur), income perkapita juga mengalami kenaikan rata-rata diatas 10% pertahun, dan kekuatan ekonominya terutama ditopang oleh kegiatan ekonomi kerakyatan (sektor home industri dan perdagangan formal maupun informal), sehingga pembagian kue ekonomi bisa merata.



Struktur organisasi Pemerintah Kota Mojokerto yang menempatkan fungsi wajib keberadaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Mojokerto.

22



Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 secara ideal telah memenuhi kebutuhan pembinaan, sehingga semua kebutuhan pembinaan stakeholder dapat terjangkau/tercukupi.



jumlah personil yang terdiri dari satu Pejabat Eselon II, 4 Pejabat Eselon III dan 8 Pejabat Eselon IV serta beberapa staf secara potensial memiliki kekuatan untuk menumbuh kembangkan Koperasi dan UKM Kota Mojokerto sehingga menjadi semakin berjaya dan mandiri.



Koordinasi antar instansi terkait dalam rangka kerjasama pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM Kota Mojokerto baik berbentuk keterpaduan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan.



Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kota Mojokerto memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM Kota Mojokerto dapat ditangani secara lebih baik dan profesional serta efisien dan efektif.

2. Kelemahan 

Kebijakan dari Pusat dan Daerah kurang tersosialisasi dengan baik.



Koordinasi dengan Instansi / Institusi terkait belum optimal.



Profesionalisme aparat pembina masih terbatas



Data base tentang potensi industri dan perdagangan masih kurang cukup tersedia (kurang mutakhir)



Adanya tumpang tindih pembinaan dengan Unit Kerja lain ( Sedikitnya ada 3 Instansi / Lembaga pemerintah yang menangani Industri

dan

Perdagangan

antara

lain

Koperasi

dan

UKM,BKKBN,BPM ). 

Kurangnya kordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam menangani industri perdagangan



Kurangnya kegiatan pemantauan industri dan perdagangan dalam upaya pembinaan pada dunia usaha secara berkelanjutan



Terbatasnya kemampuan usaha kecil menengah dalam pengelolaan usahanya meliputi lemahnya kemampuan sumber daya manusia, pemasaran,

produksi,

manajemen

dan

permodalan

dimana

kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha nonformal sehingga mereka seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek legal formal, padahal sektor ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu pilar ekonomi Kota Mojokerto 

Ketergantungan bahan baku Impor masih cukup tinggi / Besar.



Terbatasnya Informasi pasar.

23



Hasil industri yang diekspor dan pangsa/segmentasi pasar di berbagai negara tujuan ekspor serta kemampuan ekspor secara langsung sangat terbatas



Masih lemahnya Koordinasi antara Instansi terkait di dalam menangani Ekspor.



Kesempatan untuk

mengetahui

Perkembangan Industri dan

Perdagangan Internasional terbatas. 

Kurang optimalnya fungsi asosiasi-asosiasi di bidang industri maupun perdagangan



Wilayah

Kota

Mojokerto

terbatas

untuk

pemukiman

tidak

memungkinkan investor yang bergerak di bidang industri yang berpolusi 

Penataan personil dalam struktur masih mencerminkan The Right Man

on

The

Right

Job,

unsur-unsur

di

Dinas-dinas

yang

membutuhkan spesifikasi keahlian-keahlian tertentu, seperti Dinas Koperasi dan UKM. 

Koordinas

internal

antar

bidang

terkadang

masih

terkendala

kepentingan sektoral partial job, belum mengarah pada kesatuan tugas, pokok, fungsi lembaga. 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pembinaan belum mencapai

kebutuhan

perkoperasian

sehingga

maksimal berdampak

dalam pada

pembinaan berbagai

teknis

persoalan

koperasi. 

Partisipasi stake holder dalam merespon pembinaan masih sangat rendah sehingga hubungan antara instansi pembinaan dengan stake holder baik horisontal maupun vertikal masih tersendat.



Koordinasi antar instansi terkait masih terkendala kepentingan sektoral khususnya berhubungan dengan stake holder yang sama dan timbul over laping di tata pelaksanaan.



Terbatasnya penguasaan teknologi informasi berdampak pada rendahnya efisiensi pelaporan dan pelaksanaan program.

Mengacu pada analisis kondisi internal dan eksternal di atas, maka dalam rangka pembangunan Kota Mojokerto pada SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdapat isu strategis yang dapat dirumuskan : 1. Peningkatan peran koperasi di bidang kelembagaan dan usaha koperasi guna mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri 2. pemulihan dan pemantapan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya pada pengembangan Kelembagaan, SDM, Usaha dan Permodalan sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bersaing dan memperluas akses serta pangsa pasar. Hal ini dapat mengurangi hambatan dan kendala yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik secara internal maupun eksternal.

24

3. Peningkatan Permodalan Koperasi dan Kelompok-kelompok Pra Koperasi 4. Perlu ditingkatkannya profesionalisme bagi aparat yang membina UKM Industri dan Perdagangan 5. Perlu ditingkatkannya pembinaan UKM Industri dan Perdagangan melalui diklat, transfer teknologi dan penggunaan teknologi informasi yang profesional 6. Perlu ditingkatkannya kualitas produk unggulan UKM dengan standard sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 7. Perlu ditingkatkannya pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri 8. Perlu ditingkatkannya promosi produk unggulan daerah 9. Perlu ditingkatkannya kemitraan antara usaha besar, kecil, menengah dan besar 10. Perlu ditingkatkannya keselarasan penataan pembangunan pasar tradisional dan pasar modern (swalayan, supermarket, dan lain-lain) 11. Perlu ditingkatkannya penggunaan produk dalam negeri 12. Perlu ditingkatkannya perlindungan konsumen

25

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto a. Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto, maka Visi yang akan dicapai dalam pengembangan Koperasi, Industri dan Perdagangan adalah : ” TERWUJUDNYA KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG MODERN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI ” Industri yang Modern : Kemampuan menggunakan teknologi yang mampu membuat produk berkualitas. Industri yang Berdaya saing : Kemampuan bertahan dan berdaya saing serta menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan berkembang cepat. Industri yang Mandiri : Kemampuan untuk mengembangkan usaha dengan kekuatan sendiri yang dilandasi dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan profesional dengan memanfaatkan peluang dan fasilitas pengembangan usaha yang tersedia. Perdagangan yang Modern : Kemampuan pengelolaan Perdagangan yang dikelola secara profosional dengan menggunakan teknologi informasi. Perdagangan yang Berdaya saing : Kemampuan didalam memberikan pelayanan konsumen dengan nyaman, bersih, tepat waktu, berkualitas, harga yang terjangkau. Perdagangan Mandiri : Kemampuan mengembangkan usaha perdagangan dalam negeri, usaha ekspor terhadap produk dalam negeri dan mengendalikan produk-produk impor. b. Pernyataan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Sesuai dengan visi tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto mempunyai misi : 1. Mewujudkan kualitas dan pertumbuhan koperasi. 2. Mewujudkan industry yang berorientasi pasar dan mampu mengakses pasar, baik domestic maupun luar negeri 3. Mewujudkan perdagangan yang mampu menyerap hasil industry yang menguasai pangsa pasar baik dalam maupun luar negeri

4.2 Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dirumuskan sebagai berikut :

25

26

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan pertumbuhan koperasi 2. Meningkatkan industri yang berorientasi pasar yang mampu mengakses pasar,baik domestik maupun luar negeri. 3. Meningkatkan perdagangan yang mampu menyerap hasil-hasil industri yang menguasai pangsa pasar baik dalam maupun luar negeri serta meciptakan perlindungan konsumen. Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi 2. Meningkatnya kualitas produk unggulan 3. Meningkatnya jumlah unit usaha IKM 4. Meningkatnya kualitas UKM 5. Meningkatnya distribusi barang dan jasa 6. Meningkatnya perlindungan konsumen 4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dirumuskan sebagai berikut : Strategi : 1.1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap jati diri dan ideologi koperasi 1.2. Mendorong upaya pendidikan koperasi pada usia sekolah. 1.3. Peningkatan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat agar menjadi Badan Hukum Koperasi. 1.4. Peningkatan pembinaan secara menyeluruh dan komprehensip pada pelaku usaha koperasi 1.5. Peningkatan

ketersediaan

dan

pemanfaatan

system

informasi

menegemen koperasi berbasis informasi tekhnologi. 1.6. Mendorong peningkatan fungsi dan peran Lembaga Idiologi Koperasi, dalam pembinaan melalui kombinasi fasilitasi pemberdayaan yang ada meliputi idiologi dan Bisnis Kop. 1.7. Peningkatan

fungsi

dan

peran

lembaga-lembaga

penunjang

pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi. 1.8. Mendorong peningkatan pertumbuhan usaha sektor riel dan penumbuhan ekonomi syariah koperasi 1.9. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan koperasi guna mengantisipasi berbagai persoalan menegemen koperasi. 1.10. Peningkatan

hubungan

kerjasama

dengan

lembaga-lembaga

Usaha/pabrikan dalam rangka pengembangan usaha koperasi disektor riel/ritel 1.11. Meningkatkan Kapasitas

dan Kualitas Produk IKM unggulan

Standarisasi Produk 1.12. Meningkatkan Pembinaan SDM IKM

dengan

27

1.13. Meningkatkan Monitoring dan evaluasi updating data IKM 1.14. Meningkatkan

hubungan

Kerjasama Kemitraan kerja IKM dengan

Buyers/eksportir, Supliers 1.15. Meningkatkan kualitas SDM IKM unggulan 1.16. Meningkatkan omzet penjualan 1.17. Meningkatkan Kerja sama KUB IMKM dengan Industri hulu dan hilir 1.18. Tertatanya tata ruang Rt/Rw industry 1.19. Meningkatkan Produk IKM agar lebih mudah dikenal masyarakat luas 1.20. Tersebar luasnya Profil Produk IKM 1.21. Meningkatkan penjualan produk IKM 1.22. Meningkatkan jaringan promosi produk IKM 1.23. Meningkatkan Perluasan pasar 1.24. Meningkatnya

kualitas

profesionalisme

menejemen

koperasi

dan

keunggulan UKM yang berdaya saing tinggi 1.25. Peningkatan mutu produk yang berdaya saing tinggi 1.26. Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa

Kebijakan 1.1. Mengadakan Sosialisasi perkoperasian pada masyarakat 1.2. Mengadakan Sosialisasi perkoperasian pada siswa sekolah tingkat SLTA 1.3. Identifikasi, inventarisasi data kelompok masyarakat dan dilakukan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman perkoperasian. 1.4. Penyediaan semua kebutuhan pembinaan, SDM Koperasi 1.5. Pengadaan pelatihan systemn otomasi akuntansi, komputerisasi jaringan, disain web dan penyediaan softwere secara gratis bagi koperasi 1.6. Penyempurnaan data keragaan koperasi secara kontinyu. 1.7. Memberdayakan Dekopinda 1.8. Mengadakan kerjasama dengan asosiasi Ritel Koperasi (AKRINDO), Kadin, LDP dan lembaga-2 idiologi ekonomi lainnya yang terkait, dalam pemberdayaan kemampuan SDM Koperasi. 1.9. Mengadakan Pelatihan, study banding, dan sosialisasi pengembangan usaha guna mendorong pertumbuhan ritel modern Koperasi dan system Syariah 1.10. Mengadakan audit Koperasi secara terbatas dan penilaian akuntabilitas Koperasi. 1.11. Mempertemukan koperasi-koperasi berbasis usaha sektor riel dengan pabrikan, guna suply barang-barang kebutuhan anggota koperasi dengan harga pabrik 1.12. Menfasilitasi bantuan mesin peralatan yangt lebih maju pada unit pelayanan jasa produksi, optimalisasi mesin peralatan ikm alas kaki. 1.13. Melaksanakan pelatihan peningkatan Teknologi, manajemen mutu bagi IKM unggulan 1.14. Menfasilitasi Pendampingan SOP, ISO produk IKM unggulan , Uji lab produk alas kaki, Uji Pasar

28

1.15. Medaftarkan sertifikasi halal, PIRT, Barcode, pendaftaran Merk Usaha 1.16. Inovasi produk mamin yaitu dari inovasi bahan, inovasi produk dan inovasi proses produksi. 1.17. Sosialisasi dan Fasilitasi Merek Produk IKM, pendaftaran merk dan HKI 1.18. Memberikan Pelatihan kewirausahaan bagi industri pemula, manajemen pengelolaan usaha dan Sosialisasi Kewirausahaan bagi pelajar SMK 1.19. Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala kepada IKM 1.20. Fasilitasi Kerjasama Temu Usaha Suplier sehingga

IKM dengan pihak Bayer/ Eksportir,

Terjalin Kerjasama Kemitraan kerja IKM dengan

Buyers/eksportir, Supliers 1.21. Melaksanakan Pelatihan pengembangan desain , Diversifikasi Produk IKM unggulan dan Study Banding ke Daerah yang lebih maju 1.22. Membuat Branding Kota Mojokerto sebagai Kota Industri Alas Kaki, Fasiltasi uji pasar dalam mengembangkan produk alas kaki 1.23. Fasilitasi Temu Usaha KUB IMKM dalam penguatan kelembagaan yang legal 1.24. Fasilitasi KUB IMKM dalam pengadaan bahan baku (Raw Materia) dengan industri hulu dan hilir 1.25. Fasilitasi Temu Usaha KUB IMKM dalam penguatan kelembagaan dalam berkoperasi 1.26. Melaksanakan

Identifikasi dan Penataan Kelembagaan Sentra Industri

Mikro Kecil Dan Menengah 1.27. Melakukan

penyusunan Naskah Rancangan Rencana Pengembangan

Perwilayahan IKM Kota Mojokerto 1.28. Mengajukan Rancangan Rencana Pengembangan Perwilayahan IKM Kota Mojokerto menjadi Perda Rencana Industri Daerah bagi IKM Kota Kota Mojokerto 1.29. Memberikan bantuan Sarana Neon Box dan Rak Display di sentra-sentra IKM (Bantuan Sarana Promosi) 1.30. Fasilitasi Ruang Promosi Bagi Sentra IKM Alas Kaki 1.31. Melaksanakan Penyusunan Profil Sentra IKM Kota Mojokerto berbasis Internet 1.32. Membuat Liaflet Produk Unggulan Kota Mojokerto 1.33. Adanya Sarana WEBset bagi IKM dalam rangka promosi produk IKM 1.34. Melaksanakan Bintek Pemanfaatan Webset bagi IKM 1.35. Melakukan monitoring & evaluasi pinjaman modal baik bagi UKM, Koperasi dan Prakoperasi 1.36. Menyelenggarakan sosialisasi akses permodalan bagi UKM dan Koperasi 1.37. Menyelenggarakan pelatihan Kewirausahaan bagi UKM 1.38. Melakukan pendampingan pengolahan dana-dana pemerintah bagi koperasi 1.39. Menyelenggarakan promosi produk local UMKM ke luar daerah 1.40. Melakukan pendataan UKM di Kota Mojokerto

29

1.41. Melakukan Penilaian Kelembagaan dan Kinerja usaha simpan pinjam koperasi 1.42. Mengadakan perluasan jaringan pemasaran melalui kemitraan (misi dagang) 1.43. Mengadakan

sosialisasi

kebijakan

penyederhanaan

prosedur

dan

dokumen ekspor/impor 1.44. Melakukan sidak kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya ke pasar tradisional dan pasar modern. 1.45. Mengadakan sosialisasi tentang garam beryodium 1.46. Mengadakan sosialisasi tentang barang tambahan makanan berbahaya all : Formalin, rodamin dan zat pewarna 1.47. Mengadakan sosialisasi tentang pembinaan PKL dan Asongan

30

BAB VI PENUTUP Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2015 ini merupakan dokumen perncanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan, dan tolak ukur dalam menentukan rencana kerjamulai dari tahun 2015-2019. Dalam mewujudkan dan mencapai program dan kegiatan yang telah dibuat untuk lima tahun kedepan memang tidak mudah dan kan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJBD dan RPJMD sebelumnya. Dengan demikian hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto.

30

31

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

SASARAN

Meningka tkan

Meningk atnya

Persentase UKM yang

industri yang

kualitas UKM

berkemban g

KODE

1.15.01.15

PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (output)

Program penciptaan iklim usaha kecil

Terwujudny a persaingan

menengah yang kondusif

usaha yang sehat dan

berorient asi pasar

kenyamana n dalam

dan mampu

melaksanak an usaha

Indikator Kinerja Kegiatan (outcome )

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN

TARGET KINERJA PROGRAM

Tahun 2015 TARGE T

Rp.

Tahun 2016 TARGE T

Rp.

KONDISI KERJA PADA

Tahun 2017 TAR GET

Rp.

Tahun 2018 TAR GET

Rp.

Tahun 2019 TAR GET

Rp.

AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TAR GET

Rp.

Peningka tan persainga n usaha yang sehat dan kenyama nan dalam melaksan akan usaha

1.15.01.15.08

Menengah

Pelaporan Tunggakan Pinjaman Modal UKM

Prosenta se data tunggaka n pinjaman modal UKM

dan Fasilita si Pembia yaan Diskop erindag

700 orang

140 org

100.000.000

140 org

100.000.000

140 org

100.000.000

140 org

100.000.000

140 org

100.000.000

700 org

500.000.000

LOKASI

JAWAB Kabid Bina UKM

mengaks es pasar, baik domestik maupun luar negeri Fasilitasi pengemban gan Usaha Kecil

UNIT KERJA SKPD PENAN GGUN G

Kota Mojok erto

32

1.15.01.15.12

Fasilitasi pengemban gan Koperasi

Pelaporan Tunggakan Pinjaman Modal Koperasi & Prakoperasi

1.15.01.15.14

Sosialisasi Akses Permodala n

Terlaksana nya kegiatan sosialisasi tentang akses permodala n

1.15.01.16

Program Pengemban gan Kewirausah aan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Terwujudny a kualitas dan kuantitas koperasi dan ukm yang dinamis, inovatif dan berdaya saing tinggi

Prosenta se data tunggaka n pinjaman modal Koperasi dan Prakoper asi

Permodal an Usaha Kecil Menenga h meningk at

Peningka tan kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM yang dinamis, inovatif dan berdaya saing tinggi

310 kop/prak op

62 kop/pr a

500 orang

100 orang

100.000.000

62 kop/pr a

60.000.000

100 orang

100.000.000

62 kop/ pra

60.000.000

100 oran g

100.000.000

62 kop/ pra

60.000.000

100 oran g

100.000.000

62 kop/ pra

60.000.000

100 oran g

100.000.000

62 kop/ pra

500.000.000

60.000.000

500 oran g

300.000.000

33

1.15.01.16.06

Penyelengg araan Pelatihan Kewirausah aan

Terselengg aranya pelatihan

kewirausah aan UKM

1.15.01.16.11

1.15.01.17

Fasilitasi Pengemban gan Pendampin gan Pengelolaa n Danadana Pemerintah

Program Pengemban gan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

tertib aktifitas pelaporan dan

Tumbuhn ya wirausah a wirausah a baru yang terampil

pendampin gan penerima bantuan modal APBN

Prosenta se Pelapora n dan Pengemb alian Danadana Pemerint ah oleh Koperasi

Terwujudny a UKM yang mandiri dan berdaya saing

Berkemb angnya produk UKM dengan pemasar an lebih luas

300 orang

60 orang

135 kop

500 kop

50.000.000

60 oran g

27 kop

50.000.000

100 kop

50.000.000

50.000.000

60 orang

27 kop

50.000.000

100 kop

50.000.000

50.000.000

60 oran g

50.000.000

60 oran g

27 kop

50.000.000

100 kop

50.000.000

50.000.000

300 oran g

250.000.000

27 kop

50.000.000

27 kop

50.000.000

135 kop

250.000.000

100 kop

50.000.000

100 kop

50.000.000

100 kop

250.000.000

tinggi

1.15.01.17.01

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan

Prosentase Data Akses

Memberi kan kemudah an-

34

permodala n

Permodala n Koperasi dan Kemudaha n Mengakses nya

kemudah an bagi koperasi untuk mengaks es peluang permodal an dari luar

1.15.01.17.09

Penyelengg araan promosi produk usaha

Terselengg aranya kegiatan

Mikro kecil menengah

pameran

Mempro mosikan hasil produk dan meningk atkan pendapat an

40 kegiatan

8 kgt

1000 orang

200 orang

650.000.000

8 kgt

650.000.000

8 kgt

650.000.000

8 kgt

650.000.000

8 kgt

650.000.000

8 kgt

3.250.000.00 0

200 oran g

250.000.000

UMKM

1.15.01.17.11

1.15.01.18

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Menengah

Mudahny a memper oleh data Usaha Kecil Menenga h

Program Peningkata n kualitas kelembaga an

Terwujudny a Pertumbuh an

Peningka tan pertumb uhan

Koperasi

dan

dan

Prosentase Data Usaha Kedil

50.000.000

200 orang

50.000.000

200 oran g

50.000.000

200 oran g

50.000.000

200 oran g

50.000.000

35 kualitas kelembaga an Koperasi yang kuat dan mandiri serta mampu menopang usaha koperasi

1.15.01.18.09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah Data Koperasi yang

dilakukan Penilaian kesehatann ya

Meningka tkan pedagang yang mampu menyera p hasil hasil industri dan menguas ai pangsa pasar baik dalam maupun luar

1. Meningk atnya distribusi barang dan jasa 2. Meningk atnya perlindun gan konsume n

1. Persentase pedagang dengan omset penjualan yang meningkat 2. Persentase jumlah alat UTTP

1.15.01.15

Program Perlindung an Konsumen dan Pengamana n Perdaganga n

kualitas kelembag aan koperasi yg kuat dan mandiri serta mampu menopan g usaha koperasi Prosenta se data koperasi yang sehat, cukup sehat,kur ang sehat, tidak sehat

400 Kop

80 kop

50.000.000

80 kop

50.000.000

80 kop

50.000.000

80 kop

50.000.000

80 kop

50.000.000

80 kop

250.000.000

36 negeri

Kegiatan Koordinasi Peningkata n Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindung an Konsumen Kegiatan Peningkata n Pengawasa n Peredaran Barang dan Jasa

Jumlah Pengaduan Konsumen

Prosenta se Pengadu an Konsume n yang diselesaik an

1 lembaga, 100 org

1 lembag a, 100 org, 4 pengad uan

103.015.000

1 lembag a, 100 org, 4 pengad uan

Jumlah barang/jasa dan harga beberapa kebutuhan pokok

Monev dan 3 kl sidak

Monev dan 3 kl sidak

59.840.200

Monev dan 3 kl sidak

Kegiatan Pendataan dan Pembinaan UTTP

Jumlah pemilik alat UTTP dan yang mengikuti pembinaan

Prosenta se barang/ja sa yang sudah memenu hi standar atau yang belum serta perubaha n harga beberapa bahan pokok Prosenta se pemilit alat UTTP yang di data dan yang memaha

1 dtbase, 100 peserta

1 dtbase, 100 peserta

250.000.000

1 lemb aga, 100 org, 4 peng adua n

100.000.000

1 lemb aga, 100 org, 4 peng adua n

100.000.000

1 lemb aga, 100 org, 4 peng adua n

100.000.000

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

Mon ev dan 3 kl sidak

50.000.000

Mon ev dan 3 kl sidak

50.000.000

Mon ev dan 3 kl sidak

50.000.000

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

62.783.550 1 dtbase, 100 peserta

69.890.000

1 dtba se, 100 pese rta 49.604.100

1 dtba se, 100 pese rta 75.000.000

1 dtba se, 100 pese rta 75.000.000

75.000.000

37 mi pembina an UTTP 1.15.01.17

1.15.01.18

Program Peningkata n dan pengemban gan ekspor Kegiatan sosialisasi kebijakan penyederh anaan prosedur dan dokumen ekspor impor

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi

Program Peningkata n efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri Kegiatan Pengemban gan Pasar dan Distribusi Produk

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah

Kegiatan kelembaga an Kerjasama Kemitraan

Jumlah pelaku usaha yang ikut misi dagang

Prosenta se pelaku usaha yang memaha mi prosedur dan dokumen ekspor impor

1 kl, 50 peserta

Prosenta se pelaku usaha yang meningk at pendapat annya Prosenta se pelaku usaha yang menjalin kemitraa n dengan pelaku usaha di lluar daerah/l uar pulau

1 kl Psr Murah, 2 kl OP

-

1 kl, 50 peserta

34.154.200

1 kl, 50 pese rta

50.000.000

1 kl, 50 pese rta

50.000.000

1 kl, 50 pese rta

50.000.000

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

-

1 kl Psr Murah, 2 kl OP

174.775.000

1 kl Psr Murah, 2 kl OP

115.634.450

1 kl Psr Mura h, 2 kl OP

175.500.000

1 kl Psr Mur ah, 2 kl OP

180.000.000

1 kl Psr Mur ah, 2 kl OP

185.000.000

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

5 kl, 4 org

293.550.000

3 kali, 6 org

308.372.550

5 kali, 6 org

420.000.000

6 kali, 6 org

450.000.000

6 kali, 6 org

450.000.000

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

38

1.15.01.19

Kegiatan Peningkata n Sistem dan Jaringan Informasi Perdaganga n

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi Peningkata n Penggunaa n Produk Dalam Negeri

Jumlah masyarakat sebagai konsumen yang mengikuti sosialisasi

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang kaki Lima dan Asongan

Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengikuti pembinaan

Prosenta se pelaku usaha yang memaha mi pentingn ya informasi perdagan gan Prosenta se kesadara n masyarak at untuk mencinta i dan menggun akan produk dalam negeri

1 kl, 100 org

1 kl, 100 org

45.456.400

1 kl, 50 org

28.333.950

1 kl, 100 org

50.000.000

1 kl, 100 org

55.000.000

1 kl, 100 org

60.000.000

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

1 kl, 100 org

1 kl, 100 org

44.837.650

1 kl, 75 org

38.836.200

1 kl, 100 org

50.000.000

1 kl, 100 org

53.000.000

1 kl, 100 org

55.500.000

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

Prosenta se pedagan g kaki lima dan asongan yang memaha mi materi yang disampai kan pd saat pembina an

200 org

200 org

78.838.300

200 org

42.316.400

200 org

55.500.000

200 org

100.000.000

200 org

100.000.000

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

39

Meningka tkan kualitas dan pertumb uhan koperasi

Meningk atnya kualitas kelembag aan dan usaha koperasi

Persentasi koperasi aktif

Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mendapat pinjaman modal usaha

Prosenta se pedagan g kaki lima dan asongan yang meningk at pendapat annya

1 kl, 200 org

1 kl, 200 org

117.315.000

3 kl monev

48.306.750

4 kl mon ev

125.000.000

4 kl mon ev

125.000.000

4 kl mon ev

125.000.000

1.15.1.15.01. 16

Progam Pengemban gan Kewirausah aan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM yang dinamis,ino vatif dan berdaya saing tinggi

925 orang

185 orang

380.000.000

185 orang

380.000.000

185 oran g

380.000.000

185 oran g

380.000.000

185 oran g

380.000.000

925 oran g

1.15.1.15.01. 16.07

Pelatihan Manajeme n Pengelolaa n Koperasi/K UD

Jumlah SDM Koperasi yang telah mendapat pelatihan manajemen pengelolaa n koperasi/K UD

400 orang

80 orang

150.000.000

80 orang

150.000.000

80 oran g

150.000.000

80 oran g

150.000.000

80 oran g

150.000.000

400 oran g

750.000.000

1.15.1.15.01. 16.10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersediany a data implement asi hasilhasil pelatihan dan pelaporan

Peningka tan kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM yang dinamis,i novatif dan berdaya saing tinggi peningka tan pengetah uan SDM Koperasi dalam manajem en pengelol aan koperasi sebesar 20% Peningka tan programprogram pelatihan dan pelapora n

325 orang

65 orang

80.000.000

65 orang

80.000.000

65 oran g

80.000.000

65 oran g

80.000.000

65 oran g

80.000.000

325 oran g

400.000.000

1.900.000.00 0

Kabid Perdag angan

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

40 berkala koperasi 2 berkas

koperasi sebesar 20%

Peningka tan pengetah uan SDM Koperasi dalam mengem bangkan usaha koperasi sebesar 20% Peningka tan Pertumb uhan dan Kualitas Kelemba gaan Koperasi yang Kuat dan Mandiri serta Mampu Menopan g Usaha Koperasi Peningka tan standaris asi pengelol aan KSP dan USPKoperasi serta pelapora n keuangan koperasi

1.15.1.15.01. 16.13

Pelatihan Peningkata n dan Pengamban gan Usaha Koperasi

Jumlah SDM Koperasi yang telah mendapat pelatihan peningkata n dan pengemban gan usaha koperasi

1.15.1.15.01. 18

Program Peningkata n Kualitas Kelembaga an Koperasi

Pertumbuh an dan Kualitas Kelembaga an Koperasi yang Kuat dan Mandiri serta Mampu Menopang Usaha Koperasi

1.15.1.15.01. 18.03

Pembangu nan Sistem Informasi Perencanaa n Pengemban gan Perkoperasi an

- Jumlah pengelola KSP dan USPKoperasi yang terstandari sasi - Jumlah SDM Koperasi yang telah mendapat

200 orang

40 orang

150.000.000

40 orang

150.000.000

40 oran g

150.000.000

40 oran g

150.000.000

40 oran g

150.000.000

200 oran g

300 orang

60 orang

200.000.000

60 orang

200.000.000

60 oran g

200.000.000

60 oran g

200.000.000

60 oran g

200.000.000

300 oran g

750.000.000

1.000.000.00 0

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

41

1.15.1.15.01. 18.04

Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahama n Perkoperasi an

1.15.1.15.01. 18.08

Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajeme n Modern pada Jenis Usaha Koperasi

1.15.1.15.01. 18.12

Pembinaan, Pengawasa n an Penghargaa n Koperasi Berprestasi

Pelatihan SAK-ETAP

sebesar 20%

Jumlah masyarakat dan siswa sekolah yang telah mengikuti sosialisasi prinsipprinsip pemahama n perkoperasi an Jumlah SDM Koperasi yang telah mendapat pelatihan sistem informasi manajemen koperasi berbasis teknologi informasi Jumlah koperasi yang diperingkat

Peningka tan pengetah uan masyarak at dan siswa sekolah tentang perkoper asian sebesar 20% Peningka tan sistem informasi manajem en koperasi sebesar 20%

900 orang

180 orang

200.000.000

180 orang

200.000.000

180 oran g

200.000.000

180 oran g

200.000.000

180 oran g

200.000.000

900 oran g

400 orang

80 orang

150.000.000

80 orang

150.000.000

80 oran g

150.000.000

80 oran g

150.000.000

80 oran g

150.000.000

400 oran g

750.000.000

Peningka tan koperasi yang terakredi tasi sebesar 20%

140 orang

28 kop

100.000.000

140 oran g

500.000.000

28 kop 100.000.000

100.000.000

28 kop

100.000.000

28 kop

100.000.000

28 kop

1.000.000.00 0

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

42 1.15.1.15.01. 18.13

Bimbingan Teknis Akuntabilit as Koperasi

Jumlah SDM Koperasi yang telah mendapat Bimbingan Teknis Akuntabilit as Koperasi Tersediany a database keragaan koperasi

1.15.1.15.01. 18.14

Up Dating Database Koperasi

1.15.1.15.01. 18.15

Identifikasi Lembaga Keuangan Mikro

Tersediany a database LKM

1.15.1.15.01. 18.16

Pelatihan Manajerial Koperasi bagi UKM

Jumlah SDM UKM yang telah mendapat pelatihan manajerial koperasi bagi UKM

1.15.1.15.01. 18.17

Pelatihan Pengetahu an Dasar Perkoperasi an bagi Pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Jumlah SDM LKM yang telah mendapat pelatihan pengetahu an dasar perkoperasi an

Peningka tan Akuntabil itas laporan keuangan koperasi sebesar 20% Peningka tan updating database koperasi sebesar 20% Peningka tan database LKM sebesar 20% Peningka tan pengetah uan SDM UKM tentang manajeri al koperasi sebesar 20% Peningka tan pengetah uan SDM LKM tentang perkoper asian sebesar 20%

200 orang

40 orang

75.000.000

40 orang

75.000.000

40 oran g

75.000.000

40 oran g

75.000.000

40 oran g

75.000.000

200 oran g

375.000.000

5 berkas

1 berkas

100.000.000

1 berkas

100.000.000

1 berk as

100.000.000

1 berk as

100.000.000

1 berk as

100.000.000

5 berk as

500.000.000

1 berkas

150.000.000

1 berkas

150.000.000

1 berk as

150.000.000

1 berk as

150.000.000

1 berk as

150.000.000

5 berk as

750.000.000

80 UKM

150.000.000

80 UKM

150.000.000

80 UKM

150.000.000

80 UKM

150.000.000

80 UKM

150.000.000

400 UKM

750.000.000

120 LKM

150.000.000

120 LKM

150.000.000

120 LKM

150.000.000

120 LKM

150.000.000

120 LKM

150.000.000

600 LKM

750.000.000

5 berkas

400 UKM

600 LKM

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

Kabid Bina kopera si

Kota Mojok erto

43 Meningka tkan industri yang berorient asi pasar dan mampu mengaks es pasar, baik domestik maupun luar negeri

Meningk atnya kualitas produk unggulan

Presentase kenaikan kualitas produk yang sesuai standar yang disepakati bersama dari masing - masing produk unggulan

2.07.2.07.15

Program Peningkata n Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2.07.2.07.15. 06

Penguatan kemampua n industri berbasis teknologi

Peningkata n kemampua n industri berbasis teknologi

2.07.2.07.16

Program Pengemban gan Industri Kecil dan Menengah

2.07.2.07.16. 01

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaat

Meningkat nya Jumlah Produksi, Penjualan dan pendapata n Pengrajin Tersalurkan nya Pinjaman Modal bagi Usaha Industri dan

Kualitas produk alas kaki memenu hi standar kualitas

5 KUB

Peningka tan jumlah modal kerja untuk meningk

560 IKM

-

-

1 KUB 750.000.000

100 IKM

160.280.000

100 IKM

160.000.000

1 KUB

850.000.000

200.000.000

1 KUB

900.000.000

1 KUB

1.000.000.00 0

Juml ah IKM yang men dapa tkan bant uan Mesi n dan Peral atan seba nyak 6 KUB

3.450.000.00 0

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

44

2.07.2.07.16. 02

2.07.2.07.16. 02

an sumber daya

Meningkat nya Kemampua n Modal IKM

atkan omzet usaha IKM

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pinjaman Modal bagi IMKM un tuk mendapatk an pinjaman lunak modal usaha tanpa bunga Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperku at jaringan klaster industri

Terlaksana nya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pinjaman Modal bagi IMKM dan meningkatn ya pengembali an pinjaman modal

Meningk atnya efektifita s pemanfa at modal bagi perkemb angan usaha

270 IKM

Terlaksana nya Pelatihan Desain Alas Kaki, Temu Usaha Sentra IKM Alas kaki di Kelurahan Surodinawa n, IKM Kota dan Bantuan Sarana Promosi

Bertamb ahnya jumlah produk baru dan jaringan bisnis IKM

180 IKM

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperku at jaringan klaster industri

Pelatihan Industri Kecil Pemula Dalam Rangka Penumbuh kan Wira Usaha Baru

Peningka tan jumlah wira usaha baru

120 Orang Pengrajin IMKM Pemula

50 IKM, 20 IKM, 50 IKM, 20 IKM

50 IKM

50.000.000

50.000.000

472.901.000

50 IKM, 20 IKM, 50 IKM, 20 IKM

525.000.000

100 IKM

200.000.000

100 IKM

200.000.000

100 IKM

200.000.000

-

20 IKM

50.000.000

50 IKM

50.000.000

50 IKM

50.000.000

50 IKM

50.000.000

Juml ah IKM yang men dapa tkan pinja man mod al seba nyak 560 oran g Moni torin g dan Evalu asi pene rima mod al

750.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

250.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

45 bagi IMK M

2.07.2.07.16. 02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperku at jaringan klaster industri

Sosialisasi dan Fasilitasi Merek Produk IKM

Bertamb ahnya jumlah merek yang terdaftar secara resmi

IKM yang membut uhkan merek produk sebanyak 60 Orang

-

-

15 IKM

75.000.000

50 IKM, 20 IKM, 50 IKM, 20 IKM

400.000.000

20 IKM

50.000.000

50 IKM, 20 IKM, 50 IKM, 20 IKM

400.000.000

20 IKM

50.000.000

50 IKM, 20 IKM, 50 IKM, 20 IKM

400.000.000

20 IKM

50.000.000

Meni ngka tnya Ketra mpil an Peng rajin IKM , Kem amp uan dan peni ngka tan desai n prod uk IKM Berta mba hnya Wira Usah a baru dan men gura ngi angk a kemi skina n

2.197.901.00 0

200.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

46 15 IKM

2.07.2.07.16. 03

2.07.2.07.16. 04

Penyusuna n kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah

75.000.000

15 IKM

75.000.000

15 IKM

75.000.000

Berta mba hnya prod uk IKM yang mem iliki mere k dan Kem asan prod uk seba nyak 40 mere k

300.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

47 2.07.2.07.16. 06

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

2.07.2.07.17

Program Peningkata n Kemampua n Teknologi Industri Pembinaan kemampua n teknologi industri

2.07.2.07.17. 01

Terlaksana nyan Temu Usaha IKM dengan pihak Bayer/ Eksportir, Suplier dan Terjalinnya Kerjasama Kemitraan kerja IKM dengan Buyers/eks portir, Supliers

Kemudah an dalam pengada an bahan baku dan bertamb ahnya omzet usaha IKM

353 IKM

60 IKM

Terlaksana nya pelatihan IKM Batik, Makanan dan Minuman dan Alas Kaki

Penerapa n teknologi industri sesuai kebutuha n IKM

- 100 Orang IKM Batik dan 100 Orang IKM Mamin dan 100 Orang IKM AlasKaki

20 IKM, 20 IKM,20 IKM

Terlaksana nya pelatihan IKM dengan menggunak an peralatan yang lebih

Pemanfa atan peralatan yang lebih modern oleh IKM

- 5 KUB IKM AlasKaki

-

60 IKM 50.000.000

267.165.000, 00

-

50.000.000

20 IKM, 20 IKM,20 IKM

300.000.000

20 IKM

50.000.000

60 IKM

100.000.000

20 IKM, 20 IKM, 20 IKM

290.000.000

20 IKM

50.000.000

60 IKM

100.000.000

20 IKM, 20 IKM, 20 IKM

290.000.000

20 IKM

50.000.000

60 IKM

100.000.000

20 IKM, 20 IKM, 20 IKM

300.000.000

20 IKM

50.000.000

Terja linny a hubu ngan kerja sama antar a IKM deng an Buye rs/Ek sport ir, Supli er

Meni ngka tnya Kuali tas dan peni ngka tan desai n prod uk IKM Meni ngka tnya Kapa sitas prod uk IKM Alas

250.000.000

1.447.165.00 0

200.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

48 maju

Terlaksana nya Pelatihan Diversifikas i Produk Batik dan Study Banding ke Daerah yang lebih maju Terlaksana nya Pelatihan Manajeme n Usaha

2.07.2.07.18

2.07.2.07.18. 01

Program Penataan Struktur Industri Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir

Kaki

Bertamb ahnya jumlah varian/je nis produk batik Kota Mojokert o

- 58 Orang IKM Batik

Penerapa n manajem en usaha secara profesion al oleh IKM

- 100 Orang IKM Kota Mojokert o

20 IKM

100.000.000

20 IKM

170.000.000

20 IKM

175.000.000

20 IKM

175.000.000

20 IKM

175.000.000

Meni ngka tnya diver sifika si Prod uk Batik

695.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

20 IKM

50.000.000

20 IKM

75.000.000

20 IKM

75.000.000

20 IKM

75.000.000

Meni ngka tnya Kem amp uan Peng usah a dala m men gelol a usah anya

275.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

49 2.07.2.07.18. 02

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Terlaksana nya Identifikasi dan Penataan Kelembaga an Sentra Industri Mikro Kecil Dan Menengah

2.07.2.07.18. 02

Penyusuna n Naskah Rancangan Rencana Pengemban gan Perwilayah an IKM Kota Mojokerto

Terlaksana nya penyusuna n Naskah Rancangan Rencana Pengemban gan Perwilayah an IKM Kota Mojokerto

2.07.2.07.18. 03

Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

Terlasanan ya Penataan dan Pengusulan Penghargaa n Untuk Jasa Kepelopora n Upakarti pada Usaha Industri

Meningk atnya pemanfa atan lembaga (KUB) dalam menduku ng kemajua n usaha IKM Adanya rancanga n rencana pengemb angan perwilaya han IKM Kota Mojokert o

- 200 Orang IKM Kota Mojokert o dan 40 orang IKM Produk unggulan

2 KUB

69.770.000

Terlaksan anya penyusun an Naskah Rancanga n PERDA Rencana Pengemb angan Perwilaya han IKM Kota Mojokert o

1 Dokum en

119.370.000

Teridenti fikasinya IKM yang berhak mendapa tkan pengharg aan untuk Jasa Kepelopo ran Upakarti pada usaha industri

- 4 orang pengusah a Industri

-

25%

1 IKM

100.000.000

50.000.000

2 KUB

25%

1 IKM

100.000.000

350.000.000

50.000.000

2 KUB

25%

1 IKM

100.000.000

350.000.000

50.000.000

2 KUB

100 %

1 IKM

100.000.000

Terb entu knya KUB Sentr a IKM

350.000.000

Ters usun nya PERD A Peng emb anga n Perw ilaya han IKM Kota Mojo kerto Meni ngka tnya pene rima Peng harg aan Upak arti jasa kepel opor an

50.000.000

300.000.000

1.150.000.00 0.000

200.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

50 2.07.2.07.19

Program Pengemban gan sentrasentra industri potensial

2.07.2.07.19. 02

penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Pengemban gan dan Up dating Website Profil Produk Unggulan Mojokerto dan Updating Data Industri Adanya Sarana Neon Box dan Rak Display di sentrasentra IKM

adanya data website dan data industri yang diperbar ui

Peningka tan sarana promosi

Ada 100 IKM yang membut uhkan Sarana Neon Box dan Rak Display di 5 sentra

12 IKM

Terlaksana nya Penyusuna n Profil Sentra IKM Kota Mojokerto berbasis Internet

adanya profil sentra IKM Kota Mojokert o berbasis internet

Tersedia nya data profil IKM berbasis internet

600 Buku

150.000.000

30 IKM

200 buku

300.000.000

75.000.000

30 IKM

300.000.000

500 buku

75.000.000

30 IKM

150.000.000

500 buku

75.000.000

100 %

150.000.000

100 %

75.000.000

Terla ksan anya Pem beria n Sara na Neon Box dan Rak Displ ay di sentr asentr a IKM Profil Indus tri IKM di kenal masy arak at mela lui duni a maya (inte rnet)

1.050.000.00 0

300.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

51 Liaflet Produk Unggulan Kota Mojokerto

Pemanfa atan leaflet sebagai sarana promosi IKM dan Kota Mojokert o

Adanya Sarana WEBset bagi IKM dalam rangka promosi produk IKM

Meningk atnya pemanfa atan website oleh IKM dalam rangka mempro mosikan produkny a

Tersedia nya lieflet produk unggulan Kota Mojokert o

4000 lb

71.204.000 Tersajiny a Data Potensi Industri akurat yang dapat diakses masyarak at

4000 lb

10.000.000

4000 lb

10.000.000

4000 lb

10.000.000

20 IKM

100.000.000

20 IKM

75.000.000

20 IKM

75.000.000

100 %

20 IKM

10.000.000

75.000.000

Prod uk ungg ulan IKM Kota Mojo kerto di kenal masy arak at luas Data Pote nsi Indus tri Kota Mojo kerto dpt di akses mela lui Jarin gan Inter net

40.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

396.204.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

52 Terlaksana nya Bintek Pemanfaat an Webset bagi IKM

Meningk atnya jumlah IKM yang menerap kan materi bintek pemanfa atan website

Terlaksan anya Bintek Pemanfa atann webset 120 IKM

20 IKM

100.000.000

Terlaksana nya Penguatan Produk Unggulan Kota Mojokerto

Teridenti fikasinya selera/ke butuhan pasar sebagai bahan perbaika n produk

Terlaksan anya Uji Pasar Produk IKM Alas Kaki 4 kali

25%

177.884.800

20 IKM

50%

100.000.000

200.000.000

20 IKM

75%

100.000.000

200.000.000

20 IKM

100 %

100.000.000

200.000.000

Peng etah uan Peng usah a IKM Kota Mojo kerto meni ngka t dala m rang ka mem asark an prod ukny a mela lui Jarin gan Inter net Prod uk ungg ulan IKM Kota Mojo kerto di kenal masy arak at luas

400.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

777.884.800

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

53 Pemahama n Produk Unggulan Kota Mojokerto

Administras i Dana DAK

Meningk atnya pemaha man masyarak at terhadap produk Kota Mojokert o Pemanfa atan dana DAK berjalan dengan lancar

Terlaksan anya Karnaval

Pembang unan UPT Alas Kaki, ruang uji lab dan peralatan nya dan pengelol aannya

-

1 paket

35.000.000

1 pake t

35.000.000

1 gedung

22.115.200

1 gedu ng

50.000.000

1 pake t

50.000.000

100.000.000

1 pake t

50.000.000

100.000.000

Masy arak at Kota Mojo kerto Cinta Prod uk Daer ah Kuali tas Prod uk Alas Kaki Meni ngka t sesu ai deng an stan dart

170.000.000

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto

272.115.200

Kabid Perind ustrian

Kota Mojok erto