PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN P E R D A G A N G A N Jl. Pahlawan No. 4 Telp. 8311705, 8311709, 8311710 Fax. 8311710 S E M A R A N G 50241
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH SATKER DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH NOMOR : TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM VERIFIKATOR IPSKA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH SATKER DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH MENIMBANG :
a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah pada Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan personil Penanggung Jawab dan Tim Verifikator Instansi Penerbitan Surat Keterangan Asal (IPSKA) Semarang; b. bahwa personil sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan tugas dan pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab dan Tim Verifikator IPSKA Semarang Tahun Anggaran 2017; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah pada Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017,
MENGINGAT
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentu-kan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 85-92);
2. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-daharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 5);
2
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 1); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri – Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/043/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; 16. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 911/217/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi (APBN) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
MEMPERHATIKAN :
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 atas Nama Menteri Keuangan R.I. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktur Jenderal Perbendaharaan Semarang, No. SP DIPA090.03.3.039028/2017 tanggal 07 Desember 2016 tentang Pengesahan DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah.
MEMUTUSKAN PERTAMA
:
:
Menunjuk dan menetapkan nama-nama pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Tim Verifikator IPSKA Semarang Tahun Anggaran 2017.
KEDUA
:
Tugas dari Penanggung Jawab dan Verifikator IPSKA Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah melakukan proses penerbitan dokumen SKA secara on line mulai dari penerimaan dokumen, pemeriksaaan dokumen, persetujuan / penandatanganan dan pengelolaan arsip dokumen SKA serta pendukungnya / lampiran nya.
KETIGA
:
Kepada Penanggung jawab dan Tim Verifikator IPSKA Semarang Tahun Anggaran 2017 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT
:
Pembiayaan yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Tahun Anggaran 2017 dengan kode Satker 039028.
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017 s.d. 29 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan / pembetulan sebagaimana mestinya
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: :
SEMARANG
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah
M. ARIF SAMBODO NIP. 19640518 198903 1 010 Tembusan : 1. Dirjen DAGLU Kemendag di Jkt. 2. Ses.Ditjen DAGLU Kemendag di Jkt; 3. Ka BAPPEDA Prop. Jateng; 4. Kepala KPPN Semarang I ; 5. Yang bersangkutan; 6. Arsip.
4
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah TA. 2017 Nomor : Tanggal :
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM VERIFIKATOR INSTANSI PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) SEMARANG SATKER DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
NO
NAMA
1
Drs. KUMARSI, MM.
2
HARYANTA, SH.MM.
3
MARIA SULISTYOWATI, SE
4
SOFIYANTI, SE
5
HENI SUSILO WARDANI, SE
6
MEDIA RIZAL, SE
7
RETNO DJATININGRUM, SE
8
SEPTIANI KUSUMANINGRUM,SE
9
AGUS TRIYONO
10
SUGIYANTO
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
JUMLAH HONOR (Rp)
Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepala Seksi Ekspor dan Impor Staf Seksi Ekspor dan Impor Staf Seksi Ekspor dan Impor Staf Seksi Ekspor dan Impor Staf Seksi Ekspor dan Impor Staf Seksi Ekspor dan Impor Staf Seksi Ekspor dan Impor Staf Seksi Ekspor dan Impor Staf Seksi Ekspor dan Impor
Penanggung Jawab
450.000,-
Verifikator
400.000,-
Verifikator
400.000,-
Verifikator
400.000,-
Verifikator
400.000,-
Verifikator
400.000,-
Verifikator
400.000,-
Verifikator
400.000,-
Verifikator
400.000,-
Verifikator
400.000,-
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah
M. ARIF SAMBODO NIP. 19640518 198903 1 010
