REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

2010-2015

BAB I Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan

jangka

menengah

daerah

terdiri

atas

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra - SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA),

sedangkan

penyusunan Renstra - SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

merupakan

unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra

SKPD,

penyusunan

rancangan

Renstra

SKPD,

penyusunan

rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD.

1|


2010-2015

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi saat ini telah memiliki dokumen Renstra – SKPD 2011 – 2015. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Tahun 2011-2015 Kabupaten Banyuwangi merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banyuwangi

yang

berkedudukan

sebagai

dokumen

perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun ke depan. Renstra ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang

ingin

dicapai

Pertambangan

oleh

Dinas

Kabupaten

Perindustrian,

Banyuwangi

Perdagangan

dalam

dan

penyelenggaraan

pembangunan daerah 5 (lima) ke depan dengan fokus utama pelayanan adalah

menggerakkan

ekonomi

rakyat,

percepatan

pembangunan,

peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil dari review terhadap dokumen Renstra – SKPD yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renstra – SKPD khususnya pada indikator target capaian kinerja dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi B. MAKSUD DAN TUJUAN Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 ini disusun dengan

maksud

untuk

memberikan

arah

terhadap

operasional

perencanaan, rencana kerja, kebijakan dan program satuan kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan pada rencana kerja tahunan sampai dengan tahun 2015. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015.

2|


2010-2015

C. LANDASAN HUKUM Penyusunan

Revisi

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan dan Pertambangan Tahun 2011-2015 ini merujuk pada : 1)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

2)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

3)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

4)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

5)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014,

6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

7)

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

8)

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 151/MIND/PER/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2015,

9)

Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 03/MDAG/PER/1/2010 TentangRencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2015,

10)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2015,

11)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, dan

12)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 Kabupaten Banyuwangi.

3|


2010-2015

D. KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA SKPD TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Rencana

strategis

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pertambangan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Diagaram1 : Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Terhadap Dokumen RPJMD(1)

KEPALA DAERAH

VISI dan MISI TUJUAN dan SASARAN

KEPALA DISPERINDAGTAM

VISI dan MISI

TUJUAN dan SASARAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS

(1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahTahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4|


2010-2015

Diagram 2 : Kedudukan Dan Peranan Ranstra Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya(2)

Pedoman

RPJM NASIONAL (5 Tahun)

RPJP NASIONAL (20 Tahun) Acuan

Memperhatikan Acuan

RPJP PROVINSI (20 Tahun)

RPJMD PROVINSI ( 5 Tahun ) Acuan

Memperhatikan

RPJMD KABUPATEN (5 Tahun)

Pedoman

RKPD KABUPATEN (1 Tahun) Pedoman

RKP P

RPJP KABUPATEN (20 Tahun)

Input

RANCANGAN RENSTRA SKPD

RENSTRA SKPD ( 5 Tahun)

Acuan

Input

RENJA SKPD (1 Tahun)

RAPBD KABUPATEN (1 Tahun)

(2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5|


2010-2015

E. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

Penulisan

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, maksud dan tujuan, landasar hukum dan sistematika penyusunan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja SKPD yang telah

dihasilkan

melalui

pelaksanaan

Renstra

periode

sebelumnya, dan mengulas peluang dan tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD. BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat

permasalahan

-

permasalahan

pelayanan

SKPD,

telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu - isu strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan kondisi yang diharapkan. BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN

Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait dengan Pembagian Urusan dan Rencana Strategis Kementerian Yang Melekat

Pada

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat

indikator

kinerja

SKPD

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2011-2015. BAB VII

PENUTUP

6|


2010-2015

BAB II GAMBARAN PELAYANAN A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pertambangan

merupakan pemekaran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan

Pertambangan

Kabupaten

Banyuwangi

adalah:

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

3.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perindustrian,

perdagangan dan pertambangan. 4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahi : 2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 2.3. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Bidang Perindustrian, membawahi : 3.1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil hutan 7|


2010-2015

3.2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tektil dan Aneka 4. Bidang Perdagangan, membawahi : 4.1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri 4.2. Seksi Perdagangan Luar Negeri 5. Bidang Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen, membawahi : 5.1. Seksi Standarisasi dan HAKI 5.2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian 6. Bidang Pertambangan, membawahi : 6.1. Seksi Pertambangan Umum dan Energi 6.2. Seksi Pengolahan Air Dalam Tanah 7. UPTD 8. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur

organisasi

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pertambangan Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Bagan 1 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

Sub Bag Adm Umum dan Kepegawaian

BIDANG PERINDUSTRIAN

BIDANG PERDAGANGAN

1. Seksi Industri, Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan

BIDANG STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Seksi Standarisasi dan HAKI 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

Sub Bag Penyusunan Program

BIDANG PERTAMBANGAN 1. Seksi Pertambangan Umum dan Energi 2. Seksi Pengolahan Air Dalam Tanah

8|


2010-2015

Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

2.

Melaksanakan program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

3.

Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

4.

Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

5.

Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan.

6.

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan.

7.

Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.

8.

Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.

9.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi : 1. Pengelolaan keuangan

dan dan

pelayanan

administrasi

perlengkapan

untuk

umum,

mendukung

kepegawaian, kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

9|


2010-2015

2. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas. 3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tugas dari seorang Sekretaris adalah : 1. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas. 2. Menyelenggarakan administradi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas. 4. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. 5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. 6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier. 7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok di bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil, aneka, kimia, agro, dan hasil hutan serta monitoring dan pelaporan industri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perindustrian memiliki fungsi : 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perindustrian. 2. Penyusunan petunjuk / pedoman teknis untuk pertimbangan teknis perijinan kegiatan usaha dibidang perindustrian. 3. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha bidang perindustrian. 4. Pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, diversifikasi produksi dan inovasi teknologi industri. 10 |


2010-2015

5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang industri. 6. Analisis iklim usaha bidang perindustrian. 7. Fasilitasi peningkatan kerjasama usaha dengan dunia usaha industri. 8. Fasilitasi penyertaan modal bagi industri. 9. Penyusunan

laporan

pelaksanaan

program

kegiatan

bidang

perindustrian. 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana Bidang Perindustrian sesuai rencana kerja.

2.

Memberikan petunjuk / pedoman teknis terkait pertimbangan teknis perijinan kegiatan usaha di bidang perindustrian.

3.

Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi bidang perindustrian.

4.

Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, diversifikasi produksi, dan inovasi teknologi industri.

5.

Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan bidang industri.

6.

Menganalisa iklim usaha bidang industri.

7.

Melaksanakan fasilitasi peningkatan kerjasama usaha dengan usaha dunia industri.

8.

Melaksanakan fasilitasi penyertaan modal bagi industri.

9.

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir.

10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Bidang Perdagangan Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokokdi bidang bina usaha dan

sarana

perdagangan,

pendaftaran

perusahaan,

pengadaan,

penyaluran, ekspor dan impor. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan petunjuk / pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis dan pedoman kegiatan usaha perdagangan.

11 |


2.

Pemberian

bimbingan

teknis

pembinaan

dan

2010-2015

pengembangan

bimbingan sarana dan usaha perdagangan, ekspor dan impor, serta penyaluran barang kebutuhan pokok dan beberapa barang penting lainnya. 3.

Pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan.

4.

Pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perdagangan.

5.

Pemberian rekomendasi kegiatan ekspor dan impor.

6.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan.

7.

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan.

8.

Pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perdagangan.

9.

Analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan.

10. Penyusunan rencana dan program, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dan konfirmasi mengenai promosi dan kegiatan pameran dagang dalam dan luar negeri. 11. Penyusunan, pengembangan serta pematauan dan evaluasi serta konfirmasi mengenai kegiatan kemitraan usahaan dan kewirausahaan. 12. Penyusunan rencana dan program, bimbingan dan petunjuk teknis penyuluhan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi serta konfirmasi mengenai kegiatan pelayanan informasi bisnis. 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana Bidang Perdagangan sesuai dengan rencana kerja dinas.

2.

Menyusun petunjuk / pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis dan pedoman kegiatan usaha perdagangan.

3.

Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan sarana dan usaha perdagangan, eksport dan impor, serta penyaluran barang kebutuhan pokok dan beberapa barang penting lainnya.

12 |


4.

2010-2015

Melaksanakan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan.

5.

Memberikan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perdagangan.

6.

Memberi rekomendasi kegiatan ekspor impor.

7.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan.

8.

Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan.

9.

Melaksanakan bimbingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perdagangan.

10. Menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan. 11. Menyusun rencana dan program, pemberian bimbingan, petunjuk teknis dan konfirmasi mengenai promosi dan kegiatan pameran dagang dalam dan luar negeri. 12. Menyusun pengembangan, pemantauan, evaluasi dan konfirmasi mengenai kegiatan kemitraan usaha dan kewirausahaan. 13. Menyusun rencana dan program, bimbingan dan penyuluhan,

pengembangan,

pemantauan

dan

petunjuk teknis evaluasi

serta

konfirmasi mengenai kegiatan pelayanan informasi bisnis. 14. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. 15. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. 16. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Bidang standarisasi dan perlindungan konsumen mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, fasilitasi dan pengembangan Strandarisasi, Hak Atas

Kekayaan

Intelektual

(HKI),

Perlindungan

konsumen

dan

kemetrologian. Selain itu juga menyiapkan bahan perencanaandan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis kegiatan advokasi, mediasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengawasan barang beredar dan jasa.

13 |


2010-2015

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang standarisasi, HKI dan perlindungan konsumen.

2.

Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis mengenai standarisasi, HKI dan mutu barang.

3.

Penyusunan bahan konfirmasi mengenai standarisasi, HKI dan mutu barang.

4.

Pemberian bimbingan teknis, pembinaan penyusunan pedoman terkait standarisasi, HKI dan kegiatan perlindungan konsumen.

5.

Pemantauan, pengawasan barang beredar dan jasa serta evaluasi penerapan standarisasi, HKI, dan kegiatan perlindungan konsumen.

6.

Fasilitas peningkatan kerjasama dengan institusi atau lembaga akreditasi dan HKI serta metrologi.

7.

Pelaksanaan

tera

ulang

alat-alat

ukur,

takar,

timbang

dan

perlengakapannya (UTTP). 8.

Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sesuai rencana kerja Dinas.

2.

Menyusun petunjuk / pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis serta pedoman pembinaan kegiatan bidang standarisasi dan perlindungan konsumen.

3.

Memberikan bimbingan teknis pembinaan mengenai standarisasi, HKI dan perlindungan konsumen.

4.

Menyusun

bahan

konfirmasi

mengenai

standarisasi,

HKI

dan

Perlindungan konsumen. 5.

Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan penyusunan pedoman terkait standarisasi HKI dan perlindungan konsumen.

6.

Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi penerapan standarisasi, HKI dan kegiatan perlindungan konsumen.

14 |


7.

2010-2015

Melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan Institusi / Lembaga Akreditasi dan HKI serta Metrologi.

8.

Melaksanakan pengujian alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP).

9.

Mengkordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung.

10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. 11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bidang Pertambangan Bidang Pertambangan mempunyai tugas pokok di bidang pertambangan umum dan energi, pengolahan air dalam tanah serta monitoring dan pelaporan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pertambangan mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pertambangan.

2.

Penyusunan petunjuk atau pedoman teknis pemetaan, pemanfaatan, konservasi kegiatan usaha bidang pertambangan umum dan energi serta pengolahan air dalam tanah.

3.

Penyusunan

petunjuk

atau

pedoman

teknis

dan

penyiapan

pertimbangan teknis dan perizinan serta pedoman kegiatan usaha bidang pertambangan umum dan energi serta pengolahan air dalam tanah. 4.

Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang pertambangan dan energi serta pengolahan dalam tanah.

5.

Pembinaaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pertambangan umum dan energi serta pengolahan air dalam tanah.

6.

Analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama usaha dengan dunia usaha di bidang pertambangan umum dan energi serta pengolahan air dalam tanah.

15 |


7.

2010-2015

Fasilitasi di bidang pertambangan dan energi serta pengolahan air dalam tanah.

8.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Kepala Bidang Pertambangan mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana bidang pertambangan sesuai dengan rencana kerja dinas. 2. Menyusun petunjuk / pedoman teknis pemetaan, pemanfaatan, konservasi kegiatan usaha bidang pertambangan umum dan energi serta pengolahan air dalam tanah. 2. Menyusun petunjuk / pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis perizinan serta pedoman kegiatan usaha pertambangan umum dan energi serta pengolahan air dalam tanah. 3. Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang pertambangan umum dan energi serta pengolahan air dalam tanah. 4. Melaksanakan

pembinaan,

pemantauan,

dan

evaluasi

kegiatan

pertambangan umum, energi dan pengolahan air dalam tanah. 5. Melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha pertambangan, energi dan pengolahan air dalam tanah. 6. Melaksanakan fasilitasi kegiatan usaha dibidang pertambangan umum dan energi serta pengolahan air dalam tanah. 7. Mengkordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung. 8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir. 9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. B. SUMBER DAYA SKPD Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pertambangan

yang

terbentuk dari pemekaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memiliki jumlah personil yang sangat minim karena personil yang ada sebelumnya harus dibagi dengan Dinas Koperasi dan

16 |


2010-2015

UMKM serta baru memiliki personil yang menduduki jabatan setelah ada pelantikan pada tanggal 5 September 2011. Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah STATUS PEGAWAI

JUMLAH

RASIO

23 orang

85%

4 orang

15%

Pegawai Negeri Sipil / PNS Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS Honorer

-

Total

KETERANGAN

-

27 orang

100%

Grafik 1 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah 25

PNS = 23 orang

20

CPNS = 4 orang

15

HONORER = 0 orang

10 5 0 PNS

CPNS

HONORER

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan GOLONGAN

PNS

CPNS

HONORER

Golongan IV

4

-

-

Golongan III

16

3

-

Golongan II

3

1

-

Golongan I

-

-

-

23

4

-

Total

KETERANGAN

17 |


2010-2015

Grafik 2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Golongan IV

CPNS = 4 orang PNS = 23 orang

Golongan III

Golongan II

Golongan I

Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural ESELON

JUMLAH

KETERANGAN

Eselon II.B

1

-

Eselon III / A+B

4

-

Eselon IV.A

11

-

Total

16

-

Grafik 3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon IV/A = 11 orang Eselon IV/A

Eselon III (A dan B) = 4 orang Eselon II/B = 1 orang

Eselon III (A dan B) Eselon II/B 0

5

10

15

18 |


2010-2015

Tabel 4 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH

Strata-2 / S.2

3

Strata-1 / S.1

19

SMA / sederajat

5

SMP / sederajat

-

SD / sederajat

-

Total

KETERANGAN

27

Grafik 3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

5

3

STRATA-2 = 3 orang STRATA-1 = 19 orang SMA/sederajat = 5 orang

19

Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas pembinaan yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pembinaan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas pembina yang diinginkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan uraian tugas masingmasing. 2. Adanya tindak lanjut analisis jabatan. 3. Disiplin pegawai semakin mantap. 4. Pembinaan dan bimbingan teknis dilaksanakan secara intensif, berkesinambungan dan tepat sasaran. 5. Timbul dorongan / motivasi pada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

19 |


2010-2015

C. KINERJA PELAYANAN SKPD Pada tahun 2005 – 2009 stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Banyuwangi masih relatif stabil. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2005 sebesar 4,58 % menjadi 5,59 pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 6,04 % pada tahun 2009. Untuk Produk Domistik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga konstan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2005 sebesar 8,39 trilyun rupiah meningkat menjadi 9,3 trilyun rupiah tahun 2007 dan menjadi 10,37 trilyun rupiah pada tahun 2009 dan 11,02 trilyun pada tahun 2010. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 20,72 trilyun tahun 2009 meningkat menjadi 23,56 trilyun pada tahun 2010. Kondisi ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sejak tahun 2005, kondisi ini terus meningkat sampai tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi berada di atas 5 persen. Pada tahun 2008 di Kabupaten Banyuwangi juga terkena imbas sehingga pertumbuhan ekonomi sedikit melambat dan hanya mencapai 5,49 persen tahun 2008 dari sebelumnya sebesar 5,42 persen. Stabilitas ini menjadi argumentasi proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,06 persen di tahun 2010. a. Bidang Perindustrian Kinerja sektor perindustrian apabila dilihat dari kontribusi terhadap PDRB atas dasar nilai berlaku tahun 2008 sebesar 5,48% dan pada tahun 2010 sebesar 5,40 %. Secara nominal rupiah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi secara prosentasi kontribusi peningkatannya masih kalah pesat dengan beberapa sektor lainnya sehingga terjadi penurunan. Berdasarkan data tahun 2010 seluruh jumlah industri di Kabupaten Banyuwangi tercatat mencapai 15.076 Unit Usaha baik industri besar, industri menengah, industri kecil maupun industri rumah tangga, dengan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 72.488 orang dan nilai investasi mencapai Rp.204,8 Milyar dengan nilai produksi mencapai Rp. 958,9 Milyar serta omzet sebesar Rp. 1.765,25 Milyar.

20 |


2010-2015

Pelayanan di bidang perindustrian lebih banyak kepada pembinaan, pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam pengembangan

usaha

termasuk

penumbuhan

wirausaha

baru.

Pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha, peningkatan keterampilan, peningkatan teknologi sampai pada pembinaan promosi dan pemasaran. Untuk fasilitasi yang diberikan antara lain fasilitasi kerjasama

kemitraan,

fasilitasi

akses

permodalan,

fasilitasi

pengembangan teknologi, desain dan kemasan sampai dengan fasilitasi

promosi

dan

pemasaran.

Sedangkan

pendampingan

dilakukan agar proses pembinaan dan fasilitasi bisa berjalan secara efektif dan berkesinambungan. b. Bidang Perdagangan Kinerja sektor perdagangan dilihat dari kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mengalami sedikit kenaikan dari 27,27% tahun 2008 menjadi 27,53% tahun 2010. Khusus untuk sub sektor perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan dari 24,19% tahun 2008 menjadi 24,34% tahun 2010. Potensi perdagangan di Kabupaten Banyuwangi antara lain : a.). Pusat perbelanjaan / toko modern -

Minimarket : 58 outlet ( Indomart 47, Alfamart 11 ). Yang belum ijin 12 outlet ( Indomart 7, Alfamart 5 )

-

Supermarket: 8 outlet.

-

Jumlah toko modern yang sudah ijin 66 outlet.

b). Pasar tradisional jumlahnya 25 buah. c). Jumlah distributor pupuk bersubsidi 8 Distributor. d). Jumlah kelompok Pedagang pupuk 24 kelompok (pedagang pupuk formal). e). Jumlah Eksportir Banyuwangi ± 35 Eksportir. f).

Jumlah Importir Banyuwangi ± 12 importir.

g). Jumlah pasar tradisional yang sudah direvitalisasi. -

Pasar Bajulmati tahun 2009 jumlah dana Rp. 1 Milyar(APBN TP).

-

Pasar Sarongan tahun 2009 jumlah dana Rp. 1 Milyar(APBN TP).

-

Pasar Sempu tahun 2011 Jumlah dana Rp. 1 M (APBN TP).

21 |


2010-2015

Adapun layanan yang diberikan di bidang perdagangan antara lain adalah pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang mulai dari Pedagang Kaki Lima sampai dengan pedagang ekspor-impor, monitoring dan updating data harga bahan pokok, monitoring arus perdagangan baik ekspor – impor maupun antar daerah, fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal, serta penerbitan SKA untuk produk ekspor. c. Bidang Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Kegiatan yang banyak dilakukan terkait Standarisasi dan Perlindungan Konsumen antara lain : 

Pengawasan 46 Jenis barang elektronika dan keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika wajib mencantumkan label pada barang dalam Bahasa Indonesia.



Pengawasan 8 Jenis barang sarana bahan bangunan wajib mencantumkan label dalam bahasa indonesia.



Pengawasan 24 Jenis barang keperluan kendaraan bermotor wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.



Pengawasan 82 Jenis barang yang telah diberlakukan SNI wajib.



Pengawasan 44 Jenis barang yang elektronika dan keperluan rumah tangga wajib pada kartu garansi dan petunjuk manual menggunakan Bahasa Indonesia.



Pengawasan barang

produksi Luar Negri harus ada surat

Pendaftaran Barang ( SPB ) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB), sedangkan produksi dalam negri haruis ada Nomor Regrestrasi Produk (NRP) dari Kementrian Perdagangan RI. 

Pengawasan Pelaksanaan Sidang tera Ulang, untuk tahun 2011 telah disyahkan sebanyak 46.128 UTTP.



Pengawasan distribusi Pupuk bersubsidi ke Distributor dan pengecek Pupuk, untuk pupuk Kaltim ada 8 distributor dan 560 Pengecer, pupuk Petrokimia gersik 4 Distributor dan 153 Pengecer.



Ruang lingkup pengawasan lainnya antara lain : 1.

Standar

4. Layanan Purna Jual

2.

Label

5. Cara Menjual

3.

Klausula Baku

6. Cara Beriklan

22 |




2010-2015

Menfasilitasi pengurusan perlindungan HAKI seperti hak merk, hak cipta dan hak paten



Memfasilitasi uji standarisasi terhadap produk hasil industri untuk mengetahui standar yang digunakan



Memfasilitasi sertifikasi halal atas produk makanan dan minuman IKM.



Pembinaan standarisasi proses produksi.

d. Pertambangan Kinerja sektor pertambangan apabila dilihat dari kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku terjadi peningkatan yang cukup baik yaitu dari sebesar 4,22% tahun 2008 menjadi 4,57% tahun 2010. Hal ini terjadi karena meningkatnya kontribusi dari sub sektor penggalian, khususnya galian C dan pertambangan rakyat. Akan tetapi disayangkan bahwa seluruh aktifitas usaha penggalian rakyat tersebut tidak memiliki ijin dan berpotensi tinggi merusak lingkungan. Oleh karena

itu

diperlukan

penanganan

khusus

selama

periode

perencanaan 2011 – 2015. Adapun potensi yang ada antara lain : 

Potensi bahan galian C tersebar hampir di setiap Kecamatan seKabupaten Banyuwangi.



Pemanfaatan kegiatan usaha pertambangan galian C banyak dijumpai di Kecamatan Songgon, Srono, Singojuruh, Glenmore, Purwoharjo dan Wongsorejo.



Potensi tambang emas yang cukup besar di wilayah Kecamatan Pesanggaran.



Potensi pemanfaatan air bawah tanah sebagai sumber air bersih tetapi perlu dikelola dengan baik agar bisa menjadi sumber PAD dan tidak berpotensi merusak lingkungan.



Potensi energi khususnya untuk energi baru terbarukan sangat besar, baik dari alam seperti tenaga surya, mikro hidro dll sampai dengan potensi energi yang bersumber dari limbah produksi seperti biogas, biomassa dll.

23 |


2010-2015

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teridentifikasi sejumlah faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pertambangan

Kabupaten

Banyuwangi, yakni sebagai berikut : 2.1. Faktor Penghambat yang Menjadi Tantangan Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan perindustrian, perdagangan dan pertambangan di periode sebelumnya namun dirasakan belum tumbuh seperti yang diharapkan. Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan menjadi tantangan di tahun 2011-2015. Tantangan tersebut dipaparkan sebagai berikut : 

Struktur

sektor

perindustrian,

perdagangan

dan

pertambangan masih belum kuat. 

Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong, jumlah dan kemampuannya masih terbatas dan sama halnya dengan kemampuan produksi barang setengah jadi dan komponen, sehingga ketergantungan impor masih tetap tinggi.



Masih terbatasnya populasi berteknologi tinggi.



Kapasitas produksi masih belum optimal.



Penurunan kinerja dan produktifitas akibat terpaan krisis global.



Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal.



Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal.



Terganggunya penguasaan pasar domestik (khususnya akibat beredarnya produk larang edar).



Belum terbentuknya BPSK dan LPKSM.



Masih rendahnya tertib niaga.



Ketergantungan

ekspor

pada

beberapa

komoditi

dan

beberapa negara tujuan.

24 |




2010-2015

Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan industri dan perdagangan dalam / luar negeri.



Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar.



Minimnya pelaku usaha yang melindungi usahanya dengan sertifikasi HKI



Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, listrik, pasokan gas).



Birokrasi yang belum pro-bisnis.



Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan).



Masalah perburuhan.



Masalah kepastian hukum.



Suku bunga perbankan yang masih tinggi.



Ketentuan limbah yang sering kali menyulitkan dunia usaha.



Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.



Belum

tersedianya

pemerintah

untuk

perbankan

yang

pembangunan

khusus

industri

ditunjuk

per

sektor

(misalnya: bank khusus untuk agro, untuk industri, untuk migas, untuk IKM, dan lain sebagainya), dengan tingkat bunga kompetitif. 

Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dari balai riset industri dalam negeri.



Masih rendahnya konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2010 baru menyumbangkan 4,74%

(BAPPEDA, Banyuwangi Dalam

Angka 2011). Angka tersebut merupakan gabungan antara Bidang Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Bidang Lapangan Usaha Listrik, Gas dan Air Bersih 

Kelembagaan penyelenggara urusan energi dan sumber daya mineral

belum

memadai

(bentuk

instansi,

peralatan

pendukung dan sumber daya manusia); 

Regulasi yang ada belum memadai dan perlu penyesuaian dengan Peraturan Perundangan Yang baru.

25 |




Kurangnya

pengawasan

dan

penertiban

2010-2015

pengusahaan

kegiatan pertambangan; 

Pemahaman masyarakat terhadap Good Mining Practice masih rendah;



Pengusahaan ketenagalistrikan baru terbarukan memerlukan biaya yang besar;



Banyaknya pihak yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan pertambangan.

2.2. Faktor Pendorong : Penguatan pembangunan ekonomi

diarahkan kedalam

upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada dengan

mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan

pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitaskan upayaupaya peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi lokal yang mempuyai dampak yang luas (multiple effect) seperti sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, karena sektorsektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah serta mempunyai

kemampuan

dalam

menyerap tenaga kerja yang besar. Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi sangat strategis dalam menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengawasan, pengembangan

pemantauan, terhadap

evaluasi, pelaku

pembinaan sektor

fasilitas

Perindustrian,

Perdagangan dan Pertambangan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam

mewujudkan

peningkatan

pertumbuhan

perekonomian tersebut perlu dukungan birokrasi terkait dengan

26 |


2010-2015

peningkatan pelayanan publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar bisa efektif dan efesien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparat agar tercapai suatu birokrasi yang konduktif dalam upaya fasilitas layanan publik yang baik agar tercipta iklim konduktif yang dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekonomi. Adapun kondisi yang menjadi faktor pendorongnya adalah : 1. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. 2. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten.

27 |


2010-2015

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A.

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI

PELAYANAN SKPD Dalam rangka menentukan keberhasilan tugas dan fungsi pelayanan SKPD maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat melalui pendekatan analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunites dan Threats) sebagai media untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. Analisis SWOT yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan atau ancaman (threats) secara bersama-sama. Jadi hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dikemudian hari. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

terhadap

keberhasilan

dapat

diidentifikasi sebagai berikut : 1.

Faktor-faktor Eksternal Faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman

(Threats) Tabel 3.1. Faktor Eksternal Peluang (Opportunities) 1. Adanya dukungan kebijakan

Ancaman ( Threats )

1. Tuntutan masyarakat akan mutu

pemerintah yang mendorong

produk dan pelayanan semakin

terciptanya iklim usaha yang lebih

meningkat.

kondusif dan sehat terhadap keberadaan perindustrian, perdagangan dan pertambangan baik dari segi perkuatan permodalan maupun kebijakan lainnya. 2. Meningkatnya kepercayaan

2. Tingkat persaingan yang semakin tajam.

3. Sumber daya alam yang semakin terbatas.

4. Adanya era perdagangan bebas yang membuka pintu masuk produk-produk import sehingga

masyarakat terhadap pelayanan

menambah ketatnya persaingan

Pemerintah.

produk-produk perindustrian,

3. Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

perdagangan dan pertambangan di pasar lokal.

5. Berdirinya pusat-pusat

4. Program peningkatan sumber daya

28 |


2010-2015

aparatur yang baik yang dilakukan

perbelanjaan modern yang

provinsi maupun pusat merupakan

mengancam keberadaan pelaku

peluang yang baik bagi aparat di

usaha tradisional.

daerah untuk meningkatkan

6. Disparitas dan fluktuasi harga

wawasan dan pengetahuan agar

bahan pokok yang cukup tinggi

dapat menunjang pelaksanaan

antar wilayah.

tugas sehari-hari.

7. Masih banyaknya pelaku usaha

5. Adanya kebijakan pemerintah tentang pengendalian impor.

yang tidak tertib niaga dan merugikan konsumen.

6. Banyaknya potensi komoditi unggulan, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat dikembangkan

2.

Faktor-faktor Internal Faktor-faktor internal Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dapat diidentifikasi : Tabel 3.2. Faktor Internal Kekuatan ( Strenght ) 1. Potensi sumberdaya manusia

Kelemahan ( Weakness )

1. Jumlah sumberdaya aparatur

aparatur dengan kualitas yang

pembina yang sangat minim

cukup memadai, berpengalaman

sehingga berpotensi tidak

dan mumpuni di bidangnya

mampu menjangkau seluruh

memudahkan perencanaan dan

wilayah Kabupaten Banyuwangi.

pelaksanaan program yang ada 2. Peningkatan dukungan Sarana dan prasarana aparatur 3. Kebijakan pimpinan yang

2. Keterbatasan alokasi anggaran yang selama ini dikelola untuk pengembangan perekonomian.

3. Kurangnya motivasi dan

terstruktur dan terintegrasi

kedisiplinan sebagian personil

dengan kebijakan pusat maupun

sehingga potensi SDM yang ada

daerah.

tidak dapat dimaksimalkan.

29 |


2010-2015

Dari analisa SWOT diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SKPD baik internal maupun eksternal sebagai berikut : 1. Tuntutan akan peningkatan mutu produk industri dan pelayanan yang terus meningkat. 2. Tingkat persaingan produk lokal yang sangat tinggi ditambah lagi dengan berlakunya era perdagangan bebas yang membuka pintu masuk selebarlebarnya bagi produk-produk asing. 3. Sumberdaya alam yang melimpah namun semakin lama semakin terbatas. 4. Minimnya perilaku tertib niaga bagi para pelaku usaha perdagangan. 5. Minimnya penerapan good manufacturing practices bagi pelaku industri dan good minning practices bagi pelaku usaha pertambangan. 6. Tingginya jumlah unit usaha industri non formal, perdagangan tanpa ijin dan pertambangan ilegal. 7. Rendahnya kontribusi sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi. B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Renstra SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi otomatis merupakan implementasai dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di tingkat teknis. Berdasarkan

Visi

Bupati

Banyuwangi

“Terwujudnya

Masyarakat

Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia” apabila disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka yang perlu dijabarkan lebih lanjut adalah terkait

dengan

kata

kunci

masyarakat

mandiri,

Sejahtera,

Peningkatan

Perekonomian dan Kualitas SDM. Sedangkan

misi

kepala

daerah

yang

dapat

diimplementasikan

berdasarkan tugas dan wewenang SKPD antara lain : 1. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Dengan intisari mewujudkan daya saing ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. 2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan intisari peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

30 |


2010-2015

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan

kedalam

20

konsepsi

dasar

pembangunan

dengan

fokus

pengembangan 2 wajib, 3 unggulan dan 4 penunjang apabila disesuaikan dengan kewenangan SKPD maka dari 20 konsepsi dasar tersebut yang dilaksanakan oleh dinas adalah : 1. Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian 2. Meningkatkan daya saing pelaku usaha berbasis kelompok dan kluster 3. Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah 4. Peningkatan investasi 5. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran 6. Pemberdayaan kelompok masyarakat 7. Pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan 8. Pengembangan jejaring kekuatan ekonomi

C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD Analisis renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian,

keterpaduan,

sinkronisasi,

dan

sinergitas

pencapaian

sasaran

pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra SKPD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya. 1. Program Prioritas Nasional Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan

masyarakat,

diperlukan

sinkronisasi

perencanaan

program

pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat tema pembangunan nasional yakni Percepatan Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah. Pemerintah pusat menetapkan 11 (sebelas) program prioritas sebagai implementasi dari tema pembangunan nasional, yakni : 1) Prioritas 1 :

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2) Prioritas 2 :

Pendidikan

31 |


2010-2015

3) Prioritas 3 :

Kesehatan

4) Prioritas 4 :

Penanggulangan Kemiskinan

5) Prioritas 5 :

Ketahanan Pangan

6) Prioritas 6 :

Infrastruktur

7) Prioritas 7 :

Iklim Investasi dan Iklim Usaha,

8) Prioritas 8 :

Energi

9) Prioritas 9 :

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10) Prioritas 10 :

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca konflik

11) Prioritas 11 :

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Adapun program prioritas yang melekat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi adalah : a) Prioritas 1

:

Reformasi Birokrasi dan Tata kelola

b) Prioritas 4

:

Penanggulangan Kemiskinan

c) Prioritas 7

:

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

d) Prioritas 8

:

Energi

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Nasional

No

PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

(2)

Urusan Perindustrian(3): 1.

REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO  Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa  Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati  Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan  Pengembangan Industri Berbasis Rumput Laut  Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Tembakau, Buah, Kopi, dan Susu

2.

REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH  Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Klaster  Penyebaran dan Pengembangan Industri Kecil Menengah KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL  Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran Industri PROGRAM KEBIJAKAN, IKLIM USAHA, MUTU DAN INDUSTRI HIJAU  Kegiatan Pengembangan Standardisasi Industri dan Manajemen Hak Atas Kekayaan Intelektual.  Kegiatan Pengembangan Lingkungan Industri

3. 4.

(3)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 151/M-IND/PER/12/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010 – 2014

32 |


2010-2015

Urusan Perdagangan (4) : 5.

6.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa serta koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen  Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan Konsumen PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR  Pengembangan database informasi potensi unggulan jenis barang ekspor  Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor/ impor  Pembangunan promosi perdagangan antar daerah dan internasional

7.

PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI  Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha  Pengembangan pasar lelang daerah  Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan  Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk  Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

8.

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN  Pembinaan dan penyuluhan organisasi pedagang kaki lima dan asongan  Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan  Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan  Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

Urusan Pertambangan (5) : 9.

PROGRAM PENGELOLAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI  Penyediaan, Pengelolaan dan konversi energi kelistrikan  Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik  Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik

10.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL BATUBARA PANAS BUMI DAN AIR TANAH  Penyediaan informasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI  Penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi

11.

12.

13.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak, Gas Bumi dan Air Bawah Tanah PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  Pendidikan dan latihan sumberdaya manusia sektor pertambangan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

(4)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/M-DAG/PER/1/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2010-2014

(5)

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 04 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2010-2014

33 |


14.

2010-2015

PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK  Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM

2. Program Prioritas Propinsi Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, terdapat program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, yaitu : Tabel 3.4. Program Provinsi (6) No

PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

(2)

Urusan Perindustrian : 1.

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA SENTRA-SENTRA PRODUKSI  Fasilitasi pengembangan usaha melalui pembinaan di sentra industri  Peningkatan jumlah sentra usaha industri yang dibina Bisnis Development Services (BDS)

2.

PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG GEMA SEJAHTERA  Fasilitasi kebutuhan permodalan kelompok ekonomi produktif dalam pengembangan usaha dan perkuatan keterampilan.  Penguatan Lembaga Kredit Masyarakat bukan Bank dan bukan koperasi bagi industri kecil / menengah. PENANGANAN JALINKESRA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM)  Pelatihan Ketrampilan RTSM dalam berwirausaha bidang industri kerajinan PENGEMBANGAN DESAIN PRODUK  Peningkatan pengetahuan bagi aparatur dan dunia usaha / IKM terhadap desain produk industri PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU INDUSTRI KECIL / MENENGAH DI BIDANG AGRO KIMIA  Peningkatan penumbuhan wirausaha baru IKM agro PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN  Pendidikan dan latihan ketrampilan desain industri kecil PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KEMASAN  Pembinaan pada Industri Makanan dan Minuman PENGEMBANGAN STANDARISASI DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) INDUSTRI  Diselenggarakannya konvensi produktivitas, bimbingan dan sertifikasi ISO 9001:2008 pada Industri Kecil / Menengah

3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

(6)

PAMERAN MEBEL DAN PRODUK KAYU  Pameran untuk memperluas pasar industri mebel dan produk kayu

PERATURAN GUBERNUR JATIM NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) JATIM TAHUN 2009-2014

34 |


2010-2015

Urusan Perdagangan : 10. 11.

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO  Terbentuknya kelompok usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan PENGEMBANGAN PELAYANAN EKSPOR  Peningkatan pengetahuan eksportir tentang kebijakan ekspor  Peningkatan kesamaan persepsi antara IPSKA Otomasi yang sesuai ROO (Rule Of Origin) SKA dan berkurangnya verifikasi SKA dari negara tujuan ekspor

12.

PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL  Pameran berskala internasional untuk produk-produk yang berpotensi ekspor

13.

STABILITASI PERSEDIAAN, HARGA DISTRIBUSI KEBUTUHAN POKOK DAN PENGENDALIAN INFLASI  Koordinasi pengawasan pengadaan dan distribusi bahan pokok

14.

PENINGKATAN PASAR DAN DISTRIBUSI PRODUK AGRO  Pasar Lelang Agribis dan sosialisasi pasar lelang

15.

PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU SEKTOR WARALABA  Pelatihan wirausaha baru

16.

PENGEMBANGAN RESI GUDANG  Pengadaan peralatan penunjang operasional resi gudang

17.

STANDARISASI MUTU BARANG  Kegiatan untuk mempertahankan dan menambah ruang lingkup akreditasi Urusan Pertambangan :

18. 19.

20. 21.

22.

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI  Penelitian pengembangan desa mandiri energi INVENTARISASI POTENSI SUMBER ENERGI TERBARUKAN  Pengadaan dokumen potensi energi baru terbarukan  Pemetaan potensi energi alternatif biogas PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN LISTRIK  Pemerataan pemanfaatan energi listrik SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PENGELOLAAN KELISTRIKAN, ENERGI, MINERAL DAN MIGAS  Pengadaan data pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan migas yang siap dipublikasikan PENDATAAN DAN SISTEMATIKA DATA KELISTRIKAN, ENERGI, MINERAL DAN MIGAS  Pengadaan buku laporan hasil pendataan dan sistematisasi data kelistrikan, energi, mineral dan migas

35 |


2010-2015

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Oleh karena itu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi dengan potensi pertanian, perikanan dan perkebunan yang sangat besar di Kabupaten Banyuwangi diharapkan akan lebih menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten. Dengan melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usaha, diharapkan akan tumbuh wirausaha baru yang tangguh dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha yang sudah ada baik dari segi organisasi dan manajemen, dari segi produksi, teknologi, permodalan maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas/fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentrasentra usaha, kluster usaha, kemitraan dalam hal penyediaan bahan baku, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dalam hal permodalan. Berdasarkan

potensi

dan

upaya-upaya

tersebut

diharapkan

ada

peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik perindustrian, perdagangan dan pertambangan peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh, mandiri dan profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Banyuwangi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran,

mengurangi

kemiskinan,

meningkatkan

taraf

hidup

dan

kesejehteraan serta daya beli masyarakat. Secara prinsip, seluruh pembangunan dan pengembangan usaha industri, perdagangan dan pertambangan disesuaikan dengan penataan ruang dan wilayah sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW dimana telah ditentukan dengan jelas rencana pengembangan berbasis kawasan baik kawasan industri, sentra industri, kluster industri maupun kawasan perdagangan.

36 |


2010-2015

E. PENENTUAN ISU STRATEGIS Berdasarkan seluruh analisa dan telaahan diatas, dapat diidentifikasikan isuisu strategis untuk pembangunan urusan perindustrian, perdagangan dan ESDM selama lima tahun sebagai berikut : 1. Pentingnya Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis kluster, kompetensi inti dan OVOP 2. Pengembangan produk unggulan daerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan daya tarik, kualitas infrastruktur, promosi dan investasi, kerjasama, peran serta masyarakat dan perlindungan terhadap PUD. 3. Batik yang menjadi OVOP Kabupaten Banyuwangi perlu ditingkatkan dan dikembangkan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. 4. Belum optimalnya pengembangan industri dalam meningkatkan nilai tambah produk berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) 5. Lemahnya daya saing industri kreatif 6. Kurangnya standarisasi produk IKM 7. Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing produk IKM Lokal dalam menghadapi pasar bebas (mulai dari kualitas bahan baku, peralatan, proses, produk akhir dan kemasan) 8. Perlunya peningkatan penumbuhan wirausaha baru berbasis sumberdaya lokal berdaya saing global 9. Masih tingginya impor bahan baku/penolong pada industri besar di Jawa Timur memberikan peluang untuk dilakukan subtitusi suplai IKM 10. Perlu dukungan pemerintah untuk peningkatan peran BPSK dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen 11. Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi 12. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alatalat UTTP 13. Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan 14. Masih rendahnya

jumlah

perlindungan HKI terhadap produk-produk

Banyuwangi 15. Tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat 16. Pentingnya

memanfaatkan

jaringan

perdagangan

antar

pulau

untuk

memperluas jaringan perdagangan pasar domestik 17. Rendahnya cakupan binaan kelompok pedagang kecil 18. Masih maraknya aktifitas penambangan tanpa ijin, terutama penambangan galian C

37 |


2010-2015

19. Banyaknya usaha pertambangan rakyat dan pengelolaan air bawah tanah yang belum menerapkan Good Minning Practices 20. Belum ada pemetaan wilayah rawan bencana alam geologi 21. Perlunya pengembangan energi baru terbarukan untuk mendukung pasokan energi yang sudah ada Dari isu-isu penting diatas dapat direkomendasikan beberapa catatan strategis sebagai berikut : 1. Dalam rangka menyongsong pasar bebas, pengembangan IKM harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari penumbuhan wira usaha baru, peningkatan kualitas produk, proses, kemasan, peningkatan teknologi, diversifikasi sampai pada pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha (permodalan, kemitraan, pemasaran, standarisasi, HKI dll). Produk IKM harus bisa mengisi pasar luar negeri serta mengamankan pasar dalam negeri. 2. Pengembangan IKM perlu didasarkan pada Rencana Pengembangan Industri Kabupaten dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah. 3. Pentingnya menjalin kerjasama antara IKM dengan industri besar dalam rangka pelaksanaan subtitusi bahan baku / penolong yang selama ini diperoleh melalui impor (IKM menjadi pemasok bahan baku / penolong bagi industri besar dalam rangka mengurangi impor dan meningkatkan surplus neraca perdagangan luar negeri). 4. Segera mengoptimalkan tugas dan fungsi BPSK yang telah dibentuk sehingga bisa bekerja maksimal dalam rangka penyelesaian perselisihan / sengketa konsumen. 5. Lebih mengintensifkan pelaksanaan monitoring peredaran barang / jasa beserta jalur distribusinya dengan mengoptimalkan peran petugas PPBJ dan PPNS-PK yang telah ada dalam rangka menjamin hak-hak konsumen warga Kabupaten Banyuwangi terlindungi. 6. Perdagangan sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar ke-2 perlu untuk lebih ditingkatkan lagi melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional, perluasan cakupan

pembinaan

kelompok-kelompok

pedagang

kecil

serta

mengoptimalkan jalur perdagangan antar daerah / antar pulau salah satunya dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan kantor perwakilan dagang yang berada di berbagai propinsi di Indonesia serta penerapan Sistem Resi Gudang. 7. Penting juga untuk ditingkatkan adalah monitoring perkembangan harga bahan pokok se Kabupaten Banyuwangi yang di update setiap hari dan disajikan secara online dalam rangka mengurangi disparitas harga bahan

38 |


2010-2015

pokok antar wilayah kecamatan, yang harus ditindaklanjuti pula dengan adanya operasi pasar / pasar murah di beberapa wilayah utama untuk meredam fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. 8. Harus segera dilakukan tindakan tegas terhadap usaha pertambangan liar maupun pertambangan yang merusak lingkungan. 9. Penting untuk melakukan edukasi kepada usaha-usaha pertambangan yang telah mendapatkan ijin terkait dengan good minning practices. 10. Mengintensifkan upaya-upaya dalam mencari sumber energi baru dan terbarukan untuk mendukung pasokan energi yang telah ada, baik itu pengembangan pemanfaatan biogas, penciptaan energi dari PLTMH maupun sumber-sumber energi lainnya.

39 |


2010-2015

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan

A. VISI dan MISI Visi adalah suatu cara untuk menggambarkan kondisi masa depan yang diinginkan cara pandang dan arahtujuan dan sasaran. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2011-2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi merumuskan visi dan misi SKPD sebagai berikut : VISI: Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan berbasis pada pendayagunaan potensi lokal

PENJELASAN VISI : a.

Mandiri adalah kemampuan nyata masyarakat dalam melaksanakan, mengelola dan mengembangkan sendiri kegiatan usaha ekonominya tanpa kehilangan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak terkait.

b. Berdaya saing adalah kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa yang sanggup bersaing di pasar bebas, mampu mengatasi perubahan pasar dalam rangka mempertahankan dan memperbesar skala usahanya secara simultan dan berkelanjutan. c.

Berwawasan Lingkungan adalah kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang

dilaksanakan

dengan

meminimalkan

potensi

kerusakan

lingkungan. d. Berbasis pada pendayagunaan potensi lokal mengembangkan usaha ekonomi dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekitar lokasi usaha.

40 |


2010-2015

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan untuk menyatukan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan MISI sebagai berikut : 1.

Mewujudkan peningkatan kemandirian usaha berbasis pendayagunaan potensi lokal.

2.

Mewujudkan peningkatan iklim usaha yang kondusif, tertib niaga dan perlindungan konsumen.

3.

Mewujudkan usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan.

C. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan perindustrian, perdagangan dan ESDM. Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2011 2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berkut : 1. Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. 2. Meningkatnya

kinerja

ekspor,

perlindungan

konsumen

serta

pengawasan terhadap barang yang beredar. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. 3. Meningkatnya usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

41 |


2010-2015

D. SASARAN Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan

secara

nyata

oleh

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2011 - 2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berkut : 1. Meningkatnya kontribusi dan daya saing industri kecil dan menengah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja: a. Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB b. Persentase peningkatan IKM yang berdaya saing 2. Meningkatnya kinerja ekspor, kemampuan perlindungan konsumen serta pengawasan terhadap barang yang beredar. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja: a. Nilai ekspor bersih perdagangan b. Persentase pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan c. Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga d. Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam PDRB 3. Meningkatnya usaha pemanfaatan potensi pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja: a. Persentase usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan b. Pertumbuhan sub sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (penggalian) dalam PDRB c. Rasio elektrifikasi rumah tangga d. Pertumbuhan sub sektor air bersih (air bawah tanah) dalam PDRB

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis selama 5 (lima) tahun periode renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

42 |


2010-2015

Tabel IV.1. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja 2010 – 2015 VISI

: Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan berbasis pada pendayagunaan potensi lokal

MISI I : Mewujudkan peningkatan kemandirian usaha berbasis pendayagunaan potensi lokal Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2012 5,68

Target 2013 5,69

2014 5,70

2015 5,71

100,00

80,00

60,00

40,00

$ %

2011 15.501.529 0%

2012 17.162.308 85%

Target 2013 18.823.187 85%

2014 20.484.056 90%

2015 22.144.934 100%

%

50

50

50

50

50

%

11,00

11,00

11,50

11,50

11,50

2012 10

Target 2013 20

2014 30

2015 40

Satuan

2011 5,67

Meningkatnya daya Meningkatnya Persentase pertumbuhan sektor industri % saing industri kecil kontribusi dan daya pengolahan dalam PDRB dan menengah saing industri kecil Persentase peningkatan IKM yang berdaya % 100,00 dan menengah saing MISI II : Mewujudkan peningkatan iklim usaha yang kondusif, tertib niaga dan perlindungan konsumen Tujuan Meningkatnya kinerja ekspor, perlindungan konsumen serta pengawasan terhadap barang yang beredar

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja ekspor, perlindungan konsumen serta pengawasan terhadap barang yang beredar

Indikator Kinerja Nilai ekspor bersih perdagangan Persentase pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan

Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam PDRB MISI III : Mewujudkan usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan Tujuan

Sasaran Strategis

Meningkatnya usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan

Meningkatnya usaha pemanfaatan potensi pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja

Satuan

Satuan

Persentase usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan Pertumbuhan sub sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (penggalian) dalam PDRB Rasio elektrifikasi rumah tangga

%

2011 10

%

4,75

4,76

4,77

4,78

4,79

%

67

69

72

74

76

Pertumbuhan sub sektor air bersih (air bawah tanah) dalam PDRB

%

5,07

5,08

5,09

5,10

5,11

43 |


2010-2015

E. STRATEGI Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang

dirancang

secara

konseptual,

analitis,

realitis,

rasional

dan

komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan satuan kerja perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1.

Membentuk dan mengembangkan bussiness center dan konsultasi usaha dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan usaha ekonomi masyarakat.

2.

Pengembangan perekonomian masyarakat melalui zona kampung potensi.

3.

Melaksanakan kerjasama teknis dengan stakeholder dan instansi terkait.

4.

Mengembangkan potensi industri kecil berdasarkan kompetensi inti, ovop, industri hasil pertanian dan industri kreatif.

5.

Peningkatan tertib niaga melalui pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.

6.

Pembentukan dan penguatan BPSK dan LPKSM.

7.

Pengawasan dan penertiban bersama pihak terkait terhadap usaha ekonomi masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan.

8.

Pengembangan aparatur dan penguatan SDM pengelola sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan untuk meningkatkan pelayanan publik.

E. ARAH KEBIJAKAN (PRIORITAS PEMBANGUNAN) Arah Pertambangan prioritas

kebijakan Kabupaten

pembangunan

Dinas

Perindustrian,

Banyuwangi SKPD

yang

Perdagangan

merupakan didasarkan

penjabaran pada

dan dari

prioritas

pembangunan daerah dalam 20 konsepsi dasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Dari 20 konsepsi dasar yang merupakan prioritas pembangunan daerah tersebut terdapat beberapa poin yang terkait langsung dengan tugas dan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, yaitu : 1. Pengembangan industri olahan dan keatif berbasis pertanian

44 |


2010-2015

2. Meningkatkan daya saing usaha berbasis kelompok dan kluster 3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran 4. Pemberdayaan kelompok masyarakat 5. Pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan 6. Pengembangan jejaring kekuatan ekonomi 7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik Mengacu

pada

arah

kebijakan

pembangunan

daerah

yang

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi, ada beberapa poin yang dilaksanakan dan menjadi arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi yaitu : 1. Pengembangan agroindustri 2. Pengembangan usaha agribisnis pedesaan 3. Pengelolaan sumberdaya pertambangan yang berwawasan lingkungan 4. Penumbuhkembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian 5. Peningkatan nilai tambah produk olahan, terbukanya tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. 6. Pembangunan iklim usaha dan dunia usaha yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha 7. Minimalisasi ekonomi biaya tinggi 8. Pengembangan bisnis dengan pendekatan kluster, peningkatan skala produksi, peningkatan teknologi, pengembangan jejaring dari hulu ke hilir serta penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan usaha. 9. Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

45 |


2010-2015

BAB V Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (SKPD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut

fungsi

untuk

keselarasan

dan

keterpaduan

pelaksanaan

pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah. Program

dan

kegiatan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Pertambangan Kabupaten Banyuwangi bersumber dari visi, misi dan kebijakan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan sesuai

dengan

Pertambangan

tugas

pokok

Kabupaten

Dinas

Perindustrian,

Banyuwangi,

program

Perdagangan

dan

kegiatan

dan yang

dilaksanakan dibagi menjadi beberapa urusan yaitu urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan ESDM. A. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi adalah: Urusan Administrasi Umum 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa perkantoran d. Penyediaan alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan peralatan rumah tangga i.

Penyediaan bahan logistik kantor

j.

Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 46 |


2010-2015

b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C b. Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Mineral c. Pembinaan, pengawasan dan pengembangan pengelolaan Air Bawah Tanah 2. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan a. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 3. Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan a. Pembinaan dan pengembangan energi baru terbarukan Urusan Perdagangan 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan a. Fasilitasi

penyelesaian

permasalahan-permasalahan

pengaduan

konsumen b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa c. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan atau yang tidak dilekati di peredaran atau tempat penjualan eceran

47 |


2010-2015

2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor a. Pembangunan promosi perdagangan internasional 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha b. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk c. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan d. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan dunia usaha 4. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan a. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Urusan Perindustrian 1. Program pengembangan industri kecil dan menengah a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta d. Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat e. Penciptaan dan Pengembangan Design Produk Industri 2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri a. Pembinaan kemampuan teknologi industry b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industry c. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur d. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur 3. Program penataan struktur industri a. Pemetaan Industri kecil dan menengah 4. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial a. Pembinaan dan Penguatan Sentra Industri Kecil Secara lengkap keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta kerangka pendanaan dan target kinerja selama periode renstra tercantum dalam tabel sebagaimana terlampir.

48 |


2010-2015

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada tiga aspek yang harus dicapai di era otonomi daerah yaitu Kesejahteraan

Masyarakat, Daya Saing Daerahdan Pelayanan Umum. Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan untuk menentukan Indikator Kinerja Kunci(IKK). Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota maka urusan perindustrian, perdagangan dan pertambangan termasuk pada aspek pelayanan pilihan dengan ketentuan Indikator Kinerja Kunci(IKK) dan Indikator Kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2011-2015 Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut : Tabel 6.1. Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD No

URUSAN

1 1.

2 Perindustrian

INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN (IKK) 3 4 Kontribusi sektor Industri terhadap % PDRB Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap % PDRB sektor Industri Pertumbuhan % Industri Cakupan bina kelompok Sentra Pengrajin

I

TARGET CAPAIAN KINERJA ( TAHUN ) II III IV 5

V

5,67

5,68

5,69

5,70

5,71

5,5

6

6,5

7

7,5

4,84

4,85

4,86

4,87

4,88

7

16

25

35

45

49 |


2.

3.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informasi Pertambangan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Pertambangan tanpa ijin

2010-2015

Perdagangan

Dalam

mengukur

kinerja

%

23,80

23,81

23,82

23,83

23,84

$

15.501.529

17.162.308

18.823.187

20.484.056

22.144.934

Klp

24

27

30

33

36

%

-

4,04

4,76

4,78

4,80

%

-

95

80

60

40

dan

kegiatan

perlu

pelaksanaan

program

memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key

Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja wajib menyusun Indikator kinerja utama (IKU). IKU ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengambil dari indikator yang tercantum pada indikator sasaran SKPD beserta dengan target capaiannya. Indikator tersebut yaitu :

50 |


2010-2015

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama NO SASARAN STRATEGIS 2 1 1 Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN 4 Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB

SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB 5 Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan / Rumus = (PDRB ADHK sektor Penanggungjawab : industri pengolahan tahun n- Bidang PDRB ADHK sektor industri Perindustrian pengolahan tahun n1)/(PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun n1) dikali 100%

Persentase peningkatan IKM yang berdaya saing

Peningkatan jumlah IKM yang berdaya saing sampai dengan tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya Rumus = Jumlah IKM yang berdaya saing s/d tahun njumlah IKM yang berdaya saing s/d tahun n-1/(Jumlah IKM yang berdaya saing s/d tahun n-1) dikali 100%

2 Meningkatnya kinerja Nilai ekspor bersih ekspor, kemampuan perdagangan perlindungan konsumen serta pengawasan terhadap barang yang beredar

Nilai ekspor komoditas perdagangan pada tahun berjalan dikurangi nilai impor komoditas perdagangan pada tahun berjalan Rumus = Nilai ekspor tahun n - Nilai impor tahun n Persentase pengaduan Perbandingan antara jumlah konsumen yang dapat penyelesaian pengaduan diselesaikan konsumen dengan total pengaduan konsumen yang masuk

Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan / Penanggungjawab : Bidang Perindustrian

Laporan realisasi ekspor impor / Penanggungjawab : Bidang Perdagangan

Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan konsumen / Penanggungjawab : Rumus = (Jumlah Bidang Standarisasi penyelesaian pengaduan dan Perlindungan konsumen)/(Jumlah pengaduan konsumen yang Konsumen masuk)*100% Persentase Peningkatan jumlah pelaku Laporan peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga pada rekapitulasi usaha yang tertib niaga tahun berjalan penyelesaian dibandingkan dengan tahun pengaduan sebelumnya konsumen / Penanggungjawab : Rumus =Jumlah pelaku usaha yang tertib niaga th n- Bidang Standarisasi dan Perlindungan jumlah pelaku usaha yang Konsumen tertib niaga tahun n1/jumlah pelaku usaha yang tertib niaga th n-1 dikali 100%

51 |


NO SASARAN STRATEGIS 1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam PDRB

3 Meningkatnya usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan

Persentase usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan

Persentase pertumbuhan sub sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (penggalian) dalam PDRB

Rasio elektrifikasi rumah tangga

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN 4 Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan kecil dalam PDRB pada tahun berjalan

2010-2015

SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB 5 Data PDRB Kabupaten Banyuwangi / Penanggungjawab : Bidang Perdagangan

Rumus = (PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun n) - (PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun n-1) dibagi PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun n1) dikali 100% Jumlah usaha Laporan hasil pertambangan dan energi pendataan / yang tidak merusak Penaggungjawab : lingkungan pada tahun n Bidang dibanding jumlah usaha Pertambangan pertambangan dan energi yang berijin Rumus = (Jumlah usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan pada Tahun n)/(Jumlah usaha pertambangan dan energi yang berijin pada Tahun n) *100% Persentase pertumbuhan sub sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (penggalian) pada tahun berjalan Rumus = (PDRB ADHK sub sektor penggalian tahun n) (PDRB ADHK sub sektor penggalian tahun n-1) dibagi PDRB ADHK sub sektor penggalian tahun n1) dikali 100%

Data PDRB Kabupaten Banyuwangi/Penan ggungjawab : Bidang Pertambangan

Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah memakai listrik dengan total rumah tangga yang ada

Laporan hasil pendataan dan Informasi dari PLN/ Penanggungjawab : Bidang Rumus = (PDRB ADHK sub sektor penggalian tahun n) - Pertambangan (PDRB ADHK sub sektor penggalian tahun n-1) dibagi PDRB ADHK sub sektor penggalian tahun n1) dikali 100%

52 |


NO SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3 Persentase pertumbuhan sub sektor air bersih (air bawah tanah) dalam PDRB

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN 4 Persentase pertumbuhan sub sektor air bersih terhadap PDRB pada tahun berjalan

2010-2015

SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB 5 Data PDRB Kabupaten Banyuwangi / Penanggungjawab : Bidang Pertambangan

Rumus = (PDRB ADHK sub sektor air bersih tahun n) (PDRB ADHK sub sektor air bersih tahun n-1) dibagi PDRB ADHK sub sektor air bersih tahun n-1) dikali 100%

Target capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode Renstra tercantum dalam Tabel IV.1. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja 2011 – 2015.

53 |


2010-2015

BAB VII PENUTUP Dokumen Review Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Tahun 2010-2015 Kabupaten Banyuwangi ini disusun sebagai penyempurnaan pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Tahun 20102015 Kabupaten Banyuwangi ini ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan pelaku usaha perindustrian, perdagangan dan pertambangan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan

tersusunnya

Review

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan dan Pertambangan Tahun 2010-2015 Kabupaten Banyuwangi ini maka sasaran pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun telah tergambar dan tercatat secara jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Banyuwangi,

Januari 2015

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. HARY CAHYO PURNOMO, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19610109 199103 1 005

54 |

REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

Recommend Documents