Satuan Kerja : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan

Satuan Kerja : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan Jenis Pelayanan : 1. Pembentukan Koperasi dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 123 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota

9 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M-KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi 10 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi 11 12 13 14 15 16

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP dan USP Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/Kep/M/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Peleburan Koperasi. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang

17 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi Akta pendirian koperasi Berita Acara Rapat Pembentukan Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri Rencana kegiatan usaha koperasi Surat Kuasa Pengurusan Badan Hukum Daftar Pendiri Koperasi Susunan pengurus dan pengawas Daftar hadir rapat pembetukan Daftar Simpanan Anggota Neraca Awal Koperasi foto copy KTP dari para pendiri Koperasi

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

foto copy KK dari para pengurus dan pengawas Koperasi Surat Pernyataan tidak Ada Hubungan Keluarga Daftar Sarana Kerja Denah Lokasi Koperasi Struktur Organisasi Surat Keterangan Status Kantor Daftar Riwayat Hidup Manager (bila ada manager) Surat Keputusan Pengangkatan Manager. (Bila ada Manager) Surat Pernyataan Tidak Akan Membuka Cabang sebelum 2 (dua) tahun dan tidak akan menghimpun Dana masyarakat kecuali Anggota dan Calon Anggota Blanko Administrasi Usaha/Keuangan Pas Photo Pendiri Koperasi ukuran 4x6 1 (satu) lembar

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemohon mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Petugas menerima berkas permohonan dari Pemohon Petugas meneliti kelengkapan berkas Petugas mengagendakan Pemeriksaan Lokasi Petugas melakukan pemeriksaan keberadaan koperasi yang diajukan Petugas melakukan penelitian terhadap materi Anggaran dasar yang diajukan Jika sudah sesuai, berkas kemudian diproses Penerbitan Akta pengesahan badan hukum koperasi

4 Jangka Waktu Penyelesaian

90 hari kerja jika berkas telah lengkap

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Akta pengesahan badan hukum koperasi

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas

1 2 3 4

Meja dan Kursi Komputer dan printer ATK blangko

8 Kompetensi Pelaksana

1 Lulus Diklat Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Koperasi 2 Pendidikan min. SLTA 3 Dapat mengoperasionalkan komputer

9 Pengawasan internal

1 Kasi Kelembagaan 2 Kepala Bidang Koperasi 3 Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1 2 3 4

Datang ke kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Komp. Perkantoran Candi Asri Jl. Diponegoro Ungaran Telpon 024-6921219 fax 024-6921451 email [email protected]

11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang

12 Jaminan Pelayanan

Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Nomor registrasi, logo Garuda Kementrian Koperasi

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana

melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 1 tahun sekali

Jenis Pelayanan : 2. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5

Uraian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 123 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota

6 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi 7 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/Kep/M/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Peleburan Koperasi. 8 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi 9 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah 2 Persyaratan Pelayanan

1 Pengajuan permintaan pengesahan perubahan anggaran Dasar yang menyangkut bidang usaha dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. Dua rangkap Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah di ubah, satu diantaranya bermaterai cukup b. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Anggota khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi c. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang lama (asli) beserta satu salinan (fotocopi) nya 2 Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran dasar yang menyangkut penggabungan Koperasi harus dilampiri sebagai berikut : a. Dua rangkap Akta Anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup b. Berita Acara dan Daftar Hadir rapat Anggota Penggabungan c. Neraca Akhir masing-masing Koperasi yang bergabung d. Neraca Awal Koperasi hasil penggabungan e. Fotocopi Akta Pendirian dan Anggaran dasar yang lama dari Koperasi yang Menggabung 3 Pengajuan Permintaan pengesahan perubahan anggaran Dasar yang menyangkut pemisahan koperasi, harus melampirkan : a. Dua rangkap Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup b. Data Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi c. Berita Acara Rapat Anggota khusus perubahan Anggaran Dasar Koperasi d. Neraca yang baru e. Daftar Hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi


1 Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 2 Petugas menerima berkas permohonan dari Pemohon 3 Petugas meneliti kelengkapan berkas

4 Petugas memberikan penjelasan dan konsultasi kelembagaan kepada pemohon 5 Petugas melakukan penelitian terhadap materi Perubahan Anggaran dasar yang diajukan 6 Penerbitan Akta Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 4 Jangka Waktu Penyelesaian


5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Akta Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi


1 2 3 4







1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang







Jenis Pelayanan : 3. Pengesahan Pembubaran Koperasi No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah 3 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 123 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota 4 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 6 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah

2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4 5

Surat Permohonan Pengesahan Pembubaran Koperasi Surat asli Keputusan Rapat Anggota Pembubaran Koperasi Daftar Hadir Rapat Anggota Pembubaran Koperasi yang ditanda-tangani oleh para Anggota Berita Acara Penyelesaian Pembubaran Koperasi Asli Anggaran Dasar / Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan


1 2 3 4 5

Mengadakan Rapat Anggota Pembubaran Pemohon menyampaikan Surat Pembubaran Koperasi Kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Kab. Semarang Paling lambat 14 Hari setelah rapat. Petugas menerima berkas permohonan dari Pemohon Petugas meneliti kelengkapan berkas Penerbitan Akta Pembubaran badan hukum koperasi



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Akta Pengesahan Pembubaran Badan Hukum Koperasi


1 2 3 4







1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang







Jenis Pelayanan : 4. Ijin Usaha Simpan Pinjam No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 5 6 7 8 9 10

Uraian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 123 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP dan USP Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang



1 2 3 4 5 6 7 8

Surat Permohonan Ijin Usaha Simpan Pinjam Foto Copy Anggaran Dasar Foto copy bendel Laporan RAT Tahun Terakhir Neraca terakhir pada saat mengajukan Foto copy Buku Daftar Pengurus / Susunan Pengurus Data Koperasi memuat Nama modal Koperasi, Nomor dan Tanggal Penesahan Akta Pendirian atau Anggaran Perubahannya, Nama Penurus, No Telepon Koperasi SuratProfil Pernyataan dariyang Pengurus tentang tetapAlamat, yang dimiliki dan Pengurus, serta Jumlah Kekayaan/Modal sendiri

1 2 3 4 5

Pemohon mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Petugas menerima berkas permohonan dari Pemohon Petugas meneliti kelengkapan berkas Jika sudah sesuai, berkas kemudian diproses Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam

Surat Pernyataan Sanggup Mematuhi Aturan yang Berlaku (Pakta Integritas)



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Operasional Usaha Simpan Pinjam


Meja, Kursi, Komputer, ATK, blangko, printer






1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang




Nomor registrasi, Hologram logo koperasi



Jenis Pelayanan : 5. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/Kep/M/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Peleburan Koperasi. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 123 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota

11 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M-KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi 12 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi 13 14 15 16

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP dan USP Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Akta Pendirian Koperasi Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat Susunan Pengurus dan Pengawas Daftar Nama Pengelola Riwayat Hidup Pengelola Pengelola memiliki sertifikat Uji Kompetensi Foto copy Buku Daftar anggota Neraca Koperasi Tutup Tahun Buku Terakhir Hasil Audit Eksternal (Akuntan Publik) Alamat dan Denah Kantor Cabang Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi oleh dinas Koperasi setempat Bukti Setor Modal Kerja untuk Kantor Cabang Pakta integritas RAT 2 (dua) tahun terakhir


1 2 3 4 5 6 7 8

Pemohon mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Petugas menerima berkas permohonan dari Pemohon Petugas meneliti kelengkapan berkas Petugas memberikan penjelasan dan konsultasi kelembagaan kepada pemohon Petugas mengagendakan Pemeriksaan Lokasi Petugas melakukan penelitian administrasi dan identifikasi ke koperasi pusat dan calon kantor cabang Jika sudah sesuai, berkas kemudian diproses Penerbitan Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi


Meja, Kursi, Komputer, ATK, blangko, printer






1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang




Nomor registrasi, hologram logo Koperasi



Jenis Pelayanan : 6. Pengesahan BAP IUI No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 Tembusan Surat Permohonan Tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Formulir Isian Foto Copy KTP pemilik/ pengurus/ penanggung jawab perusahaan; Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan Foto Copy Surat Persetujuan Prinsip (untuk IUI yang melalui Ijin prinsip) Foto Copy Formulir Model Pm-II tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi Foto Copy Ijin Undang-Undang Gangguan Foto Copy Ijin Lokasi Foto Copy Dokumen AMDAL atau UKL-UPL Foto Copy Dokumen lain yang dipersaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bagi Industri tertentu

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemohon mengajukan Foto Copy Berkas sebagaimana yang diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Petugas meneliti Berkas Permohonan Petugas mengagendakan kunjungan ke Lokasi Petugas BAP melaksanakan Kunjungan Lokasi Petugas Memeriksa kesesuaian Data dan Lokasi Penandatangan BAP oleh Petugas Pengesahan BAP oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Pengiriman Berkas BAP ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi


10 (sepuluh) hari sejak pengajuan permohonan BAP

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

BAP IUI


1 2 3 4

Kendaraan bermotor Meja dan Kursi ATK Komputer dan printer


1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait IUI 2 Pendidikan min. SLTA 3 Dapat mengoperasionalkan komputer


1 Kasi ILMEA dan Kasi IKAHH 2 Kepala Bidang Perindustrian 3 Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang




Nomor registrasi, stempel pengesahan Kepala Dinas



Jenis Pelayanan : 7. Pengesahan BAP Pengajuan Angka Pengenal Importir (API) No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian Atas Peraturan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang: Perubahan Ketentuan Angka PengenalMenteri ImportirPerdagangan (API) 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 59/M-DAG/PER/9/2012 2 Angka Pengenal Importir (API) 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tembusan Surat Permohonan Tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Formulir Isian Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli) Surat Keterangan Kelakuan Baik pengurus perusahaan dari kepolisian Foto PokokPerdagangan Wajib Pajak (NPWP) perusahaSurat Keterangan Domisili KantorCopy PusatTanda yang Daftar masih Peruberlaku dari kantor CopyCopy SuratNomor Izin Usaha (SIUP) atau Tanda an; Daftar Usaha Perdagangan (TDUP); sahaan (TDP)kecamatan apabila kantor milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila menyewa tempat/kontrak (surat asli)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemohon mengajukan Tembusan Berkas Persyaratan sebagaimana yang diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Petugas meneliti Berkas Permohonan Petugas mengagendakan kunjungan ke Lokasi Petugas BAP melaksanakan Kunjungan Lokasi Petugas Memeriksa kesesuaian Data dan Lokasi Penandatangan BAP oleh Petugas Pengesahan BAP oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Pengiriman Berkas BAP ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Copy perjanjian sewa/kontrak tempat usaha yang masa kontraknya minimal 2 tahun Referensi Bank Devisa (asli) Pas foto pengurus dua lembar ukuran 2 X 3; dan Foto Copy KTP pengurus.


12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan API dan formulir isiannya

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

BAP API


1 2 3 4



1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait IUI 2 Pendidikan min. SLTA 3 Dapat mengoperasionalkan komputer


1 Kasi Usaha Pengembangan Perdagangan 2 Kepala Bidang Perdagangan 3 Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang







Jenis Pelayanan : 8. Pengesahan BAP Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 2 3 4 5 6 7

Tembusan Surat Permohonan Tertulis Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) / IUI Izin Usaha Industri / TDI Tanda Daftar Industri Fotocopy SP PMA/Izin Prinsip Penanaman Modal untuk perusahaan PMA


1 2 3 4 5 6 7 8

Pemohon mengajukan Tembusan Berkas Persyaratan sebagaimana yang diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Petugas meneliti Berkas Permohonan Petugas mengagendakan kunjungan ke Lokasi Petugas BAP melaksanakan Kunjungan Lokasi Petugas Memeriksa kesesuaian Data dan Lokasi Penandatangan BAP oleh Petugas Pengesahan BAP oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Pengiriman Berkas BAP ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi


3 (tiga) hari bila berkas sudah lengkap

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

BAP Fisik Industri dan Rekomendasi


1 2 3 4



1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait 2 Pendidikan min. SLTA 3 Dapat mengoperasionalkan komputer


1 Kasi Usaha Pengembangan Perdagangan 2 Kepala Bidang Perdagangan 3 Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang







Jenis Pelayanan : 9. Pelayanan Izin Pembelian BBM No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 Surat Permohonan Izin Pembelian BBM 2 Surat Ijin Usaha (sesuai jenis usaha)


1 2 3 4 5

Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pembelian BBM kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Surat Permohonan beserta lampiran diteruskan ke Bidang Perdagangan Petugas meneliti keabsahan berkas Penerbitan Ijin Pembelian BBM Penadatangan Ijin oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


2 (dua) hari jika berkas telah lengkap

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin Pembelian BBM


1 2 3 4



1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait 2 Pendidikan min. SLTA 3 Dapat mengoperasionalkan komputer


1 Kasi Perlindungan Konsumen 2 Kepala Bidang Perdagangan 3 Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


1 Datang ke kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Komp. Perkantoran Candi Asri Jl. Diponegoro Ungaran 2 Telpon 024-6921219

3 fax 024-6921451 4 email [email protected] 11 Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang







Jenis Pelayanan : 10. Pelayanan Penempatan dan Perpanjangan Izin Penempatan Kios atau Los No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 2 3 4

blanko permohonan ijin hak Penggunaan kios atau Los; blanko pernyataan pedagang diatas materai Rp. 6.000,-; pas foto 3 x 4 cm (2 lembar); buku ijin lama bagi yang perpanjangan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemohon mengajukan berkas permohonan ke Kepala Pasar Berkas kemudian diteruskan ke Bidang Pasar dan PKL Berkas Permohonan diteliti dan diproses apabila sudah lengkap diagendakan Melaksanakan cek data pemohon ke lokasi Menetapkan besar biaya/retribusi yang harus dibayar Berkas diproses dan diterbitkan buku izin pedagang Mengajukan asman buku izin pedagang ke Kepala Dinas Mengoreksi buku izin yang sudah dimintakan asman Kepala Dinas dan membubuhkan cap dinas Mengirimkan buku izin pedagang kepada Kepala Pasar sesuai lokasi pemohon

4 Jangka Waktu Penyelesaian 5 Biaya / Tarif

6 Produk Pelayanan

2 (dua) hari kerja jika berkas telah lengkap 1 2 3 4 5 6 7 8

Kios di Pasar Kelas 1 Kios di Pasar Kelas 2 Kios di Pasar Kelas 3 Kios di Pasar Khusus Los di Pasar Kelas 1 Los di Pasar Kelas 2 Los di Pasar Kelas 3 Los di Pasar Khusus

Rp. 150.000,Rp. 100.000,Rp. 75.000,Rp. 150.000,Rp. 30.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,Rp. 30.000,-

Buku Kartu Bukti Pedagang


1 2 3 4



1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelayanan Pasar 2 Pendidikan min. SLTA 3 Dapat mengoperasionalkan komputer


1 Kasie Sarana Prasarana Pasar 2 Kepala Bidang Pasar dan PKL 3 Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

2 (dua) orang




Nomor registrasi



Jenis Pelayanan : 11. Pelayanan Balik Nama Izin Penempatan Kios atau Los No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Dinas Daerah


1 2 3 4 5

Mengisi blanko permohonan ijin hak penggunaan los; Mengisi blanko pernyataan pedagang diatas materai Rp. 6.000,-; Melampirkan pas foto 3 x 4 cm (2 lembar); Melampirkan buku ijin lama Surat Pelimpahan dari Pengguna Lama kepada Pengguna Baru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemohon mengajukan berkas permohonan ke Kepala Pasar Berkas kemudian diteruskan ke Bidang Pasar dan PKL Berkas Permohonan diteliti dan diproses apabila sudah lengkap diagendakan Melaksanakan cek data pemohon ke lokasi Menetapkan besar biaya/retribusi yang harus dibayar Berkas diproses dan diterbitkan buku izin pedagang baru Mengajukan asman buku izin pedagang ke Kepala Dinas Mengoreksi buku izin yang sudah dimintakan asman Kepala Dinas dan membubuhkan cap dinas Mengirimkan buku izin pedagang kepada Kepala Pasar sesuai lokasi pemohon

4 Jangka Waktu Penyelesaian 5 Biaya / Tarif

6 Produk Pelayanan

2 (dua) hari kerja jika berkas telah lengkap 1 2 3 4 5 6 7 8

Kios di Pasar Kelas 1 Kios di Pasar Kelas 2 Kios di Pasar Kelas 3 Kios di Pasar Khusus Los di Pasar Kelas 1 Los di Pasar Kelas 2 Los di Pasar Kelas 3 Los di Pasar Khusus

Rp. 1.000.000,Rp. 750.000,Rp. 500.000,Rp. 1.000.000,Rp. 300.000,Rp. 200.000,Rp. 100.000,Rp. 300.000,-

Buku Kartu Bukti Pedagang


1 2 3 4



1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelayanan Pasar 2 Pendidikan min. SLTA 3 Dapat mengoperasionalkan komputer


1 Kasie Sarana Prasarana Pasar 2 Kepala Bidang Pasar dan PKL 3 Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

2 (dua) orang




Nomor registrasi



Satuan Kerja : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan

Recommend Documents